32. Renstra Kecamatan CIbiru 2013-2018

8/20/2019 32. Renstra Kecamatan CIbiru 2013-2018

1/101

[ RENSTRA KECAMATAN CIBIRU ] 2013 -2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan

daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap

berbagai perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang

(25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek

(1 tahun). Berdasarkan hal tersebut setiap daerah harus

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah,

disebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bandung tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi dan

misi dan Program Walikota yang akan diwujudkan dalam satu

periode masa jabatan.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5

(lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana


2/101


2

Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta

digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegaga-

lan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung dil-

akukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018. Penyusunan dil-

aksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan,

penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan

Cibiru Kota Bandung 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan

RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi

keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD

dapat digambarkan sebagai berikut:


3/101


3

Gambar 1.1

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD

yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pem-

bangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih

untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan

hukum tersebut yaitu:

Perencanaan

Stratejik

Perencanaan

Operasional

RPJMD RENSTRA

- Visi dan Misi

- Tujuan dan sasaran

- Strategi dan Arah Kebijakan

- Visi dan Misi

- Tujuan dan sasaran

- Strate i dan Arah Kebi akan

- Program Pembangunan Dae-

rah- Program Pembangunan Dae-

rah

- Program Prioritas - Program Prioritas

Penyelenggaraan UrusanPemerintahan

- Program Prioritas

- Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan

- Program Prioritas

- Program Prioritas


4/101


4

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan

daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi jawa

Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa

Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) ;

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;

9. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ru-

ang;

10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengel-

olaan Keuangan Daerah;


5/101


5

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecama-

tan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten-

tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Bandung;

20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang

pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Ten-

tang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan

Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;


6/101


6

23. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 ten-

tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun

2011-2031.

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 ten-

tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;

27. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada

Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang

visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan

serta indikator kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cibiru

Kota Bandung tahun 2013 – 2018 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran

pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah

Kecamatan Cibiru, sehingga akan bermanfaat bagi proses

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan


7/101


7

pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota

Bandung.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh

Kelurahan di lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung

dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan

yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung,

sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecama-

tan Cibiru Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara

menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur.

4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan

di Lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung untuk

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta

kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima

tahun.

1.4. Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan

Daerah.

Perencanaan Strategis Kecamatan Cibiru merupakan suatu

proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 1 (satu ) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah,

khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah

dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 3 (tiga) bulan

setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman


8/101


8

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun

laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana

Strategis Kecamatan Cibiru bersama rencana strategis SKPD

lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Rencana

Strategis Kecamatan Cibiru mengandung visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga

Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam

menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya

akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Cibiru.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan

Cibiru Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai

pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalampenyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra

SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra

dengan RKT dan Renja.


9/101


9

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIBIRU KOTA

BANDUNG

Gambaran Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota

Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi

dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja

pelayanan serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan SKPD

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN CIBIRU

KOTA BANDUNG

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

memuat penjelasan mengenai identifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN KECAMATAN CIBIRU

KOTA BANDUNG

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan

Kebijakan memuat penjelasan mengenai Visi dan

Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

SKPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi

yang telah ditetapkan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, INDIKASI

KEGIATAN DAN DANA INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif,

membahas mengenai penjelasan tentang program-

program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk


10/101


11/101


11

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

Cibiru Kota Bandung

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007

Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan

Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, susunan

Kecamatan Organisasi Cibiru Kota Bandung terdiri atas:

1. Camat

a. Sekretaris Kecamatan

b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub bagian Program dan Keuangan

2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari :

a. Seksi Pemerintahan

b. Seksi Keamanan dan Ketertiban

c. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

e. Seksi Pelayanan

3. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Lurah

5. Sekretaris Kelurahan

6. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari :

a. Seksi Pemerintahan

b. Seksi Kemasyarakatan

c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

d. Seksi Pelayanan


12/101


12

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

Sumber : Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibiru Kota Ban-

dung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan

di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Kedudukan Kecamatan

merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang

dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempu-

nyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerinta-

han yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan

Cibiru mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

CAMAT

SEKRETARIAT

SEKSIPENDIDIKAN DANKEMASYARAKATAN

SEKSIEKONOMI,

PEMBANGUNAN& LINGKUNGAN HIDUP

SEKSIKETEMTRAMAN &KETERTIBAN

SEKSIPEMERINTAHAN

SUB BAGIAN UMUM& KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PRO-GRAM

& KEUANGAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

SEKSIPELAYANAN

KELURAHAN


13/101


13

b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

d) mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pe-

layanan umum;

e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

g) melaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas

dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada

Kecamatan Cibiru Kota Bandung berdasarkan Peraturan

Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2013 tentang Rincian

Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan

Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, se-

bagai berikut:

1) Camat

Camat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota

kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Camat mempu-

nyai fungsi :

a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan pera-

turan perundang- undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasili-

tas pelayanan umum;


14/101


14

e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

2) Sekretaris Kecamatan;

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang

kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan

kecamatan;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan

kecamatan dan kelurahan;

c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana,

program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan

dan Kelurahan;

d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan

dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokokdan fungsi kecamatan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pen-

gendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan

kecamatan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang

pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi

Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerinta-

han;

b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tentangga;


15/101


15

c. pelayanan administrasi pertanahan;

d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan

dengan Instansi terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang

ketentraman dan ketertiban, untuk melaksanakan tugas

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentra-

man dan ketertiban;

b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;

c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pe-

nanggulangan bencana;e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman

dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan

ketertiban.

5) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang

pendidikan dan kemasyarakatan, untuk melaksanakan tu-

gas pokok sebagaimana Seksi Pendidikan dan Kemasyara-

katan mempunyai fungsi:

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan

dan kemasyarakatan;

b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyara-

katan;


16/101


16

c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan

informal;

d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat

Kecamatan dan Kelurahan;

e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan

keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan

serta generasi muda;

f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang

pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait;

dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan

kemasyarakatan

6) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan ling-kungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi

Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempu-

nyai fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup;

b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan

menengah.c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pem-

bangunan;

d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasili-

tas umum dan fasilitas sosial;

e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peles-

tarian lingkungan hidup;


17/101


17

f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan

ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan

hidup dengan Instansi terkait; dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan

dan lingkungan hidup.

7) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Camat dibidang pelayanan, untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai

fungsi:

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;

b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;

c. pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelayanan administrasi umum lainnya;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan

dengan Instansi Terkait; danf. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di

bidang umum dan kepegawaian, untuk melaksanakan tu-

gas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempu-

nyai fungsi :

a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan

lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang

meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan

Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecama-

tan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjal-


18/101


19/101


19

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

b. pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kese-

jahteraan rakyat;

c. pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan

lingkungan hidup; dan

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

11) Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan, untuk

melaksanakan tugas pokok Sekretaris Lurah mempunyai

fungsi:

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretari-

atan Kelurahan;b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan;

c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;

d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan

dengan Instansi Terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Ke-

lurahan.

12) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerinta-

han, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerinta-

han mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerinta-

han;


20/101


20

b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun

Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman

dan ketertiban;

d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;

e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan


g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

13) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lu-

rah di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan

hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi,

Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup;

b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan

menengah;

c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pem-

bangunan;

d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasili-

tas umum dan fasilitas sosial;

e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peles-

tarian lingkungan hidup;

f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pem-

bangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait;

dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan

dan lingkungan hidup.


21/101


21

14) Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kemasyara-

katan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ke-

masyarakatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyara-

katan;

b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan;

c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan;

d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat

Kelurahan;

e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan

keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan ser-

ta generasi muda;

f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pe-

nanggulangan bencana;

g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan;

h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang ke-

masyarakatan dengan Instansi terkait; dan

i. pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan.

15) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan, ntuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai

fungsi:

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;

b. pelayanan data dan informasi Kelurahan;

c. pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelayanan administrasi umum lainnya;


22/101


22

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan


f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

16) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional pada masing-masing Keca-

matan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai ke-

lompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk

Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan

oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,

sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berla-

ku.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Cibiru Kota Bandung

2.2.1.Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Cibiru Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 55

orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak

23 orang (43%) merupakan pegawai di Kecamatan Cibiru, di

Kelurahan Palasari sebanyak 7 orang (12 %) , Kelurahan Cipadung

sebanyak 8 orang (14%) , Kelurahan Pasirbiru sebanyak 10 orang

(18%) dan Kelurahan Cisurupan sebanyak 7 orang (12%)

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan

Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 30 orang yaitu 5 (lima)

kepala Seksi dan 6 (enam) Lurah, Eselon IVb sebanyak 19 orang

yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan


23/101


23

Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 23 orang dengan

jumlah pelaksana terbanyak berada di Seksi Pelayanan Kecamatan

Cibiru.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja

di lingkungan Kecamatan Cibiru, sebagaimana table di bawah ini

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No UraianEselon

IEselon

IIEselon

IIIEselon

IV Staf Jumlah

1 Kecamatan cibiru 2 7 14 23

2 Kelurahan Palasari 5 2 7

3 Kelurahan Cipadung 6 2 8

4 Kelurahan Pasirbiru 6 4 10

5 Kelurahan Cisurupan 6 1 7

JUMLAH2 30

2355

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cibiru Tahun 2013

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Dita-matkan

No Uraian S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jml

1 Kec. Cibiru 4 7 2 7 2 1 23

2 Kel. Palasari 1 4 2 7

3 Kel. Cipadung 5 3 8

4 Kel. Pasirbiru 1 4 4 1 105 Kel. Cisurupan 3 3 1 7

JUMLAH 9 23 2 16 4 1 55

%


Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Cibiru Kota Ban-

dung, sebanyak 55 orang (100%) memiliki pendidikan S2 sebanyak


24/101


24

9 orang (19%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 23 orang

(41%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 2 orang (0.3%),

yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 16 orang (29%), yang

memiliki pendidikan SLTP sebanyak 4 orang (0.7%) dan pegawai

yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1 orang (0.1%)

2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang

keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Cibiru Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana se-

bagaimana terurai dalam lampiran.

Tabel 2.3Sarana dan Prasarana

No. Uraian Jumlah SatuanKondisi

Saat iniKeterangan

1 Gedung

Kantor

5 Gedun

g

Baik 1 Ged.Kantor

Kecamatan, 4Ged.KantorKelurahan

2 KendaraanRoda Empat

Mini Bus

2 Unit Baik Operasional Camatdan Sekcam

3 KendaraanRoda Empat

Pick Up

6 Unit Baik OperasionalKecamatan 2 unitdan Kelurahan 4

unit4 Bangunan

Selter Sepedah2 Unit Baik

5 Peralatan danPerlengkapan

Kerja

1 Paket Baik Komputer, Laptop,Mesin Tik, dll.

6 PerlengkapanMebeuler

1 Paket Baik Lemari, Meja, Kursi,dll



25/101


25

Kondisi umum Kecamatan Cibiru

Kecamatan Cibiru merupakan salah satu bagian wilayah

Timur Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 652,92

Ha.

Secara administratif Kecamatan Cibiru dibatasi oleh :

Bagian Selatan : Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

Bagian Utara : Kecamatan Cilengkrang Kab. Bandung

Bagian Timur : Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung

Bagian Barat : Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecama-

tan Cibiru dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini :

Kawasan Perencanaan dalam lingkup Kecamatan Cibiru

Kecamatan Kelurahan/Desa

CIBIRU

1. Kelurahan Cisurupan

2. Kelurahan Palasari

3. Kelurahan Cipadung

4. Kelurahan Pasirbiru

Secara geografis Kecamatan Cibiru memiliki bentuk wilayah

datar/berombak sebesar 50 % dari total keseluruhan luas wila-

yah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Cibiru be-

rada pada ketinggian 500 m diatas permukaan air laut. Suhu

maksimum dan minimum di Kecamatan Cibiru berkisar 30o C -

18o C, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 215 mm/th dan

jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.


26/101


26

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Cibiru

dibagi dalam 4 Kelurahan dengan jumlah RT serta RW adalah se-

bagai berikut:

Kelurahan dan Jumlah RT / RW

No Kelurahan Jumlah RT Jumlah RW

1 Cisurupan 52 10

2 Palasari 82 14

3 Cipadung 80 174 Pasirbiru 65 12

JUMLAH 279 53

1. Keadaan penduduk

Kecamatan Cibiru memiliki jumlah penduduk sebanyak

59.921 jiwa, yang terdiri dari 30.095 jiwa laki-laki dan 29.826 jiwa

perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Cibirusaat ini mencapai sekitar 17.980 KK. Berdasarkan data

kependudukan dari kecamatan pada tahun 2012 yang dilihat dari

segi kepadatan penduduk sebesar 92 jiwa per hektar dan dilihat

dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus

bertambah dari waktu ke waktu

Jumlah penduduk berdasarkan Struktur Umur :

No UmurJumlah

L P Jumlah

1 0 – 4 tahun 2689 2387 5076

2 5 – 9 tahun 3654 3184 6838

3 10 – 14 tahun 2822 2926 5748

4 15 – 19 tahun 2770 2830 5600


27/101


27

5 20 – 24 tahun 2502 2712 5214

6 25 – 29 tahun 2442 2514 4956

7 30 – 34 tahun 2350 2561 4911

8 35 – 39 tahun 2048 2144 4192

9 40 – 44 tahun 2159 2126 4205

10 45 – 49 tahun 1951 1958 3909

11 50 – 54 tahun 1545 1461 3005

12 55 – 59 tahun 1412 1147 2559

13 60 – 64 tahun 941 1132 2073

14 65 – keatas 810 744 1554

Jumlah 30.095 29.826 59.921

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidi-

kan di Kecamatan Cibiru sebagai berikut :

No PendidikanJumlah

L P Jumlah

1 Belum sekolah 4018 4554 8572

2 Tidak tamat SD 764 877 1641

3 Tamat SD 7829 6932 147621

4 Tamat SLTP 4447 5094 9541

5 Tamat SLTA 5040 4703 9743

6 Sarjana Muda (D3) 1365 1225 2590

7 Sarjana (S1) 1220 1204 2424

8 Pasca Sarjana (S2) - -

9 Pasca (S3), dll - - -


28/101


28

No Tenaga kerja

Jumlah

L P Jumlah

1Penduduk usiaproduktif

16.166 16.776 32.942

2 Ibu Rumah Tangga - 7.621 7.621

3Penduduk masihsekolah

10.011 9.683 19.694

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

pokok adalah sebagai berikut :

No PekerjaanJumlah

L P Jumlah

1 Petani 1.182 917 2.099

2 Pelajar/Mahasiswa 10.040 9.265 19.305

3 Pegawai Swasta 4.989 4.990 9.979

4 Pedagang 5.155 3.166 6.321

5 Pegawai Negeri Sipil 1.717 1.600 3.317

6 TNI/ABRI 771 206 977

7 Buruh Swasta - - -

8 Pengrajin - - -

9 Penjahit - - -

10 Tukang Kayu - - -11 Dokter - - -

12 Sopir /pengemudi - -

13 Pengusaha - -

14 Lain-lain 6.241 9.682 15.923

Jumlah 30.095 29.826 59.921

Jumlah penduduk Kecamatan Cibiru berdasarkan agama

adalah sebagai berikut :


29/101


29

No AgamaJumlah

L P Jumlah1 Islam 59.376

2 Kristen 498

3 Katholik 23

4 Hindu 26

5 Budha 16

6 Kong Huchu 0

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan

bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat

pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan

pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandungtelah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun

2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung

Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Cibiru dapat

melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat, yaitu :

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan

memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat

seperti pembinaan UKM dan Koperasi danpembinaan/sosialisasi peluang usaha.

2. Pelayanan peningkatan kualitas hidup masyarakat dil-

aksanakan dengan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan.

3. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup

masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan

Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat

seperti Potisasi, Kegiatan Pengadaan Bibit tanaman, Penebaran


30/101


30

benih ikan di sungai-sungai di wilayah kecamatan Cibiru dan

sebagainya.

4. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan

ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas,

Pembentukan SATWANKAR di wilayah Kecamatan Cibiru dan

sebagainya.

5. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan

memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.

6. Pelayanan umum kepada masyarakat dengan Pelayanan Prima

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung

berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2009-2013 menurut

indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya

disajikan pada tabel berikut:


31/101


31

Tabel 2.3

Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Tahun 2009-2013

NO.

Indikator Kinerjasesuai Tugas dan

Fungsi KecamatanCibiru Kota Bandung

Tar-getSPM

Tar-getIKK

TargetIndi-kator

Lainnya

Satuan

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11. Tersedianya dataPedagang Non Formal

5 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%100%

100%100%

2 2. UMKM Terbina 75 usaha 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 100% 100%100%

100%100%

3

3. TerlaksananyaKegiatan MonitoringHasil/EvaluasiBawaku Makmur

20 kegiatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100%100%

100%100%

44. Tersusunnya HasilMusrenbang Usulan Tahun 2014

5 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%100

%100%

100

%

55. Tersedianya dataSwadaya Murni

20 dokumen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100%100%

100%100%

66. Tersedianya dataKoperasi dan PraKoperasi

5 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%100%

100%100%

7. Terlaksananyakegiatan pembinaanorganisasi

kemasyarakatan

20 dokumen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100%100%

100%100%

8. Terlaksananyapembinaan organisasi

kewanitaan

15 kegiatan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100%100%

100%100%

9. TerfasilitasinyaOrganisasiKepemudaan

15 kegiatan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100%100%

100%100%

10. Meningkatnyakegiatan olah raga

20 kegiatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100%100%

100%100%

11. Meningkatnyakualitas keagaaman

(DKM, Majelis Ta'lim,MUI)

40 kegiatan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100% 100%100

%100%

100

%


32/101


32

12. Terfasilitasinyakegiatan pendidikan

10 kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100%100%

100%100%

13. Meningkatnyaapresiasi seni danbudaya

10 kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100%100%

100%100%

14. Laporan danevaluasi

5 1 tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%100%

100%100%

15. Jumlahpenanaman pohon

2500 pohon 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100% 100%100%

100%100%

16. Pendataan pohonpelindung dan

produktif

5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%100

%100%

100

%

17. Pendataan alatbiofori dan sumur

resapan

10 kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100%100%

100%100%

18. PendataanPerusahaan yangmenggunakan airtanah

5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%100%

100%100%

100% 100%100%

100%100%

19. Pembentukan

Pengamanan Wilayah5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%

100

%100%

100

%

20. Refill APAR danAPAB

5 unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%100%

100%100%

21. Pendataan PKL 5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%100

%100%

100

%

22. Jumsih danOpsih

55 kegiatan 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100% 100%100%

100%100%

23. Pembuatan KartuLinmas

5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%100%

100%100%

24. Jumlah Linmasaktif

409 anggota 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 100% 100%100%

100%100%

25. PendataanSatwankar

5 kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%100%

100%100%

26. Tersedianya ProfilKecamatan

40 dokumen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100% 100% 100%

100%100%

27. Tersedianya datamonografi

40 dokumen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100% 100% 100%

100%100%

28. Tersedianya BukuAhli Waris

500 buku 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100%

100% 100%

29. Tersedianya E-KTP

E-KTP

31.0

00.000

31.000.000

31.000

.000 31.00

0.000 100% 100% 100%

100%100%

30. Terlaksananyatertib administrasiKelurahan

Kelurahan

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100% 100%

100%100%

31. Indeks KepuasanMasyarakat

B B B B B B B B B B B 100% 100%100%

100%100%

32. Tersedianya KTP

dan KK SIAK

KTP dan

KK

27.50

0

27.5

00

27.5

00

27.5

0027.500

27.5

00

27.50

0

27.50

027.500

27.50

0100% 100%

100

%100%

100

%


33/101


33

NO.

Indikator Kinerjasesuai Tugas dan

Fungsi KecamatanCibiru Kota Bandung

Tar-

getSPM

Tar-

getIKK

TargetIndi-kator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Prosentase pening-katan perekonomianmasyarakat kecama-tan dan kelurahan

80 %25.439.000

26.682.900

44.619.998

40.445.000

25.434.000

26.675.300

44.528.760

40.430.800

99,98

99,9799,8

099,96

2 Prosentase pening-katan kualitas ke-

hidupan kemasyara-katan kecamatan dankelurahan

80 %

116.

427.000

120.14

9.700

161.60

2.500

323.17

0.300

116.2

78.652

119.76

5.195

161.5

29.740

322.83

7.700

99,8

799,68

99,9

599,90

3 Prosentase pening-

katan infrastrukturdan lingkungan hidup

tingkat kecamatandan kelurahan

80 %140.775.

000

176.008.175

57.165.000

1.323.912.45

0

140.339.00

0

175.328.175

56.981.000

1.317.124.076

99,69

99,6199,6

899,49

4 Prosentase pening-katan kualitas pe-nanganan ketentra-man dan ketertibantingkat kecamatandan kelurahan

80 %62.014.000

49.805.400

39.550.000

39.250.000

61.758.500

49.543.700

39.497.200

39.240.000

99,59

99,4799,8

799,97

5 Prosentase pening-katan pemerintahumum kecamatandan kelurahan

80 %62.259.500

64.100.450

69.845.000

513.850.000

62.251.900

82.429.750

69.811.500

513.131.750

99.99

97,3999,9

599,86

6 Prosentasi fasilitasipeningkatan perankecamatan dankelurahan

80 %500.760.

000

521.498.000

500.696.80

0

518.892.475

99,99

99,50

7 Prosentase pening-katan pelayanan

kepada masyarakatkecamatan dan ke-

lurahan

80 %

40.3

87.500

41.216.250

152.086.000

54.950.000

40.050.100

40.827.850

152.0

14.290

54.940.000

99,16

99,0699,9

599,81


34/101

[RENSTRA KECAMATAN CIBIRU] 2013 -2018

34

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis dilingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sumber daya keu-

angan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping

juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013

anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Cibiru Ko-

ta Bandung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2013

Uraian Anggaran

Belanja 11.136.408.101,05

- Belanja Tidak Langsung 4.735.173.142.00

- Belanja Langsung 6.401.234.959,00

Bertambah/ (Berkurang)

Sumber : Kec. Cibiru Kota Bandung (angka unaudited 2013

Realisasi keuangan Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada ta-

hun anggaran 2013 untuk belanja sebesar Rp 10.838.716.803,00

yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.

4.735.173.142.00 (43%) dan belanja langsung sebesar Rp.6.401.234.959,00 (58%).

Untuk periode pelayanan Tahun 2009-2013 kegiatan rutin maupun

strategis di lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, anggaran

dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Ban-

dung sebagaimana tabel berikut :


35/101


35

Tabel 2.5

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2009-2013

Uraian Anggaran

Belanja 25.975.673.433,00

- Belanja Tidak Langsung 12.687.282.463,00

- Belanja Langsung 13.288.390.970,00

Bertambah/ (Berkurang)

Sumber : kec. Cibiru 2013

Realisasi keuangan Kecamatan Cibiru Kota Bandung selama

periode tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2013 untuk

belanja sebesar Rp25.975.673.433,00 yang terdiri dari belanja tidak

langsung sebesar Rp. 12.687.282.463,00 (49%) dan belanja lang-

sung sebesar Rp. 13.288.390.970,00(51%).

Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Keca-

matan Cibiru Kota Bandung selama tahun 2009-2013 sebagaimana

tabel berikut:


36/101


36

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Tahun 2009-2013

UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasidan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314

15

1617 =

(6-2)/518 =

(11-7)/5

BELANJA4.610.059.0

944.356.146.7

485.261.418.3

255.987.415.169

,6811.136.408.10

1,054.547.205.0

484.316.380.5

414.920.860.6

115.818.504.4

3710.838.716.

80398.6

499,0

993,5

397,1

897,33 10.214.396.282 9.929.275.793

BELANJA TIDAK

LANG-SUNG

2.662.866.114

2.872.679.7

84

3.427.679.3

25

4.059.267.349

,00

4.735.173.142

,05

2.617.592.9

39

2.854.491.7

97

3.301.461.3

86

3.913.736.3

41

4.465.994.0

09

98.3

0

99,3

7

96,3

2

97,1

394,32 4.202.599.919 3.942.475.421

BELANJALANG-SUNG

1.947.192.980

1.483.467.000

1.833.739.000

1.928.147.920,00

6.401234.959,00

1.929.612.109

1.461.888.744

1.619.399.225

1.904768.096

6.372.722.794

99,10

98,55

88,31

98,79

99,55 6.011.796.363 5.986.800.372


37/101


37

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG KECAMATAN

Secara umum terdapat tantangan di Kecamatan Cibiru

yaitu masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi /

Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat

perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci tantangan

tersebut sebagai berikut

1. Pelayanan Publik :

a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu

memperoleh pelayanan kesehatan secara layak.

b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam

kategori keluarga miskin.

c. Masih tingginya angka pengangguran karena masih

rendahnya tingkat keterampilan.

d. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara antara

usaha kecil, menengah dan dan koperasi dengan usaha

besar.

e. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya

K-3.

2. Internal Organisasi / Unit Kerja :

a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan

Walikota kepada Camat.

b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.

c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

3. Perwilayahan :

a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan

hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan

kegiatan usaha.

b. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan air kotor.

c. Kurang tertatanya sarana pemukiman.


38/101


38

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DANFUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang berkaitan

dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga)

klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Cibiru, yaitu per-

masalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis

operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Cibiru dapat

didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecama-

tan Cibiru sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecama-

tan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 77,34;

2. Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan din-

tandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar

43,23;

3. Belum optimalnya opini keuangan SKPD, dengan penilaian

WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagi-

an / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cibiru dapat

diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan

Cibiru, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan tertib adminsitrasi Kelurahan

2. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan

maklumat pelayanan


39/101


39

3. Belum optimalnya Realisasi program dan kegiatan pem-

bangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan

4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyara-

katan tingkat Kecamatan

5. Rata-rata peningkatan swadaya murni masyarkat sebesar (da-

ta tahun 2013 = Rp. 13.000.000.000)

6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD

7. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008

8. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

9. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan

10. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan da-

lam penanganan kebencanaan masih rendah

11. Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ

(metode swakelola)

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi

dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;

2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan

Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung

3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi da-

lam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan

Cibiru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki

tugas pokok dan Fungsi Organisasi pada Kecamatan dan Ke-

lurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah factor

internal dan eksternal Kecamatan Cibiru, masalah internal yang

mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung

antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi

tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.


40/101


40

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada

peningkatan kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata

dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja

Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan

kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan

kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok

masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses

perencanaan pembangunan parsitipatif;

3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat

yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari

masyarakat di Kecamatan Cibiru;

4. Masih adanya kebijakan yang kadang – kadang tidak berpihak

pada masyarakat

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara

umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan

Cibiru Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2018, adalah

sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat

menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah

daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus


41/101


41

dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi

dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks

dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan

masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi

manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan

di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah di-

canangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas

dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima

(services excelent ) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang

mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme

aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemaham-

an terhadap manajemen standar pelayanan minimal public ser-

vices and public complaint . Sumber daya aparatur merupakan aset

strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci

dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja apa-

ratur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan

menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan

masyarakat’. Selain hal itu sumber da ya aparatur juga diarahkan

kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang

menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang

lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan

efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh

terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN).


42/101


42

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibiru da-

lam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,

penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian ma-

najemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui

kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pemba-

haruan sektor penyelenggara negara ( public service reform ) dalam

rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyem-

purnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan or-

ganisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan mana-

jemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi

menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecama-

tan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen pub-

lik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan pub-

lik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan

perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini ter-

letak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan,

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat

umum sebagai stakeholder , LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-

lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai

shareholder .

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik

perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan

lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas


43/101


43

birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, menin-

jau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and pun-

ishment system , perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengu-

bah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal

utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh ka-

rena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesua-

tu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan

pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah

lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada

intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah

yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget ), bukan pada

kebijakan (Policy Budget ).

Sistem manajemen keuangan daerah ( financial management

system ) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung ter-

ciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang

sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan

Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan in-

ternal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaha-

ruan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan ang-

garan dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money

sehingga tercipta akuntabilitas publik ( public accountability ).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu :

perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistri-

busian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan

penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan

hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan diper-

tanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran


44/101


44

strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan

barang daerah, antara lain adalah: (1) Terwujudnya tertib admin-

istrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventar-

isasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sis-

tem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas

penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4)

Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah ba-

rang daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 –

2018 yaitu :

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya.

Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam

suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang se-

jak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta con-

toh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi ken-

yaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas

lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG

UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”


45/101


45

kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman

adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia

seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga

nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur

pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku

penghuninya.

Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota

pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar

manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tu-

han di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung

merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga

dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyara-

kat.Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks la-

hiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batini-

ah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan

hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk

memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya,

meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan

mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang

cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah

dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera

yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan

membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota

Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik,

hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.

Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan

penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-

2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi

Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasi-

kan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan vi-


46/101


46

si. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini

adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata

kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan,

serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyara-

katan Kota Bandung . Kelima hal ini merupakan bidang garapan

besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana me-

mandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut

terdiri dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustain-

able ) dan nyaman.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan

melayani.

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan

berdaya saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung

2013-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari

Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan da-

lam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No. KELOMPOK KERJA

JUMLAHKEGIATAN/ RENCANA

AKSI

1

2

34

5

KELOMPOK KERJA KEMACETAN BAN-DUNGKELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKILIMAKELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNGKELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU

KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN

24

11

1830

11


47/101


47

No. KELOMPOK KERJA

JUMLAHKEGIATAN

/ RENCANAAKSI

67

8

9

10

1112

13

14

15

1617

18

19

20

21

22

2324

(MASALAH SOSIAL)KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNGKELOMPOK KERJA KOTA KREATIFBANDUNGKELOMPOK KERJA BANDUNG KOTABUDAYAKELOMPOK KERJA BANDUNG SMARTCITY

KELOMPOK KERJA KOLABORASI BAN-DUNGKELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARAKELOMPOK KERJA REVITALISASIBANDUNGKELOMPOK KERJA REFORMASI PEN-DIDIKANKELOMPOK KERJA PARIWISATA BAN-DUNGKELOMPOK KERJA REFORMASI PASARBANDUNGKELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIKKELOMPOK KERJA BANDUNG KOTAMUSIK/FILMKELOMPOK KERJA BANDUNG KOTADESAINKELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGI-AAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNGKELOMPOK KERJA PUBLIC RELATIONBANDUNGKELOMPOK KERJA REFORMASI

DEKRANASDA BANDUNGKELOMPOK KERJA REFORMASI PKKBANDUNGKELOMPOK KERJA KESEHATANKELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP

716

15

13

22

2115

14

14

6

2112

15

7

5

8

9

615

Jumlah 335

Bappeda Kota Bandung 2013


48/101


48

Gambar 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan

Cibiru bersama stakeholder untuk turut mewujudkannya, ber-

dasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibiru

untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil

201

2015 2016 2017 2018

Asuransi Kesehatan

Ambulance gratis

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

Sarana olahraga/taman bermain disetiap RW

Penyediaan sarana air bersih

Perbaikan 10.000 rumah tidak layak

huni

Bantuan 100 juta/RW/tahun

Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun

Bantuan 100 juta/karang taruna ke-

lurahan/tahun

Menciptakan 100.000 wirausaha-

wan

Menciptakan 250.000 lapangan

pekerjaan baru

Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD,SMP, SMU dan mahasiswa per tahun

Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru

madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Sehat

Bandung Nyaman

Bandung Sejahtera

Bandung Resik

Bebas Sampah : 2 thn

Bebas Banjir : 3 thn

Jalan Mulus & Caang : 3 thn

Bebas Macet : 4 thn


49/101


50/101


50

No. KELOMPOK KERJA

JUMLAHKEGIATAN

/ RENCANAAKSI

10

1112

13

14

15

1617

18

19

20

21

22

2324

CITYKELOMPOK KERJA KOLABORASI BAN-DUNGKELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARAKELOMPOK KERJA REVITALISASIBANDUNGKELOMPOK KERJA REFORMASI PEN-DIDIKAN

KELOMPOK KERJA PARIWISATA BAN-DUNGKELOMPOK KERJA REFORMASI PASARBANDUNGKELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIKKELOMPOK KERJA BANDUNG KOTAMUSIK/FILMKELOMPOK KERJA BANDUNG KOTADESAINKELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGI-AAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNGKELOMPOK KERJA PUBLIC RELATIONBANDUNGKELOMPOK KERJA REFORMASIDEKRANASDA BANDUNGKELOMPOK KERJA REFORMASI PKKBANDUNGKELOMPOK KERJA KESEHATANKELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP

22

2115

14

14

6

2112

15

7

5

8

9

615

Jumlah 335

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang

yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan

berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri


51/101


51

kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian

fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ru-

ang.

RTRWK berfungsi sebagai:

a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan

Kota; serta

b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Dae-

rah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan

menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan

pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae-

rah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana

sektoral lainnya;

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ko-

ta;

c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan an-

tar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana

dimaksud terdiri atas:

a. kebijakan dan strategi struktur ruang;

c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan

efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai

kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif da-


52/101


52

lam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi

Jawa Barat dan Nasional;

b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana

dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang

terpadu dan terkendali; dan

c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pela-

yanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota

yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi

kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri

kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung,

Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:

a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat

dan wilayah Bandung Timur

b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dila-

yani oleh 1 (satu) SPK;

c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara

merata;

d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pela-

yanan sesuai skala pelayanannya; dan

e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan

dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pe-

layanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi

publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat

dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana

transportasi;

b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;


53/101


53

c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan

dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta

menghilangkan gangguan sisi jalan;

d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum

massal yang terpadu;

e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu

dengan pusat-pusat kegiatan;

f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta mem-

bangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang

dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan;

dan

g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem

transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

a. Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

b. Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan

lindung meliputi :

a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya

di Kawasan Bandung Utara;

b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawa-

san hutan kota;

c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resa-

pan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menja-

min ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta

melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana da-

lam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi,

dan jalur rel kereta api;


54/101


54

e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak

memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai

penyediaan ruang terbuka hijau;

f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar

budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan keru-

sakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;

g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan

dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan

tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana

kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Ke-

bijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan

kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan

fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung in-

dustri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan

yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa

menjadi perhatian penting.

Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa

Barat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur

dengan Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor:

912/05/Bapp/2010, bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewila-

yahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat

dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema

pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cibiru Kota Ban-

dung

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah

Kecamatan Cibiru Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif

dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik


55/101


55

ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan

hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang

mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah

pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu

perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan

konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan

pembangunan daerah.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan

yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

menuju good governance and clean government sehingga akan

berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan

isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi

Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun 2014-2018 tidak

bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota

Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi

antara lain :

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang

prima.

2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan

semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.

5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan

dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan

ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber

pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap


56/101


56

pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibiru Kota

Bandung, sebagai berikut:

1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman,

cepat, efisien, dan transparan.

2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang

sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan

kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan

kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan

masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalahkondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan

bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi

isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah

Kecamatan Cibiru Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal

sebagai berikut :


57/101


57

Tabel 3.1

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Cibiru Kota Bandung

dan Dinamika Lingkungan Strategis

No. Tupoksi Isu Strategis

1.

2.

3.

4.

1. Reformasi Birokrasi PemerintahDaerah (Pelayanan Publik)Birokrasi Pemerintah Daerah

merupakan faktor yang sangat menentukan

berjalannya penyelenggaraan pemerintahandaerah sebagaimana diamanatkan dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku,oleh karena itu reformasi birokrasipemerintah daerah sejak dicanangkan padatahun 2005, senantiasa harus dilanjutkansecara terus menerus sehingga mampuberadaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks danberagam sejalan dengan perkembangan dan

perubahan kebijakan penyelenggaraanpemerintahan daerah, tuntutan masyarakatserta dinamika global yang senantiasamempengaruhi manajemen penyelenggaraanpemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatansebagaimana sasaran yang telah dicanangkanadalah peningkatan pelayanan public, akunt-abilitas dan kapasitas aparatur yang bersihdari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebu-

tuhan pelayanan prima (services excelent ) per-lu diimbangi dengan citra birokrasi yangmempunyai kompetensi yang baik dalam bi-dang profesionalisme aparatur, penguasaankomunikasi dan presentasi serta pemahamanterhadap manajemen standar pelayanan min-imal public services and public complaint .

Sumber daya aparatur merupakan aset strat-


58/101


58


egis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumberdaya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigmaaparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selainhal itu sumber daya aparatur juga diarahkankepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsipenyelenggaraan pemerintahan, pem-bangunan dan kemasyarakatan, yangmenekankan pada transparansi, manajemenpemerintahan yang lebih transparan, akunta-bilitas, dan peningkatan efektivitas danefisiensi serta ada upaya dan perhatian yangsungguh-sungguh terhadap penanganan danpemberantasan korupsi, kolusi, dan nepo-tisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintahKecamatan Cibiru dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia(SDM) yang pada hakekatnya merupakan

upaya pembinaan, penyempurnaan, pen-ertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berke-lanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruhaparatur pemerintah kota, melalui kerjasamasecara terkoordinasi guna mengambil langkahpembaharuan sektor penyelenggara negara( public service reform ) dalam rangkamewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen

PublikPerwujudan penyelenggaraan

pemerintah yang baik (good governance) diper-lukan upaya-upaya penataan dan penyem-purnaan tata kerja organisasi. Keberhasilantujuan penataan organisasi tidak terlepas daridaya dukung penyelenggaraan manajemenpublik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruhunsure pemerintahan Kecamatan dan ke-

lurahan, sedangkan penyelenggaraan mana-


59/101


59


jemen publik lebih kepada menata pada sis-tem peyelenggaraan layanan publik yang lebihresponsif dan adaptif sesuai dengan tuntutanperkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataankelembagaan ini terletak pada pemberdayaanaparatur kecamatan dan kelurahan, SKPDdilingkungan Pemerintah Kota Bandung danmasyarakat umum sebagai stakeholder , LPM,PKK, Karang Taruna, dan lain-lain LembagaKemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagaisebagai shareholder .

Jika demikian halnya, maka pengel-olaan pelayanan publik perlu melakukan pe-rubahan menuju profesionalisme birokrasidan lebih menekankan langkah-langkahefisiensi dan efektifitas birokrasinya, melaluipenataan system dan prosedur kerja, menin- jau kembali pembinaan pegawai, memperbaikireward and punishment system , perbaikankesejahteraan pegawai, serta mengubah kul-

tur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan BarangKeuangan dan Barang daerah merupa-

kan salah satu modal utama dalam penye-lenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh ka-rena itu manajemen keuangan dan barangdaerah menjadi sesuatu hal yang strat

Documents

32. Renstra Kecamatan CIbiru 2013-2018