3Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Fo Depperin

MEKANISMEMEKANISMEPELAKSANAANPELAKSANAAN

ANGGARANANGGARANBIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL

TAHUN 2007

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIAT JENDERAL

ASASPELAKSANAAN APBN

AZAS PELAKSANAAN ANGGARAN

UU APBN MERUPAKAN DASAR BAGI PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN PENERIMAAN

DANPENGELUARAN

AZAS UMUM PERBENDAHARAAN

NEGARA

• AZAS KESATUAN

• AZAS UNIVERSALITAS

• AZAS TAHUNAN

• AZAS SPESIALITAS

PENJELASAN AZAS UMUM UUPN

• AZAS KESATUAN MENGHENDAKI AGAR SEMUA PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH DISAJIKAN DALAM SATU DOKUMEN ANGGARAN

• AZAS UNIVERSALITAS MENGHARUSKAN AGAR SETIAP TRANSAKSI KEUANGAN DITAMPILKAN SECARA UTUH DALAM DOKUMEN ANGGARAN

• AZAS TAHUNAN MEMBATASI MASA BERLAKUNYA ANGGARAN UNTUK SUATU TAHUN TERTENTU

• AZAS SPESIALITAS MEWAJIBKAN AGAR KREDIT ANGGARAN YANG DISEDIAKAN TERTNCI SECARA JELAS PERUNTUKANNYA

RUANG LINGKUPPELAKSANAAN APBN

UU Keuangan NegaraUU

Perbendaharaan Negara

Fiscal Policy

Fiscal Implementation

Budget Execution

P r o s e s

Perumusan kerangka ek. makro dan

pokok-pokok kebijakan

fiskal

Perumusan kerangka ek. makro dan

pokok-pokok kebijakan

fiskal

-Asumsi dasar ekonomi makro

- Pokok-pokok kebijakan

fiskal

-Asumsi dasar ekonomi makro

- Pokok-pokok kebijakan

fiskal

Perencanaan

dan Penyusunan

APBN

Perencanaan

dan Penyusunan

APBN

- UU APBN- Keppres

Rincian APBN

- UU APBN- Keppres

Rincian APBN

Pelaksanaan dan

Pertanggung-jawaban

APBN

Pelaksanaan dan

Pertanggung-jawaban

APBN

- DIPA/SKO- PAN & NERACA

- DIPA/SKO- PAN & NERACA

Pengkajian kebijakan ekonomi,

keuangan dan fiskal

Pengkajian kebijakan ekonomi,

keuangan dan fiskal

Kajian ekonomi dan rekomendasi

kebijakan fiskal

Kajian ekonomi dan rekomendasi

kebijakan fiskal

Fiscal Research

PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Fiscal Policy Fiscal Implementation

Perumusan kerangka ek.makro dan pokok kebijakan

fiskal

Perumusan kerangka ek.makro dan pokok kebijakan

fiskal

-Asumsi dasar

ekonomi makro

- Pokok-pokok

kebijakan fiskal

-Asumsi dasar

ekonomi makro

- Pokok-pokok

kebijakan fiskal

Perencanaa

n dan Penyusunan

APBN

Perencanaa

n dan Penyusunan

APBN

• UU APBN• Kepres

Rincian APBN

• UU APBN• Kepres

Rincian APBN

Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan APBN

- Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

- Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

Budget Execution

DJADJA

DJADJA DJPBNDJPBN

Pertanggung-jawaban

APBN

Pertanggung-jawaban

APBN

- PAN & NERACA- PAN & NERACA

Budget Responsibility

DJPBNDJPBN

PEMBAGIAN TUGASPEMBAGIAN TUGAS

BudgetFormulation

BudgetFormulation

BudgetImplementation

&Reporting


&Reporting

LocationLocation

EconomyEconomy

FunctionFunction

OrganizationOrganization

CalcificationCalcification

Center Govt.Provincial govt.Center Govt.Provincial govt.

Salaries,Good & Services,SubsidiesCapital

Salaries,Good & Services,SubsidiesCapital

Function, Sub functionProgramActivities

Function, Sub functionProgramActivities

MinistriesEchelon 1MinistriesEchelon 1

UU APBNKeppres RincianUU APBNKeppres Rincian

2nd Local govt.Cities, counties2nd Local govt.Cities, counties

Details expendituresBKPKMAK & MAP

Details expendituresBKPKMAK & MAP

Sub ActivitiesSub Activities

Business unitBusiness unit

SRAA/DIPASRAA/DIPA

Budget StructureBudget Structure

ProductsProducts

SIKLUS APBN

• Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1);

• Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1);

• Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n);• Perubahan APBN (Nopember tahun n);

• Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1).

KELEMBAGAANDALAM

PELAKSANAAN ANGGARAN

STRUKTUR ORGANISASIPENGELOLA KEUANGAN NEGARA


PRESIDEN

SATKERKuasa Pengguna

Anggaran

MENTERIPENGGUNAANGGARAN

MENTERI KEUANGANBENDAHARAWAN

UMUM

SATKERKuasa Pengguna

Anggaran

KPPNKuasa Bendara

Umum

KPPNKuasa Bendara

Umum

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (REVIEW)

• Presiden: Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara;

• Menteri Keuangan: Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

• Menteri/pimpinan lembaga: Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga.

• Gubernur/bupati/walikota: menerima kekuasaan dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pasal 6 UU KN No. 17/2003

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS

Menteri Keuangan sebagai pembantu

Presiden dalam bidang keuangan pada

hakekatnya adalah Chief Financial Officer

(CFO) Pemerintah R.I.

Menteri Keuangan sebagai pembantu

Presiden dalam bidang keuangan pada

hakekatnya adalah Chief Financial Officer

(CFO) Pemerintah R.I.

Setiap menteri sebagai pembantu Presiden

pada hakekatnya adalah Chief Operational

Officer (COO) untuk bidang tugas

kementerian yang dipimpinnya.

Setiap menteri sebagai pembantu Presiden

pada hakekatnya adalah Chief Operational

Officer (COO) untuk bidang tugas

kementerian yang dipimpinnya.

KEJELASAN PERAN DAN KEJELASAN PERAN DAN TANGGUNG JAWABTANGGUNG JAWAB

• Pembagian peran antara menteri teknis dan Menteri Keuangan :– Menteri teknis berperan sebagai pengguna anggaran;

– Menteri Keuangan berperan sebagai bendahara umum negara;

• Menteri teknis selaku pengguna anggaran bertanggung jawab melaksanakan program pemerintah;

• Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara bertanggung jawab menyediakan uang dalam jumlah cukup pada waktunya.


(IDEAL MENURUT UU)


(IDEAL MENURUT UU)

SATKERKUASA PENGGUNA

ANGGARAN

BENDAHARAPEMBUATKOMITMEN

PEGUJITAGIHAN

PENERBITSPM

MENTERIPENGGUNAANGGARAN

UNITAKUTANSIINSTANSI

PERAN PENGGUNA PERAN PENGGUNA ANGGARANANGGARAN

• Melaksanakan kegiatan sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)

• Membuat komitmen dalam rangka pelaksanaan kegiatan

• Mengamankan pencapaian target kinerja sesuai ditetapkan dalam DIPA

• Melakukan pengujian tagihan dan memerintahkan pembayaran tagihan

• Mengadministrasikan realisasi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya

• Membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dilakukannya

KUASA PENGGUNA ANGGARANKUASA PENGGUNA ANGGARAN Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya,

Pengguna Anggaran dapat mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: Membuat komitmen Melakukan pengujian tagihan Memerintahkan pembayaran tagihan

Kewenangan pembuatan komitmen tidak boleh dipegang oleh pemegang kewenangan pengujian tagihan dan/atau pemberi perintah bayar

Pejabat pembuat komitmen dan pejabat penguji tagihan dan/atau pembuat perintah bayar ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Pejabat yang dapat Pejabat yang dapat menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi Kuasa fungsi Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran (KPA):(KPA):– Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja,

atauatau– Pejabat yang Pejabat yang

ditunjuk.ditunjuk.

SATKERKUASA PENGGUNA

ANGGARAN

PUSATSebagai SATKERESELON 1 atauKETUA BADAN

PUSATSebagai SATKERESELON 1 atauKETUA BADAN DAERAH

Sebagai SATKERESELON 2, 3

atau 4

DAERAHSebagai SATKER

ESELON 2, 3 atau 4

LUAR NEGERISebagai SATKERDUTA BESAR, ….,……………………. ?

LUAR NEGERISebagai SATKERDUTA BESAR, ….,……………………. ?

SATUAN KERJASATUAN KERJA

PERENCANAANPERENCANAAN

PENGADAANPENGADAAN PEMBAYARANPEMBAYARAN

PERTANGGUNGJAWABAN &LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN &LAPORAN

MENGELOLASUMBER DAYA:

DANASDM

MATERIALCAPITAL

MENGELOLASUMBER DAYA:

DANASDM

MATERIALCAPITAL

Sistem aplikasiSistem aplikasi

SATKERSATKER SATKER SATKER

REGIONAL/KANWIL

REGIONAL/KANWIL

REGIONAL/KANWIL

ESELON 1 ESELON 1

MENTERITEKNIS

KPPN

KANWILDJPb

DJPb

MENTERIKEUANGAN

BENDAHARAUMUM

MEKANISMEPELAKSANAAN

ANGGARAN

SAPSK SAPSK

PenyusunaPenyusunan n Dokumen Dokumen AnggaranAnggaran

RKAKLRKAKLPem

erintah

Pem

erintah

DP

RD

PR

Kem

enterianT

eknis

Depk

eu

(DJA

PK

)

RKAP/RKAP/RAPBNRAPBN

RKPRKP

PanitiaPanitiaAnggaranAnggaran

Penyusunan RKAKL Pembahasan

RKAKL

Penyusunan RAPBN

Januari November

RKAKLRKAKL

RUURUUAPBNAPBN

UUUUAPBNAPBN

PERRESPERRESRINCIANRINCIAN

APBNAPBN

PembahasanRUU-APBN

KomisiSektora

l

Oktober

SUBSTANSISUBSTANSI

OUTPUTOUTPUT::DOKUMEN ANGGARAN :DOKUMEN ANGGARAN :– UU-APBN , danUU-APBN , dan– PERPRES RINCIAN APBNPERPRES RINCIAN APBN

OUTPUTOUTPUT::DOKUMEN ANGGARAN :DOKUMEN ANGGARAN :– UU-APBN , danUU-APBN , dan– PERPRES RINCIAN APBNPERPRES RINCIAN APBN

Penyusunan Penyusunan DokumenDokumenAnggaranAnggaran

Penyusunan Penyusunan DokumenDokumenAnggaranAnggaran

INPUTINPUT::RKP , danRKP , danRKAKL.RKAKL.

INPUTINPUT::RKP , danRKP , danRKAKL.RKAKL.

DIPADIPAPem

erintah

Pem

erintah

DP

RD

PR

Kem

enterianT

eknis

Depk

eu

(DJP

BN

)

DIPADIPA

Penyusunan DIPA

Penelahaann DIPA

Pengesahan DIPA

November December

DIPADIPA

Penyusunan Penyusunan Dokumen Dokumen

Pelaksanaan Pelaksanaan AnggaranAnggaran

MENTERITEKNIS

MENTERITEKNIS SATKERSATKER

KPPNKPPN

BEPEKABEPEKA

TahunTahunPelaksanaanPelaksanaan

anggarananggaran

SUBSTANSISUBSTANSI

OUTPUTOUTPUT::– DOKUMEN PELAKSANAAN DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN (DIPA dan ANGGARAN (DIPA dan Dokumen setara DIPA),Dokumen setara DIPA),

– DOKUMEN PEMBAYARAN DOKUMEN PEMBAYARAN (SPM, SP2D, dll.)(SPM, SP2D, dll.)

OUTPUTOUTPUT::– DOKUMEN PELAKSANAAN DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN (DIPA dan ANGGARAN (DIPA dan Dokumen setara DIPA),Dokumen setara DIPA),

– DOKUMEN PEMBAYARAN DOKUMEN PEMBAYARAN (SPM, SP2D, dll.)(SPM, SP2D, dll.)

PenyusunanPenyusunanDokumenDokumen

PelaksanaanPelaksanaanAnggaranAnggaran

PenyusunanPenyusunanDokumenDokumen

PelaksanaanPelaksanaanAnggaranAnggaranINPUTINPUT::

DOKUMEN ANGGARAN :DOKUMEN ANGGARAN :UU-APBN , danUU-APBN , danPERPRES RINCIAN APBNPERPRES RINCIAN APBN

INPUTINPUT::DOKUMEN ANGGARAN :DOKUMEN ANGGARAN :

UU-APBN , danUU-APBN , danPERPRES RINCIAN APBNPERPRES RINCIAN APBN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen

pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga.

(2)Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.

(3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

(4)Pada dokumen pelaksanaan anggaran dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.

(5)Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14 UUPN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

• Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran.

• Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.

• Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan :– sasaran yang hendak dicapai, – fungsi, – program dan rincian kegiatan, – anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan – rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta – pendapatan yang diperkirakan diterima.

• Pada dokumen pelaksanaan anggaran dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.

• Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada:– menteri/pimpinan lembaga, – kuasa bendahara umum negara, dan – Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14 UUPN

LOKASILOKASI

BELANJA(EKONOMI)

BELANJA(EKONOMI)

FUNGSIFUNGSI

ORGANISASIORGANISASI

KlasifikasiKlasifikasi

PUSAT/ PROVINSIPUSAT/ PROVINSI

JENIS BELANJAJENIS BELANJA

FUNGSI, SUB FUNGSIPROGRAMKEGIATAN

FUNGSI, SUB FUNGSIPROGRAMKEGIATAN

DEPARTEMENUNIT ORGANISASIDEPARTEMENUNIT ORGANISASI

UU APBNKeppres RincianUU APBNKeppres Rincian

KABUPATEN/KOTAKABUPATEN/KOTA

JENIS PENGELUARANRINCIAN PENGELUARANKELOMPOK MAKMAK

JENIS PENGELUARANRINCIAN PENGELUARANKELOMPOK MAKMAK

SUB KEGIATANSUB KEGIATAN

SATUAN KERJASATUAN KERJA

SRAA/DIPASRAA/DIPA

STRUKTUR APBNSTRUKTUR APBN

BudgetFormulation

BudgetFormulation


&Reporting


&Reporting

sekarangsekarang transisitransisi Nanti yadNanti yad

PENTAHAPANSTRUKTUR BIAYA

BelanjaPegawaiBelanjaPegawai

BelanjaBarangBelanjaBarang

BelanjaModal

BelanjaModal

Kegiatan berdasarkan Input based

Kegiatan berdasarkan Input based

Kegiatan berdasarkan Output based




SPMSPM

Pengurusan KomtabelComptabel beheer

Pengurusan KomtabelComptabel beheer

Pengurusan Administrasi administratief beheer

Pengurusan Administrasi administratief beheer

MATERI KEWENANGANDALAM UU No. 1 Tahun 2004

Menteri TeknisSelaku Pengguna Anggaran

Menteri Keuangan

Selaku Bendahara Umum Negara

PEMBUATANKOMITMEN

PEMBUATANKOMITMEN

PENGUJIAN &PEMBEBANANPENGUJIAN &PEMBEBANAN

PERINTAH PEMBAYARAN

PERINTAH PEMBAYARAN

PENGUJIAN &PEMBEBANANPENGUJIAN &PEMBEBANAN

PERINTAH PENCAIRAN

DANA

PERINTAH PENCAIRAN

DANA

MEKANISME PELAKSANAAN BELANJA/PENGELUARAN NEGARA

Menteri TeknisSelaku Pengguna Anggaran

Tahapan Administratif

Menteri KeuanganSelaku Bendahara Umum

NegaraTahapan Komptabel

SPMSPM

SP2DSP2D

Pengujian:•Wetmatigheid•Rechmatigheid•Doelmatigheid

PENGUJIAN•Substantif :

WetmatigheidRechmatigheid

Formal

PEMBUATANKOMITMEN

PEMBUATANKOMITMEN

PENGUJIANPs. 18 Ayat 2

UU No. 1 Th. 2004


UU No. 1 Th. 2004


UU No. 1 Th. 2004


UU No. 1 Th. 2004

TAHAPAN PEMBUATAN KOMITMEN

• Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

• Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 17 UUPN

DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKUASAPENGGUNAANGGARAN

KUASAPENGGUNAANGGARAN

DIT. PA/KANWIL

DJPb

DIT. PA/KANWIL

DJPb

KONTRAKTOR/ SUPPLIER


PANITIAPENGADAAN

PANITIAPENGADAAN

1

2

36 5

SK.PANITIA

TENDER

DIPA

KEPUTUSAN PEMENANG

KONTRAK

MEKANISME PENGADAAN

KPPNKPPN

4

1a

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BENDAHARA UMUM

NEGARA/KUASA BUN BERKEWAJIBAN :

1. MENELITI KELENGKAPAN PERINTAH PEMBAYARAN YANGDITERBITKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN ;

2. MENGUJI KEBENARAN PERHITUNGAN TAGIHAN ATAS BEBANAPBN YG TERCANTUM DALAM PERINTAH PEMBAYARAN;

3. MENGUJI KETERSEDIAAN DANA YANG BERSANGKUTAN MEMERINTAHKAN PENCAIRAN DANA SEBAGAIN DASARPENGELUARAN NEGARA

4. MENOLAK PENCAIRAN DANA, APABILA PERINTAHPEMBAYARAN YANG DITERBITKAN OLEH PENGGUNAANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN TIDAK MEMENUHIPERSYARATAN YANG DITETAPKAN.

TAHAPAN PEMBAYARAN• Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh

Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN.• Dalam rangka pelaksanaan pembayaran BUN/Kuasa BUN berkewajiban

untuk:– meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;– menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang

tercantum dalam perintah pembayaran;– menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;– memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;– menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 19 UUPN

TAHAPAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN

• Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk :– menguji, – membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan – memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

• Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

– menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

– meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

– meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;– membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran

pengeluaran yang bersangkutan;– memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

• Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 18 UUPN

MEKANISME PENCAIRAN (LS)

DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKONTRAKTOR/ SUPPLIER




DJPbDJPb

123

4

5

6SPM

KAS NEGARA REKENING

BERITAACARASERAHTERIMA

87

SP2D

KPPN

PENYELESAIANPEKERJAAN

KANWILDJPb

KANWILDJPb

PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

• Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

• Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

• Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :– meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;– menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah

pembayaran;– menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

• Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi.

• Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

• Pengecualian dari ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 21 UUPN

MEKANISME PENCAIRAN (UP)

DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHBENDAHARABENDAHARA



1

2

3

6

SPM/GU

KAS NEGARA

REKENING

SP2D

KPPN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH

SUPLIERSUPLIER

BUKTI2

45

Benar

UJI DAN PERIKS

A

PEMBEBANANPEMBEBANAN

Proses SAI

Proses SAI

SPM GU

BUKTI

SP2D

LAPORANKEUANGAN

Draft SPM - GU

PENERBIT SPMBENDAHARA

PENGELUARANUNIT AKUNTASI

SATKERPENGUJI TAGIHANPEMBUAT KOMITMEN

SK SPK

KONTRAK

Daftar Lembur DAFTAR GAJI BA PK BA PB BA SERAH TERIMA

BUKTI DAN TAGIHAN

Salah

BayarBayar

Draft SPM - LS

SPM

KPPN

Transfer UP/GU

Transfer UP/GU

BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA

SPM LS

Transfer pihak IIITransfer pihak III

BUKTI

Do all the good you can, In the ways you can,

In all the places you can,At all the times you can,

To all the people you can, As long as ever you can.

(John Wesley)

Documents

3Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Fo Depperin