8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

1/24

9

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada

Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat

Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan

oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses

 pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan. Surat Ketetapan

Pajak (SKP) memiliki fungsi, yaitu sebagai:

1.  Koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT Wajib Pajak;

2.  Sarana untuk mengenakan sanksi;

3.  Sarana untuk menagih pajak;

4.  Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;

5. 

Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang.

Surat Ketetapan Pajak terdiri atas enam macam, yaitu Surat Tagihan

Pajak (STP), surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

2/24

10

II.1.1 Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau

denda. Surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 UU No.6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan

UU No.6 Tahun 2000. Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan dalam hal-hal

sebagai berikut:

1.  Apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

2.  Apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat

kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau

salah hitung;

3.  Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda

dan/atau bunga;

4.  Apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan

 perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

5.  Apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak, tetapi membuat Faktur Pajak;

6.  Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

tidak membuat atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu

atau tidak mengisi selengkapya Faktur Pajak.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak akan ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

3/24

11

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau

tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

II.1.2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat Ketetapan

Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,

 jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan

 jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan dalam hal-hal sebagai

 berikut:

1.  Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak

yang terhutang tidak atau kurang dibayar;

2.  Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu

yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat

Teguran;

3.  Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPN dan PPnBM

ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau

tidak seharusnya dikenakan tariff 0%;

4.  Apabila Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan dan

tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak, sehingga tidak

dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi

yang bisa berupa denda maupun berupa kenaikan. Sanksi administrasi

 berupa denda sebesar 2% sebulan akan dikenakan apabila

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

4/24

12

 berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak

atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang.

II.1.3 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat

Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak

yang telah ditetapkan dalam SKPKBT. Penerbitan SKPKBT dilakukan apabila

ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang dapat

menyebabkan penambahan pajak yang terutang. SKPKBT diterbitkan untuk

menampung beberapa kemungkinan yang terjadi seperti:

1.  Adanya SKPKBT yang telah ditetapkan ternyata lebih rendah

daripada perhitungan yang sebenarnya;

2.  Adanya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam

SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan; dan

3. 

Adanya pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

yang ditetapkan ternyata lebih rendah.

II.1.4 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang

diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

 jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak

seharusnya terutang. SKPLB diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib

 pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus sudah menerbitkan SKPLB

 paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

5/24

13

tertentu akan ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila jangka 12

 bulan telah lewat, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Wajib

Pajak berhak memperoleh pengembalian atas kelebihan pajaknya. Apabila

 berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih

 besar dari kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan, maka SKPLB

masih dapat diterbitkan lagi.

II.1.5 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah Surat Ketetapan Pajak yang

diterbitkan untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

II.1.6 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak

yang terutang kepada Wajib Pajak. SPPT merupakan dokumen yang berisi

 besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dilunasi oleh

Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. SPPT diterbitkan berdasarkan

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah disampaikan oleh Wajib

Pajak atau berdasarkan data objek pajak yang telah ada di Kantor Pelayanan

PBB.

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

6/24

14

II.2 Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak didasari oleh adanya Surat Ketetapan Pajak,

yaitu Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat

Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah. Menurut Pasal 1

ayat (9) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa, disebutkan bahwa:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur ataumemperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

 penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Dengan melihat definisi di atas maka penagihan pajak merupakan salah

satu rangkaian atau tindakan dalam system perpajakan nasional, yaitu sebagai

law enforcement   terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melaksanakan

kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya. Tindakan penagihan dilakukan,

 baik secara persuasif maupun secara represif. Artinya tindakan penagihan

diawali dengan Surat Teguran, tetapi bila Wajib Pajak tidak mengindahkannya

 baru dilakukan tindakan secara paksa.

II.2.1 Dasar Hukum Penagihan Pajak

1.  Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

7/24

15

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa;

2.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 85/PMK/2010 tanggal 13 April 2010

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan

Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus;

3.  Pasal 18 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai Dasar Penagihan Pajak.

4.  Pasal 19 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai administrasi penagihan

 pajak;

5.  Pasal 20 Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai Surat Paksa dan

Penagihan Seketika dan Sekaligus;

6.  Pasal 21 Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai Hak Mendahului Tagihan

Pajak;

7.  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 03/PJ.04/2009

tanggal 27 Mei 2009 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak Tahun

2009;

8.  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 50/PJ/2010 tanggal

7 April 2010 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2010;

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

8/24

16

9.  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 36/PJ/2011 tanggal

30 Mei 2011 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2011.

II.2.2 Pelaksana Penagihan Pajak

Pelaksana yang berwenang dalam melaksanakan penagihan pajak adalah:

1.  Pejabat

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, kewenangan untuk

melaksanakan penagihan pajak diserahkan kepada pejabat tertentu

sesuai dengan jenis pajak (pajak pusat atau pajak daerah). Pejabat

yang berwenang melaksanakan penagihan pajak pusat antara lain

Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan, sedangkan pejabat yang berwenang

melaksanakan penagihan pajak daerah adalah Kepala Dinas

Pendapatan Daerah, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

untuk penagihan pajak provinsi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten untuk penagihan pajak kabupaten, dan Kepala Dinas

Pendapatan Daerah Kota untuk penagihan pajak kota.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 19

Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pejabat

 berwenang untuk:

a.  Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;

 b.  Menerbitkan:

1)  Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

9/24

17

2)  Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

3)  Surat Paksa;

4)  Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

5) 

Surat Perintah Penyanderaan;

6)  Surat Pencabutan Sita;

7)  Pengumuman Lelang;

8)  Surat Penentuan Harga Limit;

9)  Pembatalan Lelang; dan

10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pajak.”

2.  Jurusita Pajak

Jurusita Pajak merupakan pelaksana tindakan penagihan pajak.

Jurusita Pajak pusat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat

sedangkan Jurusita Pajak daerah diangkat dan diberhentikan oleh

Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) serta

ayat (5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak bertugas :

a.  Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

 b.  Memberitahukan Surat Paksa;

c.  Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak

 berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

10/24

18

d.  Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah

Penyanderaan.

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi

dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan

kepada Penanggung Pajak. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita

Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk

membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita

ditempat usaha, ditempat kedudukan, atau ditempat tinggal

 penanggung pajak, atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai

tempat penyimpanan objek sita.”

II.2.3 Cara Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib

Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1.  Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh

fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan

Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding

yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar bertambah

melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau

media lainnya.

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

11/24

19

2.  Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh

fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan

Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau

sejenisnya, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,

Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang

 bayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga diterbitkan Surat

Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga

 pelaksanaan lelang.

II.2.4 Tahapan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dapat dilaksanakan dalam beberapa tahapan

yang diawali dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan diakhiri dengan

 pelaksanaan lelang. Tahapan penagihan pajak dapat digambarkan sebagai

 berikut:

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

12/24

20

Gambar 2.1

Tahapan Penagihan Pajak

II.2.5 Surat Teguran

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak

adalah adanya Surat Ketetapan Pajak. Setelah dalam jangka waktu satu bulan

sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud

tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan

 penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat

Lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib

Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak

dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

13/24

21

tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam UU

tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan

 bagian dari bab mengenai Surat Paksa, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal

8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 19 Tahun 2000. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Surat

Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan

kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain

yang sejenis.” Sementara ayat (2) menyatakan “Surat Teguran, Surat Peringatan,

atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi

utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.”

II.2.6 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak tidaklah selalu didahului

dengan pelaksanaan Surat Paksa, tetapi dapat langsung dengan melakukan

tindakan berupa penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Penagihan seketika adalah

 penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo

 pembayaran. Sementara itu, penagihan sekaligus adalah penagihan yang meliputi

seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak.

Cara penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, secara

tegas disebutkan dalam pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan No.24/

PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan

Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, yaitu

diterbitkan dalam hal:

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

14/24

22

1.  Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

2.  Tanpa didahului dengan adanya Surat Teguran;

3.  Sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran

diterbitkan; atau

4.  Sebelum penerbitan Surat Paksa.

Adanya tindakan penagihan seketika dan sekaligus ini tidak lain

dimaksudkan agar Wajib Pajak tetap harus mendahului kepentingan Negara

untuk melunasi utang pajak sebelum kepentingan-kepentingan lain diselesaikan.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal

6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa

dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus menegaskan bahwa tindakan

 penagihan seketika dan sekaligus dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pajak apabila:

a.  Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya atau berniat untuk itu;

 b. 

Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau

yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan

 perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c.  Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan

 badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha,

atau memindahtangakan perusahaan yang dimiliki atau yang

dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d.  Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

e.  Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak ketiga

atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

15/24

23

II.2.7 Surat Paksa (SP)

Surat Paksa (SP) adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan

 biaya penagihan pajak. Ada tiga hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat

Paksa, yaitu :

1.  Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan

tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat

 peringatan atau surat lain yang sejenis;

2.  Bahwa terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan

seketika dan sekaligus;

3.  Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan

 persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa yang akan disampaikan kepada Penanggung Pajak dilakukan

 paling lambat setelah lampau 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran atau

surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan. Apabila Surat Paksa

diterbitkan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran

diterbitkan, maka Surat Paksa menjadi batal demi hukum. Surat Paksa yang telah

diterbitkan haruslah disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib

Pajak/Penanggung Pajak. Setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak

kemudian dibuat Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.

Pasal 10 ayat (3) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 19 Tahun 2000 menegaskan bahwa untuk menyampaikan Surat

Paksa kepada orang pribadi, Jurusita Pajak harus menyerahkan kepada:

a.  Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain

yang memungkinkan;

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

16/24

24

 b.  Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja

di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang

 bersangkutan tidak dapat dijumpai;

c. 

Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus

harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan

harta warisan belum dibagi; atau

d.  Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta

warisan telah dibagi.

Sementara itu, Pasal 10 ayat (4) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana

telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 menegaskan bahwa penyampaian

Surat Paksa untuk Wajib Pajak badan, harus disampaikan oleh Jurusita Pajak

kepada :

a.  Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,

 pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di

tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan;

atau

 b.  Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang

 bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah

seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Apabila Wajib Pajak sudah dinyatakan pailit, maka Surat Paksa harus

disampaikan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta peninggalan.

Bila Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa

disampaikan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan

 pemberesan atau likuidator.

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

17/24

25

II.2.8 Penyitaan

Penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak untuk

menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi

utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan

merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa yang hanya dapat

dilakukan setelah batas waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Artinya, apabila Penanggung Pajak/ Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang

 pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa, barulah penyitaan dapat

dilaksanakan.

Pada prinsipnya tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan

 pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat

dilakukan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat

tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang

 penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai

 pelunasan utang tertentu.

Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang bergerak maupun barang

tidak bergerak. Termasuk penyitaan terhadap barang bergerak adalah mobil,

 perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro,

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat

 berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Sementara itu, yang termasuk barang tidak bergerak adalah tanah, bangunan, dan

kapal dengan isi kotor tertentu. Namun demikian terdapat enam jenis barang

yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU

 No.19 Tahun 1997, yaitu:

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

18/24

26

1.  Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan

oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;

2.  Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta

 peralatan memasak yang ada di rumah;

3.  Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas;

4.  Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan

Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan,

kebudayaan, dan keilmuan;

5.  Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk

melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah

seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

6.  Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak

dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pada prinsipnya penyitaan dalam hukum pajak tidak mengubah status

kepemilikan atas suatu barang. Barang yang telah disita dapat dititipkan kepada

Penanggung Pajak atau dapat disimpan di tempat lain. Apabila pihak lain telah

melakukan penyitaan, maka Jurusita Pajak hanya menyampaikan Surat Paksa

kepasa instansi yang bersangkutan dan tidak melakukan penyitaan lagi. Artinya,

terhadap suatu barang yang sudah disita oleh suatu instansi, tidak boleh

dilekatkan sita lagi oleh instansi lainnya.

II.2.9 Pelelangan

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum yang dipimpin oleh

 pejabat lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/lisan dan/atau

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

19/24

27

tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang dalam hal

sita pajak merupakan salah satu bagian dari berbagai jenis lelang untuk

melaksanakan eksekusi atas barang-barang milik Penanggung Pajak dalam

rangka penagihan piutang pajak. Namun demikian, tidak semua objek yang telah

disita oleh Jurusita Pajak dapat dilakukan lelang. Pasal 2 Peraturan Pemerintah

 No. 136 Tahun 2000 dengan tegas menyebutkan adanya objek sita yang

dikecualikan dari lelang, yaitu berupa:

1.  Uang tunai;

2.  Surat-surat berharga berupa deposito berjangka, tabungan, saldo

rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang

dan penyertaan modal pada perusahaan lain;

3.  Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

Karena atas barang-barang tersebut tidak dapat dilakukan pelelangan,

maka tindakan penagihan yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut:

1. 

Atas uang tunai tersebut maka akan disetor ke kas Negara;

2.  Atas deposito, tabungan, saldo rekening koran akan dipindahbukukan

ke kas Negara;

3.  Atas obligasi, saham, atau surat berharga lainnya akan dijual di bursa

efek;

4.  Atas piutang akan dialihkan hak menagihnya; dan

5.  Atas penyertaan modal akan dibuatkan akta persetujuan pengalihan

hak menjual dari Wajib Pajak kepada pejabat (Kepala KPP/KPPBB)

Sesuai aturan yang telah ditentukan, pelaksanaan lelang dilakukan

sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

20/24

28

Pengumuman lelang itu sendiri dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas)

hari setelah pelaksanaan penyitaan. Pengumuman lelang tersebut bertujuan untuk

memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang berkepentingan dan juga

dimaksudkan untuk member kesempatan kepada Penanggung Pajak untuk

melunasi utang pajaknya sebelum lelang dilaksanakan dan sekaligus memberikan

 perlindungan hukum kepada pembeli atas objek barang yang dilelang dari

kemungkinan adanya gugatan dari pihak-pihak lain dikemudian hari.

Setelah lelang dilaksanakan, secara hukum hak Penanggung Pajak atas

 barang yang dilelang berpindah kepada pembeli dan kepada pembeli diberikan

dokumen Risalah Lelang yang memuat keterangan tentang barang sitaan telah

terjual. Risalah Lelang ini merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran

dan pengalihan hak, yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap hal

 pembeli lelang.

II.2.10 Pencegahan dan Penyanderaan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap

Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia

 berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

 berlaku. Sedangkan penyanderaan adalah pengekangan untuk sementara waktu

kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-

218/PJ/2003 tanggal 30 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan

dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera,

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

21/24

29

tempat tertentu tersebut adalah rumah tahanan Negara yang terpisah dari tahanan

lain.

Pencegahan dan penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap

Penanggung Pajak yang memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1.  Syarat kuantitatif, yaitu apabila Penanggung Pajak mempunyai utang

 pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah); dan

2.  Syarat kualitatif, yaitu syarat mengenai diragukannya iktikad baik

Penanggung Pajak yang bersangkutan dalam melunasi utang

 pajaknya.

Apabila telah dilakukan pencegahan terhadap Penanggung Pajak, tidaklah

 berarti utang pajaknya terhapus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 UU

Penagihan bahwa pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan

hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Masa pencegahan ditentukan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat

diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Sama halnya dengan jangka

waktu penyanderaan yang hanya dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan

terhitung sejak Penanguung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan

dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan. Jika Penanggung Pajak

yang disandera melarikan diri dan tertangkap, maka yang bersangkutan

dimasukkan ke rutan kembali berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang

diterbitkan pertama kali dan selama masa pelarian tidak dihitung sebagai masa

 penyanderaan.

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

22/24

30

II.2.11 Gugatan

Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan

 penagihan pajak kepada pengadilan pajak. Sementara gugatan atas kepemilikan

 barang yang disita diajukannya kepada pengadilan negeri. Gugatan atas

 pelaksanaan penagihan pajak ke pengadilan pajak harus diajukan dalam waktu

14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, sita, maupun lelang telah dilaksanakan.

Hitungan 14 (empat belas) hari dihitung sejak dilakukannya pemberitahuan Surat

Paksa kepada Penanggung Pajak. Sedangkan untuk sita dihitung sejak

 pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk lelang dihitung sejak

 pengumuman lelang. Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud Penanggung

Pajak tidak mengajukan gugatan, maka hak untuk menggugat tidak dapat

diterima alias gugur.

II.2.12 Daluwarsa Penagihan Pajak

Daluwarsa penagihan merupakan suatu batasan waktu yang ditentukan

oleh Undang-undang bahwa fiskus tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan

 penagihan terhadap utang pajak Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan

ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut :

1.  Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,

kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak,

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

23/24

31

Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan

Kembali.

2.  Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila:

a.  Diterbitkan Surat Paksa;

 b.  Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung

maupun tidak langsung;

c.  Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (4); atau

d.  Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Mengacu pada Wirawan (2010) dalam bukunya Hukum Pajak,

menjelaskan yang dimaksud dengan adanya pengakuan utang pajak dari Wajib

Pajak, baik langsung maupun tidak langsung misalnya:

1.  Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan

 pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Dalam hal

ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh

Direktur Jenderal Pajak.

2.  Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam

hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan

Wajib Pajak diterima Direktur Jenderal Pajak.

8/18/2019 2011-2-00074-AK BAB II

24/24

32

3.  Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya.

Dalam hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

 pembayaran sebagian utang pajak tersebut.