humpro.singkawangkota.go.id · 2020-04-27 · Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 i KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur kehadirat

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022

i

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha

Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota

Singkawang Tahun 2018-2022 dalam rangka mengemban visi dan misi yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) selama 5 tahun kedepan, yang merupakan pedoman bagi

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat guna pelaksanaan

pembangunan di Kota Singkawang.

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistematis

dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan dan

berupaya mengakomodir aspirasi masyarakat yang bersifat aspiratif serta

mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha dalam melaksanakan

keputusan sekaligus mengukur hasilnya melalui umpan balik yang

diberikan setelah implementasi kebijakan. Rencana Strategis ini diharapkan

dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai

sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini maka Sekretariat Daerah

Kota Singkawang mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke

depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut

agar menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan

program lebih kongkrit dan aplikatif.

Dengan kata lain Renstra yang telah disusun ini akan tidak banyak

artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan yang dapat

dirasakan dampaknya bagi masyarakat Kota Singkawang.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak

yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Singkawang. Kami

menyadari bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang

ini masih banyak yang perlu disempunakan, oleh karena itu kami

mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam


ii

menyempurnakan Rencana Strategis ini demi perbaikan dimasa yang akan

datang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak

yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis

ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala selalu meridhoi segala upaya kita

dalam mengabdi bagi kepentingan dan kemaslahatan khususnya di Kota

Singkawang.

Singkawang, September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Drs. SUMASTRO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19670416 198603 1 003


iii

HALAMAN

KATA PENGANTAR................................................................................ i - ii

DAFTAR ISI........................................................................................... iii

BAB I :

PENDAHULUAN…………………………….………………………... 1

1.1. Latar Belakang.....………………………….........………… 1

1.2. Landasan Hukum..............................................…... 4

1.3. Maksud dan Tujuan...……………………….......……..… 6

1.4. Sistematika Penulisan........................……....…….....

6

BAB II :

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH……….… 7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....…......….. 7

A. Tugas Pokok dan Fungsi.....…………………………... 7

B. Struktur Organisasi..……………….…………………… 29

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah.........................…... 32

A. Sumber Daya Manusia........................................... 32

B. Aset / Modal Sekretariat Daerah............................ 34

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah........................ 35

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sekretariat Daerah....................................................

44

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SEKRETARIAT

DAERAH........................................................................….

47

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah......................

47

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih..................................

48

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis….…................………….

49

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN...............................................….. 50

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN........................………..

53

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN.....................................................................

59

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.….……...

102

BABVIII : PENUTUP……………………………………………………………….. 104


Halaman 1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten/Kota pada saat ini dihadapkan dengan

persaingan untuk melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat yang

berdampak langsung pada peningkatan berbagai aspek dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai prinsip pembangunan

berkelanjutan.

Kota Singkawang terus berupaya menjadi salah satu pusat pelayanan

dan pusat pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Barat. Pembentukan Kota

Singkawang berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001 bertujuan

untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan mutu

dan memperluas jangkauan pelayanan.

Pelaksanaan demokrasi menuntut pengelolaan Kota Singkawang

menjadi tempat yang aman dan nyaman, serta memberikan peluang bagi

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola pemerintahan Kota

Singkawang yang lebih maju dalam rangka mewujudkan pelayanan publik

yang semakin bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa diskriminasi bagi

sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang dalam kurun waktu

2013 – 2017 menampakkan hasil yang signifikan bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Pelaksanaan strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota

Singkawang Tahun 2013 - 2017 telah mencapai beberapa tujuan dan sasaran

yang diharapkan.

Tantangan pemerintah Kota Singkawang dalam lima tahun mendatang

adalah mendorong percepatan pembangunan dengan mengoptimalkan segala

sumber daya yang ada dan keunggulan spesifik dimana sektor pariwisata Kota

Singkawang merupakan destinasi utama di Kalimantan Barat. Dengan

mengelola sumber daya dimaksud secara terencana dan efektif diharapkan

meningkatnya taraf kemampuan ekonomi masyarakat, berkurangnya angka

kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan antara pusat kota dan wilayah


Halaman 2

pinggiran di Kota Singkawang semakin mengecil, kinerja birokrasi yang

berorientasi pada mutu pelayanan, meningkatnya infrastruktur daerah serta

pelayanan pada akses dasar masyarakat semakin memadai. Harapan tersebut

hanya akan diwujudkan melalui strategi, arah kebijakan dan pendekatan

pembangunan yang terpadu, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan

potensi dan prioritas. Untuk menjawab tantangan pemerintah diatas,

Sekretariat Daerah Kota Singkawang sebagai salah satu Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) pada pemerintahan Kota Singkawang menyusun Rencana

Strategis untuk lima tahun mendatang.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang adalah suatu

dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat

Daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dilakukan secara

komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan

stakeholder secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung

aspirasi lewat data di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Sejalan dengan azas tertib penyelenggara negara, pergantian kepala

daerah Kota Singkawang merupakan sebuah proses perubahan secara

konstitusional yang dapat menjamin suatu pemerintahan daerah untuk

bekerja lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan

mempercepat kemajuan daerah. Dalam upaya menjawab tantangan lima tahun

mendatang, Walikota dan Wakil Walikota Singkawang terpilih masa bakti 2018

- 2022 telah menetapkan visi pembangunan, yaitu :

Visi pembangunan tersebut menjadi acuan utama dalam menyusun

dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Singkawang berdasarkan Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 -


Halaman 3

2022 yang memuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

Pemerintah Kota Singkawang. Selain itu, RENSTRA Sekretariat Daerah

Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 adalah tahapan lima tahun ke-empat

dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2005 - 2025.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota

Singkawang dalam segala aspek merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keseluruhan proses Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah pemerintah

Kota Singkawang pada khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya

yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yakni

menuju masyarakat yang sejahtera, adil, makmur.

Keberhasilan Pemerintah Kota Singkawang akan dapat terwujud bila

didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kapasitas dan

kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, dengan sikap yang

profesional, transparan, akuntabel sesuai dalam amanat Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun

2017 – 2022 yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan antara

perencanaan dengan realisasi indikator Keluaran (Out Put) dan Indikator

Manfaat (Out Come) serta Indikator Hasil (Benefit).

Arah Pembangunan yang tepat pada periode 5 (Lima) Tahun setelah

Rencana Strategis Tahun 2013 sampai Tahun 2017 telah berakhir kemudian

diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 yang diwujudkan sesuai

dengan Amanat Undang – undang melalui keputusan Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Daerah

Kota Singkawang Wajib untuk Menyusun dan menetapkan Arah dan Tujuan

selama Lima tahun kedepan yang diimplementasikan kedalam Dokumen

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Periode 2018 – 2022

terutama meneruskan pembangunan di bidang Administrasi Pemerintahan

Umum lingkup Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Perubahan yang cukup mendasar pada struktur organisasi yang

berpengaruh pada pola kerja sistem penyelenggaraan pemerintahan sejak awal

tahun 2017, setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu

menampilkan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan


Halaman 4

fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang

dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Dalam mewujudkan arah dan tujuan Pembangunan di Bidang

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Singkawang terutama dalam

membangun aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan

fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal

agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain

itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator

pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan.

Sebagai unsur penyelenggara negara, Sekretariat Kota Singkawang

wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan

peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan

berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Daerah Kota Singkawang mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

No 104, Tambahan Negara Republik Indonesi a No. 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan

Negara Republik Indonesia No. 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia No. 4700);


Halaman 5

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia No. 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-

2025.


Halaman 6

19. Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Lembaran

Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Singkawang Nomor 1 )

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat

Daerah Kota Singkawang adalah untuk melaksanakan proses perencanaan

pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

seluruh sumber daya yang ada.

Tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Singkawang

adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang

kedalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur

secara objektif.

2. Suatu dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat

indikatif dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk

mencapai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang

terpilih.

3. Sebagai dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

4. Sebagai suatu tolok ukur untuk melakukan evaluasi dan capaian kinerja

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumberdaya yang dimiliki

Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pola pikir yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Singkawang 2018 – 2022 berawal dari keterkaitan

antara Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang dengan

dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan dokumen perencanaan dimaksud

sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang.

2. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang dijadikan pedoman

dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat Daerah Kota

Singkawang.


Halaman 7

3. Rencana kerja tahunan (Renja) Sekretariat Daerah Kota Singkawang

merupakan dasar bagi penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan

penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota

Singkawang.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-

2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur

organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan

Sekretariat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan Sekretariat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah,

telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah serta penentuan

isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukanan rumusan pernyatan tujuan dan

sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah berdasarkan

rumusan dan sasaran jangka menengah daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah

kebijakan Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota

Singkawang sebagai penjabaran lebih lanjut dari target sasaran

yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Singkawang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 – 2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota

Singkawang yang secara langsung menunjukan kinerja yang


Halaman 8

akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan arti

penting Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang

serta catatan harapan Sekretaris Daerah yang akan datang.


Halaman 7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH

1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT

DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 53 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota

dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga

teknis daerah.

Unit kerja Sekretariat Daerah sebagai sebuah perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah merupakan unsur pimpinan dengan tugas memimpin,

membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi

dan mengendalikan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah bersifat pelayanan

administratif pemerintahan, dimana pihak yang diberikan pelayanan meliputi

perangkat daerah, instansi pemerintahan, swasta, lembaga kemasyarakatan,

dunia usaha dan masyarakat luas. Pelayanan tersebut secara teknis dilakukan

oleh 9 bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah. Dalam upaya

menyempurnakan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah

kedepan, maka berikut ini gambaran secara umum kondisi pelayanan yang

dilakukan saat ini.

1. Sekretaris Daerah

Tugas Pokok

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang membantu Walikota yang

mempunyai tugas pokok memimpin, membina penyusunan kebijakan

pemerintah daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah


Halaman 8

dan lembaga teknis daerah berdasarkan kebijakan Walikota dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan

Tugas Pokok

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah

dalam melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi,

sesuai kebijakan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Fungsi

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan, hukum dan

organisasi;

2. pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, kukum

dan organisasi;

3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

pemerintahan, hukum dan organisasi;

4. pengoordinasian pelaksanaan tugas bagian pada Asisten Pemerintahan;

dan

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

a. Bagian Pemerintahan

Tugas Pokok

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

kebijakan dan mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan dibidang pemerintahan dan tata praja, kerjasama daerah dan

penataan wilayah dan koordinasi pemerintahan.


Halaman 9

Fungsi

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang tata praja,

kerjasama daerah, penataan wilayah dan koordinasi pemerintahan;

- pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang tata praja, kerjasama

daerah, penataan wilayah dan koordinasi pemerintahan;

- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang tata praja,

kerjasama daerah, penataan wilayah dan koordinasi pemerintahan;

- pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian pada Bagian

Pemerintahan; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Praja yang mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Tata Praja;

- mengumpul dan mengolah bahan penyusunan kebijakan, pedoman

dan petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

di bidang Tata Praja;

- melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

- melaksanakan fasilitasi Forum Asosiasi Pemerintah Kota seluruh

Indonesia dan United Cities and Local Government (UCLG);

- melaksanakan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

(FORKOMPIMDA);

- melaksanakan fasilitasi izin ke luar negeri bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, legislatif dan Aparatur Sipil Negara;

- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemilihan, pengesahan,

pengangkatan dan pemberhentian kepala Daerah dan legislatif;

- melaksanakan fasilitasi proses penyerahan personil, prasarana,

pembiayaan dan dokumentasi (P3D);


Halaman 10

- melaksanakan penerimaan dan fasilitasi kunjungan kerja

pemerintahan; dan

- melaksanakan perumusan kebijakan bidang ketentraman dan

ketertiban, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik

dan pengawasan daerah.

2. Sub Bagian Kerjasama Daerah dan Penataan Wilayah, mempunyai

tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Kerjasama

Daerah dan Penataan Wilayah;


petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

bidang kerjasama daerah dan penataan wilayah;

- melaksanakan inventarisasi potensi daerah untuk kerjasama dan

penyiapan data profil kerjasama pihak ketiga dan kerjasama antar

daerah (kabupaten/kota lain);

- melaksanakan fasilitasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan

kerjasama luar negeri;

- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan, pemekaran,

penggabungan dan penghapusan Kecamatan dan kelurahan;

- melaksanakan penyiapan usulan kode dan data wilayah

administrasi pemerintahan;

- melaksanakan koordinasi dan harmonisasi hubungan dan

penyelesaian konflik sosial kemasyarakatan antar

Kecamatan/kelurahan;

- melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan

dan kelurahan dan penguatan kelembagaan masyarakat (Rukun

Tetangga/Rukun Warga);

- melaksanakan penataan batas wilayah termasuk tapal batas

wilayah Kecamatan dan kelurahan, toponimi dan pemetaan

wilayah, pengembangan wilayah perbatasan, penetapan batas

wilayah, pengkajian penanganan masalah perbatasan/penataan

wilayah dan pengawasan terhadap patok batas wilayah kota;


Halaman 11

- melaksanakan fasilitasi kawasan khusus dan penamaan geografis

Daerah serta penyiapan data profil wilayah; dan

- melaksanakan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan

masyarakat;

3. Sub Bagian Koordinasi Pemerintahan, mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Koordinasi

Pemerintahan;

- mengumpul dan mengolah bahan penyusunan kebijakan,

pedoman, petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

tugas bidang koordinasi pemerintahan;

- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan

peringatan Hari Jadi Kota dan Provinsi, HUT RI dan Hari Otonomi

Daerah;

- melaksanakan pemberian penghargaan (piagam) dari Walikota;

- melaksanakan pengaturan kegiatan rapat-rapat di lingkungan

setda; dan

- melaksanakan penyusunan kebijakan bidang kependudukan dan

pencatatan sipil, pertanahan dan transmigrasi.

b. Bagian Hukum

Tugas Pokok

Bagian Hukum mempunyai tugas :

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

perumusan dan pengkajian hukum, bantuan hukum dan Hak Asasi

Manusia, dokumentasi dan informasi produk hukum.

Fungsi

Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perumusan dan

pengkajian hukum, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia,

dokumentasi dan informasi hukum;


Halaman 12

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perumusan dan

pengkajian hukum, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia,

dokumentasi dan informasi hukum;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

perumusan dan pengkajian hukum, bantuan hukum dan Hak

Asasi Manusia, dokumentasi dan informasi hukum;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian pada Bagian

Hukum; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Hukum terdiri dari :

(1) Sub Bagian Perumusan dan Pengkajian Hukum mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perumusan

dan Pengkajian Hukum;


pedoman, petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi bidang

perumusan dan pengkajian hukum;

- melaksanakan perumusan rancangan produk hukum daerah;

- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan

produk hukum daerah; dan

- melaksanakan telaahan/ pengkajian rancangan produk hukum

daerah.

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Bantuan

Hukum dan Hak Asasi Manusia;


pedoman, petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi bidang

Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia;

- melaksanakan pemberian bantuan hukum dan penyelesaian

sengketa hukum baik di dalam maupun di luar sidang

pengadilan kepada semua unsur pemerintah daerah;


Halaman 13

- memberikan perlindungan hukum dan fasilitasi upaya

penyelesaian permasalahan hukum;

- melaksanakan penyuluhan hukum;

- melakukan koordinasi dengan instansi terkait masalah hukum;

dan

- melakukan fasilitasi upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

(3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Dokumentasi

dan Informasi Hukum;


pedoman dan petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan tugas bidang dokumentasi dan informasi hukum;

- melaksanakan inventarisasi produk hukum daerah, registrasi

penomoran dan/atau pengundangan produk hukum daerah;

- melaksanakan sosialisasi dan informasi produk hukum daerah;

dan

- melaksanakan dokumentasi hukum melalui Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (JDIHD) dan

dokumentasi literatur/produk hukum terbaru.

c. Bagian Organisasi

Tugas Pokok

Bagian Organisasi mempunyai tugas :


pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan dan kebijakan

aparatur.

Fungsi

Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah meliputi


aparatur;


Halaman 14

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan

perangkat daerah, ketatalaksanaan dan kebijakan aparatur;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang


aparatur;

d. pelaksanaan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi

Daerah;

e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian pada Bagian

Organisasi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan


Bagian Organisasi terdiri dari :

(1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Kelembagaan;


pedoman, petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan kelembagaan perangkat daerah;

- melaksanakan penataan (pembentukan, penghapusan,

penggabungan) Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk di

daerah;

- melaksanakan penyusunan tugas, fungsi dan tata kerja

Perangkat Daerah;

- melaksanakan fasilitasi penyusunan uraian tugas;

- melaksanakan identifikasi kewenangan otonomi daerah dan

pelimpahan kewenangan; dan

- melaksanakan penyiapan bahan reformasi birokrasi.

(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian

Ketatalaksanaan;


Halaman 15


pedoman, petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi kebijakan

ketatalaksanaan;

- melaksanakan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana

kerja, standarisasi pelayanan publik, standar pelayanan

minimal;

- melaksanakan penyusunan standar pengukuran indeks

kepuasan masyarakat;

- melaksanakan penyusunan standarisasi biaya pemerintah

daerah;

- melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur kerja;

- melaksanakan penyusunan pedoman tata naskah dinas,

prosedur dan mekanisme alur tata persuratan; dan

- melaksanakan penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik.

(3) Sub Bagian Kebijakan Aparatur mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Kebijakan

Aparatur;


pedoman, petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi kebijakan

aparatur;

- melaksanakan penyusunan pedoman pembinaan aparatur sipil

negara pada instansi Daerah;

- menyusun pedoman pengembangan kinerja aparatur;

- melaksanakan penyusunan kebijakan umum kepegawaian;

- melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan,

klasifikasi jabatan, uraian jabatan, standarisasi jabatan,

analisis jabatan, analisis beban kerja, perumusan syarat

jabatan, penyusunan informasi jabatan dan formasi Pegawai

Negeri Sipil;

- melaksanakan upaya peningkatan budaya kerja dan evaluasi

hasil SPIP; dan


Halaman 16

- melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT)

Kota.

3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra mempunyai tugas :

membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan

kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan

kesejateraan rakyat

Fungsi

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan perekonomian, administrasi

pembangunan dan kesejahteraan rakyat;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perekonomian,

administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian,

administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bagian pada Asisten Perekonomian,

Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

e. pelaksanaan fungi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai


a. Bagian Perekonomian

Tugas Pokok

Bagian Perekonomian mempunyai tugas :


pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana

perekonomian, produksi dan pemasaran dan sumber daya alam.

Fungsi

Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang sarana

perekonomian, produksi dan pemasaran dan sumber daya alam;


Halaman 17

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang sarana perekonomian,

produksi dan pemasaran dan sumber daya alam;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang sarana

perekonomian, produksi dan pemasaran dan sumber daya alam;


Perekonomian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian,

Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :

(1) Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Sarana

Perekonomian;


pedoman, petunjuk teknis, pengoordinasian, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan tugas bidang Sarana Perekonomian; dan

- melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan perusahaan daerah,

perkoperasian, usaha kecil dan menengah, lembaga keuangan

mikro dan BUMD, penanaman modal dan pariwisata.

(2) Sub Bagian Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Produksi dan

Pemasaran;



evaluasi pelaksanaan tugas bidang produksi dan pemasaran; dan

- melaksanakan pengembangan produksi dan pemasaran

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM serta pariwisata;

(3) Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Sumber Daya

Alam;


Halaman 18



evaluasi pelaksanaan tugas bidang sumber daya alam; dan

- melaksanakan pengelolaan sumber daya alam bidang pertanian,

kelautan dan perikanan, kehutanan, ESDM dan lingkungan hidup.

b. Bagian Administrasi Pembangunan

Tugas Pokok

Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana mempunyai tugas :


pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di

bidang pelaporan pembangunan umum, pelaporan pembangunan setda

dan layanan pengadaan

Fungsi

Bagian Administrasi Pembangunan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pelaporan

pembangunan umum, pelaporan pembangunan sekretariat daerah

dan layanan pengadaan;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelaporan



c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelaporan




Administrasi Pembangunan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian,


fungsinya.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

(1) Sub Bagian Pelaporan Pembangunan Umum mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Pelaporan

Pembangunan Umum;


Halaman 19

- mengumpul dan mengolah bahan penyusunan kebijakan, pedoman,

petunjuk teknis, pengordinasian, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pelaporan pembangunan umum;

- melaksanakan fasilitasi penyusunan program kerja pembangunan;

- melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

penyusunan program kerja pembangunan daerah;

- melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA);

- menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan

Kinerja Tahunan (PKT) Kota;

- melaksanakan penetapan Indikator Kerja Utama (IKU) Kota;

- menyusun penetapan perjanjian kinerja dan realisasi perjanjian

kinerja SKPD; dan

- menyusun realisasi fisik dan keuangan (RFK) Kota.

(2) Sub Bagian Pelaporan Pembangunan Setda mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Pelaporan

Pembangunan Setda;


dan petunjuk teknis, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pelaporan pembangunan setda;

- melaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda;

- menyusun Rencana Strategis Setda dan Rencana Kerja (RENJA)

Setda;

- menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda/Kota;

- menyusun Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Setda; dan

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan

dan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, pertanahan,

komunikasi dan informatika.

(3) Sub Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Layanan

Pengadaan;


Halaman 20

- mengumpul dan mengolah bahan penyusunan kebijakan, pedoman,

petunjuk teknis, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan layanan pengadaan;

- menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa yang diperlukan Unit

Layanan Pengadaan (ULP);

- melaksanakan penyediaan dan pengelolaan sistem informasi

pengadaan barang/jasa;

- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan kegiatan pengadaan barang

/jasa;

- menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;

- menerima pengaduan dan koordinasi pengaduan dan sanggahan;

- melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar,

sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;

- melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang

pengadaan barang/jasa;

- melakukan fasilitasi pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan

teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-

procurement); dan

- menyusun standarisasi harga satuan barang dan Jasa pemerintah

daerah.

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok

Bagian Kesra mempunyai tugas :


pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat

di bidang peningkatan sumber daya manusia, masalah sosial dan bina

sosial.

Fungsi

Bagian Kesra mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang peningkatan sumber

daya manusia, penanganan masalah sosial, dan bina sosial;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang peningkatan sumber

daya manusia, penanganan masalah sosial, dan bina sosial;


Halaman 21

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang peningkatan

sumber daya manusia, penanganan masalah sosial dan bina sosial;


Kesejahteraan Rakyat; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian,


fungsinya.

Bagian Kesra terdiri dari :

(1) Sub Bagian Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja

Subbagian Peningkatan Sumber Daya Manusia



evaluasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pendidikan,

kebudayaan dan kesehatan;

- melaksanakan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama

dan pendidikan keagamaan;

- melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan haji;

- melaksanakan pengembangan sarana peribadahan; dan

- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap peringatan hari-

hari besar keagamaan.

(2) Sub Bagian Masalah Sosial mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Masalah Sosial;


dan petunjuk teknis, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan penanganan masalah sosial; dan

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan meliputi penanganan

penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan

potensi sumber kesejahteraan sosial, pelaksanaan program Raskin,

Jamkesmas, Jamkesda dan ketenagakerjaan;


Halaman 22

(2) Sub Bagian Bina Sosial mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Bina Sosial;



evaluasi pelaksanaan bina sosial; dan

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan meliputi kepemudaan,

olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluaga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera.

4. Asisten Administrasi

Tugas Pokok

Asisten Administrasi, mempunyai tugas :

membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pelayanan

administratif meliputi urusan umum, keuangan, kehumasan dan

protokol.

Fungsi

Asisten Administrasi mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian pelayanan administratif meliputi urusan umum,

keuangan dan aset, kehumasan dan protokol di lingkungan sekretariat

daerah;

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan administratif

meliputi urusan umum, keuangan dan aset, kehumasan dan protokol

di lingkungan sekretariat daerah;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bagian pada Asisten Administrasi;

dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai


a. Bagian Umum

Tugas Pokok

melaksanakan pelayanan administratif di bidang tata usaha dan

kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga umum, rumah tangga

khusus dan tata usaha pimpinan.


Halaman 23

Fungsi

Bagian Umum mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana dan program kerja bagian, pelaksanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian umum.

- penyiapan bahan rencana dan program kerja pelayanan administratif

ketatausahaan dan kepegawaian;


bidang perlengkapan dan rumah tangga umum;


bidang rumah tangga khusus;


ketatausahaan pimpinan;

- pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian pada Bagian Umum;

dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Umum terdiri dari :

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Tata Usaha

dan Kepegawaian;

- mengumpul dan mengolah bahan petunjuk teknis,

pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

bidang tata usaha dan kepegawaian;

- melaksanakan tata persuratan, kearsipan dan administrasi

perjalanan dinas Sekretariat Daerah;

- menyiapkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara

(LHKPN) dan laporan harta kekayaan penyelenggara Aparatur

Sipil Negara (LHKPN); serta

- mengelola administrasi kepegawaian sekretariat daerah.

(2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Umum mempunyai

tugas :


Halaman 24

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan

dan Rumah Tangga Umum;



bidang Perlengkapan dan Rumah Tangga Umum;

- menyediakan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah

(rencana kebutuhan kerja, penyiapan ATK, penggandaan,

percetakan/penjilidan dan penyediaan barang habis pakai

lainnya);

- melakuan pengaturan pelayanan akomodasi tamu;

- menyiapkan keperluan ruangan dan komsumsi rapat-rapat

Dinas;

- melakukan analisa rencana kebutuhan

perlengkapan/keperluan rumah tangga sekretariat daerah dan

rumah dinas lainnya (mess/ asrama);

- mengelola perlengkapan/keperluan rumah tangga sekretariat

daerah dan rumah dinas lainnya (mess/ asrama); dan

- melakukan pemeliharaan/ perawatan perlengkapan,

kebersihan lingkungan sekretariat daerah dan rumah dinas

lainnya (mess/ asrama).

(3) Sub Bagian Rumah Tangga Khusus mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Rumah

Tangga Khusus;



rumah tangga khusus;

- melakukan pengaturan pelayanan akomodasi tamu;

- menyiapkan keperluan ruangan dan komsumsi rapat-rapat di

rumah pimpinan;

- melakukan analisa rencana kebutuhan perlengkapan rumah

tangga pimpinan;

- mengelola perlengkapan rumah tangga pimpinan; dan


Halaman 25

- melakukan pemeliharaan perlengkapan dan pelaksanaan

kebersihan lingkungan Rumah jabatan Walikota/ Wakil

Walikota /Sekretaris Daerah.

(4) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Tata Usaha

Pimpinan; dan



tata usaha pimpinan;

- melaksanakan administrasi tata persuratan, kearsipan,

administrasi perjalanan dinas, pengaturan pelayanan tamu

pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten

Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota); dan

- Memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan program dan

kegiatan Staf Ahli Walikota.

b. Bagian Keuangan

Tugas Pokok

melaksanakan pelayanan administratif di bidang anggaran,

perbendaharaan, akuntansi, pelaporan dan pengelolaan aset.

Fungsi

Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana dan program kerja bagian, pelaksanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian umum.


bidang anggaran dan perbendaharaan;


bidang akuntansi dan pelaporan;


bidang pengelolaan aset;

- pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian pada Bagian

keuangan; dan


Halaman 26


sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keuangan terdiri dari :

(1) Sub Bagian Anggaran dan Pembendaharaan mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Anggaran dan

Perbendaharaan;



bidang anggaran dan perbendaharaan;

- melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- melakukan penyusunan rencana perubahan anggaran dan

penyusunan anggaran;

- menyiapkan penunjukan atau penggantian pejabat pengelola

keuangan;

- melaksanakan pelayanan administrasi keuangan pimpinan dan

administrasi keuangan, verifikasi atas penggunaan dana yang

dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;

- melaksanakan penatausahaan dokumen administrasi keuangan;

- melakukan pengolahan data perhitungan rekapitulasi dan

laporan berkala terhadap belanja pegawai, barang dan jasa dan

operasional;

- melakukan verifikasi penggunaan dana dari bendahara dan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- meneliti dan menyiapkan dokumen Surat Perintah Pembayaran

Uang Persediaan (SPP-UP), SPP-Ganti Uang Persediaan, SPP-

Tambahan Uang Persediaan, dan SPP-Langsung; dan

- melaksanakan pengelolaan administrasi penggajian.

(2) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Akuntansi dan

Pelaporan;


Halaman 27



bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;

- melakukan perhitungan rekapitulasi dan laporan belanja;

- melakukan penelitian kelengkapan dokumen laporan

pertanggungjawaban dan keabsahaan bukti-bukti penerimaan

dan pengeluaran;

- menguji perhitungan atas penerimaan dan pengeluaran yang

sah dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran lainnya;

- menguji surat-surat tanda bukti pembayaran Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D);

- melakukan penyesuaian / pencocokan laporan penerimaan dan

pengeluaran kas;

- melakukan penelitian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dan Pajak Penghasilan (PPH) atas pengeluaran; dan

- menyusun laporan keuangan sekretariat daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah bulanan, semesteran dan tahunan.

(3) Sub Bagian Aset mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Aset,



bidang pengelolaan aset;

- menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran

berdasarkan usulan kebutuhan; dan

- melaksanakan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian aset sekretariat daerah.

c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Tugas Pokok

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas :


Halaman 28

melaksanakan pelayanan administratif di bidang hubungan masyarakat

dan protokol.

Fungsi

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja bagian, pelaksanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian hubungan

masyarakat dan protokol.


hubungan masyarakat;


keprotokolan;

- pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian pada Bagian Humas

dan Protokol; dan



Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :

(1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Hubungan

Masyarakat;

- mengumpul dan mengolah bahan penyusunan kebijakan, petunjuk

teknis, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

tugas bidang hubungan masyarakat;

- menyusun penyiapan materi dan sasaran khalayak media;

- melaksanakan peliputan dan penyiaran informasi dan kebijakan

yang berhubungan kegiatan pimpinan dan Pemerintah Kota

Singkawang sebagai bahan pemberitaan dan publikasi;

- menyampaikan informasi kegiatan pimpinan;

- melakukan pendokumentasian dan penyimpanan setiap kegiatan

pelaksanaan dinas pimpinan;

- melaksanakan pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita

dinas; dan

- melakukan pemeliharaan jaringan dan peralatan telekomunikasi,

penggunaan sandi dan jalur pengiriman berita setda.


Halaman 29

(2) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Subbagian Protokol;

- mengumpul dan mengolah bahan penyusunan kebijakan, petunjuk

teknis, pelaporan pelaksanaan tugas bidang keprotokolan,

- melakukan pengaturan tata upacara, rapat dinas, pengaturan

jadwal acara rapat dinas, pertemuan resmi pimpinan; dan

- melakukan fasilitasi kegiatan pimpinan dalam persiapan acara dan

upacara.

B. Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Singkawang merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 53 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah, bahwa Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada

hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan,

koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,

pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga

dapat melaksanakan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi

dan tata laksana, hubungan masyarakat, protokol, serta fungsi

pemerintahan umum lainnya yang tercakup dalam tugas dinas dan lembaga

teknis.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang merupakan

unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina penyusunan

kebijakan pemerintahan daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

dinas daerah dan lembaga teknis daerah berdasarkan kebijakan Walikota

dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku serta mengendalikan

kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Struktur Organisasi Sekretariat daerah Kota Singkawang sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah


Halaman 30

b. Asisten Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Bagian Pemerintahan;

2. Bagian Hukum;

3. Bagian Organisasi.

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra terdiri dari 3 (tiga) bagian

yaitu :

1. Bagian Perekonomian;

2. Bagian Administrasi Pembangunan;

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

d. Asisten Administrasi terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Bagian Keuangan;

2. Bagian Umum;

3. Bagian Humas dan Protokol.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana

disajikan dalam bagan 2.1. sebagai berikut:


Halaman 31


Halaman 32

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat Daerah, maka Sekretariat Daerah didukung dengan

personil yang cukup memadai, dimana keadaan sampai bulan

Desember 2017 adalah sebanyak 119 orang pegawai, yang terdiri dari

laki-laki sebanyak 47 orang pegawai dan perempuan sebanyak 72

orang pegawai, dengan rincian tingkat pendidikan sebagai berikut :

* Berdasarkan Eselon dan Tingkat Pedidikan ASN di Setiap Bagian Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 (table 1)

No. Jumlah ASN Berdasarkan Eselon Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang

Pendidikan

1 2 3

1 Eselon II a. 1 orang b. 6 orang

SD 1 orang

2 Eselon III a. 9 orang

b. - orang

SLTP/MTS 4 orang

3 Eselon IV a. 27 orang b. - orang

SLTA/MA 43 orang

4 Jumlah : 43 orang

D1 - orang

5 D2 - orang

6 D3 10 orang

7 D4 - orang

8 S1 47 orang

9 S2 14 orang

10 S3 - orang

Jumlah 119 Orang

Sumber : Bagian Umum (Subbag TU & Kepegawaian) Setda Kota Singkawang

*Jumlah Pejabat Struktural dan Staf ASN Setda Kota Singkawang Tahun 2017 (tabel 2)

No Jumlah Pejabat

Jabatan Staf

1 1 orang Sekretaris Daerah 3 orang

2 1 orang Staf Ahli Bidan Hukum, Politik dan Pemerintahan - orang

3 1 orang Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan & Pembangunan

1 orang

4 1 orang Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & SDA 1 orang

5 1 orang Asisten Pemerintahan - orang

6 1 orang Asisten Perekonomian, Pem & Kesra - orang

7 1 orang Asisten Administrasi - orang

Jlh 7 orang 5 orang



Halaman 33

* Jumlah Kabag & Kasubbag Serta Staf ASN di Setiap Bagian Setda Kota Singkawang Tahun 2017 (tabel 3)

No Nama Bagian Kabag Jumlah & Nama Jabatan Kasubbag Staf

1. Bagian Umum 1 orang 1 orang Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

2 orang

1 orang Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga Umum

14 orang

1 orang Kasubbag Rumah Tangga Khusus

4 orang

1 orang Kasubbag Tata Usaha Pimpinan

12 orang

2. Bagian Keuangan

1 orang 1 orang Kasubbag Anggaran & Pembendaharaan

4 orang

1 orang Kasubbag Akutansi dan Pelaporan

1 orang

1 orang Kasubbag Aset

2 orang

3. Bagian Organisasi

1 orang 1 orang Kasubbag Kelembagaan

- orang

1 orang Kasubbag Kebijakan Aparatur

2 orang

1 orang Kasubbag Ketatalaksanaan

1 orang

4. Bagian Pemerintahan

1 orang 1 orang Kasubbag Koordinasi Pemerintahan

2 orang

1 orang Kasubbag Tata Praja

1 orang

1 orang Kasubbag Kerjasama Daerah & Perbatasan

1 orang

5. Bagian Perekonomian

1 orang 1 orang Kasubbag Sumber Daya Alam

3 orang

1 orang Kasubbag Sarana Perekonomian

2 orang

1 orang Kasubbag Produksi & Pemasaran

2 orang

6. Bagian Administrasi Pembangunan

1 orang 1 orang Kasubbag Pelaporan Pembangunan Umum

1 orang

1 orang Kasubbag Layanan Pengadaan

1 orang

1 orang Kasubbag Pelaporan Pembangunan Setda

1 orang

7. Bagian Humas & Protokol

1 orang 1 orang Kasubbag Humas

4 orang

1 orang Kasubbag Protokol

4 orang

8. Bagian Hukum 1 orang 1 orang Kasubbag Perumusan & Pengkajian Hukum

2 orang

1 orang Kasubbag Dokumentasi & Informasi Hukum

1 orang

1 orang Kasubbag Bantuan Hukum & HAM

1 orang

9.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

1 orang 1 orang Kasubbag Masalah Sosial

1 orang

1 orang Kasubbag Peningkatan SDM

- orang

1 orang Kasubbag Bina Sosial

2 orang

JUMLAH 9 orang 26 orang

77 orang

(kolom 3,4,5) 107 Orang

TOTAL Tabel 2 + Tabel 3

119 orang


*Daftar Tenaga Kontrak Sekretariat Daerah Kota Singkawang Keadaan Desember Tahun 2017 (tabel 4)

No. Tugas Jumlah

1 2 3

1. Tenaga Administrasi 20 orang

2. Pramusaji 2 orang

3. Operator Sound System 3 orang

4. Pengemudi 1 orang

5. Caraka 1 orang

6. Instalasi Listrik 1 orang

7. Juru Taman 2 orang

8. Pramu Kebersihan 20 orang

JUMLAH 50 orang



Halaman 34

B. ASET / MODAL SEKRETARIAT DAERAH

1. Gedung Kantor

Sekretariat Daerah telah menempati gedung kantor sendiri yang

terletak di Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang sebanyak 2 Gedung

dan 2 Lantai. Adapun luas bangunan gedung kantor adalah sebesar

8.350.9 m² sedangkan luas tanah bangunan gedung kantor sebesar

25.000 m².

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas Sekretariat Daerah berjumlah 120 Unit dengan

rincian antara lain : Bus sebanyak 1 Unit, Mini Bus sebanyak 27

Unit, Pick Up sebanyak 7 unit, Sepeda Motor sebanyak 85 Unit.

Adapun jumlah kendaraan dinas Sekretariat Daerah dapat dilihat

dalam tabel dibawah ini :

No. Jenis Kendaraan Jumlah Unit

1. Bus 1 Unit

2. Mini Bus 27 Unit

3. Pick Up 7 Unit

4. Sepeda Motor 85 Unit

Jumlah 120 Unit

Sumber : Bagian Keuangan (Subbag Aset Setda) Setda Kota Singkawang

3. Peralatan Kantor

Peralata kantor Sekretariat Daerah berjumlah 672 Unit dengan

rincian antara lain : Komputer/PC sebanyak 187 Unit, Laptop

sebanyak 68 Unit, Proyektor sebanyak 22 Unit, Printer sebanyak

245 Unit AC sebanyak 150 Unit. Adapun jumlah perlengkapan

kantor Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No. Jenis Perlengkapan Kantor Jumlah Unit

1. Komputer/PC 187 Unit

2. Laptop 68 Unit

3. Proyektor 22 Unit

4. Printer 245 Unit

5. AC 150 Unit

Jumlah 672 Unit


Halaman 35

Sumber : Bagian Keuangan (Subbag Aset Setda) Setda Kota Singkawang

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam upaya pemerintah mewujudkan Good Government perlu

adanya pengukuran pencapaian sasaran strategis dari hasil yang

dicapai. Adapun pengukuran pencapaian sasaran strategis Sekretariat

Daerah Kota Singkawang rata-rata cukup berhasil dengan rincian

capaian kinerja target sebagaimana tabel 2.3.1 dibawah ini:


Halaman 36

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Singkawang

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikat

or lainny

a

Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Jumlah rekomendasi kebijakan pemekaran kelurahan

1 Dok 1 Dok - - - 1 Dok 1 Dok - - - 100% 100% - - -

2

Jumlah rekomendasi kebijakan penataan organisasi kemasyarakatan (RTRW)

- 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

3

Jumlah rekomendasi dan peraturan/ pedoman yang diterbitkan

- 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

4

Jumlah fasilitasi rapat koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak

- 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg - 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg - 100% 100% 100% 100%

5

Persentase peningkatan pelayanan penyaluran berasuntuk rumah tangga miskin (RASKIN)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6

Jumlah dokumen standarisasi pembangunan kesejahteraan sosial

- 1 Dok - - - - 1 Dok - - - - 100% - - -


Halaman 37

No


Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikat

or lainny

a




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7

Jumlah rekomendasi pemecahan permasalahan inflasi yang dihasilkan dari fasilitasi dan koordinasi pengawasan pengendalian inflasi daerah kota singkawang

- - - 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

8

Optimalisasi pemberdayaan dan pengaturan Pedagang kaki lima (PKL)

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9

Meningkatnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

- - - 20% - - - - 13% - - - - 65% - - - -

10

Meningkatnya pengelolaan sampah yang proporsional,efektif dan efisien

- - - 20% - - - - 13% - - - - 65% - - - -

11 Terkoordinirnya pengelolaan konservasi SDA

- - - - 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. - 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. - 100% 100% 100% 100%

12 Terkoordinirnya pengendalian kebakaran hutan


13 Terpantaunya kebijakan perberasan

- - - - 30% 50% 80% 100% - 30% 50% 80% 100% - 100% 100% 100% 100%


Halaman 38

No


Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikat

or lainny

a




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14 Terpenuhinya kebijakan subsidi pertanian

- - - - 25% 50% 75% 100% - 25% 50% 75% 100% - 100% 100% 100% 100%

15

Selesainya penyerahan sertifikat petani eks. PIR BUNNES VII Sambas

- - - - 50% 75% 100% 100% - 50% 40% 53% 100% - 100% 54% 53% 100%

16 Terkelolanya sampah denga baik

- - - - 30% 50% 70% 100% - 30% 50% 70% 100% - 100% 100% 100% 100%

17

Berkurangnya peran pemerintah dalam pengelolaan persampahan

- - - - 25% 25% 25% 25% - 25% 25% 25% 25% - 100% 100% 100% 100%

18

Meningkatnya nilai kota singkawang dalam penilaian kota sehat/adipura

- - - - 10% 10% 10% 10% - 10% 10% 10% 10% - 100% 100% 100% 100%

19

Tersedian bahan dalam pengambilan kebijakan prokasih/ superkasih


20

Tersedianya bahan kebijakan norma standar prosedur dan manual RTH

- - - - 1

Kebijakan

1 Kebijak

an

1 Kebijak

an

1 Kebijak

an -

1 Kebijak

an

1 Kebijak

an

1 Kebijak

an

1 Kebijak

an - 100% 100% 100% 100%

21

Terkoordinirnya pelaksanaan penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)

- - - 20% 40% 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 20% 40% 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 100% 100% 100% 100% 100%

22 Jumlah peraturan yang diterbitkan

- - - - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%


Halaman 39

No


Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikat

or lainny

a




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

23

Peningkatan kelancaran dalam penyelesaian hukum/sengketa didalam/diluar pengadilan

- - - - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

24 Terlaksananya reformasi dan akuntabilitas publik

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 80% 60% 60% 0% 100% 80% 60% 60% 0% 100%

25

Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan

- - - - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

26

Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

27 Penyuluhan hukum pertanahan

- - - - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

28 Terlaksananya pembinaan kadarkum

- - - - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

29

Tertatanya peraturan perundang-undangan daerah

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30 Peningkatan kerjasama

- - - - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

31


- - - - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%


Halaman 40

No


Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikat

or lainny

a




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

32


- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33


- - - - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

34

Terlaksanya kegiatan penyusunan rancangan perda dan perwako tentang penanaman modal dan perubahan atas perda kota singkawang tentang retribusi jasa umum

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

35

Tersedianya bahan draft raperda, draft juklak / peraturan / keputusan walikota singkawang tentang penanaman modal dan perubahan atas perda kota singkawang tentang retribusi jasa umum

- - - 2 Draft 2 Draft 2 Draft 2 Draft 2 Draft 2 Draft 2 Draft 2 Draft 2 Draft 2 Draft 2 Draft 2 Draft 2 Draft 2 Draft 2 Draft

36

Tersusunnya raperda penyertaan modal pada PDAM gunung poteng dan tambahan setoran modal pada bank kalbar

- - - 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


Halaman 41

No


Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikat

or lainny

a




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

37

Survei indeks kepuasan konsumen PDAM gunung poteng

- - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -

38

Tersusunya Draft peraturan walikota/ keputusan walikota tentang percepatan pengembangan perusahaan daerah air minum gunung poteng

- - - - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

39

Persentase SKPD yang mengumumkan pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement

- - - 80% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

40

Persentase kejelasan produk hukum tentang kebijakan bidang ketatalaksanaan

- - - - 50% - - - - 37% - - - 74% - - - -

41

Persentase peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan kepala daerah/wakil kepala daerah

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100%

42

Persentase peningkatan pelayanan ibadah haji

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 100% 100% 80% 80% 80% 100%

43 Jumlah dokumen LKPJ

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Halaman 42

No


Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikat

or lainny

a




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

44 Jumah dokumen LPPD

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

45 Jumlah peserta studi pembelajaran

- - - - - 25 Org - - - - 25 Org - - - - 100% - -

46

Jumlah Proposal dan bantuan sosial yang diasistensi sesuai peraturan

- - - 300 - 300 300 300 300 - 300 300 300 100% - 100% 100% 100%

47

Jumlah fasilitasi rapat koordinasi kebijakan jaminan kesehatan daerah

- - - - - 2 Keg. 2 Keg. 2 Keg. - - 2 Keg. 2 Keg. 2 Keg. - - 100% 100% 100%

48

Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi akuntabilitas publik

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 100% 100% 100%

49 Persentase fasilitasi permasalahan pertanahan

- - - - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

50

Persentase penetapan batas wilayah kelurahan, kecamatan dan batas daerah di kota singkawang

- - - 30% 55% 70% 80% 100% 30% 55% 69% 69% 75% 100% 100% 99% 86% 75%

51

Terlaksananya kegiatan pencatatan dan inventarisasi nama unsur rupa bumi buatan

- - - 30% 55% 70% 80% 100% 20% 55% 0% 80% - 67% 100% 0% 100% 0%

52

berkurangnya masalah yang menghambat pembangunan

- - - 30% 55% 70% 80% 100% 30% 55% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Halaman 43

No


Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikat

or lainny

a




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

53

Persentase peningkatan transparansi informasi kinerja SKPD

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100%

54 Mengurangi alih fungsi lahan pertanian

- - - - 20% 40% 70% 100% - 20% 30% 0% 100% - 100% 75% 0% 100%


Halaman 44

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil

Walikota Singkawang sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) Sekretariat

Daerah, sudah barang tentu dengan memanfaatkan faktor-faktor

penentu yang mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan

tugas organisasi.

Untuk itu diperlukan analisa dan perhitungan yang cermat

terhadap gambaran visual seluruh faktor eksternal dan internal

organisasi sebagai instrumen untuk mengintegrasikan Kekuatan

(Strenght), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan

Ancaman/tantangan (Threat). Analisa tersebut akan menghasilkan

beberapa tujuan dan sasaran, dimana strategi pencapaiannya dilakukan

melalui penjabarannya kedalam kebijakan serta program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

1. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai

berikut :

a. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja

normatif dan taat aturan;

b. Memiliki kewenangan yang otonom dalam penyelenggaraan

organisasi;

c. Dukungan perangkat organisasi yang solid;

d. Semakin kuatnya koordinasi antar bagian dengan mempergunakan

aplikasi media social yang ada;

e. Tersedia kualitas sumber daya aparatur, khususnya yang

menduduki jabatan structural.

2. Kelemahan (Weakness)

a. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi

tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

b. Alokasi dana operasional, sarana dan prasarana pada unit kerja

belum seluruhnya memenuhi standar kebutuhan minimal yang

ideal;


Halaman 45

c. Masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari

beberapa bagian dengan dinas/instansi lain.

d. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata

dalam suatu sistim yang terpadu, efektif dan efisien;

e. Koordinasi antara Sekretariat daerah dan perangkat daerah

lainnya belum berjalan secara maksimal;

f. Pola pembinaan aparatur yang belum optimal pada peningkatan

kinerja;

g. Kurangnya motivasi staf dalam menjalankan tugas.

3. Peluang (Opportunity)

a. Adanya otonomi daerah yang luas dan nyata sebagaimana tertuang

dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang mana Pemerintah Kota Singkawang memiliki kewenangan

lebih luas untuk mendayagunakan berbagai sumber daya secara

optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. Semakin berkurangnya ketergantungan Pemerintah Kota kepada

Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam manajemen personil,

sehingga pembinaan aparatur yang berorientasi pada merit sistem

lebih terbuka.

c. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sehingga menuntut

adanya peningkatan kinerja untuk mewujudkan Sekretariat

Daerah yang lebih baik;

d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan

peran serta masyarakat merupakan fakta yang dapat lebih

mempercepat peningkatan kinerja Sekretariat Daerah.

e. RPJMD Kota Singkawang tahun 2018 - 2022 menjadi landasan

bagi seluruh Perangkat Daerah untuk menjabarkan Renstra

Perangkat Daerah. Sehingga Renstra Sekretariat Daerah Tahun

2018 – 2022 ini mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil

Walikota Singkawang dalam pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan.

f. Adanya dukungan dana Tugas Pembantuan, Bantuan Sosial

Berpola Hibah yang berasal dari APBN, Dana Dekonsentrasi,


Halaman 46

Subsidi Propinsi dari APBD Propinsi dalam mencapai sasaran yang

telah ditetapkan.

4. Ancaman/Tantangan (Threat)

a. Adanya tuntutan Peningkatan Kinerja Aparatur, sedangkan

sumber daya kuantitas masih perlu penambahan;

b. Peraturan Perundang-undangan yang sering mengalami perubahan

dengan cepat;

c. Resiko pekerjaan yang semakin tinggi baik dari segi adminstrasi

maupun keuangan;

d. Peredaran barang-barang illegal seperti peredaran narkoba dan

miras serta barang kadaluarsa/berbahaya yang dikonsumsi

dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang;

e. Keamanan lingkungan Setda yang masih cukup terbuka untuk

dimasuki oleh pihak yang tidak berkompeten, sehingga dapat

mengganggu aktivitas kerja PNS serta kehilangan fasilitas barang

dilingkungan Setda;

f. Kecepatan proses birokrasi yang perlu diatur agar tidak melambat

jika pejabat yang bersangkutan tidak ada ditempat, sedangkan

keputusan diperlukan pada saat itu juga.


Halaman 47

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU

STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota

terpilih berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota

Singkawang dihadapkan pada beberapa hambatan dan kendala antara

lain :

1. Aspek pertumbuhan perekonomian makro daerah yaitu tidak

stabilnya tingkat inflasi daerah dan rendahnya laju investasi daerah,

sedangkan faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya

pertumbuhan perekonomian daerah;

2. Aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu masih belum

tertatanya birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang good governance, sedangkan faktor yang mempengaruhinya

adalah kurangnya pelaksanaan tata kelolaan pemerintahan yang

baik;

3. Aspek penataan kepegawaian dan organisasi yaitu perlu adanya

penguatan kelembagaan, sedangkan faktor yang mempengaruhinya

adalah penataan organisasi yang tidak efektif dan efisien;

4. Aspek kerjasama antar pemerintah daerah yaitu kerjasama antar

pemerintah daerah dalam membangun kemitraan yang saling

menguntungkan belum optimal, sedangkan faktor yang

mempengaruhinya adalah kurang terbangunnya hubungan

kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis antar

daerah, antar pemerintah daerah dan dengan dunia usaha.

5. Aspek penegakan produk regulasi daerah yaitu lemahnya penegakan

implementasi produk hukum, sedangkan faktor yang

mempengaruhinya adalah kurang optimalnya penegakan produk

hukum yang menjadi dasar regulasi terselenggaranya pemerintahan

daerah, pembangunan daerah dan pelayanan publik yang prima dan

profesional.


Halaman 48

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun

2018 - 2022 adalah :

Visi tersebut merupakan gambaran tentang masa depan (future)

yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi

adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan

proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai

organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang (Akdon,

2006 : 97). Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk

atau pelayanan yang ditawarkan.

Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun

2018 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman

agama, etnis dan budaya;

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif

dan mandiri;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi Sumber

Daya Alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat;

4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif

yang berorientasi pada pelayanan public yang prima berbasis

teknologi komunikasi dan informasi;

5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat;

6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan

berkesinambungan;


Halaman 49

7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan

pariwisata.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung

Sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota

Singkawang Tahun 2018–2022.

Adapun peran serta Sekretariat Daerah pada pencapaian Misi

Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah “Misi ke 4 yaitu :

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif

yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis

teknologi Komunikasi dan informasi”.

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari Isu-isu

strategis daerah, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah

adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik 2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Singkawang; 4. Masih kurangnya implementasi kebijakan daerah.


Halaman 50

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT

DAERAH

Tujuan Stratetegis merupakan penjabaran atau implementasi dari

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu

(umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis memungkinkan

untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat

tujuan srategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Walikota terpilih.

Adapun tujuan strategis Sekretariat Daerah adalah :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan

pemerintahan daerah”.

Sasaran strategis adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang menggambarkan sesuatu yang

akan dihasilkan setiap tahun. Sasaran strategis menjabarkan misi dan

tujuan dengan spesifik, terukur dan beoriantasi pada hasil. Penetapan

sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kebijakan, program dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta

dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra. Sasaran

strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan

merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau

pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang dalam menjamin

suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh,

menyangkut semua bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota

Singkawang. Sasaran strategis yang ditentukan sepenuhnya mendukung

pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan. Dengan demikian apabila

seluruh sasaran yang ditentukan telah dicapai maka tujuan strategis juga

akan tercapai.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;

4) Meningkatnya implementasi kebijakan daerah.


Halaman 51

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah sebagaimana tabel

4.1 dibawah ini :


Halaman 52

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA

TAHUN KE-

I (2018) II (2019) III (2020) IV (2021) V (2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Persentase Unit Kerja dengan nilai IKM kategori baik

70% 75% 80% 85% 90%

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Nilai LPPD ST ST ST ST ST

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

Nilai SAKIP BB BB BB BB BB

Meningkatnya implementasi kebijakan daerah

Persentase kebijakan daerah yang ditindaklanjuti

25% 35% 55% 65% 75%

Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

60% 70% 80% 90% 100%


Halaman 53

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis

(Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Walikota

Singkawang.

Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang

menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas

dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk

konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat

bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-

program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam

rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka strategi

dan arah kebijakan Sekretariat Daerah adalah :

A. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah” dengan sasaran

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik” strategi yang dilakukan

adalah : Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik, dengan arah kebijakan :

Pengembangan Kinerja Organisasi;

Penataan Kelembagaan dan Organisasi;

Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi;

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;

Peningkatan pelayanan Publik bidang Sosial;

Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji;

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Peningkatan Disiplin Aparatur;

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;


Halaman 54

Peningkatan Pelayanan Kedinasaan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah;

Penguatan Transparasi Publik;

Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov.

B. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan


“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”

strategi yang dilakukan adalah : Meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan arah kebijakan :

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah.

C. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas sistem


“Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” strategi yang

dilakukan adalah : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah,

dengan arah kebijakan :

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

D. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas sistem


“Meningkatnya implementasi kebijakan daerah” strategi yang

dilakukan adalah : Menindaklanjuti kebijakan daerah dan

meningkatkan kualitas produk hukum daerah, dengan arah kebijakan:

Penataan Peraturan Perundang-undangan;

Penyelesaian konflik-konflik pemerintahan;

Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan;

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih;

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;


Halaman 55

Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dapat

dilihat sebagaimana tabel 5.1 dibawah ini :


Halaman 56

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Singkawang Hebat 2022

Misi. 4: Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan



Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap terhadap pelayanan publik

Pengembangan Kinerja Organisasi; Penataan Kelembagaan dan

Organisasi; Penguatan Ketatalaksanaan

Organisasi; Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;

Peningkatan pelayanan Publik bidang Sosial;

Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji; Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur; Pelayanan Administrasi

Perkantoran; Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur; Peningkatan Disiplin Aparatur; Peningkatan Kapasitas Sumber


Halaman 57




Daya Aparatur; Peningkatan Pelayanan

Kedinasaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

Penguatan Transparasi Publik; Optimalisasi Sistem Informasi e-

Gov.


Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah.


Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


Halaman 58





Menindaklanjuti kebijakan daerah dan meningkatkan kualitas produk hukum daerah

Penataan Peraturan Perundang-undangan;

Penyelesaian konflik-konflik pemerintahan;

Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan;

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih;

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah.


Halaman 59

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna

mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan

diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang

dihadapi.

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusun

program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 -

2022 sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Organisasi :

- Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik;

- Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan;

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi :

- Penyusunan Kebijakan Penatalaksanaan Organisasi;

- Sosialisasi Peraturan Bidang Kelembagaan;

- Penyusunan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota

Singkawang;

- Rapat Koordinasi Bidang Organisasi;

- Pembentukan UPT;

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal;

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan;

- Fasilitasi Penyelenggaraan Rakor Organisasi se-Kalbar;

- Penyusunan Perwako Standar Pelayanan;

- Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang;


Halaman 60

- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;

- Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah;

- Penyusunan Analisis Jabatan, ABK dan Evaluasi Jabatan.

3. Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi :

- Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan

Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang;

- Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah

Kota Singkawang;

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya :

- Sosialisasi Pelaksanaan Program Bansos Pangan bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah.

5. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial :

- Seminar Kota Layak Anak;

- Workshop Sekolah Ramah Anak dan Kecamatan Ramah Anak;

- Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak Menular);

- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan;

- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta

Keluarga Berencana;

- Pembuatan Aplikasi Bansos dan Hibah.

6. Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur :

- Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota

Singkawang;

- Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Struktural;

- Evaluasi Pelaksanaan Road Map RB Pemerintah Kota Singkawang.

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;


Halaman 61

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

- Penyediaan Alat Tulis Kantor;

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

- Penyediaan Makanan dan Minuman;

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

- Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran;

- Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah;

- Penyediaan Fasilitas Kegiatan Daerah.

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Peningkatan Pembangunan Rumah Jabatan;

- Peningkatan Pembangunan Gedung Kantor;

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

- Pengadaan Mebeleur;

- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan;

- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;

- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya;


Halaman 62

- Pengadaan Pakaian PDU Camat dan Lurah.

11.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

- Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (Mental Spritual);

- Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Administrasi Surat Menyurat

Secara Elektronik;

- Bimtek pramubakti;

- Outbond PNS setda

- Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Walikota.

12. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah :

- Doalog / Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan /

Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat;

- Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri;

- Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah;

- Safari Keagamaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- Penyediaan Publikasi Informasi;

- Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah;

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rumah

Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah

Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Jabatan Kepala


- Penyediaan Makan dan Minum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kepala



Halaman 63

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- Pemeliharaan Mebeleur Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah;

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Kepala


- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah;

- Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kepala Daerah Wakil

Kepala Daerah;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH.

13. Program Penguatan Transparansi Publik :

- Ekspo Kinerja SKPD;

14.Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov :

- Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi;

- Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi;

- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

15.Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah :

- Penyusunan LPPD Pemerintah Kota Singkawang;

- Penyusunan LKPJ Pemerintah Kota Singkawang;

- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa

Jabatan (LKPJ - AMJ);

- Penyusunan Laporan Memori Walikota Singkawang;

- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir

Masa Jabatan 2018 – 2022;

- Penyusunan LAKIP/LKT Pemerintah Kota Singkawang;

- Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang;

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;

- Penyusunan Dokumen dan Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan

SKPD;

- Penyusunan LAKIP/LKT Perangkat Daerah;

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah;


Halaman 64

- Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;

- Penyusunan Dokumen Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah Kota Singkawang;

- Penyusunan Dokumen Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah;

- Reviu DAK Fisik;

- Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan;

- Asistensi RKA SKPD;

- Asistensi, Peninjauan dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial;

- Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Penguatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Penyusunan Rencana Strategis dan IKU SKPD Kota Singkawang;

- Penyusunan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- Penguatan SAKIP dalam Penentuan Indikator Kinerja Program

Pemerintah Kota Singkawang.

16. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah :

- Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apeksi Se-Kalimantan;

- United Cities And Local Goverments Asia Pasifik (UCLG ASPAC);

- Fasilitasi Penyelenggaraan Raker Komwil V Apeksi Se-Kalimantan;

- Sosialisasi Kerjasama Daerah;

- Percepatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah;

- Koordinasi Pemerintahan;

- Gerakan Bersih Kampung;

17.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Penyusunan Analisa Standar Belanja;

- Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD;

- Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

- Penatausahaan Barang Milik Daerah;

- Inventarisasi Barang Milik Daerah;

- Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

18. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan :

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realiasi Anggaran;

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.


Halaman 65

19. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan :

- Penyusunan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan;

- Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah;

- Publikasi Peraturan Perundang-undangan;

- Penyusunan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan;

- Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Sarana

Perekonomian;

- Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang

Produksi Daerah dan Pemasaran.

20. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pemerintahan :

- Penataan Batas Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Batas Daerah;

- Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum;

- Penyelesaian Permasalahan PIR-BUNES.

21.Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan :

- Fasilitasi Penyelesaian 9 Urusan Pertanahan Kota Singkawang.

22.Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan :

- Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian;

- Koordinasi Kebijakan Pencegahan alih fungsi lahan pertanian;

- Fasilitasi Sertifikasi Lahan Pertanian/Perkebunan;

- Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

21. Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih :

- Percepatan Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang;

- Rekruitmen Direktur PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang;

- Rekruitmen Dewan Pengawas PDAM Gunung Poteng;

- Pendampingan dan Kemitraan Peningkatan Kinerja PDAM.

22.Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi :

- Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah;

- Fasilitasi Kebijakan Pembangunan dalam Peningkatan Investasi di

Daerah;

- Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan yang Higienis dan

Halal;

- Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Kota

Singkawang;

- Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- Rekruitmen Direksi BUMD Perseroda;


Halaman 66

- Rekruitmen Dewan Pengawas / Komisaris BUMD;

- Kajian Potensi Ekonomi Kota Singkawang;

- Kajian Produk Unggulan Kota Singkawang.

23.Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah :

- Sinkronisasi dan Pembahasan Produk Hukum Daerah;

- Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah;

- Harmonisasi Produk Hukum Daerah;

- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);

- Edukasi Hukum;

- Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015

– 2019;

- Penyusunan Laporan Kota Peduli HAM.

24.Program Penerapan dan Penegakan Hukum :

- Pembuatan Sistem Informasi e-Bankum;

- Peningkatan Sistem Informasi e-Bankum;

- Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan

Indikatif Sekretariat Daerah Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel 6.1

sebagai berikut :


Halaman 67

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Singkawang


Misi : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi

Tujuan Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Program

(Outcome) dan Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Renstra

Unit

Kerja Perangk

at Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



Program Pengembangan Kinerja Organisasi

Persentase unit kerja dengan nilai IKM kategori baik

- 70%

54.180.910

75%

55.260.000

80%

86.360.000

85%

87.490.000

90% 88.640.000 90%

371.930.910

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Laporan SKM)

1 Laporan

1 Laporan

24.592.76

0

1 Laporan

25.130.00

0

1 Laporan

25.680.00

0

1 Laporan

26.245.00

0

1 Laporan

26.820.000

5 Lapora

n

128.467.76

0

Bag. Organisasi

Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan

Jumlah Laporan Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

31 Laporan

1 Laporan

29.588.15

0

1 Laporan

30.130.00

0

1 Laporan

30.680.00

0

1 Laporan

31.245.00

0

1 Laporan

31.820.000

5 Lapora

n

153.463.15

0

Bag. Organisasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan

- - -

- -

1 Laporan

30.000.00

0

1 Laporan

30.000.00

0

1 Laporan

30.000.000

3 Lapora

n

90.000.000

Bag. Organisasi

Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi

Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya tepat fungsi dan tepat ukuran

- 90%

288.896.420

90%

294.690.000

90%

440.590.000

90%

596.600.000

90%

452.720.000 90%

2.073.496.420

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

1 Laporan

1 Laporan

22.152.85

0

1 Laporan

22.200.00

0

1 Laporan

25.000.00

0

1 Laporan

37.000.00

0

1 Laporan

37.000.000

5 Lapora

n

143.352.85

0

Bag. Organisasi


Halaman 68

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator

Program (Outcome) dan

Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode Renstra

Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

- 1

Laporan

32.176.21

5 -

-

1 Laporan

34.000.00

0

1 Laporan

37.000.00

0

1 Laporan

37.000.000

4 Lapora

n

140.176.21

5

Bag. Organisasi

Penyusunan Perwako Standar Pelayanan

Jumlah Perwako Standar Pelayanan

- - -

1 Perwako

54.238.00

0 -

-

- -

- -

1 Perwak

o

54.238.000

Bag. Organisasi

Penyusunan Kebijakan Penatalaksanaan Organisasi

Jumlah Kebijakan Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah

1 Perwako

dan 2 Kepwako

3 Perwako

16.417.12

5 -

-

2 Perwako

10.238.00

0

2 Perwako

30.000.00

0

2 Perwako

21.720.000

11 Perwak

o

78.375.125

Bag. Organisasi

Penyusunan formasi kebutuhan pegawai Pemerintah Kota singkawang

Jumlah Dokumen Data Hasil Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Kota Singkawang

1 Dokumen

1 Dokumen

34.471.40

0

1 Dokumen

34.500.00

0

1 Dokumen

30.000.00

0

1 Dokumen

51.000.00

0

1 Dokumen

41.000.000 5

Dokumen

190.971.40

0

Bag. Organisasi

Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang

Dokumen hasil evaluasi jabatan Perangkat Daerah

- 16

Dokumen

145.734.930

- -

29 Dokumen

78.000.00

0

29 Dokumen

90.000.00

0

29 Dokumen

60.000.000

103 Dokume

n

373.734.93

0

Bag. Organisasi

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Dokumen Hasil Standar Kompetensi Jabatan

- - -

- -

1 Dokumen

66.352.00

0

1 Dokumen

70.000.00

0

1 Dokumen

47.000.000 3

Dokumen

183.352.00

0

Bag. Organisasi

Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi

- - -

7 Perangkat

Daerah

25.000.00

0

6 Perangkat

Daerah

27.000.00

0

6 Perangkat

Daerah

65.000.00

0

6 Perangkat

Daerah

30.000.00

0

25 Perangkat

Daerah

147.000.00

0

Bag. Organisasi

Sosialisasi Peraturan Bidang kelembagaan

Jumlah Peraturan yang disosialisasikan

Perwako Tupoksi SKPD

1 Peraturan

17.468.30

0 -

-

1 Peraturan

10.000.00

0

1 Peraturan

26.600.00

0

1 Peraturan

19.000.00

0

4 Peratura

n

73.068.300

Bag. Organisasi


Halaman 69

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pembentukan UPT

Jumlah UPT yang dibentuk

9 UPT 4 UPT

20.475.600

2 UPT

20.500.000

2 UPT

20.000.000

2 UPT

50.000.000

2 UPT

20.000.000 14 UPT

130.975.60

0

Bag. Organisasi

Fasilitasi Penyelenggaraan Rakor Organisasi se-Kalbar

Jumlah Peserta Rakor Organisasi

- - -

140 Peserta

138.252.00

0 -

-

- -

- -

140 Peserta

138.252.00

0

Bag. Organisasi

Penyusunan analisis jabatan, ABK dan Evaluasi Jabatan

Jumlah dokumen analisis jabatan, ABK dan Evaluasi Jabatan

- - -

- -

3 Dokumen

140.000.000

3 Dokumen

140.000.000

3 Dokumen

140.000.000

9 Dokume

n

420.000.00

0

Bag. Organisasi

Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi

Tersedianya standarisasi Pemerintah Kota Singkawang yang berkenaan dengan biaya pemerintah dan harga barang / jasa

100% 100% 72.010.420 100%

73.450.000 100%

114.920.00

0 100%

76.410.000

100% 77.940.000 100%

414.730.420

Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang yang dikeluarkan

2 Kepwako

2 Kepwako

16.555.85

0

2 Kepwako

17.950.00

0

2 Kepwako

18.920.00

0

2 Kepwako

20.000.00

0

2 Kepwako

20.940.000 10

Kepwako

94.365.850

Bag. Adminbang

Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Keputusan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Singkawang yang dikeluarkan

1 Perwako,

4 Kepwako

4 Kepwako

55.454.57

0

4 Kepwako

55.500.00

0

4 Kepwako

56.000.00

0

4 Kepwako

56.410.00

0

4 Kepwako

57.000.000 20

Kepwako

280.364.57

0

Bag. Organisasi


Halaman 70

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Jumlah Perwako SOP

- - -

- -

15 Perwako

40.000.00

0 -

-

- -

15 Perwak

o

40.000.000

Bag. Organisasi

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase masyarakat yang berpendapatan rendah yang menerima Bansos Pangan

85% 90%

24.451.351

90%

24.940.000

90%

25.440.000

90%

25.950.000

90% 26.470.000 100%

127.251.351

Sosialisasi pelaksanaan program Bansos Pangan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Program Bansos Pangan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1 Kegiatan

200 Peserta

24.451.35

1

200 Peserta

24.940.00

0

200 Peserta

25.440.000

200 Peserta

25.950.00

0

200 Peserta

26.470.000 1000

Peserta

127.251.35

1

Bag. Kesra

Program peningkatan pelayanan Publik bidang Sosial

Persentase pemenuhan SPM pelayanan publik bidang sosial

65% 70%

51.082.000

72%

52.110.000

74%

118.150.000

76%

74.210.000

78% 75.290.000 78%

370.842.000

Seminar Kota Layak Anak

Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar Kota Layak Anak

- 120

Peserta

23.634.00

0 -

-

- -

- -

- -

120 Peserta

23.634.000

Bag. Kesra

Workshop Sekolah Ramah Anak dan Kecamatan Ramah Anak

Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Sekolah ramah Anak dan Kecamatan Ramah Anak

- - -

100 Peserta

21.644.000

- -

- -

- -

100 Peserta

21.644.000

Bag. Kesra

Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak Menular)

Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar Peduli Penyakit Tidak Menular

- 120

Peserta

21.722.00

0

120 Peserta

24.740.00

0

120 Peserta

24.740.00

0

120 Peserta

25.000.00

0

120 Peserta

25.000.000

600 Peserta

121.202.00

0

Bag. Kesra


Halaman 71

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan

Laporan Hasil koordinasi

- 1

Laporan

5.726.000

1 Laporan

5.726.000

1 Laporan

6.250.000

1 Laporan

6.500.000

1 Laporan

6.500.000

5 Lapora

n

30.702.000

Bag.Kesra

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana

Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaksanakan

- - -

- -

1 Lapora

n

22.160.000

1 Lapora

n

22.710.000

1 Lapora

n

23.790.000

3 Lapora

n

68.660.000

Bag.Kesra

Pembuatan Aplikasi Bansos dan Hibah

Jumlah Aplikasi Bansos dan Hibah

- - -

- -

1 Aplikas

i

65.000.000

1 Aplikas

i

20.000.000

1 Aplikas

i

20.000.000

1 Aplikasi

105.000.00

0

Bag.Kesra

Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji

Persentase peningkatan pelayanan ibadah haji

100% 100%

729.873.600

100%

737.170.000

100%

744.540.000

100%

751.990.000

100%

759.510.000

100%

3.723.083.600

Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Jumlah Jemaah Haji yang difasilitasi

100 Orang Calon Haji

112 Orang

729.873.600

112 Orang

737.170.00

0

122 Orang

744.540.00

0

122 Orang

751.990.000

122 Orang

759.510.000 571

Orang 3.723.083.60

0

Bag. Kesra

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang

- 100%

42.263.950

100%

67.110.000

100%

43.970.000

100%

44.850.000

100% 45.750.000 100%

243.943.950

Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Perwako Road Map Reformasi Birokrasi

- 1

Dokumen

42.263.95

0

1 Dokumen

24.000.00

0 -

-

- -

- -

2 Dokumen

66.263.950

Bag. Organisasi


Halaman 72

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Evaluasi pelaksanaan Road Map RB Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan Road Map RB Pemerintah Kota Singkawang

- - -

- -

1 Laporan

43.970.00

0

1 Laporan

44.850.00

0

1 Laporan

45.750.000

3 Lapora

n

134.570.00

0

Bag. Organisasi

Persentase tingkat pemahaman peserta bimtek

- - -

70% - -

- -

- -

70%

Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural

Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural

- - -

29 Peserta

43.110.00

0 -

-

- -

- -

29 Peserta

43.110.000

Bag. Organisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% 100%

5.646.661.750 100%

5.710.740.000 100%

5.394.580.000 100%

5.464.260.000 100%

5.521.440.000 100%

27.737.681.750

Penyediaan jasa surat menyurat

Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan

Materai 1.745

Lembar, Buku

Cek = 7 Buku

Materai 1.745

Lembar, Buku

Cek = 7 Buku

10.998.000

Materai 1.745

Lembar, Buku

Cek = 7 Buku

11.000.000

Materai 1.745

Lembar, Buku

Cek = 7 Buku

11.000.000

Materai 1.745

Lembar, Buku

Cek = 7 Buku

11.000.000

Materai 1.745

Lembar, Buku

Cek = 7 Buku

11.000.000

Materai 8.725

Lembar, Buku Cek =

35 Buku

54.998.000

Bag. Umum

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Cakupan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

Internet = 2500 Mbps, Air = 6.240 M³,

Listrik = 160.000

Kwh


Listrik = 160.000

Kwh

485.164.800


Listrik = 160.000

Kwh

575.930.000


Listrik = 160.000

Kwh

485.200.000


Listrik = 160.000

Kwh

485.200.000


Listrik = 160.000

Kwh

485.200.000

Internet =

12.500 Mbps, Air =

31.200 M³,

Listrik = 800.000

Kwh

2.516.694.800

Bag. Umum


Halaman 73

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan

KIR 24 Unit, Pajak

Kendaraan Roda Enam 2

Unit, Kendaraan Roda Empat

18 Unit, Kendaraan Roda Dua 17

Unit

KIR 24 Unit, Pajak




Unit

56.450.000

KIR 24 Unit, Pajak




Unit

56.500.000

KIR 24 Unit, Pajak




Unit

56.500.000

KIR 24 Unit, Pajak




Unit

56.500.000

KIR 24 Unit, Pajak




Unit

56.500.000

KIR 120 Unit, Pajak

Kendaraan Roda Enam

10 Unit, Kendaraan Roda Empat


Unit

282.450.00

0

Bag. Umum

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan

100% 100%

164.450.000 100%

234.000.000

100%

165.000.000 100%

234.000.000

100% 234.000.000 500% 1.031.450.00

0 Bag. Keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan

1 Tahun

1 Tahun

149.650.900 1

Tahun 149.700.000

1 Tahun

100.000.000 1

Tahun 149.680.000

1 Tahun

149.700.000 5

Tahun

698.730.90

0

Bag. Umum

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Cetak 980

Buku, Jilid 737 Buku,

Fotocopy 272.500 Lembar

Cetak 980

Buku, Jilid 737

Buku, Fotocopy 272.500 Lembar

143.934.100

Cetak 980

Buku, Jilid 737


144.000.000

Cetak 980

Buku, Jilid 737


144.000.000

Cetak 980

Buku, Jilid 737


144.000.000

Cetak 980

Buku, Jilid 737


144.000.000

Cetak 4.900 Buku, Jilid

3.685 Buku,

Fotocopy 1.362.500 Lembar

719.934.10

0

Bag. Umum

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

1 Paket 1 Paket 436.807.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 5 Paket

836.807.000

Bag. Umum

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan


739.224.000

Bag. Umum


Halaman 74

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Cakupan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan


782.393.600

Bag. Umum

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Surat Kabar = 18.000 Eks,


102.360.000


102.400.000


76.860.000


76.860.000


76.860.000


435.340.00

0

Bag. Humas

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah kegiatan rapat/pertemuan yang difasilitasi

100 Kegiatan

100 Kegiatan

185.000.000 100

Kegiatan 185.500.000

100 Kegiatan

190.610.000 100


100 Kegiatan

190.610.000

500 Kegiata

n

942.330.00

0

Bag. Umum

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas yang difasilitasi

1.500 SPD

1.500 SPD

1.857.282.950 1.500 SPD

1.847.000.000 1.500 SPD

1.847.000.000 1.500 SPD

1.847.000.000 1.500 SPD

1.847.000.000 7.500 SPD

9.245.282.950

Bag. Umum

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Jumlah tenaga kontrak / Honorer yang dibiayai APBD

56 Orang

72 Orang

1.399.206.400 72

Orang 1.399.210.000

72 Orang

1.399.210.000 72

Orang 1.399.210.000

72 Orang

1.399.210.000 360

Orang 6.996.046.40

0

Bag. Umum

Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah

Jumlah Tamu Daerah yang difasilitasi

100 Orang

100 Orang

291.200.000 100

Orang 291.200.000

100 Orang

291.200.000 100

Orang 291.200.000

100 Orang

291.200.000 500

Orang 1.456.000.00

0

Bag. Umum

Penyediaan Fasilitas Kegiatan Daerah

Jumla Kegiatan Daerah yang difasilitasi

- - -

10 Kegiatan

250.000.000 10


10 Kegiatan

250.000.000 10


40 Kegiata

n

1.000.000.000

Bag. Umum


Halaman 75

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 100%

5.618.476.000

100%

6.079.590.000

100%

7.179.980.000

100%

7.346.430.000

100%

5.797.930.000

100%

32.022.406.000

Peningkatan Pembangunan Rumah Jabatan

Luas Peningkatan Pembangunan Rumah Jabatan

- - -

100 M²

199.450.000 100 M²

199.450.000

100 M²

199.450.000 100 M²

199.450.000

400 M²

797.800.000

Bag. Keuangan

Peningkatan Pembangunan Gedung Kantor

Luas Peningkatan Pembangunan Gedung Kantor

- - -

200 M²

150.000.000 200 M²

150.000.000

200 M²

150.000.000 200 M²

150.000.000

800 M²

600.000.000

Bag. Keuangan

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan

12 Set 6 Paket 447.050.000

6 Paket

549.050.000 6 Paket

448.000.000

6 Paket

448.000.000 6 Paket

448.000.000

30 Paket

2.340.100.000

Bag. Keuangan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

- 2 Paket 96.300.000

2 Paket 176.350.000

2 Paket 176.350.000

2 Paket 97.000.000

10 Paket

97.000.000 18

Paket

643.000.00

0

Bag. Keuangan

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diadakan

- - -

9 Unit 270.000.000

9 Unit 270.000.000

9 Unit 270.000.000

9 Unit 270.000.000

36 Unit 1.080.000.00

0 Bag. Keuangan

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Peralatan rumah jabatan/Dinas yang diadakan

- 18 Unit 2.269.810.000

18 Unit 1.285.000.000

18 Unit 1.085.550.000

18 Unit 1.600.000.000

18 Unit 871.240.000 90 Unit 7.111.600.00

0 Bag. Keuangan


Halaman 76

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung Kantor yang diadakan

- 62 Unit 777.090.000

62 Unit 1.619.740.000

62 Unit 1.619.740.000

62 Unit 1.619.740.000

62 Unit 800.000.000 310 Unit

6.436.310.000

Bag. Keuangan

Pemeliharaan rutin/berkala taman

Luas taman yang dipelihara

- 100 M² 51.751.00

0 100 M²

52.000.000

100 M² 52.000.00

0 100 M²

52.000.000

100 M² 52.000.000 500 M²

259.751.000

Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Luas Rumah Dinas yang dipelihara

- 100 M² 77.000.00

0 100 M²

80.000.000

100 M² 80.000.00

0 100 M²

80.000.000

100 M² 80.000.000 500 M²

397.000.000

Bag. Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Luas Gedung Kantor yang dipelihara

- 500 M² 444.000.000 500 M² 450.000.000 500 M² 450.000.000 500 M² 450.000.000 500 M² 450.000.000 2.500

M² 2.244.000.00

0

Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara

22 Unit 20 Unit 901.300.000 20 Unit 902.000.000 20 Unit 902.000.000 20 Unit 902.000.000 20 Unit 902.000.000 100 Unit

4.509.300.000

Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah peralatan rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara

-

AC 50 Unit,

Genset 3 Unit

54.975.000

AC 50 Unit,

Genset 3 Unit

55.000.000

AC 50 Unit,

Genset 3 Unit

55.000.000

AC 50 Unit,

Genset 3 Unit

55.000.000

AC 50 Unit,

Genset 3 Unit

55.000.000

AC 250 Unit,

Genset 15 Unit

274.975.00

0

Bag. Umum

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

AC 120 Unit,

Komputer 60 Unit

Printer 60 Unit

AC 120 Unit,

Komputer 60 Unit

Printer 60 Unit

199.450.000

AC 120 Unit,

Komputer 60 Unit

Printer 60 Unit

200.000.000

AC 120 Unit,

Komputer 60 Unit

Printer 60 Unit

182.240.000

AC 120 Unit,

Komputer 60 Unit

Printer 60 Unit

182.240.000

AC 120 Unit,

Komputer 60 Unit

Printer 60 Unit

182.240.000

AC 600 Unit,

Komputer 300 Unit

Printer 300 Unit

946.170.00

0

Bag. Umum


Halaman 77

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

-

Sarung Kursi 2.600 Buah, Taplak Meja 1.000 Buah,

Rempal 200

Buah, Karpet 5

Buah

65.000.000


Rempal 200

Buah, Karpet 5

Buah

65.000.000


Rempal 200

Buah, Karpet 5

Buah

65.000.000


Rempal 200

Buah, Karpet 5

Buah

65.000.000


Rempal 200

Buah, Karpet 5

Buah

65.000.000

Sarung Kursi

13.000 Buah, Taplak Meja 5.000 Buah,

Rempal 1000 Buah, Karpet

25 Buah

325.000.00

0

Bag. Umum

Pemeliharaan rutin / berkala Mebeleur

Jumlah mebeleur yang dipelihara

Kursi 50 Unit, Meja 50

Unit, Lemari 50 Unit

Kursi 50

Unit, Meja 50


25.000.000

Kursi 50

Unit, Meja 50


26.000.000

Kursi 50

Unit, Meja 50


26.000.000

Kursi 50

Unit, Meja 50


26.000.000

Kursi 50

Unit, Meja 50


26.000.000

Kursi 250 Unit, Meja 250 Unit,

Lemari 250 Unit

129.000.00

0

Bag. Umum

Pengadaan Mebeleur

Jumlah mebeleur yang diadakan

- 20 Unit 209.750.000

- -

20 Unit

268.650.000 -

-

- -

40 Unit

478.400.000

Bag. Keuangan

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Luas rehabilitasi rumah jabatan

- - -

- -

200 M²

250.000.000

200 M²

250.000.000 200 M² 250.000.000 600 M²

750.000.00

0

Bag. Keuangan

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Luas rehabilitasi rumah gedung kantor

- - -

- -

400 M²

900.000.000

400 M²

900.000.000 400 M² 900.000.000

1.200 M²

2.700.000.000

Bag. Keuangan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase peningkatan disiplin Aparatur

- 100%

129.900.000

100% -

100%

132.500.000

100% -

100%

135.150.000 100%

397.550.000


Halaman 78

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

- 194 Setel

33.800.000

- -

194 Setel

35.800.000

- -

194 Setel

35.800.000 582 setel

105.400.00

0

Bag. Umum

Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian Dinas

- - -

- -

194 setel

96.700.000

- -

194 setel

99.350.000 388 setel

196.050.00

0

Bag. Umum

Pengadaan Pakaian PDU Camat dan Lurah

Jumlah pakaian PDUB dan Lurah

62 Setel 62

Setel

96.100.00

0 -

-

- -

- -

- - 62 Setel

96.100.000

Bag. Pemerintahan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi

- 100%

61.556.700 100%

62.780.000

100% 64.040.000 100%

65.320.000 100% 66.620.000 100% 320.316.700

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (Mental Spritual)

Jumlah Laporan Kegiatan

- 1

Laporan

44.425.000

1 Laporan

45.500.000

1 Laporan

16.500.000

1 Laporan

16.500.000

1 Laporan

16.800.000

5 Lapora

n

139.725.00

0

Bag. Umum

Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Secara Elektronik

Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Administrasi Surat Menyurat secara Elektronik

- 30

Peserta 17.131.70

0 -

-

- -

- -

- - 30

Peserta

17.131.700 Bag. Umum

Bimtek pramubakti

Jumlah Peserta Bimtek

- - -

- -

30 peserta

15.000.000

30 peserta

15.000.000

30 peserta

15.000.000 90

peserta

45.000.000 Bag. Umum


Halaman 79

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Outbond PNS setda


- - -

- -

1 laporan

15.000.00

0

1 laporan

16.000.00

0

1 laporan

16.000.000 3

laporan

47.000.000 Bag. Umum

Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Walikota

Cakupan Penyusunan Kebijakan Walikota

- - -

3 Kajian Kebijakan

17.280.000

3 Kajian Kebijak

an

17.540.000

3 Kajian Kebijakan

17.820.000

3 Kajian Kebijakan

18.820.000 12 Kajian Kebijaka

n

71.460.000

Bag. Umum

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Persentase tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah

100% 100%

5.188.644.775 100%

5.270.950.000 100%

5.314.964.000 100%

6.418.044.000 100%

7.023.184.000 100%

29.215.786.775

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pinpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Jumlah peserta Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pinpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

- - -

12.000 Orang

72.600.00

0

12.000 Orang

72.600.00

0

12.000 Orang

72.600.00

0

12.000 Orang

72.600.000 48.000 Orang

290.400.00

0

Bag. Humas

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

- 100

Orang

154.294.000

100 Orang

79.269.00

0

100 Orang

79.269.00

0

100 Orang

79.269.00

0

100 Orang

79.269.000 500

Orang

471.370.00

0

Bag. Humas

Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah


- - -

- -

1 Dok

160.174.000 1 Dok

160.174.000

1 Dok 480.522.000 3 Dok

480.522.000


Halaman 80

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Safari Keagamaan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Jumlah Rumah Ibadah yang dikunjungi

25 Rumah Ibadah

25 Rumah Ibadah

121.219.900

16 Rumah Ibadah

115.830.000

12 Rumah Ibadah

115.830.000

12 Rumah Ibadah

115.830.000

12 Rumah Ibadah

150.010.000 125

Rumah Ibadah

618.719.900 Bag. Kesra

Penyediaan Publikasi Informasi

Jumlah publikasi dan informasi pada Iklan Media Cetak, Iklan Media Elektronik dan Advetorial

Iklan Media

Cetak 26, Iklan Media

Elektronik 4, dan

Advertorial 11

41 Publikasi

318.000.000

41 Publikasi

323.000.000

41 Publikasi

323.000.000

41 Publikasi

323.000.000

41 Publikasi

323.000.000 205

Publikasi

1.610.000.00

0

Bag. Humas

Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah

Jumlah Kegiatan Hari-hari besar Nasional dan Daerah

HUT (Pemprop, OTDA, RI, Kota)

4 Kegiatan

768.348.125

4 Kegiatan

728.719.000

4 Kegiatan

769.000.000

4 Kegiatan

800.000.000

4 Kegiatan

800.000.000 20

Kegiatan

3.866.067.12

5

Bag. Pemerintahan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bagi KDH/WKDH

Jumlah Perjalanan Dinas yang difasilitasi

100 SPD

100 SPD

400.000.000 100 SPD

597.563.000 100 SPD

571.159.000 100 SPD

856.208.000 100 SPD

850.000.000 500 SPD

3.274.930.00

0

Bag. Umum

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Rumah Jabatan KDH/WKDH

Cakupan jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan

Internet = 350

Mbps, Air = 5.664

M³, Listrik = 160.000

Kwh


Listrik = 160.000

Kwh

349.000.000


Listrik = 160.000

Kwh

349.000.000


Listrik = 160.000

Kwh

350.000.000


Listrik = 160.000

Kwh

350.000.000


Listrik = 160.000

Kwh

350.000.000

Internet = 1.750

Mbps, Air = 28.320

M³, Listrik = 8000.000

Kwh

1.748.000.00

0

Bag. Umum

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH

Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan

Pajak Kendar

aan Roda

Empat 4 Unit

Pajak Kendar

aan Roda

Empat 4 Unit

55.200.000

Pajak Kendar

aan Roda

Empat 4 Unit

22.000.000

Pajak Kendar

aan Roda

Empat 4 Unit

22.000.000

Pajak Kendar

aan Roda

Empat 4 Unit

22.000.000

Pajak Kendar

aan Roda

Empat 4 Unit

22.000.000

Pajak Kendar

aan Roda

Empat 20 Unit

143.200.000 Bag. Umum


Halaman 81

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan KDH/WKDH

Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan KDH/WKDH yang disediakan

- 1 Paket

72.677.200

1 Paket 72.000.00

0 1 Paket

72.000.000

1 Paket 72.000.00

0 1 Paket 72.000.000 5 Paket 360.677.200

Bag. Umum

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Jabatan KDH/WKDH

Cakupan alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Jabatan KDH/WKDH yang disediakan

- 1 Paket 181.893.550 1 Paket 93.000.00

0 1 Paket

93.000.000

1 Paket 93.000.00

0 1 Paket 93.000.000 5 Paket 553.893.550

Bag. Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Jabatan KDH/WKDH

Luas taman Rumah Jabatan Walikota/Wakil Walikota yang dipelihara

- 100 M² 27.372.00

0 100 M²

30.000.000

100 M² 27.372.00

0 100 M²

36.000.000

100 M² 50.000.000 500 M² 170.744.000 Bag. Umum

Penyediaan Makan dan Minum KDH/WKDH

Cakupan makanan dan minuman Walikota/Wakil Walikota yang disediakan

- 10

Kegiatan 1.432.100.000

10 Kegiatan

1.449.000.000 10

Kegiatan 1.449.000.000

10 Kegiatan

1.906.000.000 10

Kegiatan 2.405.622.000

50 Kegiatan

8.641.722.000

Bag. Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan KDH/WKDH

Luas rumah jabatan walikota/wakil walikota yang dipelihara

- 100 M² 109.260.000 100 M² 109.260.000 100 M² 110.000.000 100 M² 145.000.000 100 M² 168.000.000 500 M² 641.520.000 Bag. Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH yang dipelihara

-

Kendaraan

Roda Empat 2 Unit

537.280.000

Kendaraan

Roda Empat 2 Unit

288.560.000

Kendaraan

Roda Empat 2 Unit

288.560.000

Kendaraan

Roda Empat 2 Unit

300.000.000

Kendaraan

Roda Empat 2 Unit

300.000.000

Kendaraan

Roda Empat 10 Unit

1.714.400.000

Bag. Umum


Halaman 82

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH

Cakupan pemeliharaan peralatan/perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

-

BBM Solar 1.320 Liter,

Gas Isi Ulang 112

Tabung

126.440.000


Gas Isi Ulang 112

Tabung

126.440.000


Gas Isi Ulang 112

Tabung

126.440.000


Gas Isi Ulang 112

Tabung

168.000.000


Gas Isi Ulang 112

Tabung

180.000.000


Gas Isi Ulang 560

Tabung

727.320.000 Bag. Umum

Pemeliharaan Mebeleur Rumah Jabatan KDH/WKDH

Cakupan mebeleur yang dipelihara

- 6 Set 20.000.00

0 6 Set

20.000.000

6 Set 20.000.00

0 6 Set

26.620.000

6 Set 30.000.000 36 Set

116.620.000 Bag. Umum

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya KDH/WKDH

Jumlah Pakaian PSH, PSL, PDU dan PDL KDH/WKDH

22 Stel 20 Stel 52.800.00

0 20 Stel

52.800.000

20 Stel 52.800.00

0 20 Stel

70.000.000

20 Stel 70.000.000 100 Stel

298.400.000

Bag. Umum

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu KDH/WKDH

Jumlah Pakaian KOPRI, Batik Tradisional, Pakaian Olahraga dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

- 20 Stel 30.400.00

0 20 Stel

30.400.000

20 Stel 30.400.00

0 20 Stel

40.000.000

20 Stel 60.000.000 100 Stel

191.200.000

Bag. Umum

Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah KDH/WKDH

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tamu Daerah

- 23


23 Kegiatan

214.000.000 23


23 Kegiatan

284.834.000 23


115 Kegiatan

1.216.834.000

Bag. Umum

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan KDH/WKDH

Jumlah Mobil Jabatan KDH/WKDH yang dipelihara

- 2 Unit 218.360.000 2 Unit 218.360.000 2 Unit 218.360.000 2 Unit 218.360.000 2 Unit 218.360.000 10 Unit 1.091.800.00

0

Bag. Umum

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH

Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH yang disediakan

- - -

1 Paket 279.149.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 279.149.000 1 Paket 279.149.000 4 Paket 987.447.000 Bag. Umum


Halaman 83

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Penguatan Transparansi Publik

Persentase Transparansi publik

100% 100% 20.550.000 100% 20.100.000 100% 20.200.000 100% 20.500.000 100% 25.000.000 100% 106.350.000

Expo Kinerja SKPD

Jumlah Pengunjung Stand Pameran Sekretariat Daerah

1 Kegiata

n

350 Orang

20.550.00

0

350 Orang

20.100.000

350 Orang

20.200.000

350 Orang

20.500.000

350 Orang

25.000.000 1750 Orang

106.350.000

Bag. Humas

Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov

Persentase pemenuhan kebutuhan media internal dan eksternal pemerintah daerah dalam upaya pengembangan komunikasi dan informasi

100% 100%

286.902.500

100%

342.640.000

100%

298.490.000

100%

304.460.000

100%

310.550.000 100%

1.543.042.500

Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi

Jumlah media Internal dan eksternal yang diterbitkan

- 1124 Buah

221.170.000

1124 Buah

267.640.000

1124 Buah

200.490.000

1124 Buah

201.000.000

1124 Buah

201.000.000 5620 Buah

1.091.300.000

Bag. Humas

Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi

Kegiatan pemasangan dan pengembangan

- 1

Kegiatan

65.732.50

0

1 Kegiatan

25.000.00

0

1 Kegiatan

25.000.00

0

1 Kegiatan

25.000.00

0

1 Kegiatan

30.000.000 5


Bag. Humas

Persentase tangkat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- - - 80% - 80% - 90% - 100% - 100%

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah OPD yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengumuman dan pengadaan melalui e-procurement

- - -

29 OPD 50.000.00

0 29 OPD

73.000.000

29 OPD 78.460.00

0 29 OPD 79.550.000 87 OPD 281.010.000

Bag. Minbang


Halaman 84

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Nilai LPPD Kota Singkawang

T ST

65.947.150 ST

66.392.000

ST

66.500.000 ST

66.770.000

ST

105.000.000 ST

370.609.150

Penyusunan LPPD Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LPPD Pemerintah Kota Singkawang

1 Dokumen

1 Dokumen

40.909.25

0

1 Dokumen

41.000.00

0

1 Dokumen

41.000.00

0

1 Dokumen

41.000.00

0

1 Dokumen

30.000.000 5

Dokumen

193.909.250 Bag. Pemerintahan

Penyusunan LKPJ Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LKPJ Pemerintah Kota Singkawang

1 Dokumen

1 Dokumen

25.037.90

0

1 Dokumen

25.392.00

0

1 Dokumen

25.500.00

0

1 Dokumen

25.770.00

0

1 Dokumen

18.000.000 5

Dokumen


Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ-AMJ)

Jumlah Dokumen LKPJ-AMJ

1 Dokumen

1 Dokumen

-

- -

- -

- -

1 Dokumen

19.000.000 2

Dokumen

19.000.000

Bag. Pemerintahan

Penyusunan Laporan Memori Walikota Singkawang

Jumlah Dokumen Laporan Memori Walikota Singkawang

1 Dokumen

1 Dokumen

-

- -

- -

- -

1 Dokumen

19.000.000 2

Dokumen

19.000.000

Bag. Pemerintahan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan 2018-2022

Jumlah Dokumen LPPD Akhir masa Jabatan

1 Dokumen

1 Dokumen

-

- -

- -

- -

1 Dokumen

19.000.000 2

Dokumen

19.000.000

Bag. Pemerintahan


Halaman 85

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Jumlah kerjasama daerah

- 6

954.907.879

6

974.010.000

6

993.490.000

6

1.013.370.000 6

1.406.010.000 30

5.341.787.879

Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apkesi Se-Kalimatan

Laporan Rekomendasi hasil Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan

- 3

Laporan

183.499.600 4

Laporan 270.000.000

4 Laporan

270.000.000 4

Laporan 270.000.000

4 Laporan

205.640.000

19 Lapora

n

1.199.139.600

Bag. Pemerintahan

united Cities And Local Goverments Asia Pasifik (UCLG ASPAC)

Laporan pelaksanaan kegiatan / kepesertaan

1 Dokumen

1 Laporan

60.000.000 1

Laporan

443.010.000 1

Laporan

462.490.000 1

Laporan

432.370.000 1

Laporan 432.370.000

5 Lapora

n

1.830.240.000

Bag. Pemerintahan

Fasilitasi Penyelenggaraan Raker Komwil V Apeksi Se-Kalimantan

Pelaksanaan Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan

- 9 Kota

455.869.900 - - - - - - 9 Kota 456.000.000 18 Kota 911.869.900

Bag. Pemerintahan

Sosialisasi Kerjasama Daerah

Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan

- - - - - - - 1

Laporan

50.000.000 1

Laporan 50.000.000

2 Lapora

n


Percepatan peningkatan kerjasama antar daerah

Jumlah Naskah Kerjasama

- 5 Naskah 24.041.250 5 Naskah

27.000.000 6 Naskah

27.000.000

6 Naskah

27.000.000 6 Naskah 28.000.000

28 Naskah


Koordinasi Pemerintahan

Jumlah Laporan hasil koordinasi pemerintahan

24 Laporan

24 Laporan

183.178.429

24 Laporan

184.000.000

24 Laporan

184.000.000

24 Laporan

184.000.000

24 Laporan

185.000.000

120 Lapora

n


Gerakan Bersih Kampung

Jumlah wilayah pelaksanaan gerakan bersih kampung

5 Kecamatan dan

26 Kelurah

an

26 Kelurahan

48.318.70

0

26 Kelurahan

50.000.00

0

26 Kelurahan

50.000.00

0

26 Kelurahan

50.000.00

0

26 Kelurahan

49.000.000 130

Kelurahan 247.318.700

Bag. Pemerintahan


Halaman 86

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Nilai SAKIP - BB

403.722.955

BB

412.688.000

BB

422.150.000

BB

431.650.000

BB

403.390.000 BB

2.073.600.955

Penyusunan LAKIP / LKT Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LAKIP / LKT Pemerintah Kota Singkawang

1 Dokumen

1 Dokumen

46.201.05

0

1 Dokumen

46.250.00

0

1 Dokumen

46.250.00

0

1 Dokumen

46.250.00

0

1 Dokumen

38.000.000 5

Dokumen

222.951.050 Bag. Organisasi

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja

2 Dokumen

29 Dokumen

15.378.32

0

29 Dokumen

16.350.00

0

29 Dokumen

16.350.00

0

29 Dokumen

16.350.00

0

29 Dokumen

16.000.000 147

Dokumen

80.428.320

Bag. Adminbang

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Setda Kota Singkawang

- - -

2 Dokumen

8.636.000

2 Dokumen

8.700.000

2 Dokumen

9.700.000

2 Dokumen

9.390.000

8 Dokume

n

36.426.000

Bag. Adminbang

Penyusunan Dokumen dan Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Setda Kota Singkawang dan Jumlah Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Setda Kota Singkawang

- 2

Dokumen

31.718.40

0 -

-

- -

- -

- -

2 Dokume

n

31.718.400

Bag. Adminbang

Penyusunan LAKIP / LKT Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen LAKIP / LKT Setda Kota Singkawang

- - -

1 Dokumen

30.000.00

0

1 Dokumen

35.000.00

0

1 Dokumen

35.000.00

0

1 Dokumen

35.000.000 4

Dokumen

135.000.000 Bag. Adminbang


Halaman 87

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

- - -

5 Dokumen

26.000.00

0

5 Dokumen

33.000.00

0

5 Dokumen

33.000.00

0

5 Dokumen

33.000.000 20

Dokumen


Penyusunan Rencana Strategis dan IKU SKPD Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Renstra dan IKU Sekretariat Daerah

- 2

Dokumen

24.250.00

0 -

-

- -

- -

- -

2 Dokume

n

24.250.000

Bag. Adminbang

Penyusunan Revisi Rencana Strategis dan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Revisi Renstra Setda Kota Singkawang

- - -

1 Dokumen

13.577.00

0 -

-

- -

- -

1 Dokume

n

13.577.000

Bag. Adminbang

Penguatan SAKIP dalam Penentuan Indikator Kinerja Program Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Peserta Penguatan SAKIP

- 35

Peserta

39.371.55

0 -

-

- -

- -

- -

35 Peserta

39.371.550

Bag. Organisasi

Persentase Kesesuiaan program RKA dengan Dokumen RKPD

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Asistensi RKA SKPD

Jumlah OPD yang diasistensi dalam penyusunan RKA

27 SKPD ;

9 Bagian

29 OPD

96.940.360

29 OPD

71.000.000

29 OPD

71.000.000

29 OPD

72.000.000

29 OPD 72.000.000 145 OPD



Halaman 88

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Persentase tingkat penyerapan APBD

- 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

- - -

12 Laporan

30.000.00

0

12 Laporan

30.000.00

0

12 Laporan

30.000.00

0

12 Laporan

20.000.000

48 Lapora

n

110.000.000

Bag. Adminbang

Penyusunan Dokumen Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah Kota Singkawang

- - -

- -

1 Dokumen

13.000.00

0

1 Dokumen

13.000.00

0

1 Dokumen

10.000.000 3

Dokumen

36.000.000

Bag. Adminbang

Reviu DAK Fisik Jumlah Laporan hasil Reviu DAK Fisik

- - -

4 Laporan

20.050.000

4 Laporan

20.050.000

4 Laporan

20.050.000

4 Laporan

20.000.000

16 Lapora

n

80.150.000

Bag. Adminbang

Persentase tingkat penyerapan anggaran Setda

90% -

90% 90% 90% 90% 90%

Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah

3 Dokumen

3 Dokumen

26.325.000

3 Dokumen

26.325.000

3 Dokumen

26.300.000

3 Dokumen

26.300.000

3 Dokumen

20.000.000 15

Dokumen

125.250.000 Bag. Keuangan

Penyusunan Dokumen Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Setda Kota Singkawang

- - -

- -

4 Dokumen

10.000.00

0

4 Dokumen

10.000.00

0

4 Dokumen

10.000.000 12

Dokumen

30.000.000

Bag. Adminbang


Halaman 89

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Persentase penerima dana hibah dan bantuan sosial yang tepat sasaran

100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -

Asistensi, Peninjauan, dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Jumlah Calon yang menerima dana Hibah dan Bantuan Sosial

200 Calon

Penerima Hibah

dan Bansos

240 Calon Peneri

ma Hibah dan

Bansos

43.889.50

0

240 Calon Peneri

ma Hibah dan

Bansos

44.000.00

0

80 Calon Peneri

ma Hibah dan

Bansos

40.000.00

0

80 Calon Peneri

ma Hibah dan

Bansos

40.000.00

0

80 Calon Peneri

ma Hibah dan

Bansos

40.000.000

720 Calon Peneri

ma Hibah dan

Bansos

207.889.500 Bag. Kesra

Persentase Pelaksanaan Lelang

- 80% - 80% - 100% - 100% - 100% - 100% -

Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa

41 Surat Perintah

12 Laporan

46.601.30

0

12 Laporan

47.000.00

0

12 Laporan

42.000.00

0

12 Laporan

45.000.00

0

12 Laporan

45.000.000

60 Lapora

n


Penguatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop PBJ

- 130

Peserta

33.047.47

5

130 Peserta

33.500.00

0

130 Peserta

30.500.00

0

130 Peserta

35.000.00

0

130 Peserta

35.000.000 650

Peserta 167.047.475

Bag. Adminbang

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Ketepatan Alokasi Penganggaran dengan Realisasi

- 80%

484.550.700

80%

514.240.000

80%

504.120.000

80%

514.210.000

80%

524.500.000 80%

2.541.620.700

Penyusunan Analisa Standar Belanja

Jumlah Perwako Analisa Standar Belanja

-

5 Dokumen dan 1 Sistem

Informasi

259.296.300

1 Perwako

20.000.00

0 -

-

- -

- -

5 Dokumen dan 1 Sistem

Informasi



Halaman 90

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Persentase Tertib administrasi Keuangan

- 70% - 75% - 80% - 85% - 90% - 90% -

Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD

Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran

6 Dok 2 Dok

48.303.100

2 Dok 102.248.00

0 2 Dok

104.224.000

2 Dok 104.242.000

2 Dok 104.100.000 10 Dok 463.117.100 Bag. Keuangan

Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Jumlah Dokumen Realisasi Surat Perintah Membayar (SPM)

380 SPM, 2

Lap.

500 SPM

51.599.950

500 SPM

105.248.000

400 SPM

107.224.000

400 SPM

107.242.000

400 SPM

107.200.000 2.200 SPM


Persentase tertib administrasi barang milik daerah

70% 75% 80% 85% 90% 90%

Pengamanan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Pengamanan Fisik

- - -

- -

1 Dok

35.000.000

1 Dok

35.000.000


Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah

4 Dok 14 Dok 43.860.800

14 Dok 97.248.000

14 Dok

99.224.000

14 Dok 100.242.000


Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

1 Dok 1 Dok 53.107.150

1 Dok 107.248.000

1 Dok 74.224.000

1 Dok 81.242.000


Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

- 2 Dok 28.383.400

2 Dok 82.248.000

2 Dok 84.224.000

2 Dok 86.242.000



Halaman 91

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase tingkat capaian kinerja dan keuangan

100% 100%

39.385.850 100%

40.170.000

100% 40.970.000 100%

41.790.000 100% 42.630.000 100%

204.945.850

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran

2 Dok - -

2 Dok 8.000.000

2 Dok 8.800.000

2 Dok 9.600.000

2 Dok 9.630.000

8 Dok


Penyusunan Pelaporan Prognosis realiasi anggaran

Jumlah Laporan Prognosis realiasi anggaran

- - -

- -

1 Dok 7.000.000

1 Dok 7.000.000

1 Dok 7.000.000

3 Dok


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

2 Dok 2 Dok 39.385.850 2 Dok 32.170.000

2 Dok 25.170.000

2 Dok 25.190.000



Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan terhadap terhadap jumlah rancangan produk hukum daerah

- 25%

135.692.000 35%

102.500.000 55%

134.500.000 65%

137.400.000 75%

137.400.000 75%

587.492.000

Penyusunan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Perwako yang dikeluarkan

- - -

2 Perwak

o

23.500.000

2 Perwak

o

24.500.000

2 Perwak

o

25.700.000

2 Perwak

o

25.700.000

8 Perwak

o

99.400.000

Bag. Hukum

Fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah

Jumlah laporan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah

- - -

- -

1 Lapora

n

30.000.000

1 Lapora

n

30.000.000

1 Lapora

n

30.000.000

3 Lapora

n

30.000.000

Bag. Hukum


Halaman 92

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Publikasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Produk hukum yang dipublikasikan

7 peraturan perundang-undangan

300 Buku

72.600.000 300

Buku 50.000.000

300 Buku

50.000.000

300 Buku

50.000.000

300 Buku

50.000.000 1.500 Buku

272.600.000 Bag. Hukum

Tingkat akurasi penataan kelembagaan dengan pelayanan publik

100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -

Penyusunan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan

Jumlah Perwako Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan

Rancangan Perwako Pelimpahan

1 Perwak

o

34.669.700 - -

- -

- -

- -

1 Perwak

o

34.669.700

Bag. Organisasi

Optimalisasi kebijakan pengembangan dan pembangunan bidang sarana perekonomian

20% 20% 20% 20% 20% 100%

Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangnunan Bidang Sarana Perekonomian

Jumlah Draft Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Sarana Perekonomian di Kota Singkawang

2 Draft 2 Draft 17.310.800

2 Draft 17.500.000

2 Draft 18.000.000

2 Draft 18.700.000

2 Draft 18.700.000

10 Draft

90.210.800

Bag. Perekonomian


Halaman 93

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Optimalisasi kebijakan pengembangan dan pembangunan bidang produksi daerah dan pemasaran

20% 20% 20% 20% 20% 100%

Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Produksi Daerah dan Pemasaran

Jumlah Draft Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Produksi Daerah dan Pemasaran di Kota Singkawang

5 Draft 5 Draft 11.111.500

5 Draft 11.500.000

5 Draft 12.000.000

5 Draft 13.000.000

5 Draft 13.000.000

25 Draft

60.611.500

Bag. Perekonomian

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pemerintahan

Persentase penetapan batas wilayah kelurahan, kecamatan dan batas daerah di Kota Singkawang

- 75%

231.193.750 80%

233.000.000

85%

236.000.000 90%

204.350.000

95%

204.350.000 100%

1.108.893.750

Penataan Batas Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Batas Daerah

Jumlah Laporan Penataan Batas Wilayah

26 Laporan

1 Lapora

n

92.681.650

1 Laporan

93.000.000

1 Laporan

94.000.000

1 Laporan

97.000.000

1 Laporan

97.000.000

5 Laporan

473.681.650

Bag. Pemerintahan

Persentase penurunan sengketa hukum

20% 20% 20% 20% 20% 20% 100%

Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum

Jumlah Perkara Hukum yang didampingi

6 Perkara

2 perkara

102.352.100

2 perkara

103.000.000

4 perkara

104.000.000

4 perkara

107.350.000

4 perkara

107.350.000 16

perkara 524.052.100

Bag. Hukum


Halaman 94

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Persentase penyelesaian penyerahan sertifikat kebun petani Eks. PIR BUN NES VII Sambas

- 20% - 40% - 60% - 80% - 100% - 100% -

Penyelesaian Permasalahan PIR-BUNES

Jumlah Sertifikat yang diserahkan

7 Kegiata

n

300 Sertifikat

36.160.000 300

Sertifikat

37.000.000 200

Sertifikat

38.000.000 - - - -

800 Sertifikat

111.160.000 Bag.

Perekonomian

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Persentase penetapan batas wilayah kelurahan, kecamatan dan batas daerah di Kota Singkawang

- 75%

50.694.800 80%

51.710.000

85% 52.740.000 90%

53.790.000 95% 54.870.000 100% 263.804.800

Fasilitasi Penyelesaian 9 Urusan Pertanahan Kota Singkawang

Cakupan fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan

5 Kecamata

n

10 Kegiatan

50.694.800 10

Kegiatan

51.710.000 10

Kegiatan

52.740.000 12

Kegiatan

53.790.000 14

Kegiatan 54.870.000

56 Kegiatan


Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Persentase pencegahan alih fungsi lahan pertanian

- 100% 49.207.250 100%

50.190.000 100%

51.190.000

100% 93.220.000 100% 94.270.000 100%

338.077.250

Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

Jumlah Draft Perda tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

1 Draft 1 Draft 18.669.750

1 Draft

19.190.000 -

-

- -

- -

2 Draft

37.859.750 Bag. Perekonomian

koordinasi Kebijakan Pencegahan alih fungsi lahan pertaniaan

Jumlah laporan hasil koordinasi penyelesaian permasalahan alih fungsi lahan

- - -

- -

5 laporan

20.190.000

5 laporan

20.220.000 5

laporan 21.270.000

15 laporan

61.680.000

Bag. Perekonomian

Fasilitasi Sertifikasi lahan pertanian/perkebunan


- - -

- -

- -

1 Lapora

n

41.000.000

1 Lapora

n

41.000.000

2 Lapora

n

82.000.000

Bag. Perekonomian


Halaman 95

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Persentase pengawasan peredaran pupuk dan pestisida bersubsidi

60% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -

Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi

60% 1

Laporan

30.537.500

1 Laporan

31.000.000

1 Laporan

31.000.000

1 Laporan

32.000.000

1 Laporan

32.000.000

5 Laporan


Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih

Tersedianya Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang

- 100% 28.244.500 100%

28.810.000 100% 29.390.000 100%

29.980.000

100% 30.580.000 100% 147.004.500

Percepatan Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang

Jumlah Laporan Kegiatan Percepatan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang

1 Kegiata

n

1 Lapora

n

14.973.450

1 Laporan

10.000.000

1 Laporan

10.000.000

1 Laporan

15.480.000

1 Laporan

15.830.000

5 Lapora

n

66.283.450

Bag.

Perekonomian

Optimalisasi Peningkatan Kinerja dan Manajemen PDAM Gunung Poteng

- - - 100% - 100% - - - - - 100% -

Rekruitmen Direktur PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang

Jumlah Direktur PDAM terpilih

- - -

1 Orang

5.810.000

- -

- -

- -

1 Orang


Rekruitmen Dewan Pengawas PDAM Gunung Poteng

Jumlah Dewan Pengawas PDAM terpilih

- - -

- -

2 Orang

6.390.000

- -

- -

2 Orang



Halaman 96

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Optimalisasi Pendampingan dan Kemitraan Peningkatan Kinerja PDAM Gunung Poteng

- 20% - 20% - 20% - 20% - 20% - 100% -

Pendampingan dan Kemitraan Peningkatan Kinerja PDAM

Jumlah laporan hasil Pendampingan dan Kemitraan peningkatan Kinerja PDAM

1 Laporan

1 Laporan

13.271.050

1 Laporan

13.000.000

1 Laporan

13.000.000

1 Laporan

14.500.000

1 Laporan

14.750.000

5 Lapora

n

68.521.050

Bag. Perekonomian

Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Tersedianya dokumen monitoring pelaksanaan Expo Daerah

- 20%

94.578.200 20%

96.460.000

100%

358.390.000 100%

510.360.000 100%

515.370.000 100%

1.575.158.200

Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah

Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

46.563.100 1

Dokumen

47.000.000

1 Dokumen

23.390.000

1 Dokumen

35.000.000

1 Dokumen

35.000.000 5

Dokumen


Optimalisasi kebijakan pembangunan dalam peningkatan Investasi di Daerah

- 20% - 20% - 20% - 20% - 20% - 100% -

Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Dalam Peningkatan Investasi Di Daerah

Jumlah Kebijakan Pembangunan dalam peningkatan Investasi di Daerah

- 1

Dokumen 16.772.700

1 Dokumen

17.200.000

1 Dokumen

15.000.000

1 Dokumen

35.000.000

1 Dokumen

35.000.000 5

Dokumen



Halaman 97

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Persentase pengendalian dan pengawasan produk pangan yang higienis dan halal di Kota Singkawang

- 20% - 20% - 20% - 20% - 20% - 100% -

Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan Yang Higienis dan Halal

Jumlah Rekomendasi dalam bentuk Laporan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan Yang Higienis dan Halal di Kota Singkawang

- 2

Laporan 16.620.750

2 Laporan

17.260.000

2 Laporan

10.000.000

2 Laporan

35.000.000

2 Laporan

35.000.000 10

Laporan 113.880.750

Bag. Perekonomian

Persentase pengendalian inflasi kebutuhan pokok masyarakat Kota Singkawang

- 20% - 20% - 20% - 20% - 20% - 100% -

Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Kota Singkawang

Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Kota Singkawang

2 Laporan

2 Laporan

14.621.650 2

Laporan

15.000.000 2

Laporan

10.000.000 2

Laporan

35.000.000 2

Laporan 35.000.000

10 Laporan



Halaman 98

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Persentase peningkatan kinerja BUMD

- - - - - 10% - 20% - 20% - 50% -

Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi

- - -

- -

1 Laporan

10.000.000

1 Laporan

110.360.000

1 Laporan

115.370.000 3

Laporan 235.730.000

Bag. Perekonomian

Rekruitmen Direksi BUMD Perseroda

Jumlah Direksi BUMD terpilih

- - -

- -

1 Orang

15.000.000

- -

- -

1 Orang

15.000.000 Bag.

Perekonomian

Rekruitmen Dewan Pengawas / Komisaris BUMD Perseroda

Jumlah Dewan Pengawas / Komisaris BUMD terpilih

- - -

- -

2 Orang

15.000.000

- -

- -

2 Orang


Persentase produk IKM, UKM dan Pengrajin yang menjadi produk unggulan

50% 50% 50% 50%

Kajian Potensi Ekonomi Kota Singkawang

Jumlah Naskah Akademik Potensi Ekonomi Kota Singkawang

- - -

- -

1 Dokume

n

130.000.000

1 Dokume

n

130.000.000

1 Dokume

n

130.000.000

3 Dokume

n 390.000.000

Bag. Perekonomian

Kajian Produk Unggulan Kota Singkawang

Jumlah Naskah Akademik Produk Unggulan Kota Singkawang

- - -

- -

1 Dokume

n

130.000.000

1 Dokume

n

130.000.000

1 Dokume

n

130.000.000

3 Dokume

n 390.000.000

Bag. Perekonomian


Halaman 99

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

100% 60% 183.499.300 70% 220.000.000 80% 222.500.000 90% 361.340.000 100% 231.250.000 100% 1.218.589.300

Sinkronisasi dan Pembahasan Produk Hukum Daerah

Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang keluarkan

7 Raperda

, 40 Ranperwa, 252 Rankep

wa

126 Rancan

gan Produk Hukum

78.665.000

126 Rancan

gan Produk Hukum

75.000.000

126 Rancan

gan Produk Hukum

60.000.000

126 Rancan

gan Produk Hukum

60.000.000

126 Rancan

gan Produk Hukum

60.000.000

630 Rancan

gan Produk Hukum

333.665.000 Bag. Hukum

Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

- 35

orang 32.285.300

35 orang

30.000.000

35 orang

30.000.000

35 orang

30.000.000

35 orang

30.000.000 35

orang 152.285.300

Bag. Hukum

Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Jumlah Dokumen Kajian terhadap Produk Hukum Daerah

- - -

1 Dokume

n

35.000.000

1 Dokume

n

35.500.000

1 Dokume

n

36.590.000

1 Dokume

n 36.590.000

4 Dokume

n 143.680.000

Bag. Hukum

Persentase peningkatan pelayanan dan diseminasi informasi Hukum yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi

40% 45% 50% 60% 70% 80% 80%

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jumlah Dokumen Hukum yang dikelola

400 naskah digital

dokumen hukum

400 Dokume

n 24.363.800

400 Dokume

n

23.000.000

700 Dokume

n

23.000.000

1000 Dokume

n

25.000.000

1000 Dokume

n 25.000.000

3.500 Dokume

n 120.363.800

Bag. Hukum


Halaman 100

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Persentase menurunnya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

20% 20% - 20% - 20% - 20% - 20% - 100% -

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)

Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)

3 pertemuan

260 Peserta

24.789.300 260

Peserta

25.000.000 260

Peserta

25.000.000 260

Peserta

25.000.000 260

Peserta 25.000.000

1.300 Peserta

124.789.300 Bag. Hukum

Edukasi Hukum Jumlah Peserta yang mengikuti edukasi hukum

- - -

100 Peserta

10.000.000

300 Peserta

10.000.000

300 Peserta

158.750.000

300 Peserta

28.660.000 900

peserta 207.410.000

Bag. Hukum

Persentase peningkatan penegakan dan perlindungan HAM

100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -

Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-2019

Jumlah Laporan RAN-HAM yang dikeluarkan

1 pertemuan, 1 laporan RAN-HAM

1 Laporan

23.395.900 1

Laporan

22.000.000 - - - - - -

2 Laporan

45.395.900

Bag. Hukum

Penyusunan Laporan Kota Peduli HAM

Jumlah Laporan Kota Peduli HAM

- - -

- -

1 Laporan

39.000.000

1 Laporan

26.000.000

1 Laporan

26.000.000

3 Laporan

91.000.000

Bag. Hukum


Halaman 101

Tujuan Sasaran Ko

de

Program dan

Kegiatan

Indikator


Indikator Kegiatan

(Output)

Data

Capaian pada

Tahun Awal

Renstra



Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penaggu

ng Jawab

Tahun ke-1 (2018)

Tahun ke-2 (2019)

Tahun ke-3 (2020)

Tahun ke-4 (2021)

Tahun ke-5 (2022)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

Target Pagu Dana

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Program Penerapan dan Penegakan Hukum

Menurunnya jumlah pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

- - -

-

35.000.000 70% 15.000.000 60% 20.000.000 50% 20.000.000 50% 90.000.000

Pembuatan Sistem Informasi e-Bankum

Jumlah Aplikasi Sistem Informasi e-Bankum yang diadakan

- - -

1 aplikasi

35.000.000

- -

- -

- -

1 aplikasi

35.000.000

Bag. Hukum

Peningkatan Sistem Informasi e-Bankum

Jumlah Aplikasi Sistem Informasi e-Bankum yang ditingkatkan

- - -

- -

- -

1 aplikasi

5.000.000

1 aplikasi

5.000.000

2 aplikasi

10.000.000

Bag. Hukum

Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Jumlah penerima bantuan Hukum

- - -

- -

10 orang

15.000.000

10 orang

15.000.000

10 orang

15.000.000

30 orang

45.000.000

Bag. Hukum


Halaman 102

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 –

2022 adalah sebagai berikut :

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator 1 : Indeks kepuasan masyarakat.

Indikator 2 : Nilai LPPD.

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Indikator 1 : Nilai SAKIP.

Adapun Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1

dibawah ini :


Halaman 103

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi kinerja

pada akhir periode RPJMD

Tahun 1 (2018)

Tahun 2 (2019)

Tahun 3 (2020)

Tahun 4 (2021)

Tahun 5 (2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Persentase Unit Kerja dengan nilai IKM kategori baik

100 70% 75% 80% 85% 90% 90%

2 Nilai LPPD T ST ST ST ST ST ST

3 Nilai SAKIP CC BB BB BB BB BB BB


Halaman 104

BAB VIII

PENUTUP

Tersusunnya Rencana Strategis ( RENSTRA ) Sekretariat Daerah Kota

Singkawang periode untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2018 –

2022) di harapkan dapat mewujudkan Visi dan mengemban misi kota.

Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Sekretariat Daerah Kota Singkawang

dimaksud memiliki 3 (tiga) dimensi :

Kesatu : Bahwa Untuk mencapai dan mendukung pembangunan Kota

Singkawang , Sekretariat Daerah Kota Singkawang dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya dimulai dengan Visi Kota

Singkawang 2018 – 2022, sehingga arah dan tujuan dari

pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan dalam menunjang

pembangunan di Kota Singkawang dapat tercapai dan apa

yang dikehendaki bersama (pemerintah daerah, swasta,

masyarakat) sangat jelas hasil yang akan dituju;

Kedua : Dokumen rencana strategis ( RENSTRA ) Sekretariat Daerah

Kota Singkawang yang berisikan Visi dan Misi Kota, bidang-

bidang strategis yang harus diintervensi dalam rangka

mengemban misi dan mewujudkan visi tersebut, serta strategi-

strategi yang terpilih dalam rangka mensukseskan bidang-

bidang yang dianggap strategis. Jadi tidak harus mencakup

semua bidang strategis sehingga tujuan dan hasil yang

diharapkan lebih terfokus;

ketiga : Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara hakiki

RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Singkawang memiliki

urgensi khususnya dalam hal penentuan arah dan kontrol bagi

masyarakat terhadap dinamika pembangunan kota demi

terwujudnya visi dan misi yang telah disepakati.

Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan

apabila telah dijabarkan kedalam suatu program kegiatan yang merupakan

operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga

kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan

mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.


Halaman 105

Program yang tersusun ini merupakan gambaran hasil kebijakan

strategis yang diperoleh dari rumusan RENSTRA dan merupakan langkah riil

untuk dilaksanakan dalam mempersiapkan Pemerintah Kota Singkawang

dengan kapasitasnya.

Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Singkawang 2018 –

2022 ini merupakan dukungan dari 9 (sembilan) bagian yang ada

dilingkungan Sekretariat Daerah untuk menentukan arah RENSTRA

Sekretariat ini agar sesuai dengan rencana pembangunan Kota Singkawang

lima tahun mendatang.

Semoga seluruh isi program dapat terwujud dengan baik dan dapat

dipergunakan semaksimal mungkin oleh Sekretariat Kota Singkawang.

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat

beserta staf dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang yang telah

mendukung penyelesaian RENSTRA Sekretariat Kota Singkawang ini.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa membantu

kelancaran tugas kita semua.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ERIANTI SUPRIHATININGSIH, SH. NIP.19630205 199603 2 002

Documents

humpro.singkawangkota.go.id · 2020-04-27 · Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 i KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur kehadirat