NEGARA HUKUM
NEGARA HUKUM (RULE OF LAW) Materi Pend. KewarganegaraanUntuk
Perguruan Tinggi
PENGERTIANNegara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu
pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan
apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi (berisi
kesepakatan/konsensus bersama) atau hukum dasar negara. Dengan
demikian di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas
hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasarkan
pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum
sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi
hukum.
Sejarah perkembangan konsep negara hukum Neg hkm formal adlh neg
yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap
kepentingan rakyatnya. Negara tidak campur tangan sec banyak thdp
urusan & kepentingan warga negaranya. Urusan ekonomi diserahkan
pada warga negara, yang berarti warga negara dibiarkan untuk
mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya
perekonomian negara akan sehat (machtstaat). Konsep ini terjadi di
Eropa sekitar abad ke 19 dan ternyata penerapannya mengundang
kecaman banyak warga negaranya terutama pasca perang dunia ke 2 di
mana neg dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala
dampak ekonomi yang timbul pasca perang tsb. Muncul gagasan baru
yang disebut sbg welfare state, atau negara kesejahteraan.Neg
kesejahteraan ini disebut sbg konsep neg hkm material. Pemerintah
bisa bertindak sec lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik
jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep neg hkm
formal. Pemerintah memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan
dalam urusan warga negaranya dengan dasar bahwa pemerintah ikut
bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.
NEGARA HUKUM Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum
(rechtsstaat) mencakup : Perlindungan hak asasi manusia.Pembagian
kekuasaan.Pemerintahan berdasarkan undang-undang.Peradilan tata
usaha Negara.A.V. Dicey Negara Hukum (The Rule of Law), :Supremasi
hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga
seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum (Supremacy of
Law).Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa
maupun bagi pejabat (Equality before the law).Terjaminnya hak-hak
manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan
(Constitution based on Individual Right).
International Commission of Jurists Rumusan syarat-syarat
(ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law (yang
dinamis)
Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak
individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.Badan Kehakiman
yang bebas dan tidak memihak.Pemilihan Umum yang bebas.Kebebasan
menyatakan pendapat.Kebebasan berserikat/berorganisasi dan
beroposisi.Pendidikan kewarganegaraan
Franz Magnis Suseno menyebut 5 (lima) ciri neg hkm sbg salah
satu ciri neg demokrasi. a.fungsi kenegaraan dijalankan oleh
lembaga yg bersangkutan sesuai dgn ketetapan sebuah UUDb.UUD
menjamin HAM yg paling penting, krn tanpa jaminan tersebut, hukum
menjadi sarana penindasan ;badan-badan negara menjalankan
kekuasaannya dan hanya taat pada dasar hukum yg berlaku d.terhadap
tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan
putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara e.badan kehakiman
yang bebas & tidak memihak.
Pilar-pilar utama untuk menyangga tegaknya satu Negara Hukum
modern (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) Supremasi Hukum
(Supremacy of Law):Adanya pengakuan normatif dan empirik akan
prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan
dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.2. Persamaan dalam Hukum
(Equality before the Law):Adanya persamaan kedudukan setiap orang
dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan
dilaksanakan secara empirik. Asas Legalitas (Due Process of
Law):Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas
legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa
segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan
perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan KekuasaanAdanya pembatasan kekuasaan Negara dan
organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian
kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara
horizontal.5. Organ-Organ Eksekutif Independen:Dalam rangka
membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya
pengaturann kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent.6.
Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:Adanya peradilan yang bebas dan
tidak memihak (independent and impartial judiciary).7. Peradilan
Tata Usaha Negara:Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka
kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan
pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata
usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi
negara.
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court):Di samping
adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan
jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum
modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah
konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.9. Perlindungan Hak Asasi
Manusia:Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi
manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui
proses yang adil.10. Bersifat Demokratis (Democratische
Rechtsstaat):Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau
kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan
perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara
(Welfare Rechtsstaat):Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan
yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang
dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun
yang diwujudkan melalaui gagasan negara hukum (nomocrasy)
dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.12. Transparansi
dan Kontrol Sosial:Adanya transparansi dan kontrol sosial yang
terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum,
sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme
kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran
serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam
rangka menjamin keadilan dan kebenaran
Tujuan Negara HukumS. Tasrif: 1) Kepastian hukum (tertib/order);
2) Kegunaan (kemanfaatan/utility); dan 3) Keadilan (justice).Ahmad
Dimyati: 1) Pencapaian keadilan, 2) Kepastian hukum, dan 3)
Kegunaan (kemanfaatan).Kesimpulan: Pencapaian Keadilan, sesuai
dengan asas Ius quia iustum (hukum adalah keadilan, dan Quid ius
sine justitia (apalah arti hukum tanpa keadilan).Hukum adalah untuk
mengatur hubungan, baik warga masyarakat maupun negara, The law is
a tool to social control and social engineering.Hukum dilaksanakan
untuk mencapai kepastian.
Bentuk-bentuk Negara HukumNoSistem HukumNegara
HukumWilayah1Civil Law SystemRechtsstaatEropa Barat
(Kontinental)2Common Law SystemThe Rule of LawAnglo Saxon- Anglo
America3Socialist Law SystemSocialist LegalityEropa Timur4Islamic
Law SystemNomocraci IslamArab-Islam5Indonesian Law
SystemPancasilaIndonesia
Unsur-unsur Negara HukumRechtsstaat : 1) Pengakuan dan
perlindungan HAM, 2) Pembatasan kekuasaan, 3) Pemerintahan
berdasarkan aturan hukum, dan 4) Peradilan administrasiThe Rule of
Law : 1) Supremacy of law, 2) Equality before the law, dan 3)
Individual right.Socialist Legality : 1) Manifestation of Socialism
, 2) The law as a tool of Socialism, dan 3) Pushed on Social right
than individual right.Nomokrasi Islam : 1) Kekuasaan adalah amanah,
2) HAM, 3) Keadilan, 4) Persamaan, 5) Musyawarah, 6) Perdamaian, 7)
Peradilan bebas, 8) Kesejahteraan, dan 9) Ketaatan
Negara Hukum PancasilaF.M. Hadjon:Keserasian hubungan antara
rakyat dan pemerintah berdasarkan asas kerukunan,Hubungan
fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara,Penyelesaian
sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana
terakhir,Keseimbangan antara hak dan kewajiban.M. Tahir
Azhary:Adanya hubungan erat antara agama dan negara,Bertumpu pada
Ketuhanan yang Maha Esa,Kebebasan beragama dalam artian
positif,Atheisme tidak dibenarkan dan Komunisme tidak
diperkenankan,Berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan.
HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA POLITIK DAN HUKUM DI INDONESIA
Konfigurasi Politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi
kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang
bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis
dan konfigurasi politik otoriter.Konfigurasi politik demokratis
adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang)
bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menetukan
kebijakan umum. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem
politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta
mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan
negara.
KONFIGURASI POLITK KARAKTER PRODUK HUKUM
DEMOKRATIS RESPONSIF
OTORITER KONSERVATIF
TIPE KARAKTER PRODUK HUKUM KONSERVATIF/ELITIS
RESPONSIF/POPULISTIK Konteks Konfigurasi Politik yang melahirkannya
Lahir dari Konfigurasi Politik Otoriter.Kekuasaan politik
didominasi oleh satu kelompok atau koalisi kelompok elite, yang
memegang kekuasaan eksekutif.Lahir dari Konfigurasi Politik
Demokratis.Kekuasaan politik tersebut di berbagai kelompok
masyarakat yang beragam kepentingannya. Proses Pembuatan Hukum
SentralistikDidominasi oleh lembaga-lembaga negara, terutama
pemegang kekuasaan eksekutif PartisipatifMengundang
sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok
sosial dan individu di dalam masyarakat.
TIPE KARAKTER PRODUK HUKUM KONSERVATIF/ELITIS
RESPONSIF/POPULISTIK Sifat Fungsi Hukum
Positif-instrumentalisMemuat materi-materi yang lebih merefleksikan
visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang
lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan
program pemerintah. AspiratifMemuat materi-materi yang secara umum
sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya.
Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari
kehendak masyarakat. Kemungkinan Penafsiran oleh Pemerintah Peluang
sempit untuk Interpretasi.Memuat materi hal-hal penting secara
cukup rinci, sehingga memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk
membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturanh pelaksanaan
dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang
betul-betul bersifat teknis. Peluang luas untuk Interpretasi Memuat
materi singkat dan pokok-pokoknya saja, sehingga memberi pekluang
luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan
berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari
pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis.
Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi seperti dua sisi mata
uang. Konsep negara hukum material mensyaratkan adanya demokrasi,
begitupula demokrasi mensyaratkan adanya wadah negara hukum dalam
pelaksaksanaannya. Negara Indonesia yang dalam konstitusinya (pasal
1 ayat (3)) secara nyata menyatakan diri sebagai negara hukum,
dalam pasal lainnya (pasal 1 ayat (2)) dinyatakan kedaulatan ada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
HAKASASIMANUSIA
SEJARAH PERJUANGAN UMAT MANUSIA
Perjuangan:PertentanganPermusuhanPeperanganHak
Asasi:IndividuKelompok (Bangsa)
Belum ada penghargaan/pengakuanKesederajatan umat
manusia(penjajahan, perbudakan, penguasaan)
DEKLARASI UNIVERSALHAK ASASI MANUSIAPiagam PBB10 DESEMBER
1948
HAKIKAT HAK ASASI MANUSIAPengertian
HAM: HAK DASAR YG MELEKAT & DIMILIKI SETIAP MANUSIA SBG
ANUGERAH TUHAN YME
HAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR YG MELEKAT PD
ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT (MUSTHAFA KEMAL PASHA)
HAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR & MELEKAT
DNG POTENSINYA SBG MAKHLUK & WAKIL TUHAN (GAZALLI)
HAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK IA HIDUP YG MELEKAT
PD ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT2 LANDASAN PENGAKUAN THD HAM: a.
LANDASAN PERTAMA & LANGSUNG : KODRAT MANUSIA b. LANDASAN KEDUA
& LBH DALAM : TUHAN MENCIPTAKAN MANUSIA SAMA, KECUALI
AMALNYA.
HAKIKAT HAK ASASI MANUSIAPengertianHAM:Natural right (John
Locke, 1632-1704) Hak-hak alamiah manusia (hak untuk hidup, hak
kemerdekaan, hak milik)- Human right (Eleanor Roosevelt)Piagam PBB
ttg Deklarasi Universal of Human Rights 1948a. Hak berpikir &
mengeluarkan pendapatb. Hak memiliki sesuatuc. Hak mendapatkan
pendidikan & pengajarand. Hak menganut aliran kepercayaan atau
agamae. Hak utk hidupUU 39/1999 ttg HAMa. Hak utk hidupb. Hak
berkeluargac. Hak mengembangkan dirid. Hak keadilane. Hak
kemerdekaanf. Hak berkomunikasig. Hak keamananh. Hak kesejahteraan,
dani. Hak perlindunganf. Hak utk kemerdekaan hidupg. Hak utk
memperoleh nama baikh. Hak utk memperoleh pekerjaani. Hak utk
mendapatkan perlindungan hukum
HAKIKAT HAK ASASI MANUSIAPengertianHAM meliputi bidang:
a. Hak asasi pribadi (personal rights) Hak kemerdekaan, Hak
menyatakan pendapat, Hak memeluk agama.b. Hak asasi politik
(political rights) Hak utk diakui sbg warga negara Hak memilih
& dipilih, Hak berserikat, Hak berkumpul.c. Hak asasi ekonomi
(property rights) Hak memiliki sesuatu, Hak mengadakan perjanjian,
hak bekerja, hak mendapat hidup layak.d. Hak asasi sosial &
kebudayaan (Social & cultural rights) Hak mendapatkan
pendidikan, Hak mendapat santunan, Hak pensiun, Hak mengembangkan
kebudayaan, Hak berekspresi.e. Hak utk mendapat perlakuan yg sama
dlm hukum & pemerintahan (Rights of Legal Equality)f. Hak utk
mendapat perlakuan yg sama dlm tata cara peradilan &
perlindungan (Procedural rights)
SEJARAH PERKEMBANGAN HAMa. Perkembangan HAM masa sejarah - Nabi
Musa (6000 SM) bebaskan umat yahudi dr perbudakan - Hukum Hammurabi
di Babylonia (2000 SM) jaminan keadilan bg WN - Socrates (469-399
SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM) Ajaran utk
mengkritik pemerintah yg tdk berdasarkan keadilan, cita-cita,
kebijaksanaan. - Nabi Muhammad SAW (600 M) Membebaskan bayi wanita
& wanita dr penindasan bangsa Quraisy.b. Perkembangan HAM di
Inggris - Magna Charta Piagam Agung (1215) batasi kekuasaan Raja
John: bertindak sewenang2 thdp rakyat & pok bangsawan -
Petition of Rights (1628) pertanyaan ttg hak2 rakyat &
jaminannya: pajak & pungutan hrs dng persetujuan, WN tdk boleh
dipaksa terima tentara di rumah, tentara tdk boleh gunakan hkm
perang pd masa damai. - Habeas Corpus Act (1679) UU mengatur ttg
penahanan seseorang: tahanan sgr diperiksa dlm waktu 2 hari stlh
ditahan, alasan penahanan hrs disertai bukti sah mnrt hukum - Bill
of Right (1689) UU yg diterima parlemen Inggris utk perlawanan thd
Raja James II: kebebasan dlm pemilihan anggt parlemen, kebebasan
dlm berbicara & mengeluarkan pendapat, pajak-uu- pembentukan
tentara seijin parlemen, hak WN memeluk agama & kepercayaan
masing2, parlemen berhak mengubah keputusan raja.
SEJARAH PERKEMBANGAN HAMc. Perkembangan HAM di Amerika Serikat -
Didasari pemikiran John Locke :hak hidup (life), hak kebebasan
(liberty), hak milik (property) Declaration of Independence of The
United States (4 Juli 1776) Konstitusi negara. - Perjuangan sebagai
emigran Inggris.d. Perkembangan HAM di Perancis - Naskah awal
revolusi Perancis (1789) Declaration des Droits de L homme et Du
Citoyen (pernyataan ttg HAM & WN) : ketidakpuasan kaum borjuis
& rakyat thdp Raja Louis XVI HAM adlh hak alamiah sesuai kodrat
manusia & tdk dpt dipisahkan, bersifat suci. - Revolusi
Perancis perjuangan penegakan HAM di Eropa : Liberty, Egality,
Fraternity Konstitusi Perancis (1791)e. Atlantic Charter (1941) -
PD II F.D. Roosevelt The Four Freedom ( f of religion, f of speech
& thought, f of fear, f of want)f. Pengakuan HAM PBB -
Deklarasi 10 Des 1948 10 Des : Hari HAM - Pasal 1 : Sekalian orang
dilahirkan merdeka & mempunyai martabat & hak2 yg sama.
Mereka dikaruniai akal & budi & dan hendaknya bergaul satu
sama lain dlm persaudaraan. - Sidang Majelis umum PBB 1966
covenants on Human rights dlm hukum internasional diratifikasi
negara-negara anggota PBB.
HAM DI INDONESIAPengakuan Bangsa Indonesia HAMa. Pembukaan UUD
1945 Alinea Pertama Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak
segala bangsab. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat Kemudian daripada
itu, , Kemanusiaan yang adil dan beradab, landasan idiil pengakuan
& jaminan HAM di Indonesia.c. Batang Tubuh UUD 1945 - Pasal 28
A Hak hidup, hak mempertahankan hidup & kehidupan - Pasal 28 B
Hak membentuk keluarga & melanjutkan keturunan, Hak
kelangsungan hidup-tumbuh-berkembang utk anak, Hak perlindungan dr
kekerasan & diskriminasi - Pasal 28 C Hak mengembangkan diri,
Hak mendapatkan pendidikan & memperoleh manfaat iptek &
seni budaya, Hak memajukan diri dlm perjuangkan hak scr kolektif -
Pasal 28 D Hak pengakuan-jaminan-perlindungan-kepastian hukum, Hak
perlakuan sama di hadapan hukum, Hak bekerja, Hak WN memperoleh
kesempatan sama dalam pemerintahan, Hak status WN - Pasal 28 E Hak
beragama & beribadah, Hak memilih dikjar-pekerjaan-WN-tempat
tinggal, Hak kebebasan meyakini kepercayaan, Hak kebebasan
berserikat-berkumpul-mengeluarkan pendapat. - Pasal 28 F Hak
berkomunikasi & memperoleh informasi, Hak
mencari-memperoleh-memiliki-menyimpan-mengolah-menyampaikan
informasi
HAM DI INDONESIAPengakuan Bangsa Indonesia HAM - Pasal 28 G Hak
perlindungan, Hak rasa aman & perlindungan dr ancmn ketakutan,
Hak bebas dr penyiksaan/perlakuan merendahkan derajat martabat
manusia, Hak memperoleh suaka politik - Pasal 28 H Hak hidup
sejahtera, Hak mendapat kemudahan & perlakuan khusus utk
peroleh kesempatan & manfaat sama capai persamaan &
keadilan, Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi - Pasal 28 I Hak
utk hidup, Hak tdk disiksa, Hak kemerdekaan pikiran-hati nurani,
Hak tdk dituntut atas dsr hukum yg berlaku surut, Hak bebas dr
perlakuan diskriminatif, Hak masyarakat tradisional dihormatid.
Ketetapan MPR - Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 ttg HAM Tlh dicabut dng
Tap Nomor Tap MPR Nomor I/MPR/2003. Macam-macam HAM dlm Tap Nomor
XVII/MPR/1998: Hak utk hidup, Hak berkeluarga & melanjutkan
keturunan, Hak keadilan, Hak kemerdekaan, Hak atas kebebasan
informasi, Hak keamanan, Hak kesejahteraan, Kewajiban, perlindungan
& pemajuan.e. UU 39/1999 ttg HAM + UU 26/2000 ttg Pengadilan
HAM - Ps 4 Hak utk hidup, Ps 10 Hak utk berkeluarga, Ps 11 s.d. 16
Hak utk mengembangkan diri, Ps 17 s.d. 19 Hak utk memperoleh
keadilan, Ps 20 s.d. 27 Hak atas kebebasan pribadi, Ps 28 s.d. 35
Hak atas rasa aman, Ps 36 s.d. 42 Hak atas kesejahteraan, Ps 43-44
Hak turut serta dlm pemerintahan, Ps 45 s.d. 51 Hak wanita, Ps 52
s.d. 66 Hak anak
HAM DI INDONESIABangsa Indonesia Penegakan HAM
a. Pembentukan Lembaga1. Komisi Nasional HAM [Dasar: Keppres No
5/93 tgl 7 Juni 1993 UU No 39/1999 ttg HAM] Lembaga mandiri,
kedudukan setingkat lembaga negara yg lain. Fungsi: pengkajian,
penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM. Tujuan:
Mengembangkan kond yg kondusif plaks HAM suai PS, UUD 45, Piagam
PBB, Deklarasi Universal HAM. Meningkatkan perlindungan &
penegakan HAM guna perkemb pribadi manusia Indonesia seutuhnya
& kemampuannya berpartisipasi dlm brbagai bid kehdupan.2.
Pengadilan HAM [Dasar: UU No 26/2000 ttg Pengadilan HAM] Pengadilan
khusus di lingk pengadilan umum, berkedudukan di kab/kota.
Khususbertugas & berwenangmemeriksa & memutus pelanggaran
HAM berat (termasuk di luar batas teritorial wil RI oleh
WNI).3.Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR, dengan
Keppres.Peristiwa Pelanggaran HAM berat sebelum terbit UU No.
26/20064.Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dibentuk berdasarkan
undang-undang Alternatif penyelesaian di luar Pengadilan HAM.
5. Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):KONTRAS (Komisi untuk
orang hilang dan tindak kekerasan)YLBHI (Yayasan lembaga bantuan
hukum Indonesia)ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)HRW
(Human Right Watch)Konvensi Internasional tentang HAM wujud nyata
keperdulianmasy internasional:The International on Civil &
Political Rights (1966)The International Covenant on Economic,
Social & Cultural Rights (1966)Optional ProtocolDeclaration on
the Rights of Peoples to Peace (1984)Declaration on the Rights to
Development (1986)African Charter on Human & Peoples Rights
(1981)Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)Bangkok
Declaration (1993)Deklarasi Wina (1993) HAM DI INDONESIA
c. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi
InternasionalRatifikasi perjanjian: pengikatan diri suatu negara
utk melaksanakan ketentuan2 dlm perjanjian, & ketentuan2 itu
mnjdi hukum nasionalnya.Konvensi internasional ttg HAM yg
diratifikasi oleh Indonesia:a. Konvensi Jenewa 12 Agust 1949 (UU
No.59 th 1958)b. Convention on the Political Rights of Woman (UU
No.68 th 1958)c. Convention of the Elimination of Discrimination
Against Women (UU No.7 th 1984)d. Convention of the Rights of the
Child (Keppres No.36 th 1990)e. Convention on the Prohibition of
the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological
(Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction (Keppres
No.58 th 1991)f. International Convention Against Apartheid in
Sports (UU No.48 th 1993)g. Torture Convention (UU No.5 th 1998)h.
ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association and
Protection on the Rights to Organise (UU No.83 th 1998)i.
Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No.29 th
1999) HAM DI INDONESIA
HAK ASASI MANUSIA dan DEMOKRASIDemokrasi: sistem politik yang
dapat memberi penghargaan, menjamin perlindungan dan penegakan atas
hak-hak dasar manusiaUnsur utama demokrasi:Kontrol rakyat atas
proses pembuatan keputusan politisKesamaan hak/kesetaraan politis
dalam menjalankan kendaliKonsep pokok demokrasi:Kebebasan/persamaan
(freedom/equality)Kedaulatan rakyat (peoples sovereignty)Unsur
pokok pemerintahan demokrasi:Pengakuan atas HAMPartisipasi rakyat
dalam pemerintahanSehingga:1. Keinginan negara demokrasi ratifikasi
aturan HAM2. HAM demokrasi persyaratan hubungan internasional3.
Pelanggaran demokrasi HAM bukan urusan internal negara
Piagam PBB ttg Deklarasi Universal of Human Rights 1948a. Hak
berpikir & mengeluarkan pendapatb. Hak memiliki sesuatuc. Hak
mendapatkan pendidikan & pengajarand. Hak menganut aliran
kepercayaan atau agamae. Hak utk hidupf. Hak utk kemerdekaan
hidupg. Hak utk memperoleh nama baikh. Hak utk memperoleh
pekerjaani. Hak utk mendapatkan perlindungan hukum
UU 39/1999 ttg HAMa. Hak utk hidupb. Hak berkeluargac. Hak
mengembangkan dirid. Hak keadilane. Hak kemerdekaanf. Hak
berkomunikasig. Hak keamananh. Hak kesejahteraani. Hak
perlindungan
Undang-Undang 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa :
pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang
atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun
tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi
manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh
undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia dan menjamin
perlindungan bagi semua orang maka diperlukan upaya-upaya
investigasi atau pencarian fakta manakala terjadi pelanggaran hak
asasi manusia.
Tujuan dari Investigasi atau pencarian fakta adalah:1. Membantu
menyembuhkan dan merehabilitasi korban2. Pendampingan hukum
(advokasi dan litigasi)3. Mendorong perubahan kebijakan yang
menghormati dan melindungi hak asasi manusia4. memantau kepatuhan
pemerintah terhadap persetujuan internasional di bidang HAM.5.
Sarana pendidikan publik6. Bahan pelurusan sejarah
Menurut Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM dalam pasal
1
Hak Asasi Manusia adalh :seperangkat hak yang melekat pada
hakikt dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang
demikehormatan dan perlindunganharkat dan martabat manusia.
HAK AZASI MANUSIA
Hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan Menjadi sebagai
berikut:Hak-hak asasi pribadi (personal rights), yang meliputi
kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama,
dankebebasan bergerakHak-hak asasi ekonomi (property rights), yaitu
hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta
memanfaatkannya.Hk-hak asasi politik (political rights), yaltu hak
untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih
dalam suatu pemilihan umum), dan hak untuk mendirikan partal
politik.Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam
hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).Hak-hak asasi
sosial dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya hak
untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.Hak
asasi untuk mendapatkan perlakuan tata-cara peradilan dan
perlindungan (procedural rights). Misalnya, peraturan dalam hal
penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.
Prinsip-prinsip Pelaksanaan HAM di Indonesia 1.Keseimbangan
Antara Hak dan Kewajiban2. Bersifat Relatif 3.
Keterpaduan4.Keseimbangan 5. Kerja Sama Internasional yang Saling
Menghormati 6. Taat pada Peraturan7. Keterkaitan Sistem Politik8.
Kesamaan Harkat dan Martabat 9. Prinsip Memperoleh & Menuntut
Perlakuan yang Sama 10.Perlindngan Masyarakat Adat11.Mendahulukan
Hukum Nasional12.Tanggung Jawab Pemerintah
1.Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.2.UU
No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat
Manusia).3.Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan.4.Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.5.Inpres No,
26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan
Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan,
Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan
Pemenintahan.6.UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.7.UU
No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
-8.Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A 28J mengatur
secara eksplisit Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Terhadap Hak
Asasi Manusia.INSTRUMEN HUKUM HAM
2. Hambatan penegakkan HAMa.Faktor Kondisi Sosial-Budaya.
b.Faktor Komunikasi dan Informasi,1)Letak geografis Indonesia yang
luas 2)Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum
terbangun secara baik 3)Sistem informasi untuk kepentingan
sosialisasi yang masih sangat terbatas.C.Faktor Kebijakan
Pemerintah.1) Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama
tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia.2) Ada kalanya demi
kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering
diabaikan.d.Faktor Perangkat Perundangan.1)Pemerintahan tidak
segera meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional tentang hak
asasi manusia.2)Kalaupun ada, peraturan perundang-undangannya masih
sulit untuk diimplementasikan.
e.Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement).
1)Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi
mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi
manusia.2)Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang
dinilai masih belum layak sering membuka peluang jalan pintas untuk
memperkaya din.3)Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat
masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan
berupa KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
3.Pelanggaran HAM beratPerihal pelanggaran berat yang
dimaksudkan, sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia, mencakup Kejahatan Qenosida dan Kejahatan
Kemanusiaan.
Kejahatan Genosida
Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok
bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama, dengan cara:
a.membunuh anggota kelompok;
b.mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
terhadap anggota-anggota kelompok;
c.menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d.memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran
di dalam kelompok; atau
e.memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke
kelompok lain.
2)Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan
serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa
serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil,
berupa:a.pembunuhanb. pemusnahanc. perbudakan;d.pengusiran atau
pemindahan penduduk secara paksa;e.perampasan kemerdekaan atau
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang
f.penyiksaan;g.perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara
paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara
paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang
setara;h.penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau
perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan,
etnis, budaya, agama, jenis kelamin, tau alasan lain yang telah
diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
internasional;i.penghilangan orang secara paksa; atauj.kejahatan
apartheid.
SANKSI INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAM1.Di berlakukannya
travel warning terhadap warga negaranya2.pengalihan investasi atau
penanaman modal asing3.Pemutusan hubungan diplomatik4.Pengurangan
bantuan ekonomi5.Pengurangan tingkat kerjasama6.Pemboikotan produk
eksport7.Embargo Ekonomi
