31
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN)

negara hukum dan HAM

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: negara hukum dan HAM

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(PKN)

Page 2: negara hukum dan HAM

IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 DALAM PENEGAKKAN HUKUM DAN

HAM DI INDONESIAKELOMPOK 2 : ADE AHMAD PAUZI

AGUNG MUFLIH NASRULHAQQ

FARHAN NUR RIZKIIMAM ABDUL MALIKKHUSNUL KHOTIMAHRENA YUNINDIA

Page 3: negara hukum dan HAM

LATAR BELAKANG

1. Implementasi Konsep Negara Hukum DAN HAM bisadikatakan Hanya Formalitas belaka

meningkatnya kriminalitas banyaknya kasus korupsi Mudahnya si kaya lolos, dan susahnya si miskin mencari keadilan KURANG BERJALANNYA PASAL 34 UUD 1945

Page 4: negara hukum dan HAM

UUD PASAL 34 AYAT 1“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh

Negara”

PASAL 34 AYAT 1“Orang kaya tidak pernah salah”,AYAT 2 : “Jika Orang kaya salah lihatlah ayat 1”.

#LAH…??

Page 5: negara hukum dan HAM

LANDASAN TEORI

KONSEP NEGARA HUKUM

RECHTSSTA

ATHukum sebagai

dasar kekuasaannegara

Perlindungan bagikebebasan individu

terhadap kesewenang-wenangan oleh

penguasa

THE RULE OF LAW

Page 6: negara hukum dan HAM

HAK ASASI MANUSIA

Page 7: negara hukum dan HAM

1. Hak asasi pribadi / personal Right

2. Hak asasi politik / Political Right

3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right

4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture

Right

PEMBAGIAN BIDANG, JENIS DAN

MACAM HAK ASASI MANUSIA

Page 8: negara hukum dan HAM

Pasal 34, Yaitu Yang Berbunyi :

(1). Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara olehNegara.

(2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosialbagi seluruh rakyat dan memberdayakanmasyarakat yang lemah dan tidak mampusesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3). Negara bertanggung jawab atas penyediaanfasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas danfasilitas pelayanan umum yang layak.

PASAL 34 UUD 1945

Page 9: negara hukum dan HAM

KURANG BERJALANNYA UUD PASAL 34

Dari pada memelihara fakir miskindan anak terlantar, Negara lebihmemilih memelihara para koruptor,para mafia pajak, para penghisapkeringat rakyat dan para penghisapkekayaan Negara, Yang justrumerugikan Negara sendiri.

Page 10: negara hukum dan HAM

Masyarakat

miskin di

Indonesia

mencapai 28 juta

jiwa..

AYAT 1

“Fakir miskin dan anak terlantardipelihara oleh Negara”.

Masih banyaknya

anak-anak yang

mengamen,

mengemis,

mengasong, bahkan

mencopet.

Page 11: negara hukum dan HAM

Masih banyaknya anak-anak

yang mengamen, mengemis,

mengasong, bahkan

mencopet.

Benar dipeliharakah fakir miskin oleh Negara, ?

tidak sama sekali, jika kita lihat koruptor yang mencuri triliunan asset

Negara yang dimana itu adalah uang dari rakyat, keluar dari penjara

masih bugar adanya, wajah semakin bersinar saja, badan semakin

semangat, bahkan karena mereka punya uang mereka bisa

menyewa pengacara hebat dan akhirnyapun bebas dengan mudah

ataupun bebas dengan cara menyuap hakim, tapi kita lihat seorang

nenek tua yang mencuri 3 buah biji kakao harus berhadapan dengan

hakim di meja hijau tanpa adanya pengacara yang membela dan

mendampinginya, apalagi untuk melakukan suap kepada hakim dan

akhirnyapun ditahan, lalu dimanakah hukum yang adil, hukum yang

merata dan ditujukan untuk semua kalangan itu, dan dimanakah Hak

Asasi Manusia itu. Dengan kata lain, sepertinya koruptor lah yang

dipelihara oleh negara.

Page 12: negara hukum dan HAM

• Bila kita mengevaluasi kinerja Pemerintah berdasarkanpada pasal 34 ayat 1 maka dapat disimpulkan bahwaPemerintah Republik Indonesia semenjak masa OrdeLama, kemudian Orde Baru hingga Orde Reformasi saatini, belum dapat memenuhi amanat konstitusi UUD'45 untuk memakmurkan dan mensejahterakan seluruhrakyat Indonesia, yang bebas dari kemiskinan. Faktanyamasih banyak saudara-saudara kita sebangsa setanahair yang hidup dalam kemiskinan (bahkan dibawahgaris kemiskinan) dalam negara yang kaya raya dantelah merdeka selama 68 tahun ini.

Masyarakat miskin di

Indonesia mencapai 28

juta jiwa.

Page 13: negara hukum dan HAM

S

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

Penyesalan aparatur

Desa terhadap

pendataan yang

dilakukan BPS yang

tanpa melibatkan

pemerintah desa,

karena yang

mengetahui secara

detail warganyaadalah orang desa.

.

Semerawutnya

pemberian

bantuan

langsung

sementara

masyarakat

(BLSM).

Pemdes Menggelar

rapat dadakan

dengan 166 Kepala

Keluarga (KK) yang

resmi menjadi

penerima BLSM

supaya mau berbagi

uang dengan ratusan

warga miskin lainnya

yang Tidak Kebagian

AYAT 2

Negara mengembangkan sistem

jaminan sosial bagi seluruh rakyat

dan memberdayakan masyarakat

yang lemah dan tidak mampu

sesuai dengan martabat

kemanusiaan.

Page 14: negara hukum dan HAM

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

SEBENARNYA MASIH BANYAK BUKTIYANG LAIN, TAPI ITUPUN SUDAH BISAMEWAKILI DAN MENJELASKANBAHWA

“Tidak maksimalnya kerja aparaturpemerintah, mereka tidak bisamembedakan mana yang miskin danmana yang mampu, mereka tidakterlalu peduli dengan masayarakatmiskin, jika ini hanya kesalahan wajardari seorang manusia, pasti kesalahanini hanya akan terjadi sekali tapibuktinya beberapa tahun selaluterjadi masalah salah sasaran,sehingga implementasi dari pasal 34ayat 2 yang memberdayakanmasyarakat lemah dan tidak mampuini, masih belum tercapai.

Page 15: negara hukum dan HAM

AYAT 3 :“Negara bertanggung jawab atas penyediaan

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitasdan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Dalam praktiknya, pelayanankesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu masih menyisakanbeberapa masalah yang harusdibenahi. Fakta menunjukanbahwa pelayanan kesehatan bagimasyarakat miskin sangat terasaperbedaannya dengan pelayananbagi masyarakat yang berkecukupan dalam bidangekonominya.

Page 16: negara hukum dan HAM

JAMKESMAS.

KARTU GAKINASKESKIN

BPJS.

FAKTA

NIAT

PEMERINTAH

KARTU SAKTI

Page 17: negara hukum dan HAM

Tewasnya bayi

mungil berumur 3

bulan bernama

Zahra Naveen

karena penyakit

jantung.

ALASAN

Jamkesda over limit,

karena maksimal

Jamkesda hanya Rp

100 juta. Sedang biaya

operasi Rp. 200 juta

Seorang bayi, anak

ketiga dari Budi jaksa

medan, meninggal

dunia karena kanker

paru-paru pada 2010.

Anak yang baru berusia 45 hari

ini menghembuskan nafas

terakhir karena biaya berobat

sebesar Rp 250 juta tidak ada.

Kasi Pidum Kejari Sumut itu tak

mampu menanggung biaya

berobat sebesar itu. Askes yang

dia punya, hanya mampu

menjamin sampai anak kedua

saja.

FAKTA

LALAI

PEMERINTAH

Page 18: negara hukum dan HAM

Dengan Penjelasan diatas terbukti bahwa, penegakan hukum dan HAM di Indonesia tidakselalu rata, malah seakan-akan orang kaya kebalterhadap hukum dan mendapatkan pelayanan HAM maksimal berbeda dengan orang miskin, penegakkan hukum dan HAM cenderung lebihmerugikan rakyat rakyat kecil yang tidakmempunyai materi cukup dan pelayanan HAM pun jauh dari maksimal.

Page 19: negara hukum dan HAM

“Orang MiskinDilarangSakit”!!!!

Sering kali Ada ungkapan “Orang Miskin Dilarang Sakit” karena pada kenyataannya memang banyak sekali Rumah

Sakit yang lebih mementingkan uang dari padakeselamatan pasiennya yang kurang mampu.

Page 20: negara hukum dan HAM

1. Perbaikan Sistem Hukum

2. Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ham

Semua Kalangan

3. Reformasi Konsep Penegakkan HAM Oleh

Pemerintah Dan Masyarakat

Solusi Agar Hukum dan HAM Bekerja DenganBaik

Page 21: negara hukum dan HAM

PERBAIKAN

SISTEM

HUKUM

STRUKTUR

Struktur di ibaratkan sebagai

mesin yang di dalamnya ada

institusi-institusi pembuat

dan penegakan hukum,

seperti DPR, Eksekutif,

Legislatif, kepolisian,

kejaksaan dan pengadilan.

Terkait dengan ini, maka

perlu dilakukan seleksi yang

objektif dan transparan

terhadap aparatur

penegakan hukum.

SUBSTANSI

Substansi adalah apa yang di

kerjakan dan dihasilkan oleh

mesin itu, yang berupa

putusan dan ketetapan, aturan

baru yang mereka susun,

substansi juga mencakup

aturan yang hidup dan bukan

hanya aturan yang ada dalam

kitab undang-undang.

membentuk suatu

karakter masyarakat yang

baik agar dapat

melaksanakan prinsip-

prinsip maupun nilai-nilai

yang terkandung didalam

suatu peraturan

perundang-undangan

(norma hukum).

KULTUR

Page 22: negara hukum dan HAM

1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.

2. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harusdikemukakan

3. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perludibatasi

4. Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigmapenguasa menjadi pelayan masyarakat

5. Kaum perempuan berhak untuk menikmati danmendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang.

6. Perlu adanya social control

7. Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan

Reformasi Konsep Penegakkan HAM

Oleh Pemerintah

Page 23: negara hukum dan HAM

1. Meningkatkan profesionalisme lembagakeamanan dan pertahanan Masyarakat.

2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dantidak diskriminatif.

3. Meningkatkan kerja sama yang harmonisantarkelompok atau golongan dalam masyarakatagar mampu saling memahami dan menghormatikeyakinan dan pendapat masing-masing.

4. Memperkuat dan melakukan konsolidasidemokrasi.

Reformasi Konsep Penegakkan HAM

Oleh Masyarakat

Page 24: negara hukum dan HAM

TERAKHIR !!!Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius dalam

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan

HAM melalui kinerja aparat penegak hukum adalah, perlu

adanya pembaharuan perilaku dan moral para petugas

penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya dalam menegakkan hukum tanpa adanya

diskriminasi, selain itu, moral dan kesadaran hukum

masyarakat juga perlu ditingkatkan.

Page 25: negara hukum dan HAM

TANGGUNG !!!

Selanjutnya Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan para elite politik agar penegakan HAM berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakandan memastikan bahwa hak asasi warganegaranya dapat terwujud dan terpenuhidengan baik. Dan sudah menjadi kewajibanbersama segenap komponen bangsa untukmencegah agar pelanggaran HAM di masa lalutidak terulang kembali di masa kini dan masayang akan datang.

Page 26: negara hukum dan HAM

DIKIT LAGI !!!

Kita sebagai generasi penerus bangsa dansebagai mahasiswa sudah semestinyamembantu pemerintah untuk terusmenegakkan Hukum dan HAM di Indonesia, dan juga sebagai makhluk sosial kita harusmampu mempertahankan danmemperjuangkan HAM kita sendiri. Di sampingitu kita juga harus bisa menghormati danmenjaga HAM orang lain jangan sampai kitamelakukan pelanggaran HAM. Dan jangansampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.

Page 27: negara hukum dan HAM

HARAPAN !!!

Kami berharap dengan solusi yang telah

diuraikan bisa dijadikan solusi penegakan

Hukum dan Hak Asasi Manusia di

Indonesia. Dan berharap kepada semua

pihak masyarakat, politisi, akademisi, tokoh

masyarakat, dan pers. Agar upaya

penegakan hak asasi manusia bergerak ke

arah positif sesuai harapan kita bersama.

Page 28: negara hukum dan HAM

APAPUN KENDALA

YANG ADA

HADAPI !!!!!!

SINGKIRKAN SEMUA

!!!!

Page 29: negara hukum dan HAM

EH, BALIK LAGI !!!!SINGKIRKAN LAGI AJA !!!

Page 30: negara hukum dan HAM

APAPUN MASALAH YANG ADA KITA HADAPI, MESKIPUN MASALAHNYA SELALU MUNCUL LAGI, LAGI DAN

LAGI, JANGAN MENYERAH !!!!!

KARENATAKUT ITU WAJAR, TAPI MENYERAH

DAN JADI PENGECUT ADALAH SEBUAH PILIHAN.

THINK SMART FOR NKRI

Page 31: negara hukum dan HAM

HIDUP DAN JAYALAH

INDONESIAKU !!!!!!!