HUKUM PELAYANAN KESEHATAN

Dr. ROSPITA A.SIREGAR,MH.Kes

KESEHATAN KESEHATAN (UU NO. 23/92)UPAYA KESEHATANSUMBER DAYA KESEHATAN

SUMBER DAYA KESEHATANSARANA KESEHATANTENAGA (SDM)KESEHATAN

KESEHATAN DAN KEDOKTERANKESEHATAN MASYARAKAT (PUBLIC HEALTH) PEMELIHARAAN KESEHATANKESEHATAN INDIVIDU (MEDICAL - KEDOKTERAN) PELAYANAN KESEHATANUPAYA KESEHATAN BERUPA UPAYA YANG PREVENTIF, KURATIF, PROMOTIF DAN REHABILITATIF

HUKUM KESEHATANSELURUH PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG KESEHATANHUKUM KESEHATAN MASYARAKATHUKUM KESEHATAN INDIVIDU (HUKUM KEDOKTERAN MEDICAL LAW)HUKUM YANG UMUM DAN HUKUM YANG KHUSUS

HUKUM KESEHATANHUKUM UMUM: KUHPERD, KUHPID, HUKUM ADMINSTRASIHUKUM KHUSUS: UU NO. 23/92, UU NO. 29/04HUKUM KHUSUS MENHAPUSKAN HUKUM UMUM (LEX SPECIALI DEROGAT LEX GENERALI)

HUKUM KEDOKTERANHUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA:TENAGA KESEHATANSARANA KESEHATAN PASIEN

DI BIDANG PERDATA, PIDANA DAN ADMINSTRASI

HUBUNGAN HUKUMDOKTER DAN PASIENHUBUNGAN HUKUM PERIKATAN (VERBINTENIS)DASARNYA PERJANJIAN ATAU UNDANG-UNDANGHAK DOKTER MENJADI KEWAJIBAN PASIEN DAN SEBALIKNYADIATUR DI DALAM HUKUM UMUM DAN HUKUM KHUSUS

HAK-HAK PASIENINFORMASIPERSETUJUANRAHASIA KEDOKTERANPENDAPAT KEDUA/second opinionREKAM MEDIKPELAYANAN SESUAI KEBUTUHANMENOLAK TINDAKAN MEDIK

INFORMASI DIMINTA ATAU TIDAK HARUS DIBERIKAN KEPADA PASIENDIBERIKAN KEPADA KELUARGA PASIEN ATAS IJIN DARI PASIENDOKTER BERHAK MENAHAN INFORMASI, APABILA MERUGIKAN PASIENMINIMAL TENTANG DIAGNOSA DAN TERAPI

PERSETUJUANDIBERIKAN OLEH PASIEN, KECUALI DI BAWAH UMUR, DI BAWAH PENGAMPUAN ATAU TIDAK SADARUNTUK TINDAKAN INVASIF DIBERIKAN SECARA TERTULISTANPA PERSETJUAN ADALAH PENGANIAYAAN DAN PEMAKSAANDAPAT DIPIDANA ATAS PENGADUAN PASIEN, APABILA MERUGIKAN PASIEN

INFORMED CONSENTPERSETUJUAN YANG DIBERIKAN SETELAH PASIEN MENDAPATKAN INFORMASITANPA INFORMED CONSENT SANKSI TEGURAN SAMPAI DENGAN PENCABUTAN IJIN PRAKTIKBUKAN TINDAKAN MEDIK, PRA TINDAKAN MEDIK

RAHASIA KEDOKTERANRAHASIA JABATANPASAL 322 KUHPIDN DAN PASAL 51 UUPKHAK DOKTER UNTUK MENOLAK HADIR DI PENGADILANPENGAJUAN KEBERATAN PADA HAKIMHAKIM MEMUTUSKAN DITOLAK ATAU DIKABULKAN

PENDAPAT KEDUAHAK PASIEN UNTUK DIBANTU OLEH DOKTER PERTAMA UNTUK MENDAPAT PENDAPAT DARI DOKTER KEDUAADA KERJASAMA ANTARA DOKTER PERTAMA DAN DOKTER KEDUAHASIL DIBERITAHUKAN OLEH DOKTER PERTAMA

REKAM MEDIKCATATAN TENTANG PASIEN, BERISI IDENTAS DAN RIWAYAT PENYAKIT PASIENBERKAS MILIK SARANA KESEHATAN DAN ISI MILIK PASIENPASIEN BERHAK UNTUK MENDAPATKAN KOPI REKAM MEDIK

REKAM MEDIKDIJAGA KERAHASIAANNYA, BAHKAN SAMPAI PASIEN MENINGGAL DUNIAUNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN DAPAT DIBERIKAN, NAMUN TANPA IDENTITASSENGAJA TIDAK MEMBUAT REKAM MEDIK TINDAK PIDANA KEJAHATAN

KEWAJIBAN DOKTER EX PASAL 51 UUPKMEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL SERTA KEBUTUHAN PASIENMERUJUK PASIEN KE DOKTER LAIN YANG MEMPUNYAI KEAKHLIAN ATAU KEMAMPUAN YANG LEBIH BAIK, APABILA TIDAK MAMPU MELAKUKAN SUATU PEMERIKSAAN & PENGOBATAN

KEWAJIBAN DOKTER EX PASAL 51 UUPKMERAHASIAKAN SEGALA SESUATU YANG DIKETAHUINYA TENTANG PASIEN, BAHKAN JUGA SETELAH PASIEN MENINGGAL DUNIAMELAKUKAN PERTOLONGAN DARURAT ATAS DASAR KEMANUSIAAN, KECUALI BILA IA YAKIN ADA ORANG LAIN YANG BERTUGAS DAN MAMPU MELAKUKANNYA

KEWAJIBAN DOKTER EX PASAL 51 UUPKMENAMBAH ILMU PENYETAHUAN DAN MENGIKUTI PERKEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

KEWAJIBAN DOKTER MEMASANG PAPAN NAMATIDAK MEMASANG PAPAN NAMA DIHUKUM DENGAN PIDANA KURUNGAN MAKS 1 TAHUN ATAU DENDA 50 JUTA RUPIAHKEWAJIBAN ADMINSTRATIFBUKAN KEJAHATAN ADMINSTRATIF, TETAPI HANYA PELANGGARAN ADMINSTRATIF

KEJAHATAN PAPAN NAMAISI PAPAN NAMA BERISI PENIPUAN DAN PEMALSUANMENGGUNAKAN PAPAN NAMA ORANG LAIN

STANDAR PROFESI MEDIK

KEWENANGAN

KEKUASAN YG DISAHKANSTR SIPSERTIFIKAT KOMPETENSIKEMAMPUAN RATA-RATA

DIUKUR DNG TEMAN SEJAWAT: KATEGORI SITUASI KONDISI YANG SAMA KETELITIAN YANG UMUM

DIUKUR DNG TEMAN SEJAWAT:KATEGORI SITUASIKONDISI YANG SAMA

KEWENANGANKEKUASAAN ADALAH KEMAMPUAN SESEORANG UNTUK MEMPENGARUHI PIHAK LAINKEWENANGAN ADALAH KEKUASAAN YANG DISAHKAN OLEH YANG BERHAK MENSAHKANKEWENANGAN NYATA ADALAH KOMPETENSI

KEMAMPUAN RATA-RATADIUKUR DENGAN TEMAN SEJAWAT DENGAN KATEGORI YANG SAMADENGAN SITUASI DAN KONDISI YANG SAMASESUAI DENGAN KOMPETENSIDIUKUR SECARA RATA=RATA SAJA, BUKAN DENGAN YANG TERBAIK

KETELITIAN YANG UMUMDIUKUR DENGAN KETELITIAN TEMAN SEJAWAT SECARA RATA-RATA, BUKAN YANG TERBAIKDENGAN SITUASI DAN KONDISI YANG SAMASULIT MENENTUKAN UKURAN YANG PASTISEHINGGA LALAI MENJADI UKURAN

SURAT TANDA REGISTRASIDIKELUARKAN OLEH KKIWAJIB BAGI YANG BEKERJA DI BIDANG KEDOKTERANSYARAT SERTIFIKAT KOMPETENSI YANG DIBERIKAN OLEH KOLOGIUM KEDOKTERAN SETELAH UJI KOMPETENSIBERLAKU 5 TAHUN

KETENTUAN PIDANA STRTANPA STR DIHUKUM PENJARA MAKS 3 TAHUN ATAU DENDA MAKS 100 JUTAPEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAAN DOKTER TANPA STR/SIP DIKENAKAN SANKSI PENJARA 5 TAHUN ATAU 300 JUTA

SURAT IJIN PRAKTIKDIKELUARKAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA/KABUPATEN1 TEMPAT PRAKTIK 1 SIP, MAKSIMAL 3 BUAHBERLAKU SAMA DENGAN STRPRAKTIK KEDOKTERAN TANPA SIP, DIHUKUM MAKS 3 TH ATAU DENDA MAKS 100 JUTA RUPIAH

KEJAHATAN STR/SIPSTR/SIP PALSUIJAZAH PALSU DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENDAPATKAN STR/SIPSERTIFIKAT KOMPETENSI PALSUSURAT KETERANGAN SUMPAH DOKTER PALSUREKOMENDASI IDI PALSU

HUBUNGAN HUKUM PASIEN DAN RUMAH SAKITPASIEN MENGGUNAKAN FASILITAS RUMAH SAKIT DALAM RAWAT INAPDAPAT TERMASUK JASA PELAYANAN DOKTER ATAU TANPA HAK DAN KEWAJIBAN TIMBAL BALIK MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN SOP

HUBUNGAN HUKUM DOKTER DAN RUMAH SAKITHUBUNGAN KETENAGAKERJAAN (DOKTER IN), BERLAKU KETENTUAN KETENAGAKERJAANHUBUNGAN KONTRAK (DOKTER OUT), DOKTER HANYA MENGGUNAKAN FASILITAS RSTIDAK LAZIM MENGUTIP JASA DARI DOKTER

TANGGUNGJAWAB HUKUMRESPONSIBILITYLIABILITYPERIKATAN DOKTER DAN PASIEN BERBENTUK PERIKATAN IKHTIAR, MAKA GUGATANNYA SULIT UNTUK WANPRESTASI, BIASANYA ADALAH BERDASARKAN PMH

GUGATAN PMHPASAL 1366 KUH PERDTPERBUATAN MELAWAN HUKUMKELALAIANKERUGIANHUBUNGAN KAUSAL ANTARA KELALAIAN DAN KERUGIAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM(KESALAHAN/KELALAIAN)PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADALAH APABILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG, KETERTIBAN DAN KESUSILAANKESALAHAN APABILA DILAKUKAN DENGAN SENGAJA, SEDANGKAN KELALAIAN APABILA DILAKUKAN DENGAN TIDAK SENGAJA

KESALAHAN/KELALAIAN MEDIKYANG DAPAT MENENTUKAN KESALAHAN/KELALAIAN MEDIK ADALAH ORANG YANG SATU PROFESI DENGAN SITUASI DAN KONDISI YANG SAMAPOLISI, HAKIM, JAKSA TIDAK DAPAT MENENTUKAN ADANYA KESALAHAN/ KELALAIAN MEDIK

RESIKODAPAT DIPREDIKSI, DALAM ARTI AGAK SERING TERJADI, MAKA PASIEN DIBERITAHUKANRESIKO YANG JARANG TERJADI, MAKA PASIEN TIDAK PERLU DIBERITAHUKANYANG PENTING PENANGAN AKIBAT DARI RESIKOUKURANNYA TEMAN SEJAWAT

KERUGIANKERUGIAN DAPAT BERUPA KERUGIAN MATERIIL MAU PUN KERUGIAN IMATERIILGUGATAN IMATERIIL. HARUS DIKONVERSI DENGAN UANGPENCEMARAN NAMA BAIK, PERASAAN TIDAK MENYENANGKAN DSB

HUBUNGAN KAUSALHUBUNGAN KAUSAL ANTARA KESALAHAN DAN KERUGIAN, ARTINYA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN ADALAH DISEBABKAN OLEH KESALAHAN/KELALAIAN DOKTER

GANTIRUGIMATERIILIMATERIILGANTI RUGI DITETAPKAN OLEH HAKIMDI BELANDA GANTI RUGI TIDAK BESAR, BIASANYA DIBAYAR OLEH ASURANSI, KARENA SEMUA DOKTER MENUTUP ASURANSI KERUGIAN

BEBAN PEMBUKTIANPASAL 1886 KUHPERDTYANG MENDALILKAN HARUS MEMBUKTIKANPENGALIHAN BEBAN PEMBUKTIAN APABILA KESALAHAN DOKTER TERLIHAT DENGAN JELASTIDAK BERLAKU STRICT LIABILITY

PENGALIHAN BEBAN PEMBUKTIANPENGALIHAN PEMBUKTIAN: TERGUGAT DIBEBANKAN OLEH HAKIM UNTUK MEMBUKTIKAN TIDAK BERSALAHPENGGUGAT HANYA PERLU MEMPERLIHATKAN ADA KERUGIANPENGGUGAT AKAN MENDAPATKAN GANTIRUGI, CUKUP DENGAN MEMPERLIHATKAN ADANYA KERUGIAN YANG DIDERITA

VICARIUS LIABILITYVICARIUS LIABILITY: TANGGUNGJAWAB MAJIKAN BUKAN HANYA HANYA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN SENDIRI, JUGA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWANNYA (PS 1367 KUHP)

TANGGUNGJAWAB SENDIRINAMUN ANTARA KARYAWAN DAN MAJIKAN TERDAPAT PERHITUNGAN SENDIRI, PADA INTINYA SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN KESALAHAN/KELALAIAN HARUS BERTANGGUNGJAWABARTINYA PENGGUGAT AKAN MENGGUGAT MAJIKANTENAGA KESEHATAN LAIN (PERAWAT, BIDAN) ADALAH KARYAWAN RS: TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (1367 KUHP)

DOKTER INANTARA DOKTER DAN RUMAH SAKIT TERDAPAT HUBUNGAN KERJA, TANGGUNGJAWAB MAJIKAN BERLAKUPASIEN AKAN MENGGUGAT RUMAH SAKIT, NAMUN PADA INTINYA DOKTER HARUS MEMBAYAR GANTIRUGI

DOKTER OUTANTARA DOKTER DAN RUMAH SAKIT TERDAPAT HUBUNGAN KONTRAK, MAKA TIDAK TERDAPAT APA YANG DIKENAL SEBAGAI HUBUNGAN BURUH DENGAN MAJIKANDOKTER BERHAK MENGGUNAKAN FASILITAS RUMAH SAKIT

HAK UNTUK MENENTUKAN DIRI SENDIRITHE RIGHT OF SELF DETERMINATIONHAK ASASI PASIEN YANG PALING ASASITERMASUK HAK UNTUK MENOLAK PENGOBATANTIDAK TERMASUK HAK UNTUK MATI SECARA BAIK (EUTHANASIA)

MENGHENTIKAN PENGOBATAN YANG SIA-SIAKEWAJIBAN DOKTER UNTUK MENGHENTIKAN PENGOBATAN YANG SIA-SIADENGAN PERSETUJUAN PASIEN ATAU KELUARGA PASIEN, APABILA PASIEN DIANGGAP TIDAK SANGGUP MEMBERIKAN KEPUTUSAN

PENOLAKAN PENGHENTIAN PENGOBATAN YANG SIA-SIASETELAH DIBERIKAN INFORMASI, PASIEN INGIN MENERUSKAN PENGOBATAN, MAKA DOKTER HARUS MELANJUTKAN PENGOBATANYANG PERLU DIBERIKAN ADALAH PENGOBATAN SEMU, KALAU DOKTER BERPENDAPAT TIDAK ADA GUNANYA LAGI

PULANG ATAS PERMINTAAN SENDIRIHAK ASASI PASIEN UNTUK MENENTUKAN DIRI SENDIRI (TROS)HAK UNTUK MENOLAK PENGOBATANHARUS DIHORMATI, MESKI PUN AKAN MENYEBABKAN KEMATIAN PASIEN, SETELAH DIBERIKAN INFORMASI YANG BENAR

MATI OTAKKELUARGA PASIEN HARUS MENENTUKAN PENGHENTIAN BANTUAN UNTUK MENUNJANG KEHIDUPAN VEGETATIFDOKTER TIDAK BERHAK MENENTUKAN PENGHENTIAN BANTUAN VEGETATIF

KEADAAN DARURATKEWAJIBAN DOKTER UNTUK MEMBANTUPILIHAN ANTARA DUA KEADAAN DARURATTIDAK MEMBANTU DIHUKUM MAKS 1 TH KURUNGAN ATAU DENDA MAKS 50 JUTA RUPIAH

SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH