Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
6. Undang-undang ...
PERATURAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : P. 06/SETBP2SDM/2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2015-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut implementasi program dan kegiatan
Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 serta guna mendukung pencapaian target kinerja Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019, perlu disusun Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019 melalui peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
-2-
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana PJMN Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2015-2019.
Pasal 1
Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Pasal 2 ...
-3-
Pasal 2
Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2015-2019 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam 1 (satu) periode lima tahunan sesuai kerangka kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pasal 3 Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2015-2019 menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja bagi seluruh unit kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pasal 4 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Oktober 2015 KEPALA BADAN, Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM NIP. 19561215 198203 1 002
Tembusan : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Staf Ahli Menteri di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
i RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGANTAR
Sebagaimana ungkapan lama mengatakan “IT’S THE
SINGER AND NOT THE SONG, THAT’S MORE IMPORTANT”.
Dalam konteks penyelenggaraan urusan lingkungan hidup
dan kehutanan (LHK) baik di tataran pemerintahan pusat
maupun di daerah, kiranya kandungan makna dari
ungkapan lama tersebut masih sangat relevan dan dapat
dipahami dalam logika sederhana sekalipun. Bahwa
apapun program kerja yang telah dirancang dan akan
dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) periode Tahun 2015 – 2019 akan dapat terwujud sesuai tujuan “jika
dan hanya jika” didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup
dengan kualitas yang memadai sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan
lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama
mainstreaming program kerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan telah
sesuai dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) Tahun
2015 – 2019 difokuskan untuk mewujudkan pembangunan Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) 600 unit, pemberian ruang kelola bersama 12,7 Juta hektar (Hutan
Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Adat),
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 4,1 Juta Hektar (dari kawasan hutan menjadi non
kawasan hutan/alas hak), Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di KPH/Daerah Aliran
Sungai (DAS) prioritas, maupun upaya internalisasi Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Persoalan SDM lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan saat ini bukanlah
perkara yang sederhana. Terlebih dimasa transisi pasca penggabungan Kementerian
ii RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan, sangat diperlukan manajemen
perubahan dan langkah terobosan yang luar biasa (business NOT as usual) agar proses
dan dampak dari perubahan kebijakan pemerintah tersebut dapat diarahkan pada titik
perubahan yang positif. Tidak banyak individu atau organisasi yang menyukai adanya
perubahan, namun demikian perubahan merupakan sesuatu yang tak bisa dihindari dan
harus selalu dihadapi. Untuk itulah, sejak awal saya mengemban tugas dan amanah baru
sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Badan P2SDM), secara
tegas saya katakan bahwa “Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah main
institution pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
memiliki peran vital meskipun pada rantai nilai pembangunan lingkungan hidup dan
kehutanan kedudukannya adalah sebagai supporting system”. Kinerja Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM laksana “MATAHARI” yang terus bersinar tiada henti untuk
menumbuhkembangkan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten, tidak
hanya dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, tetapi juga bagi instansi di tingkat pemerintahan daerah yang
menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan.
Pada tataran kebijakan pemerintah mengenai pengembangan SDM nasional yang
menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan
perwujudan birokrasi pemerintahan yang profesional, pemberlakuan Undang–Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah harus segera
ditindaklanjuti dengan berbagai langkah pembenahan pengelolaan SDM mulai dari
perencanaan, rekrutmen, sampai dengan tahap pengembangan SDM. Tujuannya tidak
lain adalah untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil sebagai sebuah profesi yang
bebas dari intervensi politik dan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan
mengutamakan prinsip profesionalisme, pengembangan kompetensi, kualifikasi,
kinerja, transparansi, objektivitas yang berbasis pada manajemen SDM.
Pada sisi lain dari kebijakan pemerintah, konstelasi sistem pemerintahan daerah saat
ini juga mengalami perubahan yang signifikan dalam rangka mencari titik
keseimbangan penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberlakuan Undang–
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks
penyelenggaraan otonomi daerah yang menyangkut pembagian kewenangan urusan
iii RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
lingkungan hidup dan kehutanan, maka dalam waktu segera berbagai kebijakan teknis
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup maupun kehutanan juga sudah harus
segera diharmonisasikan selaras dengan amanat undang-undang pemerintahan daerah,
termasuk di dalamnya menyangkut pengembangan SDM dan penyuluhan.
Berpijak pada kerangka pikir singkat sebagaimana telah diurai di atas, Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM harus mampu memformulasikan kerangka
kerjanya secara strategis agar setiap program kerja penyuluhan dan pengembangan
SDM dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Melalui dokumen Rencana
Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015 – 2019 ini pula,
rumusan arah kebijakan strategis dan proyeksi kerangka kerja jangka menengah
penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM ditetapkan agar kinerja Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM baik pada tataran keluaran (output), hasil
(outcome), dan dampak (impact) memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.
Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam
mengemban setiap tugas dan amanah yang dilekatkan di pundak kita, untuk
mewujudkan keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang
berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
KEPALA BADAN,
DR. IR. BAMBANG SOEPIJANTO, MM
NIP. 19561215 198203 1 002
iv RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
DAFTAR ISI
PENGANTAR ..................................................................................................................................................... I
DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................... IV
DAFTAR TABEL .............................................................................................................................................. V
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................................... VII
BAB I. PENDAHULUAN................................................................................................................................. 1
1.1. LATAR BELAKANG ................................................................................................................................... 1
1.2. LANDASAN HUKUM ................................................................................................................................. 2
1.3. PARADIGMA TATA KELOLA BADAN P2SDM ....................................................................................... 3
BAB II. KONDISI UMUM ............................................................................................................................... 6
2.1 PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2010-2014 ..................................................................................... 6
2.2 PENCAPAIAN RENSTRA S.D. TAHUN BERJALAN PERIODE 2015-2019 ......................................... 21
2.3 PERMASALAHAN DALAM UPAYA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN BERJALAN ............. 24
BAB III. SASARAN KINERJA YANG AKAN DICAPAI ......................................................................... 29
3.1. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN LHK ........................................................................................ 29
3.2. SASARAN PROGRAM .............................................................................................................................. 30
3.3. ANALISIS SWOT ................................................................................................................................... 31
3.4 STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM BADAN P2SDM ....................................................... 35
BAB IV. SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA .................................................................................. 36
4.1. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM .................................................................................. 36
4.2. KEGIATAN DAN UNIT KEGIATAN SERTA SASARAN UNIT KEGIATAN BADAN P2SDM .................. 43
BAB V. KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN .................................................................... 48
5.1. KERANGKA REGULASI ........................................................................................................................... 48
5.2. KONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI REGULASI .................................................................................... 51
5.3 KERANGKA KELEMBAGAAN................................................................................................................... 57
5.2.1. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM ............................................................. 60
5.2.2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK ................................................................... 60
5.2.3. Pusat Penyuluhan ................................................................................................................... 61
5.2.4. Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan .......... 61
5.2.5. Sekretariat Badan ................................................................................................................... 61
BAB VI. KERANGKA PENDANAAN ......................................................................................................... 62
BAB VII. PENUTUP ....................................................................................................................................... 63
LAMPIRAN ...................................................................................................................................................... 64
v RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Capaian Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010-2014 ............................... 6
Tabel 2. Capaian Kinerja Pusdiklat KLH Tahun 2010-2014 ..................................................... 7
Tabel 3. SKKNI sampai Tahun 2014 ................................................................................................... 8
Tabel 4. Karyasiswa Kementerian Kehutanan yang melapor Lulus .................................... 10
Tabel 5. Bidang/Program Studi dari Karyasiswa Tahun Lulus 2005 s/d 2014 .............. 10
Tabel 6. Jumlah Karyasiswa yang Sedang Mengikuti Tugas Belajar sampai dengan
Tahun 2014 ............................................................................................................................... 11
Tabel 7. Kerjasama Pendidikan Program Studi S2 dan S3 dengan Universitas
Gadjah Mada Tahun 2010 - 2014 ..................................................................................... 11
Tabel 8. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kediklatan ................................................ 12
Tabel 9. Jumlah Kelas SMK Kehutanan Negeri ............................................................................. 13
Tabel 10. Jumlah Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri .............................................................. 13
Tabel 11. Mitra Kerja Badan P2SDMK Tahun 2010-2014 .......................................................... 15
Tabel 12. Peraturan Perundangan lingkup BP2SDMK yang terbit selama periode
2010-2014 ................................................................................................................................. 17
Tabel 13. Peraturan Perundangan dalam Kediklatan Lingkungan Hidup ........................... 19
Tabel 14. Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Kediklatan Kehutanan Tahun 2010 –
2014 ............................................................................................................................................. 19
Tabel 15. Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Kediklatan Lingkungan Hidup Tahun
2010 - 2014 ............................................................................................................................... 20
Tabel 16. Pembiayaan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2010 -
2014 ............................................................................................................................................. 20
Tabel 17. Pembiayaan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2010 – 2014 .................. 20
Tabel 18. Pembiayaan Kegiatan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM
Kehutanan, dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Tahun 2010 - 2014 ................................................................................................. 20
Tabel 19. Realiasi Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM s.d. Tahun
Berjalan ...................................................................................................................................... 21
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Badan P2SDM s/d periode Tahun
berjalan ....................................................................................................................................... 21
Tabel 21. Capaian realisasi pagu anggaran Tahun 2015 (dalam ribu rupiah) ................... 23
Tabel 22. Capaian realisasi pagu anggaran periode tahun berjalan s/d Agustus
2016 ............................................................................................................................................. 24
Tabel 23. Matriks Kondisi Internal dan Eksternal Badan P2SDM ........................................... 31
Tabel 24. Penilaian Kuantitatif Faktor Kekuatan, Kendala, Tantangan dan Peluang ...... 33
Tabel 25. Matrik Posisi Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM ............ 35
Tabel 26. Sasaran Strategis Badan P2SDM Tahun 2015-2019 ................................................. 36
vi RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Tabel 27. Sasaran Program Lingkup Badan P2SDM sesuai RPJM ........................................... 37
Tabel 28. Sasaran Program Badan P2SDM Setelah Pembentukan Organisasi Baru ........ 37
Tabel 29. Target IKP Badan P2SDM Per Tahun .............................................................................. 39
Tabel 30. Sasaran Kegiatan Lingkup Badan P2SDM ..................................................................... 39
Tabel 31. Indikator Kinerja dan Prakiraan Capaian Target Tahun 2015 - 2019 ............... 41
Tabel 32. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan
Perencanaan dan Pengembangan SDM .......................................................................... 43
Tabel 33. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur
LHK ............................................................................................................................................... 44
Tabel 34. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan
Penyelenggaran Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan ............................. 44
Tabel 35. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi
Lingkungan ............................................................................................................................... 45
Tabel 36. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan
Peningkatan Penyuluhan ..................................................................................................... 46
Tabel 37. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM .............................................................. 47
Tabel 38. Kerangka Regulasi dan Urgensi terhadap capaian program ................................. 48
Tabel 39. Kerangka Penyempurnaan Regulasi Pencapaian Program .................................... 50
Tabel 40. Regulasi pada Tahun 2016 di lingkup Badan P2SDM .............................................. 52
Tabel 41. UPT di Lingkup Badan P2SDM .......................................................................................... 59
Tabel 42. Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan Lingkup Badan P2SDM ................... 59
Tabel 43. Rencana Alokasi Pembiayaan Badan P2SDM Tahun 2015-2019 ......................... 62
vii RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Pengembangan Kompetensi SDM ................................................................................... 5
Gambar 2. Nilai Kerja Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan ............... 5
Gambar 3. Trend Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2010 – 2014 ................................ 7
Gambar 4. Penyelenggaran Uji Kompetensi Penyuluh Kehutanan Tahun 2014 ................ 8
Gambar 5. Jumlah SDM Kehutanan yang Mengikuti Diklat Tahun 2010-2014 .................. 9
Gambar 6. Jumlah SDM LH yang Mengikuti Diklat Tahun 2010-2014 ................................. 13
Gambar 7. Capaian Kinerja KUP .......................................................................................................... 15
Gambar 8. Capaian Kinerja Kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ........................... 17
Gambar 9. Alokasi Pembiayaan Badan P2SDM Tahun 2010-2014 ....................................... 19
Gambar 10. Kuadran Posisi Organisasi Badan Penyuluhan dan Pegembangan SDM ....... 35
Gambar 11. Tahapan pencapaian milestone Badan P2SDM ........................................................ 38
Gambar 12. Struktur Organisasi Kementerian LHK ....................................................................... 57
Gambar 13. Struktur Organisasi Badan P2SDM .............................................................................. 58
1 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perubahan kebijakan Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk
menggabungkan dua kementerian antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan
Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam
mendukung Kabinet Kerja telah menghadirkan perubahan yang signifikan dalam
kerangka penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kehadiran
wajah baru “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” melalui Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tidak lain adalah untuk menciptakan pembaruan dan
percepatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan menuju kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan.
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019
yang menjadi prioritas terdapat dalam sembilan agenda yang disebut Nawa Cita, yaitu:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara; 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan
membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan; 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia; 6) Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan
bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan
revolusi karakter bangsa; 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi
sosial Indonesia.
Visi pembangunan Tahun 2015-2019 yang merupakan arah pembangunan seluruh
kementerian di Indonesia adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, sedangkan misi untuk mendukung
tercapainya visi tersebut adalah:
2 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan
negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Badan P2SDM merupakan unsur pendukung Kementerian LHK yang memiliki tugas
menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia
lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut,
perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 sesuai dengan amanah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Renstra
Badan P2SDM ini juga merupakan bagian dari Renstra Kementerian LHK Tahun 2015-
2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.39/MenLHK-
Setjen/2015.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum Renstra Badan P2SDM Tahun 2015-2019 ini merupakan perwujudan
dan penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan,
Perikanan dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan
Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
3 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana PJMN Tahun 2015-
2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-
II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-
Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2015-2019.
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-
Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2015-2019
1.3. Paradigma Tata Kelola Badan P2SDM
Akselerasi layanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuntut adanya pembaruan
kebijakan dan rekayasa bisnis baru (business re-engineering) pada berbagai aspek
governance, termasuk di dalamnya aspek penting Sumber Daya Manusia (SDM).
Pengalaman yang relatif sering terjadi dalam suatu perubahan organisasi pemerintahan
adalah tidak disertainya perubahan tersebut dengan rancangan perubahan SDM dalam
mendukung strategi perubahan organisasi itu sendiri. Dalam berbagai referensi
disebutkan, lebih mudah merombak program dan kebijakan teknis pembangunan
dibanding dengan upaya melakukan perubahan SDM. Fakta menunjukkan bahwa tidak
optimalnya pelaksanaan program kerja pembangunan di lapangan lebih banyak
disebabkan oleh ketidakmampuan penyesuaian SDM terhadap program dan kegiatan
yang terus berkembang secara dinamis. Peran SDM dalam suatu organisasi secara ideal
harus adaptif terhadap perkembangan strategi organisasi.
Berpijak pada pembelajaran perubahan pada suatu organisasi, maka pada masa transisi
“hadirnya” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, unit organisasi Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM memiliki peran penting dalam mendukung
4 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
kesiapan dan penataan SDM. Dalam perjalanan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk tahun – tahun selanjutnya, peran penting Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM sebagai main institution dalam menjamin ketersediaan SDM yang
cukup dengan kualitas yang memadai sesuai dinamika pembangunan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Oleh karenanya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
harus dapat memformulasikan proses bisnis pengembangan SDM dan menjadi bagian
penting strategi organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
mewujudkan tata kelola Badan P2SDM yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan
tetap memegang prinsip:
1. Kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban;
2. Bersih dari KKN dan Politisi;
3. Melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi;
4. Akuntabel, mampu menjelaskan rencana kerja, prosedur dan mekanisme kerja
dengan baik, sistem pertanggung jawaban yang jelas serta pemberlakuan sistem
insentif dan dis-insentif yang konsisten.
Aparatur SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pegawai Negeri Sipil/Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merupakan unsur SDM yang berperan sebagai
fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses pembangunan. Pemaknaan
kompetensi SDM aparatur dalam berbagai rujukan referensi diartikan sebagai
kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya,
sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan
efisien.
Di dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),
pengembangan kompetensi SDM telah menjadi mainstreaming dalam pengembangan
karier PNS. Kompetensi pengembangan karier PNS meliputi:
1. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan
teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
2. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau
manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
3. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan
masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki
wawasan kebangsaan.
5 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Gambar 1. Pengembangan Kompetensi SDM
Upaya peningkatan kualitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung
keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan harus dipahami sebagai
suatu proses pembelajaran yang panjang dan dilakukan secara terus menerus dan
berkesinambungan. Rantai nilai pengembangan SDM dimulai dari perencanaan
pengembangan SDM yang matang, pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi,
sertifikasi kompetensi kerja, pelatihan masyarakat, penyuluhan yang transformatif dan
pengembangan generasi lingkungan. Kegiatan – kegiatan tersebut secara konseptual
harus merupakan rangkaian utuh yang dilakukan secara sistematis, terus – menerus
dan konsisten dalam rangka membangun birokrasi yang kuat dan upaya pengembangan
kapasitas pelaku utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.
Gambar 2. Nilai Kerja Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
BAB II. KONDISI UMUM
2.1 Pencapaian Renstra Tahun 2010-2014
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM merupakan perubahan dari nomenklatur
organisasi sebelumnya yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
dimana terjadi perubahan setelah penggabungan 2 (dua) Kementerian (Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan), oleh karenanya dalam penyusunan
Renstra Badan P2SDM Tahun 2015-2019 penting memperhatikan capaian sasaran
program atau kegiatan dari kedua kementerian tersebut.
Tabel 1. Capaian Kinerja Badan P2SDM Kehutanan Tahun 2010-2014
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TARGET 2010 – 2014
CAPAIAN CAPAIAN
2010 – 2014
2010 2011 2012 2013 2014 ∑ %
1. Terbentuknya kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat
50 KERJASAMA
18 2 10 16 10 56 112
2. Terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri
500 KELOMPOK
81 105 129 137 100 552 110,4
3. Sertifikasi penyuluh kehutanan
1.500 ORANG - 189 307 560 503 1.559 103,93
4. Diklat aparatur kemenhut dan sdm kehutanan lainnya
15.000 ORANG 5.190 9.231 3.036 4.667 5.480 27.604 150
5. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan
1.440 ORANG 308 11 323 461 474 1.877 130,35
Sedangkan capaian kinerja bidang bidang lingkungan hidup diukur melalui Indikator
Kinerja Utama (IKU) berupa Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup
7 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Tabel 2. Capaian Kinerja Pusdiklat KLH Tahun 2010-2014
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TARGET 2010 – 2014
CAPAIAN CAPAIAN
2010 – 2014
2010 2011 2012 2013 2014 ∑ %
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
5.730 ORANG 1.259 1.471 1.004 1.075 1.094 5.903 103
2.1.1 Capaian Kinerja Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Kehutanan
Indikator Kinerja Utama Kegiatan perencanaan pengembangan SDM kehutanan yaitu
sertifikasi penyuluh kehutanan. Penyelenggaraan uji kompetensi dilaksanakan oleh
lembaga sertifikasi penyuluh kehutanan bersifat independen (independent agency) dan
bekerja berdasarkan peraturan, prosedur dan manajemen mutu. Melalui sertifikasi
profesi penyuluh kehutanan, profesionalisme para tenaga penyuluh kehutanan akan
dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan legalitas formal serta diakui
masyarakat. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya yang sekaligus mencabut
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, substansi SKKNI
Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan ke depan perlu dilakukan tinjauan.
Sesuai estimasi capaian kinerja sertifikasi profesi penyuluh kehutanan yang ditargetkan
1.500 orang sampai dengan Tahun 2014 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, on
the track dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.
Gambar 3. Trend Sertifikasi Penyuluh Kehutanan Tahun 2010 – 2014
8 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Gambar 4. Penyelenggaran Uji Kompetensi Penyuluh Kehutanan
Dalam rangka mendukung pengembangan SDM berbasis kompetensi, eks-Kementerian
Kehutanan telah memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) sebagai dasar
penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI menjadi
dasar dan acuan dalam pendidikan profesi, pelatihan kerja maupun pengembangan
karir di tempat kerja. Di samping itu, SKKNI menjadi acuan dalam pengembangan
sertifikasi serta rekognisi kompetensi, dan dapat digunakan untuk menata dan
mengembangkan jabatan fungsional dan karir SDM di setiap profesi. SKKNI sektor
kehutanan telah disusun sejak tahun 2007 s.d 2014. Sampai Tahun 2014 telah
ditetapkan 12 judul SKKNI oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana
disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. SKKNI sampai Tahun 2014
No. Bidang SKKNI
1. Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Rehabilitasi Hutan
2. Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai
3. Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Perbenihan
Tanaman Hutan
4. Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang
Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
5. Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Rehabilitasi
dan Reklamasi Hutan dan Lahan
6. Bidang Penyuluhan Kehutanan
7. Bidang Inventarisasi Karbon Hutan
8. Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
9. Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam serta Administrasi Kehutanan untuk Sumber Daya Manusia Pada Organisasi
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
9 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No. Bidang SKKNI
10. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan
kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan (judul
SKKNI untuk mengakomodir kompetensi tenaga teknis
11. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan
Kayu, Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Sub Golongan Jasa Penunjang Kehutanan, Kelompok
Usaha Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (judul SKKNI untuk
mengakomodir kompetensi Polisi Kehutanan
12. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan
Kayu (judul RSKKNI untuk mengakomodir jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
2.1.2 Capaian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
Indikator Kinerja Utama
kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Kehutanan yaitu
diklat aparatur
Kementerian Kehutanan
dan SDM kehutanan lainnya.
Untuk pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pelatihan di
Pusat Diklat Kehutanan,
selama jangka waktu Tahun
2010 – 2014,
penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan
(diklat) SDM mencapai
27.604 orang. Diklat SDM
aparatur yang dilaksanakan
baik di eks-Pusat Diklat Kehutanan maupun eks-Balai Diklat Kehutanan mencakup diklat
kepemimpinan, teknis dan administrasi. Adapun pengembangan kapasitas SDM non
aparatur lebih banyak dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan masyarakat.
Trend capaian kinerja penyelenggaraan diklat sangat dipengaruhi oleh alokasi
pendanaan dalam tiap tahunnya. Skema pengembangan kerjasama diklat dengan
berbagai mitra kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, utamanya instansi
pemerintah daerah melalui mekanisme cost sharing menjadi salah satu upaya terobosan
dalam mengatasi kendala keterbatasan anggaran kediklatan dari dana APBN Pusat.
Karyasiswa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tugas belajar, program ini
merupakan salah satu peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil atau ASN. Terdapat
total 706 karyasiswa Kementerian Kehutanan yang telah melapor lulus dari Tahun
2010-2014 seperti pada Tabel 4.
Gambar 5. Jumlah SDM Kehutanan yang Mengikuti Diklat Tahun 2010-2014
10 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Tabel 4. Karyasiswa Kementerian Kehutanan yang melapor Lulus
Sumber
Dana/
Sponsor
TH.2010 TH. 2011 TH. 2012 TH. 2013 TH. 2014 TOTAL
S2 S3 S2 S3 S2 S3 S2 S3 S2 S3 S2 S3 S2
&
S3 DL LN DL LN DL LN DL LN DL LN DL LN DL LN DL LN DL LN DL LN DL LN DL LN
Kem
enh
ut
cq
Pu
sdik
lat
Keh
uta
nan
53 0 5 0 30 0 7 0 39 0 13 0 40 0 8 0 23 0 4 0 185 0 37 0 222
Kem
enh
ut
cq
Dit
jen
PH
KA
26 0 0 0 20 0 0 0 18 0 0 0 15 0 0 0 4 0 0 0 83 0 0 0 83
BA
PP
EN
AS 24 0 1 0 47 0 0 0 50 0 0 0 82 0 0 0 60 0 0 0 263 0 1 0 264
Dan
a
/Sp
on
sor
lain
ny
a
22 10 0 2 14 8 1 3 9 17 0 8 3 16 1 6 5 9 1 2 53 60 3 21 137
Total 125 10 6 2 111 8 8 3 116 17 13 8 140 16 9 6 92 9 5 2 584 60 41 21 706
Tabel 5. Bidang/Program Studi dari Karyasiswa Tahun Lulus 2005 s/d 2014
No Bidang/Program Studi S2 S3 Jumlah
DL LN DL LN S2 S3
1. Administrasi 41 0 1 0 41 1
2. Akuntansi 14 0 0 0 14 0
3. Biologi 1 0 0 4 1 4
4. Bioteknologi 5 1 0 0 6 0
5. DAS 9 0 1 1 9 2
6. Ekonomi 62 1 0 0 63 0
7. Geografi 35 5 1 0 40 1
8. Hubungan International 0 1 0 0 1 0
9. Hukum 61 1 0 0 62 0
10. Ilmu Komputer 2 0 0 0 2 0
11. Ilmu Lingkungan 85 11 3 3 96 6
12. Ilmu Penyuluhan 14 0 4 0 14 4
13. Informatika 3 0 0 0 3 0
14. Kehutanan 224 37 20 12 261 32
15. Kelautan 7 0 0 0 7 0
16. Komunikasi 2 2 0 0 4 0
17. Konservasi 83 1 6 0 84 6
18. Manajemen 11 2 0 0 13 0
19. Manjemen Pendidikan 4 0 0 0 4 0
20. Manajemen Ekowisata & Jasa
Lingkungan
8 0 0 0 8 0
21. Perencanaan 166 8 0 1 174 1
22. Perpustakaan 0 1 0 0 1 0
23. Pertanian 0 2 0 0 2 0
11 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No Bidang/Program Studi S2 S3 Jumlah
DL LN DL LN S2 S3
24. Primatologi 2 0 2 4 2 6
25. PSL 12 9 0 0 21 0
26. Silvikultur Tropika 6 0 0 0 6 0
27. Sosial 3 4 0 0 7 0
28. Studi Pembangunan 8 3 0 0 11 0
29. Pengelolaan Bencana Alam 2 0 0 0 2 0
30. MPRK 2 0 0 0 2 0
31. Pariwisata 2 0 0 0 2 0
32. Geologi 0 0 0 1 0 1
33. GIS 0 0 0 3 0 3
34. Manajemen SDM 0 0 2 0 0 2
35. Silvikultur 0 0 1 1 0 2
36. Antropologi 0 0 1 0 0 1
Total 874 89 42 30 963 72
Tabel 6. Jumlah Karyasiswa yang Sedang Mengikuti Tugas Belajar sampai dengan Tahun 2014
Sumber Dana/Program S2 S3 Jumlah
LN DL LN DL S2 S3
Kemenhut cq Pusdiklat Kehutanan 0 156 0 83 156 83
Kemenhut cq Ditjen PHKA 0 4 0 0 4 0
Bappenas 0 108 0 1 108 1
Dana/Sponsor lainnya 41 25 14 2 66 16
TOTAL 41 293 14 86 334 100
Salah satu langkah upaya guna menghasilkan lulusan karyasiswa yang menguasai
bidang keahlian/ilmu tertentu, utamanya Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Kehutanan
(PSIK) Strata 2 dan 3, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan telah
melakukan kerjasama pendidikan dengan Universitas Gadjah Mada cq. Fakultas
Kehutanan. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor
NK.01/IX-Set/2010 dan Nomor 201/KS/2010 tertanggal 17 Desember 2010 tentang
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan yang berlaku selama
jangka waktu lima tahun (Tahun 2010 – 2014). Selama jangka waktu periode tersebut,
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan berhasil mengirimkan aparatur
kementerian sejumlah 152 orang guna melanjutkan studi ke jenjang Magister (117
orang) dan Doktor (35 orang) di Universitas Gadjah Mada. Berbagai program studi yang
ditempuh sebagaimana ditunjukkan pada Tabel. 7
Tabel 7. Kerjasama Pendidikan Program Studi S2 dan S3 dengan Universitas Gadjah Mada
Tahun 2010 - 2014
No. Program Studi S2 S3 Jumlah
1. Ilmu Kehutanan 89 30 119
2. Geografi/MPPDAS 10 2 12
3. Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik 9 - 9
4. Ilmu Lingkungan - 3 3
5. Administrasi Publik 2 - 2
12 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No. Program Studi S2 S3 Jumlah
6. Fitopatologi 1 - 1
7. Sosiologi 1 - 1
8. Psikologi 1 - 1
9. Sains Manajemen 1 - 1
10. Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan 3 - 3
Jumlah 117 35 152
Dalam rangka penyelenggaraan kediklatan (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan
penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan, penyediaan sarana
prasarana sangat penting guna menunjang kualitas hasil dan kelancaraan pelaksanaan
diklat/pendidikan kejuruan itu sendiri. Pengembangan sarana prasarana kediklatan
dan pendidikan kejuruan ke depan harus menjadi bagian strategis dalam
penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi maupun pendidikan menengah kejuruan
kehutanan yang berkualitas. Selain itu, pesatnya kemajuan teknologi dan kecepatan
arus informasi juga harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin guna menunjang
upaya peningkatan kualitas kediklatan maupun pendidikan menengah kejuruan
kehutanan.
Tabel 8. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kediklatan
No. Unit Kerja
Kediklatan
∑
Kelas
Daya
Tampung
Asrama
(Orang)
Lab. Perpustaka-
an
Daya
Tampung
Aula
(Orang)
∑ Ruang
Diskusi
∑
Ruang
Makan
(Orang)
1. Pusdiklat Kehutanan 10 140 2 1 200 3 100
2. BDK Kadipaten 8 140 2 1 150 1 150
3. BDK Bogor 7 228 2 1 200 2 200
4. BDK Pekanbaru 5 210 2 1 150 2 250
5. BDK
Pematangsiantar
4 180 1 1 100 1 150
6. BDK Samarinda 7 180 2 1 150 1 100
7. BDK Makassar 4 120 2 1 250 1 150
8. BDK Kupang 5 210 1 1 100 1 100
2.1.3 Capaian Kinerja Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan
Penyelengaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan selama Tahun 2010 – 2014
mencapai 1.508 siswa dan telah meluluskan lebih dari 700 orang. Penyerapan lapangan
kerja bagi para lulusan SMK kehutanan cukup prospektif di dunia kerja sektor kehutanan
utamanya di sektor swasta. Tercatat pada Tahun 2012 lulusan SMK Kehutanan terserap di
Sinar Mas Forestry dan juga Perum Perhutani. Seiring pengarusutamaan pembangunan
KPH pada periode pembangunan kehutanan Tahun 2015 – 2019, kebutuhan tenaga
teknis menengah kejuruan yang handal akan semakin meningkat. Lulusan siswa SMK
Kehutanan yang bekerja di KPH pada Tahun 2014 terdapat 297 orang. Jumlah
13 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
keseluruhan siswa SMK Kehutanan Negeri sampai dengan Tahun 2014 mencapai 1.508
siswa.
Tabel 9. Jumlah Kelas SMK Kehutanan Negeri
Tabel 10. Jumlah Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri
No. SMK Kehutanan Negeri Jumlah Peserta Didik
Jumlah Kelas X Kelas XI Kelas XII Kelas XIII
1. SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru 96 95 65 56 312
2. SMK Kehutanan Negeri Kadipaten 96 94 63 58 311
3. SMK Kehutanan Negeri Samarinda 96 94 57 61 308
4. SMK Kehutanan Negeri Makassar 96 88 59 61 304
5. SMK Kehutanan Negeri Manokwari 80 72 65 56 273
Jumlah 464 443 309 292 1.508
2.1.4 Capaian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup
Pusdiklat Kementerian LH telah melaksanakan diklat teknis dan fungsional dibidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta diklat struktural pada Tahun
2010-2014 yang mencapai 5.903 orang seperti tertera pada Gambar 6. Selain itu juga
melaksanakan diklat melalui mekanisme kerjasama dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Lingkungan Hidup Daerah,
Organisasi Internasional serta pelaku usaha dibidang industri, pertambangan,
perkebunan, perbankan dan rumah sakit.
Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan
oleh lembaga Pelaksana Diklat Bidang Lingkungan Hidup, eks Pusdiklat Kementerian
No. SMK Kehutanan Negeri Jumlah Kelas
I II III IV
1. SMK Kehutanan Negeri Kadipaten 3 3 2 2
2. SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru 3 3 2 2
3. SMK Kehutanan Negeri Samarinda 3 3 2 2
4. SMK Kehutanan Negeri Makassar 3 3 2 2
5. SMK Kehutanan Negeri Manokwari 1 1 1 1
Gambar 6. Jumlah SDM LH yang Mengikuti Diklat Tahun 2010-2014
14 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Lingkungan Hidup telah melaksanakan akreditasi terhadap 18 lembaga Pelaksana Diklat
Penyusun AMDAL diseluruh Indonesia.
2.1.4 Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan
Indikator Kinerja Utama kegiatan penyuluhan kehutanan adalah terbentuknya
kelompok masyarakat produktif mandiri. Kelompok Usaha Produktif (KUP)merupakan
suatu wadah/kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) yang dibentuk pada tingkatan
kelompok masyarakat guna menggerakkan perekonomian masyarakat melalui
pengembangan usaha produktif bidang kehutanan. Fasilitasi
pembentukan/pengembangan KUP bertujuan untuk penguatan kelembagaan usaha
produktif masyarakat agar mengarah pada keswadayaan KTH, dari tingkatan pemula,
madya dan utama. Kriteria keswadayaan KTH secara umum mencakup kapasitas
kewirausahaan, pengambilan keputusan, produktifitas, serta daya saing usaha.
Keswadayaan KTH.
Cakupan Uraian Keswadayaan
Kapasitas
Kewirausahaan
Mampu menyusun profil usaha tani.
Mampu merencanakan usahatani keluarganya.
Mampu melaksanakan usahatani keluarga, kelompok/masyarakat.
Mampu mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber informasi
Pengambilan
Keputusan
Mampu mengambil keputusan dlm pemanfaatan sumberdaya, sumber-
sumber informasi dan mengembangkan informasi dari pengalamannya
sendiri serta memotivasi petani lain kearah kemajuan.
Produktifitas
Kenaikan produktifitas usahatani dan pendapatan, serta meningkat
pengetahuannya sehingga dapat memberikan umpan balik kebijakan
pemerintah.
Daya saing
Berkemampuan sebagai pengusaha tani yang mandiri dan efisien serta
mampu melayani sesama petani lainnya dalam meningkatkan
kesejahteraan (seperti pendapatan keluarga tani, tingkat pendidikan
formal keluarga tani).
15 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Gambar 7. Capaian Kinerja KUP
2.1.5 Capaian Kinerja Sekretariat Badan P2SDMK
Pelaksanaan kegiatan pada Badan P2SDMK di samping dilaksanakan secara mandiri,
juga dilakukan dengan bekerjasama dengan para pihak/mitra kerja. Penguatan
kerjasama pengembangan SDM Kehutanan menjadi salah satu upaya yang ditempuh
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam mewujudkan tujuan
organisasi. Kerjasama teknis dilakukan dengan berbagai mitra kerja baik dari
kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, namun juga dilakukan dengan mitra
kerja swasta dan pihak lembaga internasional.
Tabel 11. Mitra Kerja Badan P2SDMK Tahun 2010-2014
N0. Mitra Kerja Kerjasama
A. Mitra Kerja K/L
1. Kemendagri, Kabadan Diklat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah
di Bidang Kehutanan
2. Kemendikbud
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Kehutanan
3. Ditjen Pendidikan Menengah, Kabadan
Pengembangan SDM Pendidikan dan
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
Kejuruan Kehutanan
4. Perum Perhutani
Peningkatan Kualitas SDM Kehutanan di Bidang
Pendidikan Menengah, Pendidikan dan Pelatihan,
serta Penyuluhan Kehutanan.
5. Bakornasluh Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan
6. Pemerintah Daerah Kerjasama pelatihan antara BDK dengan
pemerintah provinsi
B. Mitra Kerja Swasta
1. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Peningkatan SDM melalui Pendidikan dan
Pelatihan di Bidang Kehutanan
16 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
N0. Mitra Kerja Kerjasama
2. Asmindo Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG)
dalam bentuk Praktek Kerja Indistri Pola Magang
3. Arara Abadi dan Yayasan Dharma Eka
Tjipta
Praktek Kerja, Magang, Beasiswa, Kesempatan
Bekerja dan Peningkatan Kualitas SDM
C. Kerjasama Internasional
1. Korea Forest Service (KFS) Implementation of “ASEAN-ROK Forestry
Cooperation Project
2. JICA Japanese Technical Cooperation Project for
Strategy for Strengthening Biodiversity
Conservation through Appropriate National Park
Management and Human Resources Development
3. Ministry Agriculture and Fisheries Timor
Leste
Forestry Cooperation (reforestation and forest
rehabilitation; research extension, education and
sharing on forestry database)
4. RECOFTC Capacity Building and Technical Cooperation to
Promote Sustainable Management of Forest in
Indonesia
5. SAKADO Students and Teachers Cross-Cultural
Understandings and International Studies
6. GIZ FORCLIME Policy on HRD & Certification , develop competency
standard
7. AFoCo Development of wood Processing Workshop and
Capacity Building for Forestry Vocational High
School (SMK) Students at Kadipaten, West Java,
Indonesia (2013)
Capacity Building on Improving Forest Resources
Assessment and Enhancing the Involvement of
the Local Communities to Address the Adverse
Impact of Climate Change (2014)
8. APF NET Workshop On Forestry Human Resources
Development In The Asia Pacific Region (2014)
9. WG Tenur+The Asia Foundation Diklat Pemetaan Konflik
Fasilitasi kerjasama usaha antara pelaku utama dan pelaku pada saat ini masih fokus
pada pengusahaan hutan rakyat melalui dukungan penyuluhan kehutanan. Peran Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam penguatan kemitraan usaha
hutan rakyat sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
bahwa “pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai
kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan
kelembagaan, dan sistem usaha”. Kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan
tercermin dari kesejajaran antara petani dengan mitra usahanya.Para petani idealnya
adalah “pengusaha hutan di lahan miliknya” yang menjamin ketersediaan bahan baku,
dan industri perkayuan berperan mengolah hasil hutan kayu. Jalinan hulu hilir tersebut
harus berjalan lestari dan berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan struktur
17 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
kemitraan usaha hutan rakyat yang kuat, dukungan penyuluhan dipandang strategis
untuk menjembantani kepentingan antara KTH dan pelaku industri perkayuan.
Gambar 8. Capaian Kinerja Kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sejak terbentuk di Tahun 2010
telah memperlihatkan trend kinerja organisasi yang positif sampai akhir periode Tahun
2014 berkaitan pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan, maupun
pelayanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai
peraturan perundangan penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan telah berhasil
diterbitkan guna mengoptimalkan kinerja SDM penyelenggara pembangunan
kehutanan dan lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan kehutanan di
lapangan.
Tabel 12. Peraturan Perundangan lingkup BP2SDMK yang terbit selama periode 2010-2014
No Sub Bidang Peraturan Perundangan
1. Perencanaan
Pengembangan SDM
Kehutanan
a. Peraturan Bersama Menhut & Ka. BKN Perber Nomor PB.1/Menhut-
IX/2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Kehutanan
dan Angka Kreditnya
b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2013 Tentang
Tenaga Bakti Sarjana Kehutanan
c. Peraturan Kepala Badan P2SDMK No. P.3/IX-Set/2013 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Bakti Sarjana Kehutanan
d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 Tentang
Bakti Rimbawan Dalam PembangunanKehutanan
2. Kediklatan Kehutanan
a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2013 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Diklat Kehutanan
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang penelitian dan
pengembangan hutan serta pendidikan kehutanan
3. Pendidikan Menengah
Kejuruan Kehutanan
a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2013 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja SMK Kehutanan Negeri
18 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No Sub Bidang Peraturan Perundangan
b. Permenhut Nomor P.11/ Menhut-II/2014 Tentang Penyelenggaraan
SMK Kehutanan Negeri
c. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kehutanan Nomor P.2/IX-Set/2014 Tentang Tata Tertib Peserta Didik
Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri
d. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kehutanan Nomor P.3/IX-Set/2014 Tentang Paket Keahlian Bidang
Kehutanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri
e. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kehutanan Nomor P.4/IX-Set/2014 Tentang Pedoman Masa Orientasi
Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri
f. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
Nomor P.8/IX-Set/2014 Tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
Negeri
g. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kehutanan Nomor P.11/IX-Set/2014 tentang Pedoman Penugasan Guru
Sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
4. Penyuluhan Kehutanan
a. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Badan Koordinasi
Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
b. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan
Penyuluh Kehutanan
c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.595/Menhut-II/2011 Tentang
Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional jo. Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK.14/ Menhut-IX/2012
d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2012 Tentang
Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.78/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan
f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2012 Tentang
Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan jo.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2013
g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2012 Tentang
Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya
Masyarakat
h. Peraturan Menteri Negara PAN &RB Nomor 27 Tahun 2013 Tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan & Angka Kreditnya
i. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2013 Tentang
Pedoman Lomba Wana Lestari
j. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2013 Tentang
Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan
k. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2014 Tentang
Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan
l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan
19 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Tabel 13. Peraturan Perundangan dalam Kediklatan Lingkungan Hidup No Sub Bidang Peraturan Perundangan
1. Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup
a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dukungan pembiayaan Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
selama periode Tahun 2010–2014 mencapai Rp. 1.132.464.722.000,- dengan alokasi
per tahunnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 9. Dari total pembiayaan tersebut,
alokasi pembiayaan untuk kediklatan selama lima tahun mencapai
Rp. 567.144.007.000,00 (50,08%), pendidikan menengah kejuruan kehutanan
Rp. 193.180.203.000,- (17,06%) dan penyuluhan kehutanan Rp. 315.164.750.000,-
(27,83%). Adapun sisanya 5,03% dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan
Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan, dan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
Gambar 9. Alokasi Pembiayaan Badan P2SDM Tahun 2010-2014
Pembiayaan Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan rerata tiap
tahunnya ±5% dari total anggaran kementerian. Trend anggaran pelaksanaan kegiatan
kediklatan kehutanan, kediklatan lingkungan hidup, pendidikan menengah kejuruan
kehutanan, dan penyuluhan kehutanan masing – masing ditunjukkan pada Tabel 14, 15,
16 dan 17.
Tabel 14. Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Kediklatan Kehutanan Tahun 2010 – 2014 No Unit Kerja Anggaran (Rp x 1.000)
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pusdiklat Kahutanan 31.962.933 35.080.864 33.711.965 45.008.488 34.230.688
2 BDK Pematang Siantar 9.241.134 9.864.307 7.827.257 10.900.000 7.550.800
20 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No Unit Kerja Anggaran (Rp x 1.000)
2010 2011 2012 2013 2014
3 BDK Pekanbaru 14.775.556 10.496.794 8.055.181 11.565.000 8.006.900
4 BDK Bogor 11.441.866 13.243.091 9.551.635 11.920.000 8.273.800
5 BDK Kadipaten 16.464.412 11.798.506 8.707.076 11.915.000 8.250.100
6 BDK Makasar 16.824.936 11.860.273 8.672.211 15.700.000 11.046.800
7 BDK Samarinda 14.182.073 11.431.855 8.366.845 11.530.000 7.961.000
8 BLK Manokwari 4.272.628 5.450.274 2.970.017 200.000 -
9 BDK Kupang 9.501.750 10.598.438 7.846.927 11.161.780 7.722.847
128.667.288 119.824.402 95.709.114 129.900.268 93.042.935
Tabel 15. Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Kediklatan Lingkungan Hidup Tahun 2010 - 2014 No Unit Kerja Anggaran (Rp x 1.000)
2010 2011 2012 2013 2014 1 Pusdiklat KLH 13,062,085 22,944,020 15,750,000 15,686,166 14,993,034
Tabel 16. Pembiayaan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2010 - 2014
No Unit Kerja Anggaran (Rp. x 1000)
2011 2012 2013 2014
1 SMK Pekanbaru 6.676.414 8.018.136 11.422.000 11.400.000
2 SMK Samarinda 7.000.110 8.158.306 11.600.000 11.800.000
3 SMK Makasar 7.652.748 9.181.446 11.915.000 11.400.000
4 SMK Manokwari 4.552.993 7.143.210 11.625.971 11.537.000
5 SMK Kadipaten 7.468.331 8.728.538 14.500.000 11.400.000
Jumlah 33.350.596 41.229.636 61.062.971 57.537.000
Tabel 17. Pembiayaan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2010 – 2014
No.
Unit Kerja
(sesuai perubahan
nomenklatur)
Tahun (Rp. x 1.000)
2010 2011 2012 2013 2014
1
Unit Kerja
a. Pusat Bina Penyuluhan
Kehutanan
37.229.060 - - - -
b. Pusat Pelayanan Penyuluhan
Kehutanan
- 24.612.759 7.718.591 - -
c. Pusat Pengembangan
Penyuluhan Kehutanan
- 18.754.118 11.884.180 - -
d. Pusat Penyuluhan Kehutanan - - - 34.174.064 22.073.357
Jumlah (1) 37.229.060 43.366.877 19.602.771 34.174.064 25.223.357
2 Dekon Penyuluhan Kehutanan 24.410.880 32.256.680 37.967.043 36.379.418 27.704.600
Total (Jumlah 1 + 2) 61.639.940 75.623.557 57.569.814 70.553.482 49.777.957
Total 2010 – 2014 315.164.750
Tabel 18. Pembiayaan Kegiatan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan, dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Tahun 2010 - 2014
No Unit Kerja Anggaran (Rp. x 1000)
2010 2011 2012 2013 2014
1 Perencanaan Pengembangan
SDM Kehutanan
24.612.759 7.718.591 13.773.000 10.009.280
2 Sekretariat Badan P2SDMK 54.391.276 19.442.227 19.824.327 14.670.674
21 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
2.2 Pencapaian Renstra s.d. Tahun Berjalan Periode 2015-2019
Dalam upaya mendukung tercapainya sasaran program Peningkatan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Tahun 2015-2019, Badan P2SDM telah berupaya mewujudkan
target Indikator Kinerja pada masing-masing Satuan Kerja Badan P2SDM yang dilihat
melalui capaian Indikator Kinerja Kegiatan (output). Penyelenggaraan Program
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dijabarkan lebih lanjut dalam 5
(lima) butir kegiatan utama dan 1 (satu) butir kegiatan dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya. Realisasi kinerja Badan P2SDM selama periode
berjalan sebagaimana disajikan pada Tabel 19.
Tabel 19. Realiasi Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM s.d. Tahun Berjalan
No. Indikator Kinerja Program Target Tahun
2015-2019
Realisasi
s/d Agustus Tahun 2016
1. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam
mendukung pengelolaan hutan tingkat
tapak, dan SDM LHK Kompeten
25.400 orang 3.512 orang
2. Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya 57.640 orang 13.360 orang
3. Jumlah generasi lingkungan meningkat
kapasitasnya dan Sekolah/Kampus yang
berbudaya lingkungan
71.200 orang dan
5.000 unit
sekolah/kampus
12.099 orang dan 783 unit
sekolah/kampus
4. Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha
dalam pemberdayaan masyarakat yang
meningkat kapasitasnya
5.500 Unit 345 unit
Sedangkan capaian realisasi per Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Badan PSDM dapat
dilihat pada Tabel 20.
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Badan P2SDM s/d periode Tahun berjalan
Kegiatan Sasaran /
Indikator Kinerja
2015 2016
Target Realisasi Target
Realisasi
s.d
Agustus
1. Perencanaan
Pengembangan
SDM
Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan
tingkat tapak & SDM LHK kompeten
a. Jumlah Tenaga Bakti
Rimbawan dalam memenuhi
kebutuhan tenaga pengelola
KPH (15.000 orang)
1.236
orang
1.340
orang
600
orang
600
orang
b. Jumlah SDM LHK yang
meningkat kompetensinya
(10.400 orang)
1.000
orang
1.072
orang
500
orang
331
orang
2. Pendidikan dan Meningkatnya kapasitas SDM LHK
22 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Kegiatan Sasaran /
Indikator Kinerja
2015 2016
Target Realisasi Target
Realisasi
s.d
Agustus
Pelatihan SDM
LHK
a. Jumlah Kapasitas SDM
Aparatur dan Non Aparatur
LHK yang meningkat
kapasitasnya (35.000 orang)
7.000
orang
7.767
orang
2.885
orang
2.362
orang
b. Jumlah SDM LHK yang lulus
pendidikan karya siswa S2 dan
S3 (340 orang)
45
orang
65
orang
40
orang
35
orang
c. Jumlah unit KHDTK sebagai
sarana pembelajaran
kediklatan (7 unit KHDTK)
1 unit 1 unit 2 unit 2 unit
d. Jumlah tenaga bakti rimbawan
yang meningkat kapasitasnya
(15.000 orang)
1.236
orang
1.321
orang
600
orang
600
orang
e. Jumlah tenaga pendamping
KTH dalam pemberdayaan
masyarakat di desa-desa hutan
meningkat kapasitasnya
(5.000 orang)
600
orang
569
orang
450
orang
360
orang
3. Pendidikan
Menengah
Kejuruan
Kehutanan
Tersedianya tenaga teknis
menengah kehutanan
Jumlah tenaga teknis menengah
kejuruan kehutanan (2.300
orang)
280
orang
281
orang
700
orang
713
orang
4. Pelatihan
Masyarakat
dan
Pengembangan
Generasi
Lingkungan
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan
a. Jumlah kader Lingkungan
Hidup meningkat kapasitasnya
(11.200 orang)
1.280
orang
3.284
orang
400
orang
241
orang
b. Jumlah generasi muda LH
meningkat kapasitasnya
(10.000 orang)
2.000
orang
2.262
orang
1.000
orang
845
orang
c. Jumlah sekolah/kampus yang
peduli dan berbudaya
lingkungan hidup (adiwiyata)
sebanyak 5.000 unit
sekolah/kampus
700
sekolah/
kampus
643
sekolah/
kampus
700 unit 140 unit
d. Jumlah anggota saka kalpataru
peduli dan berbudaya LH
(50.000 orang)
7.000
orang
3.851
orang
2.500
orang
1.616
orang
5. Peningkatan
Penyuluhan
Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan
masyarakat
a. Jumlah kelas kelompok tani
desa-desa hutan dari
tingkatan pemula ke madya
(5.000 unit KTH)
522 unit 252 unit 450 unit 355 unit
23 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Kegiatan Sasaran /
Indikator Kinerja
2015 2016
Target Realisasi Target
Realisasi
s.d
Agustus
b. Jumlah unit koperasi KTH
yang dibentuk (500 unit)
25 unit 25 unit 22 unit 2 unit
c. Jumlah Lembaga Pelatihan
Pemagangan Usaha
Kehutanan Swadaya
(LP2UKS) sebanyak 250 unit
33 unit 33 unit 15 Unit 15 unit0
d. Jumlah tenaga pendamping
handal bagi KTH dalam
pemberdayaan masy di desa
– desa hutan (5.000 orang)
600
orang
918
orang
450
orang
282
orang
6. Dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi
birokrasi
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik di
lingkungan Badan P2SDM sesuai
kerangka reformasi birokrasi
untuk menjamin kinerja yang
optimal: "SAKIP" dengan nilai
minimal 84.00 (A)
80 poin 90.60 poin 81 Poin 54 poin
Capaian realisasi kegiatan pada setiap satker lingkup Badan P2SDM tentunya berupaya
agar apa yang ditargetkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan kinerja yang optimal,
akan tetapi mekanisme penganggaran dengan pemotongan dan penghematan yang
setiap tahun terjadi tentunya berdampak pada beberapa kegiatan, terancam tidak dapat
terpenuhi sesuai dengan yang telah direncanakan. Seperti dapat dilihat pada Tabel 21
dan 22 berikut.
Tabel 21. Capaian realisasi pagu anggaran Tahun 2015 (dalam ribu rupiah)
No. SATUAN KERJA Pagu Anggaran
Tahun 2015 Realisasi Tahun
2015 APBN APBN-P
1. Setbadan P2SDM 63.060.552 62.830.988 61.657.560,1 2. Pusrenbang SDM 57.109.080 55.553.455 54.184.354,2
3. Pusluh 29.577.326 25.564.636 19.099.391,6 4. Puslatmas dan PGL 23.745.568 22.357.306 17.874.817,5 5. Pusdiklat SDM LHK 86.325.492 87.800.479 76.203.677,4 6. BDLHK Pematangsiantar 16.336.070 16.794.710 16.196.587,9 7. BDLHK Pekanbaru 16.735.785 17.195.396 16.735.972.6 8. BDLHK Bogor 17.361.357 17.817.777 16.606.252.0 9. BDLHK Kadipaten 16.939.655 17.145.655 16.636.528.5
10. BDLHK Samarinda 16.674.743 17.120.703 16.581.060.2 11. BDLHK Makassar 22.368.609 22.851.009 22.412.857.1 12. BDLHK Kupang 17.850.636 18.337.536 17.764.141.0 13. SMKKN Pekanbaru 11.410.108 11.970.010 11.377.414.5
24 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No. SATUAN KERJA
Pagu Anggaran Tahun 2015
Realisasi Tahun 2015
APBN APBN-P 14. SMKKN Kadipaten 11.410.110 11.973.156 11.318.212.9
15. SMKKN Samarinda 11.910.108 13.122.448 12.447.302.7 16. SMKKN Makassar 11.410.108 11.786.908 11.140.830.1 17. SMKKN Manokwari 12.360.618 12.928.361 10.896.857.7
Jumlah 444.447.325 443.132.533 409.133.836.3
Tabel 22. Capaian realisasi pagu anggaran periode tahun berjalan s/d Agustus 2016
No. SATUAN KERJA
Pagu Anggaran Tahun 2016
Realisasi s/d Agustus Tahun
2016 APBN APBN-P Self Blocking
1. Setbadan P2SDM 31.065.000 29.336.997 26.627.697 19.876.537,2 2. Pusrenbang SDM 66.628.000 65.697.772 64.350.002 41.724.689,9 3. Pusluh 20.699.000 18.547.053 17.047.053 26.185.026,3 4. Puslatmas dan PGL 18.428.000 16.928.076 14.669.756 8.855.789,3 5. Pusdiklat SDM LHK 45.702.000 43.042.458 40.284.358 10.361.810,2 6. BDLHK Pematangsiantar 12.963.000 12.631.574 12.326.674 8.476.207,4 7. BDLHK Pekanbaru 13.765.000 13.433.584 13.221.454 9.794.318,7 8. BDLHK Bogor 16.853.000 16.458.723 15.943.093 10.993.472,4 9. BDLHK Kadipaten 14.474.000 14.129.686 13.714.776 9.706.587,1
10. BDLHK Samarinda 13.439.000 13.083.592 12.760.212 8.825.952,6 11. BDLHK Makassar 17.406.000 16.984.594 16.056.204 11.078.160,0 12. BDLHK Kupang 15.263.000 14.881.021 14.529.821 10.721.128,9 13. SMKKN Pekanbaru 14.149.000 13.434.625 13.434.625 8.007.045,1 14. SMKKN Kadipaten 14.110.000 13.395.625 13.395.625 8.303.004,0 15. SMKKN Samarinda 15.609.000 15.009.000 15.009.000 9.669.342,9 16. SMKKN Makassar 13.908.000 13.193.625 13.193.625 6.801.406,1 17. SMKKN Manokwari 16.377.691 15.503.540 15.503.540 8.550.145,0
Jumlah 360.838.691 345.691.545 332.067.515 217.933.623,1
2.3 Permasalahan dalam Upaya Pencapaian Sasaran Strategis Tahun Berjalan
Secara umum target Tahun 2015-2019 yang ditetapkan lebih lanjut pada rencana kerja
dapat dipenuhi, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam
pemenuhan-pemenuhan target pada tahun 2015 dan 2016, antara lain:
1. Indikator kinerja jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan
masyarakat yang meningkat kapasitasnya, permasalahan yang dihadapi selama
tahun berjalan antara lain:
a. Kurangnya pemahaman SPKS di tingkat pelaksana di daerah.
b. Keterlambatan penyampaian kelengkapan dokumen usulan pencairan anggaran.
c. Panjangnya rentang kendali antara pelaksana kegiatan dengan pengelola,
sehingga menyulitkan dalam pengendalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi.
d. Pelaksana kegiatan fasilitasi penyuluhan kehutanan melalui dana dekonsentrasi
adalah Badan Koordinasi Penyuluhan/Dinas Kehutanan yang merupakan SKPD
sehingga pengawasan dan evaluasi masih kurang.
25 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
e. Lemahnya pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan dana dekonsentrasi
penyuluhan Kehutanan baik dari Satker Pengelola di Provinsi ke Pusat (Badan
P2SDM) mengingat pengelolaan dana dekonsentrasi penyuluhan kehutanan
berada di Sekretariat Jenderal cq Biro Perencanaan.
Strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:
a. Sosialisasi mekanisme pembayaran kegiatan swakelola kerjasama antara satker
dengan Kelompok Tani Hutan (SPKS).
b. Meningkatkan efektifitas pengendalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi
dengan menempatkan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku
usaha melalui pola penganggaran dana dekonsentrasi penyuluhan.
c. Meningkatkan koordinasi dengan Sekreriat Jenderal cq Biro Perencanaan dan
Biro Keuangan serta penerima dana Dekonsentrasi (Bakorluh dan Dinas
Kehutanan Provinsi) mengenai rencana pengusulan, revisi kegiatan, anggaran
serta evaluasi dan pelaporan.
d. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Bakorluh/Dinas Kehutanan
provinsi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersumber dari dana
dekonsentrasi.
2. Indikator kinerja jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan
hutan tingkat tapak dan SDM LHK Kompeten. Beberapa permasalahan yang
dihadapai yaitu:
a. Jumlah peminat tenaga bakti rimbawan lebih besar dari formasi kebutuhan yang
tersedia karena keterbatasan anggaran.
b. Usulan penempatan kebutuhan bakti rimbawan di KPH lebih besar dari formasi
yang tersedia.
c. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi SDM
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu sebagai berikut:
d. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memfasilitasi kegiatan uji kompetensi
saat ini baru terdapat di pusat. Sebagai konsekuensinya biaya untuk
melaksanakan sertifikasi cukup tinggi, disisi lain LSP daerah sampai saat ini
masih terkendala dalam proses pembentukan.
e. Asesor yang tersedia dari sisi kuantitas belum memadai. Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini baru memiliki ± 20 orang asesor yang
telah mengikuti diklat asesor BNSP.
f. Kualitas asesor SDM perlu ditingkatkan substansinya mengingat keragaman
bidang yang diuji di lingkungan hidup dan kehutanan.
g. Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung peminat tenaga
bakti rimbawan sesuai dengan kebutuhan.
h. Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan uji sertifikasi sesuai
dengan permintaan daerah.
i. Belum tersedia LSP yang ada di daerah untuk melakukan uji kompetensi.
26 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
j. Belum ada kerjasama dengan pemerintah daerah dalam melakukan uji
kompetensi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
k. Asesor yang tersedia dari sisi kuantitas belum memadai. Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini baru memiliki ± 20 orang asesor yang
telah mengikuti diklat asesor BNSP.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut upaya yang dilakukan adalah:
a. Melakukan penambahan jumlah formasi kebutuhan yang disesuaikan dengan
anggaran yang tersedia di tahun berikutnya.
b. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah kebutuhan formasi, perlu diperbanyak
jumlah tenaga magang di daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
c. Melakukan persiapan dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Tingkat I terutama untuk memenuhi sertifikasi kompetensi di aparatur
lingkungan hidup dan kehutanan
d. Untuk mengatasi keterbatasan kuantitas dan kualitas asesor, perlu diperbanyak
crash program penyelenggaraan diklat pembentukan Asesor dan diklat substansi
sesuai bidangnya.
e. Mengingat pentingnya bakti rimbawan untuk mengisi tenaga KPH, perlu ada
komitmen dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi sumberdaya
yang dibutuhkan.
f. Mengusahakan penambahan jumlah formasi kebutuhan yang disesuaikan
dengan anggaran yang tersedia di tahun berikutnya.
g. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk pembentukan LSP baru
di daerah-daerah.
h. Melakukan penyempurnaan terhadap MoU antara Badan P2SDM dengan
Pemerintah Provinsi dalam kerjasama Diklat dan uji kompetensi.
i. Melakukan kerjasama dengan daerah dalam meningkatkan kuantitas dan
kualitas asesor.
3. Indikator kinerja Jumlah SDM LHK Meningkat Kompetensinya. Ketersediaan sarana
dan prasarana yang memadai baik untuk diklat dan penyelenggaraan pendidikan
menjadi faktor tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Akan tetapi
permasalahan yang dihadapi antara lain:
a. Belum sinkronnya perencanaan diklat dengan pencairan anggaran.
b. Keterbatasan sarana dan prasarana pada Pusat Diklat SDM LHK sehingga
pelaksanaan diklat dialihkan ke tempat lain.
c. Keterlambatan karyasiswa dalam penyelesaian studi pada waktu yang telah
ditentukan terutama disebabkan penulisan jurnal sebagai syarat ujian
thesis/disertasi.
d. Adanya penghematan anggaran dan mekanisme self blocking sehingga beberapa
kegiatan diklat tidak dapat terlaksana sesuai target.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut upaya yang dilakukan adalah:
27 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
a. Melakukan sinkronisasi antara perencanaan diklat dan pencairan anggaran baik
dari dana Rupiah Murni maupun PNP.
b. Memanfaatkan sarana dan prasaran diklat di luar Pusat Diklat SDM LHK.
c. Penyelenggaraan wordshop penulisan jurnal/karya ilmiah bagi karyasiswa di
UGM dan IPB.
d. Pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga diklat pelaksana bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
e. Pembinaan karyasiswa dengan pola coaching clinic untuk meningkatkan
motivasi, khususnya karyasiswa yang bermasalah sehingga dapat lebih cepat
menyelesaikan studinya.
4. Indikator kinerja jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya dan
sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya LH. Beberapa permasalahan yang
dihaapi dalam pencapaian target tersebut antara lain:
a. Belum tersedianya peraturan dan pedoman serta belum sempurnanya materi
pelatihan yang telah dibakukan menyebabkan pelatihan belum sesuai dengan
standar pelaksanaan yang baku.
b. Belum tersedianya instrumen pengukuran evaluasi peningkatan kapasitas hasil
pelatihan pendidik tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/sederajat dan pelatihan
peserta didik tingkat SMP dan SMA/sederajat serta pelatihan kader LH
menyebabkan pelaksanaan pelatihan hanya terfokus pada pencapaian
kuantitatif.
c. Pemahaman SDM terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi belum optimal.
d. Belum tersedianya instruktur pelatihan masyarakat.
e. Belum sinkronnya perencanaan anggaran kegiatan dengan pelaksanaan sistem
pencairan dan pertanggungjawaban anggaran kurang didukung dengan
kapasitas SDM yang memadai dan pelaksanaan mekanisme yang efektif.
Untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut pada tahun –
tahun berikutnya, strategi yang dilakukan adalah:
a. Menyusun peraturan, pedoman dan penyempurnaan materi pelatihan pada
triwulan I tahun 2016.
b. Menyusun instrumen pengukuran evaluasi peningkatan kapasitas hasil pelatihan
pendidik tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/ sederajat dan pelatihan Peserta Didik
tingkat SMP dan SMA/sederajat serta pelatihan kader LH pada triwulan I tahun
2016.
c. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan mengenai tugas pokok dan fungsi pada
seluruh pegawai.
d. Sebelum ditetapkannya instruktur pelatihan masyarakat maka dalam
penyelenggaraan pelatihan memanfaatkan fungsi widyaiswara yang ada.
e. Melakukan sinkronisasi perencanaan kegiatan dengan pencairan anggaran.
28 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Selain permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian target-target yang telah
ditetapkan, beberapa permasalahan juga dihadapi pada pelaksanaan penyerapan
anggaran, yaitu:
a. Alokasi anggaran belanja transito pada masing-masing satker cukup besar
sementara jumlah pegawai CPNS maupun pegawai pindahan tidak banyak sehingga
belanja transito tidak terserap seluruhnya.
b. Terdapat kegiatan yang tidak dapat dioptimalkan pada Pusat Penyuluhan, Pusat
Diklat SDM LHK dan Pusat Latmas dan PGL karena pelaksanaan kegiatan
membutuhkan aturan/mekanisme pelaksanaan yang pemahaman pelaksana masih
kurang sehingga sebagian kegiatan tidak dapat direalisasikan.
c. Sistem pengelolaan DIPA APBN-P yang terdapat pada satu KPA dalam satu Eselon I
menyebabkan lambatnya pencairan dana dan pertanggung jawaban SPJ.
d. Adanya anggaran self blocking yang tidak dapat dicairkan sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 8 Tahun 2016 sehingga adanya anggaran yang tidak dapat
dicairkan sebesar Rp. 13.624.030.000,- atau sebesar 3,91% dari pagu anggaran.
e. Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat berjalan sesuai jadwal
karena adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan mengenai pencairan
anggaran yang tidak dapat menggunakan mekanisme Tambahan Uang Persediaan
(TUP).
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut strategi yang dapat dilakukan adalah:
a. Agar pengalokasian anggaran untuk transito disesuaikan dengan kebutuhan
pegawai yang akan pindah tugas atau rencana penerimaan CPNS sehingga pada
akhir anggaran tidak berpengaruh pada realisasi penyerapan anggaran.
b. Perlu dibuat aturan/mekanisme pelaksanaan kegiatan dan dipersiapkan
persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan seperti membuat
rancangan draft akademik pembentukan politeknik LH untuk melaksanakan
kegiatan pembentukan Pendidikan Tinggi LH (Politeknik LH).
c. Untuk tahun anggaran 2016 masing-masing Eselon II merupakan KPA dan setiap
eselon III menjadi PPK sehingga dalam melaksanakan kegiatan atau TUP tidak
perlu menunggu kesiapan SPJ dari seluruh unit pusat.
d. Lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan berbasis kerjasama sehingga indikator
kinerja tetap tercapai.
e. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan, Satker lingkup Badan P2SDM
agar lebih mengutamakan penarikan anggaran dengan mekanisme LS dan UP
sehingga tidak harus menunggu TUP.
29 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
BAB III. SASARAN KINERJA YANG AKAN DICAPAI
3.1. Sasaran Strategis Kementerian LHK
Tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu “Memastikan kondisi lingkungan berada
pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia; dan sumber daya berada
pada rentang populasi yang aman; serta secara paralel meningkatkan kemampuan
sumber daya alam (SDA) untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”.
Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut dirumuskan sasaran
strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019, yaitu:
1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan,
ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar
63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu
air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan (SDH) dan lingkungan hutan secara
lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap
devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil
hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan
ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta
keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian
ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai
penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan
populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang
dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).
Sesuai hasil kesepakatan Trilateral Meeting antara Badan Perencanaan Nasional
(BAPPENAS), Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan Tahun 2014,
rancangan program pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode lima
tahun ke depan (Tahun 2015 – 2019) adalah program:
30 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
1. Konservasi SDA dan ekosistem (P1);
2. Pengelolaan DAS dan hutan lindung (P2);
3. Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan (P3);
4. Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (P4);
5. Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P5);
6. Pengendalian perubahan iklim (P6);
7. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (P7);
8. Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan (P8);
9. Planologi dan Tata Lingkungan (P9);
10. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (P10);
11. Pengelolaan sampah, limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) (P11);
12. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur bidang LHK (P12);
13. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KLHK (P13).
3.2. Sasaran Program
Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka
pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah yang mencerminkan berfungsinya
keluaran. Sasaran kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
yang dapat berupa barang atau jasa.
Sesuai tugas dan fungsi organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, maka
seluruh aktivitas kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang akan
dilaksanakan unit organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM selama
periode Tahun 2015 – 2019 ditampung dalam Program Peningkatan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM dengan sasaran berupa:
1. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung
Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.
2. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung
Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.
Untuk mendukung tercapainya sasaran Program Peningkatan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM, Badan P2SDM menyusun enam kegiatan yaitu:
1. Perencanaan Pengembangan SDM (K1)
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK (K2)
*(sesuai dengan surat perubahan nomenklatur dari Bappenas No. S.8612/Dt.8.5/11/2016)
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)
4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
(K4)
5. Peningkatan Penyuluhan (K5)
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (K6)
31 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
3.3. Analisis SWOT
Arah Kebijakan dan rumusan strategi pengembangan program kerja Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM didasarkan pada rujukan kondisi internal maupun eksternal
organisasi yang dianalisis melalui pendekatan SWOT. Analisis internal meliputi
penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara
analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threats).
Tabel 23. Matriks Kondisi Internal dan Eksternal Badan P2SDM
STRENGTH (S)
1. Standar Kompetensi SDM LHK (RSKKNI Bidang) sebagian
besar telah tersusun
2. Peta kompetensi dan sebaran SDM LHK telah disusun
3. Regulasi sekolah berbudaya lingkungan
4. Pembelajaran Program Tenaga Bakti Sarjana Kehutanan
dan Bakti Rimbawan
5. Tersedianya lulusan tenaga teknis menengah kehutanan
yang berkualitas
6. Sarana prasarana penunjang kediklatan LHK, serta
pendidikan menengah kejuruan kehutanan yang relatif
memadai
7. Kapasitas dan kinerja organisasi (Pusat dan UPT) dalam
kerangka Reformasi Birokrasi terus meningkat (SAKIP)
8. Regulasi bidang penyuluhan
WEAKNESS (W)
1. Kurangnya kualitas SDM LHK yang memenuhi
kebutuhan dan tuntutan kompetensi
2. Lemahnya evaluasi kebijakan pengembangan SDM
LHK
3. Pembiayaan untuk kediklatan dan tugas belajar
(dalam dan luar negeri) belum memadai
4. Budaya organisasi inovatif belum berkembang
5. Belum optimalnya pengelolaan KHDTK untuk
sarana pembelajaran kediklatan
6. Kurangnya Kurikulum Silabus Diklat yang berbasis
kompetensi
7. Jumlah dan sebaran penyuluh belum memenuhi
kebutuhan
8. Kurangnya SDM pengawasan dalam perlindungan
dan pengelolaan LH
OPPORTUNITY (O)
1. Dukungan peraturan perundangan ASN
2. Tuntutan ketersediaan SDM kehutanan kompeten dalam
mendukung pengelolaan hutan lestari sampai tingkatan
tapak
3. Tuntutan daya saing SDM dan sertifikasi bagi SDM LHK.
4. Dukungan mitra kerja K/L, Perguruan Tinggi/SMK
Kehutanan di luar Binaan Kementerian/dan Swasta
5. Kecanggihan dan pesatnya perkembangan teknologi dalam
menunjang pengembangan SDM LHK
6. Terbukanya peluang usaha kehutanan dan akses
pengelolaan hutan bagi masyarakat desa hutan.
7. Tuntutan daya saing bagi masyarakat tani hutan di pasar
regional dan pasar global.
8. Tuntutan perubahan pola pikir dan perilaku petani hutan,
dari petani subsisten tradisional menjadi petani modern,
mandiri dan berwawasan agribisnis kehutanan.
9. Tuntutan kelembagaan ekonomi perdesaan yang tangguh
dan mandiri dalam rangka meningkatkan daya saing dan
posisi tawar petani hutan
10. Jejaring kerja dan penguatan kerjasama antar pihak (dalam
dan luar negeri) dalam peningkatan kompetensi dan
pengembangan SDM LHK telah terjalin
11. Telah tersedia sistem pembelajaran jarak jauh (e-learning)
12. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)
13. Tingginya minat pemerintah daerah dan sekolah untuk
berpartisipasi dalam program Sekolah Peduli dan
Berbudaya Lingkungan
THREATS (T)
1. Kecukupan jumlah dan kualitas tenaga fungsional
di pemerintah daerah yang belum memenuhi
kebutuhan dan tuntutan standar kompetensi
2. Lemahnya penghargaan terhadap profesionalisme
SDM LHK dalam pengelolaan hutan dan lingkungan
di tingkat tapak
3. Lemahnya perkembangan sektor riil kehutanan
4. Belum terwujudnya perilaku ramah lingkungan di
masyarakat
32 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
2.3.1. Kerangka Teori Pendekatan Analisis SWOT
Hasil Identifikasi Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan organisasi
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dapat dikembangkan secara kuantitaif
melalui perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson
(1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya.
a. KUADRAN I (POSITIF, POSITIF)
Posisi kuadran I menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang.
Rekomendasi strategi yang diberikan adalah pemantapan atau progresif, artinya
organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus
melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara
maksimal.
b. KUADRAN II (POSITIF, NEGATIF)
Posisi kuadran II menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi
tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah pengembangan
strategi atau diversifikasi strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun
menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan
mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi
sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak
ragam strategi taktisnya.
c. KUADRAN III (NEGATIF, POSITIF)
Posisi kuadran III menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat
berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah perombakan atau ubah
strategi, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab,
strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada
sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.
d. KUADRAN IV (NEGATIF, NEGATIF)
Posisi kuadran IV menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi
tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah perluasan atau dengan
strategi bertahan, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis.
Oleh karenanya organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan,
mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini
dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.
33 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Tabel 24. Penilaian Kuantitatif Faktor Kekuatan, Kendala, Tantangan dan Peluang
No Identifikasi Bobot Nilai Tertimbang
(0 - 1) (1 - 5)
STRENGTH (S)
1 Standar Kompetensi SDM LHK (RSKKNI Bidang)
sebagian besar telah tersusun
0,20 3 0,60
2 Peta kompetensi dan sebaran SDM LHK telah disusun 0,10 2 0,20
3 Regulasi sekolah berbudaya lingkungan 0,10 2 0,20
4 Pembelajaran Program Tenaga Bakti Sarjana
Kehutanan dan Bakti Rimbawan
0,20 2 0,40
5 Tersedianya lulusan tenaga teknis menengah
kehutanan yang berkualitas
0,20 2 0,40
6 Sarana prasarana penunjang kediklatan, serta
pendidikan menengah kejuruan kehutanan yang relatif
memadai
0,05 2 0,10
7 Kapasitas dan kinerja organisasi (Pusat dan UPT)
dalam kerangka Reformasi Birokrasi terus meningkat
(SAKIP)
0,05 2 0,10
8 Regulasi bidang penyuluhan 0,10 2 0,20
SKOR S 1,00 2,20
WEAKNESS (W)
1 Kurangnya kualitas SDM yang memenuhi kebutuhan
dan tuntutan kompetensi
0,20 3 0,60
2 Lemahnya evaluasi kebijakan pengembangan SDM
kehutanan
0,10 3 0,30
3 Pembiayaan untuk kediklatan dan tugas belajar (dalam
dan luar negeri) belum memadai
0,10 2 0,20
4 Budaya organisasi inovatif belum berkembang 0,05 1 0,05
5 Belum optimalnya pengelolaan KHDTK untuk sarana
pembelajaran kediklatan
0,10 1 0,10
6 Kurangnya Kurikulum Silabus Diklat yang berbasis
kompetensi
0,15 3 0,45
7 Jumlah dan sebaran penyuluh belum memenuhi
kebutuhan
0,15 3 0,45
8 Kurangnya SDM pengawasan dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
0,15 3 0,45
SKOR W 1,00 2.60
SELISIH SKOR S - SKOR W 0,40
OPPORTUNITY (O)
1 Dukungan peraturan perundangan Aparatur Sipil
Negara
0,025 1 0,025
2 Tuntutan ketersediaan SDM kehutanan kompeten
dalam mendukung pengelolaan hutan lestari sampai
tingkatan tapak
0,175 4 0,700
3 Tuntutan daya saing SDM dan sertifikasi bagi SDM LHK. 0,250 4 1,000
34 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No Identifikasi Bobot Nilai Tertimbang
(0 - 1) (1 - 5)
4 Dukungan mitra kerja K/L, Perguruan Tinggi/SMK
Kehutanan di luar Binaan Kementerian/dan Swasta
0,025 2 0,050
5 Kecanggihan dan pesatnya perkembangan teknologi
dalam menunjang pengembangan SDM LHK
0,025 1 0,025
6 Terbukanya peluang usaha kehutanan dan akses
pengelolaan hutan bagi masyarakat desa hutan.
0,175 4 0,700
7 Tuntutan daya saing bagi masyarakat tani hutan di
pasar regional dan pasar global.
0,050 2 0,100
8 Tuntutan perubahan pola pikir dan perilaku petani
hutan, dari petani subsisten tradisional menjadi petani
modern, mandiri dan berwawasan agribisnis
kehutanan.
0,050 2 0,100
9 Tuntutan kelembagaan ekonomi perdesaan yang
tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan daya
saing dan posisi tawar petani hutan
0,025 2 0,050
10 Jejaring kerja dan penguatan kerjasama antar pihak
(dalam dan luar negeri) dalam peningkatan kompetensi
dan pengembangan SDM LHK telah terjalin
0,05 3 0.150
11 Telah tersedia sistem pembelajaran jarak jauh
(e-learning)
0,05 1 0.050
12 Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 0,05 3 0,150
13 Tingginya minat pemerintah daerah dan sekolah untuk
berpartisipasi dalam program Sekolah Peduli dan
Berbudaya Lingkungan
0,05 3 0.150
SKOR O 1,00 3,25
THREATS (T)
1 Kecukupan jumlah dan kualitas tenaga fungsional di
pemerintah daerah yang belum memenuhi kebutuhan
dan tuntutan standar kompetensi
0,30 3 0,90
2 Lemahnya penghargaan terhadap profesionalisme SDM
LHK dalam pengelolaan hutan dan lingkungan di
tingkat tapak
0,20 2 0,40
3 Lemahnya perkembangan sektor riil kehutanan 0,20 2 0,40
4 Belum terwujudnya perilaku ramah lingkungan di
masyarakat
0,30 3 0,90
SKOR T 1,00 2,60
SELISIH SKOR O - SKOR T 0,65
Berdasarkan hasil penilaian faktor-faktor SWOT di atas, matrik posisi organisasi Badan
P2SDM saat ini seperti tercantum pada tabel 25 berikut.
35 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Tabel 25. Matrik Posisi Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Indikator Skor Tertimbang Indikator Skor Tertimbang
Kekuatan 2,20 Peluang 3,25
Kelemahan 2,60 Ancaman 2,60
Keseimbangan (0,40) Keseimbangan 0,65
Berdasarkan kuadran SWOT seperti yang terdapat pada Gambar 10, posisi Badan
P2SDM saat ini terdapat pada kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa Badan P2SDM
merupakan organisasi yang kuat namun memiliki tantangan yang cukup besar.
Pemilihan strategi yang dilakukan kemudian adalah dengan pengembangan atau
diversifikasi strategi pada program kerja Badan P2SDM. Strategi yang dilakukan adalah
melalui koordinasi dengan Eselon I lain di lingkup KLHK sebagai upaya untuk
pengembangan program kerja tersebut.
3.4 Strategi Pencapaian Sasaran Program Badan P2SDM
Dilihat dari kuadran posisi Badan P2SDM, strategi pencapaian sasaran program Badan
P2SDM sampai Tahun 2019 adalah:
1. Penguatan kebijakan SDM pembangunan LHK;
2. Penguatan jejaring pengembangan SDM LHK;
3. Mengefektifkan hubungan para pihak (internal maupun eksternal) untuk
meningkatkan kompetensi SDM LHK;
4. Meningkatkan daya saing SDM LHK melalui sertifikasi kompetensi;
5. Pengembangan KTH dan Penyuluh untuk mendukung pengelolaan hutan lestari
dan peningkatan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
hidup.
Gambar 10. Kuadran Posisi Organisasi Badan Penyuluhan dan Pegembangan SDM
4
3
2
1
-1
-2
-3
-4
1 2 3 4 -4 -3 -2 -1
2,20 2,60
3,25
2,50
O
S W
T
Pengembangan Pemantapan
Perombakan Perluasan
36 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
BAB IV. SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA
4.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Program
Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Untuk
mewujudkan program Badan P2SDM yang sejalan dengan sasaran strategis
Kementerian LHK, disusunlah sasaran dan indikator kinerja program. Sasaran strategis
dan sasaran program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015-
2019 adalah sebagaimana pada Tabel 26.
Tabel 26. Sasaran Strategis Badan P2SDM Tahun 2015-2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Sasaran Program
Indikator Kinerja
Sasaran Program
Memanfaatkan
Potensi Sumber Daya
Hutan dan Lingkungan
Hidup secara Lestari
untuk meningkatkan
ekonomi dan
kesejahteraan
masyarakat yang
berkeadilan (S2)
Peningkatan
kontribusi sumber
daya Hutan dan
Lingkungan Hidup
terhadap penerimaan
devisa dan PNBP
Meningkatnya daya
saing SDM
lingkungan hidup
dan kehutanan untuk
mendukung
peningkatan devisa
dan penerimaan
negara (S2.P5)
Jumlah SDM lingkungan
hidup dan kehutanan
yang meningkat
kompetensinya
bertambah setiap tahun
untuk mendukung
peningkatan devisa dan
penerimaan negara
(S2.P5.IKP)
Melestarikan
keseimbangan
ekosistem dan
keanekaragaman
hayati serta
keberadaan sumber
daya alam sebagai
sistem penyangga
kehidupan untuk
mendukung
pembangunan
berkelanjutan (S3)
Derajat keberfungsian
ekosistem meningkat
setiap tahun
Meningkatnya daya
saing SDM
lingkungan hidup
dan kehutanan
mendukung
peningkatan
keseimbangan
ekosistem (S3.P5)
Jumlah SDM lingkungan
hidup dan kehutanan
yang meningkat
kompetensinya
bertambah setiap tahun
untuk mendukung
peningkatan
keseimbangan ekosistem
(S3.P5.IKP)
Berdasarkan sasaran program yang telah disusun tersebut, target-target pada Program
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015-2019 tercantum pada
Tabel 22.
37 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Tabel 27. Sasaran Program Lingkup Badan P2SDM sesuai RPJM
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 2015-2019
1. Meningkatnya Daya
Saing SDM Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Untuk Mendukung
Peningkatan Devisa dan
Penerimaan Negara.
Jumlah SDM Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yang
Meningkat Kompetensinya
Bertambah Setiap Tahun
untuk Mendukung
Peningkatan Devisa dan
Penerimaan Negara.
Jumlah pelaku utama dan pelaku
usaha dalam pemberdayaan
masyarakat yang meningkat
kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan
Koperasi.
2. Meningkatnya Daya
Saing SDM Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
untuk Mendukung
Peningkatan
Keseimbangan
Ekosistem.
Jumlah SDM Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yang
Meningkat Kompetensinya
Bertambah Setiap Tahun
untuk Mendukung
Peningkatan Keseimbangan
Ekosistem.
Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam
mendukung pengelolaan hutan
tingkat tapak, dan SDM LHK
kompeten, 25.400 orang.
Jumlah SDM Aparatur LHK/SMK
Kehutanan yang meningkat
kapasitasnya, 37.640 orang.
Jumlah kapasitas SDM Non Aparatur
dan Generasi LHK yang meningkat
kapasitasnya, 96.200 orang, dan
5.000 sekolah/kampus
Target Indikator Kinerja Program di atas adalah berdasarkan RPJM Tahun 2015-2019
yang disusun sebelum organisasi Kementerian LHK terbentuk. Setelah terbentuk
organisasi yang baru sesuai dengan P.18/MenLHK-II/2015 dilakukan rasionalisasi
terhadap indikator kinerja program sebagaimana Tabel 28 berikut.
Tabel 28. Sasaran Program Badan P2SDM Setelah Pembentukan Organisasi Baru
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 2015-2019
1. Meningkatnya Daya
Saing SDM Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Untuk Mendukung
Peningkatan Devisa dan
Penerimaan Negara.
Jumlah SDM Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yang Meningkat
Kompetensinya Bertambah
Setiap Tahun untuk Mendukung
Peningkatan Devisa dan
Penerimaan Negara.
Jumlah pelaku utama dan pelaku
usaha dalam pemberdayaan
masyarakat yang meningkat
kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan
Koperasi.
2. Meningkatnya Daya
Saing SDM Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
untuk Mendukung
Peningkatan Keseimbangan
Ekosistem.
Jumlah SDM Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yang Meningkat
Kompetensinya Bertambah
Setiap Tahun untuk Mendukung
Peningkatan Keseimbangan
Ekosistem.
Jumlah tenaga bakti rimbawan
dalam mendukung pengelolaan
hutan tingkat tapak, dan SDM LHK
kompeten, 25.400 orang.
Jumlah SDM LHK meningkat
kapasitasnya, 57.640 orang.
Jumlah generasi lingkungan
meningkat kapasitasnya, 71.200
orang, dan 5.000 unit
sekolah/kampus yang peduli dan
berbudaya LH.
38 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Untuk memenuhi target pembangunan Tahun 2015-2019, diperlukan strategi
pencapaian yang terarah. Tahapan pencapaian Badan P2SDM hingga Tahun 2019
terangkum dalam milestone pada Gambar 11 berikut.
Berdasarkan tabel 24 sebelumnya, target yang terdapat pada indikator kinerja program
merupakan target yang akan dicapai hingga Tahun 2019. Nilai ini juga menjadi dasar
target IKP dari Tahun 2015 hingga tahun 2019. Penentuan nilai besaran target per
tahun tersebut disesuaikan pula dengan rencana alokasi pagu anggaran setiap
tahunnya. Rincian besaran target IKP Badan P2SDM Tahun 2015 sampai Tahun 2019
dapat dilihat pada Tabel 29.
Kebijakan mengenai kompetensi SDM dan tata kelola BP2SDM yang baik siap untuk
mendukung peningkatan jumlah SDM pengelola KPH.
Kebijakan mengenai kompetensi SDM dan tata kelola BP2SDM siap untuk
meningkatkan kapasitas SDM LHK dan masyarakat peduli lingkungan hidup serta
pelaku utama dan pelaku usaha bagi peningkatan devisa dan peningkatan
keseimbangan ekosistem.
SDM LHK yang memiliki kompetensi memadai dan kapasitas masyarakat
peduli lingkungan hidup serta pelaku utama dan pelaku usaha mulai
memberikan dukungan nyata bagi peningkatan keseimbangan ekosistem dan
operasionalisasi KPH.
SDM LHK yang memiliki kompetensi memadai dan kapasitas
masyarakat peduli lingkungan hidup serta pelaku utama dan pelaku
usaha untuk mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem dan
operasionalisasi KPH meningkat jumlah dan kualitasnya secara
signifikan.
SDM LHK yang memiliki kompetensi memadai dan kapasitas
masyarakat serta pelaku utama dan pelaku usaha untuk
mendukung peninatan penerimaan devisa dan penerimaan negara
serta peningkatan keseimbangan ekosistem meningkat jumlah
dan kualitasnya secara signifikan.
Gambar 11. Tahapan pencapaian milestone Badan P2SDM
39 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Tabel 29. Target IKP Badan P2SDM Per Tahun
Target IKP Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam
mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak,
dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang.
2.236
org
1.100
org
7.390
org
7.390
org
7.284
org
2. Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya,
57.640 orang.
9.161
org
4.680
org
14.645
org
14.625
org
14.529
org
3. Jumlah generasi lingkungan meningkat
kapasitasnya, 71.200 orang, dan
5.000 unit sekolah/kampus yang peduli dan
berbudaya LH.
10.280
org
4.500
org
19.040
org
18.940
org
18.440
org
700
unit
700
unit
1.200
unit
1.200
unit
1.200
unit
4. Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam
pemberdayaan masyarakat yang meningkat
kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi.
547
unit
472
unit
1.503
unit
1.489
unit
1.489
unit
Berdasarkan program pada Badan P2SDM, terdapat enam kegiatan pada lingkup Badan
P2SDM. Untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan, sasaran dan
indikator kinerja disusun secara relevan seperti yang tercantum pada Tabel 30.
Tabel 30. Sasaran Kegiatan Lingkup Badan P2SDM
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Perencanaan
Pengembangan SDM
(K1)
Tersedianya tenaga bakti
rimbawan dlm mendukung
pengelolaan hutan tingkat
tapak & SDM LHK kompeten
(S3.P5.K1)
a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan
dalam memenuhi kebutuhan tenaga
pengelola KPH, 15.000 orang
(S3.P5.K1.IKK.a)
b. Jumlah SDM LHK yang meningkat
kompetensinya, 10.400 orang
(S3.P5.K1.IKK.b)
2. Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur dan
Non Aparatur LHK (K2)
Meningkatnya kapasitas SDM
LHK (S3.P5.K2)
a. Jumlah Kapasitas SDM Aparatur LHK
yang meningkat kapasitasnya 35.000
orang (S3.P5.K2.IKK.a)
b. Jumlah SDM LHK yang lulus
pendidikan karya siswa(S2 dan S3),
340 orang (S3.P5.K2.IKK.b)
c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana
pembelajaran kediklatan, 7 unit
KHDTK (S3.P5.K2.IKK.c)
d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang
meningkat kapasitasnya, 15.000
orang (S3.P5.K2.IKK.d)
e. Jumlah tenaga pendamping KTH
dalam pemberdayaan masyarakat di
desa-desa hutan meningkat
kapasitasnya 5.000 orang
(S3.P5.K2.IKK.e)
40 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
3. Penyelenggaraan
Pendidikan Menengah
Kejuruan Kehutanan
(K3)
Tersedianya tenaga teknis
menengah kehutanan
(S3.P5.K3)
Jumlah tenaga teknis menengah
kejuruan kehutanan, 2.300 orang
(S3.P5.K3.IKK.a)
4. Penyelenggaraan
Pelatihan Masyarakat
dan Pengembangan
Generasi Lingkungan
(K4)
Meningkatnya Kapasitas
Masyarakat dan Generasi
Lingkungan (S3.P5.K4)
a. Jumlah kader Lingkungan Hidup
meningkat kapasitasnya, 11.200 orang
(S3.P5.K4.IKK.a)
b. Jumlah generasi muda LH meningkat
kapasitasnya, 10.000 orang
(S3.P5.K4.IKK.b)
c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli
dan berbudaya lingkungan hidup
(adiwiyata), 5.000 unit
(S3.P5.K4.IKK.c)
d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli
dan berbudaya LH, 50.000 orang
(S3.P5.K4.IKK.d)
5. Peningkatan Penyuluhan
(K5)
Meningkatkan kapasitas
pelaku utama dan pelaku
usaha dalam pemberdayaan
masyarakat (S2.S3.P5.K5)
a. Jumlah kelas kelompok tani desa-
desa hutan dari tingkatan pemula ke
madya, 5.000 unit (S2.P5.K5.IKK.a)
b. Jumlah unit koperasi KTH yang
dibentuk, 500 unit (S2.P5.K5.IKK.b)
c. Jumlah Lembaga Pelatihan
Pemagangan Usaha Kehutanan
Swadaya (LP2UKS), 250 unit
(S3.P5.K5.IKK.c)
d. Jumlah tenaga pendamping handal
bagi KTH dalam pemberdayaan masy
di desa – desa hutan, 5.000 orang
(S3.P5.K5.IKK.d)
6. Dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya (K6)
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik
sesuai kerangka reformasi
irokrasi (S3.P5.K6)
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik di
lingkungan Badan P2SDM sesuai
kerangka reformasi birokrasi untuk
menjamin kinerja yang optimal:
"SAKIP" dengan nilai minimal 84,00
(A) (S3.P5.K6.IKK.a)
41 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan P2SDM memiliki target setiap tahunnya
untuk mendukung keberhasilan pembangunan LHK. Perkiraan capaian target indikator
kinerja Tahun 2015-2019 tersebut tercantum pada Tabel 31.
Tabel 31. Indikator Kinerja dan Prakiraan Capaian Target Tahun 2015 - 2019
Kegiatan Sasaran /
Indikator Kinerja
Target
2015
Prakiraan Target
2016 2017 2018 2019
1. Perencanaan
Pengembangan
SDM
Tersedianya tenaga bakti
rimbawan dlm mendukung
pengelolaan hutan tingkat tapak
& SDM LHK kompeten
a. Jumlah Tenaga Bakti
Rimbawan dalam memenuhi
kebutuhan tenaga pengelola
KPH, 15.000 orang
1.236 600 4.390 4.390 4.384
b. Jumlah SDM LHK yang
meningkat kompetensinya,
10.400 orang
1.000 500 3.000 3.000 2.900
2. Pendidikan dan
Pelatihan SDM LHK
Meningkatnya kapasitas SDM
LHK
a. Jumlah Kapasitas SDM
Aparatur LHK yang meningkat
kapasitasnya 35.000 orang
7.000 2.890 8.400 8.400 8.310
b. Jumlah SDM LHK yang lulus
pendidikan karya siswa(S2
dan S3), 340 orang
45 40 85 85 85
c. Jumlah unit KHDTK sebagai
sarana pembelajaran
kediklatan, 7 unit KHDTK
1 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit
d. Jumlah tenaga bakti rimbwan
yang meningkat kapasitasnya,
15.000 orang
1.236 600 4.390 4.390 4.384
e. Jumlah tenaga pendamping
KTH dalam pemberdayaan
masyarakat di desa-desa
hutan meningkat
kapasitasnya 5.000 orang
600 450 1.350 1.300 1.300
3. Pendidikan
Menengah Kejuruan
Kehutanan
Tersedianya tenaga teknis
menengah kehutanan
Jumlah tenaga teknis menengah
kejuruan kehutanan, 2.300 orang
280 700 420 450 450
4. Pelatihan Masyarakat
dan Pengembangan
Generasi Lingkungan
Meningkatnya Kapasitas
Masyarakat dan Generasi
Lingkungan
a. Jumlah kader Lingkungan
Hidup meningkat
kapasitasnya, 11.200 orang
1.280 500 3.140 3.140 3.140
b. Jumlah generasi muda LH
meningkat kapasitasnya,
10.000 orang
2.000 1.000 2.400 2.300 2.300
42 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Kegiatan Sasaran /
Indikator Kinerja
Target
2015
Prakiraan Target
2016 2017 2018 2019
c. Jumlah sekolah/kampus yang
peduli dan berbudaya
lingkungan hidup (adiwiyata),
5.000 unit sekolah/kampus
700
unit
700
unit
1.200
unit
1.200
unit
1.200
unit
d. Jumlah anggota saka
kalpataru peduli dan
berbudaya LH, 50.000 orang
7.000 3.000 13.500 13.500 13.000
5. Peningkatan
Penyuluhan
Meningkatkan kapasitas pelaku
utama dan pelaku usaha dalam
pemberdayaan masyarakat
a. Jumlah kelas kelompok tani
desa-desa hutan dari
tingkatan pemula ke madya,
5.000 unit KTH
522 450 1.350 1.339 1.339
b. Jumlah unit koperasi KTH
yang dibentuk, 500 unit
25 22 153 150 150
c. Jumlah Lembaga Pelatihan
Pemagangan Usaha
Kehutanan Swadaya
(LP2UKS), 250 unit
33 15 68 67 67
d. Jumlah tenaga pendamping
handal bagi KTH dalam
pemberdayaan masy di desa –
desa hutan, 5.000 orang
600 450 1.350 1.300 1.300
6. Dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik sesuai
kerangka reformasi birokrasi
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik di
lingkungan Badan P2SDM
sesuai kerangka reformasi
birokrasi untuk menjamin
kinerja yang optimal: "SAKIP"
dengan nilai minimal 84,00 (A)
80 81 82 83 84
43 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
4.2. Kegiatan dan Unit Kegiatan serta Sasaran Unit Kegiatan Badan P2SDM
Strategi yang digunakan untuk mewujudkan arah kebijakan Badan P2SDM yang tepat
sasaran dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan unit kegiatan, serta sasaran unit
kegiatan yang diikuti dengan rumusan indikator dan targetnya setiap tahun seperti
pada tabel berikut.
Kegiatan Perencenaan dan Pengembangan SDM (K1)
Sasaran Kegiatan : Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan
tingkat tapak dan SDM LHK kompeten (S3.P5.K1)
Tabel 32. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Perencanaan dan
Pengembangan SDM
Unit Kegiatan/Sasaran
Unit Kegiatan Indikator Unit Kegiatan
Penanggung
Jawab Kegiatan
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK1)
Pusat
Perencanaan
dan
Pengembangan
SDM
Tersedianya perangkat
pengembangan SDM LHK
aparatur
a. Pemetaan SDM aparatur LHK
b. Dokumen rencana pengembangan SDM
Aparatur Kehutanan di KPH
c. Dokumen rencana pengembangan SDM
Aparatur di Instansi Kehutanan lainnya
d. Laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi
pengembangan SDM Aparatur KPH dan
Instansi Kehutanan lainnya
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non
Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK2)
Tersedianya perangkat
pengembangan SDM LHK
non aparatur
a. Jumlah tenaga bakti rimbawan untuk
memenuhi kebutuhan SDM KPH
b. Pemetaan SDM Non Aparatur LHK
c. Dokumen rencana pengembangan SDM Non
Aparatur Kehutanan di KPH
d. Dokumen rencana pengembangan SDM Non
Aparatur di Instansi Kehutanan lainnya
e. Laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi
pengembangan SDM Non Aparatur KPH dan
Instansi Kehutanan lainnya
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (UK3)
Meningkatnya SDM LHK
yang kompeten
a. Jumlah SDM LHK pendukung KPH yang diuji
kompetensi /sertifikasi
b. Dokumen standar kompetensi SDM LHK
44 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK
(K2)
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas SDM LHK (S3.P5.K2)
Tabel 33. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK
Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan
Indikator Unit Kegiatan Penanggung
Jawab Kegiatan
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM
LHK &
Balai Diklat Kehutanan
Tersedianya rencana pengembangan diklat dan pembelajaran e-learning
a. Jumlah draft peraturan Kediklatan b. Jumlah Kurikulum dan Silabus c. Laporan pelaksanaan pembelajaran e-
learning d. Pengelolaan KHDTK
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2) Terselenggaranya Diklat Teknis bagi SDM LHK
a. Jumlah Diklat Teknis b. Jumlah Diklat fungsional c. Jumlah karyasiswa program S2 dalam
negeri d. Jumlah karyasiswa program S3 dalam
negeri e. Laporan Pengelolaan pendidikan lanjutan f. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang
meningkat kapasitasnya g. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam
pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi (UK3) Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan dan administrasi bagi SDM LHK
a. Jumlah Diklat prajabatan b. Jumlah Diklat administrasi
c. Jumlah Diklat kepemimpinan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Umum (UK4) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi perencanaan program serta administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat sasaran
a. Dokumen Rencana dan Program
b. Dokumen Kepegawaian
c. Dokumen administrasi dan pengelolaan BMN
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)
Sasaran Kegiatan : Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan (S3.P5.K3)
Tabel 34. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyelenggaran
Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan
Unit Kegiatan/Sasaran Unit
Kegiatan Indikator Unit Kegiatan
Penanggung
Jawab Kegiatan
Penyediaan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan (UK1)
Pusat Pendidikan
dan Pelatihan
SDM LHK
&
SMKKN
Tersedianya tenaga teknis
menengah kejuruan
kehutanan untuk
mendukung KPH
a. Jumlah pendidikan siswa SMK Kehutanan
b. Laporan Pelaksanaan system manajemen
mutu : ISO 9002 – 2008
c. Dokumen perencanaan dan pembinaan
d. Laporan pelaksanaan publikasi pendidikan
e. Laporan kerjasama pendidikan
45 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi
Lingkungan (K4)
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan (S3.P5.K4)
Tabel 35. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Penyelenggaraan
Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
Unit Kegiatan/Sasaran
Unit Kegiatan Indikator Unit Kegiatan
Penanggung
Jawab Kegiatan
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat (UK1)
Pusat Pelatihan
Masyarakat dan
Pengembangan
Generasi
Lingkungan
Terselenggaranya
pelatihan masyarakat dan
meningkatnya kapasitas
kader lingkungan hidup
a. Jumlah generasi muda LH yang meningkat
kapasitasnya
b. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan
petunjuk teknis peningkatan kapasitas
generasi Lingkungan Hidup yang disusun
atau dikembangkan
Penyelenggaraan Ekspos Generasi Lingkungan (UK2)
Terselenggaranya ekspos
generasi lingkungan
a. Jumlah kader LH yang dilatih/dibentuk dan
dibina
b. Jumlah ekspos/pameran generasi lingkungan
hidup
c. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan
petunjuk teknis peningkatan kapasitas kader
Lingkungan Hidup yang disusun atau
dikembangkan
Pengembangan Generasi Lingkungan (UK3)
Terwujudnya
sekolah/kampus yang
peduli dan berbudaya
lingkungan
a. Jumlah sekolah/ kampus yang peduli dan
berbudaya lingkungan
b. Jumlah anggota Pramuka Penegak dan
Pandega dan/atau anggota Saka Kalpataru
yang meningkat kapasitasnya
c. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan
petunjuk teknis tentang program
sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya
lingkungan hidup yang disusun atau
dikembangkan
d. Laporan pembinaan program adiwiyata
e. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan
petunjuk teknis tentang Saka Kalpataru yang
disusun atau dikembangkan
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Umum (UK4)
Meningkatnya efektifitas
dan efisiensi perencanaan
program serta
administrasi kepegawaian
yang tertib dan tepat
sasaran
a. Dokumen Rencana dan Program
b. Dokumen Kepegawaian
c. Dokumen administrasi, pelaporan dan
pengelolaan BMN
46 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Kegiatan Peningkatan Penyuluhan (K5)
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam
pemberdayaan masyarakat (S3.P5.K5)
Tabel 36. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Peningkatan
Penyuluhan
Unit Kegiatan/Sasaran Unit
Kegiatan Indikator Unit Kegiatan
Penanggung
Jawab Kegiatan
Pengembangan Penyuluhan (UK1)
Pusat
Penyuluhan
Tersedianya perangkat
pengembangan penyuluhan
kehutanan
a. Dokumen Perencanaan, Monitoring dan
Evaluasi Kinerja penyuluhan LHK
b. Pengembangan Metoda Penyuluhan
c. Pengembangan Materi Penyuluhan
d. Dokumen administrasi, pelaporan dan
pengelolaan BMN
Ketenagaan Penyuluhan (UK2)
Meningkatnya kapasitas
penyuluh aparatur dan non
aparatur
a. Jumlah tenaga pendamping handal bagi
KTH
b. Fasilitasi pembinaan Penyuluh Kehutanan
Swadaya Mayarakat (PKSM)
c. Fasilitasi pembinaan Penyuluh Kehutanan
Swasta (PKS)
Kelembagaan Penyuluhan (UK3)
Pemantapan ke
lembagaan penyuluh
a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan
dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit
KTH
b. Jumlah unit koperasi KTH yang terbentuk
c. Jumlah Lembaga Pelatihan Dan
Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya
(LP2UKS)
47 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM (K6)
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka
reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM (S3.P5.K6)
Tabel 37. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM
Unit Kegiatan/Sasaran
Unit Kegiatan Indikator Unit Kegiatan
Penanggung
Jawab Kegiatan
Koordinasi Tata Kelola Rencana Program, Anggaran dan Kerjasama
(UK1)
Sekretariat Badan
P2SDM
Meningkatnya efektifitas dan
efisiensi koordinasi
penyusunan rencana
program anggaran dan
kerjasama
a. Pembinaan administrasi dan teknis
perencanaan/program
b. Pembinaan administrasi dan teknis revisi
anggaran
c. Pengembangan kerjasama teknis
penyuluhan dan pengembangan SDM
Koordinasi Tata kelola Keuangan dan Umum (UK2)
Meningkatnya efektifitas dan
efisiensi koordinasi
pengelolaan administrasi
keuangan dan perlengkapan
a. Pembinaan administrasi umum
b. Pembinaan administrasi keuangan
c. Pembinaan administrasi perlengkapan
Koordinasi Tata Kelola informasi, publikasi dan evaluasi (UK3)
Meningkatnya efektifitas dan
efisiensi koordinasi
Penyusunan informasi,
publikasi dan evaluasi
a. Pengembangan informasi
b. Pengembangan dokumentasi dan publikasi
c. Pembinaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Koordinasi Tata kelola kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana
(UK4)
Meningkatnya efektifitas
dan efisiensi Tata kelola
kepegawaian, hukum,
organisasi dan tata laksana
a. Pembinaan administrasi kepegawaian
b. Pembinaan jabatan fungsional
c. NSPK peraturan perundangan P2SDM
48 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
BAB V. KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN
5.1. Kerangka Regulasi
Untuk mendukung tercapainya sasaran program Peningkatan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya kerangka
regulasi dan urgensi yang dibutuhkan dituangkan pada Tabel 38.
Tabel 38. Kerangka Regulasi dan Urgensi terhadap capaian program
No Judul Urgensi Regulasi
Sekretariat BP2SDMK 1. Permenlhk tentang Organisasi & Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai pedoman tugas pokok dan fungsi
serta kewenangan organisasi
2. Permenlhk tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya
Sebagai pedoman penilaian kinerja
penyuluh kehutanan
3. Keputusan Kepala BP2SDM tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan SPIP
Pusat Penyuluhan 4. Permenlhk tentang Wanawiyata Widyakarya Sebagai pedoman tentang Wanawiyata
Widyakarya
5. Keputusan Menteri LHK tentang Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional
Mendukung koordinasi penyelenggaraan
penyuluhan kehutanan
6. Peraturan Kepala BP2SDMK tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan
Mempercepat kenaikan kelas Kelompok
Tani Hutan
7. Peraturan Kepala BP2SDMK tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Pembentukan Koperasi Kelompok Tani Hutan
Mendukung percepatan pembentukan
koperasi KTH
8. Peraturan Kepala BP2SDM tentang Pembentukan Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (POSLUHUTDES)
Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran lingkungan
9. Keputusan Kepala BP2SDM tentang Penempatan Penyuluh Kehutanan PNS Pusat di BP2SDM dalam Wilayah Kerja
Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran lingkungan
49 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No Judul Urgensi Regulasi Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan 10. Permenlhk tentang Tata Cara Pengisian Jabatan
Tinggi Secara Terbuka di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sebagai pedoman Pengisian Jabatan Tinggi
mendukung reformasi birokrasi
11. Permenlhk tentang Standar Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Mendukung percepatan peningkatan
kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya
12. Permenlhk tentang Standar Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Mendukung percepatan peningkatan
kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama
13. Permenlhk tentang Standar dan Uji Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Mendukung percepatan peningkatan
kompetensi Polisi Kehutanan
14. Permenlhk tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan
Mempercepat pemenuhan SDM dalam
rangka operasionalisasi KPH
15. Permenlhk tentang Standar SDM Kehutanan pada Badan Usaha Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Izin Pemungutan, Izin Pinjam Pakai/Izin Penggunaan Kawasan Hutan dan Izin Usaha Bidang Kehutanan
Mendukung percepatan peningkatan kompetensi SDM LHK
16. Peraturan Kepala BP2SDM tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tenaga Magang Mahasiswa Bakti Rimbawan
Mempercepat pemenuhan SDM dalam
rangka operasionalisasi KPH
17. Kep.Ka BP2SDMK tentang Pembentukan Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Mendukung percepatan peningkatan
kompetensi SDM aparatur
18. Keputusan Kepala BP2SDMK tentang Pembentukan Tim Asesor Uji Kompetensi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Mendukung percepatan peningkatan
kompetensi SDM LHK
19. Keputusan Kepala BP2SDM tentang Penetapan Pendamping Tenaga Magang Mahasiswa Bakti Rimbawan Tahun 2015
Mempercepat pemenuhan SDM dalam
rangka operasionalisasi KPH
20. Keputusan Kepala BP2SDM tentang Pembentukan Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Mendukung percepatan peningkatan
kompetensi SDM aparatur
Pusat Diklat Kehutanan
22. Permenlhk tentang Tata Cara Memperoleh Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sebagai pedoman memperoleh akreditasi bagi lembaga penyelenggara Diklat
23. Peraturan Kepala BP2SDMK tentang Tata Cara Perhitungan Kelebihan Jam Pelajaran sebaga Dasar Pembayaran Honorarium bagi Widyaiswara lingkup BP2SDMK
Sebagai pedoman administrasi pembayaran honorium widyaiswara dalam pelaksanaan Diklat
26. Keputusan Kepala BP2SDMK tentang Pengawas Satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan SMK Kehutanan
50 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No Judul Urgensi Regulasi Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
27. Permenlhk tentang Adiwiyata Meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan program adiwiyata
28. Kep.Menlhk tentang Dewan Pertimbangan Adiwiyata
Meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan program adiwiyata
Setelah terjadi penggabungan Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan dengan
tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, maka perlu dilakukan penyempurnaan
beberapa Regulasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum
pada Tabel 39berikut:
Tabel 39. Kerangka Penyempurnaan Regulasi Pencapaian Program
No Judul Proses Penyelesaian Kebutuhan
Penyempurnaan Bidang Penyuluhan Kehutanan 1. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan – perubahan Permenhut No. P.33/Menhut-II/2012
Perubahan nomenklatur
2. Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan
Permenhut No. P.35/Menhut-II/2012
Perubahan substansi
3. Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat
Permenhut No. P.42/Menhut-II/2012
Perubahan substansi
4. Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
Permenhut No. P.46/Menhut-II/2012
Perubahan substansi
5. Pedoman Lomba Wana Lestari Permenhut No. P.22/Menhut-II/2013
Perubahan nomenklatur
6. Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan -- Perubahan
Permenhut No. P.23/Menhut-II/2013
Perubahan substansi
7. Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan
Permenhut No. P.29/Menhut-II/2013
Perubahan nomenklatur
8. Permenhut ttg Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK)
Permenhut No.P.44/Menhut-II/2014
Perubahan nomenklatur
9. Permenhut ttg Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan
Permenhut No.P.57/Menhut-II/2014
Perubahan nomenklatur
10. Permenhut ttg Program Penyuluhan (Perubahan)
Permenhut No.P.78/Menhut-II/2014
Perubahan nomenklatur
11. Kepmenhut ttg Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional
Kepmenhut No. SK.198/Menhut-IX/2014
Perubahan nomenklatur
12. Perka. BP2SDMK ttg Arahan Teknis Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Dana Dekonsentrasi Tahun 2014
Perkabadan No. P.1/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
13. SK. Ka. BP2SDMK ttg Penetapan Lagu Mars Penyuluh Kehutanan
Perkabadan No. SK.12/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
14. SK. Ka. BP2SDMK ttg Penempatan Penyuluh Kehutanan PNS di BP2SDMK Dalam Wilayah Kerja
Perkabadan No. SK.13/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
Bidang Perencanaan Pengembangan SDM 15. Permenhut ttg Tenaga Bakti Sarjana
Kehutanan Permenhut No. P.30/Menhut-II/2013
Perubahan nomenklatur
16. Permenhut ttg Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan
Permenhut No. P.58/Menhut-II/2014
Perubahan nomenklatur
51 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No Judul Proses Penyelesaian Kebutuhan
Penyempurnaan 17. SK Menhut ttg Pembentukan Tim
Perencanaan Tenaga Kerja Makro Sub Sektor Kehutanan
Kepmenhut SK.824/Menhut-II/2014
Perubahan nomenklatur
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan 18. Permenhut ttg Penyelenggaraan SMK
Kehutanan Negeri Permenhut No. P.11/ Menhut-II/2014
Perubahan nomenklatur
19. Permenhut ttg Sistem Informasi Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
Permenhut No.P.59/Menhut-II/2014
Perubahan nomenklatur
20. Perka BP2SDMK ttg Tata Tertib Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri
Perkabadan No.P.2/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
21. Perka BP2SDMK ttg Paket Keahlian Bidang Kehutanan pada SMK Kehutanan Negeri
Perkabadan No.P.3/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
22. Perka BP2SDMK ttg Masa Orientasi Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri
Perkabadan No.P.4/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
23. Perka BP2SDMK ttg Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK Kehutanan Negeri
Perkabadan No.P.8/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
24. Perka BP2SDMK ttg Kriteria dan Indikator Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
Perkabadan No.P.9/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
25. Perka BP2SDMK ttg Pedoman Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Kehutanan Negeri
Perkabadan No.P.10/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
26. Perka BP2SDMK ttg Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala SMK Kehutanan Negeri
Perkabadan No.P.11/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
27. SK Ka BP2SDMK ttg Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
KepKabadan No.
SK.35/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
28. SK Ka BP2SDMK ttg Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala SMK Kehutanan Negeri lingkup Kementerian Kehutanan
KepKabadan No
SK.36/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
29. SK Ka BP2SDMK ttg Pembentukan Tim Penilaian Kinerja Kepala SMK Kehutanan Negeri lingkup Kementerian Kehutanan
KepKabadan No
SK.37/IX-Set/2014
Perubahan nomenklatur
5.2. Konstruksi dan Rekonstruksi Regulasi
Selama periode Tahun 2016, terdapat rekonstruksi pada peraturan-peraturan di Badan
P2SDM, baik Peraturan Menteri LHK maupun Peraturan Kepala Badan P2SDM.
Rekonstruksi tersebut dilakukan sebagai penyempurnaan karena adanya reorganisasi
struktur di Kementerian. Pada Tahun 2016, terdapat 10 judul peraturan Menteri dan
peraturan Kepala Badan P2SDM yang mengalami rekonstruksi, sedangkan peraturan
baru yang diterbitkan pada Tahun 2016 sebanyak 14 judul Peraturan Menteri LHK dan
8 Judul Peraturan Kepala Badan P2SDM. Regulasi yang dibuat selama Tahun 2016
tercantum pada Tabel 40 berikut.
52 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Tabel 40. Regulasi pada Tahun 2016 di lingkup Badan P2SDM
No Judul Proses Penyelesaian
Sekretariat BP2SDM
1 Permenlhk tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
2 Permenlhk tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri
P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
3 Permenlhk tentang Kode Etik Revolusi Mental
P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016
4 Perka BP2SDM tentang Pembagian Pelaksanaan Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Non Aparatur dan Pelatihan Masyarakat Bidang LHK
P.7/P2SDM/Set/KHOTL/OTL.2/2 /2016
5 Perka BP2SDM tentang Perubahan Perkabadan No P.9 P2SDM/SET/KUM.1//2016/ ttg Paket Keahlian pada SMKKN
P.12/P2SDM/SET/KUM.1/7/2016
6 Permenlhk tentang Pedoman Tugas Belajar PNS lingkup KLHK
Proses Biro Hukum
7 Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Proses Konsultasi internal
8 Perka BP2SDM tentang Uraian Jabatan Pusat
- P.14/P2SDM/SET/KUM.1/9/2016
9 Perka BP2SDM tentang Uraian Jabatan UPT
- P.15/P2SDM/SET/PEG.1/10/2016
10 Perka BP2SDM tentang Prosedur Kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Selesai
Pusat Penyuluhan
1 Permenlhk tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat
P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
2 Permenlhk tentang Sarana dan Prasarana Penyuluhan
P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
3 Permenlhk tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba dan Apresiasi Wanalestari
P.42/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016
4 Permenlhk tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan
Kembali ke Pusluh
5 Permenlhk tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
53 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No Judul Proses Penyelesaian
6 Permenlhk tentang Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan
Kembali ke Pusluh
7 Permenlhk tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan
Kembali ke Pusluh
8 Perka BP2SDM tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Pembentukan Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup
Kembali ke Pusluh
9 Kepmen LHK tentang Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional
Proses Menlhk
10 Kepmen LHK tentang Tim Pakar Lomba Wana Lestari Tahun 2016
SK.566/Menlhk/Setjen/Kum.1/7 /2016
11 Perka BP2SDM tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari
P.11/P2SDM/SET/KUM.1/5/2016
12 Kepka BP2SDM tentang Penetapan Lagu Mars Penyuluh Kehutanan
SK.9/P2SDM/SET/KUM.1/5/2016
13 Kepka BP2SDM tentang Penempatan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Wilayah Kerja
SK.8/P2SDM/SET/KUM.1/5/2016
14 Kepka BP2SDM tentang Pembidangan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SK.7/P2SDM/SET/KUM.1/5/2016
15 Kepka BP2SDM tentang Tim Penilai Tingkat Nasional Lomba Wana Lestari Tahun 2016
SK.11/P2SDM/SET/KUM.1/6/2016
16 Kepka BP2SDM tentang Panitia Penyelenggaraan Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2016
SK.12/P2SDM/SET/KUM.1/6/2016
Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
1 Permenlhk tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
P.37/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016
2 Permenlhk tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Di Daerah
P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016
3 Permenlhk tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016
54 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No Judul Proses Penyelesaian
4 Permenlhk tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal
P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016
5 Permenlhk tentang Standar Sumber Daya Manusia Kehutanan Pada Badan Usaha Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Izin Pemungutan, Izin Penggunaan Kawasan Hutan, Dan Izin Usaha Bidang Kehutanan
Proses Menteri LHK (Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor:ND.2201/Setjen /Rokum/ Kum.1/11/2016, 17 November 2016)
6 Permenlhk tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Proses Biro Hukum
7 Peraturan Menteri Lingkngan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Kompetensi dan Kualifkasi Jabatan Administrator Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Proses Sekretaris Jenderal
8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pengawas Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Proses Sekretaris Jenderal
9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Studi dengan Biaya Mandiri (Swadana) Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Proses Biro Hukum
10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 tentang Bakti Rimbawan Dalam Pembangunan Kehutanan
Proses Konsultasi Internal
11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
Proses Biro Hukum
12 Perka BP2SDM tentang Standar Kompetensi Tenaga Pendamping Kesatuan Pengelolaan Hutan
P.1/P2SDM-Setbadan/2016
13 Perka BP2SDM tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bakti Rimbawan
P.2/P2SDM-Setbadan/2016
55 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No Judul Proses Penyelesaian
14 Perka BP2SDM tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.2/P2SDM-Setbadan/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bakti Rimbawan
Proses Konsultasi Internal
Pusat Diklat SDM LHK
1 Permenlhk tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri
P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016
2 Permenlhk tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
Kolaborasi dengan Litbang --- Proses di Biro Hukum
3 Kepmenlhk tentang Pembentukan Tim Akreditasi Lembaga Pelaksana Diklat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Proses konsultasi internal
4 Perka BP2SDM tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di SMKKN
P.3/P2SDM/Set/OTL.2/2/2016
5 Perka BP2SDM tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMKKN
P.4/P2SDM/Set/OTL.2/2/2016
6 Perka BP2SDM tentang Paket Keahlian pada SMKKN
P.5/P2SDM/Set/OTL.2/2/2016
7 Perka BP2SDM tentang Pembinaan Peserta Didik pada SMKKN
P.6/P2SDM/Set/OTL.2/2/2016
8 Permenlhk tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 53/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Memperoleh Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Proses konsultasi internal
9 Permenlhk/Perkabadan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Proses konsultasi internal
56 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
No Judul Proses Penyelesaian
10 Perka BP2SDM tentang Tata Cara Pelaksanaan Akreditasi dan Unsur, Bobot, serta Komponen Penilaian Akeditasi Bagi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Proses konsultasi internal
Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
1 Kepmen LHK tentang Dewan Pertimbangan Adiwiyata
SK.336/Menlhk/Setjen/Kum.1/4 /2016
2 Kepmen LHK tentang Tim Penilai Adiwiyata Nasional Tahun 2016
SK.377/Menlhk/Setjen/Kum.1/5 /2016
3 Permen LHK tentang Program Adiwiyata
Proses Biro Hukum
4 Permen LHK tentang Pedoman Umum Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
Proses Konsultasi Internal
5 Perka BP2SDM tentang Pedoman Teknis Penilaian Sekolah Adiwiyata Nasional
P.13/P2SDM/LATMAS/KUM.2/8 /2016
Lain-lain
1 Nota Kesepahaman Menteri LHK dgn Mendikbud, Menristek & Dikti, Menag, dan Mendagri
Proses penandatanganan
2 Perjanjian Kerja Sama antara Kapusdiklat dengan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan
Proses penandatanganan
3 Nota Kesepahaman Badan P2SDM dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
4 Perjanjian Kerja Sama antara Kep SMKKN Samarinda dan Bupati Kapuas Hulu
57 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
5.3 Kerangka Kelembagaan
Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/Menlhk-II/2015.
Seiring dengan penggabungan dua kementerian antara Kementerian Lingkungan Hidup
dengan Kementerian Kehutanan. Dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, maka organisasi
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan mengalami perubahan
nomenklatur menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.
Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-
II/2015, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi BP2SDM juga memiliki perubahan
nomenklatur (Gambar 13). Tugas Badan P2SDM sebagai unsur pendukung Kementerian
LHK adalah menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber
daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Badan P2SDM memiliki fungsi:
Menteri LH & K
Staf Ahli Menteri : I. Hubungan Antar
Lembaga Pusat & Daerah
II. Industri & Perdagangan Internasional
III. Energi IV. Ekonomi SDA V. Pangan
Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal
Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM
Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan
Ditjen Pengendalian
Perubahan Iklim
Badan Litbang dan
Inovasi
Ditjen Planologi dan
Tata Lingkungan
Ditjen Konservasi
SDA & Ekosistem
Ditjen Pengendalian DAS & Hutan
Lindung
Ditjen Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari
Ditjen Pengendalian Pencemaran &
Kerusakan Lingkungan
Ditjen Pengelolaan
Sampah, Limbah dan B3
Gambar 12. Struktur Organisasi Kementerian LHK
58 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan kehutanan,
perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan
masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan
generasi lingkungan;
2. pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan
sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan
penyuluhan kehutanan;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan,
perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan
masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan
generasi lingkungan;
6. pelaksanaan administrasi Badan P2SDM; dan
7. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Gambar 13. Struktur Organisasi Badan P2SDM
SEKRETARIAT BADAN
PUSAT PENYULUHAN PUSAT DIKLAT SDM LHK
PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI
LINGKUNGAN
UPT
59 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Selain unit kerja eselon II, Badan P2SDM memiliki 12 unit pelaksana teknis (7 Balai
Diklat Kehutanan dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan) yang tersebar di
Indonesia yaitu:
Tabel 41. UPT di Lingkup Badan P2SDM
Balai Diklat LHK SMK Kehutanan Negeri
1. BD LHK Bogor
2. BD LHK Kadipaten
3. BD LHK Pematangsiantar
4. BD LHK Pekanbaru
5. BD LHK Samarinda
6. BD LHK Makassar
7. BD LHK Kupang
1. SMK Kadipaten
2. SMK Pekanbaru
3. SMK Samarinda
4. SMK Makassar
5. SMK Manokwari
Tabel 42. Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan Lingkup Badan P2SDM
Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan
Perencanaan dan Pengembangan SDM (K1) Pusat Perencanaan dan
Pengembangan SDM
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur dan Non Aparatur LHK (K2)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM
LHK
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
Kejuruan Kehutanan (K3)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM
LHK
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan
Pengembangan Generasi Lingkungan (K4)
Pusat Pelatihan Masyarakat dan
Pengembangan Generasi Lingkungan
Peningkatan Penyuluhan (K5) Pusat Penyuluhan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada BP2SDM (K6) Sekretariat Badan P2SDM
60 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
5.2.1. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan
standardisasi pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat bidang
lingkungan hidup dan kehutanan.
Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengembangan sumber daya
manusia aparatur, penyusunan standar kebutuhan dan pengembangan
sumber daya manusia aparatur dan masyarakat bidang lingkungan hidup dan
kehutanan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya
manusia aparatur, penyusunan standar kebutuhan, pengembangan, dan uji
kompetensi sumber daya manusia aparatur dan masyarakat bidang
lingkungan hidup dan kehutanan;
c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis
perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, penyusunan
standar kebutuhan, pengembangan, dan uji kompetensi sumber daya manusia
aparatur dan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
5.2.2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK
Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan.
Fungsi : a. Penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan;
b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga, sistem, tata cara,
serta sarana pendidikan dan pelatihan aparatur lingkungan hidup dan
kehutanan;
c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis
pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
61 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
5.2.3. Pusat Penyuluhan
Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan
Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat
bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan
kelembagaan penyuluhan;
b. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu
penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan
kelembagaan penyuluhan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan
metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan,
ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di
bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta
programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
e. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanan urusan penyuluhan kehutanan di
daerah;
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
5.2.4. Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan
evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan generasi
lingkungan hidup.
Fungsi : a. Penyusunan rencana, program, kerja sama pengembangan generasi
lingkungan;
b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan generasi
lingkungan;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lingkungan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis
pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan generasi lingkungan;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
5.2.5. Sekretariat Badan
Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di
lingkungan Badan.
Fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama;
b. Koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan
anggaran;
c. Koordinasi dan pengelolaan data, informasi, dokumentasi dan publikasi hasil
penyuluhan; dan
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.
62 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
BAB VI. KERANGKA PENDANAAN
Rencana alokasi anggaran Badan P2SDM Tahun 2015-2019 untuk menunjang Program
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sekitar Rp. 3 Triliyun untuk
memenuhi 6 (enam) kegiatan, dengan rincian seperti pada tabel 43.
Tabel 43. Rencana Alokasi Pembiayaan Badan P2SDM Tahun 2015-2019
No Kegiatan Alokasi Anggaran (Milyar Rupiah)
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019
1 Perencanaan dan
Pengembangan SDM (K1) 57,11 66,63 192,77 192,77 191,64 700,92
2 Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur dan
Non Aparatur LHK (K2)
210,59 146,56 334,34 337,34 336,28 1.365,11
3 Penyelenggaraan Pendidikan
Menengah Kejuruan
Kehutanan (K3)
60,36 77,45 85,20 89,46 93,93 406,40
4 Penyelenggaraan Pelatihan
Masyarakat dan
Pengembangan Generasi
Lingkungan (K4)
23,75 18,43 42,45 38,06 41,69 164,38
5 Peningkatan Penyuluhan (K5) 29,58 20,70 67,69 65,44 65,44 248,85
6 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada BP2SDM (K6)
63,06 31,06 31,44 31,96 33,56 191,08
Total Alokasi 444,45 360,83 753,89 755,03 762,54 3.076,74
Alokasi anggaran sebagaimana Tabel 38 di atas dicukupi sebagian besar melalui
mekanisme APBN Kementerian LHK, namun mengingat keterbatasan alokasi APBN
maka dukungan pendanaan juga dapat berasal dari anggaran Bantuan Luar Negeri dan
pihak swasta melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang
penggunaannya mengacu pada peraturan perundangan yang ada. Alokasi pendanaan
APBN tahun 2010-2014 diperkirakan hanya mencapai 37% dari kebutuhan tahun 2015-
2019. Kebijakan untuk meningkatkan pendanaan BP2SDM 2015 – 2019 hingga 2 kali
lipat pendanaan pada periode 5 tahun sebelumnya, hanya memenuhi sekitar 75 %
kebutuhan dana. Dengan demikian sekitar 25 % dana harus dipenuhi dari sumber non
APBN, terutama dari dana hibah luar negeri, CSR dan dana swadaya masyarakat.
63 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
BAB VII. PENUTUP
Upaya peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas SDM lingkungan hidup dan
kehutanan baik pusat maupun daerah, termasuk masyarakat sebagai pelaku utama
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan harus menjadi bagian dari strategi
membangun keunggulan kompetitif di daerah. Hal tersebut merupakan wujud nyata
implementasi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana
pengembangan SDM menjadi salah satu fokus perhatian dan kunci bagi perbaikan
kinerja birokrasi pemerintah.
Langkah – langkah pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang telah
dilakukan selama ini baik melalui sertifikasi kompetensi, diklat berbasis kompetensi,
pelatihan masyarakat, pendidikan menengah kejuruan kehutanan, pengembangan
generasi lingkungan serta penyuluhan harus terus ditingkatkan. Langkah pembaruan
pengembangan SDM ke depan harus mampu menggeser perspektif lama dari
manajemen kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai
menjadi perspektif pengembangan ASN (human resource development), pola baru
manajemen ASN, pengembangan kapasitas masyarakat pelaku utama pembangunan
dalam menjawab berbagai tantangan kekinian Pembangunan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
64 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
LAMPIRAN
65 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
MATRIK TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Prog./Keg./Unit Keg.
Sasaran UK
Indikator Unit Kegiatan Target Alokasi (Miliar Rp)
Lokasi 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P5)
Perencanaan dan Pengembangan SDM (K1) 57,11 66,63 192,77 192,77 191,64
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya
Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK1)
Tersedianya perangkat pengembangan SDM LHK
aparatur
a. Pemetaan SDM aparatur LHK (P5.K1.UK1.IUK1)
34 prov 34 prov 34 prov 34 prov 34 prov Provinsi
b. Dokumen rencana pengembangan SDM Aparatur Kehutanan di KPH (P5.K1.UK1.IUK2)
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
c. Dokumen rencana pengembangan SDM Aparatur di Instansi Kehutanan lainnya (P5.K1.UK1.IUK3)
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
d. Laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Aparatur KPH dan Instansi Kehutanan lainnya (P5.K1.UK1.IUK4)
1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya
Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UK2)
Tersedianya perangkat pengembangan SDM LHK
non aparatur
a. Jumlah tenaga bakti rimbawan untuk
memenuhi kebutuhan SDM KPH (P5.K1.UK2.IUK1)
1.236
org
600
org
4.390
org
4.390
org
4.384
org KPH
b. Pemetaan SDM Non Aparatur LHK
(P5.K1.UK2.IUK2) 34 prov 34 prov 34 prov 34 prov 34 prov Provinsi
c. Dokumen rencana pengembangan SDM
Non Aparatur Kehutanan di KPH (P5.K1.UK2.IUK3)
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
66 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Prog./Keg./Unit Keg.
Sasaran UK
Indikator Unit Kegiatan Target Alokasi (Miliar Rp)
Lokasi 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
d. Dokumen rencana pengembangan SDM
Non Aparatur di Instansi Kehutanan lainnya (P5.K1.UK2.IUK4)
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
e. Laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Non Aparatur KPH dan Instansi Kehutanan lainnya (P5.K1.UK2.IUK5)
1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (UK3)
Meningkatnya SDM LHK yang kompeten
a. Jumlah SDM LHK pendukung KPH yang
diuji kompetensi /sertifikasi (P5.K1.UK3.IUK1)
1.000
org
500
org
3.000
org
3.000
org
2.900
org KPH
b. Dokumen standar kompetensi SDM
LHK (P5.K1.UK3.IUK2) 5 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
dan Non Aparatur LHK (K2) 210,59 146,56 334,34 337,34 336,28
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)
Tersedianya rencana pengembangan diklat dan
pembelajaran e-learning
a. Jumlah draft peraturan Kediklatan
(P5.K2.UK1.IUK1) 3 draft 3 draft 3 draft 3 draft 3 draft
b. Jumlah Kurikulum dan Silabus
(P5.K2.UK1.IUK2) 20
dok 20
dok 20
dok 20
dok 20
dok
c. Laporan pelaksanaan pembelajaran e-
learning (P5.K2.UK1.IUK3) 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
d. Pengelolaan KHDTK (P5.K2.UK1.IUK4) 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit KHDTK
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)
Terselenggaranya Diklat Teknis bagi SDM LHK
a. Jumlah Diklat Teknis
(P5.K2.UK2.IUK1) 5.184
org 1.832
org 5.700
org 5.700
org 5.700
org
b. Jumlah Diklat fungsional
(P5.K2.UK2.IUK2) 648 org
265 org
1.260 org
1.260 org
1.170 org
67 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Prog./Keg./Unit Keg.
Sasaran UK
Indikator Unit Kegiatan Target Alokasi (Miliar Rp)
Lokasi 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
c. Jumlah karyasiswa program S2 dalam
negeri (P5.K2.UK2.IUK3) 40 org
35 org
75 org
75 org
75 org
d. Jumlah karyasiswa program S3 dalam
negeri (P5.K2.UK2.IUK4) 5 org 5 org 10 org 10 org 10 org
e. Laporan Pengelolaan pendidikan
lanjutan(P5.K2.UK2.IUK5) 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
f. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang
meningkat kapasitasnya (P5.K2.UK2.IUK6)
1.236 org
600 org
4.390 org
4.390 org
4.384 org
KPH
g. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya (P5.K2.UK2.IUK7)
600 org
450 org
1.350 org
1.300 org
1.300 org
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi (UK3)
Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan dan
administrasi bagi SDM LHK
a. Jumlah Diklat prajabatan
(P5.K2.UK3.IUK1) 620 org
453 org
450 org
450 org
450 org
b. Jumlah Diklat administrasi
(P5.K2.UK3.IUK2) 450 org
260 org
900 org
900 org
900 org
c. Jumlah Diklat kepemimpinan
(P5.K2.UK3.IUK3) 98 org
80 org
90 org
90 org
90 org
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Umum (UK4)
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi perencanaan program serta administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat sasaran
a. Dokumen Rencana dan Program
(P5.K2.UK4.IUK1) 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok
b. Dokumen Kepegawaian
(P5.K2.UK4.IUK2) 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
c. Dokumen administrasi dan
pengelolaan BMN (P5.K2.UK4.IUK3) 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
68 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Prog./Keg./Unit Keg.
Sasaran UK
Indikator Unit Kegiatan Target Alokasi (Miliar Rp)
Lokasi 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan
Kehutanan (K3) 60,36 77,45 85,20 89,46 93,93
Penyediaan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan (UK)
Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan untuk mendukung KPH
a. Jumlah pendidikan siswa SMK
Kehutanan (P5.K3.UK.IUK1) 280 org
700 org
420 org
450 org
450 org
b. Laporan Pelaksanaan system
manajemen mutu : ISO 9002 – 2008 (P5.K3.UK.IUK2)
1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
c. Dokumen perencanaan dan pembinaan
(P5.K3.UK.IUK3) 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
d. Laporan pelaksanaan publikasi
pendidikan (P5.K3.UK.IUK4) 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
e. Laporan kerjasama pendidikan
(P5.K3.UK.IUK5) 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (K4)
23,75 18,43 42,45 38,06 41,69
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat (UK1)
Terselenggaranya pelatihan masyarakat dan
meningkatnya kapasitas kader lingkungan hidup
a. Jumlah generasi muda LH yang
meningkat kapasitasnya (P5.K4.UK1.IUK1)
2.000 org
1.000 org
2.400 org
2.300 org
2.300 org
KAB/KOTA
b. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis peningkatan kapasitas generasi Lingkungan Hidup yang disusun atau dikembangkan (P5.K4.UK1.IUK2)
5 draft
4 draft
5 draft
5 draft
5 draft
Penyelenggaraan Ekspos Generasi Lingkungan (UK2)
Terselenggaranya ekspos generasi lingkungan
a. Jumlah kader LH yang
dilatih/dibentuk dan dibina (P5.K4.UK2.IUK1)
1.280 org
500 org
3.140 org
3.140 org
3.140 org
KAB/KOTA
69 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Prog./Keg./Unit Keg.
Sasaran UK
Indikator Unit Kegiatan Target Alokasi (Miliar Rp)
Lokasi 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
b. Jumlah ekspos/pameran generasi
lingkungan hidup (P5.K4.UK2.IUK2) 2.000
org 2.000
org 2.000
org 2.000
org 2.000
org KAB/KOTA
c. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis peningkatan kapasitas kader Lingkungan Hidup yang disusun atau dikembangkan (P5.K4.UK2.IUK3)
6 draft
6 draft
6 draft
6 draft
6 draft
Pengembangan Generasi Lingkungan (UK3)
Terwujudnya sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan
a. Jumlah sekolah/ kampus yang peduli
dan berbudaya lingkungan (P5.K4.UK3.IUK1)
700 unit
700 unit
1.200 unit
1.200 unit
1.200 unit
KAB/KOTA
b. Jumlah anggota Pramuka Penegak dan Pandega dan/atau anggota Saka Kalpataru yang meningkat kapasitasnya (P5.K4.UK3.IUK2)
7.000 org
3.000 org
13.500 org
13.500 org
13.000 org
KAB/KOTA
c. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis tentang program sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang disusun atau dikembangkan (P5.K4.UK3.IUK3)
4 draft
6 draft
6 draft
6 draft
6 draft
d. Laporan pembinaan program
adiwiyata (P5.K4.UK3.IUK4) 3 lap 4 lap 5 lap 5 lap 5 lap
e. Jumlah peraturan, pedoman, materi dan petunjuk teknis tentang Saka Kalpataru yang disusun atau dikembangkan (P5.K4.UK3.IUK5)
2 draft
5 draft
6 draft
6 draft
6 draft
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Umum (UK4)
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi perencanaan program serta administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat sasaran
a. Dokumen Rencana dan Program (P5.K4.UK4.IUK1)
3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok
70 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Prog./Keg./Unit Keg.
Sasaran UK
Indikator Unit Kegiatan Target Alokasi (Miliar Rp)
Lokasi 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
b. Dokumen Kepegawaian (P5.K4.UK4.IUK2)
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
c. Dokumen administrasi, pelaporan
dan pengelolaan BMN (P5.K4.UK4.IUK3)
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
Peningkatan Penyuluhan (K5) 29,58 20,70 67,69 65,44 65,44
Pengembangan Penyuluhan (UK1)
Tersedianya perangkat pengembangan penyuluhan kehutanan
a. Dokumen Perencanaan, Monitoring
dan Evaluasi Kinerja penyuluhan LHK (P5.K5.UK1.IUK1)
6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok
b. Pengembangan Metoda Penyuluhan
(P5.K5.UK1.IUK2) 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
c. Pengembangan Materi Penyuluhan
(P5.K5.UK1.IUK3) 14
dok 14
dok 14
dok 14
dok 14
dok
d. Dokumen administrasi, pelaporan dan
pengelolaan BMN (P5.K5.UK1.IUK4) 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
Ketenagaan Penyuluhan (UK2)
Meningkatnya kapasitas penyuluh aparatur dan non aparatur
a. Jumlah tenaga pendamping handal
bagi KTH (P5.K5.UK2.IUK1) 600 org
450 org
1.350 org
1.300 org
1.300 org
KPH, DAS,
KAB/KOTA
b. Fasilitasi pembinaan Penyuluh
Kehutanan Swadaya Mayarakat (PKSM) (P5.K5.UK2.IUK2)
100 org
100 org
100 org 100 org 100 org KPH, DAS,
KAB/KOTA
c. Fasilitasi pembinaan Penyuluh
Kehutanan Swasta (PKS) (P5.K5.UK2.IUK3)
50 org
50 org
50 org
50 org
50 org
KPH, DAS,
KAB/KOTA
Kelembagaan Penyuluhan (UK3)
Pemantapan kelembagaan penyuluh
a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa
hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH (P5.K5.UK3.IUK1)
522 unit
450 unit
1.350 unit
1.339 unit
1.339 unit
KPH, DAS,
KAB/KOTA
71 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Prog./Keg./Unit Keg.
Sasaran UK
Indikator Unit Kegiatan Target Alokasi (Miliar Rp)
Lokasi 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
b. Jumlah unit koperasi KTH yang
terbentuk (P5.K5.UK3.IUK2) 25
unit 22
unit 153 unit
150 unit
150 unit
KPH, DAS,
KAB/KOTA
c. Jumlah Lembaga Pelatihan Dan
Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) (P5.K5.UK3.IUK3)
33 unit
15 unit
68 unit
67 unit
67 unit
KPH, DAS,
KAB/KOTA
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (K6)
63,06 31,06 31,44 31,96 33,56
Koordinasi Tata Kelola Rencana Program, Anggaran dan Kerjasama (UK1)
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan kerjasama
a. Pembinaan administrasi dan teknis
perencanaan/program (P5.K6.UK1.IUK1)
8 lap 6 lap 6 lap 6 lap 6 lap
b. Pembinaan administrasi dan teknis
revisi anggaran (P5.K6.UK1.IUK2) 6 lap 6 lap 6 lap 6 lap 6 lap
c. Pengembangan kerjasama teknis
penyuluhan dan pengembangan SDM (P5.K6.UK1.IUK3)
6 lap 6 lap 6 lap 6 lap 6 lap
Koordinasi Tata kelola Keuangan dan Umum (UK2)
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan
a. Pembinaan administrasi umum
(P5.K6.UK2.IUK1) 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap
b. Pembinaan administrasi keuangan
(P5.K6.UK2.IUK2) 18 lap 16 lap 16 lap 16 lap 16 lap
c. Pembinaan administrasi perlengkapan
(P5.K6.UK2.IUK3) 4 lap 4 lap 4 lap 4 lap 4 lap
Koordinasi Tata Kelola informasi, publikasi dan evaluasi (UK3)
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi Penyusunan informasi, publikasi dan evaluasi
72 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2015 – 2019
Prog./Keg./Unit Keg.
Sasaran UK
Indikator Unit Kegiatan Target Alokasi (Miliar Rp)
Lokasi 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
a. Pengembangan informasi
(P5.K6.UK3.IUK1) 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap
b. Pengembangan dokumentasi dan
publikasi (P5.K6.UK3.IUK2) 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap
c. Pembinaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan (P5.K6.UK3.IUK3) 20 lap 20 lap 20 lap 20 lap 20 lap
Koordinasi Tata kelola kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana (UK4)
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi Tata kelola kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana
a. Pembinaan administrasi kepegawaian
(P5.K6.UK4.IUK1) 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap
b. Pembinaan jabatan fungsional
(P5.K6.UK4.IUK2) 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap 5 lap
c. NSPK peraturan perundangan P2SDM
(P5.K6.UK4.IUK3) 3 draft 10 draft 5 draft 5 draft 5 draft