3 Pelaku Ekonomi Indonesia

Modul ke 3

Perekonian Indonesia

Asfia Murni

1

PELAKU EKONOMI INDONESIA

3.1 Pelaku Ekonomi ditinjau dari konsep ekonomi Makro/Mikro

Meskipun pelaku ekonomi itu sesungguhnya adalah masyarakat secara keseluruhan

menurut konsep ekonomi pelaku ekonomi dapat dibagi dalam empat kelompok dan masing-

masing punya peranan dan tujuan. (Asfia Murni: 2013)

Pelaku Ekonomi Peranan Tujuan Kegiatan

Rumah Tangga

Konsumen (RTK)

Sebagai; pemilik/pemasok sumber daya

bagi pelaku ekonomi lainnya dan pemakai

barang-jasa yang dihasilkan kelompok

ekonomi lainnya

Kegiatan RTK; untuk

mencapai kesejahteraan

individu

Rumah tangga

Perusahaan

(RTP)

Sebagai; penghasil/pemasok barang-jasa

dan pemakai input dan output dari

kelompok pelaku ekonomi lainnya.

Kegiatan RTP; untuk

mencapai profit maksimum

Rumah tangga

Pemerintah

(RTN)

Sebagai; penghasil/pemasok barang

publik dan pemakai input dan output dari

kelompok pelaku ekonomi lainnya

Kegiatan RTN; untuk

mencapai kesejahteraan

masyarakat secara umum

Rumah Tangga

Luar Negeri

(RTLN)

Sebagai; pemasok barang-jasa dan input

dari LN dan pemakai output dari

kelompok pelaku ekonomi lainnya

a) Kegiatan RTLN; untuk

mencari keuntungan

dan kesejahteraan

Keempat pelaku ekonomi tersebut saling berinteraksi dalam mengelola faktor

produksi /sumber ekonomi yang tersedia, sehingga dapat bermanfaat secara optimal dan

dapat mencapai kepuasan serta kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

3.2 Pelaku Ekonomi ditinjau dari konsep Perekonomian Indonesia.

Sistem ekonomi di Indonesi sendi utamanya adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2),

dan (3). Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang

sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan negara. Adapun dalam penjelasan pasal 33

Modul ke 3


Asfia Murni

2

UUD 1945 yang berbunyi hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak

boleh di tangan seorang.

Atas dasar ketentuan UUD 1945 tersebut maka terdapat empat pelaku utama

ekonomi Indonesia yaitu: Pemerintah, Koperasi, Badan Usaha milik negara (BUMN), Badan

Usaha Milik Swasta (BUMS).

A. PEMERINTAH

Dalam suatu perekonomian terutama bagi Negara-negara sedang berkembang

seperti Indonesia sangat diperlukan peranan pemerintah. Pemerintah melalui kebijakan

fiscal dan moneter dapat mengatur dan mengendalikan perkonomian suatu Negara agar

dapat tumbuh dalam keadaan efisien (efficiency),merata (equity) dan Stabil (stability).

Menurut Samuelson (2001): peranan pemerintah, antara lain yaitu; meningkatkan

efisiensi, menciptakan pemerataan dan keadilan, memacu pertumbuhan ekonomi secara

menyeluruh dan memelihara stabilitasnya.

Disamping itu pemerintah juga bertugas dalam menyediakan barang-barang publik.

Menghasilkan Barang publik membutuhkan biaya yang sangat besar. karenanya menghasilkan

barang publik secara umum ditangani oleh pemerintah. Barang publik mempunyai prinsip

sebagai berikut:

a) non-exclution principle, artinya barang publik diminta atau dikonsumsi masyarakat

tanpa pengecualian. setiap orang tanpa mengeluarkan biaya secara langsung untuk

mendapatkannya.

b) non-rival principle (prinsip tidak bersaing) artinya dalam memanfaatkan barang publik

tidak perlu saling bersaing, karena keikut sertaan individu dalam memanfaatkan suatu

barang publik tidak akan mengurangi manfaat bagi konsumen/pihak lain.

c) Non-exclusive principle (prinsip tidak dimanfaatkan secara sendiri-sendiri) artinya satu

barang publik manfaatnya tidak terbatas pada seorang konsumen saja tetapi

manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama oleh banyak orang.

Modul ke 3


Asfia Murni

3

Bila dilihat dari sirkulasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku

ekonomi maka posisi dan peranan pemerintah dalam suatu kegiatan ekonomi dapat

digambarkan pada bentuk model berikut ini.

(1) (9)

(2) (10)

(3) (11)

(4) (12)

(5) (6) (7) (8)

(13)

Gambar 3.1

Keterangan gambar 3.1:

1. (1), (5) dan (9) Pemerintah bertindak sebagai penghasil barang publik untuk

keperluan RTK, RTP dan RTLN yaitu berupa penyediaan sarana atau fasilitas umum

untuk kelancaran kegiatan ekonomi.

2. (2) dan (6) pemerintah bertindak dalam pemberian subsisidi pada kegiatan RTK dan

RTP.

3. (3) pemerintah membayar balas jasa berupa penghasilan bagi RTK atas penggunaan

faktor produksi dalam aktivitas pemerintah.

Modul ke 3


Asfia Murni

4

4. (4) dan (8) pemerintah menerima pajak dari RTK dan RTP berupa pajak langsung dan

pajak tidak langsung seperti pajak pendapatan dan pajak penjualan/ppn dan berbagai

pajak lainnya.

5. (7) dan (10) pemerintah membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang

kebutuhan pemerintah pada RTP dan RTLN.

6. (12) Pemerintah memerlukan pinjaman dan bantuan atau utang dari luar negeri

(RTLN) untuk biaya pembangunan.

7. (11) Pemerintah membayar utang ke luar negeri (RTLN).

8. (13) Pemerintah membuat peraturan, undang-undang dan bebagai kebijakan dalam

mengatur kegiatan dan hubungan antara RTK, RTP dan RTLN. Misalnya membuat

peraturan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, perburuhan atau kebijakan

dalam kegiatan ekspor-impor.

Selanjutnya keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat juga dilihat dari

berbagai bentuk pasar. Menurut ekonomi makro dalam kegiatan ekonomi terdapat 4 macam

pasar yaitu; pasar barang, pasar faktor produksi, pasar uang dan pasar luar negeri.

Di pasar barang, masalah ketersediaan barang swasta dan akan diatur oleh

mekanisme pasar. Peranan pemerintah ikut intervensi dalam pengendalian harga melalui

pajakdan bisa juga dengan menetapkan celling price atau floor price untuk produk-produk

tertentu.

Di pasar faktor produksi, ketersediaan faktor produksi dan harganya juga dapat

dikendalikan oleh mekanisme pasar. Peranan pemerintah adalah: a) menyediakan sumber

daya manusia yang berkualias melalui kegiatan pendidikan. b) melindungi pekerja misalnya

melalui penetapan upah minimum. c) mengatur penggunaan sumber daya alam agar adanya

keselarasan antara pemanfaatannya dan kelestariannya.

Modul ke 3


Asfia Murni

5

Di pasar uang, intervensi pemerintah lebih dominan terutama dalam mengendalikan

jumlah uang yang beredar (supply uang) dan tingkat bunga.. Kesemua intervensi pemerintah

akan dilaksanakan melalui kebijakan moneter.

Di pasar Luar Negeri Tugas utama pemerintah adalah untuk menjaga kestabilan

neraca pembayaran atau neraca perdagangan internasional. Intervensi pemerintah dapat

dengan penetapan kebijakan tarif atau quota untuk mengndalikan ekspor impor, menetapkan

kebijakan kurs, mengatur cadangan devisa dan lain sebagainya.

B. KOPERASI.

Koperasi merupakan suatu organisasi rakyat dibidang ekonomi yang berazazkan pada

prinsip gotong royong dan bermanfaat bagi seluruh anggotanya. Koperasi merupakan

gagasan Hatta dan sangat sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 33

sebagai landasan perekonomian Indonesia.

B.2 Perkembangan Koperasi di Indonesia

Koperasi pertama kali lahir di Rochdale Inggris, pada tahun 1844 dengan tujuan

mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan

yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan. Di Indonesia,Koperasi pertama kali

didirikan di Leuwiliang pada tahun 1895 dipelopori oleh Raden Ngabei Ariawiriaatmadja,

Patih Purwokerto dalam bentuk Bank Simpan Pinjam yang bertujuan untuk membantu para

pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang.

Perkembangan koperasi di Indonesia dapat dilihat dari:

1. Jumlah koperasi di Indonesia pada 2004 tercatat 130.730 unit dan meningkat

menjadi 155.301 unit pada 2008. Dan pada diakhir tahun 2013 sudah mencapai

203.701 unit. Meskipun demikian jumlah koperasi yang aktif di tahun 2013 hanya

143.117 unit. Pada tahun 2012 koperasi yang aktif mencapai jumlah 139 unit. Ini

menunjukan terjadi pertumbuhan koperasi di Indenesia sebesar 2.72 %.

Modul ke 3


Asfia Murni

6

2. Volume Usaha diakhir 2013 sebesar Rp 125,59 trilyun, sedangkan pada tahun 2012

hanya Rp 119,18 trijun. Artinya terjadi pertumbuhan sebesar 5,37 %.

3. Sisa hasil usaha (SHU), di akhir 2013 mencapai Rp 8,12 trilyun, sedangkan pada tahun

2012 hanya sebesar Rp 6,66 trilyun. Artinya terjadi pertumbuhan sebesar 21,87 %.

Berdasarkan angka tersebut koperasi mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam

pembangunan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari kemampuan Koperasi mencapai angka 24,94%

dalam penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB) dan 0,32-0,6 persen dalam penciptaan

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam menghadapi era perdagangan bebas, dimana hilangnya hmbatan-hambatan dalam

perdagangan internasional, ini mengharuskan Indonesia untuk berbenah diri dalam menggali

potensi diri dan potensi ekonomi sehingga punya daya saing dalam pasar internasional,

termasuk dalam koperasi.

Secara umum koperasi di dunia akan menikmati manfaat besar dari adanya

perdagangan bebas, asal koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat/anggotanya

dengan menerapkan konsep-konsep skala ekonomis dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini

dikatakan karena:

1. perdagangan bebas itu akan selalu membawa pada persaingan yang lebih baik dan

membawa pada tingkat keseimbangan harga yang wajar serta efisien.

2. Perdagangan bebas akan memperluas konsumsi masyarakat konsumen. Ini dapat

meningkatkan koperasi melalui penyediaan barang konsumsi.

3. Koperasi sebenarnya menjadi wahana masyarakat untuk melindungi diri dari

kemungkinan kerugian yang timbul akibat perdagangan bebas .

Modul ke 3


Asfia Murni

7

B.3 Kebijakan Koperasi di Indonesia

Koperasi adalah organisasi yang seharusnya dapat mendidik anggotanya sehingga

mampu; menolong diri sendiri (self-help), percaya diri (self-reliance) dan bertanggung

jawab (self-responsibility), sebagai upaya untuk mencapai kejahteraan.

Dalam realitasnya koperasi di Indonesia belum dapat meningkatkan kesejahteraan

antara lain disebabkan oleh penyimpangan-penyimpangan dari kaidah koperasi sebagai

berikut:

1. Pendirian koperasi berdasarkan kebutuhan anggota yang tidak jelas, sehingga Core

Business koperasi tidak jelas.

2. Tidak memilki kriteria keanggotaan yang jelas.

3. Pendirian unit usaha yang tidak memenuhi kelayakan usaha

4. Hak-hak anggota yang terbelenggu oleh dominasi pengurus

Oleh sebab itu perlu ada kebijakan-kebijakan dalam meantisipasi dari berbagai

penyimpangan tersebut, sehingga koperasi benar-benar dapat dijadikan soko guru bagi

perekonomian rakyat Indonesia.

Selain kebijakan tersebut maka dirasa perlu pula melakukan kebijakan reformasi

agar koperasi dapat berperan sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan. Reformasi koperasi

yang paling tepat di Indonesia menurut Yuyun Wirasasmita (Soeharsono Sagir,2009)

sebagai berikut:

1. Mendorong koperasi tunggal usaha (Single Purpose Cooperative) dengan inti usaha

(Core Business) yang layak. Sehingga dapat mengujudkan efisiensi biaya rendah.

2. Mendorong merger/amalgamasi bagi koperasi-koperasi kecil. Agar koperasi punya

keunggualan besaing dan memperkuat posisi tawar (bargaining position) dalam

berhadapan dengan perusahaan-perusahaan lain.

3. Menentukan kriteria keanggotaan sebagai pemilik dan pelanggan dan hubungan

kontraktual antara anggota dengan koperasi. Syarat keanggotaan dan hubungan

Modul ke 3


Asfia Murni

8

kontraktual haru diperjelas agar dapat memberi kepuasan kepada koperasi dan

anggotanya.

4. Menerapkan asas proportionalitas dalam pendanaan dari anggota. Artinya. Prinsip

Proportionalitas dalam permodalan pada koperasi adalah keadilaan. Artinya kontribusi

modal anggota sesuai asas tersebut adalah berdasarkan penyesuaian besarnya dana

usaha dengan rencana pelanggan.

5. Menerapakan pendidikan anggota, pengurus, pengelola koperasi yang berkelanjutan.

Sehingga semua pengelolaan koperasi ditangani oleh SDM yang berkualitas.

6. Mendorong kemitraan/aliansi strategis/ jaringan usaha. Kebijakan dalam perluasan

usaha dan dapat mengurangi ketidakpastian dalam hal pemasokan dan aliran barang

pada koperasi.

7. Memanfaatkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perkoperasian.

8. Menerapakan kaidah-kaidah penghematan dalam koperasi baik dalam penggunaan input,

administrasi, struktur organisasi yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap

operasionalisasi koperasi dan lingkungan.

C. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

740/KMK.00/1989 BUMN merupakan salah satu lembaga ekonomi/badan usaha yang

modalnya dimiliki negara. BUMN merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta

nasional/ asing dimana negara memiliki saham mayoritas minimal 50%. BUMN merupakan

alat kebijakan pemerintah untuk mengatur kehidupan perekonomian suatu negara.

C.1 Sejarah BUMN di Indonesia

Filosofi mengapa dibentuk Badan Usaha Milik Negara adalah karena berdasarkan

pada bunyi ketentuan UUD 1945 Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3) yang mengandung

maksud bahwa; cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup

Modul ke 3


Asfia Murni

9

orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Pada awalnya BUMN adalah hasil nasionalisasi ex-perusahaan-perusahaan asing

(Belanda) yang kemudian ditetapkan sebagai perusahaan Negara. Kemudian dengan UU No. 1

Prp 1969 dibentuklah pembagian 3 jenis bentuk Badan Usaha Milik Negara menjadi

Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Persero. Pembagian ini

dibentuk sesuai dengan tugas, fungsi dan misi Usaha pada waktu itu.

Pemahaman BUMN sebagai agent of development berlanjut sampai dengan periode tahun

80an, yang kemudian pemahaman tersebut membawa dampak negatif/minir karena fungsi

kontrol terhadap BUMN dianggap sangat lemah, BUMN sebagai sarang korupsi dan lain-lain

Perkembangan perusahaan negara dibagi dalam empat fase perkembangan yaitu:

1. Fase sebelum kemerdekaan. Dalam fase ini berbagai jenis perusahaan negara

termaksud diatur oleh ketentuanUU No. 8 tahun 1941. (didasari pada UU kolonial).

2. Fase antara tahun 1945-1960. Pada priode ini terjadi gerakan nasionalisasi terhadap

perusahaan negara milik asing/bekas milik Belanda. Pengembalian ini diatur dalam PP. NO.

27 tahun 1957 dan UU No. 26 tahun 1959 tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda.

Perusahaan yang dinasionalisasikan mulanya berbentuk Perseroan Terbatas dan

beroperasi dalam hampir semua sektor ekonomi negara yang mencakup lapangan

perbankan, perkebunan, perdagangan dan jasa

3. Fase yang berlangsung tahun 1960-1969. Dalam fase ini, terjadi keseragaman yang

berlandaskan UU No. 19 tahun 1960 menjadi satu bentuk yaitu Perusahaan Negara.

Namun demikian masih terdapat kekaburan dalam organisasi perusahaan Negara. Oleh

karena itu, ditetapkanlah tiga bentuk perusahaan negara yakni Perusahaan Jawatan

(Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Modul ke 3


Asfia Murni

10

4. Fase antara tahun 1969 hingga sekarang. Dalam fase ini peranan Perusahaan Negara

dalam menunjang perekonomian nasional semakin meningkat sejalan dengan pelaksanaan

pembangunan sejak Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I sampai sekarang yang merupakan

kelanjutan dan peningkatan dari periode pembangunan sebelumnya.

C.2 Tujuan Badan Usaha Milik Negara

Tujuan BUMN tentu tidak terlepas dari landasan pendiriannya, yaitu Pembukaan

UUD 1945 dan pasal 33 UUD 1945. disebutkan disana bahwa tujuan pendirian umum BUMN

adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sesecara khusus, tujuan BUMN yang diatur dalam PP Nomor 3 tahun 83 adalah: a) tujuan

komersial yakni alat memupuk keuntungan. b) tujuan secara makro, yakni memberi

sumbangan bagi perkembangan ekonomi/pendapatan negara, perintis kegiatan usaha dan

penunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. c) Tujuan sosial

politik, melayani kepentingan umum dan memenuhi hayat hidup orang banyak serta

membantu golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Dari Kondisi realnya di lapangan BUMN juga mempunyai tujuan umumnya yaitu:

a) Memberi sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan

penerimaan negara pada khususnya, b) Mengejar keuntungan, c) Menyelenggrakan

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai

bagi pemenuhan hidup orang banyak. d) Menjadi perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang

belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta atau koperasi. e) Turut aktif memberikan

bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

C.3 Tugas dan Peranan Perusahaan Negara dalam Perekonomian Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 3 Th. 1983, peranan BUMN secara umum adalah

sebagai berikut:

Modul ke 3


Asfia Murni

11

a) Melaksanakan fungsi komersial, dalam hal ini BUMN sebagai unit ekonomi (business

entity), harus mampu mencari keuntungan dan memupuk dana untuk membiayai

aktivitas baik yang bersifat rutin maupun pengembangan. BUMN berperan sebagai

pemasok dana melalui pajak dan deviden.

b) Melaksanakan fungsi-fungsi non-komersial, dalam hal ini BUMN yang merupakan

bagian dari aparatur negara, bertindak sebagai agent of development. Artinya BUMN

melaksanakan program-program pemerintah, antara lain tugas-tugas perintis dan

mendorong perkembangan usaha swasta dan koperasi.

C.4 Privatisasi BUMN di Indonesia

Pengertian privatisasi BUMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu

penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan

masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Menurut Setyanto Privatisasi PT Telkom di Indonesia mempunyai tujuan sebagai

berikut (Suharsono Sagir; 2009): Tujuan Secara Makro adalah a) Membantu pemerintah

dalam memperoleh dana pembangunan, b) Pengganti kewajiban setoran tambahan modal

pemerintah, c) Mendorong pasar modal dalam negeri. Tujuan secara Mikro adalah a)

Restrukturisasi Modal (Capital Restructuring), b) Keterbukaan dalam Pengelolaan

Perusahaan, c) Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas, d) Perubahan Budaya Perusahaan

Privatisasi BUMN di Indonesia mulai dicanangkan pemerintah sejak tahun 1980-an.

BUMN-BUMN yang telah diprivatisasi seperti PT. Telkom (Persero) Tbk., PT. Perusahaan

Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT. Bank BNI 46 (Persero)

Tbk., PT. Indosat (Persero) Tbk., PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk., dan PT. Semen Gresik

(Persero) Tbk., ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap likuiditas

dan pergerakan pasar modal.

Modul ke 3


Asfia Murni

12

Kondisi ini membuat semakin kuatnya dorongan untuk melakukan privatisasi secara

lebih luas kepada BUMN-BUMN lainnya. Namun demikian, terdapat beberapa BUMN yang

tidak menunjukkan perbaikan kinerja terutama 2-3 tahun pertama setelah diprivatisasi,

misalkan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk. dan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Dimana

target privatisasi BUMN masih belum tercapai sepenuhnya.

D. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha

yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba

sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam

Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan

pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam menjalankan perannya mengandalkan kekuatan

pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai

kebijaksanaan.

D.1 Perkembangan dan Peranan BUMS di Indonesia

Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor

kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan

kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan

swasta nasional dan perusahaan swasta asing.

1. Perusahaan swasta nasional, Contohnya antara lain: a) PT Astra Internasional

(mengelola industri mobil dan motor), b) PT Ghobel Dharma Nusantara (mengelola

industri alat-alat elektronika), c) PT Indomobil (mengelola industri mobil), dan

sebagainya.

2. Perusahaan swasta asing contohnya antara lain: a) PT Freeport Indonesia Company

(perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pertambangan tembaga di Papua, Irian

Jaya), b) PT Exxon Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pengeboran

Modul ke 3


Asfia Murni

13

minyak bumi), c) PT Caltex Indonesia (perusahaan Belanda yang mengelola

pertambangan minyak bumi di beberapa tempat di Indonesia), dan sebagainya.

Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat mempunyai peranan penting bagi

perekonomian di Indonesia. Antara lain adalah membantu: a) meningkatkan produksi

nasional, b) Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru, c) Membantu pemerintah

dalam usaha pemerataan pendapatan, d) pemerintah mengurangi pengangguran, e)

Menambah sumber devisa bagi pemerintah, f) Meningkatkan sumber pendapatan negara

melalui pajak, g) pemerintah memakmurkan bangsa.

D.2 Kebijakan Pengembangan BUMS di Indonesia

Peranan BUMS di Indonesia sangatlah penting untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan. Untuk dapat merealisasikannya diperlukan berbagai kebijakan

pemerintah antara lain: kebijakan deregalusasi dan debitroktratisasi.

Kebijakan Deregulasi, dapat diartikan sebagai suatu kebijakan dalam menghapus

aturan-aturan yang selama ini diperlakukan dengan tujuannya untuk memberi kemudahan

bagi pengusaha untuk menjalankan usahanya. Contoh kebijakan deregulasi berupa

kemudahan-kemudahan memperoleh dana usaha. Hal ini dapat dilihat dari adanya

1. Bantuan kredit usaha, kemudahan perbankan dalam memberikan kredit pada BUMS

terutama untuk Usaha Kecil dan Menengah.

2. Bantuan dalam pemasaran untuk memperluas segmen pasar baik dalam negeri maupun

luar negeri.

Dengan adanya bantuan-bantuan tersebut terbukti telah banyak usaha-usaha kecil di

Indonesia yang mampu bersaing baik di pasar dalam negeri maupun internasional.

Aplikasinya produk-produk unggulan Mitra Binaan Mandiri dan Wirausaha Muda Mandiri

merupakan usaha Bank Mandiri dalam mendorong usahawan mikro kecil dan menengah

Modul ke 3


Asfia Murni

14

(UMKM) Indonesia untuk mampu berinovasi serta mandiri dalam mengahsilkan produk-

produk unggulan. Dan mereka berhasil menerobos pasar internasional.

Konsep-konsep penerapan deregulasi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi Indonesia dan melepaskan ketergantungan rakyat Indonesia

terhadap produk-produk buatan luar negeri.

Kebijakan Debirokratisasi, suatu kebijakan memperbaharui birokrasi kearah yang

lebih sederhana dan efisien dalam bentuk pelayanan pemerintah, sehingga semua urusan

yang berkaitan dengan usaha BUMS dapat lebih mudah.

Kebijakan debirokratisasi tersebut dilakukan melalui penyempurnaan peraturan

perundang-undangan di bidang usaha, penyederhanaan prosedur pelayanan usaha, perkuatan

kelembagaan dan kewenangan serta pengembangan sistem informasi. Selanjutnya Kebijakan

Debirokratisasi harus memilki arah sebagi berikut:

1. Mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan perizinan usaha maupun

operasi. Caranya dengan Melakukan pemangkasan birokrasi, menata aturan main yang

jelas yang didasarkan prinsip prinsip transparansi dan kepemerintahan yang baik.

Misalnya: a) prosedur perijinan dan pengelolaan usaha. b) pengeloaan yang berkaitan

dengan ekspor/impor dan lain sebagainya.

2. Menjamin kepastian usaha dan peningkatan penegakan hukum serta perlindungan hak-

hak pelaku ekonomi.

3. Memperbaiki harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional dan

kedaerahan, dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi dan efisiensi

dalam biaya dan waktu pengurusan.

4. Menetapkan standardisasi sarana dan prasarana kerja, pelayanan terpadu satu atap

atau satu pintu.

Modul ke 3


Asfia Murni

15

5. Menerapkan keputusan Menteri PAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman

Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik, dalam proses penyempurnaan sistem dan

prosedur kelembagaan pelayanan.(Asdep Tata Laksana 14/06/2007)

Selanjutnya mulai bulan Februari 2014, pemerintah mengeluarkan Program Paket

Kebijakan untuk Meningkatkan Kemudahan Berusaha. Pemerintah sudah menetapkan target

di delapan area yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kemudahan dalam

menyelenggarakan bisnis, antara lain: a) Memulai usaha, b) Pemasangan jaringan listrik, c)

Pembayaran pajak dan premi asuransi, d) Penegakan kontrak, e) Penyelesaian insolvensi, f)

Pendaftaran property, g) Pengurusan izin konstruksi, h) Pengajuan kredit

Disaming itu tanggal 23 Agustus 2013, pemerintah mengumumkan paket kebijakan

ekonomi, yang ditujukan untuk meningkatkan investasi, yaitu

1. Penyederhanan prosedur perijinan, mengurangi kendala dalam memulai usaha,

terutama dalam hal prosedur perizinan.

2. Merevisi Daftar Negative Investasi (DNI): membuat peraturan investasi yang lebih

ramah bagi investor dan DNI dengan sektor-sektor baru yang terbuka bagi

penanaman modal asing akan segera diumumkan tahun ini,

3. Meningkatkan insentif pajak, antara lain: a) Keringanan pajak bagi industri padat

karya seperti industri tekstil, pakaian, sepatu, furnitur dan mainan, b) Penambahan

pengurangan pajak untuk perusahaan-perusahaan yang paling tidak 30% dari hasil

produksinya ditujukan untuk ekspor

Sumber bacaan:

1. Dewi Hanggraeni. Apakah Privatisasi BUMN Solusi yang Tepat Dalam Meningkatkan Kinerja?, Artikel dalam Manajemen Usahawan Indonesia No.6 Tahun 2009

2. Suharsono Sagir. Kapita Selekta Ekonomi Indonesia., Kencana Media Group, edisi 1 2009.

3. Asfia Murni., Ekonomika Makro ., Rafika Aditama, Bandung edisi tiga 2013

Modul ke 3


Asfia Murni

16

Documents

3 Pelaku Ekonomi Indonesia