2011 Bersih Edit Perizinan+Lelang+Jasung,Logam,Batubara

- 1 -

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 27 ayat

(2), Pasal 44 ayat (5), Pasal 61, Pasal 68, dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Petambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan


7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahn Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

- 2 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5110);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5111);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); dan

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TENTANG PEDOMAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut

WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan.

2. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya

disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertarnbangan Khusus.

3. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan

sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

4. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha

pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan

- 3 -

penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

5. Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP,

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

6. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,

dan studi kelayakan.

7. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan

setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

8. Izin usaha pertambangan khusus, yang selanjutnya disebut

dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

9. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di WIUPK.

10. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di WIUPK.

11. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum

Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Badan usaha milik negara, yang selanjutnya disebut BUMN,

adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Badan usaha milik daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Lelang adalah cara penawaran WIUP/WIUPK dalam rangka pemberian IUP/IUPK Eksplorasi dan/atau IUP/IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara.

15. Dokumen lelang adalah dokumen yang memuat paket informasi dan tata cara pelelangan yang disiapkan oleh

Panitia Lelang.

16. Dokumen penawaran adalah dokumen yang diajukan untuk mengikuti lelang sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam

Dokumen Lelang.

17. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan

kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari peserta lelang sebelum memasukan penawaran.

18. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,

perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

- 4 -

20. Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang selanjutnya disebut RKAB, adalah rencana kegiatan dan anggaran yang wajib disampaikan oleh pemegang IUP/IUPK setiap tahun takwim

pada bulan November.

BAB II

LELANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DAN LELANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Persiapan Lelang

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

(1) Kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara hanya dapat dilakukan dalam WIUP/WIUPK pada suatu WUP/WUPK.

(2) WIUP/WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. WIUP/WIUPK Eksplorasi; dan

b. WIUP/WIUPK Operasi Produksi.

(3) WIUP/WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.

(4) WIUP/WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan klasifikasi atas kelengkapan dan keakuratan data geologi, penyelidikan

umum, eksplorasi, kondisi potensi mineral atau batubara untuk menentukan besaran harga kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi.

(5) Kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai minimum harga dasar lelang WIUP/WIUPK.

(6) Klasifikasi dan besaran harga kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi pada WIUP/WIUPK

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(7) Ketentuan mengenai penetapan WIUP/WIUPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 3

Menteri menyerahkan WIUP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penetapan.

Pasal 4

- 5 -

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP kepada masyarakat secara terbuka

sebelum dilakukan pelelangan WIUP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima WIUP dari Menteri.

(2) Menteri wajib mengumumkan rencana kegiatan usaha

pertambangan di WIUPK kepada masyarakat secara terbuka sebelum dilakukan pelelangan WIUPK paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja setelah penetapan WIUPK.

(3) Pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengumuman WIUP/WIUPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pengumuman lelang WIUP/WIUPK dilaksanakan secara

terbuka:

a. paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan 1 (satu) media cetak nasional, dan/atau media elektronik;

b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara; dan

c. di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota.

Pasal 5

(1) Lelang WIUP dilakukan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu

wilayah kabupaten/ kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;

b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis

pantai setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan

bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

(2) Lelang WIUPK dilakukan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Dalam hal Menteri akan melakukan pelelangan WIUP/WIUPK, terlebih dulu harus mendapat rekomendasi dari gubernur dan

bupati/walikota.

(2) Dalam hal Gubernur akan melakukan pelelangan WIUP, terlebih dulu harus mendapat rekomendasi dari

Bupati/Walikota.

(3) Gubernur dan/atau bupati/walikota harus memberikan

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

- 6 -

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) berupa pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di WIUP dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam rangka

pelelangan WIUP.

(5) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja tidak memberikan

jawaban, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota yang bersangkutan dianggap menyetujui untuk dilakukan lelang WIUP.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Lelang

Pasal 7

(1) Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya wajib membentuk panitia lelang WIUP untuk pelaksanaan lelang WIUP mineral logam atau batubara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman WIUP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Menteri wajib membentuk panitia lelang WIUPK untuk

pelaksanaan lelang WIUPK mineral logam atau batubara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(3) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri c.q. Direktur Jenderal,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Panitia lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri c.q. Direktur Jenderal.

(5) Panitia lelang WIUP/WIUPK yang dibentuk oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal berjumlah gasal dan paling sedikit

beranggotakan 7 (tujuh) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara, terdiri atas

wakil dari:

a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. pemerintah provinsi; dan

c. pemerintah kabupaten/kota.

(6) Panitia lelang WIUP/WIUPK yang berasal dari Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi wakil dari:

a. Direktorat Jenderal; dan

b. Badan Geologi.

(7) Panitia lelang WIUP yang berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf b dan huruf c merupakan wakil dari instansi

- 7 -

teknis provinsi, kabupaten/kota yang tugasnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

(8) Panitia lelang WIUP yang dibentuk oleh Gubernur berjumlah

gasal dan paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara, terdiri atas wakil dari :

a. pemerintah provinsi;

b. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau

c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(9) Panitia lelang WIUP yang dibentuk oleh Bupati/Walikota berjumlah gasal dan paling sedikit beranggotakan 5 (lima)

orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara, terdiri atas wakil dari :

a. pemerintah provinsi;

b. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau

c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(10) Panitia lelang WIUP yang berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan ayat (9) huruf c paling sedikit meliputi wakil

dari:

a. Direktorat Jenderal; dan/atau

b. Badan Geologi.

Pasal 8

(1) Kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), ayat (8), dan

ayat (9) paling sedikit beranggotakan 1 (satu) orang yang mempunyai latar belakang pendidikan minimal S1 (strata satu) geologi, pertambangan, dan/atau pengolahan mineral

atau batubara.

(2) Panitia lelang WIUP/WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan;

b. memahami prosedur, tatacara dan tahapan lelang; dan

c. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia

lelang.

(3) Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP/WIUPK mineral

logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a. menyiapkan lelang WIUP/WIUPK;

b. menyiapkan dokumen lelang WIUP/WIUPK;

c. menyusun jadwal lelang WIUP/WIUPK;

- 8 -

d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK;

e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP/WIUPK hanya 1 (satu);

f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP/WIUPK;

g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

h. melaksanakan lelang WIUP/WIUPK; dan

i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP/WIUPK.

Paragraf 3

Dokumen Lelang

Pasal 9

Dokumen lelang WIUP/WIUPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:

a. daftar isian formulir lelang;

b. peta,koordinat dan luas WIUP/WIUPK yang akan dilelang;

c. resume data eksplorasi, geologi, potensi mineral/batubara, status lahan; dan

d. kelengkapan persyaratan lelang.

Paragraf 4

Persyaratan Peserta lelang

Pasal 10

(1) Peserta lelang WIUP terdiri atas: a. badan usaha; b. koperasi; dan/atau

c. perseorangan yang terdiri atas: 1. orang perseorangan;

2. perusahaan komanditer; dan 3. perusahaan firma.

(2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

mengikuti proses lelang WIUP harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; dan

c. finansial. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a untuk: a. Badan usaha, paling sedikit meliputi:

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

2. profil badan usaha; 3. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,

kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau

direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi

pidana serta disampaikan dalam bentuk pakta

- 9 -

integritas; 4. tidak masuk dalam daftar perusahaan yang bermasalah; 5. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau

dengan pos; 6. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang

usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat

yang berwenang; dan 7. nomor pokok wajib pajak.

b. Koperasi, paling sedikit meliputi: 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 2. profil koperasi;

3. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau

pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; disampaikan dalam bentuk fakta intregritas;

4. tidak masuk dalam daftar koperasi yang bermasalah; 5. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau

dengan pos;

6. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang; dan 7. nomor pokok wajib pajak

c. Orang perseorangan paling sedikit meliputi:

1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; 2. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,

dan/atau tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; disampaikan dalam bentuk fakta intregritas;

3. tidak masuk dalam daftar orang perseorangan yang

bermasalah; 4. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau

dengan pos;

5. kartu tanda penduduk; dan 6. nomor pokok wajib pajak.

d. Perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi: 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

2. profil perusahaan; 3. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,

kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi

pidana; disampaikan dalam bentuk fakta intregritas; 4. tidak masuk dalam daftar perusahaan yang bermasalah; 5. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau

dengan pos; 6. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidan

usaha pertambangan; dan 7. nomor pokok wajib pajak.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b, paling sedikit: a. Pengalaman dibidang pertambangan meliputi pengalaman

dibidang eksplorasi, operasi produksi, pengelolaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengelolaan

- 10 -

lingkungan hidup pertambangan mineral dan batubara. b. keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial

badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang

pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau

afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan; c. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam

bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

d. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan

fasilitas lain yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi dan atau pertambangan mineral dan batubara; dan

e. RKAB untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi atau operasi produksi.

(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, meliputi: a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit

akuntan publik kecuali perusahaan baru dengan

melampirkan laporan keuangan;

b. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban

perpajakan, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi

Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk

uang tunai di bank pemerintah, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai dasar kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang

WIUP/WIUPK yang telah berakhir; dan

d. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP/WIUPK dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja,

setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 11

(1) Peserta lelang WIUPK terdiri atas: a. BUMN;

b. BUMD; atau c. badan usaha swasta

(2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti proses lelang WIUPK harus memenuhi persyaratan: a. administratif;

b. teknis; dan c. finansial.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a meliputi: a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

b. profil badan usaha; c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan

usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang

bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang

- 11 -

dalam menjalani sanksi pidana serta disampaikan dalam bentuk pakta integritas;

d. tidak masuk dalam daftar perusahaan yang bermasalah;

e. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;

f. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha

pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan

g. nomor pokok wajib pajak. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b meliputi:

a. pengalaman dibidang pertambangan meliputi pengalaman dibidang eksplorasi, operasi produksi, pengelolaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan mineral dan batubara.

b. keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial

badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari

perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;

c. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

d. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi

dan atau pertambangan mineral dan batubara; dan e. RKAB untuk kegiatan 1 (satu) tahun

(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c meliputi: a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit

akuntan publik kecuali perusahaan baru dengan

melampirkan laporan keuangan; b. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban

perpajakan, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi

Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk

uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK yang telah

berakhir; dan d. pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat

penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5

(lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang

Paragraf 5

Prosedur Lelang

Pasal 12

(1) Prosedur lelang dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

- 12 -

a. tahap prakualifikasi; dan

b. tahap kualifikasi.

(2) prosedur lelang tahap prakualifikasi, meliputi:

1. pengumuman prakualifikasi;

2. pengambilan dokumen prakualifikasi;

3. pemasukan dokumen prakualifikasi;

4. evaluasi prakualifikasi;

5. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen

prakualifikasi;

6. penetapan hasil prakualifikasi;

7. pengumuman hasil prakualifikasi;dan

8. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi.

(3) prosedur lelang tahap kualifikasi, meliputi:

1. pengambilan dokumen lelang;

2. penjelasan lelang;

3. pemasukan penawaran harga;

4. pembukaan sampul;

5. penetapan peringkat;

6. penunjukan/pengumuman pemenang lelang yang

dilakukan berdasarkan evaluasi yang ditentukan atas penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan

7. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

(4) Panitia lelang WIUP/WIUPK wajib melaksanakan prosedur

lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang

sehat.

Paragraf 6

Biaya Kompensasi Data Informasi

Pasal 13

(1) Salah satu penilaian urutan pemenang lelang adalah besarnya biaya kompensasi data informasi.

(2) Biaya kompensasi data informasi adalah nilai informasi data pada WIUP/WIUPK yang akan dilelang berdasarkan klasifikasi

data geologi/data eksplorasi/hasil eksplorasi/keadaan endapan, data/informasi tambang.

(3) Biaya kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud ayat

(2) adalah merupakan nilai minimum

(4) Menteri melakukan evaluasi dan melakukan klasifikasi atas

data sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan kelangkapan data dan perkiraan keakuratan data.

(5) Biaya kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud ayat

- 13 -

(1) dihitung berdasarkan kelengkapan dan ke akuratan data eksplorasi dan data kondisi potensi mineral/ batubara yang ada pada WIUP/WIUPK yang dilelang.

(6) biaya kompensasi data informasi hasil pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK dimasukkan dalam daftar Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Penerimaan Daerah Bukan Pajak, dan

dilaporkan serta dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 7

Jangka Waktu Pelaksanaan Lelang WIUP/WIUPK

Pasal 14

Waktu pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK, mulai dari pengumuman

prakualifikasi, sampai penentuan peringkat pemenang lelang serta pemberian WIUP/WIUPK tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Lelang WIUP/WIUPK Eksplorasi

dan Lelang WIUP/WIUPK Operasi Produksi

Paragraf 1

Prosedur Lelang WIUP/WIUPK Tahap Prakualifikasi

Pasal 15

(1) Panitia lelang WIUP/WIUPK wajib melakukan pengumuman

prakualifikasi secara terbuka kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

panitia lelang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengumuman prakualifikasi WIUP/WIUPK dilaksanakan

secara terbuka:


b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara; dan

c. di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(3) Pengumuman prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berlaku selama 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Jangka waktu pengambilan dokumen prakualifikasi dan

pemasukan dokumen prakualifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman prakualifikasi.

(5) Format pengumuman prakualifikasi lelang WIUP/WIUPK

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

- 14 -

(6) Pengambilan dokumen prakualifikasi dapat dilakukan di kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

(7) Daftar isian formulir dokumen prakualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Peserta lelang memasukkan dokumen prakualifikasi

WIUP/WIUPK dalam satu sampul di kantor yang berwenang menyelenggarakan lelang WIUP/WIUPK dengan ketentuan pada sampul dicantumkan alamat panitia lelang WIUP/WIUPK

dengan frasa “DOKUMEN PRAKUALIFIKASI WIUP/WIUPK”.

(2) Pada sampul luar dokumen prakualifikasi WIUP yang diterima

oleh panitia lelang diberi catatan tanggal, jam penerimaan, dan nomor register.

(3) Dokumen prakualifikasi WIUP/WIUPK yang dimasukkan

melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak diterima oleh panitia lelang.

Pasal 17

(1) Panitia lelang melakukan evaluasi terhadap dokumen

prakualifikasi WIUP/WIUPK yang telah mendapat nomor register berdasarkan persyaratan administratif, teknis dan finansial.

(2) Panitia lelang dalam melaksanakan evaluasi terhadap persyaratan administratif, teknis, dan finansial dapat

melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi WIUP/WIUPK yang kurang jelas tanpa mengubah substansi.

(3) Evaluasi dokumen prakualifikasi dilakukan oleh pantia lelang, berdasarkan persyaratan kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, dan finansial.

(4) Evaluasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

a. Persyaratan administratif, teknis, dan finansial adalah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi peserta lelang; dan

b. Persyaratan teknis dilakukan atas kelengkapan data, kewajaran, kualitas data, dan persyaratan teknis yang

secara garis besar menyangkut: 1. pengalaman dibidang pertambangan, yang mempunyai

nilai 45% (empat puluh lima persen) dari nilai total

bobot persyaratan teknis; 2. ketersediaan SDM, peralatan, yang mempunyai nilai

20% (dua puluh persen) dari nilai total bobot

persyaratan teknis; dan 3. rencana kerja dan yang mempunyai nilai 35% (tiga

puluh lima persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis

- 15 -

(5) Penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi yang menetapkan peserta lelang yang lolos prakualifikasi dan berhak melanjutkan proses kualifikasi, dilakukan paling

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penutupan pemasukan dokumen prakualifikasi.

(6) Pengumuman hasil prakualifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dan pengumuman undangan untuk pengambilan dokumen lelang bagi peserta lelang yang lolos

prakualifikasi, dilakukan di kantor, media masa, dan media elektronik seperti yang dilakukan pada saat pengumuman prakualifikasi.

Paragraf 2

Prosedur Lelang WIUP/WIUPK Tahap Kualifikasi

Pasal 18

(1) Pengambilan dokumen lelang dapat dilakukan dikantor

yang menyelenggarakan lelang WIUP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman pengambilan dokumen lelang.

(2) formulir dokumen kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan menteri ini.

(3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah tanggal penutupan pengambilan dokumen lelang dan pendaftaran lelang, panitia wajib melakukan penjelasan dan wajib

dihadiri oleh direksi/ penanggung jawab peserta lelang, atau yang mewakili, yang dinyatakan dengan surat kuasa

yang absah.

(4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. prosedur pengisian formulir dokumen lelang;

b. penjelasan detail atas data kondisi potensi mineral dan/atau batubara pada WIUP/WIUPK yang dilelang, yang terdiri atas:

1. lokasi; 2. koordinat;

3. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;

4. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;

5. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan

6. status lahan;

c. tatacara evaluasi dokumen lelang dan perhitungan peringkat pemenang lelang.

(5) Ketidakhadiran peserta lelang pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan peserta lelang yang lulus prakualifikasi.

(6) Panitia lelang membuat berita acara penjelasan yang ditandatangani oleh panitia lelang dan paling sedikit 2 (dua)

- 16 -

orang saksi wakil dari peserta lelang.

(7) Berita acara penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat keputusan tentang perlu atau tidaknya dilakukan

kunjungan lapangan.

Pasal 19

(1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP/WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang

disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3). (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP/WIUPK yang akan

melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga

negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP/WIUPK.

Pasal 20

(1) Jangka waktu pengambilan dan pemasukan dokumen

penawaran paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman pengambilan dokumen penawaran.

(2) Pemasukan dokumen penawaran dilakukan di kantor yang berwenang menyelenggaraan WIUP/WIUPK yang bersangkutan atau di tempat yang ditunjuk oleh panitia

lelang.

(3) Dalam dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasukan penawaran harga WIUP/WIUPK

dalam satu sampul dengan ketentuan pada sampul dicantumkan alamat panitia lelang WIUP/WIUPK dengan

frasa “DOKUMEN PENAWARAN LELANG WIUP/WIUPK”

(4) peserta yang lolos prakualifikasi diberikan waktu penyiapan dokumen penawaran paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah berita acara penjelasan lelang ditandatangani atau setelah dilaksanakannya kunjungan

lapangan apabila diperlukan.

(5) Waktu penyampaian dokumen penawaran dilakukan hanya diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) jam sebelum

pembukaan sampul dokumen penawaran.

(6) Pada sampul luar dokumen lelang yang diterima oleh panitia lelang diberi catatan tanggal, jam penerimaan, dan

nomor register.

(7) Dokumen lelang dan penawaran harga WIUP/WIUPK yang

dimasukkan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterima oleh panitia lelang.

- 17 -

Pasal 21

(1) Panitia lelang akan membuka sampul dokumen lelang pada waktu yang ditetapkan untuk dilakukan evaluasi

guna menetapkan peringkat dan pengumuman peringkat pemenang lelang.

(2) Peserta lelang yang berhalangan hadir pada pembukaan

sampul dan penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengirimkan wakilnya dengan surat

kuasa.

(3) Apabila peserta lelang tidak mengirimkan wakilnya dianggap mengundurkan diri.

Pasal 22

(1) Pemilihan pemenang lelang WIUP/WIUPK dilakukan dengan metoda evaluasi sistem nilai.

(2) Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara

memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang, kemudian membandingkan jumlah

nilai dari setiap penawaran peserta lelang dengan penawaran peserta lelang lainnya.

(3) Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia lelang tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun

dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.

(4) Penetapan peringkat pemenang lelang WIUP/WIUPK

ditentukan atas dasar:

a. nilai bobot dari hasil evaluasi prakualifikasi; dan b. nilai bobot dari penawaran harga.

(5) Bobot hasil evaluasi prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mempunyai nilai sebesar 40 % (empat

puluh persen).

(6) Bobot penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempunyai nilai sebesar 60 % (enam puluh

persen).

(7) Evaluasi dokumen dan penentuan peringkat pemenang lelang dilakukan berdasarkan kriteria dan tatacara

evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIA, Lampiran VIB, dan Lampiran VIC Peraturan Menteri ini

(8) Panitia lelang menetapkan peringkat calon pemenang lelang sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 23

(1) Panitia lelang melaporkan hasil penetapan peringkat calon pemenang lelang WIUP/WIUPK kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

- 18 -

untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP/WIUPK yang disertai dengan berita acara lelang WIUP/WIUPK yang ditandatangani panitia lelang dan paling sedikit 2 (dua)

orang wakil dari peserta lelang.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

hari kerja setelah menerima laporan penetapan peringkat calon pemenang lelang dari pantia lelang sebagaimana

dimaksud ayat (1) menetapkan pemenang lelang WIUP/WIUPK.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya mengumumkan dan memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang kepada pemenang

lelang WIUP/WIUPK.

Pasal 24

(1) Peserta lelang WIUP/WIUPK yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

penetapan pemenang lelang WIUP/WIUPK apabila ditemukan :

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang

telah ditetapkan dalam dokumen lelang; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya

persaingan yang sehat; c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/lelang atau

pejabat yang berwenang lainnya;

d. adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di antara peserta lelang; dan/atau

e. adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme antara

peserta lelang dengan panitia lelang atau dengan pejabat

yang berwenang lainnya.

(2) Dalam hal peserta lelang WIUP/WIUPK menyampaikan

sanggahan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melewati

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sanggahan tidak diproses.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya wajib untuk memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.

(4) Apabila sanggahan ternyata benar, maka proses lelang /WIUPK dievaluasi kembali atau dilakukan proses ulang

lelang WIUP/WIUPK.

(5) Apabila masa sanggah selesai dan tidak ada sanggahan atau proses penyelesaian sanggah diputuskan bahwa

pelaksanaan lelang dan penentuan peringkat pemenang lelang telah benar, maka pemenang lelang WIUP/WIUPK

- 19 -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib mengajukan IUP/WIUPK Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Pasal 25

(1) Apabila jumlah peserta lelang WIUP/WIUPK yang

memasukkan dokumen prakualifikasi hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang maka panitia lelang harus melakukan proses

pengumuman prakualifikasi ulang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

(2) Dalam hal setelah dilakukan prakualifikasi ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tetap hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang WIUP/WIUPK, ditetapkan sebagai pemenang dengan

ketentuan:

a. dokumen prakualifikasi wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;

b. memasukan penawaran harga.

(3) Penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang

telah ditetapkan.

Pasal 26

(1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.

(2) Dalam hal peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang

dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan

Pasal 27

(1) WIUP/WIUPK Operasi Produksi yang IUP/IUPK-nya telah berakhir dan masih memiliki potensi secara ekonomi, teknis

serta lingkungan untuk diusahakan ditetapkan kembali WIUP/WIUPK-nya oleh Menteri.

(2) Pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

sampai dengan Pasal 26.

(3) Dalam hal pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi yang telah

berakhir berminat untuk mengikuti lelang WIUP/WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak untuk menyamai (rights to match) apabila dinyatakan lulus dalam

tahap prakualifikasi oleh panitia lelang.

(4) Hak menyamai (rights to match) sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diberikan kepada pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi yang berakhir untuk menjadi penawar yang tertinggi

- 20 -

apabila penawarannya lebih rendah dari peserta lelang lainnya.

BAB III

PEMBERIAN WIUPK EKSPLORASI BERDASARKAN PRIORITAS

Pasal 28

(1) Menteri mengumumkan dan menawarkan secara terbuka kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas atau cara lelang untuk

mendapatkan WIUPK Eksplorasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah WIUPK ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(2) Pengumuman dan penawaran WIUPK dilaksanakan secara terbuka:


b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang mineral dan batubara; dan

c. di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 29

(1) Menteri menawarkan WIUPK Eksplorasi kepada BUMN dan

BUMD secara prioritas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja masa berlaku pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (3).

(2) Dalam hal terhadap penawaran WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN atau

BUMD yang berminat, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi.

(3) BUMN atau BUMD wajib membayar biaya kompensasi data

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan sebagai penerima WIUPK

dengan cara prioritas.

(4) BUMN atau BUMD yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUPK

kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pembayaran biaya kompensasi data informasi.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 21 -

Pasal 30

(1) Apabila terhadap penawaran WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN

dan/atau BUMD yang berminat, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan cara lelang.

(2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengumuman dan penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(3) Pelaksanaan lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 26

Pasal 31

(1) Dalam hal terhadap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 tidak ada BUMN dan/atau BUMD yang berminat, WIUPK Eksplorasi akan dilelang kepada badan

usaha swasta. (2) WIUPK Eksplorasi yang akan dilelang kepada badan usaha

swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)

(3) Pengumuman akan dilaksanakan secara terbuka dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan berlaku selama 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengumuman dan

penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(5) Pelaksanaan lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara lelang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 26.

BAB IV

PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN/IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Prosedur Pemberian IUP/IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 32

(1) Pemenang lelang WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus

menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi mineral logam atau batubara kepada: a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah

provinsi, dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

b. gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah

- 22 -

laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan

c. bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu)

wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

(2) Pemenang lelang WIUPK mineral logam dan batubara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus menyampaikan permohonan IUPK Eksplorasi mineral logam

atau batubara kepada Menteri.

(3) Dalam hal WIUP mineral logam dan batubara di wilayah laut kurang dari 12 (dua belas) mil berbatasan langsung dengan

negara lain maka IUP diberikan oleh Menteri.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

wajib memenuhi persyaratan:

a. administratif;

b. teknis;

c. lingkungan; dan

d. finansial

(5) Permohonan IUP/IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII

Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a untuk:

a. badan usaha meliputi:

1. surat permohonan;

2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

3. surat keterangan domisili.

b. koperasi meliputi:


2. susunan pengurus; dan


c. perseorangan meliputi:

1. surat permohonan; dan


d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:


2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan


- 23 -

e. BUMN atau BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas:


2. profil badan usaha;

3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4. nomor pokok wajib pajak;



(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b untuk IUP Eksplorasi meliputi:

a. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling

sedikit 3 (tiga) tahun; dan

b. peta WIUP hasil pemenang lelang yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan

ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (4) huruf b untuk IUPK Eksplorasi meliputi:

a. Pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di

bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun.

b. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam

bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

c. RKAB untuk kegiatan 1 (satu) tahun

(4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c untuk IUP/IUPK Eksplorasi meliputi

pernyataan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf d untuk IUP/IUPK Eksplorasi meliputi:

a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan

b. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi

hasil lelang WIUP/WIUPK mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang.

Pasal 34

(1) Apabila pemenang lelang WIUP/WIUPK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP/IUPK atau tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud

- 24 -

dalam Pasal 33, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.

(2) Dalam hal pemenang lelang WIUP/WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP/WIUPK ditawarkan kepada peserta lelang urutan

berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang

ditawarkan oleh pemenang pertama.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP/WIUPK apabila

peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang berminat.

Pasal 35


kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan pemberian IUP/IUPK Eksplorasi mineral logam atau batubara, kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada pemenang

lelang WIUP/WIUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan

IUP/IUPK Eksplorasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

(2) Surat Keputusan pemberian IUP/IUPK Eksplorasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya wajib memuat:

a. nama perusahaan; b. lokasi, luas, dan kode wilayah; c. rencana umum tata ruang;

d. jaminan kesungguhan; e. modal investasi; f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;

g. hak dan kewajiban pemegang IUP/IUPK Eksplorasi; h. jangka waktu tahap berlakunya kegiatan;

i. jenis usaha yang diberikan; j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di

sekitar wilayah pertambangan;

k. perpajakan; l. penyelesaian pertanahan;

m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan n. AMDAL dibuat pada kegiatan studi kelayakan.

(3) Surat Keputusan pemberian IUP/IUPK Eksplorasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan format sebagaimana Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

- 25 -

Bagian Kedua

Jaminan Kesungguhan

Pasal 36

(1) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a terdiri atas: a. jaminan kesungguhan untuk pelaksanaan kegiatan 3 (tiga)

tahun eksplorasi mineral logam; dan b. jaminan kesungguhan untuk pelaksanaan kegiatan 2

(dua) tahun eksplorasi batubara; (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan luas WIUP/WIUPK Eksplorasi

mineral logam dan batubara dikalikan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau US$10 (sepuluh dolar Amerika

Serikat) per hektare; (3) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditempatkan pada bank pemerintah atau bank pemerintah

daerah dalam bentuk deposito berjangka.

Pasal 37

(1) Pemohon IUP/IUPK Eksplorasi harus menempatkan uang jaminan kesungguhan dalam bentuk deposito berjangka

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atas nama Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya qualita qua

(q.q) pemohon yang bersangkutan. (2) Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum

melakukan pembukaan rekening bersama dengan pemohon IUP/IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) harus mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada bendahara umum negara/kuasa bendahara umum negara pusat atau kuasa

bendahara umum negara di daerah disertai dengan surat pernyataan tentang penggunaan rekening, dengan

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

(1) Penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan oleh pemohon

IUP/IUPK Eksplorasi berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Surat perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh

Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya kepada:

a. badan usaha, koperasi, atau perseorangan pada saat penetapan pemenang lelang WIUP/WIUPK Eksplorasi mineral logam dan batubara; atau

- 26 -

b. badan usaha, koperasi, atau perseorangan pada saat penyerahan peta WIUP/WIUPK Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 39

(1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemenang lelang

WIUP/WIUPK Eksplorasi wajib melampirkan tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 pada permohonan IUP/IUPK Eksplorasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dilampirkan, permohonan IUP/IUPK Eksplorasi dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon

sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan berserta bunganya.

(2) Pengembalian uang jaminan kesungguhan beserta bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan secara bertahap kepada pemohon IUP/IUPK Eksplorasi sesuai

dengan pelaksanaan tahapan kegiatan di dalam IUP/IUPK Eksplorasi.

Pasal 41

(1) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan dengan ketentuan sebagai berikut: a. 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah nominal uang

jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun kesatu dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan

eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi, dan peta sebaran endapan dengan skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);

b. 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun kedua

dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:10.000 (satu banding

sepuluh ribu); dan c. sisanya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari

jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan

setelah menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan

eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).

- 27 -

(2) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun kesatu dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan

eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:10.000 (satu banding

sepuluh ribu); dan b. sisanya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah

nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan setelah

menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan

eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).

(3) Permohonan pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan oleh pemegang IUP/IUPK Eksplorasi kepada

Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan

mencantumkan nomor rekening bank pemegang IUP/IUPK Eksplorasi.

Pasal 42

(1) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus dikaitkan dengan penilaian terhadap laporan triwulan atau tahunan kegiatan eksplorasi pemegang IUP/IUPK Eksplorasi terhadap

jumlah pembiayaan yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi dibandingkan dengan RKAB yang telah disetujui sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. selama kegiatan eksplorasi, pemegang IUP/IUPK Eksplorasi harus mengeluarkan biaya minimum;

b. tahun kesatu kegiatan eksplorasi besarannya pengeluaran ditetapkan sendiri oleh pemegang IUP/IUPK Eksplorasi disesuaikan dengan RKAB yang telah

disetujui; dan c. realisasi pengeluaran biaya pada tahun kesatu paling

sedikit harus mencapai 80% dari biaya yang dianggarkan dalam RKAB.

(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan biaya minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dapat ditinjau setiap tahun.

Pasal 43

(1) Dalam hal pemegang IUP/IUPK Eksplorasi tidak menyampaikan laporan kegiatan eksplorasi dan/atau tidak merealisasikan pengeluaran biaya eksplorasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), uang jaminan kesungguhan atau sisanya beserta bunganya sebagaimana

- 28 -

dimaksud dalam Pasal 41 menjadi milik negara atau milik daerah.

(2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberlakukan bagi pemegang IUP/IUPK Eksplorasi yang mendapatkan penghentian sementara dari Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan kewajiban

Paragraf 1

Hak pemegang IUP/IUPK Eksplorasi

Pasal 44

Pemegang IUP/IUPK eksplorasi berhak untuk:

a. memasuki WIUP/WIUPK sesuai dengan peta dan daftar

koordinat;

b. melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP/IUPK eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum,

eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP/IUPK Eksplorasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP/IUPK Eksplorasi didalam WIUP/WIUPK nya;

e. dapat mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP/WIUPK dengan alasan karena keadaan kahar, keadaan

yang menghalangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mengajukan permohonan untuk mengusahakan komoditas

tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP/IUPK yang ditemukan pada lokasi WIUP/WIUPK-

nya;

g. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan komoditas mineral lain yang bukan asosiasi

mineral yang diberikan dalam IUP/IUPK yang ditemukan pada lokasi WIUP/WIUPK-nya sebagaimana dimaksud pada huruf f;

h. mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

i. mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP/IUPK Operasi

Produksi; dan

- 29 -

j. meningkatkan izin ke tahap IUP/IUPK Operasi produksi sebagai peningkatan izin, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban pemegang IUP/IUPK Eksplorasi

Pasal 45

(1) Pemegang IUP/IUPK Eksplorasi wajib melakukan pengelolaan

yang baik dan benar dibidang :

a. investasi dan keuangan;

b. teknis pertambangan;

c. lingkungan hidup dan konservasi;

d. perizinan;

e. perwilayahan;

f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

g. pengembangan jasa lokal; dan

h. pelaporan.

(2) Kewajiban dibidang Investasi dan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi antara lain:

a. melaporkan rencana investasi;

b. menyediakan dana yang cukup diperlukan dan

bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;

c. melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan

sebagaimana huruf b, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d. membayar pajak dan iuran tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan kesungguhan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan

atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. menempatkan dana jaminan reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi

Indonesia.

(3) Kewajiban dibidang teknis pertambangan sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi antara lain:

a. menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum,

eksplorasi dan studi kelayakan; dan

- 30 -

b. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP/IUPK Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta

pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan.

(4) Kewajiban dibidang lingkungan hidup dan Konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi antara lain:

a. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal IUP/IUPK Eksplorasi diterbitkan, pemegang

IUP/IUPK Eksplorasi wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebelum melakukan kegiatan eksplorasi;

b. menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a ;

c. rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada huruf b

dimuat dalam RKAB;

d. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP/IUPK Eksplorasi;

e. menyusun dokumen AMDAL atau UKL/UPL pada tahap studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. menyusun dokumen reklamasi dan dokumen

pascatambang berdasarkan pada dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh instansi yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya

dukung sumber daya air bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kewajiban dibidang perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf d, meliputi antara lain:

a. permohonan peningkatan IUP/IUPK Eksplorasi untuk IUP

Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa IUP/IUPK Eksplorasi dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

b. kelalaian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, mengakibatkan IUP/IUPK Eksplorasi menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

berakhirnya IUP/IUPK Eksplorasi, Pemegang IUP/IUPK harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang

dipergunakan untuk kepentingan umum.

(6) Kewajiban dibidang perwilayahan sebagaimana dimaksud ayat

(1) huruf e, meliputi antara lain:

- 31 -

a. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal IUP/IUPK Eksplorasi diterbitkan, pemegang IUP/IUPK wajib mengajukan permohonan izin penggunaan

kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila WIUP/WIUPK eksplorasi berada di dalam kawasan hutan;

b. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal IUP/IUPK Eksplorasi diterbitkan, pemegang

IUP/IUPK wajib melakukan sosialisasi terhadap rencana kegaitan eksplorasi di WIUP/WIUPK-nya kepada pemegang hak atas tanah serta melakukan musyawarah dengan

pemilik hak atas tanah untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi;

c. memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP/WIUPK berada;

d. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan didaerah

dimana WIUP/WIUPK berada; dan

e. secara periodik melakukan penciutan/ pengembalian wilayah berdasarkan hasil penyelidikan umum/

eksplorasi, sehingga pada akhir masa izin eksplorasi luas wilayah tidak lebih dari 25.000 Ha untuk IUP/IUPK

mineral Logam, dan 15.000 Ha untuk IUP/IUPK batubara.

(7) Kewajiban dibidang pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi antara lain menyusun

dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada dokumen AMDAL atau

UKL/UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Kewajiban dibidang pengembangan jasa lokal sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf g, meliputi antara lain:

a. mengutamakan penggunan tenaga kerja, jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan

perundangan;

b. mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal

yang ada di daerah tersebut; dan

c. mengutamakan penggunaan perusahaaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta

menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila

diperlukan.

(9) Kewajiban dibidang pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, meliputi antara lain:

a. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal IUP/IUPK Eksplorasi diterbitkan, pemegang IUP/IUPK wajib menyusun RKAB;

b. dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dokumen RKAB dan dokumen

lingkungan disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2, pemegang IUP/IUPK eksplorasi

- 32 -

wajib memulai kegiatan penyelidikan umum/eksplorasi/studi kelayakan;

c. setiap pertengahan bulan November menyusun RKAB

tahunan, yang memuat rencana kerja teknis, dan keuangan selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan, untuk mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur atau

bupati/walikota sesuai kewenangannya;

d. melaksanakan kegiatan berdasarkan RKAB yang telah

disetujui;

e. mengamankan dan melaporkan mineral dan /atau batubara yang ikut tergali akibat kegiatan IUP/IUPK

Eksplorasi;

f. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP/IUPK

eksplorasi kepada pemberi izin, dengan tembusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota terkait;

g. menyampaikan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

Kegiatan Eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

terkait;

h. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap

tahap kegiatan pada masa IUP/IUPK Eksplorasi, pemegang IUP/IUPK wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada pemberi IUP/IUPK dengan tembusan

Menteri/Gubernur dan /atau Bupati/Walikota terkait, yang antara lain meliputi:

1. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;

2. Salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;

3. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1:50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan

eksplorasi; dan

4. Peta topografi dengan skala 1:50.000;

i. Menyampaikan Laporan Eksplorasi Lengkap, Laporan

Studi Kelayakan termasuk Laporan Amdal/UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan dari pemberi izin atau

instansi yang berwenang.

Pasal 46

Laporan RKAB IUP/IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9) huruf a wajib memuat paling sedikit tentang rencana:

a. kegiatan pemetaan topografi , penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, sampling, analisa contoh, pemboran, studi

- 33 -

geoteknik, geohidrologi, evaluasi sumberdaya dan cadangan, pengambilan contoh ruah, studi dan atau percobaan pengolahan. Studi kelayakan, studi amdal;

b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. penggunaan tenaga kerja dan jasa lokal/nasional;

d. belanja barang modal termasuk belanja lokal;

e. penggunaan tenaga kerja asing; dan

f. penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan eksplorasi.

Pasal 47

Tata cara dan format evaluasi RKAB, Laporan Triwulan serta Laporan Tahunan Kegiatan Eksplorasi, Laporan akhir

Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Laporan Studi Kelayakan dan Laporan AMDAL, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Eksplorasi

Paragraf 1

Kegiatan Penyelidikan Umum

Pasal 48

(1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak IUP/IUPK Eksplorasi diterbitkan, pemegang IUP/IUPK eksplorasi

mineral logam/ batubara dapat melaksanakan penyelidikan umum atas seluruh wilayah IUP/IUPK-nya, secara baik dan

benar untuk melokalisir daerah prospek yang mengandung mineral logam/ batubara dalam WIUP/WIUPK-nya.

(2) Kegiatan penyelidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pemetaan geologi regional skala 1:50.000, studi penginderaan jarak jauh, penyelidikan

singkapan mineral logam/batubara, penyelidikan geokimia, geofisika, pemboran dangkal secara acak, pengambilan

contoh, analisa contoh.

(3) Pelaksanaan penyelidikan umum wajib dilakukan sesuai

standard teknis.

(4) Seluruh data kegiatan penyelidikan umum wajib dilaporkan kepada pemberi izin dengan tembusan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota yang terkait.

- 34 -

Paragraf 2

Kegiatan Eksplorasi

Pasal 49

(1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahapan penyelidikan umum, pemegang IUP/IUPK eksplorasi mineral logam wajib melaksanakan kegiatan eksplorasi untuk

mengetahui sumber daya mineral logam dalam WIUP/WIUPK-nya.

(2) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahapan

penyelidikan umum, pemegang IUP/IUPK eksplorasi batubara

wajib melaksanakan kegiatan eksplorasi untuk mengetahui sumber daya batubara dalam WIUP/WIUPKnya.

(3) Kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain: pemetaan geologi lokal, skala 1:5.000, pemetaan topografi, penyelidikan geokimia dan/geofisika

lanjutan, pemboran sistematis, test pit, pengambilan conto, analisa conto, perhitungan sumberdaya

(4) Penentuan metode, jenis, kegiatan eksplorasi dan tingkat kerapatan data, peralatan, pengolahan data eksplorasi

disesuaikan dengan kondisi geologi, tipe, dan keadaan endapan, serta keadaan daerah.

(5) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi seperti pengukuran topografi, pemetaan geologi, geokimia, geofisika, pemboran, sampling,

analisa conto dilakukan sesuai Standard Nasional Indonesia atau standar teknis lain yang berlaku.

(6) Seluruh data eksplorasi harus dilakukan korelasi, interpretasi hubungan satu dengan lain sesuai kaidah geologi dan eksplorasi.

(7) Seluruh data eksplorasi dan hasil eksplorasi wajib dilaporkan

kepada pemberi izin dengan tembusan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota yang terkait, secara lengkap dan benar, dalam bentuk laporan kegiatan triwulan, tahunan dan laporan akhir

eksplorasi.

(8) Dalam hal pemegang IUP/IUPK Eksplorasi mineral logam dan pemegang IUP/IUPK Eksplorasi batubara belum dapat menyelesaikan kegiatan eksplorasi di WIUP/WIUPK-nya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat memberitahukan kepada Menteri, gubenur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk

memperpanjang masa waktu eksplorasi 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun disertai dengan alasannya

(9) Laporan eksplorasi akhir eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain memuat: a. jenis, kuantitas kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan;

- 35 -

b. informasi kondisi geologi endapan mineral atau batubara, sebaran endapan, kualitas endapan dan jumlah sumberdaya terukur, terunjuk dan tereka;

c. lokasi dan sebaran daerah prospek yang akan ditingkatkan ke tahap studi kelayakan;

d. kondisi dan status lahan; dan

e. biaya yang telah dikeluarkan. (10) Bentuk laporan kegiatan triwulan, tahunan dan laporan akhir

eksplorasi diatur dalam peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 3

Kegiatan Studi Kelayakan

Pasal 50

(1) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap kegiatan eksplorasi, atau pada setiap saat, pemegang IUP/IUPK Eksplorasi mineral logam atau batubara dapat

melakukan tahapan kegiatan studi kelayakan pada sebagian atau seluruh WIUP/WIUPK-nya setelah menyampaikan dan disetujuinya laporan eksplorasi lengkap dan laporan RKAB

tahap studi kelayakan oleh pemberi izin.

(2) Kegiatan tahap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi antara lain: in fill drilling, pembuatan terowongan eksplorasi, uji metalurgi dan/atau pengolahan, studi geotekenik, geohidrologi, studi kelayakan, studi AMDAL

uji penambangan dan peralatan tambang, perhitungan cadangan dan perencanaan tambang.

(3) RKAB studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain memuat :

a. kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan dan hasil eksplorasi yang diperoleh;

b. realisasi pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan;

c. rencana kegiatan pada tahap studi kelayakan;

d. rencana biaya yang akan dikeluarkan pada tahap studi

kelayakan; dan

e. jadwal pelaksanaan rencana kegiatan seperti tercantum pada tahap studi kelayakan.

Pasal 51

(1) Pemegang IUP/IUPK Eksplorasi yang telah selesai melakukan tahap kegiatan studi kelayakan pada sebagian atau seluruh WIUP/WIUPK-nya, atau dalam jangka waktu paling lambat 6

(enam) bulan sebelum tanggal berakhir masa berlakunya IUP/IUPK Eksplorasi, wajib menyampaikan laporan studi kelayakan termasuk laporan studi AMDAL, untuk

dipresentasikan dan mendapat persetujuan dari Menteri,

- 36 -

Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya atau instansi yang berwenang.

(2) Laporan kegiatan studi kelayakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mencakup antara lain informasi mengenai:

a. hasil penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam WIUP/WIUPK termasuk

cadangan-cadangan bijih atau batubara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan

ekonomis daripada pengusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan

rencana kerja yang telah disetujui;

b. hasil pengamatan dan informasi yang terinci mengenai

lokasi untuk kegiatan operasi produksi yang termasuk dalam pengusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai

lokasi-lokasi tersebut;

c. hasil studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan

bijih/batubara, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP/WIUPK, termasuk penyelidikan

teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;

d. hasil penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;

e. hasil penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;

f. penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan

fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang

mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;

g. hasil studi tentang kebutuhan tenaga kerja dimeudian hari untuk pengusahaan dengan memperkirakan jenis dan

lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dana penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal

mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari pengusahaan;

h. hasil studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan

timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan pengusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan

berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;

- 37 -

i. hasil penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan pengusahaan dan pemukiman tetap yang

mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;

j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan

kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

k. penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta

persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapa dijual;

l. hasil penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas pengolahan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi

serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;

m. hasil analisa keuangan yang menyeluruh, berdasrakan

kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat

pengembalian (rate of return) dari pengusahaan;

n. hasil penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri,

dan pemukiman tetap; dan

o. hasil studi AMDAL atau UKL-UPL yang telah disetujui oleh

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Presentasi hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dihadiri wakil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinas teknis pemerintah provinsi, dan dinas teknis pemerintah kabupaten/kota yang membidangi

pertambangan mineral dan batubara.

(4) Dalam hal wakil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir, dapat diwakilkan pada dinas teknis pemerintah provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 52

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus menerbitkan surat persetujuan hasil evaluasi Laporan kegiatan Studi Kelayakan termasuk

AMDAL/UKL-UPL yang disampaikan pemegang IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan benar.

- 38 -

Bagian Kelima

Prosedur Pemberian IUP/IUPK Operasi Produksi

Mineral Logam dan Batubara

Pasal 53

(1) IUP/IUPK Operasi produksi diberikan sebagai peningkatan IUP/IUPK Eksplorasi yang telah memenuhi persyaratan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau kelanjutan dari hasil lelang WIUP yang telah mempunyai data

Studi Kelayakan termasuk AMDAL yang telah disetujui oleh pihak berwenang disertai dengan dokumen rencana reklamasi, dokumen rencana pascatambang, dan dokumen rencana

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) IUP Operasi produksi diberikan oleh:

a. bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut

sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;

b. gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah

kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis

pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atau

c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan

dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah lait lebih dari 12 (dua

belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya.

(3) IUPK Operasi Produksi diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota dan gubernur sesuai dengan keweangannya.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak pada

lingkungan pada:

a. 1 (satu) kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh bupati/walikota;

b. lintas kabupaten/kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota;

atau

c. lintas provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota dan

gubernur.

(5) IUP/IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara sebagai peningkatan IUP/IUPK Eksplorasi, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada pemegang IUP/IUPK Eksplorasi yang telah memenuhi persyaratan:

- 39 -

a. administratif;

b. teknis;

c. finansial; dan

d. lingkungan.

(6) Permohonan IUP/IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir permohonan

sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

53 ayat (5) huruf a untuk:

a. badan usaha meliputi:




b. koperasi meliputi:


2. susunan pengurus; dan


c. orang perseorangan meliputi:

1. surat permohonan; dan


d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:


2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan


e. BUMN atau BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas:


2. profil badan usaha;

3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat

yang berwenang;

4. nomor pokok wajib pajak;




ayat (5) huruf b untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis

lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

- 40 -

b. laporan lengkap eksplorasi;

c. laporan studi kelayakan;

d. RKAB;

e. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan

f. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi

yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.


ayat (5) huruf b untuk IUPK Operasi Produksi meliputi:

a. Pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit

3 (tiga) tahun.

b. Mempunyai paling sedikit 1 (Satu) orang tenaga ahli dalam

bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

c. RKAB untuk kegiatan 1 (satu) tahun

(4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf c Untuk IUP/IUPK Operasi Produksi meliputi:

a. pernyataan untuk memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. persetujuan dokumen AMDAL/UKL-UPL yang telah disetujui oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. dokumen rencana reklamasi, dokumen rencana pascatambang, dan dokumen rencana pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat yang disusun berdasarkan dokumen AMDAL/UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf d untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh

akuntan publik;

b. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;

dan/atau

c. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP/WIUPK yang

telah berakhir.

(6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

ayat (5) huruf d untuk IUPK Operasi Produksi meliputi:

a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan

b. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;

(7) Dokumen rencana reklamasi, dokumen rencana pascatambang, dan dokumen rencana pengembangan dan

- 41 -

pemberdayaan masarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya

menerbitkan Surat Keputusan pemberian IUP/IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara, kepada badan

usaha, koperasi, atau perseorangan pemohon IUP/IUPK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan IUP/IUPK Operasi Produksi yang

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

(2) Keputusan IUP/IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan:

a. nama perusahaan, termasuk pemegang saham, direksi,

komisaris;

b. lokasi dan luas WIUP/WIUPK operasi produksi, dilengkapi dengan koodinat dan peta batas WIUP/WIUPK;

c. lokasi pengolahan dan pemurnian;

d. pengangkutan dan penjualan;

e. jangka waktu berlakunya IUP/IUPK, dan rincian jangka waktu tahap kegiatan konstruksi dan produksi;

f. perpanjangan IUP/IUPK Operasi produksi;

g. hak dan kewajiban pemegang IUP/IUPK Operasi produksi; dan

h. hal-hal yang dapat menghentikan kegiatan atau membatalkan IUP/IUPK Operasi Produksi.

(3) IUP/IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(4) IUP/IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral

logam dan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2

(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(5) Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk jangka waktu untuk konstruksi

selama 2 (dua) tahun.

(6) Surat Keputusan IUP/IUPK Operasi Produksi disusun sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana

reklamasi dan rencana pengembangan dan pemberdayaan

- 42 -

masyarakat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP/IUPK Operasi Produksi Produksi diterbitkan.

(2) Dalam hal rencana reklamasi dan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat belum memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana reklamasi dan

rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi.

(3) Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan

kembali rencana reklamasi dan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 57


kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam

puluh) hari kalender sejak IUP/IUPK Operasi Produksi diterbitkan.

(2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi

ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi.

(3) Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan

kembali rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam

Hak dan kewajiban Pemegang IUP/IUPK Operasi produksi

Paragraf 1

Hak pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi

Pasal 58

(1) Pemegang IUP/IUPK Operasi produksi berhak:

a. memasuki WIUP/WIUPK sesuai dengan peta dan daftar

koordinat;

b. melakukan seluruh atau sebagian tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi,

penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan peraturan perundangan;

- 43 -

c. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b;

d. menghentikan sementara sewaktu-waktu kegiatan

IUP/IUPK Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian, dan Pengangkutan Penjualan), di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP/WIUPK dengan

alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP/IUPK Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian,

dan Pengangkutan Penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komerial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan

penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

e. mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP/WIUPK;

f. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP/WIUPK;

g. membangun prasarana dan sarana penunjang dan fasiltas pengolahan/pemurnian didalam atau diluar WIUP/WIUPK,

setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan;

h. menggunakan prasarana/sarana umum, sesuai ketentuan

peraturan perundangan;

i. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk

melaksanakan sebagian kegiatan operasi produksi, sesuai peraturan perundangan;

j. melakukan perpanjangan masa berlaku IUP/IUPK Operasi

produksi sesuai peraturan perundangan; dan

k. mengikuti proses permohonan/lelang bekas WIUP/WIUPK-nya sesuai peraturan perundangan, sewaktu masa berlaku

IUP/IUPK sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(2) Hak mengikuti proses permohonan/lelang atas bekas WIUP/WIUPK nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dapat diberikan apabila:

a. pemegang IUP/IUPK mempunyai kinerja keuangan, teknis dan lingkungan serta kinerja sosial masyarakat yang baik;

dan/atau

b. untuk menunjang keberlanjutan industri strategis yang bahan bakunya dari komoditas tambang yang dihasilkan.

(3) Kinerja keuangan yang baik sebagaimana dimaksud ayat (2), ditunjukkan dengan telah memenuhi seluruh kewajiban keuangan dan mempunyai profit margin diatas 12% selama 5

tahun terakhir

(4) Kinerja teknis yang baik sebagaimana dimaksud ayat (2),

ditunjukkan dengan pelaksanaan praktek pertambangan yang

- 44 -

baik dan benar, meliputi antara lain: kondisi tambang tertata, pencapaian target produksi 5 tahun terakhir, pencapaian recovery penambangan dan pengolahan minimal 70%, dari

rencana, mempunyai kinerja keselamatan dan kesehatan kerja baik,

(5) Kinerja lingkungan yang baik sebagaimana dimaksud ayat (2),

ditunjukkan dengan kinerja pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk reklamasi lahan, pemenuhan

baku mutu, menjaga fungsi lingkungan, keaneka ragaman hayati.

Paragraf 2

Kewajiban IUP/IUPK Operasi Produksi

Pasal 59

(1) Pemegang IUP/IUPK Operasi produksi wajib melakukan pengelolaan yang baik dan benar dibidang:

a. investasi dan keuangan;

b. teknis operasional tambang;

c. keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup dan

Konservasi;

d. organisasi dan ketenagakerjaan;

e. perwilayahan;

f. pengembangan masyarakat;

g. pengembangan jasa lokal; dan

h. pelaporan.

(2) Kewajiban dibidang Investasi dan keuangan sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi antara lain:

a. menyediakan dana yang cukup untuk pembiayaan kegiatan operasi produksi;

b. menyampaikan rencana investasi untuk mendapat persetujuan, meliputi: investasi awal, investasi untuk studi-studi dalam rangka pengembangan, optimalisasi

penambangan dan atau pengolahan pemurnian, investasi untuk pergantian dan pengembangan peralatan tambang

dan pengolahan-pemurnian, investasi untuk pengembangan fasilitas penunjang;

c. menempatkan jaminan reklamasi dan penutupan tambang;

d. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akutansi Indonesia;

e. membayar kewajiban keuangan, meliputi pembayaran pendapatan negara yaitu perpajakan, iuran tetap, dan iuran produksi, serta pendapatan daerah serta pendapatan

lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 45 -

f. untuk perusahaan dengan saham asing, wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau

badan usaha swasta nasional.

(3) Kewajiban dibidang teknis operasional tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi antara lain:

a. melaksanakan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sesuai standar/

kaidah teknis yang baik, dan mengacu pada Studi Kelayakan, AMDAL, Rencana Reklamasi, RKAB, rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan, yang telah disetujui;

b. melaksanakan penambangan didalam WIUP/WIUPK operasi produksi nya;

c. melaksanakan pengolahan pemurnian hasil tambang didalam negeri, baik yang dilakukan sendiri atau bekeja sama dengan pemegang IUP/IUPK Operasi produksi lain

atau pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi Khusus Pengolahan-Pemurnian;

d. melaksanakan pengangkutan penjualan hasil tambang,

baik yang dilakukan pemegang IUP/IUPK sendiri atau bekeja sama dengan pemegang IUP Operasi produksi

Khusus Pengangkutan penjualan;

e. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara;

f. melaksanakan kewajiban pasca tambang sesuai dokumen Rencana Penutupan Tambang yang telah disetujui;

g. berusaha meningkatkan nilai tambah atas produk tambang yang dihasilkan dan nilai tambah atas adanya kegiatan tambang; dan

h. memenuhi ketentuan Domestic Market Obligation (DMO).

(4) Kewajiban dibidang keselamatan dan kesehatan kerja,

lingkungan hidup dan Konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi antara lain:

a. menyampaikan rencana reklamasi dan pascatambang;

b. melaksanakan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pada operasi penambangan, pengangkutan, pabrik pengolahan/pemurnian, fasilitas tambang; fasilitas

penunjang; yang dilakukan pemegang IUP/IUPK dan sub kontraktornya;

c. memantau dan mengelola dampak lingkungan hidup akibat kegiatan operasi produksi dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang terkait, sesuai dengan dokumen

AMDAL/UKL-UPL, rencana reklamasi dan rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan yang telah disetujui;

d. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan serta menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, termasuk fungsi dan daya dukung sumberdaya

air;

- 46 -

e. melaksanakan konservasi mineral atau batubara, meliputi upaya peningkatan recovery penambangan, pengangkutan dan pengolahan/ pemurnian, pemanfaatan semaksimal

mungkin potensi sumberdaya mineral/batubara, pemanfaatan mineral ikutan, tidak melakukan praktek ”high grading”;

f. mengangkat kepala teknik tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP/IUPK Operasi Produksi (Konstruksi,

Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Longkungan

Pertambangan;

g. menyampaikan rencana penutupan tambang 2 (dua) tahun

sebelum kegiatan produksi berakhir; dan

h. melaksanakan program paska tambang sesuai dengan dokumen rencana penutupan tambang yang telah disetujui.

(5) Kewajiban dibidang organisasi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi antara lain:

a. mendirikan kantor didaerah;

b. membentuk organisasi tambang yang efektif dan efisien, yang mampu menangani di bidang operasi penambangan,

pengolahan/pemurnian, pegangkutan/penjualan, keselamatan dan kesehatan kerja & lingkungan, masalah hubungan pemerintahan/masyarakat dan penyelesaian

lahan; dipimpin manajer tambang sekaligus merangkap kepala teknik tambang;

c. pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja indonesia; dan

d. mengutamakan penggunakan/pemberdayaan tenaga kerja

setempat,.

(6) Kewajiban dibidang perwilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi antara lain:

a. melaksanakan pemetaan dan pematokan batas WIUP/WIUPK operasi produksi, dalam jangka waktu paling

lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IUP Produksi diterbitkan;

b. mendapatkan perizinan penggunaan lahan untuk kegiatan

pertambangan sesuai peraturan perundangan;

c. menyelesaikan kewajiban ganti rugi lahan yang segera akan

dimanfaatkan, sesuai ketentuan peraturan perundangan, sebelum melakukan kegiatan operasi produksi;

d. menjaga WIUP/WIUPK untuk tidak dilakukan kegiatan

pertambangan pihak lain yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundangan;

e. melaporkan apabila terdapat IUP/IUPK lain didalam

WIUP/WIUPK nya, yang prosedur pemberian IUP/IUPK nya tidak memenuhi ketentuan perundangan; dan

- 47 -

f. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.

(7) Kewajiban di bidang pengembangan masyarakat sekitar

tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi antara lain:

a. menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat seskitar wilayah pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya;

b. menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar tambang;

c. membantu pengembangan masyarakat sekitar tambang; dan

d. menyusun rencana pengembangan wilayah dan masyarakat bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

(8) Kewajiban di bidang pengembangan jasa dan barang lokal

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, meliputi antara lain:

a. mengutamakan penggunaan jasa lokal; dan

b. pembelian barang dalam negeri, diutamakan barang lokal.

(9) Kewajiban dibidang pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, meliputi antara lain:

a. pengelolaan data mineral atau batubara yang tertib dalam sistem pengelolaan data yang mudah diakses;

b. melaporkan semua data hasil kegiatan masa IUP/IUPK

operasi produksi kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

c. setiap pertengahan bulan November menyusun dan menyampaikan RKAB dan rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan, yang dibuat berdasarkan Laporan Studi

Kelayakan dan AMDAL, Rencana Reklamasi yang telah disetujui; untuk mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya;

d. menyusun rencana reklamasi dan rencana penutupan

tambang;

e. menyampaikan Laporan Triwulan, Tahunan dan laporan akhir kegiatan operasi produksi, serta laporan dwi

mingguan dan bulanan produksi –penjualan;

f. menyampaikan Laporan Triwulan, Tahunan pelaksnaan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

g. menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai engan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyampaikan revisi studi kelayakan, AMDAL dan dokumen Rencana Penutupan Tambang apabila terjadi perubahan atas satu atau beberapa hal meliputi: cadangan,

tingkat produksi, metode penambangan/ pengolahan/ pemurnian, peralatan, umur tambang, penggunaan bahan

- 48 -

kimia; sehingga menyebabkan dampak keekonomian, lingkungan hidup, keselamatan kerja, konservasi dan umur tambang cukup signifikan; dan

i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penutupan tambang.

Pasal 60

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik

sebagaimana, dimaksud pasal 59 ayat (3) huruf a, pemegang IUP/IUPK wajib melaksanakan: a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

b. keselamatan operasi pertambangan;

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan,

termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; dan

d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha

pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 61

Laporan RKAB dan rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (9) huruf c, wajib memuat antara lain rencana tentang:

a. konstruksi /pembangunan fasilitas tambang dan fasilitas penunjang;

b. eksplorasi tambahan, pemboran produksi dan pemutahiran data sumberdaya dan cadangan

c. penambangan;

d. pengolahan/pemurnian;

e. pengangkutan dan penjualan;

f. produksi dan pemasaran;

g. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

h. pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;

i. penggunaan tenaga kerja lokal;

j. belanja barang modal termasuk belanja lokal;

k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

l. penggunaan jasa lokal/nasional;

m. penggunaan tenaga kerja asing;

n. penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan penambangan dan fasilitas penunjang; dan

o. anggaran biaya.

Pasal 62

Laporan Kegiatan Bulanan, Triwulan, Tahunan, dan laporan

perpanjangan dan akhir tahap Operasi Produksi sebagaimana

- 49 -

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (9) huruf e, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (9) huruf h disusun sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Operasi Produksi

Paragraf 1

Pelaksanaan Tahap Konstruksi

Pasal 64

(1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak

IUP/IUPK Operasi Produksi diterbitkan, pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan konstruksi berdasarkan pada dokumen Studi Kelayakan termasuk

AMDAL, RKAB, rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan yang telah disetujui oleh Menteri, gubenur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan kegiatan konstruksi wajib dilakukan sesuai dengan standar teknik bidang terkait dan mengutamakan

jasa/tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri, sesuai dengan kompetensinya.

(3) Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan program

konstruksi pertambangan pemegang IUP/IUPK Operasi produksi wajib melakukan antara lain:

a. menginventarisir jenis pekerjaan konstruksi dan membuat jadwal waktu pelaksanaan;

b. membuat spesifikasi masing masing konstruksi yang akan

dilakukan; c. menyiapkan rancang bangun detail masing masing

pekerjaan konstruksi;

d. mengkaji dan menetapkan target/ capaian yang harus dipenuhi;

e. mengkaji faktor yang mempengaruhi resiko kegagalan pekerjaan konstruksi dan bahaya masing masing jenis pekerjaan;

f. menyiapkan sistim manajemen, perencanaan dan SOP terkait, untuk mengontrol target capaian dan

menanggulangi resiko kegagalan dan bahaya; dan

g. mendapatkan perizinan terkait.

(4) Kegiatan konstruksi yang perlu dilakukan pada tahap

konstruksi antara lain :

a. kegiatan pemboran kontrol kualitas atau ”development drilling” dalam rangka persiapan penambangan;

- 50 -

b. pembuatan detail design mining plan & engineering; c. pembangunan fasilitas tambang; d. pembangunan fasilitas pengangkutan dan penjualan;

e. pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian; f. pembangunan fasilitas pengelolaan keselamatan dan

kesehatan kerja dan lingkungan hidup; dan/atau

g. pembangunan sarana dan prasarana. (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf g antara lain meliputi:

a. fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;

b. instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral atau

batubara;

c. fasilitas-fasilitas Banda yang dapat meliputi dok-dok,

pelabuhan-pelabuhan, dermaga-deramaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah

penimbunan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;

d. fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat

meliputi jalan-jalan tambang, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel,

tempat-tempat pendaratan pesawat, hangar-hangar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan

telegraph dan telepon;

e. perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat

tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawa

tersebut;

f. listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang

dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel), jaringan-jaringan listri, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-

sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;

g. fasilitas-fasilitas lain-lain yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel

pengecoran, dan reparasi; dan/atau

h. semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi

pengusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksankan aktifitas-

aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidentil.

(6) Realisasi RKAB konstruksi wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

(7) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib :

- 51 -

a. mengevaluasi laporan RKAB dan realisasi pelaksanaan RKAB konstruksi;

b. melakukan koordinasi dengan sektor terkait untuk

kelancaran mendapatkan perizinan terkait dan kelancaran pelaksanaan kegiatan konstruksi;

c. memfasilitasi penyelesaian masalah tanah dan masalah-

masalah sosial masyarakat disekitar tambang; dan d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi.

Pasal 65

(1) Sebelum dimulainya operasi produksi pemegang IUP/IUPK

operasi produksi wajib:

a. melakukan pengecekan dan uji coba berfungsinya seluruh

peralatan dan sistem operasi tambang, sesuai dengan kapasitas dan kualitas produksi yang direncanakan; dan

b. melaporkan rencana pelaksanaan uji coba peralatan dan

sistem operasi tambang/ commisioning pada Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dan atau pihak yang berwenang.

(2) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya atau pihak berwenang wajib melakukan

pengecekan dan memberikan persetujuan kelaikan peralatan dan sistem operasi tambang dan fasilitas penunjang serta fasilitas pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 66

(1) Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi telah menyelesaikan

sekurang kurangnya 70% pembangunan seluruh fasilitas tambang dan fasilitas penunjang serta penyiapan peralatan sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (4), dapat meningkatkan

kegiatan ketahap penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan, dengan terlebih dahulu melampirkan laporan kemajuan konstruksi, dan laporan RKAB

serta rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan tahap penambangan, pengolahan dan pemurnian serta

pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

berakhirnya masa tahapan kegiatan konstruksi wajib meningkatkan kegiatan ketahap penambangan, pengolahan

dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

(3) Peningkatan tahapan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan sebagaimana

ayat (2) pemegang IUP/IUPK terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir konstruksi, laporan RKAB, rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan untuk kegiatan tahap

penambangan, pengolahan pemurnian, dan/atau pengangkutan penjualan kepada Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai kewenangannya.

- 52 -

(4) Laporan kemajuan dan akhir konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) berisikan hasil-hasil fasilitas yang telah dibangun dan biaya-biaya yang timbul sehubungan

dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1. fasilitas dan peralatan pertambangan;

2. fasilitas dan peralatan peningkatan mutu, pabrik

pengolahan dan pemurnian;

3. fasilitas bandar antara lain meliputi dock, pelabuhan,

dermaga, jembatan, terminal, bengkel, daerah penimbunan, gudang, dan peralatan bongkar muat;

4. fasilitas transportasi dan komunikasi antara lain meliputi

jalan, jalan tambang, jembatan, kapal ferry, pelabuhan udara, tanki bahan bakar, fasilitas radio dan

telekomunikasi;

5. perumahan karyawan, sekolah, rumah sakit;

6. fasilitas air dan air buangan antara lain sistem penyediaan

air, sistem pembuangan limbah, air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;

7. tanda bukti iuran tetap operasi produksi 2 (dua) tahun

terakhir;

8. rencana kegiatan penambangan;

9. rencana kegiatan pengolahan pemurnian;

10. rencana kegiatan pengangkutan penjualan;

11. rencana reklamasi untuk 5 (lima) tahun; dan/atau

12. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

Paragraf 2

Pelaksanaan Tahap Kegiatan Penambangan

Pasal 67

(1) Pemegang IUP/IUPK Operasi produksi wajib melaksanakan kaidah teknik penambangan yang baik/benar, agar mendapatkan produksi tambang yang maksimal, efektif,

efisien, dan tidak terjadi gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan kaidah teknik penambangan yang baik/benar sebagaimana ayat (1), wajib:

a. membuat rencana teknis penambangan yang

komprehensif, untuk dapat dipakai oleh pelaksana penambangan untuk dasar operasi kerja

penambangannya, dan dapat dipakai oleh pemerintah/daerah untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penambangan; dan

b. melaksanakan rencana tambang sesuai RKAB dan rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan yang telah disetujui.

- 53 -

(3) Rencana kegiatan teknis penambangan sebagaimana ayat (2) huruf a, tersebut disusun dan merupakan realisasi terhadap laporan Studi Kelayakan dan rencana kerja tahunan teknik

dan lingkungan.

(4) Metode tambang yang akan diterapkan dan rencana teknis penambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a,

memuat antara lain: tatacara dan tahapan penambangan, urutan blok penambangan/panel tambang, sistem

peranginan, penirisan dan pengelolaan air tambang, lay out tambang, pengelolaan overburden/waste tambang, rencana produksi tambang, penyanggaan, filling bukaan tambang,

pengambilan hasil penambangan, sistem peledakan dan geometri bukaan tambang.

Pasal 68

Dalam pelaksanaan penambangan pemegang IUP/IUPK Operasi

produksi wajib:

a. melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar (good mining practices), mencakup tatacara

penambangan, tingkat produksi tambang, lokasi penambangan, penanganan overburden, sesuai laporan Studi

Kelayakan, AMDAL, RKAB, rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan yang telah disetujui;

b. melakukan penambangan produktif, dan efisien, namun tetap

mendahuluan faktor keselamatan kerja dan keselamatan tambang;

c. memaksimalkan penimbunan/pengisian bukaan bekas tambang;

d. mengupayakan perolehan (recovery) penambangan yang

maksimal;

e. mengamankan dan berupaya memanfaatkan bahan galian

kadar marginal;

f. melakukan monitoring dan selalu melakukan kajian dan upaya untuk menjaga kestabilan daerah tambang;

g. menghindarkan dilusi, dengan menggunakan peralatan yang sesuai dengan kondisi deposit atau meninggalkan sebagian kecil endapan;

h. membuat geometri bukaan tambang, dan atau pillar penyangga sesuai dengan rekomendasi hasil kajian geoteknik

dan geohidrologi;

i. melakukan sinkronisasi dan meningkatkan tingkat ketersediaan serta tingkat pemakaian peralatan; dan

j. membangun fasilitas pengangkutan dengan mempertimbangkan beban dan frekwensi pengangkutan,

ukuran peralatan transport, beban pengangkutan, serta mempertimbangkan konstruksi prasarana pengangkutan yang aman sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan

kerja.

- 54 -

Paragraf 3

Pelaksanaan Tahap Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 69

(1) Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi yang menjual komoditas tambang mineral tertentu ke luar Indonesia, termasuk produk samping berupa slag/waste/slime hasil pengolahan dan

pemurnian, wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam dan

batubara dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di WIUP/WIUPK atau di luar WIUP/WIUPK sesuai dengan Studi Kelayakan yang telah

disetujui.

(3) Dalam pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, perusahaan wajib:

a. memilih dan menggunakan metode/ system pengolahan yang tepat;

b. mempertimbangkan hasil studi pengolahan; c. melakukan uji coba pengolahan; d. berupaya memisahkan dan mendapatkan mineral ikutan;

e. melakukan kontrol kualitas produk; f. memaksimalkan perolehan; g. melakukan pencampuran (blending) bila diperlukan;

h. meminimalkan kandungan mineral berharga yang terbuang dalam tailing; dan

i. meningkatkan kualitas komoditas tambang yang akan dijual.

Pasal 70

(1) Dalam hal pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi tidak dapat

melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki:

a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau

b. IUP/IUPK Operasi Produksi lain.

(2) Ketentuan mengenai kerjasama pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Menteri tersendiri.

Paragraf 4

Pelaksanaan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 71

(1) Setiap pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi berhak melakukan kegiatan pengangkutan produk tambangnya mulai

- 55 -

dari lokasi penambangan ke lokasi pengolahan-pemurnian sampai ke pelabuhan, serta tempat penyerahan

(2) Kegiatan pengangkutan produk tambang dari lokasi

penambangan ke lokasi pengolahan-pemurnian atau ke stock pile dipelabuhan, bukan dalam rangka penjualan, dapat dilakukan pemegang pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan

(IUJP), atas nama pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan.

(3) Kegiatan pengangkutan produk tambang atau produk pengolahan-pemurnian, dalam rangka penjualan, dapat dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi khusus

pengolahan-pemurnian dan atau pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi khusus pengangkutan-penjualan.

(4) Segala tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup, kegiatan pengangkutan sebagaimana ayat (3) menjadi tanggung jawab pemegang IUP/IUPK operasi

produksi khusus pengangkutan dan penjualan

(5) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib membangun prasarana pengangkutan

dari daerah tambang sampai ke pelabuhan/dermaga atau sampai jalan umum yang diperbolehkan untuk pengangkutan

produk tambang, sesuai peraturan perundangan, atau menggunakan fasilitas prasarana pengangkutan pemegang IUP/IUPK lain berdasarkan atas kerja sama.

(6) Dalam pembuatan prasarana pengangkutan produk tambang wajib disesuaikan dengan antara lain: jenis, kapasitas dan

lebar alat angkut,kepadatan lalu lintas alat angkut

(7) Dalam penggunaan jalan umum, perusahaan wajib memperhatikan tingkat kapasitas, kepadatan jalan, dan resiko

kecelakaan lalu lintas serta target waktu untuk pencapaian produksi pengangkutan.

(8) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IUP Operasi

Produksi khusus pengangkutan dan penjualan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 72

(1) Dalam melakukan penjualan hasil produk

tambang/pengolahan/ pemurnian pemegang IUP/IUPK Operasi produksi antara lain wajib :

a. memenuhi kewajiban penjualan dalam negeri (DMO); b. mengacu pada harga patokan sesuai ketentuan peraturan

perundangan; dan

c. memaksimalkan penjualan produk mineral ikutan/ produk sampingan.

(2) Dalam hal penjualan dilakukan ke perusahaan afiliasinya, wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama

Menteri.

- 56 -

(3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib memfasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pelaksanaan pengangkutan dan

penjualan.

Pasal 73

(1) Dalam hal pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi tidak dapat melakukan sendiri kegiatan pengangkutan dan penjualan,

pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

(2) Ketentuan mengenai kerjasama pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Menteri tersendiri.

Pasal 74

(1) Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan wilayah diluar WIUP/WIUPK kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewengannya untuk

menunjang usaha kegiatan pertambangannya antara lain meliputi lokasi stockpile, dermaga pelabuhan khusus, pabrik

pengolahan dan pemurnian.

(2) Pengajuan dan pemanfaatan wilayah di luar WIUP/WIUPK untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Perpanjangan IUP/IUPK Operasi Produksi

Pasal 75

(1) IUP/IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara, dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing

masing maksimum 10 tahun, setelah memenuhi persyaratan.

(2) Permohonan perpanjangan IUP/IUPK Operasi Produksi

diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu

6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP/IUPK Operasi Produksi.

(3) Persyaratan perpanjang IUP/IUPK operasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:

a. peta dan batas koordinat WIUP/WIUPK operasi produksi

masa perpanjangan;

b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;

c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

- 57 -

d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

e. rencana kerja dan anggaran biaya masa perpanjangan; dan

f. neraca sumber daya dan cadangan.

(4) Laporan akhir masa operasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, wajib memuat antara lain: sisa cadangan,

kinerja operasi produksi, kinerja lingkungan, kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, dan kinerja keuangan.

(5) Rencana kerja masa perpanjangan mencakup rencana antara lain lokasi blok/daerah penambangan, tingkat produksi, penambangan, pengolahan, pengembangan masyarakat,

manfaat bagi negara/daerah/masyarakat, aspek keuangan, pengelolaan lingkungan hidup.

(6) Dalam hal rencana kerja masa perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak sesuai dengan dengan dokumen studi kelayakan dan AMDAL yang telah disetujui, pemegang

IUP wajib melakukan melakukan revisi studi kelayakan dan AMDAL, sesuai ketentaun peraturan perundangan.

(7) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai

kewenangannya melakukan evaluasi seluruh persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2)

(8) Evaluasi laporan akhir operasi produksi terutama ditujukan untuk mengetahui kinerja : teknis, lingkungan, sosial, dan kinerja pengusahaan - keuangan.

(9) Evaluasi kinerja teknis mencakup antara lain:

a. efisiensi, efektivitas dan produktivitas pelaksanaan

penambangan, pengangkutan dan pengolahan/pemurnian;

b. kinerja penanganan kewajiban lingkungan hidup;

c. kinerja keselamatan dan kesehatan kerja;

d. kemampuan daya dukung lingkungan; dan

e. revisi Studi Kelayakan dan AMDAL.

(10) Evaluasi kinerja keuangan dan pengusahaan mencakup antara lain:

a. pengeluaran investasi;

b. profit margin;

c. pembayaran kewajiban keuangan;

d. pelaksanaan pemasukan/impor barang/peralatan (master list);

e. penggunaan tenaga kerja asing;

f. jumlah penjualan;

g. pemenuhan DMO; dan

h. pemenuhan kewajiban local content.

(11) Evaluasi kinerja lingkungan hidup mencakup antara lain:

- 58 -

a. reklamasi dan revegetasi;

b. pengelolaan perlindungan biota darat/air;

c. penanganan air asam tambang;

d. pengendalian polusi air udara, kebisingan;

e. penanganan bahan racun/berbahaya;

f. sosial masyarakat;

g. penanganan kasus lingkungan; dan

h. capaian program penilaian peringkat kinerja perusahaan.

Pasal 76

(1) Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi mineral logam dan

batubara yang sebelum berakhir jangka waktu IUP/IUPK Operasi Produksinya dan telah mengajukan permohonan

perpanjangan IUP/IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 tetapi belum mendapat keputusan maka sambil menunggu

dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan operasi produksi dalam WIUP/WIUPK-nya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua)

tahun. (2) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan

perpanjangan IUP/IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara.

BAB V

PEMBERIAN IUP/IUPK KOMODITAS TAMBANG LAIN DALAM WIUP/WIUPK

YANG TELAH ADA IUP/IUPK

Pasal 77

(1) Dalam hal pada lokasi WIUP/WIUPK mineral logam atau

batubara yang diberikan dalam IUP/IUPK ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral,

pemegang IUP/IUPK Eksplorasi mineral logam atau batubara dan IUP/IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas

tambang lainnya yang ditemukan tanpa melalui lelang.

(2) Komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mineral logam atau batubara selama keterdapatannya berbeda dengan jenis mineral logam atau batubara yang tercantum dalam

IUP/IUPK terdahulu.

(3) Dalam mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.

(4) Badan usaha baru yang akan mengusahakan komoditas tambang lain harus memenuhi persyaratan administratif,

- 59 -

teknis, lingkungan, dan finansial untuk mendapatkan IUP/IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(5) Permohonan IUP/IUPK untuk komoditas tambang lain dalam

WIUP/WIUPK yang telah ada IUP/IUPK sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK terdahulu dengan membentuk badan usaha baru setelah: a. ditetapkan WIUP/WIUPK untuk mineral logam batubara,

oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan

b. diketahuinya informasi tentang jenis dan potensi komoditas

tambang lain, kedudukan/ sebaran mineral logam dan

komoditas tambang lain, pengaruh penambangan

komoditas tambang lain terhadap kegiatan penambangan

pemegang IUP/IUPK terdahulu.

(6) Dalam menetapkan WIUP/WIUPK sebagaimana dimaksud ayat

(5) huruf a, Menteri wajib: a. mempertimbangan kebenaran/keakuratan data informasi

sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b; dan

b. mendapatkan persetujuan pemegang IUP/IUPK terdahulu.

(7) Informasi jenis dan potensi komoditas tambang lain

sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, meliputi model geologi-endapan mineral/batubara dan komoditas tambang lain, mencakup sejarah genesanya, keterdapatannya, struktur

geologi, stratigrafinya.

(8) Sebaran endapan mineral/batubara dan komoditas tambang

lain, digambarkan dengan peta sebaran endapan skala 1:2000, dan gambar 3 dimensi.

(9) Dalam hal rencana pengusahaan komoditas lain nyata nyata

tidak akan mengganggu operasi tambangnya, maka pemegang IUP/IUPK terdahulu wajib memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b, dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan persetujuan pengusahaan komoditas lain diterima.

Pasal 78

(1) Apabila pemegang IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi

Produksi tidak berminat atas komoditas tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan

diselenggarakan dengan cara lelang.

(2) Untuk proses permohonan IUP/IUPK komoditas tambang lain

yang berupa mineral logam/batubara pada WIUP/WIUPK yang telah diberikan IUP/IUPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dua tahap: yaitu proses lelang WIUP/WIUPK dan

proses pemberian IUP/IUPK.

(3) Prosedur lelang WIUP/WIUPK dan proses pemberian IUP/IUPK

dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

- 60 -

Pasal 15 sampai dengan Pasal 26 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 35

BAB VI

BERAKHIRNYA IUP/IUPK

Pasal 79

IUP/IUPK berakhir karena:

a. dikembalikan oleh pemegang IUP/IUPK;

b. dicabut atau dibatalkan; atau

c. habis masa berlakunya.

Pasal 80

(1) IUP/IUPK dinyatakan tidak berlaku apabila dikembalikan oleh

pemegang IUP/IUPK.

(2) Pengembalian IUP/IUPK dinyatakan sah setelah mendapat

persetujuan dari pemberi izin.

(3) Persetujuan pengembalian IUP/IUPK dapat diberikan dalam

hal pemegang IUP/IUPK telah memenuhi segala kewajiban

pelaporan, keuangan dan lingkungan hidup.

(4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi,

kewajiban menyampaikan laporan kegiatan :

a. eksplorasi/ operasi produksi; b. pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dan

lingkungan Hidup; dan c. penutupan tambang.

(5) Kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi

kewajiban pembayaran penerimaan negara pajak dan bukan

pajak, antara lain: pajak penghasilan, pajak pertambahan

nilai, iuran tetap, iuran produksi (royalty), dan kewajiban

keuangan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan

(6) Kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi kewajiban

pelaksanaan:

a. pengamanan daerah bahaya;

b. reklamasi dan rehabilitasi lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan;

c. pemulihan kualitas udara, air, tanah, dan biota;

d. penutupan tambang; dan

e. penanggulangan masalah sosial ekonomi akibat kegiatan pertambangan.

- 61 -

Pasal 81

(1) IUP/IUPK dapat dicabut oleh pemberi izin, karena: tidak

memenuhi kewajiban seperti yang ditetapkan dalam surat

keputusan IUP/IUPK dan peraturan perundangan, melakukan

tindak pidana, dan/ atau dinyatakan pailit.

(2) Tidak terpenuhinya kewajiban pemegang IUP/IUPK yang dapat

membatalkan IUP/IUPK sebagaimana dimaksud ayat (1)

adalah:

a. tidak melakukan kegiatan selama 1 tahun sejak

diterbitkannya IUP/IUPK;

b. tidak menyampaikan kewajiban laporan RKAB, rencana

kerja tahunan teknik dan lingkungan, laporan kegiatan

selama 1 tahun;

c. tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

secara benar sehingga menimbulkan gangguan lingkungan

yang berat, berdasarkan penelitian pihak berwenang;

dan/atau

d. tidak memenuhi kewajiban keuangan meliputi iuran tetap,

iuran produksi (royalty), dan kewajiban keuangan lain

sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(3) Tindak pidana yang dapat membatalkan IUP/IUPK

sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindak pidana dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah

mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap.

(4) Mekanisme pencabutan IUP/IUPK dilakukan dengan terlebih

dahulu memberikan peringatan dan memberikan kesempatan

pemegang IUP/IUPK untuk melakukan penyanggahan dan

melakukan pemenuhan kewajiban.

(5) Dalam hal sampai peringatan ketiga pemegang IUP/IUPK

tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan peraturan

perundangan, IUP/IUPK dapat dicabut.

Pasal 82

(1) IUP/IUPK Eksplorasi dinyatakan tidak berlaku apabila sampai

habis masa berlakunya, pemegang IUP/IUPK tidak

mengajukan permohonan IUP/IUPK Operasi produksi, sebagai

peningkatan tahapan kegiatannya, dan/atau tidak memenuhi

seluruh persyaratan permohonan IUP/IUPK Operasi produksi,

sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- 62 -

(2) Dalam hal pemegang IUP/IUPK eksplorasi mineral logam dan

batubara yang sebelum berakhir jangka waktu IUP/IUPK

Eksplorasinya dan telah mengajukan permohonan

peningkatan izin ketahap IUP/IUPK Operasi produksi kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/waliktoa sesuai dengan

kewenangannya sepanjang telah memenuhi segala

persyaratan, IUP/IUPK eksplorasi masih dinyatakan berlaku

sampai keluarnya keputusan persetujuan peningkatan

IUP/IUPK Operasi Produksi.

(3) IUP/IUPK Operasi produksi dinyatakan tidak berlaku apabila

sampai habis masa berlakunya pemegang IUP/IUPK tidak

mengajukan perpanjangan izin sesuai ketentuan peraturan

perundangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

(1) Pemegang IUP/IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),

Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 32 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (3), ayat (4), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (7),

Pasal 51 ayat (1), Pasal 59, Pasal 61, Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), Pasal 65, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67

ayat (1), ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), ayat (3), Pasal 71 ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 72, Pasal 75 ayat (4), ayat (6), Pasal 77 ayat (9), Pasal 80 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat 6),

Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara IUP/IUPK; dan/atau

c. pencabutan IUP/IUPK. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pemegang IUP/IUPK Eksplorasi yang telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini

wajib menyetorkan jaminan kesungguhan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga)

bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

- 63 -

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 153.K/201/MPE/1996 tanggal 20 Maret 1996 tentang

Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara; 2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor

1453.K/10/MEM/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;

3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah; dan

4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal................................2010

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

Ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH

Diudangkan di Jakarta

Pada tanggal.........

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ....NOMOR....

Documents

2011 Bersih Edit Perizinan+Lelang+Jasung,Logam,Batubara