35 - Analisa hasil temuan BPK terhadap Dana Otonomi · PDF filerangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi ... Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ... pekerjaan dan

1 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI

Analisa hasil temuan BPK Semester I tahun anggaran 2010

terhadap Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2009

I. Landasan Hukum Dana Otsus

II. Mekanisme Pelaksanaan Dana Otsus

III. Perkembangan Dana Otsus Papua (2005-2010)

IV. Dana Otsus pada APBN 2010

V. Analisis Temuan Dana Otsus Papua

a. Temuan berdasarkan alokasi

b. Hasil Temuan (PDTT dan Temuan Berulang)

c. Dampak Otsus terhadap tingkat kemiskinan

VI. Rekomendasi


I. Landasan Hukum Dana Otonomi Khusus

1. UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001,

a) besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional

b) ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang masing–masing minimal

30% (tiga puluh persen) dan 15% (lima belas persen).

c) Pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun

seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya

di Provinsi Papua terhubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang

berkualitas.

2. UU nomor 22 tahun 1999 yang selanjutnya diubah oleh UU no. 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah yang memberi kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan

pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah Pusat, dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

II. Mekanisme Pelaksanaan Dana Otsus

Pemberian Dana Otonomi Khusus pada dasarnya ditujukan untuk menunjang

percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dalam rangka mewujudkan

keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan

pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam

rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia.

Alokasi pembagian Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur

secara adil dan berimbang, dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat antara Gubernur

Papua dengan Bupati/Walikota pada tiap tahun anggaran yang dituangkan dalam Nota

Kesepakatan. Bobot alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Kabupaten/Kota ditetapkan lebih besar

daripada Provinsi mengingat titik berat pelayanan jasa pemerintahan daerah berada di

Kabupaten/Kota, sedangkan besaran alokasi pembagian dana penerimaan khusus ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua. Gubernur kemudian menerbitkan Keputusan Gubernur

mengenai alokasi pembagian Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota se-Papua berdasarkan nota kesepakatan yaitu 60% (enam puluh persen) untuk

Kabupaten/Kota dan 40% (empat puluh persen) untuk Provinsi.

Gubernur menyampaikan surat permohonan Surat Permintaan Dana Penerimaan

Khusus per triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam

Negeri menyampaikan pertimbangan penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD)/DIPA Dana

Otonomi Khusus kepada Menteri Keuangan berupa persetujuan/penundaan penyaluran dana


apabila penggunaan Dana Otonomi Khusus tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Menteri Keuangan menerbitkan DIPA sebagai dasar penyaluran Dana Otonomi Khusus per

triwulan setelah memperhatikan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Mekanisme dan

prosedur penyaluran dan penatausahaan Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan ke

Kabupaten/Kota T.A. 2009 mengacu pada Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota, disalurkan oleh Pemerintah

Provinsi Papua ke rekening kas daerah untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten per

triwulan, dengan rincian sebagai berikut,

a. Tahap I sebesar 15%

b. Tahap II sebesar 30%

c. Tahap III sebesar 40%

d. Tahap IV sebesar 15%

Setelah diterima oleh Pemerintah Kabupaten maka proses penatausahaan keuangan

selanjutnya mengikuti mekanisme penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.

III. Perkembangan Dana Otsus Papua

Dana otonomi khusus dialokasikan ke propinsi Papua mulai tahun 2002, sebagai tindak

lanjut pemberlakuan UU no. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi propinsi Papua. Mulai

tahun 2008, Dana Otsus diberikan ke Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya dana

otsus juga diberikan kepada Propinsi Papua Barat mulai tahun 2009.

Alokasi otsus papua dan papua barat (triliun Rp)

No Daerah 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Provinsi Papua 1.4 1.6 1.6 1.8 3.5 4.0 3.9 4.1 3.5

2 Provinsi Papua Barat 1.7 1.7

Total 1.4 1.6 1.6 1.8 3.5 4.0 3.9 5.8 5.2

IV. Dana Otsus pada APBN 2010

Realisasi anggaran dana otonomi khusus dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan

mencapai Rp9.099,6 miliar, yang berarti sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010. Apabila

dibandingkan dengan realisasi dana otonomi khusus dalam tahun 2009 sebesar Rp9.526,6

miliar, jumlah tersebut berarti lebih rendah sebesar Rp427,0 miliar (4,5 persen).


Rincian perkiraan dana otonomi khusus dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp3.849,8 miliar, atau sama dengan pagunya dalam

APBN tahun 2010. Jumlah tersebut setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi

Umum (DAU) secara nasional. Penggunaan Dana Otonomi Khusus tersebut diutamakan

untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35

Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2008. Dana Otonomi Khusus tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua Rp2.694,9

miliar dan ProvinsiPapua Barat Rp1.154,9 miliar. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus ke

provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menggunakan

basis penghitungan secara proporsional. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan

Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

b. Untuk Provinsi NAD sebesar Rp3.849,8 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN

tahun 2010.Dana Otonomi Khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk mendanai

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat,

pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh)

tahun sejak tahun 2008. Dana otonomi khusus NAD direncanakan, dilaksanakan, serta


dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian yang utuh

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar

c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus sebesar Rp1.400,0 miliar, atau

sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010.

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menerima Dana Tambahan Infrastruktur

masing-masing sebesar Rp800,0 miliar dan Rp600,0 miliar, yang ditujukan untuk

pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2008.

Sumber : Nota Keuangan APBN-P 2010

V. Analisis Dana Otsus Papua

A. Alokasi

Sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,

alokasi dana otsus ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang masing–

masing minimal 30% (tiga puluh persen) dan 15% (lima belas persen). Dana otsus juga

dialokasi untuk pembangunan infrastruktur, agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun

ke depan seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat

penduduk lainnya di Provinsi Papua terhubungkan dengan transportasi darat, laut

atau udara yang berkualitas.


Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa alokasi dana otsus telah sesuai

dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang petunjuk pengelolaan dana

penerimaan khusus dalam rangka otonomi khusus Papua. Petunjuk pengelolaan

tersebut mengharuskan penggunaan dana otsus dialokasikan pada bidang

pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, infrastruktur,

dan penunjang lainnya.

1. Alokasi terbesar adalah untuk bidang pemberdayaan ekonomi rakyat,

infrastruktur, dan penunjang lainnya senilai Rp1,87 triliun atau 53,90% dari

penerimaan.

2. Delapan pemerintah daerah belum memenuhi ketentuan pengalokasian dana

sekurang-kurangnya 30% untuk bidang pendidikan yaitu : Propinsi Papua, Kab.

Jayawijaya, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mappi, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab.

Supiori, dan Kab. Yahukimo

3. Enam pemerintah daerah belum memenuhi ketentuan pengalokasian dana

sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi, yaitu Prop. Papua,

Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo, dan Kab. Jayapura.


B. Temuan BPK

1) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Dana Otsus

Dalam Semester I Tahun 2010, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu atas pengelolaan dana otonomi khusus dan dana bagi hasil (DBH) Tahun

2009. Pemeriksaan atas pengelolaan dana otsus dan DBH dilaksanakan pada 13

entitas, meliputi : Provinsi Papua, Kabupaten Jayawijaya, Keerom, Kepulauan

Yapen, Mappi, Merauke, Mimika, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya,

Supiori, Yahukimo, dan Kota Jayapura.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan

kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan,

administrasi, ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan, dan

ketidakefektifan.

Kelompok Temuan Pemeriksaan Otsus akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan

Perundang-Undangan

No Kelompok Temuan Jumlah

Kasus

Nilai

(juta Rp) Kegiatan

1 Kerugian daerah 49 16.878,51 - belanja atau pengadaan

barang/jasa fiktif,

- kekurangan volume pekerjaan,

- kelebihan pembayaran,

- pemahalan harga (markup),

- penggunaan uang/barang untuk

kepentingan pribadi dan

- pembayaran honorarium

dan/atau biaya perjalanan dinas

ganda

2 Potensi Kerugian daerah 13 8.039,35 - Pengadaan barang jasa tidak

sesuai/kurang dari kontrak

namun pembayaran belum

seluruhnya dilakukan,

- aset dikuasai pihak lain

- pihak ketiga belum

melaksanakan kewajiban untuk

menyerahkan aset kepada

daerah dan lainlain.


C

a

k

u

p

a

C

a

C

a

k

u

p

a

n

p

e

m

e

r

i

k

s

a

a

Cakupan atas pengelolaan dana otsus pada pemerintah provinsi dan 12

kabupaten/kota, yaitu senilai Rp3,49 triliun dan bila dibandingkan dengan nilai

3 Kekurangan Penerimaan 15 2.685,21 penerimaan negara/daerah

dan/atau denda keterlambatan

pekerjaan belum/tidak

ditetapkan/dipungut/diterima/dis

etor ke kas negara/daerah

4 administrasi 44 - - pertanggungjawaban tidak

akuntabel (bukti tidak

lengkap/tidak valid),

- pekerjaan dilaksanakan

mendahului kontrak atau

penetapan anggaran,

- proses pengadaan barang/jasa

tidak sesuai ketentuan (tidak

menimbulkan kerugian negara),

- sisa kas di bendahara

pengeluaran akhir tahun

anggaran belum disetor ke kas

daerah.

5 Ketidakhematan/pemborosan

/ketidak ekonomisan

4 257,23 pemborosan keuangan daerah

atau kemahalan harga

6 Ketidakefektifan 20 81,547,44 - penggunaan anggaran tidak

tepat sasaran/tidak sesuai

peruntukan,

- barang yang dibeli tidak dapat

dimanfaatkan,

- Pelaksanaan kegiatan

terlambat/terhambat sehingga

mempengaruhi pencapaian

tujuan organisasi,

- pelayanan kepada masyarakat

tidak optimal

Jumlah 145 109.404,76


temuan sebesar Rp109,40 miliar, maka besarnya persentase temuan hanya sebesar

3,14%.

2) Temuan Berulang

BPK pernah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan Dana

Otonomi Khusus pada Semester II TA 2008 dengan mengambil 6 sample kabupaten, yaitu

Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat,

Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Pada Semester II tahun 2009, BPK kembali melakukan pemeriksaan atas pengelolaan

dana otsus yang dilaksanakan pada sembilan entitas, meliputi Provinsi Papua,

Kabupaten Yapen Waropen, Yahukimo, Waropen, Tolikara, Sarmi, Puncak Jaya,

Keerom, dan Biak Numfor, dengan cakupan pemeriksaan senilai Rp1,98 triliun.

Entitas/daerah pemeriksaan BPK yang sama antara Semester I TA. 2009 dan Semester I TA.

2010 dan temuan yang sama, terjadi di pemerintah daerah sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi Papua

- Dana respek belum dimanfaatkan dengan maksimal

- Pemberian beasiswa tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi merugikan daerah

- Pertanggungjawaban tidak diyakini kebenarannya

- Pembayaran honorarium melebihi ketentuan.

- Pelaksanaan fisik tidak sesuai dengan kontrak.

b. Kabupaten Keerom

- Kekurangan penerimaan daerah atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Hal ini

terjadi dikarenakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalai dalam melakukan

pengendalian atas pelaksanaan kegiatan khususnya dalam memacu percepatan

pekerjaan dan dalam membuat berita acara kemajuan tidak sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya.

- Kekurangan volume pekerjaan. Terjadi karena PPTK, Panitia Pengadaan Barang dan

Panitia Pemeriksa Barang kurang maksimal dalam melakukan pengendalian

pekerjaan sesuai kontrak, sehingga nerindikasi merugikan keuangan daerah.

- Pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.

c. Kabupaten Puncak Jaya

- Penggunaan bantuan beasiswa tidak sesuai dengan peruntukannya/tidak tepat

sasaran.

- Pelaksanaan fisik kegiatan tidak sesuai kontrak, sehingga berindikasi merugikan

keuangan daerah.

- Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga nilai tidak dapat

ditelusuri/diyakini kebenarannya.


d. Kabupaten Yahukimo

- Harga kontrak lebih mahal dari harga pasar, sehingga dapat menyebabkan

pemborosan keuangan daerah.

- Kekurangan volume pekerjaan yang disebabkan karena pelaksanaan pekerjaan tidak

sesuai dengan kontrak sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah.

e. Kabupaten Yapen

- Kekurangan volume pekerjaan yang disebabkan pelaksanaan fisik pekerjaan tidak

sesuai dengan kontrak yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

- Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga nilainya tidak dapat

diyakini kebenaran penggunaannya.

3) Dampak Otsus terhadap tingkat kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Propinsi

No Daerah 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

32 Provinsi Papua 39.03 38.69 40.83 41.52 40.78 37.08 37.53 36.8

33 Provinsi Papua Barat - - - 41.34 39.31 35.12 35.71 34.88

Sumber : BPS diolah

Alokasi otsus papua dan papua barat (triliun Rp)

No Daerah 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Provinsi Papua 1.4 1.6 1.6 1.8 3.5 4.0 3.9 4.1 3.5

2 Provinsi Papua Barat 1.7 1.7

Total 1.4 1.6 1.6 1.8 3.5 4.0 3.9 5.8 5.2

Dari table diatas terlihat bahwa terjadi kenaikan anggaran otonomi khusus dari Rp1,4 triliun

(tahun 2002) menjadi Rp5,2 triliun (tahun 2010) atau mengalami kenaikan sebesar 371%.

Namun demikian hal ini tidak diiringi dengan penurunan secara signifikan terhadap

persentase penduduk miskin di Papua yaitu dari sebesar 39,03% (tahun 2003) menjadi

sebesar 36,8% (tahun 2010) atau menurun sebesar 2,23%. Pembangunan Papua mendapat

sorotan tajam menyusul terus bergolaknya situasi di pulau besar tersebut. Warga Papua

juga masih jauh tertinggal dari propinsi lainnya.


Tingkat kemiskinan per provinsi, tahun 2008-2009

Setiap tahun pemerintah mengganggarkan dana Otsus yang nilainya terus meningkat

dan salah satu target utama pengalokasian Dana Otonomi Khusus tsb adalah

menurunkan angka kemiskinan melalui percepatan pembangunan daerah tsb, dengan

begitu hal tsb dapat menimbulkan dampak pada indicator tingkat kemiskinan. Pada

tahun 2006, persentase penduduk miskin mencapai 17,75 persen dan turun menjadi

14,15 persen pada tahun 2009. Sebagaimana terlihat pada Grafik , daerah yang tingkat

kemiskinannya tertinggi adalah Papua dan Papua Barat yang mencapai lebih dari 35

persen di tahun 2008 maupun 2009, diikuti dengan Provinsi Maluku dan NTT.

VI. Rekomendasi

a. Dengan memakai skema DAK, pengalokasian dana otsus perlu didampingi dengan

proposal program dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan laporan kemajuan yang

dicapai serta pengawasan yang ketat terhadap pengalokasiannya pada bidang-bidang

yang telah ditentukan berdasarkan UU.

b. Perlu ditetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk proporsi pembagiannya kepada

Pemerintah Daerah di Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/kota serta penerapan

sanksi atas dana yang tidak terserap untuk tahun-tahun berikutnya. Jika perlu, kriteria

pendistribusian dana otsus kepada tingkat propinsi dan kabupaten/kota ini dituangkan

peraturan daerah khusus (perdasus). Rancangan Peraturan Daerah Khusus Propinsi

Papua tentang Pembagian dan Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otsus Papua ini

telah dirumuskan pada tahun 2007, namun sampai saat ini belum ditetapkan.

c. Disamping dana otsus, Pemerintah Propinsi Papua juga mengalokasikan dana Respek

(Rencana Strategi Pembangunan Kampung) yang besarnya Rp100 juta untuk bagi setiap

kampung. Program respek merupakan salah satu solusi dan program unggulan yang

dilakukan Pemerintah Provinsi Papua untuk menanggulangi kemiskinan dan


meningkatkan kesejahteraan rakyat asli Papua yang berada di kampung-kampung.

Pendekatan program ini adalah program pembangunan dari masyarakat untuk

masyarakat yang telah berjalan sejak tahun 2007 dan 2008 dimana dalam

pelaksanaannya cukup membawa perkembangan bagi masyarakat dimulai dari proses

perencanaan sampai pada pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pada

tahun 2008, dana itu dikucurkan kepada lebih dari 4.000 kampung. Selain ada kucuran

dana Rp 100 juta dari Pemerintah Provinsi Papua itu, setiap kampung juga mendapat

kucuran dana blockgrant dari pemerintah kabupaten/kota masing-masing dengan nilai

bervariasi. Meskipun dana ini hanya bisa dicairkan jika seluruh warga di kampung

melakukan rapat yang memutuskan penggunaan dana pada tahun yang bersangkutan,

perlu diterapkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana ini.

Temuan BLM Respek tahun 2009 yang belum disalurkan oleh Kasda 8 Kabupaten senilai

Rp28.665.000.000,- juga perlu ditindaklanjuti.

d. Perlu dilakukan audit khusus (PDTT) terhadap seluruh daerah penerima dana otonomi

khusus.

Documents

35 - Analisa hasil temuan BPK terhadap Dana Otonomi · PDF filerangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi ... Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ... pekerjaan dan