Upload
erichenko
View
220
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR
KEPABEANAN DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
2011
Disusun Oleh:
Sunarno, S.H. (Widyaiswara Utama)
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR
KEPABEANAN DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI
2011
Disusun Oleh:
Sunarno, S.H. (Widyaiswara Utama)
Penetapan dan Standar Kinerja
DTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan Cukai
i
Penetapan dan Standar Kinerja
DTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan Cukai
ii
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL …………………………………………... iv
PETA KONSEP MODUL …………………………………………………………. v
MODUL PENGANTAR NILAI PABEAN
A. Pendahuluan ………………………………………………………………… 1
1. Deskripsi Singkat …………………........................................................... 1
2. Prasyarat Kompetensi ……………........................................................ 2
3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ....................................... 2
4. Relevansi Modul ................................................................................... 2
B. KEGIATAN BELAJAR …........................................................................... 3
Latar Belakang dan Dasar-Dasar Metode
Penetapan Nilai Pabean
Indikator …………………………………………………………………….. 3
1.1. Uraian dan contoh ......................................................................... 3
A. Latar Belakang …………………………………………………..
1) Tarif spesifik, tarif advalorum dan pengertian nilai
pabean ………………………………………………………
2) Sejarah sistem nilai pabean di Indonesia .......................
3) Kewenangan pabean ……………………………………..
4) Ketentuan nilai pabean didalam Undang-undang
Kepabeanan ……………………………………………….
B. Dasar-Dasar Metode Penetapan Nilai Pabean …...................
1) Metode I : Nilai Transaksi Barang Impor Yang
Bersangkutan ..................................................................
2) Metode II , Nilai Transaksi Barang Identik ....................
3) Metode III , Nilai Transaksi Barang Serupa ....................
4) Metode IV : Metode Deduksi ……………………………..
5) Metode V , Metode Komputasi …………………………..
6) Metode VI, Metode I sampai dengan Metode V Yang
3
3
5
8
9
11
11
16
18
20
21
Penetapan dan Standar Kinerja
DTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan Cukai
iii
Diterapkan Secara Fleksibel ............................................ 23
1.2. Latihan .... ………………………………………………………........ 26
1.3. Rangkuman ………………………………………………………...... 27
1.4. Tes Formatif .....…………………………………………………….... 29
1.5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ……………………...................... 33
PENUTUP ……………………………………………………………………………. 34
TES SUMATIF …………………………................................................................ 35
KUNCI JAWABAN ( TES FORMATIF DAN TES SUMATIF ) …………………… 40
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………… 42
Penetapan dan Standar Kinerja
DTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan Cukai
iv
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
Untuk dapat memahami modul ini secara benar, maka peserta diklat
diharapkan mempelajari modul ini secara urut mulai dari point A sampai selesai.
Cara mempelajari setiap point adalah mengikuti tahap-tahap berikut ini:
1. Lihat apa yang menjadi target indikator dari kegiatan belajar tersebut;
2. Pelajari materi yang menjadi isi dari setiap kegiatan belajar (dengan cara
membaca materi minimal 3 kali membaca isi materi kegiatan belajar
tersebut);
3. Lakukan review materi secara umum, dengan cara membaca kembali
ringkasan materi untuk mendapatkan hal-hal penting yang menjadi fokus
perhatian pada kegiatan belajar ini;
4. Kerjakanlah Tes Formatif pada kegiatan belajar yang sedang dipelajari;
5. Lihat kunci jawaban Tes Formatif dari kegiatan belajar tersebut yang terletak
pada bagian akhir modul ini.
6. Cocokkan hasil tes formatif dengan kunci jawaban tersebut, apabila ternyata
hasil Tes Formatif peserta diklat memperoleh nilai minimal 67 (jumlah yang
benar x 100/15), maka kegiatan belajar dapat dilanjutkan pada kegiatan
belajar berikutnya, namun apabila diperoleh angka di bawah 67, maka
peserta diklat diharuskan mempelajari kembali kegiatan belajar tersebut agar
selanjutnya dapat diperoleh angka minimal 67.
7. Kerjakan Tes Sumatif apabila semua Tes Formatif dari seluruh kegiatan
belajar telah dilakukan.
8. Lihat kunci jawaban Tes Sumatif yang terletak pada bagian akhir modul ini
9. Cocokkan hasil tes sumatif dengan kunci jawaban tes sumatif, apabila
ternyata hasil tes sumatif peserta diklat memperoleh nilai minimal 67 (jumlah
yang benar x 100/25), maka peserta diklat dapat dinyatakan lulus dari
kegiatan belajar
Penetapan dan Standar Kinerja
DTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan CukaiDTSD Kepabeanan dan Cukai
v
PETA KONSEP Dalam mempelajari modul ini, agar lebih mudah dipahami maka disarankan
kepada peserta diklat untuk mempelajari peta konsep modul. Dengan demikian
pola pikir yang sistematik dalam mempelajari modul dapat terjaga secara
berkesinambungan selama mempelajari modul.
Kegiatan Belajar 1
Penetapan Kinerja dan Standa Di Bidang Kepegawaian Kepabeanan dan Cukai
Materi : Key Performance Indicator (Indikator Kinerja Utama);
Janji Pelayanan Unggulan; Standar Kode Etik Pegawai;
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK);
Blue Print KPU
Kegiatan Belajar 2
Standar Operating Procedures (SOP)
Materi : Pengertian Standar Operating Prosedur; Tujuan dan
Manfaat SOP; Orientasi Penyusunan SOP di Lingkungan
DJBC; Komponen-Komponen Yang Membentuk SOP; SOP
Layanan Unggulan di Lingkungan KPU; SOP Pada Bidang
Pengawasan Kepabeanan dan Cukai; SOP Pada Bidang
Administrasi Kepabeanan dan Cukai; SOP Sistem Aplikasi
Komputer Kepabeanan dan Cukai: SOP Layanan Unggulan di
Lingkungan KPU dan KPPBC Madya
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 1
PENDAHULUAN
MODUL PENGANTAR NILAI PABEAN
1. Deskripsi Singkat
Didalam sistim self assesment , importir diminta memberitahukan jumlah
jenis dan kualitas barangnya. Importir juga diminta untuk memberitahukan tarif,
pembebanan dan nilai pabean atas barang yang diimpornya . Pasal 16 Undang-
undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Undang-
undang Kepabeanan) menyebutkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang
menetapkan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebelum
diajukan pemberitahuan pabean atau dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak
tanggal pemberitahuan pabean. Penelitian kebenaran pemberitahuan tarif dan
nilai pabean adalah bagian dari tugas Pejabat Bea dan Cukai didalam melakukan
penelitian dokumen . Penelitian kebenaran pemberitahuan tentang nilai pabean
menggunakan metode-metode penetapan nilai pabean sebagaimana diatur
dalam pasal 15 Undang-undang Kepabeanan.
Modul dengan pokok bahasan Pengantar Kepabeanan ini diperuntukkan
bagi peserta Diklat Tehnis Substantif Dasar (DTSD) Kepabeanan dan Cukai,
yang dialokasikan waktu , jika dilakukan dengan sistim klasikal, hanya 3 (tiga)
tatap muka a. 90 menit.
A
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 2
Dalam Modul ini akan dibahas tentang latar belakang , tarif spesifik dan
tarif advalorum , perkembangan sistem nilai pabean , dan dasar-dasar metode –
metode penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk.
2. Prasyarat Kompetensi
Sebelum mempelajari modul ini peserta diklat harus telah memiliki
kompetensi awal dan persyaratan, sebagai berikut :
1) Pangkat minimal Pengatur Muda Tk.I (Gol. II/b).
2) Lulusan Program Diploma I atau Diploma III STAN Jurusan Kepabeanan dan
Cukai
3) Usia maksimal 45 tahun
4) Memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti Diklat
3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
3.1. Standar Kompetensi
Setelah mempelajari modul ini peserta diklat memahami latar belakang
dan dasar-dasar metode-metode penetapan nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk.
3.2. Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari modul ini peserta diklat dapat menjelaskan latar
belakang dan dasar-dasar penetapan nilai pabean.
4. Relevansi Modul
Relevansi modul terhadap tugas pekerjaan yang akan dijalankan peserta
diklat adalah sebagai berikut :
a) Materi modul ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada peserta
diklat tentang berbagai sistem penetapan nilai pabean .
b) Materi modul juga diharapkan memberikan pemahaman dan wawasan
yang cukup tentang dasar dasar penetapan nilai pabean .
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 3
KEGIATAN BELAJAR
LATAR BELAKANG & DASAR-DASAR METODE PENETAPAN NILAI PABEAN
1. Uraian dan Contoh
A. LATAR BELAKANG
1) Tarif spesifik, tarif advalorum dan pengertian n ilai pabean.
Ketentuan cara penghitungan bea masuk diatur didalam pasal 12 ayat
(1) Undang-undang Kepabeanan , yang menyatakan bahwa, barang impor
dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen
Indikator Keberhasilan . Setelah mempelajari modul ini para peserta diharapkan dapat : a. membedakan tarif spesifik dengan tarif advalorum . b. mendefinisikan pengertian nilai pabean. c. menjelaskan perkembangan sistem nilai pabean. d. menjelaskan dasar-dasar metode penetapan nilai pabean. e. menjelaskan dasar-dasar penetapan nilai pabean
B
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 4
dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Kemudian didalam pasal
14 disebutkan bahwa , untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar,
barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang. Berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 110/PMK.010/2006 tanggal 15
Nopember 2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor, maka
sistem klasifikasi barang impor yang berlaku sekarang ini adalah sistem
klasifikasi barang berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI)
versi 2007.
Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa rumus sebagai berikut
BM = ≤ 40 % BTBMI X NILAI PABEAN
Sebenarnya cara penghitungan bea masuk didasarkan pada 2 (dua)
cara yaitu dengan mendasarkan pada tarif spesifik atau tarif advolorum .
Didalam sistem tarif spesifik , penghitungan bea masuk didasarkan pada
tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu untuk setiap satuan atau
takaran tertentu dari suatu barang impor. Dewasa ini hanya 2 (dua) jenis
barang impor yang dikenakan tarif spesifik yaitu , beras dan gula.
Perhatikan contoh berikut :
Importir I mengimpor gula sebanyak 10.000 ton . 1701.11.00.00 Gula tersebut
termasuk didalam pos tariff BTBMI 1701.11.00.00. Besarnya tarif bea masuk
adalah Rp. 550,-/kg . Dengan demikian Bea Masuk wajib dibayar I adalah :
10.000 x 1.000 x Rp. 550,- = Rp. 5.500.000.000,- .
Sebagian besar barang impor dikenakan bea masuk berdasarkan tarif
advalorum , yaitu bea masuk yang dihitung dari prosentase tertentu dari
harga barang. Prosentase tertentu didasarkan pada besaran tarif yang
tertera didalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) . Sistem tarif
advolorum ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 dan 13 Undang-undang
Kepabeanan.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 5
Perhatikan contoh berikut :
Importir I mengimpor barang dengan data-data sebagai berikut :
Jenis barang : Calcium Chloride , 95 %
Negara asal : Singapura
Jumlah : 110.000 kg
Harga CIF : USD 22,000.-
Pos tarif BTBMI : 2516.12.2000 (Tarif Bea Masuk : 5 % )
NDPBM : USD 1.- = Rp. 9.250,-
Jika harga CIF tersebut diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagai nilai
pabean , maka perhitungannya adalah sebagai berikut :
Nilai pabean : 22.000 x Rp. 9.250,- = Rp. 203.500.000,-
Bea Masuk : 5 % x Rp. 203.500.000,- = Rp. 10.175.000,-
Dari contoh diatas Anda dapat mengetahui bahwa , jika digunakan
tarif advalorum , besarnya bea masuk yang harus dibayar importir
tergantung pada harga barang yang bersangkutan . Dengan demikian Anda
dapat mengetahui bahwa pengertian ’nilai pabean’ adalah nilai yang
menjadi dasar untuk menghitung bea masuk .
2) Sejarah sistem nilai pabean di Indonesia .
Sebelum tahun 1985 , Indonesia menganut sistem harga patokan
(dahulu terminologinya juga disebut ‘priscourant’ ) dimana nilai pabean
dipatok secara tetap dan tertentu untuk selama periode tertentu. Importir
yang memberitahukan nilai pabean lebih rendah dari harga patokan akan
terkena tambah bayar bea masuk serta terkena sanksi administrasi berupa
denda . Harga Patokan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama
Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Dalam
prakteknya ketiga menteri tersebut sangat jarang melakukan peninjauan
kembali atas harga patokan yang telah ditettapkannya, sehingga keputusan
harga cenderung ketinggalan jaman, tidak aktual dan cenderung tidak
mengikuti perkembangan jenis-jenis barang yang kemudian muncul. Untuk
mengatasi hal ini muncul terminologi ’Catatan Harga’ yang berasal dari
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 6
Direktur Jenderal Bea dan Cukai , Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau
Kantor Inspeksi Bea dan Cukai. ’Catatan Harga’ ini kemudian dijadikan
dasar penetapan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai. Namun tidak
semua barang impor mempunyai catatan harga , sehinggga sangat mudah
bagi Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengaturan-pengaturan lebih lanjut
yang dapat bermuara pada kepentingan-kepentingan pribadi.
Maka muncullah argumen bahwa institusi kepabeanan pada waktu itu
dipandang sebagai institusi yang sangat tidak efisien , penuh biaya tinggi
dan menghambat arus barang impor dan ekspor . Akhirnya dengan Instruksi
Presiden No. 4 Tahun 1985 Pemerintah memberlakukan sistem
pemeriksaan pra-pengapalan (pre-shipment inspection) , dimana diatur
sebagai berikut :
a. impor barang dengan nilai FOB USD 5,000.- atau lebih dilakukan
pemeriksaan oleh Surveyor yang ditunjuk (yaitu PT Surveyor Indonesia /
SGS) untuk melakukan pemeriksaan di Negara pengekspor (pre-shipment
inspection) .
b. ekspor barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Pabean .
Dibidang impor pemeriksaan nilai pabean dilakukan oleh Surveyor di
negara pengekspor yang didasarkan pada harga pasar (prevailing on the
market price in the country of exportation). Laporan Pemeriksaan Surveyor
(LPS) yang dikeluarkan Surveyor, disamping meliputi jumlah, jenis dan
kualitas barang, juga meliputi harga barang. Jika suatu importasi sudah
dilindungi dengan dokumen LPS maka Pejabat Pabean tidak lagi
diperkenankan melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan atas tarif
dan nilai pabean .
Untuk importasi barang dengan harga kurang dari FOB USD 5,000,-.
Pejabat Pabean masih mempenyuai kewenangan melakukan pemeriksaan
fisik , tarif dan nilai pabean. Dasar penetapan nilai pabean adalah harga
sebenarnya yang umumnya tercermin pada harga yang tercantum dalam
invoice atas barang yang dijual ke Indonesia . Dalam hal harga invoice
diragukan maka digunakan sebagai data pembanding data barang identik
atau barang serupa yang terdapat pada Profil Harga I atau Profil Harga II.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 7
Putaran Uruguay perundingan perdagangan multilateral GATT
Putaran Uruguay di Maroko, tanggal 15 April 1994 telah menyetujui
terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
Salah satu agreement yang terlampir didalam persetujuan tersebut adalah
Persetujuan tentang pelaksanan Article VII GATT (Agreement on
Implementation of Article VII of GATT 1994). Persetujuan ini sering disebut
sebagai WTO Valuation Agreement . Persetujuan ini menggariskan bahwa
untuk menetapkan harga pabean harus menggunakan salah satu cara dari 6
cara atau metode penetapan harga yang tersedia sebagai berikut :
a. Metode I : Metode nilai transaksi (article 1 dan 8) ;
b. Metode II : Metode nilai transaksi barang identik (article 2);
c. Metode III : Metode nilai transaksi barang serupa (article 3);
d. Metode IV : Metode deduksi (article 5);
e. Metode V : Metode komputasi (article 6); dan
f. Metode VI : Metode fall-back (article 7).
Indonesia sebagai negara berkembang telah meratifikasi persetujuan
pendirian WTO dengan undang-undang No. 7 Tahun 1994 . Dengan
demikian persetujuan ini mengikat bagi Indonesia , termasuk segala
agreement yang terlampir didalam persetujuan tersebut , diantaranya adalah
Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994 . Konsekuensinya
adalah Indonesia harus menyesuaikan segala ketentuan yang berkaitan
dengan nilai pabean sesuai dengan ketentuan agreement dimaksud. Bagi
Indonesia tidak usah menunggu sampai dengan batas waktu ketentuan
WTO (1 Januari 2000), karena ketentuan penetapan nilai pabean
berdasarkan WTO Valuation Agreement telah dimasukkan didalam pasal
15 Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah
diubah atau ditambah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2007.
GATT / WTO Valuation Agreement disusun untuk membangun sebuah
sistem internasional untuk menetapkan nilai pabean barang impor. Tujuan
utama dari WTO Valuation Agreement adalah untuk menciptakan system
system penetapan nilai pabean yang netral, adil dan seragam yang tidak
memberikan ruang bagi penggunaan nilai pabean yang sembarangan atau
fiktif. WTO Valuation Agreement juga menghendaki agar dasar bagi
penetapan nilai pabean sedapat mungkin berdasarkan nilai transaksi barang
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 8
impor yang bersangkutan yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tersebut.
Dengan demikian penerapan WTO Valuation Agreement memerlukan
adanya perubahan pola pikir dunia usaha dan bea dan cukai.
WTO Valuation Agreement mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
1995 bagi anggota WTO termasuk tujuh negara anggota ASEAN yang
merupakan anggota WTO. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Asean
Customs Policy Implementation and Work Programe (PIWP), semua
adminstrasi bea dan cukai di ASEAN telah setuju untuk memasukkan WTO
Valuation Agreement ke dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan
mereka masing-masing. Sebagai tindak lanjut pada dalam KTT Asean ke-9
pada tahun 2003 di Bali telah disepakati pedoman implementasi yang
seragam antar negara ASEAN dalam bentuk Asean Customs Valuation
Guide .
3) Kewenangan pabean.
Sistem kepabeanan di Indonesia menganut azas self assessment,
dimana importir diminta untuk memberitahukan didalam pemberitahuan
impor jumlah, jenis dan harga barang. Dengan demikian semakin besar
nilai pabean diberitahukan importir semakin besar pula bea masuk yang
harus dibayar importir . Sebaliknya semakin kecil nilai pabean diberitahukan
importir semakin kecil pula bea masuk yang dibayar importir. Karena besar
kecilnya pungutan negara sangat tergantung pula besarnya nilai pabean
yang diberitahukan importir , maka pemberitahuan nilai pabean ini harus
diteliti oleh Pejabat Bea dan Cukai. Tujuannya adalah untuk menghindari
pemberitahuan nilai pabean yang lebih rendah dari yang seharusnya ,
sehingga mengakibatkan kerugian penerimaan negara dari sektor bea
masuk , cukai dan pajak dalam rangka impor . Umum sering menyebut
sebagai under invoice , yaitu invoice yang mencantumkan harga barang
lebih rendah dari yang seharusnya . Invoice ini dalam banyak hal dibuat
sendiri oleh importir yang nakal sekedar sebagai persyaratan dokumen
pelengkap pabean Dikalangan Pejabat Bea dan Cukai , invoice macam ini
sering disebut sebagai ‘invoice pasar pagi’.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 9
Sesuai pasal 16 ayat (2) Undang-undang Kepabeanan , Pejabat Bea
dan Cukai berwenang menetapkan nilai pabean untuk penghitungan Bea
Masuk sebelum atau 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan pabean
diserahkan oleh importir. Pejabat Bea dan Cukai yang dimaksud adalah
Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen atau Kepala Seksi Pabean.
Berdasarkan pasal 16 ayat (4) Undang-undang Kepabeanan, Importir yang
salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % sampai dengan 1000 %
dari bea masuk yang kurang dibayar .
Keputusan Pejabat Pabean tersebut juga masih dapat ditetapkan
kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun sejak pemberitahuan pabean (lihat pasal 17 UU Kepabeanan) .
Penetapan kembali Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat berakibat
kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka
impor. Dalam hal penetapan kembali nilai pabean mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor , maka
importir akan ditagih sesuai kekurangannya. Sebaliknya dalam hal
penetapan kembali nilai pabean mengakibatkan kelebihan pembayaran bea
masuk , maka akan dikembalikan sesuai kelebihannya. Importir yang salah
memberitahukan nilai transaksinya akan dikenai sanksi adminstrasi berupa
denda sebesar 100 % sampai dengan 1.000 % dari kekurangan bea masuk.
(pasal 17 A Undang-undang Kepabeanan).
4) Ketentuan nilai pabean didalam Undang-undang Kep abeanan .
Sesuai dengan prinsip utama WTO Valuatian Agreement , dasar
utama penetapan nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang impor yang
bersangkutan . Untuk selanjutnya dalam hal nilai transaksi barang impor
yang bersangkutan tidak dapat ditentukan, maka dipakai metode-metode
lainnya didalam pelaksanaan penetapan nilai pabean. Pasal 15 UU No. 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah atau ditambah
dengan Undang-undang N0. 17 Tahun 2006 , telah mengadopsi prinsip-
prinsip WTO Valuation Agreement sebagai berikut :
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 10
a) Metode I , nilai transaksi barang impor yang bersangkutan ( ayat 1) ;
b) Metode II, nilai transaksi barang identik (ayat 2) ;
c) Metode III, nilai transaksi barang serupa (ayat 3) ;
d) Metode IV, metode deduksi (ayat 4) ;
e) Metode V , metode komputasi (ayat 5) ;
f) Metode VI, metode penetapan nilai pabean berdasarkan tatacara yang
wajar dan konsisten dengan dengan prinsip-prinsip metode I s/d
metode V berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean (ayat 6).
Metode I sampai dengan Metode VI harus diterapkan secara hierarkhi
penggunaannya. Artinya Pejabat Bea dan Cukai tidak diperkenankan
menerapkan Metode II , tanpa terlebih dahulu ia mencoba menerapkan
Metode I . Demikian pula ia tidak boleh menerapkan metode III tanpa ia
mencoba terlebih dahulu menerapkan metode II atau metode I . Namun
didalam pasal 15 ayat (3A) Undang-undang Kepabeaanan , atas permintaan
importir , Pejabat Bea dan Cukai dapat menerpakan terlebih dahulu metode
V mendahului penerapan metode IV.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 11
B. DASAR-DASAR METODE PENETAPAN NILAI PABEAN
1) Metode I : Nilai Transaksi Barang Impor Yang Bersangkutan
a. Pengertian metode I
Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepabeanan menyebutkan bahwa nilai
pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang
impor yang bersangkutan . Jika pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai
pabean berdasarkan pasal ini maka ia menerapkan Metode I .
Metode I mengatur bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan. Yang
dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya atau yang
seharusnya dibayar dari barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah
Pabean ditambah dengan biaya – biaya tertentu, sepanjang biaya-biaya
tertentu tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang
seharusnya dibayar.
Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan
total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada
atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor.
Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer uang ,
melainkan dengan menggunakan salah satu cara didalam system
pembayaran ekspor impor , misalnya melului letter of credit (L/C) , wesel
internasional , advance payment dan lain-lain .
Yang dimaksud dengan harga yang sebenarnya dibayar (terjemahan dari
‘price actually paid) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut
diimpor (diserahkan PIB-nya kepada Kantor Pabean) telah dibayar lunas
oleh pembeli barang . Sedangkan yang dimaksud dengan harga yang
seharusnya dibayar ( terjemahan dari ‘payable) adalah bahwa barang
tersebut pada waktu diimpor (diserahkan PIB-nya ke Kantor Pabean) belum
dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 12
Didalam penggunaan Metode I , disyaratkan importasi adalah merupakan
transaksi jual beli yaitu kegiatan komersial yang mensyaratkan adanya
“pembeli”, yaitu pihak yang setuju untuk memperoleh barang dalam jumlah
tertentu dan setuju untuk membayar/mengirimkan kompensasi, dan
“penjual”, yaitu pihak yang setuju untuk menyerahkan hak kepemilikan
barang. Apabila ke dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli yang terlibat
dalam transaksi tersebut memberikan persetujuan dalam kaitannya dengan
barang dan harga, maka terjadilah suatu penjualan (transaksi jual-beli).
Apabila barang impor bukan merupakan subyek dari suatu penjualan,
berarti tidak terdapat nilai transaksi sehingga barang impor yang
bersangkutan tidak dapat ditetapkan nilai pabeannya berdasarkan Metode
I.
Contoh barang impor yang bukan merupakan suatu subyek penjualan,
yaitu:
a) Barang yang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah
pengimporan atas perintah dan/atau untuk kepentingan pemasok;
b) Barang yang dikirim dengan Cuma-Cuma, misalnya barang hadiah,
barang promosi, barang contoh (free of charge);
c) Barang yang diimpor oleh intermediary yang tidak membeli barang,
barang tersebut dijual setelah pengimporan;
d) Barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi
anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri
sendiri;
e) Barang yang disewa (leasing contract);
f) Barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya ditangan
pengirim barang;
b. Biaya-biaya yang tidak termasuk harga sebenarnya atau
seharusnya dibayar.
Harga yang Sebenarnya Dibayar atau yang Seharusnya Dibayar, tidak
meliputi :
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 13
1. Biaya yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk
kepentingannya sendiri, yaitu antara lain biaya untuk : uji coba;
pembuatan ruang pamer; penyelidikan pasar; dan biaya pembukaan
L/C.
2. Biaya yang terjadi setelah pengimporan barang adalah :
- biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, pemeliharaan atau
bantuan teknik yang dilakukan setelah pengimporan;
- biaya pengangkutan, asuransi dan atau biaya lainnya setelah
pengimporan;
- bea masuk, cukai, dan pungutan dalam rangka impor
3. Bunga (Interest Charges) dan deviden .
4. Diskon (Potongan)
Diskon merupakan komponen untuk mengurangi harga barang impor
sepanjang diskon tersebut berlaku umum dalam perdagangan. Di
dalam perdagangan dikenal tiga jenis diskon, yaitu :
- cash discount adalah diskon yang diberikan karena pembayaran
kontan, diskon ini diberikan kepada pembeli atas pembayaran
yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah disetujui
oleh penjual ;
- quantity discount adalah diskon yang diberikan karena perbedaan
jumlah pembelian;
- trade discount adalah diskon yang diberikan karena adanya
perbedaan tingkat perdagangan : wholeseller, retailer dan end-
user);
c. Biaya yang Ditambahkan pada Harga yang Sebenarny a Dibayar atau
yang Seharusnya Dibayar
Untuk memperoleh nilai transaksi, harga yang sebenarnya dibayar atau
yang seharusnya dibayar ditambah dengan biaya-biaya tertentu, yaitu :
1. biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum terma suk dalam
harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar,
berupa :
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 14
- Komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian;
- Biaya pengemasan yang untuk kepentingan pabean pengemasan
tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan barang
yang bersangkutan.
- biaya pengepakan, baik untuk upah tenaga kerja maupun material
pengepakan.
2. nilai bantuan (assist) .
Assist adalah nilai dari barang dan jasa yang dipasok secara
langsung atau tidak langsung oleh pembeli dengan Cuma-Cuma atau
dengan harga yang diturunkan, untuk kepentingan produksi dan
penjualan untuk ekspor barang impor yang bersangkutan, sepanjang
nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar
atau seharusnya dibayar.
3. Royalti dan biaya lisensi .
Royalti dan lisensi adalah pembayaran yang berkaitan antara lain
dengan paten, merek dagang dan hak cipta. Royalti dan lisensi
ditambahkan sepanjang belum termasuk dalam harga sebenarnya
dibayar atau seharusnya dibayar serta memenuhi pesrsyaratan
sebagai berikut :
- dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung.
Pembeli berkewajiban membayar royalti atau biaya lisensi atas
pembelian barang impor yang bersangkutan.
- merupakan persyaratan jual beli barang impor .
- berkaitan dengan barang impor , artinya , pada barang impor yang
bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaaan Intelektual .
4. proceeds .
Yang dimaksud dengan proceeds adalah nilai dari bagian pendapatan
yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau
pemakaian barang impor yang kemudian diserahkan secara langsung
atau tidak langsung kepada penjual. Pada umumnya proceeds
diberlakukan oleh penjual apabila barang tersebut mempunyai posisi
tawar yang sangat tinggi.
5. biaya transportasi barang impor yang dijual untu k di ekspor ke
tempat impor di Daerah Pabean.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 15
Yang dimaksud dengan biaya transportasi (freight) adalah biaya
transportasi barang impor ke tempat impor di Daerah Pabean, yaitu
biaya transportasi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya
dibayar yang pada umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan,
seperti B/L atau AWB dari barang impor yang bersangkutan.
Apabila biaya transportasi tidak tercantum di dalam B/L atau AWB,
maka biaya transportasi adalah biaya yang sebenarnya dibayar atau
yang seharusnya dibayar sepanjang pembeli dapat menunjukkan bukti
yang obyektif dan terukur atas biaya transportasi tersebut
6. biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan yang berkaitan
dengan pengangkutan barang impor ke tempat impor di Daerah
Pabean.
Yang dimaksud dengan biaya pemuatan, pembongkaran dan
penanganan (handling charges) yang belum termasuk biaya
transportasi adalah segala biaya yang berkaitan dengan pengangkutan
barang ke tempat impor di Daerah Pabean yang belum termasuk
dalam biaya transportasi (freight). Biaya tersebut antara lain berupa
biaya pemuatan, pembongkaran, penyimpanan / pergudangan, transit
dan penanganan barang impor (handling charges) yang timbul sejak
barang diangkut ke tempat impor (pelabuhan tujuan ) di Daerah
Pabean .
7. biaya asuransi.
Yang dimaksud dengan biaya asuransi adalah biaya penjaminan
pengankutan barang dari tempat ekspor di luar negeri ke tempat impor
di Daerah Pabean .
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 16
2) Metode II, Nilai Transaksi Barang Identik
a. Pengertian nilai transaksi barang identik .
Metode II yaitu nilai transaksi barang identik akan digunakan jika Metode I
tidak dapat digunakan , misalnya karena tidak adanya transaksi jual beli.
Jika Pejabat Bea dan Cukai menggunakan metode II sebagai dasar
penetapan nilai pabean , maka ia menggunakan data barang identik yang
ada di Kantor Pabean. Artinya data barang impor yang diberitahukan
didalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dibandingkan
dengan data barang identik yang ada di Kantor Pabean. Pemberitahuan
harga barang impor akan ditetapkan sebagai nilai pabean oleh Pejabat Bea
dan Cukai jika data harga yang diberitahukan sesuai dengan data barang
identik yang terdapat di Kantor Pabean . Sebaliknya jika data harga barang
identik lebih besar dari data harga yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean , maka importir dikenakan tambah bayar bea
masuk ditambah dengan sanksi adminatrasi berupa denda .
Dua barang dianggap identik jika :
Kedua barang tersebut sama dalam segala hal , meliputi karakter fisik,
mutu dan reputasi , serta dibuat di negara yang sama oleh produsen yang
sama atau yang berbeda. Perbedaan-perbedaan kecil diantara dua barang
tersebut , misalnya karena perbedaan warna atau aksesori , tidak
mempengaruhi penilaian suatu barang dianggap sebagai barang identik.
Perhatikan contoh barang identik sebagai berikut :
Data PIB :
Jenis barang : Pesawat penerima siaran televisi , berwarna
( Colour TV Receiver)
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 17
Ukuran : 29 ’’
Tipe : KV29S
Merek : Sony
Negara asal : Japan
Data di Kantor Pabean :
Jenis barang : Pesawat penerima siaran televisi , berwarna
( Colour TV Receiver)
Ukuran : 29 ’’
Kualitas : Berwarna
Tipe : KV29S
Merek : Sony
Negara asal : Japan
b. Persyaratan penggunaan Metode II
Data barang identik di Kantor Pabean dapat digunakan sebagai dasar
penetapan nilai pabean menggunakan Metode II sepanjang memenuhi
persyaratan :
� berasal dari Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang nilai pabeannya
telah ditetapkan berdasarkan nilai transaksi oleh Kantor Pelayanan
Bea dan Cukai;
� tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau
dalam waktu tiga puluh hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau
AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
� tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat
perdagangan dan jumlah barang, barang impor yang sedang
ditetapkan nilai pabeannya.
Apabila terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang identik, maka untuk
menetapkan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang identik yang
paling rendah.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 18
3) Metode III , Nilai Transaksi Barang Serupa .
a. Pengertian nilai transaksi barang serupa .
Metode III yaitu nilai transaksi barang serupa , akan digunakan jika Metode
II dan Metode I tidak dapat digunakan , misalnya karena persyaratan untuk
penggunaan metode-metode tersebut tidak terpenuhi . Misalnya, metode
II tidak dapat digunakan jika tidak terdapat data barang identik yang
memenuhi syarat di Kantor Pabeaan . Jika Pejabat Bea dan Cukai
menggunakan metode III sebagai dasar penetapan nilai pabean , maka ia
menggunakan data barang serupa yang ada di Kantor Pabean. Artinya
data barang impor yang diberitahukan didalam dokumen Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) dibandingkan dengan data barang serupa yang ada di
Kantor Pabean. Pemberitahuan harga barang impor akan ditetapkan
sebagai nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai jika data harga yang
diberitahukan sesuai dengan data barang serupa yang terdapat di Kantor
Pabean . Sebaliknya jika data harga barang serupa lebih besar dari data
harga yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean , maka importir
dikenakan tambah bayar bea masuk ditambah dengan sanksi adminatrasi
berupa denda .
Dua barang dianggap serupa jika :
Kedua barang tersebut meskipun tidak sama dalam segala hal , tetapi
mempunyai karakter fisik sama, komponen material sama, berfungsi sama
dan secara komersial saling dapat dipertukarkan , serta dibuat di negara
yang sama oleh produsen yang sama atau yang berbeda. Perbedaan-
perbedaan kecil diantara dua barang tersebut , misalnya karena perbedaan
warna atau aksesori , tidak mempengaruhi penilaian suatu barang
dianggap sebagai barang identik.
Perhatikan contoh barang serupa sebagai berikut :
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 19
Data PIB :
Jenis barang : USB Flash Drive
Ukuran : 2 GB
Merek : Kingston
Negara asal : China
Data di Kantor Pabean :
Jenis barang : USB Flah Drive
Ukuran : 2 GB
Merek : Sandisk
Negara asal : China
b. Persyaratan penggunaan Metode III
Data barang identik di Kantor Pabean dapat digunakan sebagai dasar
penetapan nilai pabean menggunakan Metode III sepanjang memenuhi
persyaratan :
� berasal dari Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang nilai pabeannya
telah ditetapkan berdasarkan nilai transaksi oleh Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai;
� tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam
waktu tiga puluh hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB
barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
� tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat
perdagangan dan jumlah barang, barang impor yang sedang ditetapkan
nilai pabeannya.
Apabila terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang identik, maka untuk
menetapkan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang identik yang
paling rendah.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 20
4) METODE IV : METODE DEDUKSI
a. Pengertian Metode Deduksi .
Metode deduksi adalah metode penetapan nilai pabean berdasarkan harga
satuan di pasar daerah pabean dari barang impor yang bersangkutan ,
barang identik atau barang serupa , dalam penjualan terbesar dan dalam
kondisi sama dengan saat diimpor, dikurangi dengan sejumlah faktor
pengurangan.
Metode deduksi baru dapat digunakan apabila metode III, Metode II atau
Metode I , tidak dapat digunakan. Sebagai contoh , metode III tidak dapat
digunakan dalam hal tidak terdapat data barang serupa pada kantor
pabean atau persyaratan penggunaan metode III tidak terpenuhi.
b. Faktor pengurangan .
Faktor pengurangan adalah biaya-biaya setelah pengimporan yang
dilaporkan oleh importir kepada pihak pabean , berupa :
i. Komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum atas penjualan
barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa
di pasaran dalam Daerah Pabean;
ii. Biaya transportasi, asuransi dan biaya lainnya yang ditanggung oleh
pembeli setelah barang impor yang bersangkutan, barang identik,
atau barang serupa tiba di tempat impor di Daerah Pabean;
iii. Bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.
Harga satuan dalam daerah pabean setelah dikurangi dengan biaya-biaya
sebagaimana butir i, ii dan iii tersebut diatas menjadi nilai pabean barang
impor yang bersangkutan. Data besarnya biaya – biaya pengurangan
diperoleh dari importir (pembeli barang ) , kecuali data tersebut tidak
sesuai dengan kelaziman yang berlaku di Daerah Pabean.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 21
c. Persyaratan Harga Satuan
Harga satuan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Metode Deduksi
harus memenuhi persyaratan, yaitu :
i. harga satuan diperoleh dari penjualan di pasaran dalam Daerah Pabean
yang antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan;
ii. merupakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang
identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak
(greatest aggregate quantity);
iii. penjualan tersebut adalah penjualan tangan pertama setelah
pengimporan (harga jual importir) ;
iv. penjualan tersebut terjadi pada tanggal yang sama dengan atau terjadi
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal
pendaftaran PIB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
Apabila tidak terdapat harga satuan yang memenuhi syarat, maka Metode
Deduksi tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean barang
impor yang bersangkutan.
5) Metode V , Metode Komputasi
a. Pengertian metode komputasi .
Metode komputasi adalah metode penetapan nilai pabean dengan cara
menjumlahkan sejumlah unsur biaya sehingga didapat harga CIF di Daerah
Pabean.
Metode Komputasi baru dapat digunakan apabila nilai pabean tidak dapat
ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan,
nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa atau metode
deduksi. Contoh , nilai pabean tidak dapat digunakan dengan
menggunakan metode IV , jika tidak terdapat data barang identik atau
serupa yang dijual oleh importir yang bersangkutan.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 22
b. Unsur –unsur pembentuk nilai pabean dalam meto de komputasi .
Unsur-unsur biaya yang dijumlahkan didalam metode komputasi adalah
sebagai berikut:
i. biaya atau harga bahan baku dan proses pembuatan atau proses
lainnya yang dilakukan dalam memproduksi barang impor yang
bersangkutan;
ii. keuntungan dan pengeluaran umum yang besarnya sama atau
mendekati keuntungan dan pengeluaran umum penjualan barang
sejenis yang dibuat oleh produsen di negara pengekspor untuk dikirim
ke Daerah Pabean;
iii. biaya transportasi dari pelabuhan muat ke tempat impor di Daerah
Pabean, termasuk biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan;
dan
iv. biaya asuransi.
Unsur pembentuk nilai pabean sebagaimana dimaksud diatas termasuk
juga :
i. biaya yang ditanggung oleh pembeli berupa :
a. komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian;
b. biaya pengemas yang untuk kepentingan pabean pengemas
tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan barang
yang bersangkutan; dan / atau
c. biaya pengapakan meliputi upah tenaga kerja dan material
pengepakan,
ii. assist
Metode Komputasi hanya digunakan dalam hal antara penjual dan pembeli
saling berhubungan, dan produsen atau kuasanya bersedia memberikan
informasi kepada pihak pabean mengenai unsur-unsur pembentuk nilai
pabean dan bersedia memberikan fasilitas untuk pemeriksaan lebih lanjut
apabila diperlukan
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 23
c. Persyaratan penggunaan metode komputasi
Data-data unsur –unsur biaya dari barang impor yang sedang ditetapkan
nilai pabeannya harus berasal dari produsen barang yang bersangkutan.
Produsen adalah penduduk warga negara asing. Tidak ada kewajiban bagi
penduduk warga negara asing untuk taat pada ketentuan undang-undang
Indonesia. Dapat saja pihak pabean Indonesia memaksa produsen yang
warga negara asing tersebut untuk menyerahkan data , dengan cara
menghambat importasi barang tersebut . Namun hal tersebut tidak
diperkenankan . Salah satu ketentuan dari GATT Valuation Agreement
bahkan menyatakan bahwa negara anggota tidak boleh memaksa
penduduk warga negara lain untuk menyerahkan data berdasarkan metode
ini.
Data – data unsur biaya jika diserahkan oleh pihak produsen harus
didasarkan pembukuan produsen barang yang sedang ditetapkan nilai
pabeannya, yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku di negara pengekspor.
6) Metode VI, Metode I sampai dengan Metode V Yang Diterapkan Secara
Fleksibel
a. Pengertian metode VI.
Metode VI adalah metode penetapan nilai pabean dengan cara mengulangi
ketentuan Metode I sampai dengan V dengan pelaksanaan yang fleksibel,
serta memperhatikan prinsip dan ketentuan Pasal VII GATT 1994, dan
berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean.
Metode VI baru dapat digunakan apabila metode I, metode II, metode III,
metode IV dan metode V tidak dapat digunakan. Penetapan nilai pabean
berdasarkan Metode VI dilaksanakan dengan cara mengulangi kembali
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 24
prinsip dan ketentuan Metode I sampai dengan V yang diterapkan secara
fleksibel berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean.
Dalam menggunakan Metode VI harus mengikuti hirarki metode penetapan
nilai pabean. Penggunaan Metode I yang diterapkan secara fleksibel lebih
diutamakan dari pada penggunaan Metode II yang diterapkan secara
fleksibel, dan seterusnya.
Azas fleksibelitas ini diterapkan dengan pertimbangan jangan sampai
terdapat pemberitahuan pabean yang tidak dapat ditetapkan nilai pabean.
b. Cara penetapan nilai pabean berdasarkan metode V I.
i. Penetapan nilai pabean berdasarkan metode VI dengan menggunakan
metode I yang diterapkan secara fleksibel.
Didalam penggunaan metode I , metode nilai transaksi barang impor ,
disyaratkan adanya kondisi jual beli didalam perjanjian antara importir
dan eksportir. Namun didalam penggunaan metode I dengan
menggunakan metode VI yang diterapkan secara fleksibel, Pejabat Bea
dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai sewa yang
dihitung dengan menggunakan rumus-rumus tertentu.
ii. Penetapan nilai pabean berdasarkan metode VI dengan menggunakan
metode II atau metode III yang diterapkan secara fleksibel dilakukan
dengan cara sebagai berikut :
• Didalam penggunaan metode II atau metode III , barang identik atau
barang serupa harus berasal dari negara yang sama dengan
barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya. Didalam
penggunaan metode VI dengan menggunakan metode II atau
metode III yang diterapkan secara fleksibel , pejabat Bea dan Cukai
dapat menetapkan nilai pabean dengan menggunakan data barang
identik atau barang serupa yang negara pembuatannya berbeda
dengan data barang yang diberitahukan.
• Didalam penggunaan metode II atau metode III , tanggal B/L atau
AWB barang identik atau serupa harus sama atau dalam jangka
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 25
waktu 30 hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB dari
pemberitahuan pabean yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
Didalam penggunaan metode VI , jangka waktu ini dilonggarkan
menjadi 60 hari sesudah atau sebelum tanggal B/L atau AWB dari
pemberitahuan pabean yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
iii. Penetapan nilai pabean berdasarkan metode VI dengan menggunakan
metode IV yang diterapkan secara fleksibel dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
• Cara penetapan nilai pabean berdasarkan metode IV adalah harga
satuan dipasar dalam Daerah Pabean dikurangi dengan sejumlah
faktor pengurangan. Yang dimaksud dengan harga pasar adalah
harga jual tangan pertama setelah pengimporan (harga jual
importir). Didalam penetapan nilai pabean berdasarkan metode VI
dengan menggunakan IV yang diterapkan secara fleksibel Pejabat
Bea dan Cukai dapat menggunakan harga satuan ditingkat
wholesaler atau retailer .
• Didalam penerapan metode IV , besarnya faktor penggurangan
harus didasarkan pada informasi importir barang impor yang
bersangkutan. Didalam penetapan nilai pabean berdasarkan
metode VI dengan menggunakan IV yang diterapkan secara
fleksibel, besarnya faktor pengurangan ditetapkan oleh Pejabat Bea
dan Cukai dengan melakukan penghitungan dengan menggunakan
faktor multiplikator.
c. Ketentuan larangan dalam penggunaan metode VI .
Didalam penggunan metode VI Pejabat Bea dan Cukai tidak
diperkenankan, menetapkan dengan cara mendasarkan pada :
i. harga jual di Daerah Pabean dari barang yang diproduksi di daerah
pabean;
ii. sistem yang menetapkan nilai pabean lebih tinggi apabila terdapat
alternatif nilai;
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 26
iii. harga pasar dalam negeri negara pengekspor;
iv. biaya produksi selain yang dihitung dengan menggunakan Metode
Komputasi yang telah ditentukan untuk barang identik atau barang
serupa;
v. harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke dalam Daerah
Pabean;
vi. nilai pabean minimal;
vii. nilai pabean yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif.
2. Latihan
Kerjakan pada kertas yang tersedia !
1. Jelaskan perbedaan antara penghitungan bea masuk dengan
menggunakan tarif spesifik dengan yang menggunakan tarif advalorum !
2. Jelaskan pengertian nilai pabean !
3. Jelaskan beberapa sistem nilai pabean yang pernah berlaku di
Indonesia !
4. Mengapa Indonesia menganut pada sistem nilai pabean sebagaimana
diatur didalam WTO Valuation Agreement ? Jelaskan !
5. Jelaskan metode-metode penetapan nilai pabean yang berlaku
berdasarkan Undang-undang Kepabeanan ?
6. Jelaskan pengertian nilai transaksi !
7. Jelaskan persyaratan penggunaan Metode I !
8. Jelaskan pengertian barang identik !
9. Jelaskan pengertian barang serupa !
10. Jelaskan persyaratan penggunaan metode II dan metode III !
11. Jelaskan pengertian metode deduksi !
12. Jelaskan persyaratan penggunaan metode IV !
13. Jelaskan pengertian metode komputasi !
14. Jelaskan unsur-unsur biaya yang dijumlahkan dalam metode komputasi!
15. Jelaskan cara penerapan metode VI !
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 27
16. Jelaskan contoh – contoh fleksibelitas didalam penggunaan Metode VI
3. Rangkuman
1. Nilai Pabean (customs valuation) adalah nilai yang digunakan sebagai
dasar untuk menghitung bea masuk .
2. Sebelum tahun 1985 , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
memberlakukan sistem harga patokan ((priscourant) . Harga patokan ini
adalah merupakan nilai pabean minimal yang harus diberitahukan oleh
importir. Jika importir memberitahukan harga barang impor dibawah
harga patokan , maka ia dapat dikenai tambah bayar bea masuk dan
denda.
3. Pada tahun 1997 , setelah lahirnya Undang-undang No. 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menganut
sistem penetapan nilai pabean berdasarkan metode-metode yang diatur
didalam WTO Valuation Agreement yang terlampir didalam persetujuan
pendirian badan dunia WTO tahun 1994.
4. Terdapat 6 (enam) metode penetapan nilai pabean yang diatur didalam
pasal 15 Undang-undang Kepabeanan yang harus diterapkan secara
hierarkhi, sedangkan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai diatur
didalam pasal 16 Undang-undang Kepabeanan.
5. Metode I adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan ,
yaitu harga sebenarnya atau seharusnya dibayar atas barang yang
dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean Indonesia..
6. Jika Pejabat Bea dan Cukai menggunakan Metode II sebagai dasar
penetapan nilai pabean , maka ia menggunakan data barang identik
yang terdapat di Kantor Pabean sebagai dasar penetapan nilai pabean.
7. Barang identik adalah barang yang sama dalam segala hal dengan data
barang impor yang diberitahukan importir yang meliputi karakter fisik ,
mutu dan reputasi serta dibuat dinegara yang sama oleh produsen yang
sama atau yang berbeda.
8. Jika Pejabat Bea dan Cukai menggunakan Metode III sebagai dasar
penetapan nilai pabean , maka ia menggunakan data barang serupa
yang terdapat di Kantor Pabean sebagai dasar penetapan nilai pabean.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 28
9. Barang serupa adalah barang yang meskipun tidak sama dalam segala
hal dengan data barang impor yang diberitahukan importir, namun
karakter fisik sama, komponen material sama , berfungsi sama, secara
komersial dapat saling dipertukarkan serta dibuat dinegara yang sama
oleh produsen yang sama atau yang berbeda.
10. Metode deduksi adalah metode penetapan nilai pabean berdasarkan
harga satuan di pasar daerah pabean dari barang impor yang
bersangkutan , barang identik atau barang serupa , dalam penjualan
terbesar dan dalam kondisi sama dengan saat diimpor, dikurangi
dengan sejumlah faktor pengurangan.
11. Metode komputasi adalah metode penetapan nilai pabean dengan cara
menjumlahkan sejumlah unsur biaya sehingga didapat harga CIF di
Daerah Pabean
12. Metode VI adalah metode penetapan nilai pabean dengan cara
mengulangi ketentuan Metode I sampai dengan V dengan pelaksanaan
yang fleksibel, serta memperhatikan prinsip dan ketentuan Pasal VII
GATT 1994, dan berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean.
13. Untuk mencegah adanya kesewenangan karena fleksibelitas didalam
penggunaan metode VI , maka kewenangan pejabat Bea dan Cukai
harus dibatasi . Diantaranya pejabat Bea dan Cukai tidak diperkenankan
memilih alternatif yang paling tinggi atau menetapkan nilai pabean
dengan harga pabean minimal (harga patokan).
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 29
4. Tes Formatif
A. Benar – salah (bobot 40 %)
Coretlah dengan tanda (X) pada huruf B , jika pernyataan Anda anggap
benar atau pada huruf S , jika pernyataan Anda anggap salah ! Tidak
diperkenankan meralat jawaban !
1. B – S Biaya pengemasan suatu barang, meskipun harganya jauh
lebih tinggi dari barangnya , tetap harus ditambahkan pada
nilai transaksi.
2 B – S Barang identik adalah barang yang sama dalam segala hal ,
meliputi karakter fisik, mutu dan reputasi serta dibuat dinegara
yang sama atau berbeda oleh produsen yang sama.
3. B – S Barang serupa adalah barang yang meskipun tidak sama
dalam segala hal tetapi mempunyai karakter fisik dan
komponen material serupa, berfungsi sama, secara komersial
dapat saling dipertukarkan, serta dibuat dinegara yang sama
oleh produsen yang sama atau berbeda.
4. B – S Metode deduksi adalah metode penetapan nilai pabean yang
didasarkan pada harga jual di pasar negara pengekspor
dikurangi dengan biaya-biaya setelah pengimporan.
5. B – S Barang impor yang dikirim secara cuma-cuma, nilai
pabeannya ditetapkan berdasarkan metode II sampai dengan
metode VI yang diterapkan secara hierarkhi.
6. B – S Besaran Bea Masuk tidak tergantung pada besaran tarif atau
nilai pabean .
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 30
7. B – S Biaya-biaya setelah pengimporan harus ditambahkan pada
nilai transaksi.
8. B – S Metode komputasi adalah metode penetapan nilai pabean
berdasarkan penjumlahan atas biaya/harga bahan baku,
proses produksi, keuntungan, pengeluaran umum, biaya
pemuatan, pembongkaran dan cargo handling s/d pelabuhan
tujuan di Indonesia dan biaya asuransi.
9. B – S Didalam penggunaan metode III , negara asal barang yang
sedang ditetapkan nilai pabeannya dengan data barang
serupa yang ada di kantor pabean harus sama .
10. B – S Nilai Pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk
menghitung Bea Masuk .
B. Pilihan Ganda (bobot 60 %)
Coretlah dengan tanda (X) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang
Anda anggap benar !
1. I ( importir di Indonesia) membeli dari E ( pemasok di luar negeri) 1
(satu) unit mesin X dengan harga USD 100,000-. Namun E
menghendaki I masih harus memasok secara cuma-cuma sebagian
komponen untuk pembuatan mesin tersebut dengan nilai USD 10,000.-
Nilai yang dipasok oleh I kepada E tersebut adalah merupakan ..
a. royalty
b. lisensi
c. assist.
d. Proceed
2. Biaya-biaya setelah pengimporan …
a. termasuk unsur nilai pabean jika diputuskan oleh pejabat Bea
dan Cukai
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 31
b. tidak termasuk unsur nilai pabean
c. dapat ditambahkan pada nilai transaksi jika belum ditambahkan
d. merupakan pembayaran tidak langung yang harus ditambahkan
3. Obyek penetapan Metode I adalah …
a. barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean Indonesia
atau ke Negara lain .
b. barang yang dijual untuk diekspor ke Luar Negeri.
c. barang yang dijual untuk diekspor ke Negara Lain .
d. barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean
Indonesia.
4. Biaya promosi dan pembukaan L/C yang dibayar pembeli...
a. harus ditambahkan pada nilai transaksi .
b. dapat ditambahkan pada nilai transaksi.
c. tidak termasuk nilai transaksi.
d. dapat dimasukkan didalam nilai pabean apabila diputuskan
Pejabat Bea dan Cukai
5. Biaya cargo handling dan biaya pengangkutan dinegara pengekspor
di negara pengekspor ...
a. harus ditambahan pada nilai transaksi
b. tidak termasuk nilai transaksi
c. termasuk dalam nilai transaksi apabila ditetapkan oleh Pejabat
Bea dan Cukai
d. termasuk nilai transaksi apabila diberitahukan didalam PIB.
6. Bagian dari hasil penjualan atau pemanfaatan barang yang dipasok
oleh Importir kepada Eksportir , disebut ...
a. proceed.
b. assist.
c. royalty.
d. discount .
7. Barang yang diimpor sementara , ditetapkan nilai pabeannya
berdasarkan ...
a. metode I.
b. metode I, II, III, IV, V atau VI tergantung pilihan Pejabat Bea
dan Cukai.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 32
c. metode I, II, III, IV, V atau VI tergantung pilihan Importir.
d. metode II, III, IV, V atau VI yang diterapkan secara hierarkhi.
8. Proceeds adalah …
a. sebagian hasil pendapatan atas penjualan atau pemanfaatan
barang impor yang dipasok pembeli kepada penjual.
b. sebagian hasil pendapatan atas penjualan atau pemanfaatan
barang impor yang dipasok eksportir kepada importir.
c. pembayaran untuk penggunaan barang impor yang
mengandung HAKI.
d. pembayaran kelebihan harga barang karena sebab tertentu.
9. Terminologi ‘harga seharusnya dibayar’ adalah ...
a. harga sebenarnya dibayar .
b. harga yang disepakati namun belum dibayar lunas oleh
pembeli pada saat barang diimpor ke Indonesia.
c. harga yang telah dibayar lunas pada saat barang diimpor ke
Indonesia.
d. sisa pembayaran yang wajib dilunasi pembeli .
10. Didalam penetapan nilai pabean berdasarkan metode deduksi, bea
masuk dan pajak dalam rangka impor , adalah ...
a. merupakan unsur nilai transaksi.
b. merupakan biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi
apabila belum ditambahkan.
c. merupakan faktor pengurangan.
d. merupakan penyesuaian yang harus diperhatikan.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 33
5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Anda dapat memberikan nilai atas hasil kerja anda dengan cara memberikan nilai
4 % untuk setiap nomor jawaban yang benar untuk soal-soal tipe A (benar
salah) dan nilai 6 % untuk setiap nomor jawaban yang benar untuk soal-soal
tipe B ( pilihan ganda ) .
Tabel tingkat –tingkat pengusaan Anda adalah sebagai berikut :
• Jika Anda mendapatkan score 90 % s/d 100 % dari keseluruhan soal ,
mendapat predikat ”Baik Sekali” .
• Jika Anda mendapatkan score 75 % s/d 85 % dari keseluruhan soal ,
mendapat predikat ”Baik” .
• Jika Anda mendapatkan score 60 % s/d 70 % dari keseluruhan soal ,
mendapat predikat ”Cukup” .
• Jika Anda menaapatkan score 0 s/d 55 % dari keseluruhan soal ,
mendapat predikat ”kurang” .
Apabila jawaban Anda telah mendapatkan score 75 % atau lebih , maka berarti
Anda telah mempelajari Modul ini dengan baik . Namun sebaliknya jika Anda
mendapat score kurang dari 75 % maka disarankan kepada Anda untuk
mempelajari kembali semua materi dari Modul ini. Silakan nilai kemampuan
Anda sendiri secara jujur .
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 34
PENUTUP
Penelitian dan penetapan nilai pabean adalah bagian dari tugas penelitian
dokumen impor yang harus dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai . Meskipun
lulusan DTSD I nantinya belum ditugasi untuk melaksanakan tugas tersebut ,
namun pengetahuan tentang dasar-dasar penetapan nilai pabean sangat
diperlukan . Misalnya , penulisan hasil pemeriksaan fisik atas barang impor
dengan menyebutkan jumlah, jenis spesifikasi tehnis atau kualitas barang
dengan jelas dan terang akan sangat memudahkan pejabat Bea dan Cukai untuk
melakukan penelitian dan penetapan nilai pabean ,
Akhirnya semoga modul ini bermanfaat khususnya bagi peserta Diklat Teknis
Substanstif Dasar (DTSD) I dan umumnya bagi pegawai Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang mempelajari modul ini. Apabila masih dibutuhkan
penjelasan lebih lanjut terhadap materi dalam modul ini, dapat dimintakan
kepada fasilitator atau widyaiswara yang ditugasi
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 35
TES SUMATIF
Sebagai tolak ukur pemahaman anda terhadap modul Te knik Perdagangan
Internasional ini, silahkan anda kerjakan soal-soal latihan berikut. Tingkat
Pemahaman (TP) dapat anda hitung sendiri menggunaka n rumus yang
telah kami sampaikan pada bagian sebelumnya.
A. Benar – salah (bobot 40 %)
Coretlah dengan tanda (X) pada huruf B , jika pernyataan Anda
anggap benar atau pada huruf S , jika pernyataan Anda anggap
salah ! Tidak diperkenankan meralat jawaban !
1. B – S , Salah satu syarat penggunaan Metode I adalah , importasi
harus merupakan peristiwa jual – beli.
2. B – S , Didalam penggunaan metode VI , Pejabat Bea dan Cukai
dapat mengunakan harga pabean minimal (harga plafond)
sebagai dasar penetapan nilai pabean.
3. B – S , Terdapat 6 (enam) metode penetapan nilai pabean
berdasarkan UU No. 10 Tahun 1995 yo. UU No. 17 Tahun
2006 tentang Kepabeanan.
4. B – S , Jika pada saat barang diimpor, Importir belum melunasi
pembayaran kepada Eksportir maka nilai pabean adalah
’harga yang seharusnya dibayar’ .
5. B – S , Potongan harga , meskipun tidak berlaku umum, adalah
merupakan pengurangan nilai transaksi.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 36
6. B – S , Jika Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean
berdasarkan Metode II yang diterapkan secara fleksibel ,
maka ia menggunakan Metode VI .
7. B – S , Bunga atas pembiayaan yang akan digunakanan Importir
untuk membeli barang impor dapat ditambahkan pada nilai
transaksi.
8. B – S , Nilai barang yang dipasok oleh Importir kepada Eksportir
dengan cuma-cuma , meskipun berasal dari Daerah
Pabean, harus ditambahkan pada nilai transaksi .
9. B – S , Proceed adalah nilai dari barang dan/atau jasa yang
dipasok pembeli kepada penjual dengan cuma-cuma atau
harga yang diturunkan untuk pembuatan barang yang akan
diekspor ke Daerah Pabean.
10. B – S , Biaya royalti , meskipun tidak berkaitan dengan barang
yang diimpor, tetap harus ditambahkan pada nilai
transaksi.
B. Pilihan Ganda (bobot 60 %)
Coretlah dengan tanda (X) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban
yang Anda anggap benar !
1. Jika Pejabat Bea dan Cukai menggunakan nila sewa debagai dasar
penetapan nilai pabeaan, maka ia menggunakan metode ...
a. I .
b. II.
c. IV.
d. VI.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 37
2. Penetapan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai harus
dilakukan berdasarkan ...
a. Metode I .
b. Metode I s/d Metode VI yang diterapkan secara hierarkhi.
c. Metode II s/d Metode VI yang diterapkan secara hierarkhi.
d. Metode I s/d VI sesuai pilihan Pejabat Bea dan Cukai .
3. Jika pada saat barang diimpor ke Indonesia, Importir sudah
melunasi harga barang , maka kondisi tersebut disebut ...
a. harga seharusnya dibayar.
b. harga sebenarnya dibayar
c. harga disepakati dibayar.
d. harga normal .
4. Negara asal pembuatan antara barang identik dengan barang
yang sedang ditetapkan nilai pabeannya didalam penggunaan
Metode II …
a. harus sama
b. dapat berbeda
c. tergantung keputusan Pejabat Bea dan Cukai
d. harus berbeda
5. Dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan metode VI, Pejabat
BC dapat menetapkan nilai pabean berdasarkan …
a. harga pasar barang identik di negara pengekspor.
b. nilai pabean minimal (harga patokan).
c. penggunaan alternatif yang paling menguntungkan
penerimaan negara.
d. menggunakan barang identik yang negara pembuatannya
berbeda.
6. Metode komputasi adalah metode penetapan nilai pabean dengan
cara menjumlahkan sejumlah unsur biaya, sebagai berikut ...
a. Harga FOB, biaya/harga bahan baku, proses produksi,
keuntungan, pengeluaran umum, freight dari pelabuhan muat
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 38
di luar negeri s/d pelabuhan tujuan di Indonesia, biaya
pemuatan, pembongkaran dan cargo handling s/d pelabuhan
tujuan dan biaya asuransi.
b. Harga FOB, biaya/harga bahan baku, proses produksi,
keuntungan, pengeluaran umum, freight dari pelabuhan muat
di luar negeri s/d pelabuhan tujuan di In donesia, biaya
pemuatan, pembongkaran dan cargo handling s/d gudang
importir dan biaya asuransi.
c. biaya/harga bahan baku, proses produksi, keuntungan,
pengeluaran umum, freight dari pelabuhan muat di luar negeri
s/d pelabuhan tujuan di Indonesia, biaya pemuatan,
pembongkaran dan cargo handling s/d gudang importir dan
biaya asuransi.
d. biaya/harga bahan baku, proses produksi, keuntungan,
pengeluaran umum, freight dari pelabuhan muat di luar negeri
s/d pelabuhan tujuan di Indonesia, biaya pemuatan,
pembongkaran dan cargo handling s/d pelabuhan tujuan dan
biaya asuransi.
7. Pengaruh nilai pabean terhadap besarnya pungutan Bea Masuk
hanya terjadi jika digunakan ...
a. tarif spesifik
b. tarif advalorum
c. tarif rata-rata
d. tarif progresif
8. Suatu barang dinilai identik dengan barang lain dengan syarat …
a. memiliki karakteristik dan komponen material yang sama
sehingga dapat melakukan fungsi yang sama dan secara
komersial dapat saling dipertukarkan serta berasal dari negara
yang sama atau negara yang berbeda dengan produsen yang
sama atau yang berbeda.
b. memiliki karakteristik dan komponen material yang sama
sehingga dapat melakukan fungsi yang sama dan secara
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 39
komersial dapat saling dipertukarkan serta berasal dari negara
yang sama dengan produsen yang sama atau yang berbeda.
c. sama dalam segala hal baik karakter fisik , mutu dan reputasi
serta berasal dari negara yang sama dengan produsen yang
sama atau yang berbeda.
d. sama dalam segala hal baik karakter fisik, mutu dan reputasi
serta berasal dari egara yang sama atau berbeda dengan
produsen yang sama atau yang berbeda.
9. Metode deduksi adalah metode untuk menetapkan nilai pabean
barang impor dengan cara mengurangkan dengan sejumlah faktor
pengurangan terhadap …
a. barang yang diimpor, barang identik, atau barang serupa yang
dijual dipasar negara pengekspor.
b. barang identik atau barang serupa yang dijual dipasar negara
pengimpor.
c. barang identik yang dijual dinegara pengimpor.
d. barang yang diimpor, barang identik, atau barang serupa yang
dijual dipasar negara pengimpor.
10. Kondisi transaksi yang dapat digunakan sebagai dasar
penggunaan Metode I adalah ...
a. pinjam meminjam .
b. sewa-menyewa .
c. hibah.
d. jual beli.
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 40
KUNCI JAWABAN
1. Tes Formatif
Benar – salah Pilihan Ganda
1. B 1. c
2. S 2. b
3. B 3. d
4. S 4. c
5. B 5. a
6. S 6. a
7. S 7. d
8. B 8. a
9. B 9. b
10. B 10. c
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 41
2. Tes Sumatif
A. Benar – salah B. Pilihan Ganda
1. B 1. d
2. S 2. b
3. B 3. b
4. B 4. a
5. S 5. d
6. B 6. b
7. S 7. b
8. B 8. c
9. S 9. d
10. S 10. D
Pengantar Nilai Pabean
DTSD Kepabeanan dan Cukai 42
DAFTAR PUSTAKA
Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satu Sistem Penetapan Nilai Pabean Yang
Berlaku Internasional , 1994
Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah atau ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006.
Keputusan Menteri Keuangan No. 690/KMK.05/1996 tentang Nilai Pabean Untuk
Penghitungan Bea Masuk .
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Kep-81/BC/1999 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea
Masuk, sebagaimana telah diubah dengan P-01/BC/2007.