Tugas Pengendalian Mutu Hasil Perikanan

“Perkembangan Regulasi Mutu Produk Perikanan Serta Organisasi Yang

Mengatur Dan Membuat Regulasi PIRT DepKes”

DI SUSUN OLEH

Kelompok 5

1. Adelaide M.U : 4443090564

2. Afzriansyah : 4443090417

3. Siska Nurraeni : 4443090090

4. Halisatul Hasanah : 4443080

5. Neni : 4443080

JURUSAN PERIKANAN/FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang sampai dengan

saat ini masih memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita

dapat merasakan nikmatnya iman dalam persaudaraan. Tak lupa shalawat serta

salam kita haturkan ke junjungan alam nabi besar Muhammad SAW. karena

dialah merupakan satu-satunya suri tauladan terbaik yang harus kita contoh

sampai dengan zaman sekarang ini.

Terima kasih saya ucapkan kepada dosen mata kuliah pengendalian mutu

hasil perikanan yaitu Sakinah Hartyati S.Pi.,M.si dan Dini Surilayani S.Pi.,M,si

yang telah memberikan tugasnya kepada kami. Alhamdulilah tugas laporan

pengendalian mutu hasil perikanan ini dapat terselesaikan tepat waktu. Pada

laporan ini, kami berusaha mengungkapkan perkembangan regulasi mutu produk

perikanan serta organisasi yang mengatur dan membuat regulasi PIRT DepKes.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari

kesempurnaan baik bentuk, isi dan penyusunannya, oleh karena keterbatasan

kemampuan dan waktu serta keterbatasan literature. Dengan senang hati kami

menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan

laporan ini dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca terutama

mahasiswa/mahasiswi Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa

Serang, 10 Oktober 2011

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

1.1. Latar Belakang........................................................................ 1

1.2. Tujuan .................................................................................... 4

BAB II PEMBAHASAN ..................................................................... 5

2.1. Definisi PIRT ......................................................................... 5

2.2. Cara pendaftaran PIRT .......................................................... 6

2.3. Produk perikanan yang telah mendapat

Sertifikat Depkes P-IRT......................................................... 13

BAB III PENUTUP ............................................................................ 16

3.1. Kesimpulan .......................................................................... 16

3.2. Saran .................................................................................... 16

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................... iii

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab

merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di

bidang pangan. Mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui

pengaturan di bidang label dan iklan pangan, yang dalam prakteknya selama ini

belum memperoleh pengaturan sebagaimana mestinya. Dalam hubungannya

dengan masalah label dan iklan pangan maka masyarakat perlu memperoleh

informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas

maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di

pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi

masyarakat agar supaya masing-masing individu secara tepat dapat menentukan

pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya

informasi yang jelas maka kecurangan - kecurangan dapat terjadi. Dalam PP. RI.

No.69 Tahun 1999 menimbang bahwa pada:

a. Salah satu tujuan pengaturan, pembinaan, dan   pengawasan pangan adalah

terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.

b. Bahwa label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan

perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan

dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada

masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan.

c. Bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar tidak

menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsinya, khususnya yang

disampaikan melalui label dan iklan pangan.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagai pelaksanaan undang-undang

Nomor. 7 tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu mengatur tentang label

dan iklan pangan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Label pangan : Adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk

gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada

pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian

kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Label.

2. Iklan pangan : Adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan

dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan

berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan, yang selanjutnya

dalam Peraturan Pemerintah ini disebut iklan.

3. Kemasan pangan : Adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau

membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun

tidak. Berdasarkan PP. No.69 Thn. 1999 mengatur Label dan Iklan Pangan

tentang :

a. Nama produk

b. Daftar bahan yang digunakan 

c. Berat bersih atau isi bersih 

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi 

e.  Tanggal, Bulan dan Tahun kadaluwarsa 

f. Nomor Sertifikat Produksi (P-IRT)

Informasi yang harus dicantukan pada Label (PP. No.69 Thn. 1999) :

a. Nama Makanan/nama produk/nama dagang

b. Komposisi/ingredien

c. Isi/netto

d. Nama dan alamat pabrik

e. Nomor pendaftaran (MD/SP)

f. Kode Produksi 

Untuk Makanan Tertentu di Cantumkan :

a. Tanggal Kedaluarsa 

b. Petunjuk atau cara penyimpanan

c. Petunjuk atau cara penggunaan

d. Nilai gizi

e. Tulisan atau persyaratan khusus 

Persyaratan Umum Label

a. Tulisan pada label harus menggunakan huruf latin atau arab.

b. Peringatan atau pernyataan harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf

latin.

c. Peringatan dan pernyataan, keterangan dan penjelasan lainnya pada label harus

ditulis jelas dan mudah dibaca.

Nomor Pendaftaran Makanan 

1. MD pada label DEPKES. RI. MD ……………….. (12 Digit)

a. Pengajuan permohonan kepada Dirjen POM

b. Nilai investasi diatas 10 juta 

2. SP pada label DEPKES. RI. No. SP xxx/13.xx/xx

a. Mengikuti penyuluhan/pelatihan di Kandepkes setempat.

b. Nilai investasi antara 0.5 s/d 10 Juta 

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari diadakannya sertifikat PIRT DepKes diantaranya

adalah:

a. Untuk mengetahui produk makanan dan minuman yang dibuat telah

memenuhi standart keamanan pangan

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam proses

penanganan dan sistem standarisasi yang diterapkan untuk menjamin mutu

produk perikanan

c. Untuk mengetahui standarisasi mutu produk perikanan yang berkaitan erat

dengan mutu produk dengan capaian kualitas minimal

d. Unruk mengetahui tata cara pengajuan permohonan SPP-IRT

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Definisi PIRT

Produk pangan yang dikonsumsi bagi masyarakat haruslah aman dari bahan-

bahan berbahaya, baik bahaya kimia, bahaya biologis, maupun bahaya fisik. Guna

memberikan keamanan pangan bagi konsumen, maka diperlukan sistem

pembinaan dan registrasi produk. P-IRT adalah Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga yang harus tercantum dalam produk olahan makanan yang diedarkan di

masyarakat. Karena usaha ini dimulai dari rumah maka yang perlu dilakukan

adalah mendaftarkan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) ke Dinas Kesehatan

di masing masing wilayah (kabupaten atau propinsi).

Kalau kita membeli produk olahan yang telah di kemas, kita akan

menemukan tulisanP-IRT, MD, ML, atau SP. Semua istilah tersebut merujuk pada

pengertian nomor pendaftaran produk yang sudah tercatat di Departemen

Kesehatan. P-IRT merupakan produk pangan yang dihasilkan skala industri rumah

tangga sedangkan MD menunjukkan produk pangan dalam negeri, ini biasanya

untuk produksi dengan modal besar. Kemudian ML untuk produk pangan luar

negeri, sedangkan SP artinya Surat Penyuluhan.

Sebelum ada istilah P-IRT, nomer pendaftaran yang di cantumkan adalah

Dep. Kes. RI No. SP xx/xxx/x/95. Jadi sampai saat ini pencatuman nomer

pendaftaran label makanan ada yang menggunakan P-IRT, ada pula yang masih

tetap nomer lama dengan menggunakan SP. Dalam nomer P-IRT yang tercantum

di setiap produk olahan makanan dan minum, tertulis sederatan angka yang di

dalamnya menunjukkan lokasi tempat produksi dan jenis bahan utama yang

diperlukan untuk menghasilkan produk makanan. Sangat perlu mengurus

Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan hal yang sangat

penting, mengingat PIRT dibuat dengan alat yang semi otomatis sehingga

memungkinkan keamanan PIRT tidak terjamin. Pengawasan keamanan PIRT

dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pangan yang aman untuk

dikonsumsi dan untuk menjamin hak-hak konsumen.

2.2. Cara pendaftaran PIRT

Khususnya bagi produsen, untuk mendapatkan Sertifikat Produk Pangan

Industri Rumah Tangga (SPP – IRT) beserta persyaratannya dapat dilihat sebagai

berikut :

a. Pengajuan Permohonan : Kepada Pemerintah Daerah Cq. Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten / Kota.

b. Persyaratan :

Pemilik / Penanggung Jawab Memiliki SIUP / TDI dari Diperindag

Memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dari Dinkes &

Kabupaten / Kota atau Minimal 1(satu) orang memiliki Sertifikat

Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Bila tidak memiliki Sertifikat PKP,

perusahaan menunjuk tenaga yang sesuai dengan tugasnya mengikuti

Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan.

Syarat permohonan izin :

a) Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan

b) Mengisi formulir permohonan izin PIRT

c) Foto copy KTP, 1 lembar

d) Pas foto 3 x 4, 3 lembar

e) Menyertakan rancangan label Makanan / Minuman

Sarana Produksi Sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan kabupaten / kota

Laporan hasil pemeriksaan sarana PP IRT dengan hasil minimal Cukup.

Pangan yang diproduksi tidak boleh berupa : Susu dan hasil olahannya

Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau

penyimpanan beku Pangan kaleng berasam rendah (PH> 4,5) Pangan bayi

Minuman beralkohol Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pangan lain

yang wajib memenuhi persyaratan SNI Pangan lain yang ditetapkan oleh

Badan POM.\

c. Prosedur perizinan :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikasi Produksi Pangan

Industri Rumah Tangga kepada Kepala Dinas Kesehatan . Akan dilakukan

Pemeriksaan berkas (1 hari)

Persetujuan Kadinkes (1 hari)

Menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang

dilaksanakan setiap 3 bulan sekali (1 hari s/d 3 bulan)

Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan

diperiksa sarana produksinya

Mengikuti Acara Penyuluhan Keamanan Pangan (1 hari)

Pemeriksaan sarana (1 hari s/d 14 hari)

Pemohon membayar retribusi. Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga

diserahkan (1 hari)

Total waktu 6 hari s/d 3 bulan

d. Informasi Tentang Nomor Sertifikat PKP. Nomor Sertifikat terdiri dari 3 (tiga)

kolom dan 9 (sembiIan) angka, sesuai contoh berikut : 123/4567/89

Angka ke- 1, 2, 3 pada kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga

Angka ke- 4, 5, 6, 7 pada kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten /

kota

Angka ke- 8, 9 pada kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat

e. Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP – IRT) Sertifikat diberikan untuk 1 (satu)

jenis produk pangan Nomor Sertifikat PP – IRT terdiri dari 12 angka (digit)

yaitu:

Angka ke- 1 menunjukkan kode jenis kemasan

Angka ke- 2, 3 menunjukkan nomor urut jenis produk

angka ke- 4,5,6.7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota

angka ke- 8, 9 menunjukkan nomor urut produk PP IRTyangtelah

memperoleh SPP-IRT

angka ke- 10,11,12 menunjukkan nomor urut PP-IRT di Kabupaten/kota

yang bersangkutan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

dicantumkan pada label produk pangan IRT dengan cara penulisan seperti

Tabel 1. Contoh : P – IRT No. 20634710202

No Keterangan

2 jenis kemasan adalah plastik

06 kelompok jenis pangan yaitu tepung dan hasif olahnya dan jenis

produknya adalah biscuit

3471 kode propinsi, kabupaten/kota adalah propinsi DIY, kota

Yogyakarta

02 nomor urut jenis pangan yang ke- 2 memperoleh nomor sertifikat

produksi

02 nomor urut perusahaan IRT di kabupaten / kota setempat

(Yogyakarta)

f. Kode Propinsi, Kabupaten dan Kota

Tabel 2. Kode Propinsi, Kabupaten dan Kota

Kode Wilayah

33 Jawa Tengah

33.08 Kabupaten Magelang

33.10 Klaten

34 DI Yogyakarta

34.01 Kabupaten Kulon Progo

34.02 Kabupaten Bantul

34.03 Kabupaten Gunung Kidul

34.04 Kabupaten Sleman

34.71 Kota Yogyakarta.

g. Kode jenis pangan produk IRT

Tabel 3. Kode jenis pangan produk PIRT

Kode Keterangan

01 Daging dan hasil olahnya Abon daging, Baso daging, Dendeng

babi, Dendeng sapi, Rambak kulit.

02 Ikan dan hasil olahnya Abon ikan, Baso ikan, Cumi kering, Ikan

asap, Ikan asin, Kerupuk ikan, Pasta, Ikan, Petis, Terasi, Udang

kering.

03 Unggas dan hasil olahnya Abon ayam, Telur asin, Keripik cakar,

Ayam bakar.

04 Sayur dan hasil olahnya Acar Asinan sayur, Jamur asin/kering,

Sayur asin / kering, sayur kering

05 Kelapa dan hasil olahnya Kelapa parut kering, Olahan air

kelapa / nata decoco, Pasta kelapa, Santan

06 Tepung dan hasil olahnya Bihun, Biskuit, Dodol, Jenang,

Kerupuk, Kue basah, Kue brem, Kue kering, Makaroni Mie

kering, Mie basah, Tapioka, Tepung aren, Tepung beras / ketan,

Tepung gandum, Tepung hunkwee, Tepung Kedele, Tepung

kelapa, Tepung kentang, Tepung pisang, tepung sagu roti, Sohun,

Tahu, Wingko, Geplak.

07 Minyak goreng, Minyak jagung, Minyak kacang, Minyak kedele,

Minyak kelapa, Minyak bunga matahari, Minyak Zaitun

08 J em dan jenisnya Jem / Selai, Jeli buah, Marmalad, Serikaya

09 Gula, Madu, Kembang gula Gula aren, Gula kelapa, Gula pasir,

Gula semur, Kembang guIa, Kembang gula kare , Madu, Sirop.

10 Bumbu Aneka bumbu masak, bawang goreng, Cuka, Kecap

asin / manis, Petis, Saos cabe, Saos ikan, Saos kacang, Saos

tomat, Tauco, Terasi

11 Rempah rempah Bawang merah kering/pasta/bubuk, Cabe

kering/pasta /bubuk, Cengkeh kering/pasta/bubuk, Jahe

kering/pasta/bubuk, Jintan, Kayu manis, Kapulaga, Ketumbar,

Kunyit kering/pasta/bubuk, Lada putih/hitam, Pala / bunga pala,

Wijen

12 Minuman ringan, Jus Jus buah, Minuman beraroma, Minuman

buah, Minuman gula asam, Minuman kacang kedelai/Sari kedele,

Minuman kopi/campur, Minuman kunyit asam, Minuman lidah

buaya, Minuman rumput laut, Minuman sari madu, Minuman teh

13 Buah dan hasil olahannya Asinan buah, Buah kering, Manisan

buah, Kurma, Sari buah, Emping pisang.

14 Biji-bijian dan umbi-umbian Beras, Jagung, Ketan, Keripik

kentang, Keripik ketela, Keripik singkong, Keripik Sukun, Tape

ketan, Kacang, Emping mlinjo, Getuk.

15 Es Es batu, Es jus, Es stik

h. Kode Jenis Kemasan

Kaca P-IRT/MD

Plastik P-IRT/MD

Karton / kertas P-IRT/MD

Tetrapak Harus MD

Kaleng Harus MD

Alumunium Foil P-IRT/MD

Komposid Harus MD

Ganda P-IRT/MD

Lain-lain P-IRT/MD

i. Industri Rumah Tangga yang sebelumnya memiliki nomor SP untuk produk

yang diproduksi, untuk sementara nomor tersebut masih berlaku Contoh : Dep.

Kes. RI. SP. No. 382 / 12.03 / 2000

j. Pencabutan dan pembatalan SPP-IRT oleh Dinas kesehatan Kabupaten / Kota

apabila :

Pemilik atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran

terhadap peraturan yang berlaku di bidang pangan

Pemilik perusahaan tidak sesuai dengan nama yang tertera pada SPP-IRT

Produk pangan terbukti merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa.

k. Perubahan dan penambahan jenis pangan apabila :

Perubahan pemilik SPP-IRT dan penanggung jawab perusahaan harus

dilaporkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

Penambahan SPP-IRT dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

berdasarkan Permohonan penambahan jenis produk pangan yang dihasilkan

oleh IRT yang telah mengikuti penyuluhan

Hasil pemeriksaan sarana produksi IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten /

Kota minimal Cukup

Gambar 1. Sertifikat SPIRT

Keputusan badan POM RI nomor : H.K.00.05.5.1640 tanggal 30 april 2003.

Tentang pedoman tata cara penyelenggaraan sertifikasi produk pangan industri

rumah tangga (PIRT)

PEMOHON

DINAS KESEHATAN

VERIFIKASIINDUSTRI

RUMAH TANGGA

ME

ME

NU

HI

SY

AR

AT

PENYULUHAN KEAMANAN

PANGAN

Gambar 2. Skema alur pendaftaran PIRT

2.3. Produk perikanan yang telah mendapat Sertifikat Depkes P-IRT

Produk perikanan yang telah mendaftarkan kepada PIRT diantaranya :

1 Produk beku dan bandeng tampah duri Sertifikat Depkes P-IRT

No.2027371011253

Gambar 3. Produk beku dan bandeng tampah duri

2 Produk baso seafood No. P-IRT 2023525(01-04)624

Semua varian produk Bakso seafood telah mendapatkan ijin

Departemen Kesehatan RI yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab.

Gresik. Produk Bakso SS dalam proses legalisasi sertifikat halal oleh

LPPOM MUI JATIM. Produk Bakso seafood mendapatkan pembinaan

secara intensif oleh instansi pemerintah terkait. Hak paten Logo Bakso

seafood telah terdaftar dan mendapatkan legalitas dari Kementerian

Hukum dan HAM RI.

Harga jual bakso dan variannya sangat kompetitif sehingga

terjangkau oleh daya beli masyarakat luas. Semua varian Bakso seafood

tidak mengandung boraks, formalin atau bahan pengawet lainnya

sehingga aman dikonsumsi. Bakso seafood tidak berbau amis dan

SERTIFIKAT KEAMANAN

PANGANSP-PIRT

mrnggunakan ikan kakap/udang. Masa simpan produk Bakso seafood

dalam kondisi beku (frozen) dalam freezer (-18oC) selama 4 bulan.

Gambar 4. Baso Seafood

3. Produk rambak kulit ikan punti. Sertifikasi produk : P-IRT NO.

202357402150. Tanggal masuk 3 Maret 2011

Ikan punti (ikan fugu/fugu rubripes) adalah salah satu ikan yang

memiliki rasa khas, yaitu lezat, gurih dan agak manis (serupa denga ikan

salmon). Di jepang, harga satu porsi sushi ikan fugu mencapai 10.500 yen

(sekitar Rp. 840.000,00) dan hanya restoran yang memiliki koki-koki

bersertifikat yang mendapat ijin untuk mengolah ikan fugu menjadi sushi.

Di Indonesia harga rambak kulit ikan punti yaitu Rp.12.500, 00

Gambar 5. Rambak kulit ikan punti

4. Produk abon ikan tuna. Sertifikasi produk : Din Kes P.IRT no. 202 350

701 323. Tanggal masuk 2 Maret 2011

Produsen Mina Rasa. Produk ini terbuat dari produk olahan ikan tuna

segar dan terjamin kualitas produk.

Gambar 6. Abon ikan tuna

Gambar 6. abon ikan tuna

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pada laopran mata kuliah pengendalian mutu hasil perikanan mengenai

perkembangan regulasi mutu produk perikanan serta organisasi yang mengatur

dan membuat regulasi PIRT DepKes. Dapat ditarik kesimpulan yang diantaranya

adalah sebagai berikut :

1. P-IRT adalah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang harus tercantum

dalam produk olahan makanan yang diedarkan di masyarakat.

2. Cara mendaftarkan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yaitu ke Dinas

Kesehatan di masing masing wilayah (kabupaten atau propinsi).

3. Produk perikanan yang telah mendaftarkan kepada PIRT diantaranya : Produk

beku dan bandeng tampah duri, Produk baso seafood, Produk rambak kulit ikan

punti, Produk abon ikan tuna dan lain-lain

3.2. Saran

Sebaiknya prosedur mendaftarkan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)

agar lebih dipermudah dan waktu yang diperoleh untuk mendapatkan sertifikat

PIRT DepKes lebih singkat dan untuk industri pengolahan hasil perikanan

khususnya diharapkan mempunyai sertifikat PIRT DepKes

DAFTAR PUSTAKA

Bahar, B., 2006. Panduan Praktis Memilih dan Menangani Produk Perikanan.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ichda Ch., M.P. 2011. Perijinan Pangan Bahan Ajar Pengendalian Mutu Pangan.

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Soekarto, S.T., 1990. Dasar-Dasar Pengawasan dan Standarisasi Mutu Pangan.

Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi. Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pusat Antar

Universitas Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor, Bogor.

www.google.com. Evaluasi dan Registrasi, DITWAS Makanan & Minuman,

DITHEN POM, DEPKES RI. Diakses pada 06 Oktober 2011

www.google.com. Mengurus Ijin PIRT dan Sertifikat Halal Industri   Rumahan .

Diakses pada 06 Oktober 2011