24 PID SUS K 2013 PT MDN KUAT 04062013 KORUPSI · tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan ... Belanja bantuan Hibah dengan nilai pagu

�

��

�� !��

�

P U T U S A N

Nomor : 24 /PID.SUS.K/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat

banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMINUDDIN, SH.MM.

Tempat lahir : Pematang Panjang

Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun / 11 Januari 1964

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal Jln. M. Yakub Lubis Lingk.VII, Desa Bandar

Khalifah, Kec.Percut Sei Tuan, Kab. Deli

Serdang

Agama : I s l a m

Pekerjaan :

PNS pada Kantor Gubernur Propinsi Sumatera

Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, tetapi ditahan dalam perkara

lain ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

� Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2012 No. Reg.

Perkara : PDS-14/N.2.10/ft 2/11/2011.- yang mengajukan Terdakwa kedepan

persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM. selaku Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/19/KPTS/2011

Tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran

�

��

�� !��

�

/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan

dan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar serta

pengesahan surat pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Utara, bersama dengan saksi SUBANDI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan

tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai dengan

Juni 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor

Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No.30 Medan atau setidak-tidaknya pada suatu

tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang

memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau

turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

perekonomian Negara , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan

Belanja bantuan Hibah dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.313.239.000.000.00 (Tiga

ratus tiga belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan Belanja bantuan

Sosial dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.47.844.000.000.00 (Empat puluh tujuh

milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011

Nomor : 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa pada bagian Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dianggarkan Belanja bantuan Hibah dan Belanja Bantuan Sosial termasuk didalamnya

Bantuan kepada Sosial Kemasyarakatan dengan kode rekening :

1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 No.1 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,00

(Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Interaktif

dan Mitra Kerja dengan kode rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 No.2 dengan nilai

pagu anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) ;

- Bahwa untuk melaksanakan penggunaan anggaran bantuan kepada Sosial

Kemasyarakatan dan Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Interaktif dan Mitra Kerja

pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 14 Januari

2011 saksi SUBANDI ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD pada

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 yang mempunyai tugas dan

kewenangan sbb :

�

��

�� !��

�

1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dilakukan KPA ;

2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada KPA ;

3. Mengumpulkan transaksi ;

4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA ;

5. Menyiapkan SPP ;

6. Mencatat transaksi di buku kas umum ;

7. Membuat SPJ ;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Utara H Ashari Siregar, SH (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

mengajukan Nota Dinas Nomor : 900/73.b/B. Umum, perihal Penerbitan Surat Penyediaan

Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2011 (Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

Sosial) kepada saksi Drs H Mhd Syafi’I M.Si Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.12.700.000.000,- (dua

belas milyar tujuh ratus juta rupiah) termasuk didalamnya penyediaan dana Bantuan

kepada Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta

rupiah) dan Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Interaktif dan Mitra Kerja sebesar

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2011 saksi Drs H,MHD SYAFI’I MSi Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Nomor

31 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2011 PPKD selaku BUD dengan lampiran SPD Nomor 31 Belanja Tidak

Langsung Periode bulan Januari s/d Maret 2011 untuk Keperluan Biro Umum Setdaprovsu

Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Penyediaan Dana sebesar Rp.12.700.000.000,00

(Dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 14 Maret 2011, H ASHARI

SIREGAR, SH(Alm) selaku Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Utara mengajukan Nota Dinas Nomor : 900/97/BU perihal pencairan Dana Bantuan

kepada Kepala Biro Keuangan PPKD-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

yang terdiri dari Bantuan kepada Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah) dan Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Interaktif dan

Mitra Kerja sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : 900/97/BU tanggal 14 Maret 2011 perihal

pencairan dana bantuan, dari H Ashari Siregar, SH (Alm) selaku Kepala Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya Bagian Akutansi Biro Keuangan

Setda Provsu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :03/SPM/PPKD/2011

sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pencairan

dana SPM tersebut maka Kuasa Bendahara Umum Daerah Harianto Butar-butar SE

menerbitkaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 274 tanggal 17 Maret 2011

memuat pemindahbukuan dari rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah nomor : 100-

01.01.000623.0 PT Bank Sumut ke rekening saksi SUBANDI, Bendahara Pengeluaran

Pembantu PPKD pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor :

�

��"��

�� !��

�

105-01.02.000007.3 PT Bank Sumatera Utara Cabang Pembantu Kantor Gubernur

Sumatera Utara sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 berdasarkan SP2D Nomor : 274 dengan dana sebesar

Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dipindah bukukan ke

rekening saksi SUBANDI, Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD pada Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 105-01.02.000007.3 PT Bank

Sumatera Utara Cabang Pembantu Kantor Gubernur Sumatera Utara. Selanjutnya saksi

SUBANDI bersama H Ashari Siregar, SH (Alm) selaku Kepala Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Utara membuka dan menandatangani cek dan saksi SUBANDI

melakukan penarikan dana sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh

juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No. TANGGAL URAIAN PENERIMAAN

(Rp)

PENARIKAN

(Rp)

SALDO

(Rp)

1. 17/03/2011 SP2D Nomor

: 274

1.250.000.000 - -

2. 22/03/2011 CHEQ

CE479161

100.000.0000- 1.150.000.000-

3. 23/03/2011 CHEQ

CE479162

300.000.000 850.000.000

4. 23/03/2011 CHEQ CE

479 164

400.000.000 450.000.000

5 31/03/2011 CHEQ C E

479 166

350.000.000 100.000.000

6. 02/05/2011 CHEQ CE

479,167

100.000.000 --

Jumlah 1.250.000.000 1.250.000.000 --

- Kemudian dari dana sebesar Rp.1.250.000.000 (Satu Milyar dua ratus lima puluh juta

rupiah) telah diserahkan saksi Subandi atas perintah Kepala Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Alm) Ashari Siregar,SH kepada terdakwa Aminuddin

SH.MM, dengan alasan dipinjam sementara karena ada yang mau dibayarkan terdakwa

Aminuddin SH,MM, adapun perincian dana bantuan sosial yang diserahkan saksi Subandi

kepada terdakwa Aminuddin, SH.MM adalah sebagai berikut :

�

��#��

�� !��

�

No Kwitansi Dibayarkan

bendahara

Pengeluaran

Pembantu

Setdaprovsu

Khusus

Bantuan

Uraian Nilai

(Rp)

Penerima

Tanggal Nomor Kode

Rekening

Tanggal Nama

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)

1. 08/04/2011 9 1.20.003.00.000.5.1.

5.01.04

Subandi Pinjam

Sementara

30.000.000 05/04/2011 Aminuddin/Dra.

Nursyamsiah

2. 08/04/2011 10 1.20.03.00.000.5.1.

5.01.04

Subandi Pinjam

Sementara

5.500.000 04/04/2011 Aminuddin

3. 08/04/2011 13 1.20.03.00.000.5.1.

5.01.04

Subandi Panjar

Sementara

50.000.000 22/03/2011 Neman,S.Sos

4. 08/04/2011 Tanpa

Nomor

1.20.03.00.000.5.

1.4.01.04

Subandi Pinjam

Sementara

1.700.000 05/04/2011 Aminuddin/

Nasaruddin,S.Sos

5. Tanpa

tanggal

Tanpa

Nomor

Tanpa No.Rek Subandi Pinjam

Sementara

400.000.000 23/03/2011 Aminuddin

6. Tanpa

tanggal

Tanpa

Nomor


Sementara

250.000.000 31/03/2011 Aminuddin

7. Tanpa

tanggal

Tanpa

Nomor


Sementara

23.500.000 Tanpa

Tanggal

Maret 2011

Aminuddin

8. Tanpa

tanggal

Tanpa

Nomor

Tanpa No.Rek Subandi Panjar bantuan

Sosial

Kemasyarakatan

60.000.000 Tanpa

Tanggal

April 2011

Aminuddin

9. Tanpa

Tanggal

Tanpa

Nomor


sosial

kemasyarakatan

300.000.000 Tanpa

tanggal dan

bulan tahun

2011

Aminuddin

10. 01/08/2011 1 Tanpa No.Rek Nazaruddin Pengembalian

uang yang

dipinjam dari

bendahara lama

(sdr.Subandi)

(1.700.000) 01/08/2011 Rusianto

Total

Pinjaman-

Pengembalian

1.119.000.000

Dipergunakan

Aminuddin

202.500.000

Sisa pinjaman 916.500.000

�

��

�� !��

�

- Bahwa Terdakwa Aminuddin, SH. MM. sekira bulan April 2011, telah menyalurkan

dana bantuan sosial yang diterimanya pada tanggal 23 Maret 2011 dari saksi Subandi

sebesar Rp.202.500.000,-(dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada penerima

bantuan sosial ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan dana sebesar Rp.916.500.000.-

(Sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), telah memperkaya diri terdakwa

sendiri ataupun orang lain, dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena

bertentangan dengan :

1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat

(2), yang menyebutkan: “Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat

lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melakukan kewajiban yang

dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib

menggantikan kerugian tersebut ” ;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah

pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis. efektif, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

3) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun

2007 :

a. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis. transparan dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk

masyarakat .

b. Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan

dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti

dimaksud.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolan keuangan daerah :

a. Pasal 222 ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan

penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya

b. Pasal 122 ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban

anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD

5) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14

Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat Pengelola Keuangan

�

��$��

�� !��

�

Daerah yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah, Belanja Sosial dan Bagi Hasil.

6) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2008 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja Hibah bantuan sosial, bantuan

keuangan, dan Belanja tidak terduga beserta peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun

2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29

Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia

anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB)

digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam

bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai Politik secara

selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib.

- Pasal 7 huruf b : Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki

kejelasan peruntukan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan

pembangunan dan Kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur .

- Pasal 6 huruf d : Kejelasan Penggunaan peruntukannya dapat berbentuk proposal

atau rencana kegiatan yang terperinci .

- Pasal 11 ayat (2) a : Penerima bantuan sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah

tahun Anggaran berakhir, harus membuat Laporan pertanggung jawaban

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan

menyampaikan kepada Gubernur.

- Pasal 11 ayat (2) b : Laporan pertanggung jawaban atas penggunaan bantuan

sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan

penggunaannya dan realisasi penggunaaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMINUDDIN, SH.MM bersama dengan saksi

SUBANDI telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara

sebesar Rp.916.500.000 (Sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau

setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dari hasil audit Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, dalam Surat

No. SR-2876/PW.02/5/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal: Laporan Hasil Audit Dalam

Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Penggunaan /Penyaluran Belanja Bantuan Sosial pada Bendahara Pengeluaran Pembantu

PPKD Bantuan Hibah dan Sosial Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2011 ;

�

��%��

�� !��

�

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM. selaku Bendahara Pengeluaran

Pembantu PPKD pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

sejak 14 Januari s/d 27 Juni 2011 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :

188.44/18/KPTS/2011 Tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna

Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah, Belanja Sosial dan Bagi Hasil, bersama

dengan saksi Aminuddin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (yang penuntutannya dilakukan secara

terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari

2011 sampai dengan Juni 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011

bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No.30 Medan atau setidak-

tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang

berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh

melakukan atau turut melakukan , dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara

atau Perekonomian Negara dalam hal ini APBD pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi

Sumatera Utara sebesar Rp.916.500.000 (Sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu

rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai

berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan

Belanja bantuan Hibah dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.313.239.000.000.00 (Tiga

ratus tiga belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan Belanja bantuan

Sosial dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.47.844.000.000,00 (Empat puluh tujuh

milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011

Nomor : 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;

�

��&��

�� !��

�

- Bahwa pada bagian Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dianggarkan Belanja bantuan Hibah dan Belanja Bantuan Sosial termasuk didalamnya

Bantuan kepada Sosial Kemasyarakatan dengan kode rekening :

1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 No.1 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,00

(Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Interaktif

dan Mitra Kerja dengan kode rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 No.2 dengan nilai

pagu anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) ;

- Bahwa untuk melaksanakan penggunaan anggaran bantuan kepada Sosial

Kemasyarakatan dan Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Interaktif dan Mitra Kerja

pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 14 Januari

2011 saksi SUBANDI ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD pada

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 yang mempunyai tugas dan

kewenangan sbb :

1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dilakukan KPA ;

2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada KPA ;

3. Mengumpulkan transaksi ;

4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA ;

5. Menyiapkan SPP ;

6. Mencatat transaksi di buku kas umum ;

7. Membuat SPJ ;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Utara H Ashari Siregar, SH (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

mengajukan Nota Dinas Nomor : 900/73.b/B. Umum, perihal Penerbitan Surat Penyediaan

Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2011 (Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

Sosial) kepada saksi Drs H Mhd Syafi’I M.Si Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.12.700.000.000,- (dua

belas milyar tujuh ratus juta rupiah) termasuk didalamnya penyediaan dana Bantuan

kepada Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta

rupiah) dan Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Interaktif dan Mitra Kerja sebesar

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2011 saksi Drs H,MHD SYAFI’I MSi Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Nomor

31 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2011 PPKD selaku BUD dengan lampiran SPD Nomor 31 Belanja Tidak

Langsung Periode bulan Januari s/d Maret 2011 untuk Keperluan Biro Umum Setdaprovsu

Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Penyediaan Dana sebesar Rp.12.700.000.000,00

(Dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 14 Maret 2011, H ASHARI

SIREGAR, SH(Alm) selaku Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

�

��

�� !��

�

Utara mengajukan Nota Dinas Nomor : 900/97/BU perihal pencairan Dana Bantuan

kepada Kepala Biro Keuangan PPKD-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

yang terdiri dari Bantuan kepada Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah) dan Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Interaktif dan

Mitra Kerja sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : 900/97/BU tanggal 14 Maret 2011 perihal

pencairan dana bantuan, dari H Ashari Siregar, SH (Alm) selaku Kepala Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya Bagian Akutansi Biro Keuangan

Setda Provsu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :03/SPM/PPKD/2011

sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pencairan

dana SPM tersebut maka Kuasa Bendahara Umum Daerah Harianto Butar-butar SE

menerbitkaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 274 tanggal 17 Maret 2011

memuat pemindahbukuan dari rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah nomor : 100-

01.01.000623.0 PT Bank Sumut ke rekening saksi SUBANDI, Bendahara Pengeluaran

Pembantu PPKD pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor :

105-01.02.000007.3 PT Bank Sumatera Utara Cabang Pembantu Kantor Gubernur

Sumatera Utara sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 berdasarkan SP2D Nomor : 274 dengan dana sebesar

Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dipindah bukukan ke

rekening saksi SUBANDI, Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD pada Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 105-01.02.000007.3 PT Bank

Sumatera Utara Cabang Pembantu Kantor Gubernur Sumatera Utara. Selanjutnya saksi

SUBANDI bersama H Ashari Siregar, SH (Alm) selaku Kepala Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Utara membuka dan menandatangani cek dan saksi SUBANDI

melakukan penarikan dana sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh

juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No. TANGGAL URAIAN PENERIMAAN

(Rp)

PENARIKAN

(Rp)

SALDO

(Rp)

1. 17/03/2011 SP2D Nomor

: 274

1.250.000.000 - -

2. 22/03/2011 CHEQ

CE479161

100.000.0000- 1.150.000.000-

3. 23/03/2011 CHEQ

CE479162

300.000.000 850.000.000

4. 23/03/2011 CHEQ CE

479 164

400.000.000 450.000.000

5 31/03/2011 CHEQ C E

479 166

350.000.000 100.000.000

6. 02/05/2011 CHEQ CE

479,167

100.000.000 --

Jumlah 1.250.000.000 1.250.000.000 --

�

��

�� !��

�

- Kemudian dari dana sebesar Rp.1.250.000.000.- (Satu Milyar dua ratus lima puluh juta

rupiah) telah diserahkan saksi Subandi atas perintah Kepala Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Alm) Ashari Siregar,SH kepada terdakwa Aminuddin

SH.MM, dengan alasan dipinjam sementara karena ada yang mau dibayarkan terdakwa

Aminuddin SH,MM, adapun perincian dana bantuan sosial yang diserahkan saksi Subandi

kepada terdakwa Aminuddin, SH.MM adalah sebagai berikut :

No Kwitansi Dibayarkan

bendahara

Pengeluaran

Pembantu

Setdaprovsu

Khusus

Bantuan

Uraian Nilai

(Rp)

Penerima

Tanggal Nomor Kode

Rekening

Tanggal Nama

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)

1. 08/04/2011 9 1.20.003.00.000.5.1.

5.01.04

Subandi Pinjam

Sementara

30.000.000 05/04/2011 Aminuddin/Dra.

Nursyamsiah

2. 08/04/2011 10 1.20.03.00.000.5.1.

5.01.04

Subandi Pinjam

Sementara

5.500.000 04/04/2011 Aminuddin

3. 08/04/2011 13 1.20.03.00.000.5.1.

5.01.04

Subandi Panjar

Sementara

50.000.000 22/03/2011 Neman,S.Sos

4. 08/04/2011 Tanpa

Nomor

1.20.03.00.000.5.

1.4.01.04

Subandi Pinjam

Sementara

1.700.000 05/04/2011 Aminuddin/

Nasaruddin,S.Sos

5. Tanpa

tanggal

Tanpa

Nomor


Sementara

400.000.000 23/03/2011 Aminuddin

6. Tanpa

tanggal

Tanpa

Nomor


Sementara

250.000.000 31/03/2011 Aminuddin

7. Tanpa

tanggal

Tanpa

Nomor


Sementara

23.500.000 Tanpa

Tanggal

Maret 2011

Aminuddin

8. Tanpa

tanggal

Tanpa

Nomor


Sosial

Kemasyarakatan

60.000.000 Tanpa

Tanggal

April 2011

Aminuddin

9. Tanpa

Tanggal

Tanpa

Nomor


sosial

kemasyarakatan

300.000.000 Tanpa

tanggal dan

bulan tahun

2011

Aminuddin

10. 01/08/2011 1 Tanpa No.Rek Nazaruddin Pengembalian

uang yang

dipinjam dari

bendahara lama

(sdr.Subandi)

(1.700.000) 01/08/2011 Rusianto

Total

Pinjaman-

Pengembalian

1.119.000.000

Dipergunakan

Aminuddin

202.500.000

Sisa pinjaman 916.500.000

�

��

�� !��

�

- Bahwa Terdakwa Aminuddin, SH. MM. sekira bulan April 2011, telah menyalurkan

dana bantuan sosial yang diterimanya pada tanggal 23 Maret 2011 dari saksi Subandi

sebesar Rp.202.500.000,-(dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada penerima

bantuan sosial ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan dana sebesar Rp.916.500.000

(Sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), telah memperkaya diri terdakwa

sendiri ataupun orang lain, dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena

bertentangan dengan :

1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (2)

, yang menyebutkan: “Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat

lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melakukan kewajiban yang

dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib

menggantikan kerugian tersebut ”

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah

pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis. efektif, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

3) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun

2007 :

a. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis. transparan dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk

masyarakat .

b. Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan

dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti

dimaksud.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolan keuangan daerah :

a. Pasal 222 ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan

penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya

b. Pasal 122 ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban

�

��

�� !��

�

anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD

5) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14

Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah, Belanja Sosial dan Bagi Hasil.

6) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2008 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja Hibah bantuan sosial, bantuan

keuangan, dan Belanja tidak terduga beserta peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun

2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29

Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia

anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB)

digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan

dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai Politik

secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib.

- pasal 7 huruf b : Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan

memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta untuk mendorong

kegiatan pembangunan dan Kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur .

- Pasal 6 huruf d : Kejelasan Penggunaan peruntukannya dapat berbentuk

proposal atau rencana kegiatan yang terperinci .

- Pasal 11 ayat (2) a : Penerima bantuan sosial selambat-lambatnya 1 bulan

setelah tahun Anggaran berakhir, harus membuat Laporan pertanggung

jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang

diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur.

- Pasal 11 ayat (2) b : Laporan pertanggung jawaban atas penggunaan bantuan

sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan

penggunaannya dan realisasi penggunaaan dana dan bukti-bukti yang sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMINUDDIN, SH.MM bersama dengan saksi

SUBANDI telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara

sebesar Rp.916.500.000 (Sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau

setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dari hasil audit Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, dalam Surat

No. SR-2876/PW.02/5/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal: Laporan Hasil Audit Dalam

Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

�

��"��

�� !��

�

Penggunaan /Penyaluran Belanja Bantuan Sosial pada Bendahara Pengeluaran

Pembantu PPKD Bantuan Hibah dan Sosial Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor :

PDS/14/N.2.1/Ft.2/10/2012 tanggal 28 Pebruari 2012, yang menuntut agar

Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM. terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah “ Turut serta Melakukan Korupsi, sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM. dengan pidana

penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan ;

3. Menghukum kepada terdakwa Aminuddin SH. MM. untuk membayar uang pengganti

sebesar Rp. 836.500.000,-(delapan ratus tigapuluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai

kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar, maka harta benda terdakwa disita

dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak

mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor : 31 tahun 2011 tanggal 3 Maret 2011

sebesar Rp. 12.700.000.000,00,

2. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 15 Agustus

2011 sebesar Rp. 1.250.000.000,00,

3. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor : 264 Tahun 2011 tanggal 15 Desember

2011 sebesar Rp. 3.600.000.000,00

4. 2 (dua) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kas/Pos K.Rekening :

1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tahun 2011 (tidak tercantum tanggal dan bulan) untuk

Panjar bantuan sosial kemasyarakatan senilai Rp. 300.000.000,- yang menerima

Aminuddin.

�

��#��

�� !��

�

5. 3 (tiga) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kas/Pos Tanggal : 8-4-2011,

Nomor : 11, K.Rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal 23-03-2011 untuk

Pinjam Sementara senilai Rp. 400.000.000,- yang menerima Aminuddin.

6. 5 (lima) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kas/Pos Tanggal 8-4-2011, Nomor

: 9, K.Rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal 05 April 2011 untuk Pinjam

sementara senilai Rp. 30.000.000,- yang menerima Aminuddin / Dra. Nursyamsiah

7. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kas/Pos K.Rekening :

1.20.03.01.016.5.2.2.02.09 No. 1 bulan April 2011 untuk Pembayaran biaya

Perbelanjaan sehari-hari keperluan di Gubernuran Medan pada bulan April 2011

senilai Rp. 30.000.000,- yang menerima Ny. Hj. Fatimah Habibie

8. 5 (lima) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kas / Pos Tanggal : 8-4-2011,

Nomor : 13, K.Rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal 22 Maret 2011 untuk

Panjar untuk Pembayaran Kegiatan Acara Pisah Sambut Kapolda Sumatera Utara

pada tanggal 23 Maret 2011 bertempat di Convention Hall Hotel Tiara Medan

senilai Rp. 50.000.000,- yang menerima Neman, S.Sos.

9. 2 (dua) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kas / Pos Tanggal : 8-4-2011,

Nomor : 10, K.Rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal 04 April 2011 untuk

Pinjaman Sementara senilai Rp. 5.500.000,- yang menerima Aminuddin.

10. 3 (tiga) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kas / Pos K.Rekening :

1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal April 2011 nama kegiatan yaitu untuk Panjar

Bantuan Sosial Kemasyarakatan senilai Rp. 60.000.000,- yang menerima

Aminuddin.


1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 bulan Maret 2011 (tidak tercantum tanggal) untuk



Nomor : 12, K.Rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal 31 Maret 2011 untuk


13. 1 (satu) buku cek Nomor : CE 479161 sampai dengan Nomor : CE 479170.

14. 1 (satu) berkas Rekapitulasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Bulan Januari s/d

Juni TA. 2011.

15. 1 (satu) berkas Rekapitulasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Bulan Januari s/d

Desember TA. 2011.

16. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh

Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari

2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial.

�

��

�� !��

�

17. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh

Gubernur Sumatera Utara) Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011

tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji, dan

Penyertaan Modal.

18. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29

Desember 2010.

19. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4

tanggal 2 Desember 2011.

20. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor : 900/73.b/B.Umum tanggal 24 Februari 2011 perihal

penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2011

(Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial) kepada Kepala Biro Keuangan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.


Sumatera Utara Nomor : 900/97/BU perihal Pencairan Dana Bantuan kepada Biro

Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/SPM/PPKD/2011

sebesar Rp. 1.250.000.000,00 dari Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Biro

Keuangan menerbitkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah,

23. 1 (satu) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor : 1 tanggal 18 Maret 2011

yaitu untuk pembayaran Bantuan Sosial Kemasyarakatan (Biro Umum) Triwulan I

: Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Interaktif dan Mitra Kerja (Biro Umum)

untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2011.

24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 274 dari Kuasa

Bendahara Umum Daerah menerbitkan kepada PT. Bank Sumatera Utara untuk

memindahkanbukukan dari rekening nomor 100-01.01.000623.0 sebesar Rp.

1.250.000.000,00 kepada Subandi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD

pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor

Rekening : 105-01.02.000007. 3 PT. Bank Sumatera Utara Cabang Pembantu

Kantor Gubernur Sumatera Utara.

25. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Sumatera Utara Cabang Pembantu

Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor Rekening : 105-01.02.000007-3

atas nama Bendahara Pengeluaran Biro Umum Periode 1 Januari 2012 s/d 16 Maret

2012.

26. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Biro

Umum Setdaprovsu Bulan Juni 2011 tanggal 27 Juni 2011.

�

��$��

�� !��

�

27. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

pada tanggal 22 Juni 2011 dan Lampiran I, Lampiran II.

28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Pengeluaran

Pembantu PPKD Biro Umum Setdaprovsu tanggal 27 Juni 2011.

29. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp.

358.657.000,-

30. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan untuk penyetoran sisa dana Bansos dan

Mitra Kerja Biro Umum sebesar Rp. 358.657.000 ,- tanggal 30 Desember 2011.

31. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp.

66.305.000,-


Mitra Kerja Biro Umum sebesar Rp. 66.305.000,- tanggal 13 Januari 2012.

33. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp.

16.045.000,-


Mitra Kerja Biro Umum sebesar Rp. 16.045.000,- tanggal 31 Januari 2012.

35. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Pembantu

PPKD Dana Bantuan Hibah dan Sosial Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Periode Bulan Maret 2011 s/d Desember

2011.

36. Asli 1 (satu) lembar pembayaran kontan tanggal 22 Maret 2011 dari Pemprovsu

kepada Hotel Tiara Medan sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran acara pisah

sambut Kapolda Sumut di Balai Raya Tiara Convention Center tanggal 23 Maret

2011.

37. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Resmi No. 123/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 dari

Pemprovsu kepada Hotel Tiara Medan sebesar Rp. 142.650.000,- untuk

pembayaran acara pisah sambut Kapolda Sumut di Balai Raya Tiara Convention

Center tanggal 23 Maret 2011.

38. Asli 1 (satu) lembar Invoice tanggal 25 Maret 2011.

39. Asli 2 (dua) lembar Kontrak Banquet/ Catering dari Eddy Prayatna, HR

(Convention Sales Manager Hotel Tiara Medan) kepada Ashari Siregar, SH

(Kepala Biro Umum Pemprovsu selaku Pemesan/Penanggung Jawab Pembayaran)

Nomor : 049/BST-TMH/K/III/2011 tanggal 21 Maret 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

40. Uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Dirampas untuk Negara cq Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara .

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

�

��%��

�� !��

�

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan,

bertanggal 26 Maret 2013, Nomor : 91/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.- yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN, SH.,MM tersebut tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan

Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN, SH.,MM tersebut terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN

SECARA BERSAMA-SAMA“;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4

(EMPAT) TAHUN dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH),

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan

selama 4 (EMPAT) BULAN ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti

sebesar Rp. 836.500.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA LIMA

RATUS RIBU RUPIAH) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang

pengganti dalam waktu 1 (SATU) BULAN setelah putusan memperoleh kekuatan

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta

benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka haruis diganti

dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor : 31 tahun 2011 tanggal 3 Maret

2011 sebesar Rp. 12.700.000.000,00,

2. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 15

Agustus 2011 sebesar Rp. 1.250.000.000,00,

3. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor : 264 Tahun 2011 tanggal 15

Desember 2011 sebesar Rp. 3.600.000.000,00

4. 2 (dua) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kas/Pos K.Rekening :

1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tahun 2011 (tidak tercantum tanggal dan bulan)

untuk Panjar bantuan sosial kemasyarakatan senilai Rp. 300.000.000,- yang

menerima Aminuddin.

5. 3 (tiga) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kas/Pos Tanggal : 8-4-2011,

Nomor : 11, K.Rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal 23-03-2011

�

��&��

�� !��

�

untuk Pinjam Sementara senilai Rp. 400.000.000,- yang menerima

Aminuddin.

6. 5 (lima) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kas/Pos Tanggal 8-4-2011,

Nomor : 9, K.Rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal 05 April 2011

untuk Pinjam sementara senilai Rp. 30.000.000,- yang menerima Aminuddin /

Dra. Nursyamsiah

7. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kas/Pos K.Rekening :

1.20.03.01.016.5.2.2.02.09 No. 1 bulan April 2011 untuk Pembayaran biaya

Perbelanjaan sehari-hari keperluan di Gubernuran Medan pada bulan April

2011 senilai Rp. 30.000.000,- yang menerima Ny. Hj. Fatimah Habibie

8. 5 (lima) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kas / Pos Tanggal : 8-4-2011,

Nomor : 13, K.Rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal 22 Maret 2011

untuk Panjar untuk Pembayaran Kegiatan Acara Pisah Sambut Kapolda

Sumatera Utara pada tanggal 23 Maret 2011 bertempat di Convention Hall

Hotel Tiara Medan senilai Rp. 50.000.000,- yang menerima Neman, S.Sos.


Nomor : 10, K.Rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal 04 April 2011

untuk Pinjaman Sementara senilai Rp. 5.500.000,- yang menerima

Aminuddin.


1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal April 2011 nama kegiatan yaitu untuk

Panjar Bantuan Sosial Kemasyarakatan senilai Rp. 60.000.000,- yang

menerima Aminuddin.


1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 bulan Maret 2011 (tidak tercantum tanggal) untuk



Nomor : 12, K.Rekening : 1.20.03.00.000.5.1.5.01.04 tanggal 31 Maret 2011

untuk Pinjaman Sementara senilai Rp. 250.000.000,- yang menerima

Aminuddin.

13. 1 (satu) buku cek Nomor : CE 479161 sampai dengan Nomor : CE 479170.

14. 1 (satu) berkas Rekapitulasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Bulan Januari

s/d Juni TA. 2011.

15. 1 (satu) berkas Rekapitulasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Bulan Januari

s/d Desember TA. 2011.

16. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani

oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 tanggal

14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah yang Menandatangani Surat Perintah Membayar

�

��

�� !��

�

Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan

Belanja Sosial.

17. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani

oleh Gubernur Sumatera Utara) Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27

Juni 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah yang Menandatangani Surat Perintah Membayar

Belanja Tidak Langsung Non Gaji, dan Penyertaan Modal.

18. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29

Desember 2010.

19. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4

tanggal 2 Desember 2011.


Sumatera Utara Nomor : 900/73.b/B.Umum tanggal 24 Februari 2011 perihal

penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2011

(Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial) kepada Kepala Biro Keuangan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.


Sumatera Utara Nomor : 900/97/BU perihal Pencairan Dana Bantuan kepada

Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

03/SPM/PPKD/2011 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 dari Kuasa Pengguna

Anggaran PPKD Biro Keuangan menerbitkan kepada Kuasa Bendahara

Umum Daerah.

23. 1 (satu) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor : 1 tanggal 18 Maret

2011 yaitu untuk pembayaran Bantuan Sosial Kemasyarakatan (Biro Umum)

Triwulan I : Bantuan Biaya dalam rangka kegiatan Interaktif dan Mitra Kerja

(Biro Umum) untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2011.

24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 274 dari

Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan kepada PT. Bank Sumatera

Utara untuk memindahkanbukukan dari rekening nomor 100-01.01.000623.0

sebesar Rp. 1.250.000.000,00 kepada Subandi selaku Bendahara Pengeluaran

Pembantu PPKD pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Utara dengan Nomor Rekening : 105-01.02.000007. 3 PT. Bank Sumatera

Utara Cabang Pembantu Kantor Gubernur Sumatera Utara.

25. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Sumatera Utara Cabang

Pembantu Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor Rekening : 105-

�

��

�� !��

�

01.02.000007-3 atas nama Bendahara Pengeluaran Biro Umum Periode 1

Januari 2012 s/d 16 Maret 2012.

26. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD

Biro Umum Setdaprovsu Bulan Juni 2011 tanggal 27 Juni 2011.

27. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Inspektorat Provinsi Sumatera

Utara pada tanggal 22 Juni 2011 dan Lampiran I, Lampiran II.

28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Pengeluaran

Pembantu PPKD Biro Umum Setdaprovsu tanggal 27 Juni 2011.

29. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Desember 2011 sebesar

Rp. 358.657.000,-

30. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan untuk penyetoran sisa dana Bansos

dan Mitra Kerja Biro Umum sebesar Rp. 358.657.000 ,- tanggal 30 Desember

2011.

31. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 13 Januari 2012 sebesar

Rp. 66.305.000,-


dan Mitra Kerja Biro Umum sebesar Rp. 66.305.000,- tanggal 13 Januari

2012.

33. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Januari 2012 sebesar

Rp. 16.045.000,-


dan Mitra Kerja Biro Umum sebesar Rp. 16.045.000,- tanggal 31 Januari

2012.

35. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Pembantu

PPKD Dana Bantuan Hibah dan Sosial Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Periode Bulan Maret 2011 s/d

Desember 2011.

36. Asli 1 (satu) lembar pembayaran kontan tanggal 22 Maret 2011 dari

Pemprovsu kepada Hotel Tiara Medan sebesar Rp. 25.000.000,- untuk

pembayaran acara pisah sambut Kapolda Sumut di Balai Raya Tiara

Convention Center tanggal 23 Maret 2011.

37. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Resmi No. 123/III/2011 tanggal 25 Maret 2011

dari Pemprovsu kepada Hotel Tiara Medan sebesar Rp. 142.650.000,- untuk

pembayaran acara pisah sambut Kapolda Sumut di Balai Raya Tiara

Convention Center tanggal 23 Maret 2011.

38. Asli 1 (satu) lembar Invoice tanggal 25 Maret 2011.

39. Asli 2 (dua) lembar Kontrak Banquet/ Catering dari Eddy Prayatna, HR

(Convention Sales Manager Hotel Tiara Medan) kepada Ashari Siregar, SH

(Kepala Biro Umum Pemprovsu selaku Pemesan/Penanggung Jawab

Pembayaran) Nomor : 049/BST-TMH/K/III/2011 tanggal 21 Maret 2011.

�

��

�� !��

�

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA .

40. Uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

4. Akta Pemintaan Banding No. 23/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- yang diperbuat

dan ditanda tangani oleh BILLIATER SITEPU, SH.MH.- Wakil Panitera pada

Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 April 2013

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

tersebut diatas, permintaan banding mana, telah diberitahukan kepada Terdakwa

pada tanggal 02 April 2013 ;

5. Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum

bertanggal 15 April 2013, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

pada tanggal 15 April 2013, Memori Banding mana, salinannya telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada

tanggal 23 April 2013 ;

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 02 April 2013

Nomor : W2.U1/ 6213 /Pid.Sus.K.01.10/IV/2013.- yang menerangkan bahwa

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk

mempelajari berkas perkara Nomor : 91/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, dikepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak

tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 10 April 2013, sebelum berkas perkara dikirim

ke Pengadilan Tinggi Medan ;

7. Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 11 April 2013 Nomor : 23 /

Akta/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam unsur-unsur tersebut, bahwa

Pembanding dan Terbanding tidak ada mempelajari berkas perkara, sebelum

berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu, serta dengan cara-cara dan

�

��

�� !��

�

telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka

permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah mengajukan Memori Banding

tanggal 15 April 2013, dengan alasan-alasan dan keberatan yang pada pokoknya

menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang

No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dakwaan Subsidair Jaksa

Penuntut Umum, tanpa lebih dulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2

ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 tahun

2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat

1 ke-1 KUHP ;

2. Bahwa putusan judex factie menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan

berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.836.500.000.- (delapan ratus tiga

puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) menunjukkan bahwa Hakim tidak

konsekwen dengan tuntutan pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum.

Uang Pengganti sebesar Rp.836.500.000.- (delapan ratus tiga puluh enam juta

lima ratus ribu rupiah) menunjukkan bahwa Terdakwa sudah memenuhi

kwalifikasi perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain ;

3. Bahwa putusan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat)

tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) belum memenuhi

rasa keadilan yang berkembang didalam masyarakat saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa

Penuntut Umum tersebut diatas, maka Pengadilan tingkat Banding berpendapat

sebagai berikut :

Keberatan nomor 1� : Tanpa mempertimbangkan dakwaan Primair, Majelis Hakim

telah langsung mempertimbangkan dan memutus dakwaan Subsidair, maka menurut

Pengadilan Tinggi berpendapat :

�

��"��

�� !��

�

- Dalam hal dakwaan dususun secara Subsidaritas, maka dakwaan tersebut harus

dianaloog atau dianggap dakwaan alternatif, kalau dakwaan Primair tidak terbukti,

maka dakwaan Primair harus dibebaskan, dan dakwaan Subsidair dapat

dipertimbangkan lagi dan diputus sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim

tingkat pertama dalam putusannya halaman 41, 42, 43 sudah tepat dan benar,

sehingga dapat diterima ;

Keberatan nomor 2� : mengenai pidana hukuman tambahan berupa pembayaran uang

pengganti, maka berdasarkan Pasal 10 KUHP, membedakan hukuman pokok dengan

hukuman tambahan, maka hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman

pokok dan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, sehingga uang pengganti adalah

bagian dari hukuman tambahan ;

Keberatan nomor 3� : pidana penjara selama 4 (empat) tahun belum memenuhi rasa

keadilan masyarakat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai berat

atau ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim, hal itu adalah hak

yang melekat pada Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, yang

dalam hal ini disebut sebagai Diskresi Hakim, yang hanya dibatasi agar tidak melewati

ancaman hukuman maksimum dan tidak melanggar ancaman minimum hukuman

sebagaimana diatur oleh Undang Undang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut diatas yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan Majelis Hakim

tingkat pertama dalam perkara ini, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum

tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama

berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 91/Pid.Sus.K/2012/

PN.Mdn, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim

Tindak Pidana Korupsi pada Pegadilan Tinggi Medan sependapat dengan

pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti

dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan

benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama, tanggal 26 Maret 2013

�

��#��

�� !��

�

Nomor : 91/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn, maka putusan tersebut dapat dipertahankan dan

harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan, karena

terdakwa sudah ditahan dalam perkara yang lain yang diajukan Banding oleh Jaksa

Penuntut Umum ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka

kepadanya dibebankan membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam

Tingkat Banding yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UURI No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang besangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

tersebut ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 91/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.- yang

dimintakan banding tersebut ;

3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul baik

di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding

sebanyak Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari :

S E L A S A, tanggal : 04 JUNI 2013, oleh Kami : SAUT H. PASARIBU, SH.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,

SAZILI, SH.M.Si. dan H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. masing-masing Hakim

Ad Hoc dan Hakim Karir Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan tanggal 30 April 2013 Nomor : 166/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN.- untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana

�

��

�� !��

�

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan

dibantu oleh : HARSONO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota :

S A Z I L I , SH.M.Si.-

H. LEXSY MAMONTO SH.MH.-

Hakim Ketua Majelis,

SAUT H. PASARIBU, SH.-

Panitera Pengganti,

��H A R S O N O, SH.

Documents

24 PID SUS K 2013 PT MDN KUAT 04062013 KORUPSI · tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan ... Belanja bantuan Hibah dengan nilai pagu