Lampiran SK MENKES No. 922/MENKES/SK/X/2008 31 1.4. SUB – SUB BIDANG : PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT1.4.1. PEMERINTAH: Penge lolaan pelayanan kesehatan haji skala nasional PROVINSI : Bimbingan dan pengen dali an pelayanan kesehatan haji skala provinsi KAB/KOTA: Penyelengga raan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten/kota A. PENGERTIAN : a. Jemaah Haji adalah WNI yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yeng telah ditetapkan. b . Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah Haji. c . Pelayanan Kesehatan Haji adalah upaya pelayanan kesehatan jemaah haji serta pengendalian kondisi yang mempengaruhi yang meliputi : 1. upaya pelayanan kesehatan jemaah; 2. upaya promosi kesehatan; 3. Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB penyakit menular dan PHEIC lainnya; 4. Operasional penyelenggaraan haji bidang kesehatan di tanah air dan di Arab Saudi; 5. Sistem informasi kesehatan haji (SISKOHAT-kes). d . Pengelolaan pelayanan kesehatan haji skala nasional adalah suatu bentuk pengelolaan pelayanan kesehatan bagi calon/jemaah haji secara meyeluruh skala nasional yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK, penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan, pengembangan sumber daya manusia pengelola dan tenaga kesehatan haji, perekrutan, dan pengerahan tenaga haji, surveilans epidemiologi kesehatan haji, sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB), pemantauan sanitasi dan kesehatan lingkungan, pengembangan kajian pelayanan kesehatan haji, penyusunan rancangan produk hukum, promosi dan komunikasi publik, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. e. Pengelolaan pelayanan kesehatan haji skala provinsi adalah suatu bentuk bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan bagi calon/jemaah haji skala provinsi yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk, penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan haji skala provinsi, penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan, pengembangan sumber daya manusia pengelola dan tenaga kesehatan haji, pembinaan kesehatan calon/jemaah haji, pelayanan medik bagi calon/jemaah haji, surveilans epidemiologi kesehatan haji, sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB), pemantauan sanitasi dan kesehatan lingkungan, kajian pelayanan kesehatan haji, penyusunan rancangan produk hukum, promosi dan komunikasi publik, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota. f. Pengelolaan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten/kota adalah suatu bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi calon/jemaah haji skala kabupaten/kota yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan rencana kerja operasional program kesehatan haji tingkat kabupaten/kota, penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan, pelatihan teknis pengelola, pembinaan kesehatan calon/jemaah haji, pelayanan medik bagi calon/jemaah haji, surveilans epidemiologi kesehatan haji, sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB), pemantauan sanitasi dan kesehatan lingkungan, pembinaan sanitasi dan surveilans, kajian pelayanan kesehatan haji, penatalaksanaan kasus, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksanan teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.
