42 BAB II PERJANJIAN GADAI ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR

42

BAB II

PERJANJIAN GADAI ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DI PERUMPEGADAIAN CABANG NANGKA PEKANBARU

A. Deskripsi Perum Pegadaian Cabang Nangka Pekanbaru

1. Sejarah berdirinya

Perusahaan jawatan pegadaian negara sebagai sebuah lembaga di dalam

sejarah pegadaian di Indonesia, berasal dari Bank Van Lening zaman Vereenigde

Oost Indische Compagnie (untuk selanjutnya disebut VOC). yaitu lembaga keuangan

yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di

Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Bank Van Lening itu didirikan dalam bentuk

kerjasama dengan swasta, Bank Lening mempunyai tugas antara lain memberikan

pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Hal ini terus berjalan

hingga saat kekuasaan VOC dialihkan kepada Pemerintah Hindia Belanda.58

Pada zaman Raffles, bank dan lening ini dihapuskan dan hak untuk

memberikan pinjaman uang dengan gadai sebagai jaminan, diserahkan secara bebas

kepada swasta yang sudah memperoleh izin untuk itu. Namun pada kenyataannya

pegadaian swasta ini sangat menekan masyarakat, sehingga timbul hukum agar

Lembaga Pegadaian sebaiknya berada ditangan pemerintah saja. Dan untuk pertama

kalinya pada tanggal 12 Maret 1901 dikeluarkan Staatblad 1901 Nomor 131 tentang

jawatan Pegadaian (Pandhuisdienst).

58 Vollmar H.F.A., Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I dan II, Terjemahan I.SAdiwinarto, Rajawali Press. Jakarta, 1984, hal. 146

42

Universitas Sumatera Utara

43

Optimalisasi peran dan fungsi dari Perum Pegadaian sangat relevan, hal ini

dikarenakan dilihat dari perspektif histories keberadaannya yang merujuk pada

Staablad tersebut diatas dan lembaran-lembaran negara yang menjadi dasar

didirikannya beserta aturan-aturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah

(untuk selanjutnya disebut PP) Nomor 178 tahun 1961 Jawatan Pegadaian menjadi

Perusahaan Negara, Keputusan Presiden No. 180 tahun 1965 pegadaian

diintegrasikan dalam urusan bank sentral, PP Nomor 7 tahun 1969 Perusahaan

Negara Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan, PP Nomor 10 Tahun 1990 tentang

pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (Perjan) menjadi Perum Pegadaian

dan yang terakhir PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum.Pegadaian. Khusus

sejarah berdirinya Perum Pegadaian di wilayah II kota Pekanbaru, cabang Nangka

adalah sejak bulan November tahun 2000.59

Oleh karena itu Pegadaian yang ada sekarang adalah berdasarkan pada PP

Nomor 103 Tahun 2000 yang merupakan BUMN yang mengemban misi untuk

menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan penyaluran uang pinjaman

kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai.

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Perum Pegadaian sesuai dengan perkembangannya

dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

59 Hasil wawancara dengan Bapak Mas’ud, kepala cabang Cabang Perum Pegadaian KantorCabang jalan Nangka Pekanbaru, tanggal 17 Mei 2011.


44

a. Dasar hukum berdirinya

Dasar hukum berdirinya perum pegadaian berdasarkan Lembaran Negara No. 14

Tahun 1990, adalah sebagai berikut :

1. Sebelum 1 April 1901, pegadaian-pegadaian yang ada di Indonesia berstatus

swasta (berdirinya dengan atau berdasarkan ijin atau sewa).

2. Berdasarkan Stb No. 131 tahun 1901 tanggal 12 Maret 1901 oleh Pemerintah

Hindia Belanda didirikan pegadaian negara yang pertama pada tanggal 1 April

1901 di Sukabumi.

3. Berdasarkan Stb No. 226 tahun 1930 tanggal 22 Juli 1930 statusnya dijadikan

Perusahaan Negara dalam arti IBW (berdasarkan Stb No. 419 tahun 1927

Pasal 2).

4. Setelah Indonesia merdeka Perusahaan Negara pegadaian ditentukan statusnya

menjadi Jawatan Pegadaian berdasarkan SK Menkeu RIS No. 1853/K tanggal

13 Januari 1950.

5. Berdasarkan PP No. 178 tahun 1961 tanggal 3 Mei, mulai tanggal 1 Juli 1961,

jawatan pegadaian statusnya diubah menjadi PN pegadaian (Perpu No. 19

tahun 1960, tanggal 30 April 1960) dan berada di bawah Menkeu.

6. Selanjutnya berdasarkan KP No. 180 tahun 1965, tanggal 19 Juni 1965, PN

pegadaian berada di bawah Departemen Urusan Bank Sentral, kemudian

berdasarkan KP No. 76 PN pegadaian kembali berada di bawah Depkeu

(Dirjen Keuangan).


45

7. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969 Jawatan Pegadaian statusnya berubah menjadi

Perjan Pegadaian dibawah Depkeu.

8. Berdasarkan SK Menkeu RI No. 740/KMK. 001/1989 tentang peningkatan efisiensi

dan produktivitas BUMN maka sebagai tindak lanjut pegadaian diubah statusnya

menjadi Perum dengan PP No. 10 Tahun 1990 (Lembaran Negara No. 14 Tahun

1990) yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 103/2000.

b. Dasar hukum operasi

Pegadaian dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dan

jaminan fiducia berdasarkan kebijaksanaan yang ditentukan Menteri Keuangan dalam pasal 8

PP No 103/2000 adalah sebagai berikut :

1. Hukum gadai

Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang

piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh berutang atau

oleh organisasi lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si piutang

untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan

untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya harus

didahulukan. Pasal 1151: Persetujuan gadai dibuktikan dengan alat yang

diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok.

2. Jaminan fidusia

Untuk memberikan hutang jaminan fidusia ini, menurut pengertian yang

diberikan oleh Tjiptonugroho sebagai berikut:

Menurut hukumnya, jaminan fiducia adalah memudahkan hak milik kekayaanberupa barang bergerak atau tidak bergerak (khususnya bangunan) untukdipakai sebagai jaminan, tetapi dengan kewajiban memeliharanya dengan


46

baik-baik dengan kepercayaan bahwa orang-orang tetap dikuasainya dan tidakboleh dijual (karena tidak mempunyai hak lagi) maupun dipinjamkan kepadaorang lain. Sanksi terhadap pelanggaran oleh jaminan semacam ini harusdilegalisir.

Berdasarkan undang-undang di atas Perusahaan Umum Pegadaian merupakan satu-

satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin memberikan pinjaman

kepada masyarakat pada umumnya. Dimana tugas pokoknya, dengan tujuan agar masyarakat

tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal seperti lintah darat, pengijon, bank

gelap yang memanfaatkan kesulitan dana mendesak dari masyarakat dengan mengenakan

bunga tinggi.60

3. Struktur organisasi dan tugas Perum Pegadaian.

a. Struktur organisasi.

Perum Pegadaian adalah salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan

yang dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Perum

Pegadaian menetapkan etos kerja kepada setiap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang

disebut “INTAN” yaitu:

Inovatif : Penuh gagasan, kreatif, aktif dan mempunyai

tantangan.

Nilai moral yang tinggi : Taqwa, jujur, berbudi luhur dan loyal.

Terampil : Menguasai bidang pekerjaan, tanggap, cepat dan

akurat.

Adi layanan : Sopan, ramah dan berkepribadian simpatik.

60 Ibid.


47

Nuansa citra : Otoritas bisnis mengutamakan kepuasan

pelanggan dan berusaha mengembangkan

diri.

Agar pelaksanaan si “INTAN” mampu membangkitkan semangat dan menjiwai

seluruh gerak langkah insan pegadaian, maka diimplementasikan dalam semboyan “141”

yang diambil dari sejarah berdirinya pegadaian pada tanggal 1 April 1901. Arti dari

semboyan “141” adalah dari nomor satu di jasa gadai, dalam empat tahun mendatang akan

menjadi nomor satu di industri pembiayaan mikro dan kecil.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Perum Pegadaian memiliki struktur organisasi

yang tertata menurut fungsi dan golongannya. Disetiap perubahan mempunyai struktur

organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam

menjalankan kegiatan perusahaan.61 Direksi sebagai pemimpin perusahaan di pusat

merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari:

Direktur utama sebagai ketua ;

a. Direktur umum SDM sebagai anggota ;

b. Direktur operasi dan pengembangan sebagai anggota ;

c. Direktur keuangan sebagai anggota.

Kantor pusat tempat kedudukan Pusat kegiatan administratif sedang Kantor

Daerah sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat dalam membawahi dan mengawasi

beberapa cabang di daerah dalam hal tugas Manajerial dan Administrasi Perusahaan

di daerah berdasarkan kebijaksanaan Direksi.



48

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisi, tugas dan

wewenang setiap departemen dan bagaimana hubungan antara satu dan lainnya.

Struktur organisasi pada Perum Pegadaian dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1: Struktur Organisasi

KANTOR WILAYAHPIMPINAN WILAYAH

HUMAS &

HUKUM INSPEKTURWILAYAH

AHLI TAKSIR

TEKHNOLOGIINFORMASI

BAGIAN OPERASIONAL& BAGIAN BAGIAN BAGIAN LOGISTIKPEMASARAN KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Asisten Manajer Asisten ManajerUsaha Inti Pembendaharaan

Asisten Manajer Asisten ManajerUsaha Lain Akuntansi

KANTOR CABANG

Kantor Cabang Kantor CabangGadai Syariah

Asisten ManajerAdministrasi & Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Asisten ManajerKesejahteraan

Asisten ManajerPerlengkapan &Rumah Tangga

Asisten ManajerBangunan


49

Dengan adanya pembagian tugas yang digambarkan dengan struktur

organisasi diharapkan pegawai Perum Pegadaian dapat bekerja secara profesional

serta penuh tanggung jawab terhadap pekerjaannya serta mempunyai tanggung jawab

yuridis terhadap bidang pekerjaannya masing-masing terutama terhadap objek yang

dijaminkan oleh debitur.62

b. Tugas

Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh

pemerintah dinamakan Perum Pegadaian. Berdasarkan PP Nomor 103 tahun 2000

tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Perum Pegadaian adalah Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga keuangan non bank, yang

memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkan hukum gadai dan berlaku untuk siapa

saja dengan syarat jaminan berupa benda-benda bergerak. Masyarakat yang

membutuhkan dana diwajibkan menyerahkan benda bergerak sebagai jaminannya

kepada Perum Pegadaian.

Kebutuhan dana untuk berbagai kepentingan dalam lalu lintas perekonomian

masyarakat merupakan hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari,

masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan tidak bisa

terlepas dari aspek perekonomian. Dalam konteks ini keberadaan lembaga

pembiayaan atau perbankan menjadi sangat signifikan. Perum Pegadaian merupakan

suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bentuk Perusahaan Umum, yang



50

bergerak dalam bidang usaha peminjaman uang kepada masyarakat dengan memakai

lembaga jaminan gadai. Pegadaian dan Gadai merupakan lembaga dan perbuatan

hukum yang sudah tidak asing lagi dalam praktek perekonomian di Indonesia.

Masyarakat sudah banyak mengetahui dengan hal tersebut di atas. Pegadaian sangat

dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk berbagai

keperluan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan bagi pengguna jasa pegadaian

dalam skala menengah dan mikro.

Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan pemerintah yang

berfungsi sebagai pemasuk dana bagi kegiatan perekonomian masyarakat golongan

ekonomi lemah dalam memenuhi keperluan konsumtif dan produktif, yang memiliki

motto “mengatasi masalah tanpa masalah” yaitu membantu mengatasi masalah yang

dihadapi oleh kelompok masyarakat yang memerlukan pinjaman (kredit) dalam skala

kecil atas dasar hukum gadai, dengan segala kemudahan dalam waktu yang singkat

tanpa prosedur yang rumit dengan menggunakan hartanya (benda bergerak) sebagai

jaminan. Dimana prinsip yang dijalankan perusahaan dalam penyaluran kredit

tersebut adalah menerima barang jaminan berupa barang bergerak (seperti perhiasan,

barang elektronik, kendaraan bermotor) dan memberikan pinjaman (kredit) dengan

proses yang cepat, mudah dan murah. Cepat karena nasabah dapat dilayani dalam

tempo yang dapat diselesaikan pada saat itu, mudah karena perusahaan tidak

menuntut banyak persyaratan administrasi kecuali barang jaminan, sedangkan murah

karena suku bunga yang dikenakan relatif kecil untuk kategori pinjaman jangka

pendek.


51

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman

terhadap debitur. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya

sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun

diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai

hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan

gadai yang di bawah kekuasaannya.63

Pelaksanaan gadai yang berlangsung selama ini di Perum Pegadaian

merupakan gadai sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata, yang merupakan

lembaga jaminan dimana obyek jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dan atas

peminjaman dana dengan sistem gadai ini kreditor mendapatkan keuntungan dalam

bentuk bunga. Sistem pegadaian nampaknya merupakan salah satu upaya untuk

mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasiskan nasional. Fenomena ini

merupakan suatu hal yang wajar mengingat Indonesia merupakan negara yang

penduduknya mayoritas membutuhkan dana segar dan cepat. Dan untuk memberikan

alternatif produk lembaga keuangan yang lebih mudah tersebut telah kita kenal dalam

kegiatan perekonomian hadirnya bank dan kemudian disusul dengan gadai.

Pegadaian merupakan BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan yang

dipimpin oleh seorang direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Mengenai tugas Perum Pegadaian ini dapat dilihat dalam pasal 2 surat keputusan

Menteri Keuangan nomor Kep.30/mk/6/1/1971 tanggal 20 januari 1971, yaitu:

63 Ibid.


52

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar

hukum gadai kepada:

a) Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif

b) Kaum buruh, pegawai negeri yang ekonomi lemah yang bersifat konsumtif

2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman secara tidak wajar, ijon,

pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya

3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat

tertentu bagi pemerintah dan masyarakat.

4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat terutama

mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah

operasional.

Pedoman operasional gadai Perum Pegadaian, pada dasarnya dapat melayani

produk dan jasa sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai, yaitu pegadaian

mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah untuk mendapatkan uang

pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.

2. Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian memberikan jasa penaksiran atas nilai

suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah. Demikan juga orang yang

bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak

menggadaikan barangnya. Jasa itu diberikan karena pegadaian mempunyai alat

penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang


53

berpengalaman dalam menaksir dan penaksiran ini hanya memungut biaya

penaksiran.

3. Penitipan barang (ijarah), yaitu menyelenggarakan penitipan barang orang-orang

yang mau menitipkan barang ke kantor pegadaian berdasarkan pertimbangan

keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya. Usaha ini dapat dijalankan oleh

karena pegadaian memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang

memadai. Apalagi mengingat tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak

selalu penuh, sehingga ruang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan

dimaksud, pegadaian dapat memungut ongkos penyimpanan.

4. Gold Counter (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan

keunggulan kualitas dan keaslian. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi

dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan

menengah ke atas.64

Berdasarkan undang-undang di atas Perusahaan Umum Pegadaian merupakan

satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin

memberikan pinjaman kepada masyarakat pada umumnya. Dimana tugas pokoknya,

dengan tujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan

informal seperti lintah darat, pengijon, bank gelap yang memanfaatkan kesulitan dana

mendesak dari masyarakat dengan mengenakan bunga tinggi.65

64 Hasil wawancara dengan Yudi Sadono, Manager Operasional Perum Pegadaian KantorWilayah II Pekanbaru, tanggal 15 Mei 2011.

65 Ibid.


54

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Perum Pegadaian

adalah membina pengaturan kredit atas dasar hukum gadai kepada golongan ekonomi

lemah untuk mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, walaupum

pada kenyataannya yang mencari pinjaman ke pegadaian tidak hanya masyarakat dari

golongan ekonomi lemah saja, tetapi juga orang yang sengaja untuk mencari kredit

guna keperluan yang menghasilkan (produktif) untuk memperluas usahanya.

Untuk membuktikan bahwa yang datang ke pegadaian tidak hanya dari

golongan ekonomi lemah saja, dapat dilihat dari barang-barang yang dibawa oleh

nasabah. Pada masa tempo dulu memang barang yang dibawa oleh para nasabah ke

Pegadaian kebanyakan berupa kain. Sekarang barang-barang tersebut sudah jarang

didapatkan kebanyakan sudah berganti dengan barang-barang berupa perhiasan,

elektronika, sepeda motor, bahkan peralatan computer pun telah mulai ada.66

4. Ruang lingkup wilayah

Dimana dari data statistik Perum Pegadaian wilayah Pekanbaru, yang mana

dari waktu ke waktu perkembangan nasabah (Debitur) sangatlah pesat sehingga

perlunya penambahan kantor cabang dan kantor unit pembantu cabang untuk di

daerah-daerah dalam satu wilayah, dapat kita lihat bahwa di Pekanbaru sendiri untuk

kantor cabang Nangka mempunyai 8 unit pembantu cabang.

5. Jenis layanan (Produk)

66Hasil wawancara dengan Bapak Mas’ud, kepala cabang Cabang Perum Pegadaian Kantor

Cabang jalan nangka Pekanbaru, tanggal 17 Mei 2011.


55

Jenis layanan yang diberikan Perum Pegadaian hanya bergerak dalam ruang

lingkup gadai khususnya dalam hal benda / barang bergerak. Perum Pegadaian

membagi perusahaannya menjadi 2 (dua) pembagian yakni Pegadaian Umum dan

Pegadaian Syariah.67

6. Data statistik gadai

Dimana dapat kita lihat dari data statistik Perum Pegadaian wilayah

Pekanbaru, yang mana dari waktu ke waktu perkembangan nasabah (debitur)

sangatlah pesat sehingga perlunya penambahan kantor cabang dan kantor cabang

pembantu untuk di daerah-daerah dalam satu wilayah, dapat kita lihat bahwa di

pekanbaru sendiri untuk kantor cabang Nangka, dengan data statistik sebagai berikut:

No.Unit Pembantu

Cabang

Jumlah Nasabah Pertumbuhan(%)2007 2008 2009 2010

12345678

MarpoyanDelimaPausDurianBelimbingKereta apiPelajarPlasa citra

1.1231.7511.0091.9001.5671.1001.0051.000

1.2351.9261.1302.1851.7861.2121.1261.125

1.4082.2541.2882.3392.0541.3851.2801.205

1.5352.5471.4812.6672.3821.5101.4751.351

10 – 1410 – 1712 – 1513 – 1514 – 1610 - 1412 - 1510 - 14

Sumber : Data Perum. Pegadaian cabang nangka Pekanbaru.

7. Gambaran kemajuan

Perum Pegadaian sudah ada lebih dari 100 (seratus) tahun di kancah keuangan

Indonesia. Perum Pegadaian hadir sebagai institusi penyedia pembiayaan jangka

pendek dengan syarat mudah dan tidak bertele-tele. Cukup membawa agunan,

67 Ibid.


56

seseorang bisa mendapat pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut.

Agunan itu bisa berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai

ekonomis. Di samping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat kepemilikan dan

identitas diri.

Sekarang Perum Pegadaian banyak menawarkan produk-produk lain, Perumpegadaian memiliki kebijakan pemberian pinjaman dalam rentang nilai dariRp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)per surat gadai. Perhitungan bunga dilakukan setiap 15 (lima belas) hari.Sebagai contoh, penggadai yang menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empatpuluh ribu rupiah) hanya perlu membayar pokok plus bunga pinjaman 1,25 %(satu koma dua puluh lima persen) bila bisa menebus barangnya sebelummasa 15 (lima belas) hari. Perum Pegadaian selalu memberikan alternativepenyelesaian termudah bagi peminjam (penggadai) dalam membayar kredit.Selalu ada kesempatan bagi nasabah untuk memperpanjang masa pinjaman,mencicil pokok, atau membayar bunga pinjaman saja. Kemudahan inimembuatnya lebih fleksibel dibandingkan pinjaman bank pada umumnya.Pinjaman bank relatif lebih sulit untuk diperpanjang atau untuk dinegosiasikanpeminjaman ulang pembayaran.68

Bisnis gadai yang dijalankan Perum Pegadaian dapat dikatakan terus

berkembang pesat, hal ini dapat dilihat dari target keuntungan sebesar Rp 70 miliar

yang dipatok sepanjang tahun 2009. Hingga semester I tahun 2010, laba bersih yang

sudah dicatatkan jenis usaha itu telah mencapai Rp 45 miliar. Perkembangan kinerja

gadai itu disampaikan Manager operasional Perum Pegadaian wilayah II Yudi

Sadono. Laba bersih gadai telah mencapai Rp 45 miliar dari target sepanjang tahun

yang sudah ditetapkan sebesar Rp 70 miliar. Dan jika di hitung persentasenya Perum

68 Hasil wawancara dengan Bapak Mas’ud, kepala cabang Perum Pegadaian Kantor cabangjalan Nangka Pekanbaru, tanggal 17 Mei 2011.


57

Pegadaian wilayah II Pekanbaru mengalami kemajuan perkembangan sekitar 20 %

setiap tahunnya. 69

Oleh karena itu manajemen berniat menambah cabang pegadaiannya. hingga

akhir tahun 2011 sehingga cabang pegadaian di seluruh Indonesia itu bisa bertambah.

Dengan bertambahnya pembukaan kantor cabang itu untuk dapat mendukung target

pertumbuhan yang sudah dipatok manajemen di awal tahun 2010 lalu.70

Perum Pegadaian hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai

dengan kebutuhan masyarakat, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan

menentramkan. Oleh karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat

yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa memerlukan membuka rekening

ataupun prosedur lain yang memberatkan. Customer Perum Pengadaian cukup

membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapatkan

dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi

sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana

pinjaman tersebut, maka pinjaman tersebut dapat diperpanjang hanya dengan

membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Pemberian gadai

dapat menentramkan dalam pengertian sumber dana Perum Pegadaian berasal dari

sumber yang sesuai dengan KUHPerdata dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku dalam pegadaian, proses gadai berlandaskan prinsip nasionalisme, serta

69 Hasil wawancara dengan Yudi Sadono, Manager operasional Perum Pegadaian kantorwilayah II Pekanbaru, tanggal 15 Mei 2011.

70 Ibid


58

didukung oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa keharmonisan sehingga

lebih damai dan menentramkan.71

Pelayanan kredit gadai di Perum Pegadaian pada prinsipnya mudah, murah,

dan cepat dan aman. Perjanjian kredit gadai di Perum Pegadaian cabang Nangka

Pekanbaru dilakukan antara nasabah sebagai debitur pemberi gadai dan Perum

Pegadaian sebagai kreditur pemegang gadai. Setiap nasabah yang datang ke Perum

Pegadaian dengan membawa barang jaminan di anggap sebagai pemilik, Perum

Pegadaian dalam memandang setiap nasabah yang datang dianggap mempunyai

itikad baik, sehingga kepentingan dari nasabah tersebut harus dilindungi.72

Pelaksanaan gadai yang berlangsung selama ini di Perum Pegadaian

merupakan gadai sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata, yang merupakan

lembaga jaminan dimana obyek jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dan atas

peminjaman dana dengan sistem gadai ini kreditor mendapatkan keuntungan dalam

bentuk bunga. Sistem pegadaian nampaknya merupakan salah satu upaya untuk

mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasiskan nasional. Fenomena ini

merupakan suatu hal yang wajar mengingat Indonesia merupakan negara yang

penduduknya mayoritas membutuhkan dana segar dan cepat. Dan untuk memberikan

alternatif produk lembaga keuangan yang lebih mudah tersebut telah kita kenal dalam

kegiatan perekonomian hadirnya bank dan kemudian disusul dengan gadai.


72 Ibid.


59

Pegadaian merupakan BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan yang

dipimpin oleh seorang Direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri

B. Gadai dalam Perum Pegadaian dan KUHPerdata.

Istilah gadai seperti yang dijelaskan dalam bab terdahulu diatur di dalam

KUHPerdata Pasal 1150 bahwa Gadai adalah:

Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yangdiserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atasnamanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untukmengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barangtersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelahbarang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari rumusan yang diberikan tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk

dapat disebut gadai, menurut KUHPerdata maka unsur-unsur yang harus dipenuhi

1. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak;

2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi gadai;

3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih

dahulu atas piutang kreditur (droit de preference);

4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri

pelunasan secara mendahulu tersebut.

Pelaksanaan gadai yang berlaku dalam Perum Pegadaian berbeda dengan gadai

yang terdapat dalam KUHPerdata.

Pelaksanaan pelayanan kredit gadai di Perum Pegadaian pada prinsipnya

mudah, murah, dan cepat dan aman. Perjanjian kredit gadai di Perum Pegadaian


60

cabang nangka Pekanbaru dilakukan antara nasabah sebagai debitur pemberi gadai

dan Perum Pegadaian sebagai kreditur pemegang gadai. Setiap nasabah yang datang

ke Perum Pegadaian dengan membawa barang jaminan di anggap sebagai pemilik,

sesuai Pasal 1977 KUHPerdata. Perum Pegadaian dalam memandang setiap nasabah

yang datang dianggap mempunyai itikad baik, sehingga kepentingan dari nasabah

tersebut harus dilindungi.73 Perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat-syarat

dipenuhi oleh nasabah yang meliputi :

a. Fotocopy KTP/kartu pengenal lain (SIM, Paspor)

b. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan

c. Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan

d. Mengisi formulir permintaan kredit

e. Menandatangani perjanjian kredit (Surat Bukti Kredit)

Pengertian gadai yang diberikan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

mempunyai perbedaan dengan difinisi gadai pada Pasal 1150 KUHPerdata.

Pengertian gadai pada Perusahaan umum (Perum) Pegadaian disebutkan mengenai

adanya jangka waktu, sewa modal atau lazim dikenal dengan bunga, dan syarat-syarat

lain yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga pengertiannya lebih jelas dan

sifatnya lebih khusus, sedangkan di dalam Pasal 1150 KUHPerdata tidak ada

mengatur hal yang sedemikian.74

73 Ibid.74 Muhammad Yamin, Op. cit., Hal.29.


61

Pengertian “gadai” di dalam persepsi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

di kenal dengan istilah “Kredit gadai”. “Kredit Gadai” yang dimaksud adalah:

Pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar

hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan perusahaan. Nasabah

menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (Pegadaian) sebagai pemberi

pinjaman (kreditur), dengan cara mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa

modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku

Dari pengertian gadai menurut Perum Pegadaian diatas, maka ada beberapa

unsur yang terkait dalam gadai yaitu:

a. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi

gadai).

b. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak

berwujud

c. Adanya kewenangan debitur.75

d. Adanya jangka waktu tertentu

e. Adanya sewa modal. yang disebut bunga

Dengan demikian terdapat perbandingan antara gadai yang diatur dalam

KUHPerdata dan Perum Pegadaian yaitu :

1. Persamaan.

a. Sama-sama merupakan perutangan yang timbul dari perjanjian timbal balik

di lapangan hukum harta kekayaan

75 Ibid, Hal. 35.


62

b. Benda perjanjian harus diserahkan ke dalam kekuasaan si pemegang gadai.

2. Perbedaan.

a. Gadai dalam KUHPerdata merupakan perjanjian accessoir (tambahan) pada

perjanjian utang uang selaku perjanjian principle {pokok}dengan benda

benda bergerak berwujud,hak-hak untuk memperoleh pembayaran uang[surat-

surat piutang kepada si pembawa,atas nama,atas tunjuk) selaku

tanggungan//atau jaminan.76

b. Gadai dalam Perum Pegadaian,kekuasaan pemegang/penerima gadai tidak

meliputi hak memakai, memungut hasil,menyewakannya dan sebagainya.77

c. Gadai dalam Perum Pegadaian,pemberi gadai harus melunasi hutangnya

dalam waktu yang telah ditetapkan bersama.Jika ia lalai dalam hal itu,si

pemegang gadai tidak berwenang memiliki benda jaminan namun selaku

kreditur,pihak terakhir ini dapat melelang benda gadai atas kekuasaan sendiri,

untuk memperoleh pelunasan dari piutangnya.78

Dengan demikian gadai yang dibahas dalam penulisan ini merupakan gadai

pada Perum Pegadaian namun peraturan gadai yang terdapat pada Perum Pegadaian

tetap berlandaskan pada KHUPerdata.

Rumusan Pasal 1150 KUHPerdata tentang gadai, dapat disimpulkan beberapa

sifat umum dari gadai yaitu:

A. Gadai adalah untuk benda bergerak.

76 Bushar Muhammad,Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jkarta,1981,hal.116-11777 Ibid.78 Ibid.


63

Dalam KUHPerdata benda digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 503 KUHPerdata :

a. Benda berwujud ialah: benda yang dapat berpindah atau dipindahkan,

seperti: rumah, mobil, emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain.

b. Benda tidak berwujud ialah: setiap hak, pada umumnya hak atas harta

kekayaan dipandang sebagai suatu benda walaupun hak tersebut tidak

berwujud jika ia merupakan bagian dari harta kekayaan, seperti: hak cipta,

piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda

dan atas piutang.79

2. Menurut Pasal 504 KUHPerdata:

a. Benda bergerak, dapat dibagi menjadi:

1. Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang dapat berpindah

atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata), seperti : kursi, meja, buku.

2. Benda bergerak menurut ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang

melekat atas benda bergerak (Pasal 511 KUHPerdata), seperti: hak

memungut hasil atas benda bergerak, saham-saham perusahaan,

piutang-piutang.

b. Benda tidak bergerak, dapat dibagi menjadi:

1. Benda tidak bergerak menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat

dipindah-pindahkan (Pasal 506 KUHPerdata), seperti: tanah dan segala

yang melekat diatasnya, rumah, gedung, pepohonan.

79 Salim HS, Op.cit., Hal.37.


64

2. Benda tidak bergerak karena tujuannya ialah benda yang dilekatkan

pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu

(Pasal 507 KUHPerdata), seperti: mesin-mesin yang dipasang disuatu

pabrik.

3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak

yang melekat atas benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPerdata),

seperti: hipotik, hak guna bangunan, hak memungut hasil atas benda

tidak bergerak.

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini

dibagi atas dua jenis, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud.. Benda

bergerak baik itu berwujud maupun tidak berwujud menjadi objek gadai sedangkan

benda tetap atau tidak bergerak menjadi objek dari hipotik.80 Benda bergerak

berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk

dalam benda berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Sedangkan

benda bergerak yang tidak berwujud seperti, piutang atas bawah, piutang atas tunjuk,

hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.81

80 Satrio,J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,hal. 22

81 Mariam Darus Badurlzaman, Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Penanggungan,Alumni Bandung, 1978, Hal 26.


65

B. Sifat kebendaan

Sifat ini ditemukan dalam pada Pasal 528 KUHPerdata yang mengatakan

“atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai baik kedudukan berkuasa,

baik hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai

atau hypotheek”.82 Yang dimaksud dengan hak kebendaan (zakelijkrecht) adalah:

hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas

suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan

yang diatur dalam KUHPerdata dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan ini dapat atas

bendanya sendiri, dapat juga atas benda milik orang lain. Hak-hak ini

terdiri dari:

a. Yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya

hak milik benda bergerak, bezit atas benda bergerak bukan tanah.

b. Yang bersifat memberi kenikmatan, tetapi atas benda milik orang lain,

misalnya bezit atas benda bergerak bukan tanah, memungut hasil atas

benda bergerak, hak pakai dan mendiami benda bergerak.

2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan hak ini terdiri dari:

i. Gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak.

ii. Hipotik sebagai jaminan ialah benda-benda tetap (tidak bergerak).

Sifat-sifat dari kebendaan ialah:

82 Ibid.hal. 65


66

1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat

dipertahankan terhadap siapapun juga.

2. Hak kebendaan itu mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak

yang mengikuti), artinya hak itu selalu mengikuti bendanya

dimanapun juga (ditangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu

terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.

3. Hak kebendaan itu mempunyai droit de preference (hak yang terlebih

dahulu atau memberikan kedudukan diutamakan).83

Sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barang-barang

yang digadaikan dalam tangan siapapun berada. Pemegang gadai (pandnemer)

mempunyai hak untuk menuntut kembali barang-barang yang digadaikan yang telah

hilang atau dicuri orang dari tangannya dari tangan siapapun barang-barang yang

digadaikan itu ditemukannya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Hal ini dapat

disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 1152 (3) KUHPerdata :

Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini ataudicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2), sedangkan apabila barang gadaididapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Pasal 1152 (3) KUHPerdata ini mencerminkan adanya sifat droit de suit,

karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun. Demikian juga di

dalamnya terkandung suatu hak menggugat karena penerima gadai berhak menuntut

kembali barang yang hilang tersebut.

83 Ibid, Hal. 24.


67

C. Benda gadai dikuasai pemegang gadai (inbezitstelling)

Dalam rangka mengamankan piutang kreditur, maka secara khusus oleh

debitur kepada kreditur diserahkan suatu kebendaan bergerak sebagai jaminan

pelunasan hutang debitur, yang menimbulkan hak bagi kreditur untuk menahan

kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan pelunasan utang

debitur. Dengan demikian pada dasarnya perjanjian gadai akan terjadi bila

barang-barang yang digadaikan berada dibawah penguasaan kreditur atau atas

kesepakatan bersama ditunjuk seorang pihak ketiga untuk mewakilinya.

Penguasaan kebendaan gadai oleh pemegang gadai tersebut merupakan syarat

esensial bagi lahirnya gadai. Persyaratan ini selain ditentukan dalam Pasal 1150

KUHPerdata, juga tercantum dalam Pasal 1152 (1) dan (2) yaitu:

1. Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawadiletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan siberpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui olehkedua belah pihak.

2. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalamkekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali ataskemauan si berpiutang.

D. Penyerahan barang-barang yang digadaikan kepada kreditur

Hal ini dimaksudkan bukan merupakan penyerahan yuridis, bukan penyerahan

yang mengakibatkan penerima gadai menjadi pemilik dan karenanya

pemegang gadai dengan penyerahan tersebut tetap hanya berkedudukan

sebagai pemegang saja, tidak akan pernah berdasarkan penyerahan seperti itu

saja menjadi bezitter dalam arti bezit keperdataan (burgelijk bezit). Itulah


68

sebabnya bezit disebut pandbezit.84 Hak menjual sendiri benda gadai.

Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dan memiliki

kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang gadai. Penyebab

timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melakukan atau

melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara

kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur.

Dari hasil penjualan atau pelelangan tersebut maka kreditur berhak mengambil

pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan atau

pelelangan itu.

E. Hak yang didahulukan.

Hak yang didahulukan maksudnya apabila benda gadai itu dilelang maka

pemegang gadai harus didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya tentang

pembayaran atau pelunasan piutangnya (Pasal 1133, Pasal 1150

KUHPerdata).

F. Mempunyai sifat accessoir

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu

kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya merupakan perjanjian

hutang-piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdi

kepada perjanjian pokoknya atau dikatakan bahwa gadai merupakan

perjanjian bersifat accessoir. Perjanjian accessoir mempunyai ciri-ciri antara

lain:

84 Ibid.


69

1) Tidak dapat berdiri sendiri.

2) Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya.

3) Apabila perikatan pokoknya dialihkan, accessoir turut beralih.85

Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian accessoir adalah:

1. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar

ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri

biasanya berupa perjanjian hutang-piutang tetap berlaku, jika ia dibuat secara sah.

Hanya saja tagihan tersebut jika tidak ada dasar preferensi yang lain,

berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka.

2. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut

berpindahnya) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok

meliputi pula semua accessoir nya, dalam mana termasuk jika ada hak gadainya.86

Kesimpulan dari penjelsan di atas bahwa pelaksanaan gadai dalam Perum

Pegadaian berbeda dengan pegadaian dalam KUHPerdata, namun aturan yang

diterapkan dalam pelaksanaan gadai di Perum Pegadaian Nangka Pekanbaru

mengacu pada KUHPerdata.

C. Perjanjian Gadai Antara Kreditur dan Debitur Pada Perum Pegadaian.

Jika kita membicarakan tentang defenisi perjanjian, maka pertama-tama harus

diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang

85 Ibid, Hal. 25.86 Ibid, Hal. 26.


70

berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Perjanjian dengan jaminan gadai pada Perum Pegadaian dibuat dengan

perjanjian tertulis antara Perum Pegadaian dengan nasabah. Ketentuan tersebut dapat

diketahui bahwa setiap adanya gadai suatu barang, Perum Pegadaian telah

menentukan harus adanya surat bukti kredit (selanjutnya disebut SBK).87

SBK ini diterbitkan oleh Perum Pegadaian dan sengaja dibuat sebagai media

atau piranti perikatan serta dijadikan alat bukti untuk kedua belah pihak. Di dalam

SBK nantinya untuk saling memantau diantara kedua belah pihak, apakah prestasi

telah dijalankan atau bahkan telah terjadi wanprestasi. Bahkan apabila ada pihak yang

dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan kepada pihak

lain.88

Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis,

sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit.

Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta

otentik. Dalam praktek, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah

tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi, dan

syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Perum Pegadaian secara sepihak. Semua

tertuang dalam surat bukti kredit (SBK), hal-hal yang kosong tersebut meliputi nama,

alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan

87 Suharmoko, hukum perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus, Kencana Prenada Media Group,2004, Hal. 123.

88 Ibid.


71

tanggal jatuh tempo. SBK ini diterbitkan oleh Perum Pegadaian dan sengaja dibuat

sebagai media atau piranti perikatan serta sebagai alat bukti untuk kedua belah pihak.

SBK ini nantinya digunakan untuk saling memantau diantara kedua belah pihak,

apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi wanprestasi, dan bila ada

pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan

kepada pihak lain.89

Menurut Kepala Cabang Perum Pegadaian90 yang dijadikan penelitian dalam

praktek gadai di pegadaian, penerimaan barang jaminan dari seorang nasabah

didasarkan pada ketentuan Pasal 1977 dimana seseorang yang menguasai barang

bergerak dianggap sebagai sebagai pemilik barang sebenarnya. Dari pasal tersebut

ditafsirkan oleh pihak pegadaian bahwa orang yang memegang barang bergerak

untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari benda tersebut, sehingga hal

ini akan dilindungi oleh hukum, karena dalam pelaksanaan gadai, pihak pegadaian

selalu beritikad baik dalam menerima barang jaminan dari nasabah. Dalam

persyaratan peminjaman kredit dipegadaian, pihaknya mengharuskan nasabah

(debitur) untuk menyerahkan kartu tanda penduduk dan untuk barang jaminan berupa

kendaraan bermotor pegadaian mengharuskan nasabah menyerahkan bukti

kepemilikan kendaraan bermotor berupa surat BPKB dan STNK. Karena pihak

pegadaian telah beritikad baik dalam perjanjian gadai tersebut, maka selayaknya

89 Muhammad Yamin, Op. cit., Hal. 64.90 Bapak Mas’ud, hasil wawancara, 22 Mei 2001.


72

apabila pegadaian dilindungi oleh hukum. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi

adanya nasabah yang beritikad tidak baik dalam menggadaikan barangnya.

Perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat-syarat dipenuhi oleh nasabah

yang meliputi :

a. Fotocopy KTP/kartu pengenal lain (SIM, Paspor)

b. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan

c. Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan

d. Mengisi formulir permintaan kredit

e. Menandatangani perjanjian kredit (Surat Bukti Kredit)

Surat Bukti Kredit (SBK) dalam bentuknya dibuat secara timbal balik, di

mana pada halaman depannya memuat catatan penting, yaitu :

1. Perusahaan umum Pegadaian2. Nomor bunga jaminan/ nomor kredit3. Tanggal kredit4. Tanggal batas/jatuh tempo5. Taksiran6. Uang pinjaman7. Golongan uang pinjaman8. Keterangan barang jaminan9. Nama nasabah/yang dikuasakan serta alamat10. Tarif bunga11. Tanda lain yang dinyatakan seperti paraf kuasa pemutus kredit (KPK)/Kepala

cabang, dan lain-lain.91

Sedangkan pada halaman belakang SBK terdapat isi perjanjian kredit gadai

antara Perum Pegadaian dengan nasabah. Perjanjian ini diberi nama dengan

“Perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak”.

91 Ibid.


73

Adapun isi yang terdapat di dalam SBK memuat antara lain sebagai berikut:

1. Pengakuan nasabah telah menerima penetapan besarnya taksiran jaminan,

Uang pinjaman dan tarif sewa modal dan SBK ini merupakan tanda bukti

yang sah penerimaan uang pinjaman.

2. Menyatakan bahwa barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik

nasabah sendiri atau milik orang lain yang dikuasakan kepadanya untuk

digadaikan, dan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek

sengketa atau sita jaminan.

3. Nasabah menyatakan telah berhutang kepada Perum Pegadaian dan

berkewajiban untuk membayar pelunasannya.

4. Perum Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan

yang berada dalam penguasaan Perum Pegadaian mengalami kerusakan atau

hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang

ditetapkan pemerintah, dan ganti rugi diberikan sebesar harga taksiran awal.

5. Nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit, mengangsur uang pinjaman

atau menambah uang pinjaman selama nilai taksiran masih memenuhi syarat.

6. Bila sampai pada tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau

perpanjangan kredit, maka Perum Pegadaian berhak melakukan penjualan

barang jaminan melalui lelang.

7. Jika hasil penjualan lelang berlebih maka kelebihannya tersebut akan

dikembalikan kepada nasabah. Dan bila hasilnya tidak mencukupi maka

nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.


74

8. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan

kredit ataupun dengan mengalihkannya kepada orang lain dengan

menggunakan surat kuasa.

9. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di

Perum Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai ini.

10.Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara

musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai kesepakatan akan

diselesaiakan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Mengenai isi perjanjian dan syarat-syarat gadai yang dituangkan dalam surat

bukti kredit (SBK) gadai, pada dasarnya telah ditentukan secara sepihak oleh Perum

Pegadaian. Kepada calon nasabah hanya dimintakan pendapatnya apakah menerima

syarat-syarat yang ada dalam formulir itu atau tidak.92

“Perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai

pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan

untuk merundingkan isinya disebut dengan perjanjian baku”.93

Pemerintah Indonesia secara resmi melalui Undang-undang No.8 Tahun 1999

menggunakan istilah klausula baku sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 1

angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut dinyatakan

bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak olweh pelaku usaha yang

92 Ibid, Hal. 124.93 Ibid.


75

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib

dipenuhi oleh konsumen.

Badrulzaman dalam tulisannya tentang perlindungan konsumen dilihat dari

sudut perjanjian baku dalam majalah Peradin dengan singkat menyatakan bahwa

perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam

bentuk formulir.94

Yusuf Sofie menyebutkan bahwa perjanjian baku itu dikatakan perjanjian atau

persetujuan yang dibuat oleh para pihak mengenai sesuatu hal yang telah ditentukan

secara baku serta dituangkan secara tertulis.95

Shidarta memberikan arti bahwa perjanjian baku itu sebagai perjanjian yang

hamper seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain

pada dasarnya tidk mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta

perubahan. Adapun yang belum dibakukan adalah beberapa hal lainnya yang sifatnya

sangat spesifik dari obyek perjanjian. Dengan demikian perjanjian baku adalah

perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha/penjual yang

mengandung ketentuan yang berlaku umum sehingga pihak konsumen hanya

mempunyai 2 pilihan saja yaitu menyetujui atau menolaknya.96

Setelah memberikan definisi terhadap perjanjian baku selanjutnya MD

Badrulzaman mengemukakan ciri-ciri secara umum tentang perjanjian baku sebagai

94Badrulzaman,Perlindungan Terhaap Konsumen dari Sudut Perjanjian Baku,Majalah HukumPeradin,WEdisi 17 tahun ke IX Jan-Feb..hal.22

95 Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya. XCitra Asditya Bakti,Cetakan ke-1,Bandsung,2000.hal.74

96 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo,Jakarta,2000,hal.74


76

berikut : perjanjian baku disiapkan terlebih dahulu secara umum, isinya ditentukan

secara sepihak oleh pihak yang kuat kedudukan ekonominya, debitur selalu

menerimanya karena terdesak oleh kebutuhannya, bentuknya tertentu, konsumen

tidak ikut menentukan isi perjanjian, konsumen hanya mempunyai pilihan untuk

menerima atau tidak menerima.97

Dengan demikian, perjanjian gadai pada Perum Pegadaian yang dituangkan

dalam SBK ini dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian baku, karena memenuhi ciri-

ciri dari perjanjian baku yaitu :

a. Bentuk perjanjian tertulis.

Yang dimaksud dengan perjanjian disini adalah perjanjian berupa naskah

perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat

syarat-syarat baku. Kata-kata ataupun kalimat berupa pernyataan kehendak

yang dimuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akte di

bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis maka perjanjian yang memuat

syarat-syarat baku tersebut selalu menggunakan kata-kata ataupun susunan

kalimat yang teratur dan sangat rapi.

b. Format perjanjian dibakukan.

Sebuah format perjanjian meliputi moral,rumusan ataupun ukuran.Format ini

dibakukan yaitu sudah ditentukan modelnya, perumusannya maupun

ukurannya. Rumusan syarat-syarat perjanjian dibuat secara rinci dengan

menggunakan nomor atau pasal-pasal atau dibuat secara singkat berupa

97 Badrulzaman,Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Sudut Perjanjian Baku,Op.cit.hal.11


77

klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya

dipahami oleh pengusaha, sedangkan bagi konsumen akan sulit memahami

dalam waktu singkat.

c. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha.

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan wujud pernyataan kehendak

ditentukan secara sepihak oleh pengusaha ataupun organisasi pengusaha. Oleh

karena syarat-syarat ini ditentukan sepihak oleh pengusaha maka cenderung

sifatnya akan lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen. Hal

inipun dapat dilihat dari syarat-syarat eksonerasi berupa pembebasan

tanggung jawab pengusaha serta tanggung jawab itu dirumuskan menjadi

beban bagi konsumen. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat

diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap pakai, sedangkan

konsumen cukup menandatangani bila konsumen menyetujuinya.

d. Konsumen hanya menerima atau menolak.

Bilamana konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang

disodorkan kepadanya, maka ia wajib menandatanganinya. Penandatanganan

tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia untuk memikul tanggung

jawab walaupun sesungguhnya dia keberatan dengan syarat-syarat yang

ditetapkan secara sepihak tersebut. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-

syarat yang disodorkan itu diapun tidak boleh melakukan perubahan terhadap

syarat baku.

e. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha.


78

Di dalam perjanjian tertulis yang dibakukan, syarat-syarat bakunya dimuat

secara lengkap dalam naskah perjanjian atau ditulis sebagai lampirann yang

tidak terpisah dari formulir perjanjian atau ditulis dalam dokumen bukti

perjanjian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang

dirancang secara sepihak menguntungkan pengusaha dalam hal : efisiensi

biaya, waktu dan tenaga. Perjanjian yang dibakukan sangat praktis karena

sudah tersedia naskah siap pakai, penyelesaian transaksi relatif singkat,

homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

Klausula Baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen adalah:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yangtelah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu seara sepihak oleh pelakuusaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yangmengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, yang secara lengkapnya dinyatakan dalam

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyebutkan :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada

setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

a. Pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha.

b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali

barang yang dibeli konsumen.


79

c. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali

uang yang dibayarkan atas barang dan/jasa yang dibeli oleh konsumen.

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha baik

secara langsung maupun tisdak langsung untuk melakukan segala tindakan

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara

angsuran.

e. Mewngatur pewrihal pembuktian atas hilangnya kgunaan barang atau

pemanfaatanjasa yang dibeli oleh konsumen.

f. Member hak kepada Pelaku Usaha untuk mngurangi manfaat jasa atau

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjai obyek jual beli jasa.

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan

baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat

sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa konsumen memanfaatkan

jasa yang dibelinya.

h. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada Pelaku Usaha untuk

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang

yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

2. Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca wecara jelas, atau yang

pengungkapannya sulit di mengerti.


80

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pewlaku Usaha pada

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku Usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan

Undang-undang ini.

Perjanjian baku yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK ) di Perum

Pegadaian Nangka Pekanbaru mengandung klausula eksonerasi, yaitu syarat-syarat

untuk mengecualikan tanggung jawab. Dalam point 6 Surat Bukti Kredit (SBK)

Perum Pegadaian Nangka Pekanbaru merupakan unsur eksonerasi yang bertujuan

mengalihkan tanggung jawab Pelaku Usaha sesuai bunyi Pasal 18 ayat (1) point a.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka klausula eksonerasi dalam Surat

Bukti Kredit (SBK) perlu diganti, karena klausula eksonerasi dalam perjanjian baku

sesuai bunyi Pasal 18 ayat (1) point a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

termasuk dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian baku.

Oleh karena perjanjian baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang

secara teoritis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitan dengan asas

kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian, maka di bawah ini juga akan

dikemukakan berbagai pendapat tentang perjanjian baku.

Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 B.W yang

sangat terkait dengan perjanjian baku adalah ‘kesepakatan mereka untuk mengikatkan

dirinya. Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya merupakan syarat penentu

tentang ada tidaknya perjanjian,sehingga dengan adanya kesepakatan dari para pihak


81

mengenai suatu hal yang diperjanjikan [dan telah memenuhi unsur lainnya],maka

para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsensualisme.

Asas konsensualisme ini sangat terkait pula dengan kebebasan berkontrak,karena

dengan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mengadakan perjanjian terhadap

orang tertentu dengan persyaratan/isi perjanjin yang tertentu pula sangat menentukan

ada tidaknya kesepakatan yang diberikan oleh orang tersebut terhadap orang/isi

perjanjian yang dimaksud..

Oleh karena dalam perjanjian baku,kebebasan untuk melakukan kontrak serta

pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebeba dengan

perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam

menegosiasikan klausul perjanjian, maka terdapat berbagai pendapat mengenai

kedudukan perjanjian baku dalam hukum perjanjian .Adapun pendapat-pendapat

tersebut adalah sebagai berikut;

Sluijter mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian,sebab

kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang

swasta[legio particuliere wetgever].Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam

perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian.

Pitlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa[yang walaupun

secara teoritiis yuridis,,perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang

dan olehh beberapa ahli hukum ditolak,namun kenyataannya kebutuhab masyarakat

berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.


82

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat

bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya

kemauan dan kepercayaan [fictie van wil en vertouwen] yang ,membangkitkan

kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur

menerima dokumen perjanjian itu,berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian

tersebut.

Asser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani

perjanjian,bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang

yanag membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku,tanda tangan itu

akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan

menghendaki isi formulir yang ditandatangani.Tidak mungkin seorang

menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku

mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan ‘kebiasaan;[gebruik] yang berlaku di

lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan98.

Bahwa perjanjian baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak

yang menandatanganinya, walaupun harus diakui bahwa klausul yang terdapat dalam

perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang

perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul

dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat

98 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia,, PT Raja GrafindoPersada,,Jakarta,2011,hal.129-132


83

berdasarkan klausul perjanjian tersebut,kecuali jika klausul tersebut merupakan

klausul yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen.

Walaupun demikian, harus pula diakui bahwa perjanjian baku/yang

mengandung klausul baku ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang

semakin maju dewasa ini, terutama karena dengan penggunaan perjanjian baku

tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi.

Oleh karena perjanjian baku, tetap mengikat para pihak dan pada umumnya

beban tanggung gugat para pihak adalah berat sebelah, maka langkah yang harus

dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan perjanjian baku melainkan

melarang atau membatasi penggunaan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku

tersebut.


Documents

42 BAB II PERJANJIAN GADAI ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR