20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final

8/17/2019 20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final

1/21

Presentasi untuk mahasiswa/i

Universitas Diponegoro

Framework PembangunanInfrastruktur Indonesia Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Direktur Program KPPIP

25 Januari 2016


2/21

Infrastruktur dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7%

per tahun pada 2015-2019

Enggano

Kertajati

Singkawang

Muara

Teweh

Miangas

Maratua

Tojo Una-

Una

Pohuwato

Moa

Namniwel

Taria

Kenyam

Aboy

Sultan

Hassanuddin

Banda Aceh

Belawan

Kuala Tanjung

Dumai

Batam

Pangkal

Pinang

Pontianak

Panjang

Padang

Tj. Priok

Cilacap

Tj. Perak

Lombok

Kupang

Palangkaraya Banjarmasin

Makassar

Maloy

Bitung

Halmahera

SorongJayapura

Merauke

Ambon

Koroway

Batu

Konsep Tol Laut agar Indonesiiamejadi poros martim dunia

• Pembangunan 24 pelabuhanlaut baru

• Menaikkan jumlah kapall (pioneecargo, transport vessels, pioneercrossing vessels)

• membangun 60 pelabuhanpenyeberang

Memperkuat konektifitas melaluiipembangunan infrastruktur udara

• pembangunan 15 pelabuhanudara baru

• Pembangunan fasilitas air

cargo di 6 lokasi• Menambah jumlah pelabuhan

udara perintis

Revitalisasi efisiensi jalan denganpembangu nan dan pebaikan jalan

• pembangunan 2,650 km jalan baru • pembangunan 1,000 kmjalan tol baru• rehabilitasi 46,770 kmjalan eksisting

Mengurangi biaya logistik melaluiinfrastruktur kereta api

Membangun jalur baru di Jawa, Sumatra,Sulawesi, dan Kalimantan: 2,159 km kereta antar kota

1,099 km kereta dalam kota

Pengembangan transpor urban

• Pengembangan Bus RapidTransit (BRT) di 29 kota

• Pembanguanan Mass RapidTransit (MRT) di 6 kotametropolitan dan 17 kota

besar.

Tercapainya electrification ratio sebesar96.6% pada tahun 2019 dengan pengmbangan kapasitas

• Pembangunan pembangkit listrik

dengan total kapasitas 35,000 MW

Memastikan suplai dari bahan bakardengan memaksim alkan ki langminyak domest i k

• Pembangunan kilang minyakbaru 2x300,000 barrels

• Pengembangan Kilang MinyakCilacap dan Balongan

Proyek Energi

Proyek Logistik

Mencapai ketahanan pangan melalui ipengembangan sistem irigasi

• pembanguanan 33 dam baru dan 30PLTA

• pengembangan 1 million ha sistemirigasi

• Rehabilitasi sistem irigasi yang ada


3/21

Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan Bidang

Infrastruktur berdasarkan Program Kerja Tim Transisi

ISU STRATEGISTEKNOKRATIK RPJMN

2015-2019

PENINGKATAN KETAHANANAIR, PANGAN, DAN ENERGI

PROGRAM KERJATIM TRANSISI JOKOWI - JKArahan RPJPN

(untuk RPJMN III)

Pemenuhan Infrastruktur dasar:• Rasio Elektrifikasi 100%• Akses air minum dan

sanitasi 100 %• Permukiman kumuh 0%Dimulainya pemanfaatan tenaganuklir dan pembangkit listrik

Kemantapan Jalan Nasional:92.5% (2013)Pembangunan pelabuhan:

402 lokasi (2013)Pembangunan Embung:

213 lokasi (2013)Rasio Elektrifikasi Tenaga

Listrik: 80.2% (2013)Akses Air Minum Layak:66.80% (2013)Akses Sanitasi Layak:

59.80% (2013)Rumah Sehat Sederhana

Bersubsidi: 121,000 unit (2013)Desa yang dilayanai akses

telekomunikasi: 100%

Pencapaian Aktual RPJMN2010-2014

PEMENUHAN KETERSEDIAANINFRASTRUKTUR DASAR DAN

STANDAR PELAYANANMINIMUM

PENGUATAN KONEKTIVITASNASIONAL UNTUK MENCAPAI

KESEIMBANGANPEMBANGUNAN

PENGEMBANGAN SISTEMTRANSPORTASI MASSAL

PERKOTAAN

PERCEPATAN KONTRIBUSI KPSDAN CREATIVE FINANCING

LAINNYA DALAMPENGEMBANGANINFRASTRUKTUR

INFRASTRUKTUR DASARDAN STRATEGIS

TRANSPORTASI DARAT DANLAUT

P R O GRAM KE R J A

UT AMAPERUMAHAN RAKYAT

INFRASTRUKTUR DASARDAN STRATEGIS

INFRASTRUKTUR ENERGIDAN KETENAGALISTRIKAN

TOL LAUT

TEKNOLOGITELEKOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

S UB-P R O GR

AM KE R J A

a. Rasio elektrifikasi mencapai100%

b. Akses air minum layakmencapai 100%

c. Sanitasi layak mencapai100%

d. Rumah Tangga kumuhperkotaan menjadi 0%

e. Tingkat kepemilikan rumahmencapai 90%

f. Kondisi mantap jalanmencapai 100%

g. Biaya logistik menurunmenjadi 20% terhadap PDB

h. Pangsa Pasar AngkutanUmum menjadi 32%

i. Layanan Pita Lebar 100%Kab/Kota

j. Index e-governmentmencapai 3,4 (skala 4.0)

k. Areal irigasi yang dilayaniwaduk menjadi 20%

l. Kapasitasi air baku menjadi118,6 m3/detik

TARGET TEKNOKRATIKRPJMN 2015-2019


4/21

Proyek Infrastruktur: antara harapan dan realita

2005

2010

2015

91 Proyek Infrastruktur dengan nilaiUS$ 22,5 Milyar ditawarkan kepadainvestor.

Infrastructure Summit 2005

87 Proyek Infrastruktur dengannilai US$ 34 Milyar ditawarkankepada pihak swasta

PPP Book diluncurkan

Baru 2 proyek KPS* yangberhasil mencapai konstruksi:Cikampek Palimanan danSPAM Tangerang.

Sampai dengan hari ini

Success

rate 2%**

*Dari tahun 2005, terdapat 24 proyek yang telah ditenderkan (dimana 23 diantaranya proyek Jalan Tol), namun proyek-proyek tersebut sudahdirencanakan dari sebelum tahun 2005 dan ditenderkan tidak murni dengan skema KPS.**Success rate didefinisikan sebagai proyek sudah memulai proses konstruksi. Dihitung berdasarkan 2 proyek dibandingkan dengan 91 proyekyang ditawarkan di 2005.


5/21

Proyek Infrastruktur: antara harapan dan realita

Banyak proyek yang terlalu lama penyiapannya, beberapa contoh adalah


6/21

Kendala Pelaksanaan - Tidak terjadi sinkronisasi antara

decis ion making dan pelaksanaan

Anggaran

Perizinan

SDM

Izin Lingkungan

dan AMDAL

Izin Lokasi

Dukungan dan

Jaminan Pemerintah

Pengadaan Lahan

RTRW/Tata Ruang

Izin Hutan

Disbursement pinjaman

luar negeri

Tumpah tindih regulasi

Proses Pengadaan

Keputusan

Politik,Groundbreaking

Keputusan Politik,

Groundbreaking

Implementasi


7/21

Kendala untuk mengimplementasikan Perkembangan Infrastruktur

PengadaanLahan33%

RTRW22%

Anggaran14% Lainnya

11%

IPPKH14%

AMDAL6%

Perizinan20%

Sumber bottleneck dari proyek infrastruktur prioritas

Kendala lain yang dialami dalam implementasi proyek infrastruktur:

• Regulasi dan hukum yang belum pasti• Kurangnya sumber pendanaan jangka panjang• Kapabilitas asset management yang perlu ditingkatkan• Kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas institusi yang

memadai• Kurangnya kapasitas industri• Tidak adanya dukungan dari komunitas sekitar untuk pembangunan

proyek infrastruktur

Terbatasnya Investasi proyek infrastruktur

APBN/

APDB

Gap

Investasi

BUMN ~ 22.23%~ 106.7 US$

~ 175.1 bill US$

NOTES:1) Porsi APBN berdasarkan batas atas yang

disetujui oleh Kementrian Keuangan atas usulanBAPPENAS.

(PPPs, Off Balance

Sheet,

Pinjaman, Obligasi,

dll ~ 36.52%)

APBN~ 29.88%1) ~ 143.3 bill US$

APBD ~ 11.37%

~ 54.5 bill US$

Based on conversion rate of IDR 10,000 per US$

P b di il i k b t h I d i t h d


8/21

Perbandingan nilai kebutuhan Indonesia terhadap

investasi infrastruktur di Asia

DanaPemerintah

yang tersedia

USD 124

Billion

USD 511

Billion

Kebutuhan danainfrastruktur

Gap

USD 386

Billion

Base

line

ASEAN

Sumber: Backg round study RPJMN 2015-2019 Bappenas

1686,4

793,6

3753,6

1766,4

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Newdevelopment

Maintenance

Other infrastructure sectors

Transport sector

USD 8

trillion

investasi

infrastruktur

dibutuhkan

diAsia

USD Billion

Investasi yang dibutuhkan Asia dan ASEAN pada 2010-

2020:

95,6

61,2

300

139,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Newdevelopment

Maintenance

Other infrastructure sectors

Transport sector

USD Billion

USD 596

Billion of

investasi

dibutuhkan

di ASEAN

Asia

Investasi yang dibutuhkan di Indonesia

Indonesia

10% ofESE-A

>7% dariGDP per

tahun

Sumber: Asian Development Bank stu dy


9/21

Usaha Reformasi Pemerintah dalam Mempercepat

mplementasi Proyek nfrastruktur

Reformasi Fiscal Reformasi Institusi Reformasi Peraturan

Semua perubahan ditujukan untuk membangun lingkungan bisnis untuk investasi

masa depan

• Investasi di infrastrukturIndonesia dinilai sebagaiinvestasi “high risk” dengantingkat pengembalian tidaktentu.

• Indonesia tidak memilikifasilitas fiskal untukmendukung proyek

• Indonesia tidak memilikikepemimpinan dalamimplementasi perubahanyang dibutuhkan agarinfrastruktur berkembang

• Reformasi Peraturan adalahtulang punggung perubahan.Sistem regulasi Indonesiadikenal memilki ambiguitasdan pertentangan peraturan.

Indonesia sekarang memliki

fasilitas fiskal seperti VGF dan

Availability Payment. Indonesia

juga menyiapkan land revolving

fund untuk pembagian resiko.

Pembentukan KPPIP (Komite

Percepatan Penyedia Infrastruktur

Prioritas) dan penguatan institusi

yang ada (PT. SMI and IIGF) untuk

mengisi kekosongan dalam

meningkatkan nilai bankabaility

proyek. Kementerian Keuangan

juga membentuk PPP unit untuk

fasilitas PDF and TA.

Pemerintah Indonesia telah

memperbaiki peraturan berhubungan

dengan PPP, Availability Payment,

Direct Lending dan akusisi lahan. Di

luar itu, usaha deregulasi juga

dituangkan dalam Kebijakan Ekonomi

yang diumumkan.

i s s u e s

R e

f o r m s


10/21

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

KPPIP dibentuk untuk merevitalisasi fungsi KKPPI dengan perampingkan struktur kelembagaan, pemberian kewenangan dalammengambil keputusan, keterlibatan dalam proyek sejak tahap perencanaan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia diinternal komite.

Anggota KPPIP melibatkanKementerian/Lembaga yang berperan pentingdalam penyiapan proyek

Kementerian Koordinator BidangPerekonomian

Kementerian Keuangan

Kementerian PerencanaanPembangunanNasional/Bappenas

Kementerian Agraria dan TataRuang/ Badan PertanahanNasional(BPN)

Kementerian Koordinator BidangKemaritiman*

Kementerian Lingkungan Hidup &Kehutanan*

*Usulan perubahan dalam revisi Perpres 75/2014; **OBC: Outline Business Case; ***PDF: Project Development Fund

Dalam menjalankan mandatnya, KPPIP memperkuat sinergi di internalKomite dalam pembagian tugas dan menghindari terjadinya duplikasi upayasehingga penyediaan infrastruktur prioritas menjadi efisien dan efektif.

Contoh keterlibatan K/L berdasarkan mandat setiap Kementerian/Lembaga:

o Penilaian dan pemberian fasilitas OBC untuk proyek bottom-upo Menyusun standar dan acuan kualitas Pra-Studi Kelayakan

o Debottlenec k isu-isu terkait dengan pengadaan tanah danmendukung usaha-usaha percepatan

o Memberikan fasilitas OBC** untuk proyek top-downo Pemantauan dan debottlenecking isu-isu proyek bidang ekonomi

o Mereview dan menyetujui Dukungan dan Jaminan Pemerintaho Menyediakan fasilitas PDF*** untuk proyek KPBU

EKON

•KPPIP melibatkan K/L lain di bidang infrastruktur (baik ekonomi maupunsosial) dalam pengambilan keputusan

• KPPIP telah membentuk Tim Kerja Ketenagalistrikan (UP3KN) dan Tim Kerja Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang. Akandibentuk Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah, dll.

• KPPIP diperkuat dengan jajaran tenaga ahli profesional penuh waktu(PMO) untuk menjalankan operasionalnya.

E k s i s

t i n g

U s u l a n T a m b a h a n


11/21

Tugas KPPIP sesuai mandat Perpres 75/2014

Proyek Top Down(usulan

Presiden/WakilPresiden)

Proyek Bottom Up(usulan

K/L/Pemda)

*OBC atau Outline Business Case merupakan output dariPra-Studi Kelayakan. FBC atau Final Business Casemerupakan output dari Studi Kelayakan.** PJP atau Penanggung Jawab Program adalah Menteri,Kepala Lembaga, Kepala Daerah, PimpinanBUMN/BUMD yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur prioritas.

Penetapan skema& sumber

pendanaanuntuk proyek yang

ditetapkansebagai prioritas.

APBN

Penugasan BUMN

KPS/Strategic Funding

Koordinasi antaraPJP** denganBappenas terkaitsumber pendanaan(APBN, APBD, ODA)

Penugasan BUMNditujukan untuk percepatanpelaksanaan dan

leveraging kapasitasfinansial BUMN.

PPP Unit di Kemenkeuuntuk mengkoordinasikanpenyusunan FBC* dantransaction advisory untukimplementasi proyek KPS

(melibatkan internationallyreputable consultant).

Penetapan

DaftarProyekPrioritas

Monitoring danDebottlenecking

KPPIP menyusunRencana Aksi danmemantau serta

melakukan

debottlenecking

Enam tugas utama KPPIP sebagaimana

diamanatkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2014

Menetapkan strategi dan kebijakan di sektor infrastrukturMemfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait denganPenyediaan Infrastruktur Prioritas

Penetapan standarkualitas Pra-StudiKelayakan (OBC*)

serta melakukan revisi/re-do jika diperlukan

(3-6 bulan)

OUTPUT

KPPIP

1. Daftar Proyek

Prioritas yangdisetujui semua

pihak.

3.Rencana Aksidengan target

pencapaian sertainsentif dandisinsentif.

2. Servic e Level

Agreement (SLA)

yang mengikat.

12

3

4

5

6

KPPIP berperan dalam menyusun kriteria pemilihan dan


12/21

KPPIP berperan dalam menyusun kriteria pemilihan dan

penyusunan Daftar Proyek Strategis Nasional

Sesuai dengan kesepakatan rapat koordinasi, ditetapkan bahwa dalam Perpres Proyek Strategis Nasional akandilampirkan daftar proyek-proyek strategis nasional sebagai bagian yang tidak terlepas dari Perpres dimaksud.Untuk itu KPPIP ditugaskan untuk mengkoordinasikan pengusulan dan penyusunan daftar proyek-proyek

strategisnya.

KPPIP telah melakukan seleksiberdasarkan:• Kriteria Dasar• Kriteria Strategis• Kriteria Operasional

Dari 1.500 proyek, KPPIP telahmenyusun Daftar Pendek untukdikonfirmasi lebih lanjut denganK/L Penanggung Jawab Proyek.

K/L telah memberikan konfirmasidan usulan proyek sebagai ProyekStrategis Nasional.

K/L diberikan waktu tambahanuntuk memberikan usulan proyek.

15

Sept

2015

28

Sept

2015

Daftar KandidatProyek Strategis

Nasionalberdasarkan

prioritisasi lebihlanjut tersebutmenghasilkan>200 Proyek.

C k t KPPIP t l h di l d d t t k l k k


13/21

Cakupan tugas KPPIP telah diperluas dengan mandat untuk melakukan

pemantauan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek Kemenko Perekonomian /Maritim/ K/L

KPPIP membagikan pembelajaran penyiapandan debottlenecking pada K/L untuk diterapkanpada proyek-proyek tersebut.

Proyek Strategis

Nasional (PSN)

KPPIP melakukan pemantauan atas kemajuanproyek tapi tidak melakukan activedebottlenecking .

KPPIP akan melakukan active monitoring dandebottlenecking pada proyek prioritas. Proyekprioritas akan mendapat fasilitas khusus yangdapat diberikan oleh KPPIP (contoh:penyiapan OBC, AMDAL, panel konsultan).

Proyek

Prioritas/

KPPIP

PERAN KPPIP

• Persiapan KPPIP untuk aplikasi sistem TI untuk pemantauan PSN dan proyek prioritas• Sosialisasi SOP KPPIP untuk PSN dan proyek prioritas

Tindak lanjut yang dibutuhkan:


14/21

Pencapaian KPPIP di 2015: Memenuhi 6 mandat dalam Perpres 75/2014


15/21

Pencapaian KPPIP di 2015: Memenuhi 6 mandat dalam Perpres 75/2014

utamanya dalam meningkatkan kualitas penyiapan proyek...

1

1. Peningkatan Kualitas

Penyiapan Proyek

2. Model Projects dengan standar

kualitas Pra-Studi Kelayakan

internasional dan pemberian fasilitas

penyiapan proyek lainnya

3. Penetapan Skema

Pendanaan

Penyusunan OBC quality guidelines

Pra-Studi Kelayakan/Outline BusinessCase (OBC) Kilang Minyak Bontang

Penyusunan VfM dengan metodekuantitatif untuk sektor jalan tol Penyusunan AMDAL Jalan Tol

Panimbang-Serang agar pengadaantanah dapat dilakukan di 2016

Mendorong Menhub menetapkanskema pendanaan KA Ekspres

SHIA (memutuskan ketidakpastianskema KPBU)

Mendorong penetapan skemapendanaan LRT Sumatera Selatan

melalui Perpres No. 116/2015tentang Penugasan BUMN

Pencapaian KPPIP di 2015: serta mendorong debott lenecking


16/21

Pencapaian KPPIP di 2015: ...serta mendorong debott lenecking,

perbaikan kebijakan/regulasi serta pengembangan kapasitas

1

4. Debott lenecking dan

Akselerasi Proyek

5. Perbaikan kebijakan dan

regulasi6. Pengembangan Kapasitas

Penerbitan Penetapan Lokasi PLTUBatang dipercepat menjadi Juni 2015

Penerbitan peraturan pendukungKPBU yaitu Peraturan Menkeu

tentang availability payment danPerka LKPP tentang pengadaan

badan usaha untuk KPBU.

Melakukan Induction Program untukPMO KPPIP

Mengadakan konsultan untuk reviewproposal High Speed Rai lway (HSR)

Jakarta-Bandung dari Jepang dan RRT.

Penerbitan Permen ATR/KepalaBPN No.6/2015 tentang PengadaanTanah untuk menyesuaikan dengan

revisi Perpres.

Mendorong percepatan lelang investasiJalan Tol Balikpapan-Samarinda dan

Jalan Tol Manado-Bitung dari Q4menjadi Q2 2015

268532-27 HSR-Presentationto TimPenilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx 4

Draft—fordiscussion only

C o p y r i g h t © 2 0 1 5 b y T h e B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p , I n c . A l l r i g h t s r e s e r v e d .

Confidential –Please do notdistribute

China& Jepang memberikan 2proposal yangberbeda

Proposal China ProposalJepang

JointVenture:60% Indonesia :40% China

SkemaBUMN +Operator Swasta

Strukturkepemilikan

Stasiun

Teknologi

Tempopenyiapan

proposal

8stasiundari awal

5stasiunpada tahap awal,3

lagi menyusul dimasa-masa

mendatang

Teknologi China Teknologi Jepang

Lebih singkat Lebih lama

Masih banyak aspek yangbutuh perincian lebihdalam &negosiasi lebih lanjut

268532-27HSR-Presentationto TimPenilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx 6



Confidential –Please do notdistribute

1. Kontribusi dan resiko dipihak IndonesiaKeduanya butuhkontribusieksplisit dan implisit yang signifikan dari pemerintah agarlayak secara

finansial

Proposal China Japanproposal

1.1.Kontribusi

Indonesia1

1.2.Resiko

Yang dibutuhkan agarlayak:

• BUMN perluberkontribusi (misal:

tanah)

• Kontribusi lainnyadari pemerintah

(missal:insentif pajak dantanah)

Lebih besar kebutuhan

pembiayaannya,disesuaikanterhadap kurs pasar

Yang dibutuhkanagarlayak:

• BUMN pengurusanasset perlu

didirikanuntuk memegangsahammodal

• Indonesiaperlu memberikan tanah

Lebih kecil kebutuhan

pembiayaannya,disesuaikanterhadapkurs pasar

Resiko dibagi bersama JV(JointVenture) Pemisahan alokasi pembagian

resiko:CAPEXdari BUMN,Opsdari operator swasta

Negosiasi lebih lanjut dan perencanaan strukturpembiayaan dapat mengurangikontribusi dan resiko tetapi kontribusi dan resiko akan tetapada

1.Contribution:both direct and explicit (grant, guaranteeetc)and indirect andimplicit(I,e, incentives, freeorlowout land); includesdirectlyfromgovernment budgetorfrom SOEbalance sheet;includesinitial capexandongoingopen

Ulasan Proposal Kereta Api Berkecepatan

Tinggi/High-Speed Train (HST) JalurJabodetabek-BandungPresentasi Hasil kepada Tim Penilai

2 September 2015

Confidential – Please do notdistribute

Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015


17/21

Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015Outline Business Case (OBC) Kilang Minyak Bontang

1

Mengingat proyek sudah tertunda sejak 2011, KPPIP mengalokasikan dana untuk penyusunan OBC kilang minyak Bontang agarmenyediakan rekomendasi skema pendanaan dan menjadi justifikasi dukungan pemerintah yang dibutuhkan.

Hasil OBC Kilang Minyak Bontang

• Melakukan kajian teknis terkait konfigurasi kilang dan IRR untuk skenario jika (1) kilang hanya menghasilkan BBM dan (2) kombinasi kilang BBMdengan petrokimia.

BBM BBM + Petrokimia

Capex USD 7.326 Juta USD 14.910 Juta

IRR Proyek 7,0% 10,2%

• Memberikan rekomendasi skema proyek yaitu Kerjasama Pemerintahdan Swasta mengingat biaya net yang lebih rendah

Skema Proyek Biaya net (Dengan analisa Value for Money (VfM)

KPBU USD 1.513 Juta

Conventional

Payment

USD 2.309 Juta

• Memberikan analisa Dukungan Pemerintah yang dapat diberikan

(Viability Gap Fund, Availability Payment, Tax Holiday ).• Menyusun jadwal proses perizinan yang dibutuhkan.


• Tim Kerja Kilang Bontang akan menyusun kajian tentang Dukungan Pemerintah yang akan diberikan.• Penetapan lokasi dan skema proyek (termasuk konfigurasi, pendanaan, dan offtaker ) dari Menteri ESDM.• Market Sounding dan penyiapan lelang Transaction Advisor untuk skema KPBU di PPP Unit, Kementerian Keuangan.• KPPIP akan mengalokasikan fasilitas untuk kegiatan AMDAL



18/21

Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015Proyek (2) - Strategic Review High Speed Railway ( HSR) Jakarta - Bandung

1

Sebagai upaya penyelesaian deadlock terkait diterimanya proposal dari Pemerintah Jepang dan Pemerintah RRT untukpembangunan proyek High Speed Railway (HSR), maka diperlukan pengadaan jasa konsultansi untuk memberikan penilaianstrategis atas kedua proposal dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut.





China & Jepang memberikan 2 proposal yang berbeda

Proposal China Proposal Jepang

Joint Venture:60% Indonesia : 40% China

Skema BUMN + OperatorSwasta

Strukturkepemilikan

Stasiun

Teknologi

Tempopenyiapan

proposal

8 stasiun dari awal

5 stasiun pada tahap awal, 3

lagi menyusul di masa-masa

mendatang

Teknologi China Teknologi Jepang

Lebih singkat Lebih lama

Masih banyak aspek yang butuh perincian lebihdalam & negosiasi lebih lanjut



C o p y r i g h t © 2 0 1 5 b y T h

e B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p , I n c . A l l r i g h t s r e s e r v e d .


1. Kontribusi dan resiko di pihak IndonesiaKeduanya butuh kontribusi eksplisit dan implisit yang signifikan dari pemerintah agar layak secara

finansial

Proposal China Japan proposal

1.1. KontribusiIndonesia 1

1.2. Resiko

Yang dibutuhkan agar layak:• BUMN perlu berkontribusi (misal:

tanah)• Kontribusi lainnya dari pemerintah(missal: insentif pajak dan tanah)

Lebih besar kebutuhanpembiayaannya, disesuaikan

terhadap kurs pasar

Yang dibutuhkan agar layak:• BUMN pengurusan asset perlu

didirikan untuk memegang sahammodal

• Indonesia perlu memberikan tanah

Lebih kecil kebutuhanpembiayaannya, disesuaikan

terhadap kurs pasar

Resiko dibagi bersama JV (JointVenture) Pemisahan alokasi pembagian

resiko: CAPEX dari BUMN, Ops

dari operator swasta

Negosiasi lebih lanjut dan perencanaan struktur pembiayaan dapat mengurangikontribusi dan resiko tetapi kontribusi dan resiko akan tetap ada

1.Contribution:both direct and explicit (grant, guaranteeetc)and indirect andimplicit(I,e,incentives, freeor lowout land); includesdirectlyfromgovernment budgetorfrom SOEbalance sheet;includesinitial capexandongoingopen

Ulasan Proposal Kereta Api Berkecepatan

Tinggi/High-Speed Train (HST) Jalur

Jabodetabek-BandungPresentasi Hasil kepada Tim Penilai

2 September 2015

Confidential – Please do not distribute

Hasil menyimpulkan bahwa kedua proposal dapat dipilih berdasarkandimensi mana yang dianggap lebih penting oleh pemerintah:

Proposal RRT dipilih jika pembagian risiko, keterbukaan teknologidan jangka waktu penyelesai proyek lebih diutamakan.

Proposal Jepang dipilih jika rekam jejak, kontribusi pemerintahdan kematangan proposal lebih diutamakan.

• KPPIP terlibat dalam penyusunan Perpres 93/2015 untukpembentukan Tim Penilai dan justifikasi pengadaan jasa konsultansistrategic review proposal HSR.

• Strategic Review menilai dimensi besaran kontribusi pemerintah danrisiko, teknologi dan pengalaman pengguna, sosio-ekonomi danperencanaan proyek.

Hasil Strategic Review HSR


• Pemantauan proyek HSR sebagai bagian dari PSN.

• Pemerintah mengambil hasil strategic review sebagai pertimbanganpengambilan keputusan pada September 2015.



19/21

Fasilitas penyiapan proyek tahun 2015Proyek (3) - Kajian Value for Money (VfM) untuk Jalan Tol Panimbang-Serang

1

Analisa VfM diperlukan untuk menentukan skema pendanaan proyek yang paling optimal untuk pembangunan jalan tolPanimbang – Serang.

Hasil Kajian VfM Jalan Tol Panimbang - Serang

• Hasil kajian merekomendasikan skema Kerjasama Pemerintah danBadan Usaha untuk proyek dengan penggunaan Pembayaran

Ketersediaan Layanan/Avai labi l i ty Payment (AP) dari APBN.

• Kajian finansial menunjukan bahwa skema Pembayaran KetersediaanLayanan/ Availability Payment (AP) dapat digunakan untuk proyek inidengan mengingat asumsi ROI 15%. Jangka waktu pembayaran APselama 15 tahun, dan Badan Usaha mendapat pendapatan sesuai

estimasi selama masa konsesi.

• Teridentifikasi 2 jenis resiko yang diidentifikasi dalam kajian ini:

Risiko konstruksiCAPEX dapat meningkat akibatketidaktepatan penghitunganbiaya material/alat dan proyektidak selesai tepat waktu akibatketerlambatan realisasi proyek.

Risiko operasiTarget pendapatan tidak terpenuhikarena kesalahan perhitungandemand dan pembengkakan biayaO&M dapat memicu penurunankualitas pelayanan yang dijanjikan.


• Rapat koordinasi untuk pembahasan hasil kajian VfM dengan BPJT untuk dilanjutkan menjadi penetapan skema pendanaan.• Penyiapan lelang Transaction Advisor oleh PPP Unit, Kementerian Keuangan.

KPPIP telah mendorong percepatan Proyek Prioritas di 2015


20/21

KPPIP telah mendorong percepatan Proyek Prioritas di 2015

(beberapa contoh)

KPPIP memberikan dukungan fasilitasi untukpercepatan penandatangan exchange noteyang dibutuhkan untuk kepentingan loanagreement. MRT Jakarta (Jalur

Utara –

Selatan)

Penandatanganan loan agreement tercapaipada September 2015.

DUKUNGAN DARI KPPIPPROYEK KEMAJUAN

KPPIP melakukan pemantauan langsungterkait pengadaan lahan dan sinkronisasi

jadwal dengan rencana PLTU Sumsel 8, 9, 10.HVDC

Proses peralihan lahan converter station dariPT PN 7 kepada PT PLN telah selesaisehingga berlanjut ke tahap konstruksi.

Memberikan panduan penyusunan OBC

sesuai standar KPPIP yang menjadi dasarrekomendasi skema pendanaan.

Jakarta Sewerage

System

OBC merekomendasikan skema pendanaan

untuk proyek yang akan diputuskan lebih lanjutdi tingkat Menteri.

Memberikan dukungan koordinasi untuk

percepatan penerbitan Peraturan Presidendengan penambahan ruas yang ditugaskankepada Hutama Karya.

Jalan Tol Trans

Sumatera

Penerbitan Peraturan Presiden No 117/2015

pada Oktober 2015.


21/21

TERIMA KASIHSekretariat – Komite Percepatan Penyediaan

Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Menara Merdeka,8th Floor - Jalan Budi Kemuliaan I No. 2

Jakarta 10110, IndonesiaT. +62 21 2957 3771, +62 21 2957 3772

F. +62 21 2957 3773

Documents

20160126 Undip Presentation Framework Pembangunan Infrastruktur Indonesia Final