9

demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Download PDF Report

Upload
others
View
18
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Page 2: demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Page 3: demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Page 4: demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Page 5: demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Page 6: demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Page 7: demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Page 8: demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Page 9: demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ORGANISASI DAN … filesebagai unsur pelaksana otonomi daerah ... 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ... Pemerintah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ORGANISASI DAN … filesebagai unsur pelaksana otonomi daerah ... 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ... Pemerintah

Documents

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD filePENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA BOGOR Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD filePENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA BOGOR Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT BARAT_3_2010.pdf · Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, ... Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT BARAT_3_2010.pdf · Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, ... Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents

LD Nomor 19 Tahun 2009 -BCB · 2016-08-13 · Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

LD Nomor 19 Tahun 2009 -BCB · 2016-08-13 · Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ANTARA … fileperaturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ANTARA … fileperaturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan

Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH … · 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH … · 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

Documents

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa · Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ii. Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Komite Standar Akuntansi Pemerintahan iii

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa · Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ii. Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Komite Standar Akuntansi Pemerintahan iii

Documents

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 … 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 … 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Documents

BUPATI PASURUAN PERATURAN BUPATI PASURUAN · Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

BUPATI PASURUAN PERATURAN BUPATI PASURUAN · Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Documents

RANCANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH file6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem-bagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah

RANCANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH file6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem-bagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah

Documents

PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN · Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN · Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

Documents

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN PENEJAM PASER UTARA€¦ · Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN PENEJAM PASER UTARA€¦ · Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMBAGIAN …Secure Site €¦ · PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMBAGIAN …Secure Site €¦ · PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Documents

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN - ksap.org · 33 pemerintah pusat dan daerah. LINGKUNGAN AKUNTANSI 34 PEMERINTAHAN 35 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh 36

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN - ksap.org · 33 pemerintah pusat dan daerah. LINGKUNGAN AKUNTANSI 34 PEMERINTAHAN 35 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh 36

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER - … · dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER - … · dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

Documents

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR ......16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR ......16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI · Web viewPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI · Web viewPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Documents

3817); - apbi-icma.org · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3817); - apbi-icma.org · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Documents

PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN SEBUAH BUNGA RAMPAI

PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN SEBUAH BUNGA RAMPAI

Documents

Hubungan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan

Hubungan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMBAGIAN …standarpelayanan.bandung.go.id/loker/98425d25e347b... · PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMBAGIAN …standarpelayanan.bandung.go.id/loker/98425d25e347b... · PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH

Documents

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR · 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR · 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ANTARA … · 2016. 12. 19. · tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ANTARA … · 2016. 12. 19. · tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana

Documents

- 178 - G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG … · G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN

- 178 - G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG … · G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN

Documents

Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa

Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa

Education

· Web viewPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

· Web viewPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Documents

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN … 9 - 2016... · Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan ... b. jam kerja efektif

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN … 9 - 2016... · Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan ... b. jam kerja efektif

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG · Web view9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG · Web view9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Documents

Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan

Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan

Education

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT · 2013. 3. 28. · Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT · 2013. 3. 28. · Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Documents