Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 1
PEDOMAN INDIKATOR
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RPJMN DAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2020-2024
KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2020
351.077
Ind
p
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 1
PEDOMAN INDIKATOR
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RPJMN DAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2020-2024
KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2020
351.077
Ind
p
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 2
Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI
351.077 Ind Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal p Kesehatan Masyarakat Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.— Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2020 ISBN 978-623=301-002-3 1. Judul I. MINISTRY OF HEALTH PLANNING II. HEALTH POLICY III. GOVERNMENT PROGRAMS IV. PUBLIC HEALTH
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 3
KATA SAMBUTAN
Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana Target-target dari 17 SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.
Pada agenda ke 3 Pembangunan Nasional; meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; sektor kesehatan harus fokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Strategi yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan kesehatan ibu, anak, dan KB dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, serta penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Kegiatan pada RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan Program Kesehatan Masyarakat berfokus pada penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan prevalensi stunting dan wasting pada balita yang kemudian diikuti dengan indikator-indikator pendukung. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang tengah disusun juga memuat indikator yang selaras dan mendukung indikator RPJMN 2020-2024.
Indikator merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukan atau mengindikasikan keberhasilan suatu program dan datanya didapatkan melalui pencatatan dan pelaporan. Setiap indikator yang dilaporkan kepada pusat perlu dimonitor capaiannnya.
Saya harap dengan adanya pedoman indikator RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ini, pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program kesehatan masyarakat dapat berjalan lancar, sesuai dengan definisi operasional dan formula yang telah ditetapkan serta datanya dilaporkan secara rutin sesuai ketentuan.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyusun buku pedoman ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pemegang program kesehatan masyarakat di Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya.
Jakarta, 14 September 2020 Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Ttd dr. Kirana Pritasari, MQIH
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 3
KATA SAMBUTAN
Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana Target-target dari 17 SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.
Pada agenda ke 3 Pembangunan Nasional; meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; sektor kesehatan harus fokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Strategi yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan kesehatan ibu, anak, dan KB dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, serta penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Kegiatan pada RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan Program Kesehatan Masyarakat berfokus pada penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan prevalensi stunting dan wasting pada balita yang kemudian diikuti dengan indikator-indikator pendukung. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang tengah disusun juga memuat indikator yang selaras dan mendukung indikator RPJMN 2020-2024.
Indikator merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukan atau mengindikasikan keberhasilan suatu program dan datanya didapatkan melalui pencatatan dan pelaporan. Setiap indikator yang dilaporkan kepada pusat perlu dimonitor capaiannnya.
Saya harap dengan adanya pedoman indikator RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ini, pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program kesehatan masyarakat dapat berjalan lancar, sesuai dengan definisi operasional dan formula yang telah ditetapkan serta datanya dilaporkan secara rutin sesuai ketentuan.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyusun buku pedoman ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pemegang program kesehatan masyarakat di Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya.
Jakarta, 14 September 2020 Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Ttd dr. Kirana Pritasari, MQIH
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 4
KATA PENGANTAR
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasioal Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, maka Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyusun Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat tahun 2020-2024. Pedoman ini memberikan informasi secara detail tentang indikator dan target yang seharusnya dicapai dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 sehingga mudah dipahami oleh daerah dan mengurangi kesalahan pencatatan pelaporan program kesehatan masyarakat. Pedoman ini memuat informasi tentang indikator, cara perhitungan, definisi operasional, pelaksana kegiatan, tempat pelaksaaan, waktu pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta waktu pelaporan. Peningkatan kualitas pedoman indikator ini menjadi perhatian kami, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pedoman di tahun yang akan datang. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.
Jakarta, 14 September 2020
Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ttd
drg. Kartini Rustandi, M. Kes
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 5
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ............................................................................................ 3 KATA PENGANTAR .......................................................................................... 4 DAFTAR ISI ..................................................................................................... 5 DAFTAR TABEL ............................................................................................... 9 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 ......... 10 LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 .......................... 13 BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................... 13 1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 13 1.2. Tujuan ................................................................................................... 14 1.3. Sasaran .................................................................................................. 14 1.4. Dasar Hukum ......................................................................................... 14
BAB 2 INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RPJMN DAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 ........................................................................................... 15 2.1. Indikator Program Kesehatan Masyarakat pada RPJMN
Tahun 2020-2024 .................................................................................. 15 2.2. Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Renstra
Tahun 2020-2024 ................................................................................. 19 2.2.1. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat ................................. 19 2.2.2. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga .................. 19 2.2.3. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat ........................ 20 2.2.4. Indikator Kinerja Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga ..................... 20 2.2.5. Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan ............................... 20 2.2.6. Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat ................................................................... 21 2.2.7. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat ............................................................ 21
BAB 3 INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT PADA RPJMN TAHUN 2020-2024 ..................................................................... 22 3.1. Angka Kematian Ibu (AKI) ..................................................................... 22 3.2. Angka Kematian Bayi (AKB) .................................................................. 22
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 5
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ............................................................................................ 3 KATA PENGANTAR .......................................................................................... 4 DAFTAR ISI ..................................................................................................... 5 DAFTAR TABEL ............................................................................................... 9 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 ......... 10 LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 .......................... 13 BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................... 13 1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 13 1.2. Tujuan ................................................................................................... 14 1.3. Sasaran .................................................................................................. 14 1.4. Dasar Hukum ......................................................................................... 14
BAB 2 INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RPJMN DAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 ........................................................................................... 15 2.1. Indikator Program Kesehatan Masyarakat pada RPJMN
Tahun 2020-2024 .................................................................................. 15 2.2. Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Renstra
Tahun 2020-2024 ................................................................................. 19 2.2.1. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat ................................. 19 2.2.2. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga .................. 19 2.2.3. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat ........................ 20 2.2.4. Indikator Kinerja Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga ..................... 20 2.2.5. Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan ............................... 20 2.2.6. Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat ................................................................... 21 2.2.7. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat ............................................................ 21
BAB 3 INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT PADA RPJMN TAHUN 2020-2024 ..................................................................... 22 3.1. Angka Kematian Ibu (AKI) ..................................................................... 22 3.2. Angka Kematian Bayi (AKB) .................................................................. 22
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 6
3.3. Angka Kematian Neonatal (AKN) ........................................................... 23 3.4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita ................ 23 3.5. Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita .................... 24 3.6. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ....................... 25 3.7. Cakupan Kunjungan Antenatal ............................................................. 27 3.8. Cakupan Kunjungan Neonatal .............................................................. 28 3.9. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan 3.10. Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi ................................................. 29 3.11. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif ....... 32 3.12. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) ................................ 33 3.13. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi .......... 34 3.14. Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan
dan Perkembangannya ......................................................................... 36 3.15. Jumlah Balita yang Mendapatkan Suplementasi Gizi Mikro .................. 37 3.16. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) ................................................... 38 3.17. Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS) .................................................................................................... 39 3.18. Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa
Kualitas Air Minumnya sesuai Standar ................................................. 41 3.19. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ........................................................ 42 3.20. Jumlah Pedoman/Regulasi/Rekomendasi Kebijakan
Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ....................................... 44 3.21. Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif ........ 45 3.22. Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan
Pembinaan Posyandu Aktif ................................................................... 47 3.23. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja ............ 48 3.24. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia ......................................................... 50 3.25. Jumlah Fasyankes yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis
sesuai Standar ...................................................................................... 51 3.26. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Dilatih Kegawatdaruratan
Maternal dan Neonatal ......................................................................... 53 BAB 4 INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT PADA RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 ............................. 55 4.1. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat ................................. 55 4.1.1. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) ................................ 55 4.1.2. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ....................... 56 4.1.3. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ........................................................ 57
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 7
4.1.4. Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) .................................................................................................... 59
4.2. Indikator Kinerja Kegiatan Gizi Masyarakat .......................................... 61 4.2.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi .......... 61 4.2.2. Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita ...... 63 4.2.3. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif ....... 64 4.3. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga .................. 65 4.3.1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir ..................................... 65 4.3.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Balita ................................................................... 68 4.3.3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Usia Anak Usia Sekolah dan Remaja ................... 69 4.3.4. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi ................................................. 72 4.3.5. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia ......................................................... 75 4.4. Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan .............................. 77 4.4.1. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) ................................................... 77 4.4.2. Persentase Desa/Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS) .............................................................................. 78 4.4.3. Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas
Air Minumnya sesuai Standar ............................................................... 80 4.4.4. Jumlah Fasyankes yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis
sesuai Standar ..................................................................................... 81 4.4.5. Persentase Tempat dan Fasilitas umum (TFU)
yang Dilakukan Pengawasan sesuai Standar ........................................ 83 4.4.6. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
yang Memenuhi Syarat sesuai Standar .................................................. 85 4.5. Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat ............................................................ 86 4.5.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ........................................................ 86 4.5.2. Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan
Pembinaan Posyandu Aktif ................................................................... 88 4.6. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Kerja
dan Olahraga ........................................................................................ 90 4.6.1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja ............ 90 4.6.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga ...... 91 4.7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Kesehatan Masyarakat ................................................... 92
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 7
4.1.4. Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) .................................................................................................... 59
4.2. Indikator Kinerja Kegiatan Gizi Masyarakat .......................................... 61 4.2.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi .......... 61 4.2.2. Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita ...... 63 4.2.3. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif ....... 64 4.3. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga .................. 65 4.3.1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir ..................................... 65 4.3.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Balita ................................................................... 68 4.3.3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Usia Anak Usia Sekolah dan Remaja ................... 69 4.3.4. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi ................................................. 72 4.3.5. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia ......................................................... 75 4.4. Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan .............................. 77 4.4.1. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) ................................................... 77 4.4.2. Persentase Desa/Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS) .............................................................................. 78 4.4.3. Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas
Air Minumnya sesuai Standar ............................................................... 80 4.4.4. Jumlah Fasyankes yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis
sesuai Standar ..................................................................................... 81 4.4.5. Persentase Tempat dan Fasilitas umum (TFU)
yang Dilakukan Pengawasan sesuai Standar ........................................ 83 4.4.6. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
yang Memenuhi Syarat sesuai Standar .................................................. 85 4.5. Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat ............................................................ 86 4.5.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ........................................................ 86 4.5.2. Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan
Pembinaan Posyandu Aktif ................................................................... 88 4.6. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Kerja
dan Olahraga ........................................................................................ 90 4.6.1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja ............ 90 4.6.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga ...... 91 4.7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Kesehatan Masyarakat ................................................... 92
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 8
4.7.1. Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat ......................................................................... 92
4.7.2. Persentase Kinerja RKA-K/L pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat .......................................................................... 93
BAB 5 PENCATATAN DAN PELAPORAN ........................................................... 95 5.1. Pendahuluan ........................................................................................ 95 5.2. Pencatatan ........................................................................................... 95 5.3. Pelaporan ............................................................................................. 95
BAB 6 PENUTUP ............................................................................................... 97 BAB 7 TIM PENYUSUN .................................................................................... 98
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 9
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Contoh cara penghitungan indikator pelayanan kesehatan usia reproduksi ................................................. 31
Tabel 2. Contoh cara penghitungan indikator pelayanan kesehatan usia reproduksi ................................................. 74
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 9
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Contoh cara penghitungan indikator pelayanan kesehatan usia reproduksi ................................................. 31
Tabel 2. Contoh cara penghitungan indikator pelayanan kesehatan usia reproduksi ................................................. 74
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 10
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT NOMOR: HK.02.02/I/836/2020
TENTANG
PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN
RENCANA STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, telah disusun indikator program kesehatan masyarakat tahun 2020-2024;
b. bahwa agar indikator program kesehatan masyarakat tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipahami oleh seluruh penanggung jawab program Kesehatan Masyarakat baik pusat maupun daerah, maka perlu disusun Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionl dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat tentang Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 11
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024.
KESATU : Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
KEDUA : Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai panduan bagi penanggung jawab program kesehatan masyarakat tingkat pusat, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi, pencatatan dan pelaporan program kesehatan masyarakat.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 11
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024.
KESATU : Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
KEDUA : Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai panduan bagi penanggung jawab program kesehatan masyarakat tingkat pusat, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi, pencatatan dan pelaporan program kesehatan masyarakat.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 12
KETIGA : Pelaksanaan Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dicatat dalam aplikasi Komunikasi Data Program Kesehatan Masyarakat dan dilaporkan secara berjenjang.
KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2020 DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT, Ttd
KIRANA PRITASARI
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 13
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT NOMOR HK.02.02/I/836/2020 TENTANG PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah
2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN, disebutkan arah dan kebijakan strategi RPJMN 2020-2024 adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi yang dijabarkan dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (PP) dan Proyek K/L. Masing-masing memiliki indikator dan target tahun 2020-2024.
Secara bersamaan, Kementerian Kesehatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, dimana Direktorat Jenderal Kesehatan Mayarakat mengusulkan 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tiap indikator RPJMN dan Renstra 2020-2024 perlu dijelaskan secara rinci, mulai dari definisi operasional, cara perhitungan, mekanisme pencatatan dan pelaporan serta petugas yang ditunjuk untuk melaporkan indikator tersebut.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 13
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT NOMOR HK.02.02/I/836/2020 TENTANG PEDOMAN INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah
2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN, disebutkan arah dan kebijakan strategi RPJMN 2020-2024 adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi yang dijabarkan dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (PP) dan Proyek K/L. Masing-masing memiliki indikator dan target tahun 2020-2024.
Secara bersamaan, Kementerian Kesehatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, dimana Direktorat Jenderal Kesehatan Mayarakat mengusulkan 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tiap indikator RPJMN dan Renstra 2020-2024 perlu dijelaskan secara rinci, mulai dari definisi operasional, cara perhitungan, mekanisme pencatatan dan pelaporan serta petugas yang ditunjuk untuk melaporkan indikator tersebut.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 14
Oleh sebab itu, untuk memudahkan dan menyamakan persepsi antara pengelola program kesehatan masyarakat tingkat pusat dan daerah dalam memahami indikator tersebut, maka Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyusun buku Pedoman Penjelasan Indikator Program Kesehatan Masyarakat menurut RPJMN dan Renstra tahun 2020-2024.
1.2. Tujuan
Memberikan panduan bagi penanggung jawab program kesehatan masyarakat tingkat pusat dan daerah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan indikator program kesehatan masyarakat pada RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.
1.3. Sasaran
Penanggung jawab program kesehatan masyarakat di dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan Puskesmas.
1.4. Dasar Hukum
1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
4) Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
5) Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
6) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 656 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesehatan
7) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
8) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standard Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 15
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 15
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 16
BAB 2 INDIKATOR DAN TARGET
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RPJMN DAN RENSTRA TAHUN 2020-2024
2.1. Indikator Program Kesehatan Masyarakat pada RPJMN 2020-2024
PP/KP/PRO-P/ PROYEK KL
INDIKATOR RPJMN 2020-2024
TARGET 2020 2021 2022 2023 2024
PP: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)
230 217 205 194 183
Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)
20.6 19.5 18.6 17.6 16
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)
12.9 12.2 11.6 11 10
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)
24.1 21.1 18.4 16 14
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)
8.1 7.8 7.5 7.3 7
KP: Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga bencana (KB), dan kesehatan reproduksi Pro P: Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
87 89 91 93 95
Cakupan kunjungan antenatal (persen)
80 85 90 92 95
Cakupan kunjungan neonatal (persen)
86 88 90 92 95
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 17
PP/KP/PRO-P/ PROYEK KL
INDIKATOR RPJMN 2020-2024
TARGET 2020 2021 2022 2023 2024
Pelatihan tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal
Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal
960 960 960 960 960
Pro-P: Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pelayanan kesehatan usia reproduksi
Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi
120 200 320 470 514
KP: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif
40 45 50 55 60
Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
16 14.5 13 11.5 10
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita
8.1 7.8 7.5 7.3 7
Pro-P: Penurunan Stunting
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi
51 70 90 100 100
Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil
Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
16 14.5 13 11.5 10
Pemantauan tumbuh kembang balita
Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya
60 70 75 80 85
Suplementasi gizi mikro pada balita
Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro
90.000 140.000 190.000 240.000 290.000
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 17
PP/KP/PRO-P/ PROYEK KL
INDIKATOR RPJMN 2020-2024
TARGET 2020 2021 2022 2023 2024
Pelatihan tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal
Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal
960 960 960 960 960
Pro-P: Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pelayanan kesehatan usia reproduksi
Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi
120 200 320 470 514
KP: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif
40 45 50 55 60
Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
16 14.5 13 11.5 10
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita
8.1 7.8 7.5 7.3 7
Pro-P: Penurunan Stunting
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi
51 70 90 100 100
Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil
Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
16 14.5 13 11.5 10
Pemantauan tumbuh kembang balita
Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya
60 70 75 80 85
Suplementasi gizi mikro pada balita
Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro
90.000 140.000 190.000 240.000 290.000
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 18
PP/KP/PRO-P/ PROYEK KL
INDIKATOR RPJMN 2020-2024
TARGET 2020 2021 2022 2023 2024
Pelaksanaan surveilans dan intervensi gizi berkualitas di kabupaten/kota
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi
51 70 90 100 100
KP: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
Jumlah kabupaten/kota sehat
110 220 280 380 420
Pro-P: Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)
40 50 60 70 90
Jumlah kabupaten/kota sehat
110 220 280 380 420
Pembinaan pelaksanaan kabupaten/kota sehat
Jumlah kabupaten/kota sehat
110 220 280 380 420
Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Persentase desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)
40 50 60 70 90
Pengawasan kualitas air minum
Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar
60 64
68 72 76
Pro-P: Penguatan Promosi Germas
Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas
30 35 40 45 50
Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% Posyandu Aktif
25 35 50 60 70
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 19
PP/KP/PRO-P/ PROYEK KL
INDIKATOR RPJMN 2020-2024
TARGET 2020 2021 2022 2023 2024
Pembinaan kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan Germas
Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas
30 35 40 45 50
Pelaksanaan kesehatan kerja di tempat kerja
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja
308 334 360 385 411
Penyusunan pedoman/regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas
Jumlah pedoman/regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas
3 6 9 12 15
Pembinaan Posyandu aktif
Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif
51 70 90 100 100
ProP: Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Pelayanan kesehatan lansia
Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia
45 50 55 60 65
ProP: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu
Pengelolaan limbah medis
Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar
2.600 3.000 4.850 6.250 8.800
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 19
PP/KP/PRO-P/ PROYEK KL
INDIKATOR RPJMN 2020-2024
TARGET 2020 2021 2022 2023 2024
Pembinaan kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan Germas
Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas
30 35 40 45 50
Pelaksanaan kesehatan kerja di tempat kerja
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja
308 334 360 385 411
Penyusunan pedoman/regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas
Jumlah pedoman/regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas
3 6 9 12 15
Pembinaan Posyandu aktif
Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif
51 70 90 100 100
ProP: Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Pelayanan kesehatan lansia
Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia
45 50 55 60 65
ProP: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu
Pengelolaan limbah medis
Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar
2.600 3.000 4.850 6.250 8.800
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 20
2.1. Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Renstra 2020-2024 2.1.1. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat
No Indikator Target 2020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)
87 89 91 93 95
2 Persentase desa/ kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)
40 50 60 70 90
3 Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
16 14.5 13 11.5 10
4
Persentase kabupaten/ kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)
30 35 40 45 50
2.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga
No Indikator Target 2020 2021 2022 2023 2024
1 Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir
120 200 320 470 514
2 Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita
120 200
320
470
514
3 Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja
125 150
200
275
350
4 Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi
120 200
320
470
514
5 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia
45 50 55 60 65
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 21
2.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat No Indikator Target
2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase kabupaten/kota yang
melaksanakan surveilans gizi 51 70 90 100 100
2 Persentase Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk pada balita
10 20 30 45 60
3 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif
40 45 50 55 60
2.1.4. Indikator Kinerja Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
No Indikator Target 2020 2021 2022 2023 2024
1 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja
308 334 360 385 411
2 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga
308 334 360 385 411
2.1.5. Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan
No Indikator Target 2020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)
40 50 60 70 90
2 Jumlah kabupaten/kota sehat 110 220 280 380 420 3 Persentase sarana air minum yang
diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar
60 64 68 72 76
4 Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar
2.600 3.000 4.850 6.250 8.800
5 Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar
38 44 50 56 62
6 Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar
55 60 65 70 75
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 21
2.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat No Indikator Target
2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase kabupaten/kota yang
melaksanakan surveilans gizi 51 70 90 100 100
2 Persentase Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk pada balita
10 20 30 45 60
3 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif
40 45 50 55 60
2.1.4. Indikator Kinerja Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
No Indikator Target 2020 2021 2022 2023 2024
1 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja
308 334 360 385 411
2 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga
308 334 360 385 411
2.1.5. Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan
No Indikator Target 2020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)
40 50 60 70 90
2 Jumlah kabupaten/kota sehat 110 220 280 380 420 3 Persentase sarana air minum yang
diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar
60 64 68 72 76
4 Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar
2.600 3.000 4.850 6.250 8.800
5 Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar
38 44 50 56 62
6 Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar
55 60 65 70 75
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 22
2.1.6. Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
No Indikator Target
2020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat
30 35 40 45 50
2 Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif
51 70 90 100 100
2.1.7. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat No Indikator Target
2020 2021 2022 2023 2024
1 Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan kesehatan masyarakat
56.5 57.5 58.5 59.5 60
2 Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan kesehatan masyarakat
80 82,5 85 87,5 90
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 23
BAB 3 INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
PADA RPJMN TAHUN 2020-2024
3.1. Angka Kematian Ibu (AKI) 3.1.1. Definisi Operasional
Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk kehamilan ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
3.1.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, abortus, dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi 100.000 kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.
3.1.3. Waktu Pelaksanaan dan Sumber Data
Data dapat didapatkan dari Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan 10 tahun sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan 10 tahun sekali (diantara 2 Sensus Penduduk).
3.2. Angka Kematian Bayi (AKB) 3.2.1. Definisi Operasional
Kematian bayi adalah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
3.2.2. Rumus Penghitungan Indikator
Angka Kematian Bayi adalah jumlah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi 1.000 kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama dibagi 1.000 kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.
3.2.3. Waktu Pelaksanaan dan Sumber Data
Data dapat didapatkan dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan 10 tahun sekali.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 23
BAB 3 INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
PADA RPJMN TAHUN 2020-2024
3.1. Angka Kematian Ibu (AKI) 3.1.1. Definisi Operasional
Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk kehamilan ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
3.1.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, abortus, dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi 100.000 kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.
3.1.3. Waktu Pelaksanaan dan Sumber Data
Data dapat didapatkan dari Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan 10 tahun sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan 10 tahun sekali (diantara 2 Sensus Penduduk).
3.2. Angka Kematian Bayi (AKB) 3.2.1. Definisi Operasional
Kematian bayi adalah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
3.2.2. Rumus Penghitungan Indikator
Angka Kematian Bayi adalah jumlah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi 1.000 kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama dibagi 1.000 kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.
3.2.3. Waktu Pelaksanaan dan Sumber Data
Data dapat didapatkan dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan 10 tahun sekali.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 24
3.3. Angka Kematian Neonatal (AKN) 3.3.1. Definisi Operasional
Kematian Neonatal adalah kematian bayi lahir hidup pada masa 0-28 hari setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
3.3.2. Rumus Penghitungan Indikator
Angka Kematian Neonatal adalah jumlah kematian bayi lahir hidup yang terjadi pada masa 0-28 hari setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi 1.000 kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.
3.3.3. Waktu Pelaksanaan dan Sumber Data
Data bisa didapatkan dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan 10 tahun sekali.
3.4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita 3.4.1. Definisi Operasional
Balita stunting (pendek dan sangat pendek) adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2SD. Standar prosedur : Pedoman Pemantauan Pertumbuhan Standar sarana/fasilitas : antropometri kit, aplikasi ePPGBM Standar tenaga : mampu melakukan pemantauan pertumbuhan
3.4.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) dibagi jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dikali 100%
3.4.3. Pelaksana Kegiatan
Dilaksanakan oleh tenaga pelaksana gizi atau kader yang mampu melakukan pengukuran panjang/tinggi badan
3.4.4. Tempat Pelaksaaan
Wilayah kerja Puskesmas seperti di Posyandu dan fasilitas pendidikan anak usia dini
3.4.5. Waktu Pelaksanaan
Pemantauan pertumbuhan setiap bulan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 25
3.4.6. Pencatatan dan Pelaporan 1) Pengukuran dilakukan dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan setiap
bulan pada seluruh sasaran balita di wilayah kerja Puskesmas, baik di Posyandu maupun fasilitas pendidikan anak usia dini
2) Hasil pengukuran dicatat/dientri ke dalam ePPGBM untuk mengetahui kategori status gizinya berdasarkan indeks PB/U atau TB/U
3) Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan
3.4.7. Sumber Data 1) Pemantauan pertumbuhan di bulan Februari dan Agustus 2) Survei Status Gizi Indonesia
3.4.8. Waktu Pelaporan
Setiap tahun
3.4.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar
Antropometri Anak 2) Pedoman Pemantauan Pertumbuhan 3) Panduan Pemantauan Pertumbuhan bagi Kader Posyandu 4) Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi 5) Panduan Sistem Informasi Gizi
3.5. Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita 3.5.1. Definisi Operasional
Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan Z-score kurang dari -2SD. Menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2020, balita wasting (kurus dan sangat kurus) adalah balita gizi kurang dan gizi buruk. Standar prosedur : pedoman pemantauan pertumbuhan Standar sarana/fasilitas : antropometri kit, aplikasi ePPGBM Standar tenaga : mampu melakukan pemantauan pertumbuhan 3.5.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah alita memiliki indeks BB/PB-TB <-2SD dibagi seluruh jumlah balita yang diukur indeks BB/PB-TB dikali 100%
3.5.3. Pelaksana Kegiatan
Tenaga pelaksana gizi atau kader yang mampu melakukan pengukuran dan penimbangan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 25
3.4.6. Pencatatan dan Pelaporan 1) Pengukuran dilakukan dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan setiap
bulan pada seluruh sasaran balita di wilayah kerja Puskesmas, baik di Posyandu maupun fasilitas pendidikan anak usia dini
2) Hasil pengukuran dicatat/dientri ke dalam ePPGBM untuk mengetahui kategori status gizinya berdasarkan indeks PB/U atau TB/U
3) Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan
3.4.7. Sumber Data 1) Pemantauan pertumbuhan di bulan Februari dan Agustus 2) Survei Status Gizi Indonesia
3.4.8. Waktu Pelaporan
Setiap tahun
3.4.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar
Antropometri Anak 2) Pedoman Pemantauan Pertumbuhan 3) Panduan Pemantauan Pertumbuhan bagi Kader Posyandu 4) Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi 5) Panduan Sistem Informasi Gizi
3.5. Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita 3.5.1. Definisi Operasional
Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan Z-score kurang dari -2SD. Menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2020, balita wasting (kurus dan sangat kurus) adalah balita gizi kurang dan gizi buruk. Standar prosedur : pedoman pemantauan pertumbuhan Standar sarana/fasilitas : antropometri kit, aplikasi ePPGBM Standar tenaga : mampu melakukan pemantauan pertumbuhan 3.5.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah alita memiliki indeks BB/PB-TB <-2SD dibagi seluruh jumlah balita yang diukur indeks BB/PB-TB dikali 100%
3.5.3. Pelaksana Kegiatan
Tenaga pelaksana gizi atau kader yang mampu melakukan pengukuran dan penimbangan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 26
3.5.4. Tempat Pelaksanaan Wilayah kerja Puskesmas seperti di Posyandu dan fasilitas pendidikan anak
usia dini 3.5.5. Waktu Pelaksanaan
Pemantauan pertumbuhan setiap bulan 3.5.6. Pencatatan dan Pelaporan
1) Penimbangan dan pengukuran dilakukan dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan setiap bulan pada seluruh sasaran balita di wilayah kerja Puskesmas, baik di Posyandu maupun fasilitas pendidikan anak usia dini
2) Hasil penimbangan dan pengukuran dicatat/dientri ke dalam ePPGBM untuk mengetahui kategori status gizinya berdasarkan indeks BB/TB
3) Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan
3.5.7. Sumber Data 1) Pemantauan Pertumbuhan di bulan Februari dan Agustus 2) Survei Status Gizi Indonesia
3.5.8. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap tahun
3.5.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar
Antropometri Anak 2) Pedoman Pemantauan Pertumbuhan 3) Panduan Pemantauan Pertumbuhan bagi Kader Posyandu 4) Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi 5) Panduan Sistem Informasi Gizi
3.6. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.6.1. Definisi Operasional
Cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.
3.6.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu bersalin yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, dikali 100%.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 27
3.6.3. Pelaksana Kegiatan Dokter/dokter spesialis kandungan atau bidan atau perawat dengan
ketentuan tenaga penolong minimal dua orang terdiri dari: a. Dokter dan bidan, atau b. Dokter dan perawat, atau c. 2 orang bidan, atau d. Bidan dan perawat
3.6.4. Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, klinik, rumah sakit, praktek mandiri bidan)
3.6.5. Waktu Pelaksanaan
Pelayanan dilaksanakan setiap ada ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan
3.6.6. Pencatatan dan Pelaporan
Petugas yang melayani mencatat pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin dalam kohort ibu dan melaporkan ke pengelola Sistem Informasi Puskesmas (SIP). Petugas pengelola data kabupaten/kota memasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
3.6.7. Waktu Pelaporan
Setiap bulan
3.6.8. Sumber Data Laporan rutin
3.6.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Asuhan Persalinan Normal (APN) 2) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dasar dan Rujukan 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual
4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 27
3.6.3. Pelaksana Kegiatan Dokter/dokter spesialis kandungan atau bidan atau perawat dengan
ketentuan tenaga penolong minimal dua orang terdiri dari: a. Dokter dan bidan, atau b. Dokter dan perawat, atau c. 2 orang bidan, atau d. Bidan dan perawat
3.6.4. Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, klinik, rumah sakit, praktek mandiri bidan)
3.6.5. Waktu Pelaksanaan
Pelayanan dilaksanakan setiap ada ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan
3.6.6. Pencatatan dan Pelaporan
Petugas yang melayani mencatat pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin dalam kohort ibu dan melaporkan ke pengelola Sistem Informasi Puskesmas (SIP). Petugas pengelola data kabupaten/kota memasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
3.6.7. Waktu Pelaporan
Setiap bulan
3.6.8. Sumber Data Laporan rutin
3.6.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Asuhan Persalinan Normal (APN) 2) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dasar dan Rujukan 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual
4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 28
3.7. Cakupan Kunjungan Antenatal (Persen) 3.7.1. Definisi Operasional
Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4x dengan distribusi waktu 1x pada trimester 1, 1x pada trimester ke 2, 2x pada trimester ke 3 di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pelayanan antenatal 4 kali dilakukan sesuai standar kualitas melalui 10 T yaitu: 1) pengukuran berat badan dan tinggi badan; 2) pengukuran tekanan darah; 3) pengukuran lingkar lengan atas (LiLA); 4) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri); 5) penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin; 6) pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi; 7) pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet; 8) tes laboratorium; 9) tata laksana/penanganan kasus; dan
10) temu wicara (konseling) 3.7.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4x dengan distribusi waktu 1x pada trimester 1, 1x pada trimester ke 2, 2x pada trimester ke 3 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran seluruh ibu hamil yang ada di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama dikali 100%.
3.7.3. Pelaksana Kegiatan
Dokter umum/dokter spesialis kandungan atau bidan atau dilakukan oleh tim yang melibatkan perawat
3.7.4. Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan di Polindes, Poskesdes, fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, klinik, rumah sakit, tempat praktek mandiri bidan)
3.7.5. Waktu Pelaksanaan
Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan minimal 4 kali dengan ketentuan: a. Satu kali pada trimester pertama b. Satu kali pada trimester kedua c. Dua kali pada trimester ketiga
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 29
3.7.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas yang melayani mencatat pelayanan ibu hamil ke dalam kohort ibu
dan buku KIA, kemudian melaporkan ke pengelola Sistem Informasi Puskesmas (SIP). Petugas pengelola data kabupaten/kota memasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
3.7.7. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap bulan
3.7.8. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual
3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
3.8. Cakupan Kunjungan Neonatal (Persen) 3.8.1. Definisi Operasional
Cakupan bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada usia 6 - 48 jam, 1 kali pada usia 3 – 7 hari, dan 1 kali pada usia 8 – 28 hari setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari), meliputi: a. konseling perawatan bayi baru lahir dan asi ekslusif b. memeriksa kesehatan dengan pendekatan MTBM c. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum nedapatkan
injeksi vitamin K1 d. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia <24 jam yang lahir tidak ditolong
oleh tenaga kesehatan e. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi
3.8.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada usia 6 - 48 jam, 1 kali pada usia 3 – 7 hari, dan 1 kali pada usia 8 – 28 hari setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh sasaran bayi baru lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikali 100%. Sasaran bayi baru lahir = sasaran kelahiran hidup.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 29
3.7.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas yang melayani mencatat pelayanan ibu hamil ke dalam kohort ibu
dan buku KIA, kemudian melaporkan ke pengelola Sistem Informasi Puskesmas (SIP). Petugas pengelola data kabupaten/kota memasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
3.7.7. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap bulan
3.7.8. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual
3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
3.8. Cakupan Kunjungan Neonatal (Persen) 3.8.1. Definisi Operasional
Cakupan bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada usia 6 - 48 jam, 1 kali pada usia 3 – 7 hari, dan 1 kali pada usia 8 – 28 hari setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari), meliputi: a. konseling perawatan bayi baru lahir dan asi ekslusif b. memeriksa kesehatan dengan pendekatan MTBM c. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum nedapatkan
injeksi vitamin K1 d. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia <24 jam yang lahir tidak ditolong
oleh tenaga kesehatan e. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi
3.8.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada usia 6 - 48 jam, 1 kali pada usia 3 – 7 hari, dan 1 kali pada usia 8 – 28 hari setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh sasaran bayi baru lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikali 100%. Sasaran bayi baru lahir = sasaran kelahiran hidup.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 30
3.8.3. Pelaksana Kegiatan Dokter/dokter spesialis anak atau bidan atau perawat
3.8.4. Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan di Polindes, Poskesdes, fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, klinik, rumah sakit, tempat praktek mandiri bidan)
3.8.5. Waktu Pelaksanaan
Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan minimal 3 kali dengan ketentuan: a. Satu kali pada usia 6 – 48 jam b. Satu kali pada usia 3 – 7 hari c. Satu kali pada 8 – 28 hari 3.8.6. Pencatatan dan Pelaporan
Petugas yang melayani mencatat pelayanan kunjungan neonatal ke dalam kohort bayi dan melaporkan ke pengelola Sistem Informasi Puskesmas (SIP). Petugas pengelola data kabupaten/kota memasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
3.8.7. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap bulan
3.8.8. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya
Kesehatan Anak 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Neonatal Esensial 3) Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Essensial
3.9. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
Usia Reproduksi 3.9.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi adalah: 1) Minimal 50% Puskesmas di wilayah kerja memberikan pelayanan kesehatan
reproduksi calon pengantin (kespro catin) Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin (kespro catin) adalah: a. Puskesmas yang memberikan pelayanan :
• konseling/komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesehatan reproduksi calon pengantin dan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 31
• skrining kesehatan bagi calon pengantin, minimal pemeriksaan status gizi meliputi: (pemeriksaan berat badan, tinggi badan, penentuan indeks masa tubuh, pemeriksaan Lingkar Lengan Atas/LiLA) dan tanda anemia (pemeriksaan konjungtiva dan pemeriksaan Hb)
b. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan dan atau perawat dan atau petugas gizi)
2) Seluruh Puskesmas di wilayah kerja mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan Puskesmas yang mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dengan metoda cara modern (AKDR/pil/suntik/kondom/MAL/implan/ vasektomi) dilakukan dalam kurun waktu 0-42 hari setelah ibu melahirkan. KB Pasca Persalinan (KB PP) adalah pelayanan KB yang diberikan kepada pasangan usia subur setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari, dengan tujuan untuk menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan). Mempunyai minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang kompeten yaitu : a. dokter dan atau b. bidan yang sudah mendapatkan pelatihan Contraceptive Technolgy Update
(CTU)/pelatihan keluarga berencana (KB)/orientasi KB Pasca Persalinan (KBPP)
3.9.2. Rumus Penghitungan Indikator
Rumus perhitungan definisi operasional: 1) Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon
pengantin (kespro catin) dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas di wilayah kerja dikali 100 persen. Jika hasilnya minimal 50% maka memenuhi kriteria
2) Jumlah Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas di wilayah kerja dikali 100 persen. Jika hasilnya mencapai 100% (seluruh) maka memenuhi kriteria
Rumus perhitungan indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi Contoh kasus : Di Provinsi “G” terdapat 4 Kabupaten/Kota. Kemudian telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi. Rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan reproduksi di Provinsi “G” pada akhir tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 31
• skrining kesehatan bagi calon pengantin, minimal pemeriksaan status gizi meliputi: (pemeriksaan berat badan, tinggi badan, penentuan indeks masa tubuh, pemeriksaan Lingkar Lengan Atas/LiLA) dan tanda anemia (pemeriksaan konjungtiva dan pemeriksaan Hb)
b. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan dan atau perawat dan atau petugas gizi)
2) Seluruh Puskesmas di wilayah kerja mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan Puskesmas yang mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dengan metoda cara modern (AKDR/pil/suntik/kondom/MAL/implan/ vasektomi) dilakukan dalam kurun waktu 0-42 hari setelah ibu melahirkan. KB Pasca Persalinan (KB PP) adalah pelayanan KB yang diberikan kepada pasangan usia subur setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari, dengan tujuan untuk menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan). Mempunyai minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang kompeten yaitu : a. dokter dan atau b. bidan yang sudah mendapatkan pelatihan Contraceptive Technolgy Update
(CTU)/pelatihan keluarga berencana (KB)/orientasi KB Pasca Persalinan (KBPP)
3.9.2. Rumus Penghitungan Indikator
Rumus perhitungan definisi operasional: 1) Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon
pengantin (kespro catin) dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas di wilayah kerja dikali 100 persen. Jika hasilnya minimal 50% maka memenuhi kriteria
2) Jumlah Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas di wilayah kerja dikali 100 persen. Jika hasilnya mencapai 100% (seluruh) maka memenuhi kriteria
Rumus perhitungan indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi Contoh kasus : Di Provinsi “G” terdapat 4 Kabupaten/Kota. Kemudian telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi. Rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan reproduksi di Provinsi “G” pada akhir tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 32
Tabel 1. Contoh cara penghitungan indikator pelayanan kesehatan reproduksi
Kabupaten/ Kota
Jumlah Puskes
mas
Puskesmas yang memberikan pelayanan
kespro catin
Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan
KBPP Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e) 1. Kabupaten A 4 2 (50%) 2 (50%) Tidak (karena
Pusk mampu dan memberikan pelayanan KBPP belum 100%)
Puskemas A Memberikan pelayanan kespro catin, meliputi
konseling/KIE dan skrining kesehatan
ya Memberikan pelayanan KB PP 20
orang Mempunyai 1 orang petugas kompeten
tidak
Puskesmas B Memberikan pelayanan kespro catin, meliputi skrining kesehatan,
tetapi tidak melakukan konseling/KIE
tidak Memberikan pelayanan KB PP 30
orang Mempunyai 2 orang petugas kompeten
ya
Puskesmas C Tidak memberikan pelayanan kespro catin, meliputi konseling/KIA dan skrining kesehatan
tidak Memberikan pelayanan KB PP 50
orang Mempunyai 4 orang petugas kompeten
ya
Puskesmas D Memberikan pelayanan kespro catin, meliputi
konseling/KIA dan skrining kesehatan
ya Tidak melakukan pelayanan KB PP
Mempunyai 2 orang petugas kompeten
tidak
2. Kota B 5 3 (60%) 5 (100%) Ya (sesuai kriteria)
3. Kabupaten C 8 3 (37,5%) 8 (100%) Tidak (Pusk yang
memberikan pelayanan
kespro catin (< 50%)
4.Kabupaten D 6 4 (67%) 6 (100%) Ya (sesuai kriteria)
Hasil rekapitulasi selama setahun, jumlah kabupaten di Provinsi G yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi sebanyak 2 kabupaten/kota.
3.9.3. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan adalah pengelola program kesehatan reproduksi/keluarga berencana dinas kesehatan kabupaten/kota, pengelola program kesehatan reproduksi di Puskesmas, pengelola program keluarga berencana di Puskesmas.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 33
3.9.4. Tempat Pelaksanaan Puskesmas
3.9.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
3.9.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas melakukan pelayanan dan mencatatkan dalam kohort kesehatan
usia reproduksi dan melaporkan melalui laporan program/Sistem Informasi Puskesmas (SIP) yang selanjutnya dikirim ke kabupaten/kota untuk dimasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas)
3.9.7. Sumber Data
Laporan rutin
3.9.8. Waktu Pelaporan Dilaporkan setiap bulan
3.9.9. Pedoman Pelaksanaan a. Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil b. Pedoman Pelayanan KB Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan/Pedoman
Pelayanan KB
3.10. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif 3.10.1. Definisi Operasional
Bayi umur 0 sampai 5 bulan 29 hari yang hanya diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral. Standar prosedur : Pedoman PMBA Standar sarana/fasilitas : buku KIA Standar tenaga : kemampuan pengetahuan dan keterampilan PMBA
3.10.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif dibagi seluruh bayi usia kurang dari 6 bulan dikali 100%
3.10.3. Pelaksana Kegiatan
Tenaga pelaksana gizi dan bidan
3.10.4. Tempat Pelaksanaan Posyandu
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 33
3.9.4. Tempat Pelaksanaan Puskesmas
3.9.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
3.9.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas melakukan pelayanan dan mencatatkan dalam kohort kesehatan
usia reproduksi dan melaporkan melalui laporan program/Sistem Informasi Puskesmas (SIP) yang selanjutnya dikirim ke kabupaten/kota untuk dimasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas)
3.9.7. Sumber Data
Laporan rutin
3.9.8. Waktu Pelaporan Dilaporkan setiap bulan
3.9.9. Pedoman Pelaksanaan a. Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil b. Pedoman Pelayanan KB Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan/Pedoman
Pelayanan KB
3.10. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif 3.10.1. Definisi Operasional
Bayi umur 0 sampai 5 bulan 29 hari yang hanya diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral. Standar prosedur : Pedoman PMBA Standar sarana/fasilitas : buku KIA Standar tenaga : kemampuan pengetahuan dan keterampilan PMBA
3.10.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif dibagi seluruh bayi usia kurang dari 6 bulan dikali 100%
3.10.3. Pelaksana Kegiatan
Tenaga pelaksana gizi dan bidan
3.10.4. Tempat Pelaksanaan Posyandu
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 34
3.10.5. Waktu Pelaksanaan Dilaporkan setiap Bulan
3.10.6. Pencatatan dan Pelaporan
1) Mencatat hasil recall 24 jam ASI Eksklusif setiap bulan 2) Menentukan jumlah bayi yang masih ASI Eksklusif 3) Rekapitulasi hasil recall ASI Eksklusif setiap bulan Februari dan Agustus
3.10.7. Sumber Data Laporan Rutin
3.10.8. Waktu Pelaporan
Setiap bulan Februari dan Agustus
3.10.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI 2) Pedoman Pemberian Makan Bayi dan Anak 3) Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi 4) Pedoman Sistem Informasi Gizi Terpadu
3.11. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 3.11.1. Definisi Operasional
Ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronis (KEK) yang ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm. Standar prosedur : Pedoman ANC Terpadu Standar sarana/fasilitas : pita LiLA atau metline LiLA (bagian dari
Antropometri Kit) Standar tenaga : mampu melakukan pengukuran LiLA
3.11.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah ibu hamil KEK dibagi jumlah ibu hamil yang periksa LiLA dikali 100%
3.11.3. Pelaksana Kegiatan
Dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mampu melakukan pengukuran LiLA
3.11.4. Tempat Pelaksanaan
Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 35
3.11.5. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan LiLA dilaksanakan pada saat pemeriksaan kehamilan (K1, K2,
K3 atau K4)
3.11.6. Pencatatan dan Pelaporan 1) Hasil pengukuran LiLA pada saat pemeriksaan kehamilan dicatat kedalam
kohort ibu dan dientry kedalam aplikasi ePPGBM. Pencatatan/entri data dilakukan setiap waktu, pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan
2) Ibu hamil yang menderita KEK hanya dihitung 1 (satu) kali selama periode kehamilannya
3) Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan 3.11.7. Sumber Data
Laporan Rutin atau Survei Status Gizi Indonesia 3.11.8. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap bulan
3.11.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil
Tahun 2015 2) Buku KIA 3) Pedoman ANC Terpadu 4) Petunjuk Teknis Surveilans Gizi 5) Pedoman Sistem Informasi Gizi Terpadu
3.12. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi 3.12.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi adalah kabupaten/kota yang minimal 70% dari jumlah Puskesmas melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta diseminasi informasi: a) Pengumpulan data adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota
melakukan entry data sasaran balita dan ibu hamil serta data pengukuran melalui Sistem Informasi Gizi Terpadu, rerata setiap bulan mencapai minimal 60% sasaran ibu hamil dan balita
b) Pengolahan dan analisis data adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota melakukan konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi pada seluruh balita gizi buruk
c) Diseminasi informasi adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil surveilans gizi dan di-upload kedalam sistem setiap triwulan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 35
3.11.5. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan LiLA dilaksanakan pada saat pemeriksaan kehamilan (K1, K2,
K3 atau K4)
3.11.6. Pencatatan dan Pelaporan 1) Hasil pengukuran LiLA pada saat pemeriksaan kehamilan dicatat kedalam
kohort ibu dan dientry kedalam aplikasi ePPGBM. Pencatatan/entri data dilakukan setiap waktu, pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan
2) Ibu hamil yang menderita KEK hanya dihitung 1 (satu) kali selama periode kehamilannya
3) Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan 3.11.7. Sumber Data
Laporan Rutin atau Survei Status Gizi Indonesia 3.11.8. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap bulan
3.11.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil
Tahun 2015 2) Buku KIA 3) Pedoman ANC Terpadu 4) Petunjuk Teknis Surveilans Gizi 5) Pedoman Sistem Informasi Gizi Terpadu
3.12. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi 3.12.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi adalah kabupaten/kota yang minimal 70% dari jumlah Puskesmas melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta diseminasi informasi: a) Pengumpulan data adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota
melakukan entry data sasaran balita dan ibu hamil serta data pengukuran melalui Sistem Informasi Gizi Terpadu, rerata setiap bulan mencapai minimal 60% sasaran ibu hamil dan balita
b) Pengolahan dan analisis data adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota melakukan konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi pada seluruh balita gizi buruk
c) Diseminasi informasi adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil surveilans gizi dan di-upload kedalam sistem setiap triwulan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 36
Standar prosedur : Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans GIzi Standar sarana/fasilitas : alat antropometri, aplikasi ePPGBM Standar tenaga : a) Mampu melakukan pemantauan pertumbuhan (keterampilan penggunaan alat,
penggunaan aplikasi) b) Mampu melakukan analisis dan diseminasi hasil surveilans gizi
3.12.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi dibagi seluruh kabupaten/kota dikali 100%
3.12.3. Pelaksana Kegiatan
Dilaksanakan oleh tenaga gizi atau bidan
3.12.4. Tempat Pelaksanaan Wilayah kerja Puskesmas seperti di Posyandu atau fasilitas pelayanan
kesehatan
3.12.5. Waktu Pelaksanaan Pemantauan pertumbuhan dilakukan setiap bulan sehingga entry data dan
analisis dapat dilakukan setiap bulan. Namun untuk upload rencana kegiatan dilakukan setiap triwulan.
3.12.6. Pencatatan dan Pelaporan
1) Pencatatan/entri data dilakukan setiap waktu, pada saat dilakukan pelayanan kesehatan balita.
2) Entri data sasaran dibandingkan dengan jumlah seluruh sasaran yang ada
3) Upload rencana kegiatan berdasarkan data yang ada 4) Menghitung jumlah Puskesmas yang melakukan surveilans 5) Entri data konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi pada
seluruh balita gizi buruk 6) Menghitung persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi
dengan membagi jumlah kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi terhadap jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada
7) Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan
3.12.7. Waktu Pelaporan Setiap bulan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 37
3.12.8. Sumber Data Laporan rutin
3.12.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Pedoman Pemantauan Pertumbuhan 2) Buku pegangan Kader 3) Buku KIA 4) Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi 5) Pedoman Sistem Informasi Gizi Terpadu
3.13. Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya 3.13.1. Definisi Operasional
Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan dipantau perkembangannya (motorik kasar, motorik halus, bicara-bahasa, sosialisasi kemandirian) sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan menggunakan ceklis Buku KIA atau KPSP (kartu pra skrining perkembangan) atau instrument baku lainnya. 3.13.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah balita yang di pantau pertumbuhan dan perkembangannya dibagi jumlah seluruh balita di wilayah Puskesmas dikali 100% 3.13.3. Pelaksana Kegiatan
1) Dokter/Bidan/Perawat/Ahli Gizi/Promkes 2) Kader/Guru PAUD
3.13.4. Tempat Pelaksanaan Dilaksanakan di Puskesmas/Fasyankes/Posyandu/BKB/Paud/TK/RA/
Panti/LKSA
3.13.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan dalam waktu satu tahun
3.13.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas yang memberikan pelayanan pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan balita mencatatkan hasil pelayanan pada Buku KIA dan pencatatan di Puskesmas/Fasyankes/Posyandu/BKB/Paud/TK/RA/Panti/LKSA. Hasil pelayanan di wilayah kerja Puskesmas direkap dalam register kohort bayi dan balita. Selanjutnya, Puskesmas melaporkan ke pengelola Sistem Informasi
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 37
3.12.8. Sumber Data Laporan rutin
3.12.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Pedoman Pemantauan Pertumbuhan 2) Buku pegangan Kader 3) Buku KIA 4) Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi 5) Pedoman Sistem Informasi Gizi Terpadu
3.13. Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya 3.13.1. Definisi Operasional
Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan dipantau perkembangannya (motorik kasar, motorik halus, bicara-bahasa, sosialisasi kemandirian) sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan menggunakan ceklis Buku KIA atau KPSP (kartu pra skrining perkembangan) atau instrument baku lainnya. 3.13.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah balita yang di pantau pertumbuhan dan perkembangannya dibagi jumlah seluruh balita di wilayah Puskesmas dikali 100% 3.13.3. Pelaksana Kegiatan
1) Dokter/Bidan/Perawat/Ahli Gizi/Promkes 2) Kader/Guru PAUD
3.13.4. Tempat Pelaksanaan Dilaksanakan di Puskesmas/Fasyankes/Posyandu/BKB/Paud/TK/RA/
Panti/LKSA
3.13.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan dalam waktu satu tahun
3.13.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas yang memberikan pelayanan pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan balita mencatatkan hasil pelayanan pada Buku KIA dan pencatatan di Puskesmas/Fasyankes/Posyandu/BKB/Paud/TK/RA/Panti/LKSA. Hasil pelayanan di wilayah kerja Puskesmas direkap dalam register kohort bayi dan balita. Selanjutnya, Puskesmas melaporkan ke pengelola Sistem Informasi
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 38
Puskesmas (SIP) dan dinas kesehatan kabupaten/kota memasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
3.13.7. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap bulan
3.13.8. Sumber Data Laporan rutin
3.13.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Buku KIA 2) Pedoman Pelaksanaan SDIDTK Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar 3) Permenkes Standar Antropometri
3.14. Jumlah Balita yang Mendapatkan Suplementasi Gizi Mikro 3.14.1. Definisi Operasional
Balita usia 6 - 59 bulan dengan kategori berat badan kurang (BB/U<-2SD) yang mendapat taburia. Standar prosedur : Pedoman Manajemen Pemberian Taburia Standar sarana/fasilitas : taburia, alat antropometri, aplikasi ePPGBM Standar tenaga : mampu melakukan pemantauan pertumbuhan
3.14.2. Rumus Perhitungan Indikator Jumlah balita yang mendapat suplementasi taburia di kabupaten/kota lokus stunting 3.14.3. Pelaksana Kegiatan
Dilaksanakan oleh tenaga kesehatan atau kader
3.14.4. Tempat Pelaksaaan Wilayah kerja Puskesmas seperti di Posyandu dan fasilitas pendidikan anak
usia dini
3.14.5. Waktu Pelaksanaan Taburia diberikan kepada balita yang ditemukan dengan berat badan kurang
dari hasil pemantauan pertumbuhan setiap bulan
3.14.6. Pencatatan dan Pelaporan 1) Pencatatan/entri data dilakukan setiap waktu, pada saat dilakukan
pelayanan kesehatan balita (taburia didistribusikan)
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 39
2) Menghitung jumlah balita menerima taburia dan jumlah sachet yang diterima
3) Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan 4) Rekapitulasi sasaran yang menerima taburia sampai 4 bulan
3.14.7. Sumber Data Laporan rutin
3.14.8. Waktu Pelaporan Setiap bulan
3.14.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar
Antropometri Anak 2) Pedoman Pemantauan Pertumbuhan 3) Panduan Manajemen Pemberian Taburia 4) Panduan Praktis bagi Kader tentang Taburia
3.15. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 3.15.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan 4 tatanan yaitu pemukiman, sarana dan prasarana umum, masyarakat sehat yang mandiri dan ketahanan pangan, kawasan pendidikan dan kawasan pasar, memiliki SK Tim Pembina KKS, memiliki SK forum dan rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi. 3.15.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria penyelenggaraan kabupaten/kota Sehat. Contoh perhitungan: Dalam satu tahun (1 Januari s/d 31 Desember pada tahun yang sama) terdapat 100 kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria berdasarkan laporan yang disampaikan melalui aplikasi, maka capaian program kabupaten/kota yang menyelenggarakan kabupaten/kota sehat pada tahun tersebut sebanyak 100 kabupaten/kota.
3.15.3. Pelaksana Kegiatan
1) Penanggung jawab di tingkat kabupaten/kota adalah Ketua Tim Pembina KKS dan Ketua Forum KKS
2) Penanggung jawab di tingkat Kecamatan adalah Ketua Forum Komunikasi KKS
3) Penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan adalah Ketua POKJA KKS
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 39
2) Menghitung jumlah balita menerima taburia dan jumlah sachet yang diterima
3) Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan 4) Rekapitulasi sasaran yang menerima taburia sampai 4 bulan
3.14.7. Sumber Data Laporan rutin
3.14.8. Waktu Pelaporan Setiap bulan
3.14.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar
Antropometri Anak 2) Pedoman Pemantauan Pertumbuhan 3) Panduan Manajemen Pemberian Taburia 4) Panduan Praktis bagi Kader tentang Taburia
3.15. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 3.15.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan 4 tatanan yaitu pemukiman, sarana dan prasarana umum, masyarakat sehat yang mandiri dan ketahanan pangan, kawasan pendidikan dan kawasan pasar, memiliki SK Tim Pembina KKS, memiliki SK forum dan rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi. 3.15.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria penyelenggaraan kabupaten/kota Sehat. Contoh perhitungan: Dalam satu tahun (1 Januari s/d 31 Desember pada tahun yang sama) terdapat 100 kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria berdasarkan laporan yang disampaikan melalui aplikasi, maka capaian program kabupaten/kota yang menyelenggarakan kabupaten/kota sehat pada tahun tersebut sebanyak 100 kabupaten/kota.
3.15.3. Pelaksana Kegiatan
1) Penanggung jawab di tingkat kabupaten/kota adalah Ketua Tim Pembina KKS dan Ketua Forum KKS
2) Penanggung jawab di tingkat Kecamatan adalah Ketua Forum Komunikasi KKS
3) Penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan adalah Ketua POKJA KKS
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 40
3.15.4. Tempat Pelaksaaan Kabupaten/kota 3.15.5. Waktu Pelaksanaan
Dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
3.15.6. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh petugas bagian data dan informasi
Sekretariat KKS melalui aplikasi.
3.15.7. Sumber Data Laporan rutin
3.15.8. Waktu Pelaporan Dilaporkan setiap bulan 3.15.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Peraturan Menteri Bersama Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 (Sedang Proses Revisi menjadi Perpres)
2) Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Sehat (dalam proses) 3) Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Sehat (dalam proses)
3.16. Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 3.16.1. Definisi Operasional
Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi. Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan perubahan perilaku di masyarakat dalam menerapkan pilar-pilar STBM.
Kriteria desa/kelurahan SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) adalah: 1) Semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban yang aman dan layak
dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang aman dan layak 2) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar 3) Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai
100% Kepala Keluarga (KK) mempunyai jamban layak dan aman
3.16.2. Rumus Perhitungan Indikator Jumlah desa/kelurahan yang sudah terverifikasi SBS dibagi jumlah seluruh
desa/kelurahan dikali 100%. Jumlah desa/kelurahan di Indonesia: 80.930.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 41
3.16.3. Pelaksana Kegiatan Pelaku verifikasi atau yang disebut dengan tim verifikasi disesuaikan dengan
kebutuhan pada tingkatan mana verifikasi dilakukan. 1) Dusun/RW
a) Sanitarian Puskesmas b) PKK desa/kelurahan c) Staf/aparat desa/kelurahan d) Tim dari dusun lain dalam satu desa e) Tim STBM desa/kelurahan
2) Desa/kelurahan a) Sanitarian Puskesmas b) Promkes Puskesmas c) UPTD kecamatan d) PKK kecamatan e) Tim dari desa/kelurahan lain dalam 1 (satu) kecamatan f) Tim STBM kecamatan
3) Kecamatan a) Dinas kesehatan kabupaten/kota b) Pokja sanitasi/AMPL c) PKK kabupaten d) Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan (Forum Kabupaten Kota Sehat,
jika ada) e) Tim dari kecamatan lain f) Tim STBM kabupaten
4) Kabupaten/kota a) Dinas kesehatan provinsi b) Tim STBM provinsi c) Pokja Sanitasi/AMPL provinsi d) Perwakilan dari kabupaten lain e) Dinas di provinsi yang terkait dengan sarana air minum dan sanitasi f) Tim STBM provinsi
5) Provinsi a) Tim STBM nasional b) Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan c) Perwakilan dari provinsi lain d) Mitra/swasta
3.16.4. Tempat Pelaksaaan
Desa/kelurahan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 41
3.16.3. Pelaksana Kegiatan Pelaku verifikasi atau yang disebut dengan tim verifikasi disesuaikan dengan
kebutuhan pada tingkatan mana verifikasi dilakukan. 1) Dusun/RW
a) Sanitarian Puskesmas b) PKK desa/kelurahan c) Staf/aparat desa/kelurahan d) Tim dari dusun lain dalam satu desa e) Tim STBM desa/kelurahan
2) Desa/kelurahan a) Sanitarian Puskesmas b) Promkes Puskesmas c) UPTD kecamatan d) PKK kecamatan e) Tim dari desa/kelurahan lain dalam 1 (satu) kecamatan f) Tim STBM kecamatan
3) Kecamatan a) Dinas kesehatan kabupaten/kota b) Pokja sanitasi/AMPL c) PKK kabupaten d) Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan (Forum Kabupaten Kota Sehat,
jika ada) e) Tim dari kecamatan lain f) Tim STBM kabupaten
4) Kabupaten/kota a) Dinas kesehatan provinsi b) Tim STBM provinsi c) Pokja Sanitasi/AMPL provinsi d) Perwakilan dari kabupaten lain e) Dinas di provinsi yang terkait dengan sarana air minum dan sanitasi f) Tim STBM provinsi
5) Provinsi a) Tim STBM nasional b) Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan c) Perwakilan dari provinsi lain d) Mitra/swasta
3.16.4. Tempat Pelaksaaan
Desa/kelurahan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 42
3.16.5. Waktu Pelaksanaan Dilaporkan setiap waktu setelah dilakukan verifikasi
3.16.6. Pencatatan dan Pelaporan Tim verifikasi melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga. Setelah
selesai verifikasi maka berita acara verifikasi di input dalam e-monev STBM.
3.16.7. Sumber Data Laporan rutin
3.16.8. Waktu Pelaporan Setiap bulan
3.16.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM 2) Pedoman Pemicuan 5 Pilar STBM 3) Pedoman Verifikasi 5 Pilar STBM 4) SNI 2398:2017 (Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Pengolahan
Lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, up flow filter, kolam sanita) 5) Pedoman Wirausaha Sanitasi 6) Pedoman Pengelolalaan Teknologi Tepat Guna Sanitasi dan Air Minum
3.17. Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air
Minumnya sesuai Standar 3.17.1. Definisi Operasional
Sarana air minum yang dilakukan tinjauan dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum), inspeksi kesehatan lingkungan dan diperiksa kualitas air minumnya oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
Maksud dari diawasi/diperiksa adalah Petugas kesehatan lingkungan melakukan pengawasan eksternal melalui review dokumen RPAM, observasi lapangan (IKL), dan uji kualitas air (laboratorium atau alat yang terkalibrasi). Hasil pengawasan eksternal diinput dalam emonev PKAM.
Total sarana air minum yang masuk cakupan pengawasan adalah 81.921 sarana, dengan rincian sebagai berikut: a) PDAM pemerintah: 411 PDAM (sumber: Data Perpamsi) b) PDAM swasta: 17 PDAM c) KPSPAM Pamsimas: 24.833 sarana (sumber: Data KPSPAM Pamsimas) d) KPSPAM non Pamsimas: 6.898 sarana e) Depot air minum: 49.713 depot (sumber: E-monev HSP) f) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP): 49
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 43
3.17.2. Rumus Perhitungan Indikator Jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya
dalam satu tahun dibagi dengan jumlah sarana air minum di kali 100%
3.17.3. Pelaksana Kegiatan Dinas kesehatan kabupaten/kota, sanitarian, KKP
3.17.4. Tempat Pelaksaaan Sarana air minum dan penyelenggara air minum
3.17.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
3.17.6. Pencatatan dan Pelaporan Hasil pengawasan eksternal diinput dalam emonev PKAM
3.17.7. Waktu Pelaporan Satu kali setahun
3.17.8. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Kualitas Air
Minum 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata
Laksana Pengawasan Kualitas Air
3.18. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
3.18.1. Definisi Operasional Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas) dengan kriteria: 1) Memiliki kebijakan Germas sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2017 (melaksanakan 5 kluster Germas) dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan adalah kabupaten/kota telah memiliki atau menerbitkan kebijakan Germas dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan. Kebijakan Germas ditetapkan oleh pemerintah daerah (bupati/walikota) mencakup 5 klaster Germas yaitu: a) Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik b) Klaster Peningkatan Edukasi dan Perilaku Hidup Sehat c) Klaster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi d) Klaster Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit e) Klaster Peningkatan Kualitas Lingkungan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 43
3.17.2. Rumus Perhitungan Indikator Jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya
dalam satu tahun dibagi dengan jumlah sarana air minum di kali 100%
3.17.3. Pelaksana Kegiatan Dinas kesehatan kabupaten/kota, sanitarian, KKP
3.17.4. Tempat Pelaksaaan Sarana air minum dan penyelenggara air minum
3.17.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
3.17.6. Pencatatan dan Pelaporan Hasil pengawasan eksternal diinput dalam emonev PKAM
3.17.7. Waktu Pelaporan Satu kali setahun
3.17.8. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Kualitas Air
Minum 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata
Laksana Pengawasan Kualitas Air
3.18. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
3.18.1. Definisi Operasional Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas) dengan kriteria: 1) Memiliki kebijakan Germas sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2017 (melaksanakan 5 kluster Germas) dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan adalah kabupaten/kota telah memiliki atau menerbitkan kebijakan Germas dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan. Kebijakan Germas ditetapkan oleh pemerintah daerah (bupati/walikota) mencakup 5 klaster Germas yaitu: a) Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik b) Klaster Peningkatan Edukasi dan Perilaku Hidup Sehat c) Klaster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi d) Klaster Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit e) Klaster Peningkatan Kualitas Lingkungan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 44
Kebijakan berwawasan kesehatan ditetapkan oleh bupati/walikota/Kepala OPD berupa peraturan/surat keputusan/instruksi/surat edaran yang mendukung salah satu klaster Germas. Contoh: a) Kebijakan Germas
• Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
• Peraturan Bupati Bantul Nomor: 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
b) Kebijakan Berwawasan Kesehatan • Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan
Tanpa Rokok • Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang
Terbuka Hijau Kota Banjarmasin • Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kawasan
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) 2) Melaksanakan penggerakkan masyarakat dalam mendukung 5 kluster Germas
minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau mitra potensial adalah kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan 5 (lima) Klaster Germas dan melibatkan unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, PosUKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll) dan dilakukan minimal 3 (tiga) kali setahun.
3.18.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas dibagi jumlah total kabupaten/kota, dikali 100%
3.18.3. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, PosUKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll), yang dimotori oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan Bappeda.
3.18.4. Tempat Pelaksanaan
Kabupaten/kota
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 45
3.18.5. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun
3.18.6. Pencatatan dan Pelaporan
Petugas kabupaten/kota melakukan input data kebijakan dan pelaksaaan kegiatan penggerakan masyarakat ke dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas)
3.18.7. Sumber Data
Laporan rutin
3.18.8. Waktu Pelaporan Dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan
3.18.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
2) Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
3.19. Jumlah Pedoman/Regulasi/Rekomendasi Kebijakan Penerapan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat 3.19.1. Definisi Operasional
Pedoman/regulasi/rekomendasi Germas bidang kesehatan yang diadopsi oleh Kementerian/Lembaga sebagai acuan Kementerian/Lembaga dalam menerbitkan kebijakan Germas sesuai tugas dan fungsinya (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017)
3.19.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah dokumen pedoman/regulasi/rekomendasi Germas bidang yang di yang diadopsi Kementerian/Lembaga dalam menerbitkan kebijakan Germas sesuai tugas dan fungsinya
3.19.3. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, lintas program di Kementerian Kesehatan yang dimotori oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.19.4. Tempat Pelaksanaan
Pemerintah Pusat
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 45
3.18.5. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun
3.18.6. Pencatatan dan Pelaporan
Petugas kabupaten/kota melakukan input data kebijakan dan pelaksaaan kegiatan penggerakan masyarakat ke dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas)
3.18.7. Sumber Data
Laporan rutin
3.18.8. Waktu Pelaporan Dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan
3.18.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
2) Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
3.19. Jumlah Pedoman/Regulasi/Rekomendasi Kebijakan Penerapan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat 3.19.1. Definisi Operasional
Pedoman/regulasi/rekomendasi Germas bidang kesehatan yang diadopsi oleh Kementerian/Lembaga sebagai acuan Kementerian/Lembaga dalam menerbitkan kebijakan Germas sesuai tugas dan fungsinya (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017)
3.19.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah dokumen pedoman/regulasi/rekomendasi Germas bidang yang di yang diadopsi Kementerian/Lembaga dalam menerbitkan kebijakan Germas sesuai tugas dan fungsinya
3.19.3. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, lintas program di Kementerian Kesehatan yang dimotori oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.19.4. Tempat Pelaksanaan
Pemerintah Pusat
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 46
3.19.5. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun
3.19.6. Pencatatan dan Pelaporan
Hasil monitoring dan evaluasi ke Kementerian/Lembaga
3.19.7. Sumber Data Data monitoring dan evaluasi ke Kementerian/Lembaga
3.19.8. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap 3 (tiga) Bulanan
3.19.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya
Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 3) Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 4) Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Indikator Kegiatan Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 – 2024
3.20. Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif 3.20.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang memiliki Posyandu aktif minimal 80% dengan kriteria: 1) Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 10 kali/tahun
Melakukan kegiatan rutin Posyandu minimal 10 kali/tahun adalah Posyandu melakukan kegiatan hari buka Posyandu minimal 10 kali/tahun dalam bulan berbeda
2) Memiliki minimal 5 orang kader Memiliki minimal 5 orang kader adalah memiliki kader sekurang-kurangnya 5 orang yang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Kelurahan
3) Cakupan minimal 50% sasaran Posyandu mendapatkan layanan KIA, Gizi, Imunisasi dan KB Cakupan minimal 50% sasaran Posyandu mendapatkan layanan KIA, Gizi, Imunisasi dan KB adalah sekurang-kurangnya 50% sasaran Posyandu mendapatkan layanan KIA, Gizi, Imunisasi dan KB di Posyandu atau fasilitas kesehatan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 47
4) Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan Perkembangan adalah setiap posyandu memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan berupa alat timbang berat badan dan tinggi badan serta alat ukur perkembangan
5) Mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan Mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan adalah Posyandu melakukan sekurang-kurangnya 1 kegiatan pengembangan seperti kesehatan remaja, kesehatan usia kerja, kesehatan lanjut usia, TOGA, penanggulangan penyakit atau kegiatan tambahan kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat
3.20.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sekurang-kurangnya 80% Posyandu aktif dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota dikali 100%
3.20.3. Pelaksana Kegiatan
Dilaksanakan oleh pengelola promkes, pemangku kepentingan terkait dan kader
3.20.4. Tempat Pelaksaaan
Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas/Fasyankes
3.20.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan setiap hari buka Posyandu dan setiap ada sasaran
Posyandu yang mendapatkan pelayanan KIA, Gizi, KB dan imunisasi di Puskesmas/Fasyankes 3.20.6. Pencatatan dan Pelaporan
Petugas Puskesmas mengambil pencatatan rutin kader Posyandu yang telah diisi oleh kader untuk dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Kabupaten/kota melakukan rekapitulasi dan memasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
3.20.7. Sumber Data
Pencatatan rutin kader Posyandu dan pelaporan rutin Puskesmas
3.20.8. Waktu Pelaporan Pencatatan kader diambil setiap Bulan oleh petugas Puskesmas dilaporkan
setiap bulan ke petugas kabupaten/kota. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2007, pelaporan dari kabupaten/kota ke provinsi, minimal 4 (empat) bulan sekali
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 47
4) Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan Perkembangan adalah setiap posyandu memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan berupa alat timbang berat badan dan tinggi badan serta alat ukur perkembangan
5) Mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan Mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan adalah Posyandu melakukan sekurang-kurangnya 1 kegiatan pengembangan seperti kesehatan remaja, kesehatan usia kerja, kesehatan lanjut usia, TOGA, penanggulangan penyakit atau kegiatan tambahan kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat
3.20.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sekurang-kurangnya 80% Posyandu aktif dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota dikali 100%
3.20.3. Pelaksana Kegiatan
Dilaksanakan oleh pengelola promkes, pemangku kepentingan terkait dan kader
3.20.4. Tempat Pelaksaaan
Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas/Fasyankes
3.20.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan setiap hari buka Posyandu dan setiap ada sasaran
Posyandu yang mendapatkan pelayanan KIA, Gizi, KB dan imunisasi di Puskesmas/Fasyankes 3.20.6. Pencatatan dan Pelaporan
Petugas Puskesmas mengambil pencatatan rutin kader Posyandu yang telah diisi oleh kader untuk dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Kabupaten/kota melakukan rekapitulasi dan memasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
3.20.7. Sumber Data
Pencatatan rutin kader Posyandu dan pelaporan rutin Puskesmas
3.20.8. Waktu Pelaporan Pencatatan kader diambil setiap Bulan oleh petugas Puskesmas dilaporkan
setiap bulan ke petugas kabupaten/kota. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2007, pelaporan dari kabupaten/kota ke provinsi, minimal 4 (empat) bulan sekali
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 48
dan pelaporan dari provinsi ke pusat, minimal 6 (enam) bulan sekali disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri.
3.20.9. Pedoman Pelaksanaan
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu
3.21. Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif 3.21.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif dengan kriteria: 1) Memiliki Pokjanal yang disahkan melalui keputusan bupati/walikota
Memiliki Pokjanal yang keanggotaannya terdiri dari lintas sektor terkait pengembangan Posyandu tingkat kabupaten/kota
2) Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun Mengadakan pertemuan rutin setiap tahun minimal 2 kali untuk membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan
3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader yang berasal desa/kelurahan di wilayah kabupaten/kota
4) Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu Memiliki dan menggunakan sistim dalam melakukan pelaporan kegiatan Posyandu sehingga tersedia laporan posyandu seperti SIP online dan atau Si Cakep
5) Posyandu aktif minimal 50% a) Melakukan kegiatan rutin Posyandu minimal 10x/tahun b) Memiliki minimal 5 orang kader c) Melakukan pelayanan kegiatan KIA, Gizi, imunisasi, KB dengan cakupan
minimal 50% d) Memiliki alat pemantauan pertumbuhan e) Mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan (remaja, usia kerja, Lansia,
TOGA, Penanggulangan penyakit) 3.21.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pembinaan Posyandu aktif sesuai kriteria dibagi total kabupaten/kota dikali 100%
3.21.3. Pelaksana Kegiatan
Dilaksanakan oleh pengelola program promkes, pemangku kepentingan terkait dan kader
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 49
3.21.4. Tempat Pelaksaaan Dilaksanakan di kabupaten/kota, Puskesmas/Fasyankes dan Posyandu
3.21.5. Waktu Pelaksanaan
Pembinaan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai penjadwalan yang disepakati oleh kabupaten/kota
3.21.6. Pencatatan dan Pelaporan
Pengelola promkes kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan kader sesuai kewenangan masing-masing melalui system pelaporan yang ada di kabupaten/kota
3.21.7. Sumber Data
Laporan rutin puskesmas dan posyandu serta laporan Pokjanal kabupaten/kota 3.21.8. Waktu Pelaporan
Pencatatan kader diambil setiap Bulan oleh petugas Puskesmas dilaporkan setiap bulan ke petugas kabupaten/kota. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2007, pelaporan dari kabupaten/kota ke provinsi, minimal 4 (empat) bulan sekali dan pelaporan dari provinsi ke pusat, minimal 6 (enam) bulan sekali disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri.
3.21.9. Pedoman Pelaksanaan
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu
3.22. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja 3.22.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja, adalah: 1) Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan kerja.
Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja adalah Puskesmas yang melaksanakan: a) Pelaksanaan K3 internal di Puskesmas (identifikasi faktor risiko/penggunaan
APD/pengukuran kebugaran jasmani bagi petugas) b) Deteksi dini PM/PTM/PAK pada pekerja Puskesmas c) Pembentukan/pembinaan PoS UKK
2) Tersedianya Surat Keputusan (SK) atau Surat Edaran (SE) yang mendukung pelaksanaan upaya kesehatan di tempat kerja. Adanya SK/SE serta pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan program kesehatan di tempat kerja
3) Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 49
3.21.4. Tempat Pelaksaaan Dilaksanakan di kabupaten/kota, Puskesmas/Fasyankes dan Posyandu
3.21.5. Waktu Pelaksanaan
Pembinaan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai penjadwalan yang disepakati oleh kabupaten/kota
3.21.6. Pencatatan dan Pelaporan
Pengelola promkes kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan kader sesuai kewenangan masing-masing melalui system pelaporan yang ada di kabupaten/kota
3.21.7. Sumber Data
Laporan rutin puskesmas dan posyandu serta laporan Pokjanal kabupaten/kota 3.21.8. Waktu Pelaporan
Pencatatan kader diambil setiap Bulan oleh petugas Puskesmas dilaporkan setiap bulan ke petugas kabupaten/kota. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2007, pelaporan dari kabupaten/kota ke provinsi, minimal 4 (empat) bulan sekali dan pelaporan dari provinsi ke pusat, minimal 6 (enam) bulan sekali disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri.
3.21.9. Pedoman Pelaksanaan
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu
3.22. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja 3.22.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja, adalah: 1) Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan kerja.
Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja adalah Puskesmas yang melaksanakan: a) Pelaksanaan K3 internal di Puskesmas (identifikasi faktor risiko/penggunaan
APD/pengukuran kebugaran jasmani bagi petugas) b) Deteksi dini PM/PTM/PAK pada pekerja Puskesmas c) Pembentukan/pembinaan PoS UKK
2) Tersedianya Surat Keputusan (SK) atau Surat Edaran (SE) yang mendukung pelaksanaan upaya kesehatan di tempat kerja. Adanya SK/SE serta pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan program kesehatan di tempat kerja
3) Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 50
Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal adalah kegiatan pembinaan kesahatan kerja dengan melakukan kegiatan advokasi sosialisasi, koordinasi dan pelaksanaan program kesehatan kerja seperti: a) GP2SP, atau b) K3 Perkantoran, atau c) K3 Fasyankes
3.22.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja dalam kurun waktu 1 tahun
3.22.3. Pelaksana Kegiatan
1) Tingkat Puskesmas adalah pengelola kesehatan kerja dan atau tim kesehatan kerja atau petugas lain di Puskesmas
2) Tingkat dinas kesehatan adalah pengelola kesehatan kerja dan atau tim kesehatan kerja atau petugas lain di dinas kesehatan
3.22.4. Tempat Pelaksaaan Di dalam gedung Puskesmas, dinas kesehatan, dan tempat kerja di wilayah
kerja Puskesmas (Pos UKK dan perkantoran di tingkat kecamatan) dan dinas kesehatan (OPD, perusahaan dan Fasyankes tingkat kabupaten/kota)
3.22.5. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap waktu sesuai dengan perencanaan kegiatan
3.22.6. Pencatatan dan Pelaporan
Petugas yang melaksanakan kegiatan mencatatkan dalam buku bantu dan memasukan dalam aplikasi Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO)
3.22.7. Waktu Pelaporan
Setiap tiga bulan sekali
3.22.8. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Implementasi GP2SP 2) Pedoman Implentasi Pos UKK 3) Pedoman K3 Fasyankes 4) Pedoman K3 RS 5) Pedoman K3 Perkantoran
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 51
3.23. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
3.23.1. Definisi Operasional Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Lansia
adalah meliputi: 1) Seluruh Puskesmas membina Posyandu Lansia di 50% desa di wilayah kerjanya
adalah seluruh Puskesmas melaksanakan pembinaan pada Posyandu Lansia sedikitnya di 50% desa di wilayah kerjanya sehingga Posyandu Lansia buka minimal 4 kali dalam satu tahun pada setiap desa tersebut
2) Minimal 50% Puskesmas yang ada di kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun Lansia yaitu: a) Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, terdapat petugas pelayanan
yang terlatih atau memahami pelayanan kesehatan Lansia dan geriatri b) Memberikan prioritas pelayanan kepada Lansia, minimal dengan
mendahulukan Lansia di loket, Poliklinik, laboratorium dan apotik c) Mengkondisikan sarana yang ada semaksimal mungkinsehingga aman dan
mudah diakses oleh Lansia d) Melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup
3) Kabupaten/kota mengembangkan Program Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia, adalah kabupaten/kota telah mulai melaksanakan Program PJP bagi Lansia di minimal 10% Puskesmas dalam bentuk kegiatan orientasi Program PJP bagi Lansia dan panduan praktis bagi caregiver informal
3.23.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia (Lansia) dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota di kali 100% dalam kurun waktu 1 tahun
3.23.3. Pelaksana Kegiatan
Kabupaten/kota (penanggung jawab program kesehatan Lansia dinas kesehatan kabupaten/kota, petugas kesehatan atau tim yang terlatih/memahami pelayanan kesehatan Lansia di Puskesmas, dan kader Posyandu Lansia)
3.23.4. Tempat Pelaksanaan
Puskesmas dan Posyandu Lansia di wilayah kabupaten/kota
3.23.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan dalam waktu satu tahun
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 51
3.23. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
3.23.1. Definisi Operasional Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Lansia
adalah meliputi: 1) Seluruh Puskesmas membina Posyandu Lansia di 50% desa di wilayah kerjanya
adalah seluruh Puskesmas melaksanakan pembinaan pada Posyandu Lansia sedikitnya di 50% desa di wilayah kerjanya sehingga Posyandu Lansia buka minimal 4 kali dalam satu tahun pada setiap desa tersebut
2) Minimal 50% Puskesmas yang ada di kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun Lansia yaitu: a) Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, terdapat petugas pelayanan
yang terlatih atau memahami pelayanan kesehatan Lansia dan geriatri b) Memberikan prioritas pelayanan kepada Lansia, minimal dengan
mendahulukan Lansia di loket, Poliklinik, laboratorium dan apotik c) Mengkondisikan sarana yang ada semaksimal mungkinsehingga aman dan
mudah diakses oleh Lansia d) Melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup
3) Kabupaten/kota mengembangkan Program Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia, adalah kabupaten/kota telah mulai melaksanakan Program PJP bagi Lansia di minimal 10% Puskesmas dalam bentuk kegiatan orientasi Program PJP bagi Lansia dan panduan praktis bagi caregiver informal
3.23.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia (Lansia) dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota di kali 100% dalam kurun waktu 1 tahun
3.23.3. Pelaksana Kegiatan
Kabupaten/kota (penanggung jawab program kesehatan Lansia dinas kesehatan kabupaten/kota, petugas kesehatan atau tim yang terlatih/memahami pelayanan kesehatan Lansia di Puskesmas, dan kader Posyandu Lansia)
3.23.4. Tempat Pelaksanaan
Puskesmas dan Posyandu Lansia di wilayah kabupaten/kota
3.23.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan dalam waktu satu tahun
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 52
3.23.6. Pencatatan dan Pelaporan Data yang dilaporkan merupakan penggabungan kegiatan di dalam dan di
luar gedung Puskesmas (Posyandu Lansia, kunjungan rumah, kunjungan ke panti, dll). Petugas yang melayani, mencatatkan hasil ke dalam form kohort pelayanan kesehatan Lansia dan form pencatatan pelaporan tingkat Puskesmas, termasuk mengkompilasi hasil kegiatan di Posyandu Lansia. Hasil pencatatan Puskesmas dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota.
Untuk laporan pelaksanaan capaian indikator kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Lansia, pencatatan dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota untuk selanjutnya disampaikan kepada dinas kesehatan provinsi. Dinas kesehatan provinsi kemudian melakukan verifikasi dan validasi data, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas) sebagai laporan di tingkat pusat.
3.23.7. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap bulan
3.23.8. Sumber Data Laporan rutin
3.23.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Buku Kesehatan Lanjut Usia dan Petunjuk Teknis Pengisian Buku Kesehatan Lansia
2) Petunjuk Teknis Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas 4) Pedoman untuk Puskesmas dalam Pemberdayaan Lanjut Usia 5) Pedoman untuk Puskesmas dalam Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan
Lanjut Usia di Posyandu Lansia 6) Buku untuk Kader seri Kesehatan Lanjut Usia 7) Pedoman untuk Puskesmas dalam Perawatan Jangka Panjang bagi Lanjut
Usia 8) Panduan Praktis untuk Caregiver dalam Perawatan Jangka Panjang bagi
Lanjut Usia 3.24. Jumlah Fasyankes yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis sesuai
Standar 3.24.1. Definisi Operasional
Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar adalah Fasyankes (rumah sakit dan Puskesmas) yang telah melakukan pemilahan, pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat penyimpanan sementara B3 di
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 53
tempat penyimpanan B3 (TPSB3) yang berizin serta telah melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan atau bekerjasama dengan pihak pengelola limbah B3 yang berizin.
Standar prosedur pelaksanan pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan sesuai standar mengacu ke Peraturan Menteri KLHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, serta mempunyai tenaga yang memahami pengelolaan limbah medis di Fasyankes.
3.24.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kumulatif Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang telah melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar Jumlah Rumah Sakit : 2.900 unit Jumlah Puskesmas : 9.993 unit
3.24.3. Pelaksana Kegiatan
Penanggung jawab kesehatan lingkungan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya di Fasyankes
3.24.4. Tempat Pelaksanaan
Rumah sakit dan Puskesmas
3.24.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan pengawasan pengelolaan limbah medis dilakukan
setiap hari
3.24.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan limbah medis
di Fasyankes melaksanakan pencatatan dan pelaporan melalui E-Monev Limbah Medis di Fasyankes (aplikasi daring) dan kabupaten/kota serta mengkoordinir pelaporan dari Fasyankes serta provinsi melakukan approve aplikasi E-Monev Limbah Medis bagi Fasyankes yang akan melakukan pelaporan. 3.24.7. Waktu Pelaporan
Setiap tiga bulan sekali
3.24.8. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri KLHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun di Fasyankes
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 53
tempat penyimpanan B3 (TPSB3) yang berizin serta telah melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan atau bekerjasama dengan pihak pengelola limbah B3 yang berizin.
Standar prosedur pelaksanan pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan sesuai standar mengacu ke Peraturan Menteri KLHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, serta mempunyai tenaga yang memahami pengelolaan limbah medis di Fasyankes.
3.24.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kumulatif Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang telah melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar Jumlah Rumah Sakit : 2.900 unit Jumlah Puskesmas : 9.993 unit
3.24.3. Pelaksana Kegiatan
Penanggung jawab kesehatan lingkungan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya di Fasyankes
3.24.4. Tempat Pelaksanaan
Rumah sakit dan Puskesmas
3.24.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan pengawasan pengelolaan limbah medis dilakukan
setiap hari
3.24.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan limbah medis
di Fasyankes melaksanakan pencatatan dan pelaporan melalui E-Monev Limbah Medis di Fasyankes (aplikasi daring) dan kabupaten/kota serta mengkoordinir pelaporan dari Fasyankes serta provinsi melakukan approve aplikasi E-Monev Limbah Medis bagi Fasyankes yang akan melakukan pelaporan. 3.24.7. Waktu Pelaporan
Setiap tiga bulan sekali
3.24.8. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri KLHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun di Fasyankes
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 54
2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1428 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi
5) E-monev Limbah Fasyankes
3.25. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Dilatih Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal
3.25.1. Definisi Operasional Jumlah tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat yang
telah dilatih Pelatihan bagi Pelatih (Training of Trainer/TOT) maupun pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dengan kurikulum yang telah mendapatkan pengesahan oleh PPSDM Kesehatan.
3.25.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah seluruh dokter, bidan dan perawat yang dilatih TOT dan pelatihan kegawatdaruratan maternal neonatal dalam kurun waktu 1 tahun
3.25.3. Pelaksana Kegiatan
TOT dan pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi BBPK/Bapelkes/ institusi lain sesuai tujuan pelatihan
3.25.4. Tempat Pelaksanaan
TOT dan pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal diselenggarakan di institusi pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi (BPPK/Bapelkes)/ instansi lain yang memiliki sarana dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan/tujuan pelatihan
3.25.5. Waktu Pelaksanaan
TOT dan pelatihan dilaksanakan selama 14 hari 3.25.6. Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan dilakukan melalui SIAKPEL (Sistem Akreditasi Pelatihan) PPSDM Kesehatan dan pencatatan Direktorat Kesehatan Keluarga. Pelaporan dilaporkan dalam Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 55
3.25.7. Waktu Pelaporan Tiga bulan sekali
3.25.8. Pedoman Pelaksanaan
1) Kurikulum Pelatihan bagi Pelatih Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di FKTP
2) Modul Pelatihan Bagi Pelatih Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di FKTP
3) Lembar Penugasan Pelatihan bagi Pelatih Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di FKTP
4) Kurikulum Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di FKTP
5) Modul Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di FKTP
6) Lembar Penugasan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di FKTP
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 55
3.25.7. Waktu Pelaporan Tiga bulan sekali
3.25.8. Pedoman Pelaksanaan
1) Kurikulum Pelatihan bagi Pelatih Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di FKTP
2) Modul Pelatihan Bagi Pelatih Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di FKTP
3) Lembar Penugasan Pelatihan bagi Pelatih Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di FKTP
4) Kurikulum Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di FKTP
5) Modul Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di FKTP
6) Lembar Penugasan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di FKTP
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 56
BAB 4 INDIKATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
PADA RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024
4.1. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat 4.1.1. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 4.1.1.1. Definisi Operasional
Ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronis (KEK) yang ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm Standar prosedur : Pedoman ANC Terpadu Standar sarana/fasilitas : pita LiLA atau metline LiLA (bagian dari
Antropometri Kit) Standar tenaga : mampu melakukan pengukuran LILA
4.1.1.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah ibu hamil KEK dibagi jumlah ibu hamil yang periksa LiLA dikali 100%
4.1.1.3. Pelaksana Kegiatan
Dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mampu melakukan pengukuran LiLA
4.1.1.4. Tempat Pelaksanaan
Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan
4.1.1.5. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan LiLA dilaksanakan pada saat pemeriksaan kehamilan (K1, K2,
K3, atau K4)
4.1.1.6. Pencatatan dan Pelaporan 1) Hasil pengukuran LiLA pada saat pemeriksaan kehamilan dicatat ke
dalam kohort ibu dan dientri kedalam aplikasi ePPGBM. Pencatatan/entri data dilakukan setiap waktu, saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan
2) Ibu hamil yang menderita KEK hanya dihitung 1 (satu) kali 3) Rekapitulasi dilaporkan setiap bulan
4.1.1.7. Sumber Data
Laporan rutin atau Survei Status Gizi Indonesia (Balitbangkes)
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 57
4.1.1.8. Waktu Pelaporan Dilaporkan setiap bulan
4.1.1.9. Pedoman Rujukan
1) Pedoman Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil Tahun 2015
2) Buku KIA 3) Pedoman ANC Terpadu 4) Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi 5) Pedoman Sistem Informasi Gizi Terpadu
4.1.2. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.1.2.1. Definisi Operasional
Cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
4.1.2.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu bersalin yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, dikali 100%
4.1.2.3. Pelaksana Kegiatan
Dokter/dokter spesialis kandungan atau bidan atau perawat dengan ketentuan tenaga penolong minimal dua orang terdiri dari: a) Dokter dan bidan, atau b) Dokter dan perawat, atau c) 2 orang bidan, atau d) Bidan dan perawat
4.1.2.4. Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, klinik, rumah sakit, tempat praktek mandiri bidan)
4.1.2.5. Waktu Pelaksanaan
Pelayanan dilaksanakan setiap ada ibu bersalin ke Fasyankes
4.1.2.6. Pencatatan dan pelaporan Petugas yang melayani mencatat pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin
dalam kohort ibu dan buku KIA, kemudian melaporkan ke pengelola Sistem
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 57
4.1.1.8. Waktu Pelaporan Dilaporkan setiap bulan
4.1.1.9. Pedoman Rujukan
1) Pedoman Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil Tahun 2015
2) Buku KIA 3) Pedoman ANC Terpadu 4) Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi 5) Pedoman Sistem Informasi Gizi Terpadu
4.1.2. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.1.2.1. Definisi Operasional
Cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
4.1.2.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu bersalin yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, dikali 100%
4.1.2.3. Pelaksana Kegiatan
Dokter/dokter spesialis kandungan atau bidan atau perawat dengan ketentuan tenaga penolong minimal dua orang terdiri dari: a) Dokter dan bidan, atau b) Dokter dan perawat, atau c) 2 orang bidan, atau d) Bidan dan perawat
4.1.2.4. Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, klinik, rumah sakit, tempat praktek mandiri bidan)
4.1.2.5. Waktu Pelaksanaan
Pelayanan dilaksanakan setiap ada ibu bersalin ke Fasyankes
4.1.2.6. Pencatatan dan pelaporan Petugas yang melayani mencatat pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin
dalam kohort ibu dan buku KIA, kemudian melaporkan ke pengelola Sistem
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 58
Informasi Puskesmas (SIP). Petugas pengelola data kabupaten/kota memasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas)
4.1.2.7. Waktu Pelaporan
Setiap bulan
4.1.2.8. Sumber data Laporan rutin
4.1.2.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Asuhan Persalinan Normal (APN) 2) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dasar dan Rujukan 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual
4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.1.3. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat 4.1.3.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan kriteria: 1) Memiliki kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dan atau kebijakan
berwawasan kesehatan yaitu kabupaten/kota telah memiliki atau menerbitkan kebijakan Germas dan atau kebijakan berwawasan kesehatan. Kebijakan Germas ditetapkan oleh pemerintah daerah (bupati/walikota) mencakup 5 klaster Germas yaitu: a) Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik b) Klaster Peningkatan Edukasi dan Perilaku Hidup Sehat c) Klaster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi d) Klaster Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit e) Klaster Peningkatan Kualitas Lingkungan Kebijakan berwawasan kesehatan ditetapkan oleh bupati/walikota/kepala OPD berupa peraturan/surat keputusan/instruksi/surat edaran yang mendukung salah satu klaster Germas.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 59
Contoh: a) Kebijakan Germas
• Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
• Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
b) Kebijakan Berwawasan Kesehatan • Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa
Rokok • Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang
Terbuka Hijau Kota Banjarmasin • Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 tahun 2015 tentang Kawasan
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) 2) Melaksanakan penggerakkan masyarakat dalam mendukung Germas minimal 3
kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau mitra potensial adalah kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan 5 (lima) Klaster Germas dan melibatkan unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, Pos UKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll).
4.1.3.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas dibagi jumlah total kabupaten/kota, dikali 100%
4.1.3.3. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, Pos UKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll), yang dimotori oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan Bappeda
4.1.3.4. Tempat Pelaksaaan
Kabupaten/kota
4.1.3.5. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 59
Contoh: a) Kebijakan Germas
• Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
• Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
b) Kebijakan Berwawasan Kesehatan • Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa
Rokok • Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang
Terbuka Hijau Kota Banjarmasin • Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 tahun 2015 tentang Kawasan
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) 2) Melaksanakan penggerakkan masyarakat dalam mendukung Germas minimal 3
kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau mitra potensial adalah kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan 5 (lima) Klaster Germas dan melibatkan unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, Pos UKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll).
4.1.3.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas dibagi jumlah total kabupaten/kota, dikali 100%
4.1.3.3. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, Pos UKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll), yang dimotori oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan Bappeda
4.1.3.4. Tempat Pelaksaaan
Kabupaten/kota
4.1.3.5. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 60
4.1.3.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas kabupaten/kota melakukan input data kebijakan dan pelaksaaan
kegiatan penggerakan masyarakat ke dalam sistem aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas)
4.1.3.7. Sumber Data
Laporan Rutin
4.1.3.8. Waktu Pelaporan Dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan
4.1.3.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat 2) Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4.1.4. Persentase Desa/Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
4.1.4.1. Definisi Operasional Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek
buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi. Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan perubahan perilaku di
masyarakat dalam menerapkan pilar-pilar STBM. Kriteria desa/kelurahan dengan SBS adalah:
1) Semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban yang aman dan layak dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang aman dan layak
2) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar 3) Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai
100% KK mempunyai jamban layak dan aman
4.1.4.2. Rumus Perhitungan Indikator Jumlah desa/kelurahan yang telah terverifikasi SBS dibagi jumlah seluruh
desa/kelurahan dikali 100%. Jumlah desa/kelurahan di Indonesia: 80.930.
4.1.4.3. Pelaksana Kegiatan Pelaku verifikasi atau yang disebut dengan tim verifikasi disesuaikan
dengan kebutuhan pada tingkatan mana verifikasi dilakukan. 1) Dusun/RW
a) Sanitarian Puskesmas b) PKK desa/kelurahan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 61
c) Staff/aparat desa/kelurahan d) Tim dari dusun lain dalam satu desa e) Tim STBM desa
2) Desa/Kelurahan a) Sanitarian Puskesmas b) Promkes Puskesmas c) UPTD kecamatan d) PKK kecamatan e) Tim dari desa/kelurahan lain dalam 1 (satu) kecamatan f) Tim STBM kecamatan
3) Kecamatan a) Dinas kesehatan kabupaten/kota b) Pokja sanitasi/AMPL c) PKK kabupaten d) Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan (Forum Kabupaten Kota Sehat,
jika ada) e) Tim dari kecamatan lain f) Tim STBM kabupaten
4) Kabupaten/Kota a) Dinas kesehatan provinsi b) Tim STBM provinsi c) Pokja Snitasi/AMPL provinsi d) Perwakilan dari kabupaten lain e) Dinas di provinsi yang terkait dengan sarana air minum dan sanitasi f) Tim STBM provinsi
5) Provinsi a) Tim STBM nasional b) Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan c) Perwakilan dari provinsi lain d) Mitra/swasta
4.1.4.4. Tempat Pelaksaaan Desa/kelurahan 4.1.4.5. Waktu Pelaksanaan
Sepanjang tahun monitoring dengan indikator perubahan adalah sampai dengan kepala keluarga (KK) sudah berubah perilaku tidak membuang air besar sembarangan dengan informasi ketersediaan akses sanitasinya
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 61
c) Staff/aparat desa/kelurahan d) Tim dari dusun lain dalam satu desa e) Tim STBM desa
2) Desa/Kelurahan a) Sanitarian Puskesmas b) Promkes Puskesmas c) UPTD kecamatan d) PKK kecamatan e) Tim dari desa/kelurahan lain dalam 1 (satu) kecamatan f) Tim STBM kecamatan
3) Kecamatan a) Dinas kesehatan kabupaten/kota b) Pokja sanitasi/AMPL c) PKK kabupaten d) Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan (Forum Kabupaten Kota Sehat,
jika ada) e) Tim dari kecamatan lain f) Tim STBM kabupaten
4) Kabupaten/Kota a) Dinas kesehatan provinsi b) Tim STBM provinsi c) Pokja Snitasi/AMPL provinsi d) Perwakilan dari kabupaten lain e) Dinas di provinsi yang terkait dengan sarana air minum dan sanitasi f) Tim STBM provinsi
5) Provinsi a) Tim STBM nasional b) Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan c) Perwakilan dari provinsi lain d) Mitra/swasta
4.1.4.4. Tempat Pelaksaaan Desa/kelurahan 4.1.4.5. Waktu Pelaksanaan
Sepanjang tahun monitoring dengan indikator perubahan adalah sampai dengan kepala keluarga (KK) sudah berubah perilaku tidak membuang air besar sembarangan dengan informasi ketersediaan akses sanitasinya
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 62
4.1.4.6. Pencatatan dan Pelaporan Tim verifikasi melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga. Setelah
selesai verifikasi maka berita acara verifikasi di input dalam e-monev STBM. 4.1.4.7. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap waktu setelah dilakukan verifikasi
4.1.4.8. Sumber Data Laporan rutin
4.1.4.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM 2) Pedoman Pemicuan 5 Pilar STBM 3) Pedoman Verifikasi 5 Pilar STBM 4) SNI 2398:2017 (Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan
Pengolahan Lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, up flow filter, kolam sanita)
5) Pedoman Wirausaha Sanitasi 6) Pedoman Pengelolalaan Teknologi Tepat Guna Sanitasi dan Air Minum
4.2. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat 4.2.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi 4.2.1.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi adalah kabupaten/kota yang minimal 70% dari jumlah Puskesmas melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta diseminasi informasi: d) Pengumpulan data adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota
melakukan entry data sasaran balita dan ibu hamil serta data pengukuran melalui Sistem Informasi Gizi Terpadu, rerata setiap bulan mencapai minimal 60% sasaran ibu hamil dan balita
e) Pengolahan dan analisis data adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota melakukan konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi pada seluruh balita gizi buruk
f) Diseminasi informasi adalah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil surveilans gizi dan di-upload kedalam sistem setiap triwulan
Standar prosedur : Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans GIzi Standar sarana/fasilitas : alat antropometri, aplikasi ePPGBM Standar tenaga : 1) Mampu melakukan pemantauan pertumbuhan (keterampilan penggunaan alat,
penggunaan aplikasi)
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 63
2) Mampu melakukan analisis dan diseminasi hasil surveilans gizi 4.2.1.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi dibagi seluruh kabupaten/kota dikali 100% 4.2.1.3. Pelaksana Kegiatan
Dilaksanakan oleh tenaga gizi atau bidan 4.2.1.4. Tempat Pelaksanaan
Wilayah kerja Puskesmas seperti di Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan 4.2.1.5. Waktu Pelaksanaan
Pemantauan pertumbuhan dilakukan setiap bulan sehingga entry data dan analisis dapat dilakukan setiap bulan, namun untuk upload rencana kegiatan dilakukan setiap triwulan
4.2.1.6. Pencatatan dan Pelaporan
1) Pencatatan/entri data dilakukan setiap waktu, pada saat dilakukan pelayanan kesehatan balita
2) Entri data sasaran dibandingkan dengan jumlah seluruh sasaran yang ada
3) Upload rencana kegiatan berdasarkan data yang ada 4) Menghitung jumlah puskesmas yang melakukan surveilans 5) Entri data konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi pada
seluruh balita gizi buruk 6) Menghitung persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi
dengan membagi jumlah kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi terhadap jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada
7) Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan
4.2.1.7. Waktu Pelaporan Setiap bulan
4.2.1.8. Sumber Data
Laporan rutin
4.2.1.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Pemantauan Pertumbuhan 2) Buku pegangan Kader
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 63
2) Mampu melakukan analisis dan diseminasi hasil surveilans gizi 4.2.1.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi dibagi seluruh kabupaten/kota dikali 100% 4.2.1.3. Pelaksana Kegiatan
Dilaksanakan oleh tenaga gizi atau bidan 4.2.1.4. Tempat Pelaksanaan
Wilayah kerja Puskesmas seperti di Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan 4.2.1.5. Waktu Pelaksanaan
Pemantauan pertumbuhan dilakukan setiap bulan sehingga entry data dan analisis dapat dilakukan setiap bulan, namun untuk upload rencana kegiatan dilakukan setiap triwulan
4.2.1.6. Pencatatan dan Pelaporan
1) Pencatatan/entri data dilakukan setiap waktu, pada saat dilakukan pelayanan kesehatan balita
2) Entri data sasaran dibandingkan dengan jumlah seluruh sasaran yang ada
3) Upload rencana kegiatan berdasarkan data yang ada 4) Menghitung jumlah puskesmas yang melakukan surveilans 5) Entri data konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi pada
seluruh balita gizi buruk 6) Menghitung persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi
dengan membagi jumlah kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi terhadap jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada
7) Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan
4.2.1.7. Waktu Pelaporan Setiap bulan
4.2.1.8. Sumber Data
Laporan rutin
4.2.1.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Pemantauan Pertumbuhan 2) Buku pegangan Kader
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 64
3) Buku KIA 4) Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi 5) Pedoman Sistem Informasi Gizi Terpadu
4.2.2. Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita 4.2.2.1. Definisi Operasional
Puskesmas mampu melakukan tatalaksana gizi buruk pada balita adalah Puskesmas dengan kriteria: 1) Mempunyai tim asuhan gizi terlatih, terdiri dari dokter, bidan/perawat, dan
tenaga gizi 2) Memiliki Standar Prosedur Operasional tatalaksana gizi buruk pada balita Standar prosedur : SPO tatalaksana gizi buruk, Pedoman Pencegahan
dan Tatalaksana Balita Gizi Buruk Standar sarana/fasilitas : alat antropometri, aplikasi ePPGBM Standar tenaga : tim asuhan gizi terlatih
4.2.2.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk dibagi jumlah seluruh Puskesmas dikali 100%
4.2.2.3. Pelaksana Kegiatan
Pelaksanaan dilakukan oleh tim asuhan gizi di Puskesmas dengan supervisi oleh dinas kesehatan kabupaten/kota
4.2.2.4. Tempat Pelaksanaan
Puskesmas
4.2.2.5. Waktu Pelaksanaan Tatalaksana gizi buruk dilakukan setiap waktu
4.2.2.6. Pencatatan dan Pelaporan
1) Entri data tenaga kesehatan (dokter, tenaga gizi atau bidan/perawat) yang telah mengikuti pelatihan tatalaksana gizi buruk disertai upload sertifikat pelatihan
2) Upload SOP tatalaksana gizi buruk yang dimiliki puskesmas 3) Menghitung jumlah puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk dengan
membagi jumlah puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk dengan jumlah puskesmas yang ada
4) Pencatatan/entri data dilakukan setiap waktu, pada saat ada tenaga yang telah terlatih tatalaksana gizi buruk
5) Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 65
4.2.2.7. Waktu Pelaporan Setiap bulan
4.2.2.8. Sumber Data
Laporan rutin
4.2.2.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Pencegahan dan Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita 2) Modul Pelatihan Pencegahan dan Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita 3) Buku Saku Gizi Buruk Layanan Rawat Jalan 4) Pedoman Pelaksanaan Surveilans Gizi 5) Pedoman Sistem Informasi Gizi Terpadu
4.2.3. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif 4.2.3.1. Definisi Operasional
Bayi umur 0 sampai 5 bulan 29 hari yang hanya diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral. Standar prosedur : Pedoman PMBA Standar sarana/fasilitas : buku KIA Standar tenaga : kemampuan pengetahuan dan keterampilan PMBA
4.2.3.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif dibagi seluruh bayi usia kurang dari 6 bulan dikali 100%
4.2.3.3. Pelaksana Kegiatan
Tenaga pelaksana gizi dan bidan
4.2.3.4. Tempat Pelaksanaan Posyandu
4.2.3.5. Waktu Pelaksanaan
Dilaporkan setiap bulan
4.2.3.6. Pencatatan dan Pelaporan 1) Mencatat hasil recall ASI Eksklusif setiap bulan 2) Menentukan jumlah bayi yang masih ASI Eksklusif 3) Rekapitulasi hasil recall ASI Eksklusif setiap bulan Februari dan Agustus
4.2.3.7. Waktu Pelaporan
Setiap bulan Februari dan Agustus
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 65
4.2.2.7. Waktu Pelaporan Setiap bulan
4.2.2.8. Sumber Data
Laporan rutin
4.2.2.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Pencegahan dan Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita 2) Modul Pelatihan Pencegahan dan Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita 3) Buku Saku Gizi Buruk Layanan Rawat Jalan 4) Pedoman Pelaksanaan Surveilans Gizi 5) Pedoman Sistem Informasi Gizi Terpadu
4.2.3. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif 4.2.3.1. Definisi Operasional
Bayi umur 0 sampai 5 bulan 29 hari yang hanya diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral. Standar prosedur : Pedoman PMBA Standar sarana/fasilitas : buku KIA Standar tenaga : kemampuan pengetahuan dan keterampilan PMBA
4.2.3.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif dibagi seluruh bayi usia kurang dari 6 bulan dikali 100%
4.2.3.3. Pelaksana Kegiatan
Tenaga pelaksana gizi dan bidan
4.2.3.4. Tempat Pelaksanaan Posyandu
4.2.3.5. Waktu Pelaksanaan
Dilaporkan setiap bulan
4.2.3.6. Pencatatan dan Pelaporan 1) Mencatat hasil recall ASI Eksklusif setiap bulan 2) Menentukan jumlah bayi yang masih ASI Eksklusif 3) Rekapitulasi hasil recall ASI Eksklusif setiap bulan Februari dan Agustus
4.2.3.7. Waktu Pelaporan
Setiap bulan Februari dan Agustus
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 66
4.2.3.8. Sumber Data Laporan Rutin
4.2.3.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI 2) Pedoman Pemberian Makan Bayi dan Anak 3) Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi 4) Pedoman Sistem Informasi Gizi Terpadu
4.3. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga 4.3.1. Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Bayi Baru Lahir 4.3.1.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir dengan kriteria sebagai berikut: 1) Seluruh Puskesmas menyelenggarakan kelas ibu hamil minimal di 50%
desa/kelurahan Cakupan Puskesmas yang minimal 50% desa/kelurahan di wilayah kerjanya melaksanakan kelas ibu hamil dalam kurun waktu 1 tahun. Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, mitos/kepercayaan/adat istiadat setempat, penyakit menular seksual dan akte kelahiran.
2) Cakupan K4 minimal 85% Minimal 85% ibu hamil di suatu kabupaten/kota mendapatkan pelayanan antenatal sebanyak 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dua kali pada trimester ketiga. Pelayanan antenatal4 kali dilakukan sesuai standar kualitas melalui 10 T antara lain : a) pengukuran berat badan dan tinggi badan; b) pengukuran tekanan darah; c) pengukuran lingkar lengan atas (LiLA); d) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri); e) penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin; f) pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi; g) pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet; h) tes laboratorium; i) tata laksana/penanganan kasus; dan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 67
j) temu wicara (konseling) 3) Seluruh Puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan pelayanan
kegawatdaruratan maternal dan neonatal Puskemas dengan tempat tidur (Puskesmas Rawat Inap) yang memiliki fasilitas dan tim (dokter, bidan, perawat) yang mampu melakukan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar yang siap 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
4) Kabupaten/kota memiliki minimal 1 rumah sakit mampu melakukan penanganan kasus rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal Rumah sakit yang memiliki fasilitas dan kemampuan penanganan kasus rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang siap 24 jam sehari dan 7 hari seminggu
5) Dinas kesehatan kabupaten/kota menyelenggarakan AMP minimal 1 kali setiap 3 bulan Kab/kota yang melaksanakan pengkajian kasus kematian ibu, kematian neonatal dan lahir mati minimal setiap 3 bulan sekali
4.3.1.2. Rumus Penghitungan Indikator
Rumus perhitungan definisi operasional yaitu: 1) Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kelas ibu hamil di minimal 50%
desa/kelurahan di wilayahnya pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh Puskesmas yang ada di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama x 100. Jika hasilnya 100% maka memenuhi kriteria.
2) Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sebanyak 4x sesuai standar di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama x 100. Jika cakupan minimal 85% maka memenuhi kriteria.
3) Jumlah puskesmas dengan tempat tidur (Puskesmas Rawat Inap) mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh Puskesmas dengan tempat tidur (Puskesmas Rawat Inap) pada kurun waktu yang sama x 100. Jika hasilnya 100%, maka memenuhi kriteria
4) Apabila Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 rumah sakit mampu melakukan penanganan kasus rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang memiliki tenaga dengan kemampuan serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal komprehensif dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, masuk dihitung memenuhi kriteria
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 67
j) temu wicara (konseling) 3) Seluruh Puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan pelayanan
kegawatdaruratan maternal dan neonatal Puskemas dengan tempat tidur (Puskesmas Rawat Inap) yang memiliki fasilitas dan tim (dokter, bidan, perawat) yang mampu melakukan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar yang siap 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
4) Kabupaten/kota memiliki minimal 1 rumah sakit mampu melakukan penanganan kasus rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal Rumah sakit yang memiliki fasilitas dan kemampuan penanganan kasus rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang siap 24 jam sehari dan 7 hari seminggu
5) Dinas kesehatan kabupaten/kota menyelenggarakan AMP minimal 1 kali setiap 3 bulan Kab/kota yang melaksanakan pengkajian kasus kematian ibu, kematian neonatal dan lahir mati minimal setiap 3 bulan sekali
4.3.1.2. Rumus Penghitungan Indikator
Rumus perhitungan definisi operasional yaitu: 1) Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kelas ibu hamil di minimal 50%
desa/kelurahan di wilayahnya pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh Puskesmas yang ada di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama x 100. Jika hasilnya 100% maka memenuhi kriteria.
2) Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sebanyak 4x sesuai standar di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama x 100. Jika cakupan minimal 85% maka memenuhi kriteria.
3) Jumlah puskesmas dengan tempat tidur (Puskesmas Rawat Inap) mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh Puskesmas dengan tempat tidur (Puskesmas Rawat Inap) pada kurun waktu yang sama x 100. Jika hasilnya 100%, maka memenuhi kriteria
4) Apabila Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 rumah sakit mampu melakukan penanganan kasus rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang memiliki tenaga dengan kemampuan serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal komprehensif dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, masuk dihitung memenuhi kriteria
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 68
5) Apabila dinas kesehatan kabupaten/kota menyelenggarakan kajian Audit Maternal Perinatal minimal 1 kali setiap 3 bulan, masuk dihitung memenuhi kriteria
Rumus perhitungan indikator yaitu cakupan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir = jumlah kabupaten/kota yang memenuhi 5 kriteria pada definisi operasional. 4.3.1.3. Pelaksana Kegiatan
Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas, praktik mandiri bidan, jejaring dan jaringannya, klinik dan rumah sakit (dokter, bidan, perawat), dan kader kesehatan
4.3.1.4. Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan di Puskesmas, praktik mandiri bidan, klinik dan rumah sakit dan di masyarakat/desa (pelaksanaan kelas bumil) serta dinas kesehatan kabupaten/kota (pelaksanaan AMP-SR)
4.3.1.5. Waktu Pelaksanaan
Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
4.3.1.6. Pencatatan dan pelaporan Petugas yang melayani mencatat pelayanan ibu hamil dan bersalin dalam
kohort ibu, dan buku KIA, kemudian melaporkan ke pengelola Sistem Informasi Puskesmas (SIP). Petugas pengelola data kabupaten/kota memasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
4.3.1.7. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap bulan
4.3.1.8. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Masa SebelumHamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual
4) Pedoman Audit Maternal Perinatal tahun 2015 5) Pedoman penyelenggaraan Puskesmas PONED
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 69
6) Pedoman penyelenggaraan PONEK 24 Jam Rumah Sakit tahun 2012
4.3.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Balita
4.3.2.1. Definisi Operasional Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita
memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Seluruh Puskesmas melaksanakan kelas ibu balita sedikitnya 50%
desa/kelurahan yaitu tenaga kesehatan mendampingi kelompok ibu/keluarga yang memiliki anak usia balita untuk mendiskusikan materi kesehatan anak dalam buku KIA
2) Seluruh Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS yaitu menggunakan algoritma MTBS (formulir pencatatan MTBS) untuk melayani kunjungan bayi muda dan balita sakit
3) Seluruh Puskesmas melaksanakan SDIDTK yaitu menindaklanjuti rujukan balita dengan kemungkinan gangguan perkembangan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan SDIDTK di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar (Stimulasi/ Intervensi/Rujukan)
4.3.2.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang seluruh Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kelas ibu balita sedikitnya di 50% desa/kelurahan, dan melaksanakan pendekatan MTBS pada kunjungan balita sakit, dan melaksanakan SDIDTK untuk menindaklanjuti rujukan balita dengan kemungkinan gangguan perkembangan. 4.3.2.3. Pelaksana Kegiatan
Dokter/bidan/perawat/ahli gizi/tenaga promkes yang telah mengikuti pelatihan/orientasi/kalakarya MTBS dan SDIDTK
4.3.2.4. Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan di Puskesmas/Fasyankes/Posyandu/BKB/Paud/TK/RA/ Panti/LKSA
4.3.2.5. Waktu Pelaksanaan
Pelayanan dilaksanakan dalam waktu satu tahun
4.3.2.6. Pencatatan dan pelaporan Petugas yang melayani mencatatkan hasil pelayanan pada Buku KIA dan
pencatatan di Puskesmas/Fasyankes. Pencatatan hasil pelayanan di Puskesmas meliputi catatan individual berupa formulir MTBS dan formulir DDTK, serta catatan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 69
6) Pedoman penyelenggaraan PONEK 24 Jam Rumah Sakit tahun 2012
4.3.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Balita
4.3.2.1. Definisi Operasional Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita
memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Seluruh Puskesmas melaksanakan kelas ibu balita sedikitnya 50%
desa/kelurahan yaitu tenaga kesehatan mendampingi kelompok ibu/keluarga yang memiliki anak usia balita untuk mendiskusikan materi kesehatan anak dalam buku KIA
2) Seluruh Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS yaitu menggunakan algoritma MTBS (formulir pencatatan MTBS) untuk melayani kunjungan bayi muda dan balita sakit
3) Seluruh Puskesmas melaksanakan SDIDTK yaitu menindaklanjuti rujukan balita dengan kemungkinan gangguan perkembangan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan SDIDTK di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar (Stimulasi/ Intervensi/Rujukan)
4.3.2.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang seluruh Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kelas ibu balita sedikitnya di 50% desa/kelurahan, dan melaksanakan pendekatan MTBS pada kunjungan balita sakit, dan melaksanakan SDIDTK untuk menindaklanjuti rujukan balita dengan kemungkinan gangguan perkembangan. 4.3.2.3. Pelaksana Kegiatan
Dokter/bidan/perawat/ahli gizi/tenaga promkes yang telah mengikuti pelatihan/orientasi/kalakarya MTBS dan SDIDTK
4.3.2.4. Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan di Puskesmas/Fasyankes/Posyandu/BKB/Paud/TK/RA/ Panti/LKSA
4.3.2.5. Waktu Pelaksanaan
Pelayanan dilaksanakan dalam waktu satu tahun
4.3.2.6. Pencatatan dan pelaporan Petugas yang melayani mencatatkan hasil pelayanan pada Buku KIA dan
pencatatan di Puskesmas/Fasyankes. Pencatatan hasil pelayanan di Puskesmas meliputi catatan individual berupa formulir MTBS dan formulir DDTK, serta catatan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 70
kegiatan Puskesmas/Fasyankes/ Posyandu/BKB/Paud/TK/RA/Panti/LKSA. Hasil pelayanan di wilayah kerja Puskesmas direkap dalam register kohort bayi dan balita. Selanjutnya, Puskesmas melaporkan ke pengelola Sistem Informasi Puskesmas (SIP) dan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk dimasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas).
4.3.2.7. Sumber Data
Laporan rutin
4.3.2.8. Waktu Pelaporan Setiap bulan
4.3.2.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Buku KIA 2) Buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit 3) Pedoman Pelaksanaan SDIDTK Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar 4) Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu
4.3.3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 4.3.3.1. Definisi Operasional
Kriteria kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja adalah: 1) Minimal 40% Puskesmas mampu laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR) a) Puskesmas mampu laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
adalah Puskesmas yang menyelenggarakan layanan konseling bagi anak usia sekolah dan remaja (6 – 18 tahun), dan membina minimal 1 (satu) posyandu remaja di wilayah kerja Puskesmas
b) Layanan konseling merupakan sesi diskusi antara anak usia sekolah dan remaja dengan tenaga kesehatan secara individu atau kelompok untuk memahami masalah kesehatan remaja yang sedang dialami
c) Pembinaan Posyandu remaja yang dimaksud adalah menghadirkan petugas di Posyandu remaja untuk melakukan pendampingan kader remaja dalam penyelenggaraan Posyandu remaja
d) Posyandu remaja merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja (10 - 18 tahun).
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 71
e) Penyelenggaraan Posyandu remaja meliputi 3 hal yaitu pemberian KIE, pelayanan kesehatan, dan layanan konseling. • Pemberian KIE yang diberikan antara lain terkait kesehatan reproduksi,
pendidikan keterampilan hidup sehat, gizi, pencegahan kekerasan, pencegahan PTM dan PM dalam bentuk penyuluhan, permainan, dan metode interaktif lainnya.
• Pelayanan kesehatan yang dilakukan antara lain skrining kesehatan (contoh: pemeriksaan tanda vital, pengukuran status gizi/antropometri, skrining anemia, dll), pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, layanan rujukannya, dll.
• Layanan konseling merupakan sesi diskusi antara remaja dengan tenaga kesehatan/ kader remaja secara individu atau kelompok untuk memahami masalah kesehatan remaja yang sedang dialami
2) Setiap Puskesmas membina minimal 20% sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) melalui kegiatan UKS/M yang ada di wilayah kerja Puskesmas a) Pembinaan sekolah/madrasah yang dimaksud adalah melakukan fasilitasi
kegiatan UKS/M yang diimplementasikan dalam sekolah/madrasah meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat
b) Kegiatan pendidikan kesehatan antara lain: literasi kesehatan (contoh: membaca dan mendiskusikan materi kesehatan menggunakan buku rapor kesehatanku atau buku kesehatan lainnya) , pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (contoh: cuci tangan dan gosok gigi bersama), pendidikan gizi (contoh: sarapan bersama), dan optimalisasi aktivitas fisik (contoh: peregangan diantara jam pelajaran)
c) Kegiatan pelayanan kesehatan antara lain: penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala (100% peserta didik), pemberian tablet tambah darah (remaja putri tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA), pemberian obat cacing, dan imunisasi (bagi tingkat SD/MI)
d) Kegiatan pembinaan lingkungan sehat antara lain: pembinaan sanitasi sekolah (contoh: kebersihan toilet, lingkungan sekolah, saluran air), pembinaan kantin (contoh: kebersihan kantin, keamanan pangan, dan menu bergizi), pengelolaan sampah (contoh: pemilahan sampah)
e) Kabupaten/kota menentukan proporsi setiap jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang dibina setiap Puskesmas
f) Jika dalam satu wilayah kerja Puskesmas tidak terdapat 1 (satu) jenjang pendidikan atau lebih maka pembinaan yang dilakukan hanya jenjang pendidikan yang ada di wilayah puskesmas dengan total minimal 20% sekolah/madrasah
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 71
e) Penyelenggaraan Posyandu remaja meliputi 3 hal yaitu pemberian KIE, pelayanan kesehatan, dan layanan konseling. • Pemberian KIE yang diberikan antara lain terkait kesehatan reproduksi,
pendidikan keterampilan hidup sehat, gizi, pencegahan kekerasan, pencegahan PTM dan PM dalam bentuk penyuluhan, permainan, dan metode interaktif lainnya.
• Pelayanan kesehatan yang dilakukan antara lain skrining kesehatan (contoh: pemeriksaan tanda vital, pengukuran status gizi/antropometri, skrining anemia, dll), pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, layanan rujukannya, dll.
• Layanan konseling merupakan sesi diskusi antara remaja dengan tenaga kesehatan/ kader remaja secara individu atau kelompok untuk memahami masalah kesehatan remaja yang sedang dialami
2) Setiap Puskesmas membina minimal 20% sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) melalui kegiatan UKS/M yang ada di wilayah kerja Puskesmas a) Pembinaan sekolah/madrasah yang dimaksud adalah melakukan fasilitasi
kegiatan UKS/M yang diimplementasikan dalam sekolah/madrasah meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat
b) Kegiatan pendidikan kesehatan antara lain: literasi kesehatan (contoh: membaca dan mendiskusikan materi kesehatan menggunakan buku rapor kesehatanku atau buku kesehatan lainnya) , pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (contoh: cuci tangan dan gosok gigi bersama), pendidikan gizi (contoh: sarapan bersama), dan optimalisasi aktivitas fisik (contoh: peregangan diantara jam pelajaran)
c) Kegiatan pelayanan kesehatan antara lain: penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala (100% peserta didik), pemberian tablet tambah darah (remaja putri tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA), pemberian obat cacing, dan imunisasi (bagi tingkat SD/MI)
d) Kegiatan pembinaan lingkungan sehat antara lain: pembinaan sanitasi sekolah (contoh: kebersihan toilet, lingkungan sekolah, saluran air), pembinaan kantin (contoh: kebersihan kantin, keamanan pangan, dan menu bergizi), pengelolaan sampah (contoh: pemilahan sampah)
e) Kabupaten/kota menentukan proporsi setiap jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang dibina setiap Puskesmas
f) Jika dalam satu wilayah kerja Puskesmas tidak terdapat 1 (satu) jenjang pendidikan atau lebih maka pembinaan yang dilakukan hanya jenjang pendidikan yang ada di wilayah puskesmas dengan total minimal 20% sekolah/madrasah
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 72
4.3.3.2. Rumus Penghitungan Indikator Cara perhitungan kriteria indikator yaitu:
1) Jumlah Puskesmas yang mampu laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dibagi 40% Jumlah seluruh Puskesmas di kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100
2) Jumlah Puskesmas yang membina minimal 20% sekolah/madrasah yang ada di wilayah Puskesmas dalam 1 tahun dibagi jumlah seluruh Puskesmas di kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100
Rumus perhitungan indikator yaitu jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja sesuai seluruh kriteria dalam kurun waktu 1 tahun
4.3.3.3. Pelaksana Kegiatan
1) Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota (dinas kesehatan kabupaten/kota),
2) Tenaga kesehatan di Puskesmas (dokter/perawat/tenaga gizi/promkes/ kesling, dll)
4.3.3.4. Tempat Pelaksanaan
1) Puskesmas di wilayah kabupaten/kota 2) Sekolah/madrasah tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di
wilayah kabupaten/kota 3) Posyandu remaja di wilayah kabupaten/kota
4.3.3.5. Waktu Pelaksanaan
1) Puskesmas mampu laksana PKPR Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di Puskesmas dan posyandu remaja dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu pada saat remaja berkunjung ke Puskesmas dan pelaksanaan posyandu remaja
2) Puskesmas membina sekolah/madrasah Pembinaan sekolah/madrasah dilakukan dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun ajaran baru
4.3.3.6. Pencatatan dan Pelaporan 1) Puskesmas mampu laksana PKPR :
a) Hasil layanan konseling anak usia sekolah dan remaja di Puskesmas dicatat pada formulir pasien remaja. Selanjutnya hasil layanan konseling dilaporkan dalam register PKPR.
b) Hasil pembinaan posyandu remaja dicatat pada formulir remaja/buku kesehatan rapor kesehatanku (bagi yang bersekolah)/formulir lainnya.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 73
Selanjutnya hasil pembinaan posyandu dilaporkan dalam laporan bulanan PKPR.
2) Pembinaan kegiatan di sekolah/madrasah a) Hasil pembinaan sekolah/madrasah dicatat dalam laporan kegiatan
sesuai dengan jenis kegiatannya b) Pembinaan kegiatan pendidikan kesehatan: laporan kegiatan c) Pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan: buku rapor kesehatanku
atau formulir penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala dan formulir pelayanan lainnya
d) Pembinaan kegiatan pembinaan lingkungan sehat: laporan kegiatan/buku rapor kesehatan lingkungan/buku kantin sehat/formulir lainnya
e) Hasil pencatatan kegiatan pembinaan kegiatan sekolah/madrasah dilaporkan dalam bentuk laporan kegiatan dan rekapitulasi penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Pelaporan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala disampaikan secara berjenjang sampai dengan tingkat pusat.
4.3.3.7. Waktu Pelaporan
Dilaporkan 6 bulan sekali (per enam bulan)
4.3.3.8. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 2) Pedoman Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Remaja 3) Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN
PKPR) 4) Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala 5) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja 6) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Model Sekolah/Madrasah Sehat 7) Buku Pegangan Kader Posyandu Remaja 8) Buku KIE Kader Kesehatan Remaja 9) Buku Pemantauan Kesehatan Remaja 10) Buku Rapor Kesehatanku
4.3.4. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Usia Reproduksi 4.3.4.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi adalah:
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 73
Selanjutnya hasil pembinaan posyandu dilaporkan dalam laporan bulanan PKPR.
2) Pembinaan kegiatan di sekolah/madrasah a) Hasil pembinaan sekolah/madrasah dicatat dalam laporan kegiatan
sesuai dengan jenis kegiatannya b) Pembinaan kegiatan pendidikan kesehatan: laporan kegiatan c) Pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan: buku rapor kesehatanku
atau formulir penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala dan formulir pelayanan lainnya
d) Pembinaan kegiatan pembinaan lingkungan sehat: laporan kegiatan/buku rapor kesehatan lingkungan/buku kantin sehat/formulir lainnya
e) Hasil pencatatan kegiatan pembinaan kegiatan sekolah/madrasah dilaporkan dalam bentuk laporan kegiatan dan rekapitulasi penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Pelaporan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala disampaikan secara berjenjang sampai dengan tingkat pusat.
4.3.3.7. Waktu Pelaporan
Dilaporkan 6 bulan sekali (per enam bulan)
4.3.3.8. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 2) Pedoman Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Remaja 3) Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN
PKPR) 4) Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala 5) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja 6) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Model Sekolah/Madrasah Sehat 7) Buku Pegangan Kader Posyandu Remaja 8) Buku KIE Kader Kesehatan Remaja 9) Buku Pemantauan Kesehatan Remaja 10) Buku Rapor Kesehatanku
4.3.4. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Usia Reproduksi 4.3.4.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi adalah:
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 74
1) Minimal 50% Puskesmas di wilayah kerja memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin (kespro catin) a) Puskesmas memberikan pelayanan :
• konseling / komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesehatan reproduksi calon pengantin dan
• skrining kesehatan bagi calon pengantin, minimal pemeriksaan status gizi meliputi : (pemeriksaan berat badan, tinggi badan, penentuan IMT, pemeriksaan LiLA) dan tanda anemia (pemeriksaan konjungtiva dan pemeriksaan Hb)
b) Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan dan atau perawat dan atau petugas gizi).
2) Seluruh Puskesmas di wilayah kerja mampu dan melakukan pelayanan KB Pasca Persalinan Puskesmas yang mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dengan metoda cara modern (AKDR/pil/suntik/kondom/MAL/implan/ vasektomi) dilakukan dalam kurun waktu 0-42 hari setelah ibu melahirkan. KB Pasca Persalinan (KB PP) adalah pelayanan KB yang diberikan kepada PUS setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari, dengan tujuan untuk menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan). Mempunyai minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang kompeten yaitu : • dokter dan atau • bidan yang sudah mendapatkan pelatihan Contraceptive Technolgy Update
(CTU)/pelatihan keluarga berencana (KB)/orientasi KB Pasca Persalinan (KBPP)
4.3.4.2. Rumus Penghitungan Indikator Rumus perhitungan kriteria:
1) Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin (kespro catin) dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas di wilayah kerja dikali 100 persen. Jika hasilnya minimal 50% maka memenuhi kriteria
2) Jumlah Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas di wilayah kerja dikali 100 persen. Jika hasilnya mencapai 100% (seluruh) maka memenuhi kriteria.
Rumus perhitungan indikator yaitu jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi. Contoh kasus : Di Provinsi “G” terdapat 4 Kabupaten/Kota. Kemudian telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi. Rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan reproduksi di Provinsi “G” pada akhir tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 75
Tabel 2. Contoh cara penghitungan indikator pelayanan kesehatan reproduksi
Kabupaten/ Kota
Jumlah Puskesmas
Puskesmas yang memberikan pelayanan
kespro catin
Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan
KBPP Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e) 1. Kabupaten A 4 2 (50%) 2 (50%) Tidak (karena
Pusk mampu dan memberikan pelayanan KBPP belum 100%)
Puskemas A Memberikan pelayanan kespro
catin, meliputi konseling/KIE dan skrining kesehatan
ya Memberikan pelayanan KB PP 20 orang
Mempunyai 1 orang petugas kompeten
tidak
Puskesmas B Memberikan pelayanan kespro
catin, meliputi skrining kesehatan,
tetapi tidak melakukan
konseling/KIE
tidak Memberikan pelayanan KB PP 30 orang
Mempunyai 2 orang petugas kompeten
ya
Puskesmas C Tidak memberikan pelayanan kespro
catin, meliputi konseling/KIA dan skrining kesehatan
tidak Memberikan pelayanan KB PP 50 orang
Mempunyai 4 orang petugas kompeten
ya
Puskesmas D Memberikan pelayanan kespro
catin, meliputi konseling/KIA dan skrining kesehatan
ya Tidak melakukan pelayanan KB PP
Mempunyai 2 orang petugas kompeten
tidak
2. Kota B 5 3 (60%) 5 (100%) Ya (sesuai kriteria)
3. Kabupaten C 8 3 (37,5%) 8 (100%) Tidak (Pusk yang
memberikan pelayanan
kespro catin (< 50%)
4. Kabupaten D
6 4 (67%) 6 (100%) Ya (sesuai kriteria)
Hasil rekapitulasi selama setahun, jumlah kabupaten di Provinsi G yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi sebanyak 2 kabupaten/kota.
4.3.4.3. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan adalah pengelola program kesehatan reproduksi/keluarga berencana dinas kesehatan kabupaten/kota, pengelola
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 75
Tabel 2. Contoh cara penghitungan indikator pelayanan kesehatan reproduksi
Kabupaten/ Kota
Jumlah Puskesmas
Puskesmas yang memberikan pelayanan
kespro catin
Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan
KBPP Keterangan
(a) (b) (c) (d) (e) 1. Kabupaten A 4 2 (50%) 2 (50%) Tidak (karena
Pusk mampu dan memberikan pelayanan KBPP belum 100%)
Puskemas A Memberikan pelayanan kespro
catin, meliputi konseling/KIE dan skrining kesehatan
ya Memberikan pelayanan KB PP 20 orang
Mempunyai 1 orang petugas kompeten
tidak
Puskesmas B Memberikan pelayanan kespro
catin, meliputi skrining kesehatan,
tetapi tidak melakukan
konseling/KIE
tidak Memberikan pelayanan KB PP 30 orang
Mempunyai 2 orang petugas kompeten
ya
Puskesmas C Tidak memberikan pelayanan kespro
catin, meliputi konseling/KIA dan skrining kesehatan
tidak Memberikan pelayanan KB PP 50 orang
Mempunyai 4 orang petugas kompeten
ya
Puskesmas D Memberikan pelayanan kespro
catin, meliputi konseling/KIA dan skrining kesehatan
ya Tidak melakukan pelayanan KB PP
Mempunyai 2 orang petugas kompeten
tidak
2. Kota B 5 3 (60%) 5 (100%) Ya (sesuai kriteria)
3. Kabupaten C 8 3 (37,5%) 8 (100%) Tidak (Pusk yang
memberikan pelayanan
kespro catin (< 50%)
4. Kabupaten D
6 4 (67%) 6 (100%) Ya (sesuai kriteria)
Hasil rekapitulasi selama setahun, jumlah kabupaten di Provinsi G yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi sebanyak 2 kabupaten/kota.
4.3.4.3. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan adalah pengelola program kesehatan reproduksi/keluarga berencana dinas kesehatan kabupaten/kota, pengelola
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 76
program kesehatan reproduksi Puskesmas, pengelola program keluarga berencana Puskesmas
4.3.4.4. Waktu Pelaksanaan
Pelayanan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
4.3.4.5. Tempat Pelaksanaan Puskesmas
4.3.4.6. Pencatatan dan pelaporan
Petugas melakukan pelayanan dan mencatatkan dalam kohort kesehatan usia reproduksi dan melaporkan melalui laporan program/Sistem Informasi Puskesmas (SIP) yang selanjutnya dikirim ke kabupaten/kota untuk dimasukan dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas)
4.3.4.7. Sumber Data
Laporan rutin
4.3.4.8. Waktu Pelaporan Dilaporkan setiap bulan
4.3.4.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil 2) Pedoman Pelayanan KB Pasca Persalinan di Fasilitas
Kesehatan/Pedoman Pelayanan KB
4.3.5. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
4.3.5.1. Definisi Operasional Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Lansia
meliputi: 1) Seluruh Puskesmas membina Posyandu Lansia di 50% desa di wilayah kerjanya,
adalah seluruh Puskesmas melaksanakan pembinaan pada Posyandu Lansia sedikitnya di 50% desa di wilayah kerjanya sehingga Posyandu Lansia buka minimal 4 kali dalam satu tahun pada setiap desa tersebut
2) Minimal 50% Puskesmas yang ada di kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun Lansia yaitu: a) Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, terdapat petugas pelayanan
yang terlatih atau memahami pelayanan kesehatan Lansia dan geriatri b) Memberikan prioritas pelayanan kepada Lansia, minimal dengan
mendahulukan Lansia di loket, poliklinik, laboratorium dan apotik
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 77
c) Mengkondisikan sarana yang ada semaksimal mungkin, sehingga aman dan mudah diakses oleh Lansia
d) Melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup 3) Kabupaten/kota mengembangkan Program Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi
Lansia, adalah kabupaten/kota telah mulai melaksanakan Program PJP bagi Lansia di minimal 10% Puskesmas dalam bentuk kegiatan orientasi Program PJP bagi Lansia dan panduan praktis bagi caregiver informal
4.3.5.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Lansia dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota di kali 100% dalam kurun waktu 1 tahun
4.3.5.3. Pelaksana Kegiatan
Kabupaten/kota (penanggung jawab program kesehatan Lansia dinas kesehatan kabupaten/kota, petugas kesehatan atau tim yang terlatih/memahami pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas, dan kader posyandu Lansia)
4.3.5.4. Tempat Pelaksanaan
Puskesmas dan Posyandu Lansia di wilayah kabupaten/kota
4.3.5.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan dalam waktu satu tahun
4.3.5.6. Pencatatan dan Pelaporan Data yang dilaporkan merupakan penggabungan kegiatan di dalam dan di
luar gedung puskesmas (Posyandu Lansia, kunjungan rumah, kunjungan ke panti, dll). Petugas yang melayani, mencatatkan hasil ke dalam form kohort pelayanan kesehatan Lansia dan form pencatatan pelaporan tingkat Puskesmas, termasuk mengkompilasi hasil kegiatan di Posyandu Lansia. Hasil pencatatan Puskesmas dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota.
Untuk laporan pelaksanaan capaian indikator kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Lansia, pencatatan dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota untuk selanjutnya disampaikan kepada dinas kesehatan provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi kemudian melakukan verifikasi dan validasi data, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas) sebagai laporan di tingkat pusat.
4.3.5.7. Sumber Data
Laporan rutin
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 77
c) Mengkondisikan sarana yang ada semaksimal mungkin, sehingga aman dan mudah diakses oleh Lansia
d) Melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup 3) Kabupaten/kota mengembangkan Program Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi
Lansia, adalah kabupaten/kota telah mulai melaksanakan Program PJP bagi Lansia di minimal 10% Puskesmas dalam bentuk kegiatan orientasi Program PJP bagi Lansia dan panduan praktis bagi caregiver informal
4.3.5.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Lansia dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota di kali 100% dalam kurun waktu 1 tahun
4.3.5.3. Pelaksana Kegiatan
Kabupaten/kota (penanggung jawab program kesehatan Lansia dinas kesehatan kabupaten/kota, petugas kesehatan atau tim yang terlatih/memahami pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas, dan kader posyandu Lansia)
4.3.5.4. Tempat Pelaksanaan
Puskesmas dan Posyandu Lansia di wilayah kabupaten/kota
4.3.5.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan dalam waktu satu tahun
4.3.5.6. Pencatatan dan Pelaporan Data yang dilaporkan merupakan penggabungan kegiatan di dalam dan di
luar gedung puskesmas (Posyandu Lansia, kunjungan rumah, kunjungan ke panti, dll). Petugas yang melayani, mencatatkan hasil ke dalam form kohort pelayanan kesehatan Lansia dan form pencatatan pelaporan tingkat Puskesmas, termasuk mengkompilasi hasil kegiatan di Posyandu Lansia. Hasil pencatatan Puskesmas dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota.
Untuk laporan pelaksanaan capaian indikator kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Lansia, pencatatan dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota untuk selanjutnya disampaikan kepada dinas kesehatan provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi kemudian melakukan verifikasi dan validasi data, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas) sebagai laporan di tingkat pusat.
4.3.5.7. Sumber Data
Laporan rutin
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 78
4.3.5.8. Waktu Pelaporan Dilaporkan setiap bulan
4.3.5.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Buku Kesehatan Lanjut Usia dan Petunjuk Teknis Pengisian Buku Kesehatan Lansia
2) Petunjuk Teknis Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas 4) Pedoman untuk Puskesmas dalam Pemberdayaan Lanjut Usia 5) Pedoman untuk Puskesmas dalam Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan
Lanjut Usia di Posyandu Lansia 6) Buku untuk Kader seri Kesehatan Lanjut Usia 7) Pedoman untuk Puskesmas dalam Perawatan Jangka Panjang bagi
Lanjut Usia 8) Panduan Praktis untuk Caregiver dalam Perawatan Jangka Panjang bagi
Lanjut Usia
4.4. Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan 4.4.1. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 4.4.1.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan 4 tatanan yaitu pemukiman, sarana dan prasarana umum, masyarakat sehat yang mandiri dan ketahanan pangan, kawasan pendidikan dan kawasan pasar, memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum dan rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi.
4.4.1.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Contoh perhitungan: Dalam satu tahun (1 Januari s/d 31 Desember pada tahun yang sama) terdapat 100 kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria berdasarkan laporan yang disampaikan melalui aplikasi, maka capaian program kabupaten/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat pada tahun tersebut sebanyak 100 kabupaten/kota. 4.4.1.3. Pelaksana Kegiatan
1) Penanggung jawab di tingkat kabupaten/kota adalah Ketua Tim Pembina KKS dan Ketua Forum KKS
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 79
2) Penanggung jawab di tingkat kecamatan adalah Ketua Forum Komunikasi KKS
3) Penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan adalah Ketua POKJA KKS
4.4.1.4. Tempat Pelaksaaan Kabupaten/kota
4.4.1.5. Waktu Pelaksanaan
Dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
4.4.1.6. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh petugas bagian data dan
informasi Sekretariat KKS melalui aplikasi.
4.4.1.7. Sumber Data Laporan rutin
4.4.1.8. Waktu Pelaporan Setiap bulan
4.4.1.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Peraturan Menteri Bersama Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dan Nomor: 1138/Menkes/ PB/VIII/2005 (Sedang Proses Revisi menjadi Perpres)
2) Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Sehat (dalam proses) 3) Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Sehat (dalam proses)
4.4.2. Persentase Desa/Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS) 4.4.2.1. Definisi Operasional
Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi. Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan perubahan perilaku di masyarakat dalam menerapkan pilar-pilar STBM.
Kriteria Desa/Kelurahan SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) adalah: 1) Semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban yang aman dan layak
dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang aman dan layak 2) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar 3) Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai
100% KK mempunyai jamban layak dan aman
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 79
2) Penanggung jawab di tingkat kecamatan adalah Ketua Forum Komunikasi KKS
3) Penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan adalah Ketua POKJA KKS
4.4.1.4. Tempat Pelaksaaan Kabupaten/kota
4.4.1.5. Waktu Pelaksanaan
Dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
4.4.1.6. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh petugas bagian data dan
informasi Sekretariat KKS melalui aplikasi.
4.4.1.7. Sumber Data Laporan rutin
4.4.1.8. Waktu Pelaporan Setiap bulan
4.4.1.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Peraturan Menteri Bersama Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dan Nomor: 1138/Menkes/ PB/VIII/2005 (Sedang Proses Revisi menjadi Perpres)
2) Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Sehat (dalam proses) 3) Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Sehat (dalam proses)
4.4.2. Persentase Desa/Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS) 4.4.2.1. Definisi Operasional
Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi. Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan perubahan perilaku di masyarakat dalam menerapkan pilar-pilar STBM.
Kriteria Desa/Kelurahan SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) adalah: 1) Semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban yang aman dan layak
dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang aman dan layak 2) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar 3) Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai
100% KK mempunyai jamban layak dan aman
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 80
4.4.2.2. Rumus Perhitungan Indikator Jumlah desa/kelurahan yang telah terverifikasi SBS dibagi jumlah seluruh
desa/kelurahan dikali 100%. Jumlah desa/kelurahan di Indonesia: 80.930.
4.4.2.3. Pelaksana Kegiatan Pelaku verifikasi atau yang disebut dengan tim verifikasi disesuaikan
dengan kebutuhan pada tingkatan mana verifikasi dilakukan. 1) Dusun/RW
a) Sanitarian Puskesmas b) PKK desa/kelurahan c) Staff/aparat desa/kelurahan d) Tim dari dusun lain dalam satu desa e) Tim STBM desa
2) Desa/Kelurahan a) Sanitarian Puskesmas b) Promkes Puskesmas c) UPTD kecamatan d) PKK kecamatan e) Tim dari desa/kelurahan lain dalam 1 (satu) kecamatan f) Tim STBM kecamatan
3) Kecamatan a) Dinas kesehatan kabupaten/kota b) Pokja sanitasi/AMPL c) PKK kabupaten d) Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan (Forum Kabupaten Kota Sehat,
jika ada) e) Tim dari kecamatan lain f) Tim STBM kabupaten
4) Kabupaten/Kota a) Dinas kesehatan provinsi b) Tim STBM provinsi c) Pokja sanitasi/AMPL provinsi d) Perwakilan dari kabupaten lain e) Dinas di provinsi yang terkait dengan sarana air minum dan sanitasi f) Tim STBM provinsi
5) Provinsi a) Tim STBM Nasional b) Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan c) Perwakilan dari provinsi lain d) Mitra/swasta
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 81
4.4.2.4. Tempat Pelaksaaan Desa/kelurahan 4.4.2.5. Waktu Pelaksanaan
Dilaporkan setiap waktu setelah dilakukan verifikasi
4.4.2.6. Pencatatan dan Pelaporan Tim verifikasi melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga. Setelah
selesai verifikasi maka berita acara verifikasi di input dalam e-monev STBM.
4.4.2.7. Sumber Data Laporan rutin
4.4.2.8. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap waktu setelah dilakukan verifikasi
4.4.2.9. Pedoman Pelaporan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM 2) Pedoman Pemicuan 5 Pilar STBM 3) Pedoman Verifikasi 5 Pilar STBM 4) SNI 2398:2017 (Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan
Pengolahan Lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, up flow filter, kolam sanita)
5) Pedoman Wirausaha Sanitasi 6) Pedoman Pengelolalaan Teknologi Tepat Guna Sanitasi dan Air Minum
4.4.3. Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya sesuai Standar
4.4.3.1. Definisi Operasional Sarana air minum yang dilakukan tinjauan dokumen RPAM (Rencana
Pengamanan Air Minum), inspeksi kesehatan lingkungan dan diperiksa kualitas air minumnya oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
Maksud dari diawasi/diperiksa adalah petugas kesehatan lingkungan melakukan pengawasan eksternal melalui review dokumen RPAM, observasi lapangan (IKL), dan uji kualitas air (laboratorium atau alat yang terkalibrasi). Hasil pengawasan eksternal diinput dalam emonev PKAM.
Total sarana air minum yang masuk cakupan pengawasan adalah 81.921 sarana, dengan rincian sebagai berikut: a) PDAM pemerintah: 411 PDAM (sumber: data Perpamsi) b) PDAM swasta: 17 PDAM c) KPSPAM Pamsimas: 24.833 sarana (sumber: data KPSPAM Pamsimas)
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 81
4.4.2.4. Tempat Pelaksaaan Desa/kelurahan 4.4.2.5. Waktu Pelaksanaan
Dilaporkan setiap waktu setelah dilakukan verifikasi
4.4.2.6. Pencatatan dan Pelaporan Tim verifikasi melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga. Setelah
selesai verifikasi maka berita acara verifikasi di input dalam e-monev STBM.
4.4.2.7. Sumber Data Laporan rutin
4.4.2.8. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap waktu setelah dilakukan verifikasi
4.4.2.9. Pedoman Pelaporan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM 2) Pedoman Pemicuan 5 Pilar STBM 3) Pedoman Verifikasi 5 Pilar STBM 4) SNI 2398:2017 (Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan
Pengolahan Lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, up flow filter, kolam sanita)
5) Pedoman Wirausaha Sanitasi 6) Pedoman Pengelolalaan Teknologi Tepat Guna Sanitasi dan Air Minum
4.4.3. Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya sesuai Standar
4.4.3.1. Definisi Operasional Sarana air minum yang dilakukan tinjauan dokumen RPAM (Rencana
Pengamanan Air Minum), inspeksi kesehatan lingkungan dan diperiksa kualitas air minumnya oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
Maksud dari diawasi/diperiksa adalah petugas kesehatan lingkungan melakukan pengawasan eksternal melalui review dokumen RPAM, observasi lapangan (IKL), dan uji kualitas air (laboratorium atau alat yang terkalibrasi). Hasil pengawasan eksternal diinput dalam emonev PKAM.
Total sarana air minum yang masuk cakupan pengawasan adalah 81.921 sarana, dengan rincian sebagai berikut: a) PDAM pemerintah: 411 PDAM (sumber: data Perpamsi) b) PDAM swasta: 17 PDAM c) KPSPAM Pamsimas: 24.833 sarana (sumber: data KPSPAM Pamsimas)
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 82
d) KPSPAM non Pamsimas: 6.898 sarana e) Depot air minum: 49.713 Depot (sumber: Emonev HSP) f) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP): 49
4.4.3.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya dibagi seluruh sarana air minum di kali 100%
4.4.3.3. Pelaksana Kegiatan
Dinas kesehatan kabupaten/kota, sanitarian, KKP
4.4.3.4. Tempat Pelaksaaan Sarana air minum dan penyelenggara air minum
4.4.3.5. Waktu Pelaksanaan
Pelayanan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
4.4.3.6. Pencatatan dan Pelaporan Hasil pengawasan eksternal diinput dalam emonev PKAM
4.4.3.7. Waktu Pelaporan
Satu tahun sekali
4.4.3.8. Sumber data Laporan rutin
4.4.3.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Kualitas Air Minum
2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air
4.4.4. Jumlah Fasyankes yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis sesuai
Standar 4.4.4.1. Definisi Operasional
Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar adalah Fasyankes (rumah sakit dan Puskesmas) yang telah melakukan pemilahan, pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat, penyimpanan sementara B3 di tempat penyimpanan B3 (TPSB3) yang berizin serta telah melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan atau bekerjasama dengan pihak pengelola limbah B3 yang berizin.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 83
Standar prosedur pelaksanan pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan sesuai standar mengacu ke Peraturan Menteri KLHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dan mempunyai tenaga yang memahami pengelolaan limbah medis di Fasyankes.
4.4.4.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kumulatif Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang telah melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar. Jumlah Rumah Sakit : 2.900 unit Jumlah Puskesmas : 9.993 unit
4.4.4.3. Pelaksana Kegiatan
Penanggung jawab kesehatan lingkungan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya di Fasyankes 4.4.4.4. Tempat Pelaksanaan
Rumah sakit dan Puskesmas
4.4.4.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan pengawasan pengelolaan limbah medis dilakukan
setiap hari
4.4.4.6. Pencatatan dan pelaporan Petugas yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan limbah medis
di Fasyankes melaksanakan pencatatan dan pelaporan melalui E-monev Limbah Medis di Fasyankes (aplikasi daring) dan kabupaten/kota serta mengkoordinir pelaporan dari Fasyankes serta provinsi melakukan approve aplikasi E-monev limbah medis bagi Fasyankes yang akan melakukan pelaporan.
4.4.4.7. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap tiga bulan sekali
4.4.4.8. Sumber Data Laporan rutin
4.4.4.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Peraturan Menteri KLHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasyankes
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 83
Standar prosedur pelaksanan pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan sesuai standar mengacu ke Peraturan Menteri KLHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dan mempunyai tenaga yang memahami pengelolaan limbah medis di Fasyankes.
4.4.4.2. Rumus Penghitungan Indikator
Jumlah kumulatif Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang telah melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar. Jumlah Rumah Sakit : 2.900 unit Jumlah Puskesmas : 9.993 unit
4.4.4.3. Pelaksana Kegiatan
Penanggung jawab kesehatan lingkungan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya di Fasyankes 4.4.4.4. Tempat Pelaksanaan
Rumah sakit dan Puskesmas
4.4.4.5. Waktu Pelaksanaan Pelayanan dilaksanakan pengawasan pengelolaan limbah medis dilakukan
setiap hari
4.4.4.6. Pencatatan dan pelaporan Petugas yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan limbah medis
di Fasyankes melaksanakan pencatatan dan pelaporan melalui E-monev Limbah Medis di Fasyankes (aplikasi daring) dan kabupaten/kota serta mengkoordinir pelaporan dari Fasyankes serta provinsi melakukan approve aplikasi E-monev limbah medis bagi Fasyankes yang akan melakukan pelaporan.
4.4.4.7. Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap tiga bulan sekali
4.4.4.8. Sumber Data Laporan rutin
4.4.4.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Peraturan Menteri KLHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasyankes
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 84
2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1428 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi
5) E-monev Limbah Fasyankes 4.4.5. Persentase Tempat dan Fasilitas umum (TFU) yang Dilakukan
Pengawasan sesuai Standar 4.4.5.1. Definisi Operasional
Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar adalah tempat dan fasilitas umum (pasar, sekolah, Puskesmas) yang dilakukan pengawasan oleh kabupaten/kota dengan cara melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) minimal 1 kali dalam kurun waktu setahun.
TFU adalah lokasi, sarana, dan prasarana antara lain: fasilitas kesehatan; fasilitas pendidikan; tempat ibadah; hotel; rumah makan dan usaha lain yang sejenis; sarana olahraga; sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api; stasiun dan terminal; pasar dan pusat perbelanjaan; pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara; dan tempat dan fasilitas umum lainnya. TFU yang dimaksud dalam hal ini prioritas terdiri sekolah (SD/MI dan SMP/MTs), Puskesmas dan pasar yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perdagangan, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.
Pengawasan sesuai standar yang dimaksud adalah kunjungan untuk mengetahui faktor risiko kesehatan lingkungan dengan IKL melalui pengamatan fisik media lingkungan dengan menggunakan instrumen IKL, pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta rekomendasi perbaikan.
Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta yang terdiri dari SD dan SMP/sederajat yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.
Puskesmas yang dimaksud adalah yang berada di wilayah kerjanya. Pasar adalah pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi dan terdaftar
di Kementerian Perdagangan.
4.4.5.2. Rumus Perhitungan Indikator Jumlah TFU yang dilaporkan hasil pengawasannya oleh kabupaten/kota
berdasarkan inspeksi kesehatan lingkungan minimal 1 kali dalam setahun dibagi jumlah TFU dikali 100 %.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 85
a) Jumlah Sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) : 230.729 b) Jumlah Puskesmas : 10.060 c) Jumlah Pasar : 1.578
4.4.5.3. Pelaksana Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan oleh petugas kesehatan lingkungan kabupaten dan Puskesmas (sanitarian atau tenaga lain yang terlatih)
4.4.5.4. Tempat Pelaksaaan
Sekolah, Puskesmas dan Pasar
4.4.5.5. Waktu Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan minimal dilaksanakan satu kali dalam
setahun.
4.4.5.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas melakukan pencatatan dan melaporkan melalui pelaporan manual
dan aplikasi (E-monev: E-SATU)
4.4.5.7. Waktu Pelaporan Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan setiap triwulan
4.4.5.8. Sumber data
Laporan rutin
4.4.5.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Pasar Sehat 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 3) Petunjuk Teknis Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar, Sekolah dan
Puskesmas 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428 Tahun 2006 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Puskesmas 6) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 85
a) Jumlah Sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) : 230.729 b) Jumlah Puskesmas : 10.060 c) Jumlah Pasar : 1.578
4.4.5.3. Pelaksana Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan oleh petugas kesehatan lingkungan kabupaten dan Puskesmas (sanitarian atau tenaga lain yang terlatih)
4.4.5.4. Tempat Pelaksaaan
Sekolah, Puskesmas dan Pasar
4.4.5.5. Waktu Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan minimal dilaksanakan satu kali dalam
setahun.
4.4.5.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas melakukan pencatatan dan melaporkan melalui pelaporan manual
dan aplikasi (E-monev: E-SATU)
4.4.5.7. Waktu Pelaporan Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan setiap triwulan
4.4.5.8. Sumber data
Laporan rutin
4.4.5.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Pasar Sehat 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 3) Petunjuk Teknis Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pasar, Sekolah dan
Puskesmas 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428 Tahun 2006 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Puskesmas 6) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 86
4.4.6. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat sesuai Standar
4.4.6.1. Definisi Operasional Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan adalah
TPP yang dilaksanakan pengawasan melalui inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dan memenuhi syarat sesuai standar. TPP: rumah makan/restoran/jasaboga/ sentra pangan jajanan, depot air minum. Standar prosedur : Permenkes, Pedoman, Juknis, Modul Standar sarana/fasilitas : Permenkes, Pedoman, Juknis, Modul Standar tenaga : sanitarian Puskesmas
4.4.6.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah TPP yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil inspeksi Kesehatan Lingkungan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibanding jumlah TPP terdaftar dikali 100%. Jumlah TPP yang terdaftar di Kab/kota berdasarkan E Monev TPM 143.950.
4.4.6.3. Pelaksana Kegiatan
1) Sanitarian Puskesmas dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di TPP (rumah makan/restoran, jasaboga, kantin, depot, sentra makanan jajanan/makanan jajanan)
2) Dinas kesehatan kabupaten/kota dan KKP melaksanakan kegiatan investigasi KLB keracunan pangan, pemberian sertifikat laik higiene sanitasi untuk jasaboga, rumah makan/restoran, gerakan stikerisasi higiene sanitasi bagi kantin dan makanan jajanan, melaksanakan pelatihan higiene sanitasi pangan, implementasi pilar 3 STBM, melaksanakan lomba kantin dan terminal
4.4.6.4. Tempat Pelaksanaan
Rumah makan/restoran, jasaboga, depot air minum, kantin, sentra makanan jajanan/makanan jajanan
4.4.6.5. Waktu Pelaksanaan
Pembinaan dan pengawasan minimal dilaksanakan minimal setahun dua kali
4.4.6.6. Pencatatan dan Pelaporan
Sanitarian melaksanakan pencatatan dan pelaporan dengan menginput data ke dalam E-Monev HSP dan Germas PAS
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 87
4.4.6.7. Sumber Data Laporan rutin
4.4.6.8. Waktu Pelaporan
Setiap selesai melakukan inspeksi kesehatan lingkungan
4.4.6.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene
Sanitasi Jasaboga 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Higiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 942 Tahun 2003 tentang Higiene
Sanitasi Makanan Jajanan 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene
Sanitasi Depot Air Minum 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang KLB
Keracunan Pangan 6) Pedoman Higiene Sanitasi Depot Air Minum 7) Modul Pelatihan Keamanan Pangan 8) Modul Pelatihan Investigasi Keracunan Pangan
4.5. Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 4.5.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat 4.5.1.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan kriteria: 1) Memiliki kebijakan Germas sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2017 (melaksanakan 5 kluster Germas) dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan adalah kabupaten/kota telah memiliki atau menerbitkan kebijakan Germas dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan. Kebijakan Germas ditetapkan oleh pemerintah daerah (bupati/walikota) mencakup 5 klaster Germas yaitu: a) Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik b) Klaster Peningkatan Edukasi dan Perilaku Hidup Sehat c) Klaster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi d) Klaster Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit e) Klaster Peningkatan Kualitas Lingkungan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 87
4.4.6.7. Sumber Data Laporan rutin
4.4.6.8. Waktu Pelaporan
Setiap selesai melakukan inspeksi kesehatan lingkungan
4.4.6.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene
Sanitasi Jasaboga 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Higiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 942 Tahun 2003 tentang Higiene
Sanitasi Makanan Jajanan 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene
Sanitasi Depot Air Minum 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang KLB
Keracunan Pangan 6) Pedoman Higiene Sanitasi Depot Air Minum 7) Modul Pelatihan Keamanan Pangan 8) Modul Pelatihan Investigasi Keracunan Pangan
4.5. Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 4.5.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat 4.5.1.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan kriteria: 1) Memiliki kebijakan Germas sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2017 (melaksanakan 5 kluster Germas) dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan adalah kabupaten/kota telah memiliki atau menerbitkan kebijakan Germas dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan. Kebijakan Germas ditetapkan oleh pemerintah daerah (bupati/walikota) mencakup 5 klaster Germas yaitu: a) Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik b) Klaster Peningkatan Edukasi dan Perilaku Hidup Sehat c) Klaster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi d) Klaster Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit e) Klaster Peningkatan Kualitas Lingkungan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 88
Kebijakan berwawasan kesehatan ditetapkan oleh bupati/walikota/Kepala OPD berupa peraturan/surat keputusan/instruksi/surat edaran yang mendukung salah satu klaster Germas. Contoh kebijakan: a) Kebijakan Germas
• Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
• Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
b) Kebijakan Berwawasan Kesehatan • Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan
Tanpa Rokok • Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang
Terbuka Hijau Kota Banjarmasin • Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kawasan
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) 2) Melaksanakan penggerakkan masyarakat dalam mendukung Germas minimal 3
kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau mitra potensial adalah kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan 5 (lima) klaster Germas dan melibatkan unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, Pos UKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll) dan dilakukan minimal 3 (tiga) kali setahun.
4.5.1.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas dibagi jumlah total kabupaten/kota, dikali 100%
4.5.1.3. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, Pos UKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll), yang dimotori oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan Bappeda
4.5.1.4. Tempat Pelaksanaan
Kabupaten/kota
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 89
4.5.1.5. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun
4.5.1.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas kabupaten/kota melakukan input data kebijakan dan pelaksaaan
kegiatan penggerakan masyarakat ke dalam sistem aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas)
4.5.1.7. Sumber Data
Laporan Rutin
4.5.1.8. Waktu Pelaporan Dilaporkan setiap tiga bulan
4.5.1.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat 2) Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4.5.2. Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif 4.5.2.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif dengan kriteria: 1) Memiliki Pokjanal yang disahkan melalui keputusan bupati/walikota
Memiliki Pokjanal yang keanggotaannya terdiri dari lintas sektor terkait pengembangan Posyandu tingkat kabupaten/kota
2) Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun Mengadakan pertemuan rutin setiap tahun minimal 2 kali untuk membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan
3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader yang berasal desa/kelurahan di wilayah kabupaten/Kota
4) Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu Memiliki dan menggunakan sistim dalam melakukan pelaporan kegiatan Posyandu sehingga tersedia laporan posyandu seperti SIP online dan atau Si Cakep
5) Posyandu aktif minimal 50% a) Melakukan kegiatan rutin Posyandu minimal 10x/tahun b) Memiliki minimal 5 orang kader
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 89
4.5.1.5. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun
4.5.1.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas kabupaten/kota melakukan input data kebijakan dan pelaksaaan
kegiatan penggerakan masyarakat ke dalam sistem aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas)
4.5.1.7. Sumber Data
Laporan Rutin
4.5.1.8. Waktu Pelaporan Dilaporkan setiap tiga bulan
4.5.1.9. Pedoman Pelaksanaan 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat 2) Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4.5.2. Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif 4.5.2.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif dengan kriteria: 1) Memiliki Pokjanal yang disahkan melalui keputusan bupati/walikota
Memiliki Pokjanal yang keanggotaannya terdiri dari lintas sektor terkait pengembangan Posyandu tingkat kabupaten/kota
2) Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun Mengadakan pertemuan rutin setiap tahun minimal 2 kali untuk membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan
3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader yang berasal desa/kelurahan di wilayah kabupaten/Kota
4) Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu Memiliki dan menggunakan sistim dalam melakukan pelaporan kegiatan Posyandu sehingga tersedia laporan posyandu seperti SIP online dan atau Si Cakep
5) Posyandu aktif minimal 50% a) Melakukan kegiatan rutin Posyandu minimal 10x/tahun b) Memiliki minimal 5 orang kader
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 90
c) Melakukan pelayanan kegiatan KIA, gizi, imunisasi, KB dengan cakupan minimal 50%
d) Memiliki alat pemantauan pertumbuhan e) Mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan (remaja, usia kerja, lansia,
TOGA, penanggulangan penyakit)
4.5.2.2. Rumus Perhitungan Indikator Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pembinaan Posyandu aktif dibagi
total kabupaten/kota dikali 100%
4.5.2.3. Pelaksana Kegiatan Dilaksanakan oleh pengelola program promkes, pemangku kepentingan
terkait dan kader
4.5.2.4. Tempat Pelaksaaan Dilaksanakan di kabupaten/kota, Puskesmas/Fasyankes dan Posyandu
4.5.2.5. Waktu Pelaksanaan
Pembinaan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai penjadwalan yang disepakati oleh kabupaten/kota 4.5.2.6. Pencatatan dan Pelaporan
Pengelola promkes kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan kader sesuai kewenangan masing-masing melalui sistem pelaporan yang ada di kabupaten/kota
4.5.2.7. Sumber Data
Laporan rutin Puskesmas dan Posyandu serta laporan Pokjanal kabupaten/kota
4.5.2.8. Waktu Pelaporan
Pencatatan kader diambil setiap bulan oleh petugas Puskesmas dilaporkan setiap bulan ke petugas kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 pelaporan dari kabupaten/kota ke provinsi, minimal 4 (empat) bulan sekali dan pelaporan dari provinsi ke pusat, minimal 6 (enam) bulan sekali disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri
4.5.2.9. Pedoman Pelaksanaan
Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 91
4.6. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga 4.6.1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja 4.6.1.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja, adalah: 1) Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan kerja
Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja adalah Puskesmas yang melaksanakan: a) Pelaksanaan K3 internal di Puskesmas (identifikasi faktor risiko/ penggunaan
APD/ pengukuran kebugaran jasmani bagi petugas) b) Deteksi dini PM/ PTM/PAK pada pekerja puskesmas c) Pembentukan/pembinaan Pos UKK
2) Tersedianya surat keputusan (SK) atau surat edaran (SE) yang mendukung pelaksanaan upaya kesehatan di tempat kerja Adanya SK/SE, pedoman/Juknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan program kesehatan di tempat kerja
3) Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal adalah kegiatan pembinaan kesahatan kerja dengan melakukan kegiatan advokasi sosialisasi, koordinasi dan pelaksanaan program kesehatan kerja seperti GP2SP, atau K3 Perkantoran, atau K3 Fasyankes
4.6.1.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja dalam kurun waktu 1 tahun
4.6.1.3. Pelaksana Kegiatan
1) Tingkat Puskesmas adalah pengelola kesehatan kerja dan atau tim kesehatan kerja atau petugas lain di Puskesmas
2) Tingkat dinas kesehatan adalah pengelola kesehatan kerja dan atau tim kesehatan kerja atau petugas lain di dinas kesehatan
4.6.1.4. Tempat Pelaksaaan
Dalam gedung Puskesmas, dinas kesehatan, dan tempat kerja di wilayah kerja Puskesmas (Pos UKK dan perkantoran di tingkat kecamatan) dan dinas kesehatan (OPD, perusahaan dan Fasyankes tingkat kabupaten/kota)
4.6.1.5. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap waktu sesuai dengan perencanaan kegiatan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 91
4.6. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga 4.6.1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja 4.6.1.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja, adalah: 1) Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan kerja
Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja adalah Puskesmas yang melaksanakan: a) Pelaksanaan K3 internal di Puskesmas (identifikasi faktor risiko/ penggunaan
APD/ pengukuran kebugaran jasmani bagi petugas) b) Deteksi dini PM/ PTM/PAK pada pekerja puskesmas c) Pembentukan/pembinaan Pos UKK
2) Tersedianya surat keputusan (SK) atau surat edaran (SE) yang mendukung pelaksanaan upaya kesehatan di tempat kerja Adanya SK/SE, pedoman/Juknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan program kesehatan di tempat kerja
3) Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal adalah kegiatan pembinaan kesahatan kerja dengan melakukan kegiatan advokasi sosialisasi, koordinasi dan pelaksanaan program kesehatan kerja seperti GP2SP, atau K3 Perkantoran, atau K3 Fasyankes
4.6.1.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja dalam kurun waktu 1 tahun
4.6.1.3. Pelaksana Kegiatan
1) Tingkat Puskesmas adalah pengelola kesehatan kerja dan atau tim kesehatan kerja atau petugas lain di Puskesmas
2) Tingkat dinas kesehatan adalah pengelola kesehatan kerja dan atau tim kesehatan kerja atau petugas lain di dinas kesehatan
4.6.1.4. Tempat Pelaksaaan
Dalam gedung Puskesmas, dinas kesehatan, dan tempat kerja di wilayah kerja Puskesmas (Pos UKK dan perkantoran di tingkat kecamatan) dan dinas kesehatan (OPD, perusahaan dan Fasyankes tingkat kabupaten/kota)
4.6.1.5. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap waktu sesuai dengan perencanaan kegiatan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 92
4.6.1.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas yang melaksanakan kegiatan mencatatkan dalam buku bantu dan
memasukan dalam aplikasi Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO)
4.6.1.7. Waktu Pelaporan
Setiap bulan
4.6.1.8. Pedoman Pelaksanaan 1) Pedoman Implementasi GP2SP 2) Pedoman Implentasi Pos UKK 3) Pedoman K3 Fasyankes 4) Pedoman K3 Rumah Sakit 5) Pedoman K3 Perkantoran
4.6.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga 4.6.2.1. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga adalah kab/kota yang minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan olahraga yaitu melaksanakan kegiatan: 1) Pengukuran kebugaran ASN/anak sekolah/jamaah haji 2) Pembinaan kelompok olahraga pada masyarakat Ibu hamil, Lansia, kelompok
olahraga masyarakat 3) Pengukuran kebugaran jasmani pekerja tingkat kabupaten/kota
4.6.2.2. Rumus Perhitungan Indikator
Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga
4.6.2.3. Pelaksana Kegiatan
1) Tingkat Puskesmas: dilaksanakan oleh pengelola kesehatan olahraga atau tim kesehatan olahraga atau petugas lain yang ditunjuk di Puskesmas
2) Tingkat dinas kesehatan: dilaksanakan oleh pengelola kesehatan olahraga atau tim kesehatan olahraga atau petugas lain yang ditunjuk di dinas kesehatan
4.6.2.4. Tempat Pelaksaaan
Dinas kesehatan, Puskesmas dan tempat kerja diwilayah kerja Puskesmas
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 93
4.6.2.5. Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap waktu sesuai dengan perencanaan
kegiatan
4.6.2.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas yang melaksanakan kegiatan mencatat dalam buku bantu dan
memasukan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO)
4.6.2.7. Waktu Pelaporan Setiap bulan
4.6.2.8. Sumber Data Laporan rutin
4.6.2.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Pedoman Pembinaan Kebugaran Jasmani Jamaah Haji 2) Pedoman Pembinaaan Kesehatan Olahraga Anak Sekolah
4.7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Kesehatan Masyarakat 4.7.1. Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat 4.7.1.1. Definisi Operasional
Hasil penilaian mandiri terkait pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan pada reformasi birokrasi di internal Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4.7.1.2. Rumus Perhitungan Indikator
Hasil PMPRB lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dibagi nilai maksimal unit eselon I dikali 100% ((N/36,30) x 100%)
4.7.1.3. Pelaksana Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
4.7.1.4. Tempat Pelaksaaan
Kementerian Kesehatan
4.7.1.5. Waktu Pelaksanaan Satu tahun
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 93
4.6.2.5. Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap waktu sesuai dengan perencanaan
kegiatan
4.6.2.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas yang melaksanakan kegiatan mencatat dalam buku bantu dan
memasukan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO)
4.6.2.7. Waktu Pelaporan Setiap bulan
4.6.2.8. Sumber Data Laporan rutin
4.6.2.9. Pedoman Pelaksanaan
1) Pedoman Pembinaan Kebugaran Jasmani Jamaah Haji 2) Pedoman Pembinaaan Kesehatan Olahraga Anak Sekolah
4.7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Kesehatan Masyarakat 4.7.1. Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat 4.7.1.1. Definisi Operasional
Hasil penilaian mandiri terkait pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan pada reformasi birokrasi di internal Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4.7.1.2. Rumus Perhitungan Indikator
Hasil PMPRB lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dibagi nilai maksimal unit eselon I dikali 100% ((N/36,30) x 100%)
4.7.1.3. Pelaksana Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
4.7.1.4. Tempat Pelaksaaan
Kementerian Kesehatan
4.7.1.5. Waktu Pelaksanaan Satu tahun
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 94
4.7.1.6. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan sesuai dengan komponen penilaian reformasi
birokrasi
4.7.1.7. Sumber Data Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat
4.7.1.8. Waktu Pelaporan Setiap triwulan
4.7.1.9. Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
4.7.2. Persentase Kinerja RKA-K/L pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
4.7.2.1. Definisi Operasional Persentase kinerja RKA-K/L Program pembinaan Kesehatan Masyarakat
yang efektif dan efisien adalah hasil penilaian kinerja RKA-K/L menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan
4.7.2.2. Rumus Perhitungan Indikator
Menggunakan hasil penilaian kinerja dari SMART DJA Kementerian Keuangan untuk masing masing satuan kerja
4.7.2.3. Pelaksana Kegiatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4.7.2.4. Tempat Pelaksaaan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4.7.2.5. Waktu Pelaksanaan
Satu tahun
4.7.2.6. Pencatatan dan Pelaporan Petugas penanggungjawab laporan masing-masing satker lingkup Eselon
II Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat melakukan input realisasi kegiatan dan keuangan ke dalam sistem aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 95
4.7.2.7. Sumber Data SMART DJA Kementerian Keuangan
4.7.2.8. Waktu Pelaporan
Setiap bulan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 95
4.7.2.7. Sumber Data SMART DJA Kementerian Keuangan
4.7.2.8. Waktu Pelaporan
Setiap bulan
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 96
BAB 5 PENCATATAN DAN PELAPORAN
5.1. Pendahuluan
Aplikasi Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas), berfungsi untuk melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan data terkait Indikator program kesehatan masyarakt terkait Rencana Strategis dan RPJMN di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menjadi lebih memudahkan, up to date dan informatif bagi pengambil keputusan. Selain itu, hasil dari kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola program di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, Puskesmas, petugas kesehatan lingkup program kesehatan masyarakat, dan masyarakat secara umum.
Aplikasi Komunikasi Data Program Kesehatan Masyarakat dapat diakses melalui alamat www.komdatkesmas.kemkes.go.id. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggabungkan aplikasi -aplikasi yang saat ini sudah digunakan antara lain: 1) Program Gizi menggunakan aplikasi sigizi terpadu untuk program gizi dengan
alamat www.sigiziterpadu,kemkes.go.id 2) Program Kesehatan Keluarga menggunakan aplikasi komunikasi data program
kesehatan masyarakat dengan alamat www.komdatkesmas.kemkes.go.id 3) Program Kesehatan Lingkungan menggunakan aplikasi program kesehatan
lingkungan dengan alamat www.kesling.kesmas.kemkes.go.id 4) Program Kesehatan Kerja dan Olahraga menggunakan aplikasi program
kesehatan kerja dan olahraga dengan alamat www.sitko-kesjaor.id 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan
aplikasi program kesehatan masyarakat dengan alamat www.komdatkesmas.kemkes.go.id
5.2. Pencatatan
Pencatatan menggunakan aplikasi Komdat Kesmas dilakukan setiap bulan pada tanggal 1 sampai dengan 10 bulan berikutnya (dinas kesehatan kabupaten/kota) sedangkan untuk melakukan verifikasi atau persetujuan data pada tanggal 10 s/d 15 bulan berikutnya (dinas kesehatan provinsi dan pengelola program tingkat pusat). 5.3. Pelaporan
Hasil pencatatan dalam aplikasi Komdat Kesmas secara berjenjang sebagai berikut: 1) Dinas kesehatan kabupaten/kota melaporkan hasil pencatatan capaian bulanan
per triwulan maksimal tanggal 10, kepada dinas kesehatan provinsi
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 97
2) Dinas kesehatan provinsi melaporkan rekapan hasil pencatatan capaian bulanan setiap kabupaten/kota per triwulan maksimal tanggal 15, kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan ditembuskan ke pengelola program di tingkat pusat
3) Laporan hasil capaian triwulan yang ditanda tangani minimal oleh kepala bidang kesehatan masyarakat diunggah melalui aplikasi Komdat Kesmas
Selanjutnya, dalam pemakaian aplikasi Komdat Kesmas lebih detail akan dijelaskan melalui manual aplikasi.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 97
2) Dinas kesehatan provinsi melaporkan rekapan hasil pencatatan capaian bulanan setiap kabupaten/kota per triwulan maksimal tanggal 15, kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan ditembuskan ke pengelola program di tingkat pusat
3) Laporan hasil capaian triwulan yang ditanda tangani minimal oleh kepala bidang kesehatan masyarakat diunggah melalui aplikasi Komdat Kesmas
Selanjutnya, dalam pemakaian aplikasi Komdat Kesmas lebih detail akan dijelaskan melalui manual aplikasi.
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 98
BAB 6 PENUTUP
Pedoman indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam RPJMN dan
Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan salah satu dokumen acuan bagi pengelola dan pelaksana program Kesmas baik di tingkat pusat dan daerah. Dalam pelaksanaan indikator Kesehatan Masyarakat, dibutuhkan pencatatan dan pelaporan program kesehatan masyarakat secara baik, benar dan rutin sesuai dengan ketentuan. Pencatatan dan pelaporan merupakan bukti pelaksanaan program kesehatan masyarakat yang merupakan tanggung jawab tidak hanya puskesmas dan dinas kesehatan tetapi juga Kementerian Kesehatan.
Oleh karena itu, kami harapkan seluruh pengelola program kesmas di tingkat pusat dan daerah dapat memanfaatkan pedoman ini, sebagai acuan dalam mempelajari, mencermati memahami dan melaksanakan indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan program dan kegitan Kesehatan Masyarakat Tahun 2020-2024.
DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT, Ttd
KIRANA PRITASARI
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 99
BAB 7 TIM PENYUSUN
Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dr. Kirana Pritasari, MQIH Pengarah : Sesditjen Kesehatan Masyarakat (drg. Kartini Rustandi, M.Kes); Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (dr. Riskiyana Sukandhi Putra, M.Kes); Direktur Kesehatan Lingkungan (dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO); Direktur Kesehatan Keluarga (dr. Erna Mulati, MSc.CMFM); Direktur Gizi Masyarakat (Dr. RR Dhian Probhoyekti, SKM, MA); Plt. Direktur Kesehatan Kerja dan Olah Raga (drg. Kartini Rustandi, M.Kes). Penulis : dr. Mayang Sari, MARS; dr. Victorino, MKM; dr. Irwan Panca Wariaseno, MKM; Azmi Salim Latuconsina, SE; Retno Astuti, SKM. Kontributor : dr. Nida Rohmawati, MPH; dr. Ni Made Diah Permata Laksmi D, MKM; drg. Wara Pertiwi O, MA; dr. Lovely Daisy, MKM; N. Nurlina Supartini, SKp, MPH; Iwan Halwani, SKM, MSi; dr. Nita Mardiah, MKM; dr. Inti Mudjiati, MKM; Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS; Ely Setyawati, SKM, MKM; Dra. Cucu Cakrawati Kosim, MKes; Tutut Indra Wahyuni, SKM, MKes; Jelsi Natalia Marampa, SKM, MKKK; dr. Rusmiyati, MQIH; R. Giri Wurjandaru, SKM, M.Kes; Tasripin, SKM, MKM; drg. Dyah Erti Mustikawati, MPH; Dra. Herawati, MA; Sakri Sabaatmaja, SKM, MSi; drg. Marlina Br Ginting Manik, MKes; Bambang Purwanto, SKM, MKM; R. Bimo Satrio Rahardjo, SH, MKes, MH; dr. Wisnu Trianggono, MPH; Yunimar Usman, SKM, MPH; Achmad Prihatna, SH, SKM, MKM; Riza Afriani Margaresa, SKM, MPH; dr. Feby Anggraini, MKK; Donal Simanjuntak, SKM, MKM; Dra. Pimanih, MKes; Dakhlan Choeron, SKM, MKM; dr. Mularsih Restianingrum, MKM; dr. Ario Baskoro, MSc (IHM); dr. Wira Hartiti, M.Epid; Danti Kamalia Sari, SH, MH; Bagus Satrio Utomo, SKom. Desain Cover : Vira Novianti, A.Md., MI
Pedoman Indikator Program Kesmas dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 99
BAB 7 TIM PENYUSUN
Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dr. Kirana Pritasari, MQIH Pengarah : Sesditjen Kesehatan Masyarakat (drg. Kartini Rustandi, M.Kes); Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (dr. Riskiyana Sukandhi Putra, M.Kes); Direktur Kesehatan Lingkungan (dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO); Direktur Kesehatan Keluarga (dr. Erna Mulati, MSc.CMFM); Direktur Gizi Masyarakat (Dr. RR Dhian Probhoyekti, SKM, MA); Plt. Direktur Kesehatan Kerja dan Olah Raga (drg. Kartini Rustandi, M.Kes). Penulis : dr. Mayang Sari, MARS; dr. Victorino, MKM; dr. Irwan Panca Wariaseno, MKM; Azmi Salim Latuconsina, SE; Retno Astuti, SKM. Kontributor : dr. Nida Rohmawati, MPH; dr. Ni Made Diah Permata Laksmi D, MKM; drg. Wara Pertiwi O, MA; dr. Lovely Daisy, MKM; N. Nurlina Supartini, SKp, MPH; Iwan Halwani, SKM, MSi; dr. Nita Mardiah, MKM; dr. Inti Mudjiati, MKM; Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS; Ely Setyawati, SKM, MKM; Dra. Cucu Cakrawati Kosim, MKes; Tutut Indra Wahyuni, SKM, MKes; Jelsi Natalia Marampa, SKM, MKKK; dr. Rusmiyati, MQIH; R. Giri Wurjandaru, SKM, M.Kes; Tasripin, SKM, MKM; drg. Dyah Erti Mustikawati, MPH; Dra. Herawati, MA; Sakri Sabaatmaja, SKM, MSi; drg. Marlina Br Ginting Manik, MKes; Bambang Purwanto, SKM, MKM; R. Bimo Satrio Rahardjo, SH, MKes, MH; dr. Wisnu Trianggono, MPH; Yunimar Usman, SKM, MPH; Achmad Prihatna, SH, SKM, MKM; Riza Afriani Margaresa, SKM, MPH; dr. Feby Anggraini, MKK; Donal Simanjuntak, SKM, MKM; Dra. Pimanih, MKes; Dakhlan Choeron, SKM, MKM; dr. Mularsih Restianingrum, MKM; dr. Ario Baskoro, MSc (IHM); dr. Wira Hartiti, M.Epid; Danti Kamalia Sari, SH, MH; Bagus Satrio Utomo, SKom. Desain Cover : Vira Novianti, A.Md., MI