LUPAKAN Covid-19. Ini ada perkembangan terbaru lagi dari Tiongkok: uang fiat segera diganti uang digital. Kemarin sore, harian South China Morning Post (Hongkong) sudah mendapatkan bentuk uang baru Tiongkok itu.

Satu Berita Berjuta Pembaca 12 Hal | https://fin.co.id/KAMIS, 16 APRIL 2020

Terkejut Seadanya

Bersambung ke hal 7

TERKONFIRMASI DALAM PERAWATAN SEMBUH MENINGGAL

+297 kasus 82.185% dari terkonfirmasi 8.684% dari terkonfirmasi 9.132% dari terkonfirmasi

5,136 4,221 446 469

DATA SEBARAN COVID-19 DI INDONESIA #DIRUMAHAJA

MAKIN TAJAMSETELAH DATA DIBUKA

Setiap Hari 10 Ribu Pemeriksaan PCRJAKARTA - Keterbukaan informasi terhadap paparan Virus Corona makin terbuka. Ini

sejalan dengan langkah pemerintah yang menargetkan 10 ribu pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) setiap harinya. Termasuk meningkatkan ketersediaan mesin, reagen, relawan maupun tim medis, dan sistem zonasi untuk memperpendek waktu kirim specimen

menuju uji laboraturium yang kemudian diinterpretasikan hasilnya.

Luhut Enggan Koreksi Target InvestasiData BPS Neraca Perdagangan Mengalami Surplus

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2020 mengalami surplus 743,4 juta dolar AS dengan nilai ekspor 14,09 miliar dolar AS dan impor 13,35 miliar dolar AS. Mungkin saja angka ini yang menjadi catatan utama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut

Binsar Pandjaitan, yang hingga kini ennggan merevisi target realisasi investasi tahun 2020 m e s k i d i h a d a n g pandemi Virus Corona (Covid-19).

Dalam jumpa pers melalui konferensi video di Jakarta, Luhut mengakui laju investasi pastinya terganggu d e n g a n a d a n y a pandemi tersebut. Bayang-banyang buruknya kondisi dunia yang ada, menjadi pertarungan penting untuk

segera menyelesaikan wabah yang telah merambah ke 207 negara. ”Bisa jadi tiga sampai empat bulan ke depan, atau hitunglah Mei atau Juni, hampir tidak ada pergerakan. Tapi bukan mereka tidak investasi, hanya pekerjaannya jadi tertunda," terangnya, kemarin.

Ia mencontohkan sejumlah proyek di Morowali untuk persiapan baterai litium yang terpaksa harus

tertunda beberapa waktu. Luhut pun belum bisa memastikan berapa lama penundaan tersebut. Ia berharap keadaan segera membaik dari mewabahnya corona agar investasi bisa kembali berlanjut. ”Karena investor juga tidak ada yang menyatakan mundur dari Indonesia,” katanya.

Demikian pula investasi Cina yang disebutnya mengalami penjadwalan ulang karena imbas Covid-19. Namun, kabar baiknya, belum ada satu proyek pun yang ditarik mundur dari dalam negeri.

LUHUT BINSAR PANJAITANMenko Maritim

Bersambung ke hal 7

Bersambung ke hal 7

Sejumlah penumpang KRL sedang menunggu kereta Jurusan Bekasi di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (15/4). Hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bekasi, jadwal perjalanan kereta pagi dari Stasiun Bekasi masih berjalan normal. Jumlah penumpang memang turun drastis jika dibandingkan situasi normal, namun pergerakan penumpang dari Bekasi ke Jakarta masih terlihat cukup tinggi.

FOTO: IWAN TRI WAHYUDI/FAJAR INDONESIA NETWORK

EKONOMIFajar Indonesia

2www.fin.co.idKAMIS, 16 APRIL 2020

Impor Bawang PutihTembus USD18,8 Juta

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bawang putih per Maret 2020 meningkat mencapai USD18,8 juta. Impor terbesar disumbang dari Cina. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan menstabilkan harga yang melonjak tajam belakangan ini.

“Impor bawang putih memang sudah disepakati, dan meningkat USD18,8 juta,” ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam video conference, Rabu (15/4).

Impor meningkat juga terjadi pada komoditas gula. Adapun total nilai impor gula sepanjang Januari hingga Maret 2020 sebesar USD480,6 juta. “Selama Januari

hingga Maret 2020 nilai impor gula sebesar USD480,6 juta,” kata dia.

Seperti diketahui, harga dua komoditas itu melambung tinggi akhir-akhir ini. Untuk menstabilkan, maka pemerintah mengeluarkan izin impor untuk dua komoditas tersebut.

Sebelumnya, Dirjen Hortikultura K e m e n t e r i a n P e r t a n i a n (Kementan) Prihasto Setyanto mengungkapkan, hingga 18 Maret 2020 pihaknya telah menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hor t ikultura (RIPH) untuk komoditas bawang putih sebanyak 344.099 ton.

Lanjut dia, impor secara keseluruhan didatangkan dari

Cina. Itu karena Negeri Tirai Bambu itu merupakan produsen bawang putih terbesar di dunia. “Kebutuhan konsumsi bawang putih nasional sebanyak 47 ribu ton per bulan, apabila direalisasikan cukup untuk 7 bulan ke depan,” kata Prihasto.

Terkait hal, Guru Besar Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, langka dan tingginya harga bawang putih menunjukkan Indonesia akan sulit menuju swasembada pangan. Alhasil, jurus cepat dengan membuka keran impor dari Cina. "Memangnya kita bisa swasembada bawang putih? Bohong besar itu lah. Enggak kan", ujar dia.

Menurut dia, kuota dan segala prosesnya, membuat harga bawang putih menjadi meroket. “Karena banyak permainan di dalam itu. Kebijakan tanam 5 persen (untuk importir bawang putih) mana hasilnya? Nol besar,†katanya lagi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah mengeluarkan izin impor gula kristal putih alias gula konsumsi sebanyak 100 ribu ton.

Sedangkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto menyampaikan, pihaknya beberapa waktu lalu sudah mengeluarkan persetujuan impor bawang putih

sebanyak 150 ribu ton. Adapun impor yang terealisasi sebanyak 11 ribu ton pada Maret 2020.

Melansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga bawang putih dan gula saat ini masih tinggi. Untuk bawang putih ukuran sedang rata-rata dibanderol sebesar Rp43.150 per kilogram (kg), sedangkan gula pasir lokal dipatok sebesar Rp18.650 per kg.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sebelumnya menjanjikan bahwa harga bawang putih pada awal April 2020 akan turun menjadi Rp20 ribu-Rp30 ribu per kg. Pun demikian dengan harga gula bakal kembali normal menjadi Rp12.500 per kg.(din/fin)

Stimulus UMKM DikeluhkanBelum Merata

JAKARTA - Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Akumindo) mengeluhkan kebijakan pemerintah terkait stimulus di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum merata.

“Selain stimulus, kelompok yang dapat bantuan sosial juga hanya yang ultra mikro saja. Sedangkan yang mikro, kecil dan menengah enggak kebagian kebijakan,” ujar Ketua Umum Akumindo, Ikhsan Ingratubun, kemarin (15/4).

Dengan demikian, menurut dia, dalam kebijakan tersebut terjadi ada tebang pilih. Ia mencontohkan, dalam pembebasan bayar listrik yang kepada usaha mikro saja, sedangkan usaha menengaha dan kecil tak mendapatkan insentif tersebut.

Padahal, lanjut dia, yang terdampak wabah corona tak hanya industri ultra mikro saja, namun semua tergolong UMKM merasakan dampaknya. Misalkan, kata dia, di Negeri Jiran semua semua masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan potongan listrik 50 persen. “Di tengah perintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), negara harus hadir,” ucap dia.

Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna menilai, konsep pemerintah terkait pemberian stimulus terhadap pelaku UMKM masih belum matang digarapnya. “Pemerintah terlihat masih bingung terkait skema insentif untuk UMKM selama pandemi,” kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN),

kemarin (15/4).Karenanya, ia menyarankan, pemerintah

bisa menjalin kerja sama dengan ojek online (ojol) dalam pemberian insentif tersebut. Sehingga akan berjalan dengan cepat dan merata. “Saran saya, UMKM terutama yang mikro dan kecil harus diberikan insentif berupa bantuan langsung tunai kebutuhan pokok, teknis distribusi bisa bekerja sama langsung dengan ojol, bukan aplikator ojol,” papar dia.

Mengenai hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta stimulus khusus untuk UMKM yang terkena dampak virus corona segera diberikan. Apalagi terkait

soal penambahan modal harus segera dilaksanakan.

Terkait hal itu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop dan UKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya akan memberikan stimulus bagi UMKM yang masih bisa bertahan. Bahkan yang masih bisa berjualan sesuai dengan permintaan pasar, seperti di kuliner, konveksi yang banting setir ke produksi Alat Pelindung Diri (APD).

“Kemudian yang tidak bisa berusaha lagi, kita akan masukkan ke bantuan sosial dan permintaan pasarnya juga kita naikkan,” ujar dia pada telekonferensi di BNPB, Rabu (15/4). (din/fin)

Neraca DagangSurplus USD743 Juta

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis neraca perdaangan Indonesia pada Maret 2020 mengalami surplus sebesar USD743 juta. Angka tersebut ditopang dari angka ekspor USD14,09 miliar dan impor USD13,35 miliar.

“Dengan demikian, pada bulan Maret 2020 terjadi surplus sebesar USD743 juta,” kata kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam video teleconference di Jakarta, kemarin (15/4).

Ia menjelaskan, kinerja ekspor Indonesia sepanjang Maret meningkat tipis sebesar USD300 juta dari USD14,06 miliar pada Maret 2020.”Total ekspor pada Maret 2020 USD14,09 miliar, kalau dibandingkan Februari 2020 sebesar USD14,06 miliar. Jadi untuk ekspor ada peningkatan tipis 0,23 persen,” ujar dia.

Masih di bulan itu, kata Kecuk, ekspor migas Indonesia mengalami penurunan cukup dalam sebesar 16,29 persen. Sedangkan ekspor non migas meningkat 1,24 persen.

Sementara dari sisi impor sepanjang Maret 2020 tercatat USD13,35 miliar atau naik 15,60 persen dibanding Maret 2019. Posisi tersebut apabila dibandingkan Maret 2019 turun 0,75 persen.

Adapun, impor nonmigas Maret 2020 mencapai USD11,74 miliar atau naik 19,83 persen dibanding Februari

2020. Namun jika dibandingkan Maret 2019 turun 1,56 persen.

Untuk impor migas Maret 2020 mencapai USD1,61 miliar atau turun 8,07 persen dibanding Februari 2020. Sebaliknya meningkat 5,64 persen jika dibandingkan Maret 2019.

“Peningkatan impor nonmigas terbesar Maret 2020 adalah golongan mesin dan perlengkapan elektrik sebesar USD422,8 juta (35,60 persen). Sedangkan penurunan terbesar adalah golongan mesin dan peralatan mekanis sebesar USD97,5 juta,” jelas dia.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai surplus neraca dagang Maret 2020 karena perlambatan ekonomi di tengah pandemi corona atau Covid-19. Ia juga menyebutkan, surplus karena terjadinya penurunan impor.

Kontraksi tersebut terlihat dari Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia kuartal I/2020 yang tercatat sebesar 45,64 persen, turun dari 51,50 persen pada kuartal IV/2020 dan 52,65 persen pada kuartal I/2019.

“Surplus tercipta bukan karena ekspor naik, kalau dilihat secara tahunan pada bulan Maret total ekspor turun 0,2 persen, kemudian impor turun 0,75 persen. Ini surplus semu sesuai perkiraan,” katanya, kemarin (15/4). (din/fin)

NASIONALFajar Indonesia

3www.fin.co.idKAMIS, 16 APRIL 2020

TNI Dapat Kucuran Anggaran Rp 3,2 TJAKARTA - Tentara Nasional Indonesia

(TNI) mendapat kucuran tambahan anggaran senilai Rp 3,2 triliun. Tambahan anggaran yang diajukan untuk penangan COVID-19 tersebut disetujui Komisi I DPR.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan penambahan anggaran bagi institusinya sebesar Rp3,2 triliun akan digunakan dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19. Dirincinya, anggaran sebesar Rp1,4 triliun akan digunakan untuk pengerahan 90 ribu personil TNI selama 150 hari. Mereka akan dilibatkan dalam operasi kontijensi selama 90 hari dan untuk tahap rehabilitasi dan rekontruksi pascapandemi COVID-19 selama 0 hari.

“Lalu sebesar Rp1,8 triliun akan digunakan untuk kebutuhan alat kesehatan di 109 Rumah Sakit TNI untuk kesiapan penanganan COVID-19,” ujarnya saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR yang berlangsung secara virtual, Rabu (15/4).

Dalam raker tersebut, Hadi juga menjelaskan pengalihan atau “refocusing” anggaran TNI tahun 2020 dalam

penanganan COVID-19 Rp196,8 miliar. Diungkapkaannya, reffocusing anggaran Rp25,7 miliar dari Mabes TNI, lalu sebesar Rp39,9 miliar dari TNI Angkatan Darat (AD). Sementara dari TNI Angkatan Laut (AL) sebanyak Rp64,5 miliar, dan TNI Angkatan Udara (AU) sebesar Rp69,5 miliar.

“Refocusing anggaran di Mabes TNI digunakan untuk alat laboratorium PCR sebesar Rp14,8 miliar, dan reagen kit khusus virus corona sebesar Rp10,9 miliar,” katanya.

Sedangkan pengalihan anggaran dari TNI AD digunakan untuk membeli alat pelindung diri (APD), rapid test COVID-19, swab, dan wireless smart helmet with mass temperature screening. Sementara dari anggaran TNI AL digunakan untuk peningkatan atau pengadaan fasilitas dan sarana prasarana di RS Pasir Angin dan ruang isolasi, alat bantu pernapasan, APD, reagen rapid test COVID-19, insentif tenaga medis, dan bahan baku sanitizer.

“Pengalihan anggaran di TNI AU digunakan untuk insentif tenaga kesehatan

di RSPAU Hardjolukito, RSAU Moh. Salamun, RSAU Esnawan Antariksa. Selain itu untuk APD, test kit, PCR, dan APD laboratorium,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan menyetujui penambahan anggara TNI Rp 3,2 triliun.

“Komisi I DPR mendukung kebutuhan penambahan anggaran TNI yang belum terdukung sebesar Rp3,2 triliun untuk percepatan penangangan COVID-19,” katanya.

Dikatakan Meutya, selain untuk pengerahan pasukan TNI dalam percepatan penanganan COVID-19 selama 150 hari, anggaran tersebut juga untuk mendukung kebutuhan alat kesehatan di 109 Rumah Sakit TNI.

“Terkait penambahan anggaran TNI tersebut, Komisi I DPR akan mengagendakan Raker dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan untuk membahas pemberian dukungan tambahan anggaran TNI,” ujarnya.

Selain itu, Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan Komisi I DPR juga menyetujui pengalihan anggaran TNI tahun 2020 sebesar Rp199,8 miliar dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai dalam penanganan COVID-19, upaya TNI begitu terlihat dan konsisten. Demikian juga dengan yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri.

“Masyarakat melihat dengan gamblang bahwa TNI, BIN, dan Polri menjadi ujung tombak dari penanganan wabah Corona ini,” katanya.

D i k at a k a n n y a, k e m e nt e r i a n -kementerian lain memang ikut terlibat, seperti Kementerian Dalam Negeri yang begitu proaktif melakukan koordinasi dengan para kepala daerah, tetapi tidak sedikit juga kementerian yang kerjanya tidak kelihatan.

“Hal itu bisa karena kerumitan birokrasi dalam menjalankan kebijakan dari pusat, dan bisa juga karena ketidakcakapan

menteri dalam menjalankan tugasnya. Saya tidak ingin melihat secara ad hominem, biarkan masyarakat sendiri yang menilai. Yang jelas bahwa TNI selalu terdepan bersama BIN dan Polri,” tegasnya.

Dijelaskan Boni berdasarkan data BIN yang sudah beredar, penyebaran virus masih mengalami trend peningkatan yang signifikan satu atau dua bulan ke depan.

“Itu artinya perlu scenario planning yang akurat dan matang,” katanya.

Pemerintah dan kementerian dan lembaga Negara harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan, dan mesti ada koordinasi antaragensi dalam implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Jangan sampai ada kebijakan kontroversial yang membingungkan seperti ada menteri melarang ojek online membawa penumpang, tapi menteri lain membolehkan. Ini kan kontraproduktif dan merusak citra pemerintah.

“Jadi ada kesan pemerintah tidak solid,†tegasnya.(gw/fin)

Bansos Jangan Hanya Tiga BulanJAKARTA - Pemerintah jangan hanya

menyediakan bantuan sosial (bansos) terkait wabah COVID-19 selama tiga bulan. Tapi harus pula diantisipasi jangan menengah dan panjang.

Pengamat ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan mendesak agar Pemerintah menyiapkan skema bansos jangka menengah-panjang.

“Bansos tiga bulan mungkin mampu menolong sementara atau dalam jangka pendek. Akan tetapi juga yang harus dipikirkan bagaimana jangka menengah dan panjangnya untuk menormalisasi keadaan,” katanya, Rabu (15/4).

Penyiapan bansos untuk jangka menengah dan panjang karena wabah COVID-19 belum diketahui kapan akan berakhir. Karena diperlukan formulasi kebijakan bansos.

Dijelaskannya, meskpipun Bank Dunia melalui laporan berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class pada Januari 2020 menyebutkan ada sekitar 115 juta masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan, namun data tersebut belum ada wabah COVID-19. Sehingga jumlah 115 juta masyarakat di Tanah Air tersebut dinilai masih belum cukup aman secara ekonomi dan rentan kembali miskin.

“Setidaknya ada dua kelompok masyarakat yang sangat rentan kembali ke zona miskin. Pertama pekerja informal. Kedua buruh seperti di manufaktur dan jasa,” katanya.

Karenanya, dia menyebut harus ada optimalisasi skema bansos dan

memastikan jangkauannya merata dan tepat sasaran. Selain itu, perlu ada pengawasan dari data yang telah tersedia di Kemensos dengan pendataan mandiri.

“Basis Data Terpadu sebagai dasar pembagian bansos perlu dimutakhirkan dan sistem pendataannya mungkin juga harus mempertimbangkan mekanisme pendataan mandiri,” katanya.

Setali tiga uang diungkapkan pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah. Dia menyebut pemberian bansos selama tiga bulan merupakan asumsi wabah ini bisa berhenti dalam waktu tiga bulan.

Namun, jika hingga tiga bulan pandemi belum terakhir, maka pemerintah perlu memperpanjang bansos masyarakat terdampak.

“Kita tidak tahu persis berapa lama, jadi tiga bulan dipakai sebagai asumsi. Jika belum berhenti wabahnya, tidak mungkin tidak diperpanjang, sebab itu (bansos) harus diperpanjang,” katanya.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan pihaknya telah mengalokasikan Rp22,477 triliun untuk bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Bantuan itu berupa bantuan langsung tunai (BLT) Rp600 ribu selama tiga bulan atau total Rp1,8 juta.

“Ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat apalagi minggu ketiga bulan April sudah masuk bulan

Ramadhan,” katanya.Halim mengatakan BLT Dana Desa

untuk 12.487.646 kepala keluarga yang masuk dalam kategori miskin atau prasejahtera di seluruh Indonesia tersebut dapat dicairkan sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Dana fokus disalurkan kepada warga desa terdampak COVID-19 yang belum mendapat bantuan program lain dari pemerintah.

“BLT Dana Desa ini sasarannya adalah warga miskin yang belum m e n e r i m a P K H , y a n g b e l u m menerima bantuan pangan nontunai, yang belum menerima kartu prakerja,” katanya.

Lebih lanjut Gus Menteri mendesak kepala desa bersama pemerintah daerah segera mendata warga desa yang dianggap layak mendapat BLT Dana Desa tersebut. Untuk pulau Jawa ditargetkan 1-2 hari ke depan bisa rampung sehingga dana dapat segera dicairkan.

“Tolong dilakukan pendataan secepat mungkin kalau bisa dalam waktu 1-2 hari ini di Pulau Jawa sudah selesai pendataan supaya bisa dilihat berapa kapasitas yang harus ditangani oleh desa,” katanya.

Dia mengatakan pijakan hukum penyaluran BLT pada Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendes) Nomor 11 Tahun 2020 dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Program Padat Karya Tunai Desa sebagai operasional peraturan tersebut.(gw/fin)

Bersiap, Regulasi IMEI Diterapkan Sabtu

JAKARTA - Regulasi terkait nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) akan mulai diterapkan Sabtu (18/4). Keputusan ini diambil untuk memutus peredaran ponsel ilegal di Tanah Air.

Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standard Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nur Akbar Said, mengatakan keputusan itu diambil usai pihaknya menggelar rapat bersama Kementerian Perdagangan, Kementer ian Per industr ian, Kementerian Keuangan dan asosiasi yang berada di industri ponsel.

“Salah satu pertimbangannya untuk tetap diterapkan pada 18 April untuk menghentikan peredaran ponsel ilegal. Pada 18 April waktu dimulainya registrasi IMEI ke sistem yang sudah disiapkan,” katanya, Rabu (15/4).

Ditambahkannya, regulasi IMEI juga akan menghadirkan layanan ponsel hilang.

“Layanan ini sudah tumbuh dengan sangat banyak di negara-negara yang menerapkan pengendalian IMEI karena ini sangat melindungi masyarakat dari kemungkinan pencurian ponsel,” katanya.

Caranya, kata Akbar, pemilik ponsel lapor ke kepolisian terlebih dulu. Selanjutnya konsumen bisa mendatangi layanan konsumen (customer care, customer service) di operator seluler sesuai dengan nomor yang digunakan.

Operator seluler akan memasukkan data ke sistem Equipment Identity Register (EIR) milik mereka, yang akan disinkronisasi dengan sistem Centralized Equipment Identity Register (CEIR), yang akan dikelola pemerintah.

Nantinya, CEIR akan mengeluarkan status bahwa ponsel tersebut masuk ke blacklist kepada EIR di masing-masing operator seluler. Sehingga ponsel tidak bisa digunakan.

“IMEI akan diblokir sehingga tidak bisa diaktifkan di seluruh operator,” kata Akbar.

Dijelaskannya, sejak Februari Pemerintah sudah menetapkan akan menggunakan sistem daftar putih (whitelist) untuk memastikan konsumen membeli perangkat legal yang tersambung ke layanan operator seluler saat membeli gawai baru.

Nomor IMEI di ponsel akan terdata di sistem EIR yang ada di operator seluler. Data tersebut akan terbaca oleh CEIR, yang dikelola pemerintah. Nantinya Pemerintah akan memutuskan apakah ponsel tersebut masuk daftar putih, daftar hitam (blacklist), atau daftar abu-abu (greylist).

Ditambahkan Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran dan Elektronika Profesional Kemenperin, Najamudin, sistem yang digunakan untuk identifikasi IMEI yaitu Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).(gw/fin)

HUMANIORAFajar Indonesia

4www.fin.co.idKAMIS, 16 APRIL 2020

Batas Maksimal 50 PersenDana BOS Dihapus

JA K A RTA - Ke m e n t e r i a n Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Permendikbud nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Me n t e r i Pe n d i d i k a n d a n Ke b u d ay a a n ( Me n d i k b u d ) , Nadiem Makariem mengatakan, isi Permendikbud tersebut salah satu poin pentingnya adalah, dihapusnya batas maksimal 50 persen alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer selama masa darurat pandemi covid-19.

“Karena kondisi ekonomi sedang terdampak kita memberikan kepala sekolah kebebasan apa yang dibutuhkan untuk honorer. Jadi pada Permendikbud baru ini tidak ada batas maksimal 50 persen

untuk guru honorer,” kata Nadiem, Rabu (15/4).

Untuk itu, Nadiem menginginkan di masa pandemi covid-19 ini kepala sekolah bisa lebih fleksibel dalam menggunakan dana BOS. Termasuk menggaji guru honorer pada masa darurat virus corona (covid-19).

“Kebijakan ini merupakan bentuk bantuan finansial kepada guru honorer yang saat ini turut terdampak krisis ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Nadiem, syarat guru honorer penerima gaji dari dana BOS juga direvisi. Kali ini, guru honorer tak lagi wajib memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Namun masih ada syarat wajib yang tetap harus dipenuhi guru honerer. Yakni, masih harus tercatat pada pangkalan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31

Desember 2019,” terangnya.Nadiem juga menegaskan, bahwa

guru honorer yang menerima dana BOS itu juga harus dipastikan belum menerima tunjangan profesi. Serta dipastikan guru tersebut telah memenuhi beban mengajar.

Ko m i s i o n e r K PA I Bi d a ng Pendidikan, Retno Listiyarti mengatakan, pihak Kemendikbud harus memberikan petunjuk yang jelas terkait kategori siswa yang seperti apa yang bisa mendapatkan bantuan dana BOS untuk kuota internet tersebut.

“Karena biasanya kepala sekolah itu punya kekhawatiran murid mana yang diberikan pulsa. Jadi harus jelas karena dana BOS itu kan hitungannya per anak ya. Jadi harus terkategori,” kata Retno.

“Misalnya di Jakarta anak yang punya KJP, di daerah lain dia yang

pemegang KIP yang diutamakan. Ini yang masih belum jelas,” sambungnya.

Sebab, kata Retno, hingga saat ini masih banyak kepala sekolah yang bingung dalam mengalokasikan dana BOS untuk kuota internet siswa.

“Bisa jadi ada kepala sekolah yang menganggap tidak penting mengeluarkan dananya atau kepala sekolah yang kebingungan mengeluarkan berapa. Jadi harus ada prosentase yang jelas untuk pulsa harus berapa dengan total jumlah siswa dan guru yang harus didukung lewat dana itu,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, kepala sekolah diminta untuk tidak ragu lagi dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD untuk

membeli pulsa dan paket data internet siswa dan guru.

“Saya meminta kepala sekolah tak perlu ragu dalam mengelola dan menggunakan dana BOS atau BOP PAUD, karena kebijakan ini telah diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) terbaru. Nadiem telah merevisi dua Permendikbudnya tentang BOS dan BOP PAUD ini,” sambung Nadiem.

Nadiem menyatakan, bahwa dalam masa krisis ini, tak ada lagi batasan untuk menggunakan dana BOS maupun BOP PAUD. Manajemen penggunaan dana diserahkan pada kepala sekolah masing-masing.

“Intinya adalah selama masa krisis kita ingin memberikan kenyamanan semua unit pendidikan agar mereka bisa gunakan dana sefleksibel mungkin,” pungkasnya. (der/fin)

Kampus DimintaTerbitkan Ijazah Digital

JAKARTA - Perguruan Tinggi (PT) diminta untuk tidak menunda proses kelulusan mahasiswa saat pandemi covid-19 ini. Untuk itu, kampus diminta menerbitkan ijazah digital.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat dan Banten Uman Suherman mengatakan, bahwa pada saat wabah corona saat ini, perguruan tinggi diminta tetap harus menghadirkan layanan pokok.

Di antaranya tetap menghadirkan pembelajaran bagi mahasiswa dan memberikan layanan individu. Salah satu layanan individu, kata dia, adalah memenuhi kebutuhan mahasiwa yang akan lulus.

“Mereka yang akan bimbingan, wisuda, dan lainnya harus dipenuhi. Apalagi kalau memang ada yang mau wisuda (lulus) jangan sampai ditunda,” kata Uman, Rabu (15/4).

Uman menyarankan, perguruan tinggi membuat ijazah digital dengan menyesuaikan kondisi saat ini. Sebab, jika menunggu wabah berhenti akan lama. Sementara mahasiwa

dikawatirkan membutuhan ijazah tersebut untuk mencari kerja atau kebutuhan lainnya.

“Wisuda itu bukan sesuatu yang krusial, hanya seremonial. Yang paling penting adalah ijazah dan nilainya,” ujarnya.

Selain itu, Uman juga berpendapat perlunya reorientasi PT di Indonesia agar menghasilkan SDM yang siap menghadapi berbagai situasi. Seperti halnya situasi wabah saat ini, lulusan SDM handal akan memberi manfaat besar bagi mayarakat.

“Wabah ini membawa kita pada berbagai persoalan. Disitulah peran pergurun tinggi saat ini dibutuhkan. Bagaimana kita tidak hanya soal memelihara kampus dan lulusan tapi juga kepercayaan masyarakat,” paparnya.

Reorientasi PT, kata Uman, diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang tidak hanya orientasi mendapat kerja. “Tetapi bagaimana mahasiwa punya iman takwa, ahlak mulia, kekuatan pribadi, keterampilan, tanggungjawab,”

imbuhnya.Wakil Ketua Bagian Akademik STIE

Ekuitas Dani Dagustani, kampusnya juga telah menyiapkan penerbitan ijazah digital bagi mahasiswa yang lulus pada semester ini. Rencana tersebut, telah dibahas pada level pimpinan dan saat ini sedang proses persiapan.

“Kami saat ini sedang upayakan membuat ijazah digital. Sekarang sedang proses, Mei insya allah sudah bisa dikeluarkan. Kami berharap ini bisa dipakai untuk keperluan mencari kerja atau kepentingan administrasi lainnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua STIE Ekuitas Martha Fani Cahyandito mengatakan, bahwa pihaknya akan mengeluarkan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI.

“Kelengkapan kelulusan itu akan diberikan secara digital. Untuk wisudanya sendiri, akan meminta pendapat pada mahasiswa apakah harus digelar secara online atau upacara wisudanya ditunda hingga kondisi membaik,” pungkasnya. (der/fin)

Pemerintah Perlu Cegah Pemudik

JAKARTA - Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan mengatakan, bahwa animo masyarakat untuk mudik lebaran ke kampung halaman masih tinggi. Untuk itu, pemerintah diminta melakukan intervensi guna mengantisipasi potensi penyebaran Covid-19.

Peneliti Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) yang juga seorang Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan, Dicky Pelupessy mengatakan, tengah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan intervensi pada pemudik jelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Melihat besarnya animo masyarakat untuk tetap mudik, Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan merumuskan beberapa antisipasi,” kata Dicky, Rabu (15/4).

Dicky menyebutkan, rekomendasi pertama yakni kampanye mengubah rencana masyarakat untuk tidak mudik Idul Fitri sebagai upaya mengurangi risiko penularan COVID-19.

Rekomendasi kedua, terkait pengaturan dan antisipasi pergerakan masyarakat dari provinsi asal menuju provinsi dan kabupaten atau kota tujuan mudik.

“Ketiga, pengaturan dan antisipasi moda transportasi yang akan digunakan oleh masyarakat, terutama mobil, pesawat, dan kereta api sebagai tiga

moda utama pilihan masyarakat untuk mudik,” terangnya.

Dapat diketahui, Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan menjalankan sebuah Studi Sosial COVID-19 berupa survei Persepsi Masyarakat terhadap Mobilitas dan Transportasi.

Hasil survei menunjukkan, bahwa persentase responden yang berencana mudik dinilai masih tinggi, yaitu 43,78 persen responden dan sisanya (56,22 persen responden) menjawab tidak akan mudik.

“Hasil survei tersebut menunjukkan masih banyak penduduk yang merencanakan mudik saat libur Lebaran di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda ini,” katanya.

Berkenaan dengan keputusan mudik, sebanyak 69,06 persen responden menjawab mudik untuk keperluan Idul Fitri, dan sejumlah 60,88 persen responden akan berangkat pada waktu cuti bersama Idul Fitri.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, Abdul Haris menambahkan peran pemerintah untuk menerapkan intervensi sosial saat pandemi sangat dibutuhkan untuk mencegah masyarakat mudik, yang berpotensi semakin menyebarluaskan virus dan menghambat proses pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. (der/fin)

POLITIKAFajar Indonesia

5www.fin.co.idKAMIS, 16 APRIL 2020

PKS Tolak Bahas Omnibus LawJAKARTA - Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera (FPKS) menolak pembahasan RUU Omnibus Law di Badan Legislatif. Alasannya situasi dan kondisi saat ini yang sedang menghadapi persoalan amat serius. Yaitu pandemi Virus Corona (COVID-19).

Ketua Poksi Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf mengatakan dari hari ke hari keadaan semakin memburuk. Jumlah kasus COVID-19 kian meningkat. Di Indonesia jumlah kasus positif sudah mencapai angka 5000 lebih. Sementara jumlah kematian lebih tinggi dari yang sembuh.

Ketua DPP PKS ini menjelaskan, wabah COVID-19 telah berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. COVID-19 juga mengakibatkan jatuhnya pertumbuhan ekonomi dan anjloknya nilai rupiah. “Wabah ini akan menjadi lebih buruk jika pemerintah dan DPR kurang memberi perhatian” kata Al Muzammil Yusuf di Jakarta, Rabu (15/4).

Penolakan FPKS dalam membahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, lanjut Almuzzammil, paling tidak karena tiga catatan penting. Yakni Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan Negara Indonesia dalam status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Selanjutnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menimbulkan kontroversi besar. Kemudian, dengan keluarnya Perppu UU No mor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dalam penanggulangan wabah COVID-19. Hal ini menunjukkan bagi Presiden kegentingan bangsa ini adalah masalah COVID-19. (selengkapnya lihat grafis, Red)

“Penyebaran COVID-19 yang telah berdampak luas di seluruh dunia dan harus benar-benar ditanggulangi secara baik dan efektif. WHO telah menyatakan bahwa pandemi ini dari waktu ke waktu terus menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang sangat besar,” terangnya.

Idealnya, produk undang-undang yang berspektrum sangat luas dibahas melibatkan seluas-luasnya masukan publik maupun pakar. Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI menyatakan keberatan untuk membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. PKS meminta penundaan pembahasan hingga Presiden RI secara resmi mengumumkan berakhirnya wabah COVID-19 di Indonesia.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Al-azhar Indonesia Ujang Komarudin mengaku tak kaget dengan langkah DPR dan pemerintah yang masih ingin membahas RUU Omnibus Law di tengah pandemi COVID-19. “Seperti biasa, DPR dan pemerintah sudah tak aspiratif lagi terhadap kepentingan rakyat. Prinsip mereka, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu," kata Ujang.

Menurut Ujang, langkah DPR dan pemerintah serupa saat lembaga legislatif dan eksekutif itu ngebet merevisi UU KPK. Meski banyak ditolak berbagai kalangan, DPR dan pemerintah tetap melanjutkan. Sehingga revisi UU KPK berjalan mulus.

"Ingat ketika UU KPK direvisi. Walaupun rakyat menolak. Tapi DPR dan pemerintah jalan terus. Dan dieksekusi dengan cepat. Sama halnya dengan RUU Omnibus Ciptaker. Mereka akan jalan terus dan akan mengeksekusi hingga disahkan. Tak peduli banyaknya rakyat yang menolak," ungkap Ujang.

Apabila DPR dengan pemerintah selalu memaksakan kehendak termasuk dalam hal ini Omnibus Ciptaker, maka akan berdampak kepada kepercayaan publik. “Rakyat sudah tak percaya lagi pada kedua lembaga itu. Ada pemerintahan dan ada wakil rakyat. Tapi mereka mengabaikan aspirasi rakyat," tandasnya. (khf/fin/rh)

Alasan PKS Tolak Bahas Omnibus Law

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan Negara Indonesia dalam status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan Wabah COVID-19 sebagai Bencana Nasional, menunjukkan bahwa Presiden RI menganggap kondisi yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat adalah sangat berat.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menimbulkan kontroversi besar. Hal ini antara lain karena rancangan undang-undang ini dinilai tidak berpihak kepada kalangan buruh. Selain masalah dalam perspektif konstitusional.

Dengan keluarnya Perppu UU No mor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dalam penanggulangan wabah COVID-19, menunjukkan bahwa bahwa bagi Presiden kegentingan bangsa ini adalah masalah COVID-19. Maka RUU Omnibus Law Cipta Kerja harusnya tidak menjadi prioritas oleh Pemerintah untuk dibahas, kecuali jika keadaan telah membaik.

Dua Posisi Kosong TerisiJAKARTA - Dua posisi kosong

di jajaran penyelenggara Pemilu resmi terisi. Posisi Wahyu Setiawan yang sebelumnya terjaring OTT KPK digantikan I Dewa Kadek Wiarsa Rakasandi. Sedangkan anggota DKPP Harjono yang diangkat menjadi Dewan Pengawas KPK digantikan oleh Didik Supriyanto.

Kemarin (15/4), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan acara Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota DKPP Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Tugas 2017 – 2022 untuk Didik Supriyanto.

Pengangkatan Didik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30/P Tahun 2020 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2017-2020 yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 12 Maret lalu.

Pengucapan sumpah dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP, Muhammad dan Anggota DKPP. Kemudian Menteri Dalam Negeri yang diwakili Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Ketua DKPP periode 2017-2019, Harjono, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro. “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1954,†ucap Didik.

Selain itu, Didik bersumpah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cemat untuk menyukseskan pemilu di Indonesia, nasional maupun daerah. “Tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan,†tegas Didik. Setelah pengucapan sumpah, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Plt Ketua DKPP, Muhammad dan Didik Supriyanto.

Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo juga melantik I Dewa Kadek Wiarsa Rakasandi sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa jabatan tahun 2017-2022 menggantikan Wahyu Setiawan. Rakasandi mengucapkan sumpah jabatan dengan dibimbing oleh Presiden Jokowi.

“Om Atah Paramawisesa saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Rakasandi, di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/4).

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bagi tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan,” lanjut Rakasandi.

Pelantikan Rakasandi tersebut berdasarkan Keppres 38/P Tahun 2020 tentang pengesahan pengangkatan Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2017-2022 I Dewa Kadek Wiarsa Rakasandi tertanggal 13 April 2020.

S e t e l a h m e n g u c a p k a n sumpah jabatan, Rakasandi lalu menandatangani ber ita acara pelantikan. Pelantikan itu dihadiri oleh undangan terbatas sekitar 20 orang. Termasuk Ketua KPU Arief Budiman. Pemberian ucapan dilakukan dari jarak sekitar 1 meter dengan mengatupkan kedua tangan di dada.

Rakasandi menggantikan Wahyu Setiawan yang sebelumnya menyatakan mundur, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024. DPR RI dalam rapat paripurna pada 27 Februari telah menetapkan I Dewa Kadek Wiarsa Rakasandi sebagai Komisioner Antarwaktu KPU RI. (khf/fin/rh)

Dilantik Sesuai Protokol COVID-19

JAKARTA - Sejak Rabu (15/4) kemarin, Pemprov DKI Jakarta resmi memiliki Wakil Gubernur baru. Dia adalah Ahmad Riza Patria. Usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, politisi Partai Gerindra itu berharap bisa membantu Gubernur DKI Anies Baswedan menuntaskan semua program. Termasuk penanganan COVID-19 di Ibu kota.

“Mudah-mudahan kehadiran saya bisa membantu Pak Gubernur dalam menangani COVID-19. Saya sampaikan kepada Presiden, saya akan patuh dan taat pada peraturan pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan tugas saya sebagai wakil gubernur,” ungkap Riza di Jakarta, Rabu (15/4).

Menurutnya, tahap awal kerjanya akan fokus pada masalah pandemi COVID-19. Riza akan memulai tugasnya pada hari ini, Kamis (16/4). Anies akan mengundang seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bertemu dirinya dan menjelaskan program-program yang akan dilaksanakan.

“Besok (hari ini, Red) saya mulai kerja pertama dan melaksanakan tugas. Saya juga sudah ketemu, dengan Pak Gubernur. Beliau jelaskan situasi dan kondisi terkait virus Corona yang sudah menyebar di Jakarta,” paparnya.

Dia bertekad menegakkan aturan. Khususnya mengenai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Tugas wakil gubernur adalah membantu gubernur dalam rangka memimpin pemerintahan daerah. Memantau, mengevaluasi, memberikan pertimbangan, rekomendasi dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan undang-undang serta tugas dari Pak Gubernur,” ucap Riza.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI Jakarta, Muhammad Mawardi, membenarkan pengganti Sandiaga Uno ini akan memulainya tugasnya pada Kamis (15/4). Riza akan memperkenalkan diri dengan pejabat di Pemprov DKI Jakarta. “Rencananya Kamis ada pertemuan dengan pejabat DKI,” ujar Mawardi.

Dia mengatakan rencana itu bisa diubah tergantung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Namun, yang pasti Riza dijadwalkan akan mulai berkantor pada hari ini. “Rencana demikian. Teknisnya Gubernur yang tahu,” imbuhnya.

Ahmad Riza Patria dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam sebuah upacara yang berjalan sederhana di Istana Negara, Jakarta. Meski dalam kondisi pandemi

COVID-19, tetap ada kirab sederhana yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria bersama anggota Paspampres dari Istana Merdeka menuju Istana Negara. Sesuai protokol kesehatan, mereka menjaga jarak satu sama lain.

Tidak banyak tamu undangan yang datang. Hanya sekitar 20 orang. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tujuannya demi mencegah penyebaran virus Corona. Semua undangan termasuk Presiden Joko Widodo memakai masker. Ini adalah standar protokol COVID-19.

Jokowi juga mengenakan masker warna biru. Namun saat membimbing pengucapan sumpah, Kepala Negara membuka masker tersebut. Pelantikan Riza tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 40/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tertanggal 14 April 2020.

Riza Patria mengenakan baju dinas wakil gubernur warna putih dengan masker kain juga berwarna putih. Dia diminta mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Presiden Jokowi. “Menjadi Wagub dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang 1945 dan menjalankan undang-undang dan segala peraturannya serta berbakti pada masyarakat nusa dan bangsa,” kata Riza mengukuti ucapan Jokowi. Usai membacakan sumpah jabatan Wagub DKI Jakarta, Jokowi dan Ahmad Riza Patria kemudian menandatangani berita acara.

Ahmad Riza Patria menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih berdasarkan suara yang dihitung dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI oleh DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, pada 23 Maret 2020 lalu. Dia memperoleh 81 suara dari 100 suara yang hadir. Sedangkan Nurmansjah Lubis hanya mendapatkan 17 suara serta dua surat suara dinyatakan tidak sah setelah proses penghitungan berakhir.

Pergantian ini bermula dari mundurnya Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur untuk mengikuti Pemilihan Presiden 2019. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu pengusung Anies-Sandi, sempat mengajukan dua nama. Yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Namun, nama keduanya tak kunjung dibahas DPRD DKI. Dua nama baru akhirnya diajukan. Selain PKS yang mengajukan Nurmansyah Lubis, Gerindra juga mengajukan Ahmad Riza Patria yang akhirnya memenangkan persaingan.(rh/fin)

INTERNASIONALFajar Indonesia

6www.fin.co.idKAMIS, 16 APRIL 2020

56.368 TKI Pulang dari MalaysiaJAKARTA - Kantor Staf Presiden

(KSP) mencatat, dari total 1,2 juta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia, 56.368 telah dipulangkan ke Tanah Air selama satu bulan terakhir. Sebagian besar dari mereka pulang karena habis kontrak.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan, pemulangan TKI dibagi ke dalam tiga klaster besar yakni Malaysia, India, dan anak buah kapal (ABK) yang tersebar di seluruh wilayah dunia.

"Tiga klaster tersebut yang k e p u l a n g a n n y a d i f a s i l i t a s i pemerintah Indonesia secara berkala dan dipastikan bahwa semua dapat terlaksana dengan baik dan kerja sama antarkementerian dan lembaga terkait," kata Jaleswari, Rabu (15/4).

S e m e n t a r a i t u , D i re kt u r Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha menambahkan, bahwa saat ini masih ada 17.325 TKI yang bekerja sebagai ABK di 118 kapal pesiar.

Menurutnya, para TKI tersebut berpotensi terdampak karena pihak principal berencana menghentikan operasi pelayaran. Dari jumlah tersebut, 4.496 ABK telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia.

"Bagi ABK yang sakit tidak bisa langsung pulang. Mereka harus dirawat di rumah sakit setempat. Langkah ini sudah berjalan dengan baik atas biaya negara setempat. Setelah mereka sembuh dan dinyatakan bebas mereka bisa pulang via pesawat komersial," terangnya.

Untuk proses pemulangan, kata Judha, pemerintah melakukan pemeriksaan di pintu-pintu masuk kepulangan TKI. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menyaring WNI yang sehat dan mereka yang memiliki gejala Covid-19.

"Di antara mereka ada yang diharuskan menjalani karantina. Titik debarkasi kepulangan WNI sudah dipersiapkan di Jakarta dan Bali. Sesampai di tanah air mereka harus mengikuti protokol

kesehatan," ujarnyaBadan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) memproyeksi kepulangan TKI hingga Mei mendatang sebanyak 37.075 orang.

Mereka berasal dari Malaysia sebanyak 15.429 orang, Hongkong 11.303 orang, Singapura 3.507 orang, dan sisanya tersebar di negara tujuan TKI lainnya. Angka itu sesuai berakhirnya masa kontrak mereka. (der/fin)

Data Covid-19 Indonesia DiragukanJAKARTA - Pusat Pengendalian

dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) memperkirakan, bahwa masih ada kasus virus corona (Covid-19) yang belum terlaporkan di Indonesia.

CDC Covid-19 Task Force Lead, Barbara Marston mengatakan, hal itu bisa terjadi setelah melihat jumlah kasus corona relatif kecil namun angka kematian yang tinggi.

"Jika sebuah negara melampirkan data, lalu kita melihat sedikitnya jumlah kasus tetapi angka kematian yang relatif tinggi, kami menjadi penasaran jika masih ada kasus-kasus (Covid-19) yang mungkin belum terlaporkan," kata Marston, Rabu (15/4).

Kendati demikian, Marston menegaskan bahwa CDC tidak menganggap laporan pemerintah Indonesia terkait jumlah kasus dan kematian akibat corona, salah atau tidak tepat.

Ia hanya berharap, pemerintah Indonesia bisa melakukan lebih banyak tes corona lagi agar kasus-kasus yang tidak

teridentifikasi bisa segera diketahui."Kami tidak mempertanyakan laporan

resmi, kami tidak melakukan itu, tapi kami membayangkan jika dilakukan lebih banyak tes lagi akan mampu mengidentifikasi pasien-pasien ini," ujarnya.

Tak sedikit pihak baik dari dalam hingga luar negeri yang memang mempertanyakan jumlah kasus corona di Indonesia, bahkan sebelum wabah pandemi itu terdeteksi di sini.

Sekitar awal Februari lalu, sebuah studi Harvard menduga virus corona sudah masuk ke Indonesia jika dilihat dari pergerakan manusia dan perjalanan udara antara RI dan Cina, tempat sumber Covid-19 muncul dan menyebar.

Tak lama setelah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama corona, studi yang dilakukan peneliti Pusat Pemodelan Matematika Penyakit Menular (CMMID) London, Inggris, menyatakan bahwa kasus corona yang tidak terdeteksi di Indonesia bisa mencapai puluhan hingga

ratusan ribu pasien.Namun, lembaga penelitian itu

mengatakan jumlah kasus corona yang terdeteksi di Indonesia masih relatif rendah lantaran minimnya pemeriksaan dan tes yang dilakukan pemerintah.

Indonesia bahkan, dianggap menjadi salah satu negara dengan tingkat pengetesan virus corona terendah di dunia. Berdasarkan data referensi statistik Worldometer per Rabu (15/4), Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia ini baru melakukan tes terhadap 31.628 orang.

Jumlah i tu menggambarkan, bahwa Indonesia baru melakukan tes corona terhadap 116 orang per satu juta populasinya. Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, jumlah pengetasan yang dilakukan Indonesia terbilang kecil.

Sejauh ini, Malaysia telah melakukan 84.791 tes corona yang berarti Negeri Jiran telah melakukan 2.620 tes per satu juta populasinya. (der/cnn/fin)

AS Stop Pendanaanke WHO

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menangguhkan pendanaan bagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Alasan dihentikannya pendanaan tersebut, dikarenakan Trump menduga bahwa WHO telah menutupi kesalahan Cina terkait virus corona (Covid-19) yang kini telah menyebar ke seluruh dunia.

Pendanaan untuk WHO ini ditangguhkan sementara sampai Pemerintah AS selesai mengevaluasi keterlibatan organisasi tersebut dalam menutupi penyebaran virus corona. AS merupakan penyandang dana terbesar bagi PBB. Pada tahun lalu Negeri Paman Sam menyumbang 400 juta dolar AS.

“Sekarang kami akan mendiskusikan apa yang akan dilakukan dengan semua uang yang masuk ke WHO. Dengan pecahnya pandemi Covid-19, kami memiliki keprihatinan mendalam apakah kemurahan hati AS telah dimanfaatkan,” kata Trump, dikutip dari AFP, Rabu (15/4).

Trump menegaskan, bahwa dampak virus corona dirasakan sangat berat oleh seluruh dunia. Negara-negara harus membayar mahal, di antaranya dengan terpaksa melakukan pembatasan perjalanan sebagai saran dari WHO.

“S erangan WHO terhadap p e m b a t a s a n p e r j a l a n a n menempatkan kebenaran politik di atas langkah-langkah penyelamatan jiwa,” ujarnya.

Menurut Trump, WHO seharusnya mendatangkan para ahli medis ke Cina untuk menilai secara obyektif kondisi di lapangan. WHO seharusnya mengakui Cina kurang transparan

dalam menilai apa yang terjadi di Negeri Tirai Bambu.

“Seandainya WHO melakukan tugasnya dengan mendatangkan para ahli medis ke Cina untuk menilai secara objektif situasi di lapangan dan untuk menyebut kurangnya transparansi Cina, wabah ini bisa saja ditahan dari sumbernya, dengan kasus kematian yang sangat sedikit,” katanya.

“Saya yakin, jika WHO bertindak seperti itu akan menyelamatkan ribuan nyawa dan menghindari kerugian ekonomi di seluruh dunia,” sambungnya.

Sekjen PBB Antonio Guterres buka suara terkait pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menangguhkan pendanaan bagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

WHO merupakan badan PBB di garis terdepan memerangi wabah virus corona yang kini menjangkiti hampir 2 juta manusia di 210 negara dan wilayah, sebanyak 126.500 di antaranya meninggal.

Guterres menegaskan tak akan ada perubahan di struktur WHO saat ini, apalagi mengurangi sumber daya.

“Ini bukan saatnya mengurangi sumber daya untuk operasional WHO atau organisasi kemanusiaan lainnya dalam memerangi virus,” kata Guterres, dikutip dari AFP.

Menurut Guterres, dalam kondisi seperti ini WHO justru harus dikuatkan karena perannya sangat vital. “Sudah menjadi keyakinan saya, WHO harus terus didukung, saat situasi kritis bagi upaya dunia untuk memenangkan perang melawan Covid-19,” pungkasnya. (der/afp/fin)

SambunganFajar Indonesia

7www.fin.co.idKAMIS, 16 APRIL 2020

Makin Tajam Setelah Data Dibuka

Luhut Enggan Koreksi Target Investasi

Terkejut Seadanya

Dari Halaman 1

Dari Halaman 1

Dari Halaman 1

Untuk kemarin (15/4) misalnya lebih dari 36.000 sampel dari 196 kabupaten dan kota telah diperiksa untuk memastikan jumlah kasus Covid-19. Untuk mencapai target pemeriksaan, Gugus Tugas telah mendatangkan lagi 150.000 reagen PCR. Material ini digunakan untuk pemeriksaan laboratorium antigen berbasis pada real time PCR. Reagen sendiri akan segera didistribusikan ke laboratorium-laboratorium yang sudah menjadi jejaring dalam pemeriksaan Covid-19.

”Konversi alat tes cepat molekuler, yang selama ini ada sudah dimiliki sejumlah lebih dari 900 mesin, dan ada 305 mesin yang bisa dikonversi untuk melakukan pemeriksaan. Selain, reagen, Gugus Tugas Covid-19 masih menunggu datangnya catridge sehingga dalam minggu ini pengoperasian dapat mencapai target yang diharapkan, yaitu 10.000 pemeriksaan per hari,” terang Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto di Graha BNPB Jakarta, Rabu (15/4).

Cepat terlacaknya penderita Covid-19, sejalan dengan keterlibatan dari 800 rumah sakit (RS), baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, milik BUMN, TNI/Polri, maupun swasta. Gugus Tugas pun telah menyiapkan rumah sakit darurat seperti RS Wisma Atlet dengan daya tamping 2.000 tempat tidur dan RS Darurat Pulau Galang dengan daya tampung 4.000 tempat tidur. ”Kita harus menuju target untuk melakukan 10 ribu tes PCR per hari dengan mengaktifkan 78 laboratorium dari 32 lab sebelumnya,” imbuh Yuri.

Nah untuk mengejar target 10 ribu tes PCR perhari, pemerintah sudah mendatangkan 150 ribu reagen PCR dan akan segera didistribusikan ke Lab yang sudah menjadi jejaring dalam pemeriksaan Covid-19. Tak hanya itu, konversi alat cepat molekuler atau alat pemeriksaan TBC telah disiapkan untuk pemeriksaan Covid-19.

Tinggal menunggu datangnya Cartridge untuk Covid-19. ”Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita berharap pada minggu ini bisa kita operasionalkan (tes cepat molekuler) sehingga target 10 ribu pemeriksaan

perhari bisa dipenuhi,” ujar Yuri.Sampai saat ini, uji PCR sudah lebih

dari 36.431 spesimen yang diperiksa dari 33.001 orang. Hingga Rabu (15/4) positif Covid-19 terjadi penambahan sebanyak 297 pasien, sehingga total 5.136 kasus. Adapun hasil negatif 27.865 orang. Pasien sembuh bertambah 20 orang sehingga total 446. Adapun pasien meninggal bertambah 10 orang jadi total 469.

”Kita bersyukur bahwa pasien sembuh semakin meningkat pada lima provinsi terbanyak antara lain DKI 164 pasien sembuh, Jatim 81 orang, Sulsel 42 orang, Jabar 23 orang, Bali 23 orang, sementara 29 provinsi lainnya juga didapatkan kasus sembuh,” kata Yuri.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa penularan masih terjadi, karena itu ia mengajak untuk saling bahu membahu untuk memastikan tidak ada lagi terjadi penularan. ”Karena itu hargai mereka yang melakukan isolasi diri di rumah jangan ada lagi diskriminasi terhadap mereka yang dinyatakan positif,” tambah Yuri.

Sebelumnya pada Selasa (14/4), tercatat 4.839 kasus positif Covid-19, 459 orang meninggal dan 426 orang sembuh. Data tersebut merupakan pencatatan yang dilakukan sejak Selasa pukul 12.00 WIB hingga Rabu pukul 12.00 WIB. Gugus Tugas merincikan data positif COVID-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh lima kasus, Bali 98 kasus, Banten 281 kasus, Bangka Belitung lima kasus, Bengkulu empat kasus, Jogjakarta 62 kasus, DKI Jakarta 2.474 kasus.

Selanjutnya di Jambi enam kasus, Jawa Barat 559 kasus, Jawa Tengah 292 kasus, Jawa Timur 499 kasus, Kalimantan Barat 13 kasus, Kalimantan Timur 35 kasus, Kalimantan Tengah 33 kasus, Kalimantan Selatan 49 kasus, dan Kalimantan Utara 20 kasus. Kemudian di Kepulauan Riau 32 kasus, NTB 37 kasus, Sumatera Selatan 22 kasus, Sumatera Barat 55 kasus, Sulawesi Utara 18 kasus, Sumatera Utara 78 kasus, dan Sulawesi Tenggara 24 kasus.

Adapun di Sulawesi Selatan 242 kasus, Sulawesi Tengah 22 kasus, Lampung dan Riau 20 kasus, Maluku Utara empat kasus, Maluku 14 kasus, Papua Barat dua kasus,

Papua 75 kasus, Sulawesi Barat tujuh kasus, dan masing-masing satu kasus di NTT dan Gorontalo.

Dalam kesempatan itu, Yuri pun mengajak asyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh kabar bohong atau hoaks terkait Virus Corona (Covid-19). Total ada 43 kasus hoaks yang sudah terlacak di media sosial, beberapa pelaku yang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

” Tidak henti-hentinya kami menghimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap mengikuti berita-berita yang diberikan oleh pemerintah melalui jalur-jalur resmi agar kita tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Ditambahkan kebijakan masyarakat dalam mengolah dan menyaring informasi menjadi penting agar tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar. Yuri juga memberikan beberapa sumber informasi terpercaya yang bisa dijadikan referensi masyarakat antara lain di portal Covid19.co.id, hotline 119, WhatsApp Covid, maupun Halo Kemkes di 1500567.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus membenarkan ada 43 kasus yang ditangani Polda Metro dan jajaran baik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan juga Polres-Polres yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. ”Polda Metro Jaya tidak akan pernah berhenti untuk memburu para penyebar hoaks yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat,” jelasnya.

Yusri juga mengungkapkan banyak pihak yang menyampaikan informasi yang beredar di media sosial kepada jajarannya untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. ”Kemarin sudah disampaikan Pak Kapolda, bahwa kepolisian akan terus memberantas dan menangkap para pelaku-pelaku yang coba bermain-main di saat masyarakat kita menghadapi Covid-19. Banyak berita-berita yang dia sebarkan membuat masyarakat resah,” kata Yusri. (dim/fin/ful)

”Lho sampai sekarang, malah masih ada yang menanyakan kami dalam keadaan seperti ini. Misalnya, Andrew Forrest 10 hari lalu masih telepon dari Australia, dia tanya mau lanjutkan proyek hydropower di Kayan, Kalimantan Utara,” paparnya.

Ditambahkan Luhut, pemerintah pun membidik investasi dari Jepang lantaran negeri sakura itu ingin merelokasi bisnis mereka dari Cina. Ia berharap aturan mengenai Omnibus Law bisa membantu membuat investasi di Tanah Air lebih atraktif bagi mereka. ”Kita malah lihat Jepang yang mau relokasi industri dari Cina, kita juga berharap mereka mau masuk Indonesia. Apalagi dengan Omnibus Law ini saya kira bantu (kita) lebih atraktif tarik (investasi) dari negara lain,” jelasnya.

Luhut juga menyinggung soal gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di dunia. ”Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengatakan global itu PHK sudah terjadi. Di Amerika itu satu hari tuh 10 juta file mereka (pekerja) untuk dapat bantuan pemerintah,” ungkapnya.

Luhut pun mengakui gelombang PHK bisa dipastikan juga terjadi di Indonesia. Namun, pemerintah akan mencoba menanganinya. Ia mengatakan setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1 Tahun 2020 untuk menangani Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi berjalan, selanjutnya pemerintah akan melihat apa yang bisa dilakukan terhadap sektor swasta guna membantu perusahaan agar tidak melakukan PHK."Ya tentu saja sedang dihitung dengan cermat angka-

angka itu,” katanya.Lebih lanjut, ia juga memberikan

perhatian atas ditutupnya sekitar 1.000an hotel karena terdampak mewabahnya Covid-19 yang juga berdampak pada pekerjanya. Padahal, sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja dan diharapkan paling cepat pulih setelah wabah corona berakhir. ”Pemerintah akan coba, lagi dihitung apakah bunganya dihilangkan berapa lama atau bagaimana, sedang dihitung cermat mengenai ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, melaporkan terdapat 1,6 juta masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan dirumahkan oleh perusahaannya, karena dampak ekonomi dari pandemi virus Corona baru atau Covid-19. ”Dari laporan para menteri, ada 1,6 juta warga yang sudah PHK dan dirumahkan sehingga harus segera diberikan kartu Pra-Kerja,” kata Doni dalam konferensi pers secara virtual usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4).

Sementara itu, BPS mencatat nilai neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2020 mengalami surplus 743,4 juta dolar AS dengan nilai ekspor 14,09 miliar dolar AS dan impor 13,35 miliar dolar AS. ”Tentunya angka ini menggembirakan di tengah situasi saat ini yang tidak menentu, tapi kita tetap perlu mewaspadai komposisi impor kita," kata Kepala BPS Suhariyanto yang disiarkan pers yang diterima.

Pada Maret 2020, lanjut Suhariyanto,

komposisi neraca perdagangan dari sektor non-migas masih mengalami surplus 1,7 miliar dolar AS, sedangkan dari sektor migas mengalami defisit 932 juta dolar AS. Dengan demikian, neraca perdagangan selama Januari-Maret 2020 mengalami surplus 2,62 miliar dolar AS dengan nilai ekspor sebesar 41,79 miliar dolar AS dan impor 39,17 miliar dolar AS. ”Sehingga Januari-Maret 2020 kita masih surplus 2,62 miliar dolar AS. Posisi ini masih jauh lebih bagus dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mengalami defisit 62,8 juta dolar,” papar Suhariyanto.

S u h a r i y a n t o m e n g i n g a t k a n , komposisi impor perlu diwaspadai karena sepanjang Januari-Maret 2020 impor bahan baku mengalami penurunan 2,82 persen dan impor barang modal mengalami penurunan 13,07 persen yang kemungkinan besar akan berpengaruh pada pergerakan sektor industri,perdagangan dan investasi. Adapun perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara pada triwulan I/2020 mengalami surplus, yakni dengan Amerika Serikat sebesar 3 miliar dolar AS, India, dan Belanda surplus 500 juta dolar AS.

Sedangkan perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara mengalami defisit yakni dengan Australia defisit 562 juta dolar AS, Thailand defisit 892 juta dolar AS, dan dengan Cina defisit 2,9 miliar dolar AS. ”Dengan catatan defisit dengan Cina pada triwulan I/2020 jauh lebih kecil dibanding triwulan I/2019 yang defisitnya mencapai sebesar 5,18 miliar dolar,” kata Suhariyanto. (ful/fin)

Itulah uang yang hanya akan dilihat di layar ponsel. Tidak ada barangnya. Tidak ada lembaran kertasnya.

Tapi tetap saja ada tulisan ‘Bank Central Tiongkok’ sebagai penerbit mata uang itu. Sama. Seperti yang biasa terlihat di uang yuan kertas.

Terbaca juga nilai uangnya.Tapi di bagian bawah itu ada empat

petunjuk. Inilah yang tidak ada di uang kertas selama ini.

Empat petunjuk itu (dari kiri): ????. Artinya ‘scan dan bayar’.

Di sebelah kanannya ada ??. Artinya: ‘transfer’. Kanannya lagi terbaca ???. Artinya: ‘menerima pembayaran’.

Paling kanan: ???. Artinya: ‘mencoba’. Lalu ada satu tulisan lagi. Di paling bawah itu: ????. Artinya: digital currency.

Orang di sana tentu tidak kaget lagi dengan berita ini.

Pertama, sudah dua tahun terakhir mereka tidak memerlukan uang kertas. Semua pembayaran dilakukan lewat ponsel. Termasuk ketika belanja di kaki lima.

Yang kedua, bocoran akan munculnya uang digital itu sudah didengar secara luas.

Hanya saja mereka belum tahu: kapan akan diluncurkan.

Pernah dispekulasikan akan

diluncurkan tanggal 11 bulan 11 lalu. Bersamaan dengan hari belanja nasional.

Tapi tanggal itu lewat begitu saja. Tahun lalu Tiongkok memang terkesan seperti adu cepat. Jangan sampai keduluan diluncurkannya mata uang baru dunia: Libra. Yang dipromotori oleh Facebook itu. Yang menurut rencana diluncurkan akhir tahun 2020 ini.

Tiongkok juga sudah secara tegas melarang Bitcoin --uang maya yang nilainya terus melejit itu. Yang saya pernah ikut terjun tapi tidak lama. Dan tidak besar.(*)

Terdesak, Pilkada Didorong 2021

JAKARTA - Spekulasi penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga 2021 terus mengemuka. Ini terjadi setelah merebaknya Virus Corona (Covid-19) dan pemulihan sendi ekonomi bangsa. Problem lainnya, KPU Pusat dan Daerah pun belum siap jika dipaksakan, baik dari sisi kesiapan personel, logistik sampai anggaran APBD yang secara tidak langsung terimbas. Meski pun Menteri Dalam Tito Karnavian meminta anggaran tahapan Pilkada 2020 jangan langsung dialihkan untuk penanganan wabah yang telah menyebabkan 469 orang meninggal dunia.

Ya, tidak hanya elemen masyarakat, sejumlah pemerhati politik bahkan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) merekomendasikan sebaiknya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak diselenggarakan pada 2021, bukan 9 Desember 2020. †Kalau kesepakatan kemarin (Pilkada 9 Desember 2020) seperti kesepakatan ragu-ragu. Maka, kami meremokemdasikan sebaiknya pilkada dilanjutkan pada tahun 2021 dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah fokus menangani pada Covid-19,†terang Koordinator Nasional JPRR Alwan Ola Riantoby, Rabu (15/4).

Pemilihan dengan opsi 9 Desember 2020 belum tegas karena pemerintah masih akan melihat perkembangan hingga akhir Mei 2020. Artinya, jika Covid-19 belum teratasi, pilkada akan digelar pada tahun 2021. Saat ini wabah Covid-19 masih terus berkembang dan belum diketahui kapan berakhirnya, sementara penyelenggaraan Pilkada 2020, tentu melibatkan banyak pihak. †Ini yang menyebabkan persoalan jika dipaksakan digelar pada tahun 2020. Menurut dia, jumlah data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 dalam Pilkada 2020 sebanyak 105.39 juta pemilih,†jelasnya.

Jika melihat data pada Pilkada 2015 terdapat 838 pasangan calon dengan jumlah TPS sebanyak 237.790 unit, sedangkan penyelenggara ad hoc PPK berjumlah 10.337, PPS 131.886, dan KPPS 1.664.530. †Tentu saja dalam kondisi pandemi seperti ini, sangat riskan karena Pilkada 2020 melibatkan banyak pihak, itu yang perlu diperhatikan,†katanya.

Nah, selain soal penundaan pilkada, JPRR juga mengingatkan di saat tren Covid-19 ini pihak yang memiliki kewenangan mesti memikirkan solusi tentang kekosangan kepemimpinan di daerah. Jika menggunakan pejabat sementara, lanjut dia, kewenangannya tentu sangat terbatas. †Ya kalau lainnya, perlu adanya kesepakatan bersama antara KPU, Bawaslu, dan Pemerintah untuk membuat road map pilkada terbaik pada tahun 2020, apakah melanjutkan tahapan atau memulai tahapan baru dan kapan tahapan akan dimulai. Hal tersbut harus dijelaskan ke publik,†beber Alwan.

Berikutnya, aspek pendidikan pemilih, lanjut dia, juga menjadi penting untuk terus dibangun dalam upaya membangun partisipasi masyarakat pemilih di tengah wabah Covid-19. †Kerja sama dengan civil society (lembaga pemantau) menjadi sangat dibutuhkan, relasi state (negara) dan civil siciety harus terus dibangun. Civil society yang aktif akan membangunkan solidaritas sosial yang kolektif,†imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Tito Karnavian meminta anggaran tahapan Pilkada 2020 jangan langsung dialihkan untuk penanganan Covid-19. †Mohon bisa ditekan mungkin dalam rapat ini bahwa anggaran (penanganan Covid-19) tersebut sebaiknya dibekukan (freeze) dulu,†kata Mendagri.

Tito mengatakan anggaran penanganan Covid-19 sudah disiapkan pemerintah, kurang lebih sebesar Rp405 triliun sebagai dana stimulus dan Rp110 triliun sebagai social safety net. Kemudian, Tito juga mengarahkan pemerintah daerah bersama Menteri Keuangan untuk mengumpulkan dana alokasi untuk penanganan Covid-19. †Tentu saja ini di (pemerintah) daerah, bukan di kami. Sementara baru teralokasi Rp55 triliun, tapi lagi kami tekan (push) terus. Jadi mengenai masalah anggaran tadi kembali, sudah ada alokasi untuk itu,†tutur Tito.

Memang, kata Tito, ada tiga kepala daerah yang lambat mengalokasikan dana karena kekhawatiran masalah hukum. Untuk mengatasi itu, Tito telah memberikan penjelasan lewat video telekonferensi kepada seluruh Kepala Daerah bersama Ketua KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan RI.

†BPK, LKPP, BPKP, Polri, dan Kejaksaan RI siap melakukan pendampingan dalam situasi krisis saat ini untuk memperketat

pengawasan. Ketua KPK juga sudah mengatakan akan menindak tegas apabila ada yang melakukan penyimpangan. Saya rasa Ketua KPK juga sudah tegas sekali,†ungkap Tito.

Karena itu, khusus untuk anggaran Pilkada, Tito berpendapat sebaiknya disimpan saja dulu sehingga ketika situasi ternyata membaik, dan Pilkada tetap bisa dilaksanakan, maka anggarannya tidak kurang. Namun, apabila situasi keuangan Republik Indonesia di tahun 2021 masih belum pulih dan ada permasalahan-permasalahan anggaran, maka anggaran Pilkada 2020 bisa siap diluncurkan untuk membantu pemulihan situasi keuangan tersebut.

†Kalau ternyata, misalnya, ada problema yang kita tidak tahu, anggaran itu ternyata mungkin kurang di daerah-daerah terdampak, kita bisa gunakan dana Pilkada ini untuk dijadikan dana cadangan, tapi jangan dulu sekarang dialihkan. Karena saat ini, dananya sudah ada pengalokasian dari pos-pos yang lain,†ucap Tito seraya berharapusulannya itu bisa dimasukkan ke dalam kesimpulan rapat kerja virtual yang membahas tindak lanjut penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 hasil Raker Komisi II DPR RI pada 30 Maret lalu.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, Mendagri, menyetujui penundaan yang diusulkan oleh KPU atas Pilkada serentak 2020, yang seharusnya dilaksanakan pada 23 September 2020. Penundaan ini disebabkan oleh adanya masalah wabah Covid19 yang menyebabkan KPU menunda 4 tahapan penyelenggaran Pilkada serentak 2019 yang kemudian berakibat pada penundaan tahapan-tahapan selanjutnya.

KPU mengusulkan tiga opsi jadwal penundaan Plkada serentak 2020, yaitu opsi 1 yaitu opsi optimis tanggal 9 Desember 2020, Opsi 2, yaitu tanggal 1 April 2021 dan Opsi 3 yaitu September 2021. †Terhadap opsi ini, Mendagri menyetujui opsi usulan KPU yaitu 9 Desember 2020. Opsi ini merupakan opsi optimis karena telah tersedianya anggaran Pilkada serentak 2020 untuk tahun anggaran 2020 pada APBD 270 daerah yang akan pilkada. Dengan demikian anggaran Pilkada 2020 tetap pada posisi saat ini dan tak ada realokasi,†jelasnya.

Disamping itu, tenggat waktu tanggap darurat Covid 19 yang ditentukan oleh Gugus Tugas Pusat Covid-19 adalah hingga tanggal 29 Mei 2020. Artinya, dengan harapan bahwa masalah covid ini akan selesai sesuai tenggat waktu masa tanggap darurat tersebut, sehinga pelaksanaan sisa tahapan Pilkada yang belum tuntas dan yang dilaksanakan dapat dilanjutkan kembali oleh KPU.

†Sikap kemendagri tersebut sesuai dengan tiga opsi yang KPU ditawarkan itu, tentu kita memilih opsi yang terbaik bagi semuanya. Kita bisa mengambil opsi optimis, yakni Pilkada digelar pada bulan Desember 2020, dengan harapan situasi Covid-19 ini sudah selesai,†katanya.

Jika masa tanggap darurat Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Pusat tanggal 29 Mei 2020 telah selesai, akan dilaksanakan rapat kembali penyelenggara pemilu, DPR dengan Pemerintah. Dan, semua peserta raker sepakat bahwa yang menjadi patokannya adalah ketika pandemi Covid-19 dinyatakan sudah selesai oleh pemerintah maka sisa tahapan pilkada serentak bisa dilanjutkan. †Kalau tidak bisa (digelar pada 2020) maka pada 2021, tapi harus ada kesepakatan antara penyelenggara Pemilu, pemerintah dan DPR. Jadi di akhir masa tanggap darurat Covid-19 atau setelah tanggal 29 Mei 2020, harus ada pertemuan lagi,†ujarnya.

Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan bahwa, Kemudian terkait hasil kesimpulan Rapat pada poin kedua, yaitu dengan Berdasarkan Putusan MK Nomor: 55/PUU-XII/2019 dan evaluasi terhadap keserentakan Pemilu pada Tahun 2019, Komisi II DPR RI mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan satu Periode lima Tahun, yaitu di 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nantinya menjadi bagian dalam Revisi Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu, sampai saat ini Pemerintah belum berpendapat apapun.

Karena putusan MK tersebut berkaitan langsung dengan substansi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemlilu. Putusan MK tersebut berimplikasi kepada desain pemilu dan pilkada secara lengkap, sehingga tak bisa serta merta hanya mengubah keserentakan Pilkada. †Sehingga substansi tersebut lebih tepat menjadi materi simplikasi UU Pemilu yang juga masuk dalam prolegnas 2020. Opsi-opsi keserentakan dalam putusan ada lima opsi dan bahkan terbuka opsi lainnya sepanjang masih sejalan dengan putusan MK, sehingga materi tersebut harus dilakukam simulasi secara tepat dan terukur terkait masa depan desain pemilu di Indonesia,†jelasnya. (fin/ful)

GlamorFajar Indonesia

8www.fin.co.idKAMIS, 16 APRIL 2020

Twindy Rarasati Positif CoronaJAKARTA - Artis yang terpapar virus

corona atau Covid-19 bertambah. Setelah Andrean Dian dan Detri Warmanto, kini giliran Twindy Rarasati.

Bintang sitkom ‘The East’ sekaligus berprofesi sebagai dokter itu mengumumkan lewat akun Instagramnya positif terinfeksi corona.

Ia juga meyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan keluarganya dan orang-orang terdekatanya. Dalam unggahannya, tampak ia sedang berada di kamar rumah sakit dengan memakai masker.

“Saya positif Covid-19, terima kasih

keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah,” tulisnya, kemarin (15/4).

D i t e n g a h p e r j u a n g a n kesembuhannya, ia tak lupa mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga jarak dan cuci tangan, serta mengonsumsi makanan yang sehat.

“Teruntuk sahabat dan teman-teman yang masih melanjutkan perjuangan menghadapi pandemi ini, I’m sorry that I have to take a rest in this one, sehat-sehat terus teman-teman semuaaa! Stay home everyone,

this too shall pass. Jangan lupa physical distancing, cuci tangan, makan-makanan bergizi dan olahraga,” katanya.

Manajer Twindy, Walfi mengatakan, gejala yang dirasakan Twindy sama seperti umumnya orang yang terinfeksi Covid-19. Dalam kebanyakan kasus, gejala yang dialami biasanya merasa kelelahan, demam, kehilangan indera perasa dan penciuman. Bahkan ada kabar terbaru gejala virus Corona menyerang mata dan kulit.

Nah, karena ada yang tak beres dengan tubuhnya, Twindy berinisiatif melakukan tes kesehatan. Dan,

ternyata hasilnya positif corona.“Dia inisitaif tes, hasilnya baru

empat hari kemudian muncul. Ternyata hasil tesnya positif gitu,” kata dia saat dihubungi awak media, kemarin (15/4).

Selang tak berapa lama, unggahan Twindy menuai simpati warganet. Mereka kompak mendoakan yang terbaik untuk wanita 26 tahun tersebut.

“TWINDY !!! Smangat dalam penyembuhan, GBU,” tulis Ganindra Bimo.

“Ndyy cepet sembuh yah,” timpal Enzy Storia.(din/fin)

Thalita Latif Masih Merasakan SakitJAKARTA - Aktris Thalita Latif

sudah sebulan lebih menjalani operasi pengangkatan tumor tiroid stadium empat di bagian lehernya. Namun, hingga hari ini ia masih merasakan sakit di bagian tersebut.

“Iya masih merasakan sakit,” katanya saat ditemui di kawasan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan, kemarin (14/4).

Meski sakit, karena tuntutan pekerjaan sebagai entertainer, ia pun harus melawan rasa sakitnya dengan kembali shooting lagi.

“Iya ini pertama aku shooting lagi setelah istirahat karena sakit, dan

juga karena harus social distancing di rumah,” ujar dia.

Karena, kata dia, tak mungkin shooting harus dilakukan di rumah. Karenanya, ia mengenyampingkan rasa sakitnya untuk kembali bekerja.

“Namanya public figure tidak mungkin juga kita shooting dengan segala kamera gitu di rumah. Jadi ya kita tetap melakukan tugas kita menghibur orang,” tutur dia.

Dia akui, jika dibilang lelah, dan masih sakit, memang demikian adanya. Akan tetapi, karena sudah kewajian, maka harus tetap menghibur masyarakat.

“Kewajiban kita itu aja sih, kalau dibilang masih capek sekarang badannya juga masih capek,” tukasnya.

Sebelumnya, lewat Istagram pribadinya ia memberitahukan bahwa pada Rabu (11/3), dirinya menjalani operasi pengkatan tumor tiroid stadium empat. Ia di rumah sakit selama lima hari.

Di kolom komentarnya, warganet hingga sahabat-sahabat Thalita Latief pun langsung memberikan semangat untuknya. “Semangat! Cepat sembuhh,” tulis Jessica Iskandar kala itu.(din/fin)

Bikin Suami Senang, Krisdayanti Besarkan PayudaraJAKARTA - Demi menyenangkan

sang suami, dan diri sendiri, Krisdayanti mengaku melakukan pembesaran di bagian payudaranya.

“Ya waktu itu berpikirnya ya memang untuk menyenangkan diri sendiri dan suami. Satu hal yang paling mudah ya kita enggak menganggu orang lain,” kata KD, begitu sapaan akrabnya, ketika menjadi bintang tamu di acara televisi, ‘Ngopi Dara’.

Selain itu, sebagai seorang publik figur dibutuhkan penampilan

yang sempurna. Karena seiring usia yang terus bertambah, maka ia menjalani serangkaian operasi agar tubuhnya terlihat cantik.

“Sebagai seorang publik figur kan kita emang perlu untuk upgrade, jadi saya memang membukukan jika aku melakukan operasi, kecantikan. Dan, aku melakukan itu dengan dokter-dokter yang qualified,” kata pelantun ‘Menghitung Hari’ itu.

Kendati keputusannya itu menuai pro dan kontra, namun

perempuan berusia 45 tahun itu tetap selalu berpikir positif. “So far ya di sini masih ada pro kontra, ya sudah fikir positif aja bukan untuk show off atau apa,” tutur Krisdayanti.

Ibu empat anak itu menegaskan, banyak orang yang menilai bagian hidungnya dioperasi. Namun, dalam kesempatan itu ia menampiknya. “Justru hidung aku nggak melakukan operasi. Cuma samping-sampingnya aja dikecilin, dicuping,” pungkasnya.(din/fin)

ModusFajar Indonesia

9www.fin.co.idKAMIS, 16 APRIL 2020

Lilitkan Bom di Tubuh, 2 Teroris MIT Ditembak Mati

JAKARTA - Dua anggota teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora ditembak mati. Dua pelaku yang masuk dalam daftar pecarian orang (DPO) penembak polisi tersebut, ternyata telah melilitkan bom di tubuhnya.

Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal mengatakan pada tubuh dua anggota jaringan MIT yang tewas dalam baku tembak di Poso, tersebut telah dililitkan bom. Keduanya meruapakan DPO penyerang petugas kepolisian pada Rabu (15/4) pagi.

"Setelah melakukan aksinya kedua pelaku melarikan diri, kemudian dikejar dan dilakukan penyisiran tim kita dan didapati dua-duanya di sini (lokasi kontak tembak,red) dan di badannya ada bom sehingga dengan kondisi itu harus dilumpuhkan," ungkap Kapolda, dalam pernyataannya di Kabupaten Poso, Rabu (15/4).

Ditegaskannya, tindakan tegas yang dilakukan anggota untuk mengantisipasi tindakan yang bisa membahayakan tim yang melakukan pengejaran. Sebab, pada pagi harinya kedua pelaku, yaitu Muis Fahron

alias Abdulah, kemudian Ali Darwin alias Gobel menembak Briptu Ilham Suhayar yang bertugas menjaga salah satu Bank di Kota Poso. Akibatnya, Briptu Ilham Suhayar mengalami tembak di dada sebelah kanan tembus punggung belakang.

Syafril mengemukakan, kedua pelaku sendiri dipastikan merupakan anggota kelompok sipil bersenjata jaringan MIT pimpinan Ali Kalora.

"Untuk itu saya meminta kepada Ali Kalora dkk untuk segara menyerah, kalau tidak kita akan buru terus sampai kapanpun juga, sampai habis semuanya," ujarnya.

Diceritakan Syafril, beberapa belakangan di wilayah Kabupaten Poso, diduga rangkaian aksi oleh kelompok ini.

"Perlu kita ketahui sebelumnya itu telah terjadi penyangongan terhadap patroli kita, kemudian mereka memotong orang sedang panen kakao dalam kebun. Perbuatan sadis tanpa perikemanusiaan," ungkapnya.

Kapolda jelaskan, pelaku dalam aksi brutal tersebut, diketahui oleh istri dan anak korban yang masih kecil.

"Dibunuh dengan cara dipotong lehernya kemudian ditinggal yang sampai sekarang belum kita temukan kepalanya. Ini sadis luar biasa, karena orang sipil tidak bersalah pun jadi sasarannya," tuturnya.

"Target pelaku ini mengambil senjata dari anggota, tidak ada perampokan murni mengambil senjata dari TKP dan CCTV yang kita lihat," ucapnya.

Kapolda katakan, dengan ada kejadian ini pengamanan di wilayah diperketat, mengingat jaringan kelompok tersebut telah masuk ke dalam Kota Poso.

"Pengamanan diperketat dengan melibatkan teman-teman dari TNI," ujarnya.

Dia mengatakan untuk mayat kedua pelaku akan bawa ke Palu untuk diotopsi dan diidentifikasi.

"Barang bukti yamg didapat ada senjata FN, ada peluru, ada bom, sepeda motor yang dipakai dan beberapa barang bukti lainnya," katanya.

Dibeberkannya, saat ini diperkirakan DPO kelompok tersebut sekitar 14 orang di wilayah Kabupaten Poso.

"Masih sekitar 14 orang dan kita masih terus mendeteksi mereka," katanya.

"Sementara kondisi polisi yang tertembak stabil, sekarang sudah saya kirim ke Palu untuk mendapatkan perawatan yang intensif," imbuhnya.

Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Didik Supranoto mengatakan Muis Fahron alias Abdulah, kemudian Ali Darwin alias Gobel tewas saat kontak tembak dengan aparat gabungan di jalan lingkar daerah Kayamaya, Kabupaten Poso."Kedua pelaku berhasil dilumpuhkan dan MD (meninggal dunia, Red), waktu terjadi kontak senjata dengan kedua pelaku di sekitar jalan lingakar wilayah Kayamaya, sekitar jam 12 sampai jam satu," ujar Didik.

Dijelaskan pula, saat ini jasad kedua terduga pelaku masih berada di Kabupate Poso, Sulawesi Tengah.

"Mayat masih di Poso, belum ada informasi dari anggota di lapangan," katanya lagi.

Sebelumnya, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan aksi penembakan

yang melukai Briptu Ilham Suhayar terjadi pada Rabu (15/4) pagi. Peristiwa terjadi pada pukul 09.00 waktu setempat.

"Pelakunya berjumlah dua orang,” ujarnya.

Penyerangan, bermula kala kedua pelaku tiba lebih dulu di Bank Mandiri Syariah. Keduanya datang dengan mengenakan satu sepeda motor atau berboncengan.

Seorang pelaku kemudian, turun dari sepeda motor. Sementara satunya menunggu di motor. Namun, saat akan masuk ke bank dihalangi satpam karena tak mencuci tangan.

“Setelah itu pelaku mencuci tangan dan kembali mencoba masuk ke dalam bank, tetapi dihalangi lagi karena tak mau melepas helm dan jaket,” beber Argo.

Karena dilarang masuk, kedua pelaku itu kemudian berniat meninggalkan bank. Tak berapa lama, datang korban yang memang bertugas untuk mengamankan bank tersebut.

“Tiba-tiba ada suara tembakan, ternyata pelaku menembak korban dari belakang. Peluru mengenai punggung dan tembus ke rusuk depan,” katanya.(gw/fin)

FOTO: ILUSTRASI

Jangan Sembunyikan Dana Sumbangan Masyarakat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan K o r u p s i ( K P K ) m e n d o r o n g k e m e n t e r i a n / l e m b a g a s e r t a pemerintah daerah untuk transparan dalam mengelola dana sumbangan atau bantuan terkait penanganan pandemi corona (COVID-19). Jangan ada yang disembunyikan.

Ketua KPK Komjen Pol Firl i Ba hu r i m e m i nt a p e n g e l o l aa n d a na d ap at d i l a ku ka n s e ca ra akuntabel. Pengelolaan dana harus dipublikasikan melalui situs resmi ya ng d i ke l o l a ma s i ng - ma s i ng instansi.

"Melalui situs tersebut, instansi juga disarankan agar melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (15/4).

Firli mengungkapkan, KPK telah menerbitkan surat resmi bernomor B/1393/GAH.00/01-10/04/2020 tertanggal 14 April 2020 perihal

Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat oleh Lembaga Pemerintah dan dikirimkan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah, serta pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

Ia menuturkan, surat tersebut juga sebagai jawaban atas keraguan sejumlah instansi pemerintah menyangkut potensi gratifikasi dalam bentuk sumbangan dari masyarakat.

"Sumbangan bantuan bencana dalam berbagai bentuk sepanjang ditujukan kepada kementerian, lembaga, pemda maupun institusi pemerintah lainnya bukan termasuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi," ucap Firli.

Lantaran bukan termasuk bentuk penerimaan gratifikasi, kata Firli, maka instansi dapat menerima s u mb a n ga n t e r s eb u t. Ia ju ga

menyebutkan, instansi tak perlu melapormannta kepada KPK.

" Na mu n d e m i kia n , l e mbaga atau institusi pemerintah sebagai p e n e r i m a s u m b a n g a n p e r l u memastikan bahwa tujuan pemberian sumbangan adalah ditujukan kepada lembaga atau institusi, dan bukan kepada individu pegawai negeri atau penyelenggara negara," ucap Firli.

Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menuturkan, total sumbangan masyarakat hingga 11 April 2020 mencapai Rp194 miliar. Bantuan juga diberikan dalam bentuk 18.830 relawan baik tenaga medis maupun nonmedis.

"Lebih dari Rp194 miliar donasi masyarakat yang disumbangkan untuk merespons COVID-19. Lebih 18 ribu relawan baik medis dan nonmedis. Serta relawan yang bergerak di bidang komunikasi bersama sama kita menangani COVID-19 ini," kata Yurianto. (riz/gw/fin)

Panglima TNI dan Kapolri Harus Turun Tangan

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis turun tangan menangani sejumlah peristiwa kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua beberapa waktu belakangan. Komnas HAM mencatat sedikitnya terdapat tiga kekerasan yang terjadi.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Amiruddin Alrahab mengatakan, ketiga kekerasan yang dimaksud yakni tewasnya tiga anggota polisi dari Polres Mambra di Kasonaweja akibat diduga ditembak oleh anggota TNI Yonif 755 yang bertugas di Pos Pamrahwan di Mambra, Mamberamo Raya.

"Kedua, tewasnya dua remaja karena ditembak oleh anggota TNI yang berpatroli di sekitar area Freeport di Mile 34 Timika. Anggota TNI yang berpatroli menduga kedua remaja itu anggota OPM. Dugaan TNI itu dibantah oleh keluarga korban. Ketiga, beberapa hari lalu juga tewasnya

seorang karyawan Freeport yang diduga ditembak oleh kelompok bersenjata," ujar Amiruddin dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (15/4).

Amiruddin menyampaikan, Komnas HAM turut berduka serta prihatin atas peristiwa tersebut. Khususnya bagi keluarga korban. Ia menuturkan, siklus kekerasan di Papua harus segera dihentikan.

"Oleh karena itu presiden tidak boleh mendiamkan begitu saja kejadian kekerasan yang berulang tersebut di Papua," ucap Amiruddin.

Amiruddin menyebutkan, Komnas HAM berpandangan agar dibentuk Tim Gabungan Polri bersama TNI untuk mengungkap peristiwa yang terjadi di Kasonaweja. Tim yang sama juga perlu dibentuk untuk mengusut peristiwa penembakan di Timika.

"Seluruh proses harus dibuat terbuka ke publik dengan tujuan agar publik percaya, terutama publik di Papua kepada proses hukum yang dijalankan," kata Amiruddin. (riz/gw/fin)

NUSANTARAFajar Indonesia

10www.fin.co.idKAMIS, 16 APRIL 2020

SEMBAKO. Warga kurang mampu di Temanggung menerima bantuan bingkisan sembako dari Polda Jawa Tengah, Rabu (15/4). FOTO:SETYO WUWUH

Sembako untuk WargaTerdampak Covid-19

TEMANGGUNG – Sebanyak 300 warga kurang mampu terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, Rabu (15/4).

Kepala Biro Operasional Polda Jateng Kombes Rahmat Widodo mengatakan, Polda Jawa Tengah melakukan bakti sosial di beberapa wilayah, salah satunya di wilayah hukum Polres Temanggung. Di wilayah yang dikelilingi Gunung Sindoro dan Sumbing ini sebanyak 300 bingkisan sembako diberikan.

“Kegiatan ini dalam rangka jaring pengaman sosial untuk masyarakat tidak mampu,” terangnya usai memberikan bantuan kepada warga kurang mampu di Temanggung, Rabu (15/4).

Ia menyebutkan, sejumlah warga kurang mampu yang menjadi sasaran pembagian sembako ini di antaranya berprofesi sebagai tukang ojek, tukang sapu dan warga kurang mampu lainnya.

Lokasi penyerahan bantuan tersebut, antara lain di Kelurahan Madureso, pangkalan ojek di sekitar Terminal

Temanggung, Plaza Temanggung, Kelurahan Butuh, dan pangkalan ojek sekitar BCA.

Untuk sementara ini warga kurang mampu yang mendapatkan bingkisan dan sejumlah uang tunai adalah warga yang bertempat tinggal di sekitaran Polres, Polsek dan asrama Polri.

“Polres yang mendata, kami dari Polda langsung memberikan bingkisan kepada warga yang telah didata,” katanya.

Bakti sosial yang dilaksanakan di 21 titik dengan total yang akan menerima

jaring pengaman sosial sekitar 300 orang tidak mampu.

Widodo menyampaikan dengan situasi yang sekarang ini bahwa penyebaran COVID-19 volumenya meningkat dan tidak tahu sampai kapan.

“Namun kita tetap berusaha sehingga apabila nanti pada suatu titik kulminasi tidak menutup kemungkinan prediksi kami dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu situasi merah 1, merah 2, dan merah 3,” katanya.

Dijelaskan situasi merah 1 apabila

COVID-19 ini meluas, mewabah sehingga rumah sakit tidak bisa menampung lagi. Kemudian situasi merah 2 apabila terjadi konflik sosial, dan merah 3 apabila terjadi penjarahan di toko-toko maupun di pusat-pusat penampungan sembako.

“Tiga situasi tersebut tidak kita harapkan dan apabila ini terjadi kita semua sudah siap dengan membuat suatu rencana kontigensi yang disiapkan masing-masing kasat wilayah dengan sudut pandang yang sudah ditentukan dari Polda,” tadasnya.(set)

Siapkan Dapur Umum, Sebar1.500 Nasi Kotak Tiap Hari

PALEMBANG - Ide brilian datang dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel. Forum ini mendirikan dapur umum bagi korban terdampak pandemi Covid-19, dipusatkan di eks-kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel di Jl Ade Irma Nasution.

Gubernur Sumsel, H Herman Deru pun mengapresiasi dan me-launching langsung penggunaan dapur umum tersebut. "Kalau dulu orang, terutama pejabat paling takut dan waswas melihat kantor ini. Tapi sekarang tidak lagi, mereka terutama korban terdampak Covid-19 langsung tersenyum karena sekarang jadi dapur umum," ujar Deru, kemarin.

Deru yang juga Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Pandemi Covid-19 Provinsi Sumsel ini menyebut kegiatan

ini wujud sumbangsih Forkopimda Sumsel yang penuh semangat dan bersatu padu menangani wabah ini. "Mengutip pernyataan mantan Ibu Negara Amerika Serikat, Michelle Obama, kita tidak akan bahagia jika kita hanya bahagia sendiri. Gagasan dan ide brilian seperti ini timbul karena situasi dan kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri menangggulangi Covid-19. Harus bekerja bersama-sama," ajak Deru.

Dikatakan, saat ini Pemprov Sumsel telah memiliki ODP Centre di Wisma Atlet Jakabaring yang jadi pusat epicentrum bagi pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 hingga ke lapisan masyarakat pelosok desa. "Betapa pentingnya makna kesehatan, produktivitas akan hilang jika kita tidak sehat. Saat ini kita bukan hanya melawan virus korona juga virus

kecemasan dan ketakutan," imbuh suami dari Hj Febrita Lustia ini.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan selaku penanggung jawab Dapur Umum menyampaikan setiap hari dapur umum ini menyiapkan 1.500 nasi kotak. Rinciannya 1.200 kotak disebar dan dibagi-bagi ke pekerja informal atau warga miskin baru, bukan termasuk penerima manfaat atau bantuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Alokasi 200 nasi kotak bakal disebar secara mobile oleh petugas yang telah ditunjuk di berbagai wilayah Kota Palembang. "Sisanya di-stand by kan di dapur umum, diperuntukkan bagi para petugas dapur umum dan warga kurang mampu di sekitar," tandasnya. (kms/fad/ce1)

Tiga Positif, Warga DikucilkanMATENG - Tiga warga di Desa

Po nt a na k k ay ya ng, Ke ca mat a n Budong-budong, positif Covid-19. Sementara 16 warga lainnya positif rapid tes. Desa tersebut sudah diisolasi. Satu pasien PDP Covid-19 asal desa tersebut meninggal Jumat, 3 April lalu. Kemudian hasil tes swab keluar beberapa hari kemudian dan dinyatakan positif Covid-19. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, ditemukan dua warga lainnya positif Covid-19 setelah uji sampel tes swab.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Muhammad Ihwan membenarkan hal tersebut, Rabu, 15 April. "Iya klaster baru di sana," katanya.Pemuda setempat, Irfan mengatakan kini

warga Pontanakayyang terisolasi. Bahkan terkesan dikucilkan warga desa tetangganya. "Sebenarnya kondisi di dalam masih tenang. Tetapi yang jadi kendala, masyarakat luar (tetangga desa) yang terlalu berlebihan terhadap desa kami," kata dia.

Fenomena itu berdampak terhadap kondisi psikologis warga. Termasuk kebutuhan pangan warga.

"Dampaknya banyak, penjual ikan dan sayur saja tidak ada yang masuk," katanya.

Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Mateng sudah bergerak ke desa tersebut melakukan rapid test. Hasilnya, sebanyak 16 warga Pontanakayyang positif berdasarkan hasil rapid test.

"Akan ditindaklanjuti pengambilan sampel swab untuk diperiksa lebih lanjut,” sambungnya.

Sementara Wakil Bupati Tana Toraja, Victor Datuan Batara juga postif dari hasil rapid tes. Victor mengaku jika kondisinya sehat dan baik baik saja. Ia sendiri menjelaskan hasil rapid tes yang ia jalani dan memang diakuinya positif. "Kondisi masih sehat, trims," singkatnya.

Hasil rapid tes tidak bisa jadi acuan. Positif tidaknya pasien itu hanya bisa melalui pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR). "Itu sementara diperiksa," ujar dr Mardaria salah seorang tim kesehatan covid 19 Tana Toraja. (rul-fkt/dir)

Arus MudikHarus Diantisipasi

TEGAL-Kendaraan roda dua dan roda empat berlalu lalang di pintu masuk dan keluar Kota Tegal, beberapa waktu lalu. Arus Mudik Harus Diantisipasi PERCEPATAN penanganan Covid-19 masih menjadi fokus Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tegal diminta untuk melakukan antisipasi arus mudik yang diprediksi tetap akan membanjir menjelang Ramadan dan Lebaran nanti. Terutama, dari Jakarta yang kini diterapkan PSBB.

“Gelombang mudik rasanya susah untuk dicegah. Karena itu, harus diantisipasi. Apabila tidak, saya khawatir. Apalagi, informasinya di Jakarta setiap kecamatan terdapat kasus Positif Covid-19,” kata Anggota Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kota Tegal Susanto Agus Priyono kepada Radar, Rabu (15/4). Antisipasi yang harus dilakukan, urai Susanto, antara lain menyiapkan ruang isolasi untuk pemudik. Gedung yang bisa dimanfaatkan termasuk aula sekolah.

Kemudian, pendataan yang valid, penyediaan tempat cuci tangan, dan pemberian vitamin. Pemeriksaan secara berkala juga perlu dilakukan, tidak hanya dengan pengecekan suhu tubuh, namun melangkah ke upaya rapid test.

Selain itu, pembagian masker untuk warga. Sebab, sejauh ini, banyak warga yang belum mematuhi imbauan untuk memakai masker, padahal, itu merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Susanto mendorong Pemkot meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada warga, baik melalui poster atau media lainnya.(*)

GELORA 11Fajar Indonesia

www.fin.co.idKAMIS, 16 APRIL 2020

PBSI Tunggu Restu BWFTerkait Penjadwalan Ulang Indonesia Open

JAKARTA- Covid-19 membuat semua turnamen bulu tangkis dunia rontok satu demi satu. Termasuk nasib gelaran Piala Thomas dan Uber yang rencananya akan dihelat di Kopenhagen, Denmark, Agustus mendatang. Larangan keramaian dikeluarkan Pemerintah Denmark tak kunjung dicabut mengingat jumlah penderita korona di negara Eropa Utara itu terus bertambah. Alhasil, even akbar yang dijadwalkan pada 15-23 Agustus terancam batal.

Seandainya Piala Thomas dan Uber diundur dari Agustus, maka tak menutup kemungkinan akan terjadi penjadwalan ulang turnamen-turnamen internasional lainnya termasuk turnamen Blibli

Indonesia Open 2020 (BIO) BWF World Tour Super 1000.

Di Indonesia, suasana tidur para Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) dan atletnya dibuat tak nyenyak. Ya, mereka tengah dilanda kecemasan menanti jawaban federasi bulutangkis dunia (Badminton World Federation/BWF) tentang penjadwalan ulang turnamen Indonesia Open. Seperti yang pernah disampaikan, PP PBSI mengajukan BIO untuk dipindah ke bulan September 2020. "Hingga saat ini BWF masih belum menentukan bagaimana kelanjutan event yang di-suspend. Jadi kami masih terus menunggu keputusannya, sambil mempersiapkan

apa yang bisa disiapkan panitia di sini," kata Sekretaris Jenderal PP PBSI, Achmad Budiharto.

"Update terbaru adalah kami secara resmi sudah menyampaikan kepada pihak Istora bahwa event pasti akan ditunda dari jadwal awal. Dintunda sampai kapan, kami sudah infokan bahwa kami masih menunggu keputusan BWF dan pihak Istora mengerti keadaannya," ujar Budiharto memberikan informasi mengenai antisipasi panitia penyelenggara atas ketersediaan lokasi penyelenggaraan BIO 2020 yaitu Istora Senayan.

Budiharto mangatakan, PP PBSI terus menjalin komunikasi dengan manajemen Istora untuk mencari waktu yang tepat

menyelenggarakan BIO. "Reservasi Istora ternyata cukup padat akibat banyak event yang ditunda. Kami minta dibuatkan beberapa alternatif ke manajemen Istora, kira-kira dari September sampai Desember. Nanti akan kami sampaikan ini ke BWF, mana yang cocok jadwalnya," ungkap Budiharto yang dilansir dari siaran resmi PBSI, Rabu (15/4).

Sementara itu, di bulan September, Indonesia punya satu turnamen level Super 100 yaitu Indonesia Masters. Kepastian mengenai turnamen ini pun masih belum bisa disampaikan oleh Budiharto. "Ini juga akan jadi keputusan BWF nantinya, BWF akan pertimbangkan semua aspeknya, kami tidak punya

pilihan. Apapun yang diputuskan BWF, itu yang terbaik, tapi sampai saat ini belum ada pembicaraan masalah ini," jelas Budiharto.

Indonesia rencananya juga akan menjadi tuan rumah untuk beberapa t u r n a m e n i nte r na si o na l ya i tu Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2020 (18-23 Agustus), Victor Exist Jakarta Open Junior International Series 2020 (8-13 September) dan Indonesia International Challenge 2020 (20-25 Oktober). Namun PP PBSI akan menkonfirmasi waktu penyelenggaraan turnamen-turnamen ini bersama BWF dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait wabah Covid-19. (gie/fin/tgr)

PON 2020: Sesuai Jadwalatau Diundur 2021

Opsi Penundaan PON Papua Mulai Mencuat

JAKARTA - Nampaknya opsi penundaan perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2020 mulai mencuat. Hal itu tergambar setelah Menter i Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menawarkan opsi terkait jadwal PON Papua 2020 yang berpotensi ditangguhkan akibat pandemi Covid-19 di Indonesia.

Opsi yang dibeberkan menteri asal Gorontalo itu tak lepas dari desakan beberapa pihak termasuk Komisi X DPR RI yang meminta agar pelaksanaan multievent empat tahunan terakbar se-Tanah Air itu ditunda terlebih dahulu mengingat pandemi virus Corona belum dapat dipastikan kapan berakhir. Sementara, penyelenggaraan PON kian di depan mata, yakni 20 Oktober - 2 November.

"Saat ini, waktu yang tersisa sekitar enam bulan lagi, dan itu tidak lama. Sedangkan, atlet saat ini tidak bisa latihan secara maksimal. Saya pikir, sebaiknya kita sepakat PON diundur terelbih dahulu saja," ujar Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno, dalam Rapat Kerja Virtual Komisi X DPR RI bersama Menpora Zainudin Amalai, Selasa (14/4) kemarin.

Namun, dalam rapat tersebut Menpora telah menyiapkan opsi terkait pelaksanaan PON Papua tersebut,

yakni tetap berlangsung sesuai jadwal atau diundur hingga tahun depan. Jika memang opsi penundaan diambil, Menpora menggeser pelaksanaan PON Papua hingga Oktober tahun 2021.

"Jika ditunda, maka PON masuk ke 2021. Ancang-ancang kami waktunya sampai dengan Oktober 2021. Dan itu merupakan hasil komunikasi kami dengan Ketua Umum KONI Pusat, Pak Marciano Norman yang telah mendapatkan masukan dari KONI Daerah dan juga cabor (cabang olaraga)," ujar Zaiundin.

Semula, Kemenpora sempat memberikan pilihan alternatif lain bahwa PON Papua digeser ke Maret tahun depan, namun ditolak oleh daerah-daerah dengan alasan anggaran. Dengan demikian, opsi penundaan pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut hingga Oktober 2021 dinilai Zainudin sangat memungkinkan, meski nantinya ada kemungkinan POPNAS dan Peparpenas 2021 ditiadakan.

"Opsi digelar Maret kami coret. Ini bukan lagi pilihan karena beberapa daerah menyampaikan APBD baru dimulai Maret, sehingga mereka menilai sangat berat untuk menyiapkan dan memberangkatkan kontingen," terangnya.

Lebih lanjut, Zainudin menuturkan

opsi waktu penundaan itu juga telah mempertimbangkan dan disesuaikan dengan ajang di tahun 2021. Dimana pada tahun tersebut Indonesia bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021, serta bakal mengikuti ajang SEA Games di Vietnam dan juga Olimpiade Tokyo, Jepang.

Selain itu, opsi penundaan itu juga melihat kondisi saat ini dimana Indonesia tengah diserang oleh wabah virus korona yang membuat persiapan pesata olarahraga nasional empat tahunan tersebut menjadi tersendat. Pengerjaan venue yang ditargetkan kelar Juli tahun ini pun terancam molor.

"Jika hingga April tahun ini wabah korona belum juga selesai, maka pengadaan barang dari luar negeri untuk kebutuhan PON berpengaruh. Selain itu, opsi ini juga melihat akses di Papua yang sudah dibatasi," tuturnya.

Meski telah menyiapkan opsi penundaan, Zainudin menegaskan keputusan soal nasib PON 2020 tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. Semua usul Komisi X DPR RI terkait PON Papua akan disampaikan dalam rapat kabinet bersama presiden dalam waktu dekat ini. "Kami hanya bisa menyiapkan opsi yang nantinya diajukan kepada Pak Presiden saat Rapat Kabinet khusus denga agenda pembahasan PON ini," tandasnya. (gie/fin/tgr)

Tes Kedua, Wander Luiz Sembuh dari Covid-19

BANDUNG- Kabar gembira datang dari kubu Persib Bandung. Striker klub berjuluk Maung Bandung, Wander Luiz dinyatakan sembuh dari Covid-19. Hasil itu didapatkan setelah hasil uji swab yang kedua dirilis oleh Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Labkesda), Rabu (15/4). Dokter tim Persib Rafi Ghani, mengungkapkan, berdasarkan hasil tes kedua yang sudah dilakukan beberapa hari lalu, Wander Luiz dan ayahnya, Manoel Bandeira Diaz dinyatakan negatif .

Rafi mengungkapkan, sang ayah pemain asal Brasil itu pun menunjukkan hasil yang sama. Seperti diketahui, saat menjalani isolasi mandiri, Luiz didampingi oleh ayahnya. "Hasil tes kedua Luiz dan ayahnya yang sama-sama sudah menjalani isolasi mandiri dengan baik, dinyatakan negatif," kata Rafi, kemarin.

Rafi menjelaskan, pemeriksaan ditempuh dengan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR). Metode ini juga yang dijalani Luiz bersama beberapa pemain lainnya pada 26 Maret lalu.

"Pemeriksaan yang kedua ini sama dengan yang sebelumnya, mengggunakan metode PCR. Karena dengan metode ini, virus Covid-19 di dalam tubuh seseorang bisa terdeteksi, " terangnya.

Kendati demikian, Rafi berpesan agar Wander Luiz tetap disiplin dan menerapkan pola social distancing. Dalam waktu dekat, dengan berbekal surat keterangan negatif COVID-19, Wander Luiz dan ayahnya akan bertolak ke kampung halamannya.

"Karena ada kemungkinan bisa terpapar lagi, karena hasil tes negatif itu disertakan dengan surat untuk kepentingan yang bersangkutan untuk kembali ke negaranya," kata Rafi.

Diberitakan sebelumnya, Luiz diketahui terinfeksi virus Corona pada 27 Maret 2020. Ia mengumumkan keadaann dirinya lewat media sosialnya. Semenjak itu, ia melakukan isolasi mandiri dan latihan di apartemennya.

Isolasi mandiri juga diterapkan kepada sejumlah punggawa asing Persib. Salah satunya gelandang Persib, Omid Nazari yang selama ini berada di Swedia. Dilansir dari laman ofisial resmi Maung Bandung, menonton film bmenjadi aktivitas selama karantina mandiri di masa pandemi virus korona.

Pemain bernomor punggung 91 ini mengaku sudah banyak memutar film. Sebab, selain melaksanakan progam latihan mandiri di rumahnya, tak banyak kegiatan yang bisa dilakukan. "Sedikit membosankan untuk tidak bisa keluar dan melakukan sesuatu. Jadi, saya hanya menonton banyak film dan berlatih di rumah. Tidak banyak lagi yang bisa saya lakukan," kata pemain berdarah Iran-Filipina tersebut.

Ia bercerita, di Swedia sudah menerapkan aturan tegas untuk memutus rantai penyebaran covid 19. Dikatakannya, banyak kasus terjadi yang membuat orang tidak lagi bisa bergerak bebas, termasuk dirinya. "Ada banyak kasus (corona) di Swedia. Jadi, nonton saja banyak film. Itu saja dan ikuti beberapa seri," tandasnya. (fin/tgr)

FOTO:PBSI

TRIDENTEFajar Indonesia

KAMIS, 16 APRIL 2020

JANGAN SAMAKAN POGBA DENGANMESSIMANCHESTER- Gelandang Manchester United Bruno Fernandes menjadi pemain pertama yang muncul setelah rekan setimnya Paul Pogba menjadi bahan nyinyiran banyak pihak yang mengritiknya di media. Dilansir dari laman ofisial Setan Merah, Fernandes menegaskan bahwa seharusnya para pengritiknya tidak mengharapkan dia bermain seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo.

Diketahui, kritik atas performa Po gb a ya ng m e nu r u n t e r u s diterimanya sejak kembali ke Old Trafford musim 2017, meskipun membantu klub memenangkan dua trofi utama pada waktu itu. "Paul datang dari saat yang buruk, karena situasinya," kata Fernandes. "Ketika dia bermain pun, klub dan timnya tidak bagus, karena harapan klub terlalu tinggi kepada Paul, karena Paul adalah pemain top dan Manchester United membayar banyak untuknya, dan ekspektasi yang tinggi," paparnya.

Ya, musim ini, Pogba juga lebih banyak menghabiskan waktunya dengan cedera dan sudah tak mampu lagi bermain sejak Boxing Day. Dia pun hanya mampu bermain delapan kali. Hal itu membuat kritikan kepadanya semakin deras. Tetapi Fernandes menilai kritikan terhadap Pogba tidaklah adil.

"Sebuah kewajaran jika anda tidak bermain tidak seperti superstar, karena semua orang mengharapkan Paul seperti Ronaldo di Juventus atau Messi di Barcelona," ujarnya.

"Semua orang mengharapkan ini dari Paul di Manchester, karena mereka tahu dia memiliki kualitas dan percaya bahwa Paul bisa mewujudkannya. Tapi ekspektasi itu terlalu tinggi," tambahnya.

Sejak pindah

dari Sporting CP pada Januari lalu, Fernandes tak pernah sekalipun tampil bersama Pogba. Striker United Ighalo mengatakan klub akan menjadi sukses ketika kedua gelandang itu mulai bermain bersama dan Fernandes mengaku antusias, jika ia dan Pogba bisa tampil bersama.

Bruno Fernandes yakin Paul Pogba akan tampil melebih ekspektasi . Bintang asal Portugal itu percaya Pogba akan memberikan kontribusi besar pada united. ''Dia mulai berlatih bersama kali sepekan sebelum kami berhenti (bertanding). Jadi saya pikir saat dia kembali, dia akan mulai bermain dan berada di tim,'' tandasnya. (fin/tgr)

Siap-siap Menyusul CityNEWCASTLE- Para saudagar Arab

mulai semakin banyak yang membidik usaha klub sepak bola, terutama di Inggris.

Seperti halnya Manchester City yang dibeli pangeran minyak Uni Emirat Arab. Kendati tengah dalam pandemi korona, keluarga Kerajaan Saudi Arabia berniat membeli 80 persen saham milik Newcastle United, demikian yang diberitakan Skysports, Rabu (15/4).

Dengan begitu, sepak terjang Mike Ashley s e b a g a i p e m i l i k Newcastle United selama 13 tahun akan segera berakhir. Ya, Ashley dikabarkan akan menjual The Magpies, julukan Newcastle kepada Saudi Public Investment Fund (PIF), sebuah perusahaan investasi milik Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman.

Ada kemungkinan Newcastle bakal diubah menjadi Manchester City kedua lewat gelontoran belanja pemain yang fantastis. Bukan tanpa alasan, track record PIF cukup piawai dalam menjaga investasinya. Mereka adalah satu dari sekian perusahaan

yang menggelontorkan dananya dalam pengembangan mobil listrik Tesla milik Elon Musk.

Dalam ulasannya, Sky Sports melaporkan perihal penjualan ini usai munculnya dokumen legal di

Companies House Inggris yang mempersoalkan kesepakatan

penjualan antara Ashley dan PCP Capital Partners. Dalam

dokumen itu tertulis bahwa Ashley akan menjual kepemilikannya di Newcastle kepada

firma tersebut.Diketahui, PCP

Capital Partners m e r u p a k a n

perusahaan milik Amanda Staveley. Ya, bagi

para suporter nama Staveley sudah tak asing didengar sejak niatnya

mengakuisisi Newcastle pada awal 2018 silam. Ternyata, rasa penasaran Steveley tak berhenti di situ saja. Awal Januari 2020 lalu, Staveley menggandeng PIF kembali mencoba untuk membeli Newcastle dari Ashley. Sayangnya, Ashley masih menahan harga sebesar GBP 340 juta yang masih dianggap terlalu tinggi bagi Steveley. (fin/tgr)