P U T U S A NNomor 033 K/N/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. DWITUNGGAL GARMINDO PERKASA, berkeduduk-an di Jalan Raya Cilengsi Jonggol No. 103-107, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. Tommy S. Bhail, SH. LLM., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada kantor Tommy S Bhail & Partners, beralamat di Gedung IBEC, Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 84-88, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2005, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.3 tanggal 4 Agustus 2000 yang dibuat di hadapan Meigawati Gunawan, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat-kan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor C-4104 HT.01.01.Th.2001 tanggal 6 April 2001 (Bukti P-1a), yang telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 5 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Daniel P.M., SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor: C-22758-HT.01.04 Th 2003 tanggal 24 September 2003 (Bukti P-1b);

2. Bahwa Pemohon menjalankan usaha dan kegiatan dalam bidang usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian Jadi dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 090215121030 tanggal 20 September 2000 dan perubahannya Nomor : 09.01. 1.51.17705 tanggal 4 November 2003 yang berlaku sampai 20 September 2005 (Bukti P-2);

3. Bahwa terhitung tahun lalu Pemohon mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu lagi melanjutkan usahanya dan untuk menanggung kebutuhan intern perusahaan maupun kewajiban membayar hutang kepada semua kreditur, karena hampir seluruh order yang selama ini diperoleh dari pelanggan Pemohon di luar negeri dialihkan ke Cina, ditambah lagi fasilitas pinjaman yang dijanjikan Bank tidak kunjung direalisasikan;

4. Bahwa mulai Juni 2005 Pemohon terpaksa melakukan PHK terhadap kurang lebih 200 karyawan dan kurang lebih 25 staf sehingga pertanggal diajukannya permohonan ini perseroan hanya mempunyai beberapa karyawan, adapun sebagai pesangon PHK, Perusahaan terpaksa menjual asset bergerak perusahaan karena karyawan mengancam akan mengambil paksa asset dimaksud yang dapat berakibat rusaknya asset perusahaan;

5. Bahwa sesuai dengan ringkasan neraca tahun 2004 Pemohon mempunyai hutang sebesar kurang lebih Rp. 18.043.983.000,- (delapan belas milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan nilai total aktiva Pemohon kurang lebih sebesar Rp. 10.966.146.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh enam rupiah) kekayaan Pemohon tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya dan semua upaya yang dapat menyelamatkan perusahaan Pemohon telah ditempuh namun belum berhasil, dan jika dibandingkan antara kekayaan Pemohon sangat tidak seimbang dimana total kewajiban Pemohon jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah total nilai aset Pemohon sesuai ringkasan neraca tahun 2002. (Bukti P-3);

6. Bahwa Pemohon memiliki lebih dari 2 (dua) kreditur lain masing-masing :

1

(1) PT. Bank Permata, TBK Cabang Hayam Wuruk, Jalan Hayam Wuruk No. 102, Jakarta Barat sebesar Rp. 3.887.741.270,- yang sudah jatuh tempo (Bukti P-4a);

(2) Atlantic Container Line, Kokan Permata Kelapa Gading, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Blok D No. 21, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, sebesar USD 1.800 yang telah jatuh tempo tanggal 19 April 2005 dan sebesar USD 3.700 yang telah jatuh tempo tanggal 30 Maret 2005. (Bukti P-4b);

(3) PT. Dart Air Expressindo, Jalan Raya Pasar Minggu KM. 17 No. 2, Jakarta 12740, sebesar USD 27.890.45,- yang telah jatuh tempo (Bukti P-4c);

Bahwa Pemohon masih mempunyai kreditur-kreditur lain disamping ketiga kreditur di atas sesuai dengan daftar kreditur, dan sudah tidak mampu lagi membayar tagihan-tagihan/hutang-hutang yang telah jatuh tempo tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah berhenti berusaha dan menutup pabriknya sejak Juni 2005 dan telah memberhentikan semua karyawannya karena dikuatirkan para kreditur akan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan para kreditur lain dari perusahaan;

8. Bahwa Pemohon memiliki lebih dari 2 (dua) kreditur yang pembayarannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga permohonan pernyataan pailit ini telah memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan;

9. Bahwa Keputusan permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Bukti P-5);

10. Antara Pemohon dan Kreditur tidak pernah ada kesepakatan atau persetujuan mengenai penjadwalan kembali dan atau restrukturisasi terhadap utang-utang Pemohon kepada kreditur-kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

11. Antara permohonan pernyataan pailit terbukti telah memenuhi ketentuan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ("UU KEPAILITAN").

Berdasarkan uraian diatas, dan sesuai pasal 6 ayat (3) UU kepailitan, maka terbukti bahwa permohonan pernyataan pailit ini telah memenuhi ketentuan pada Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan, dan oleh karenanya Pemohon dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pemohon Dalam Keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;3. Menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim

Pengawas;4. Menunjuk Dwi Sarjono, SH. MH., berkantor di Menara Kadin Lt.3 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 2-3

Jakarta 12950 sebagai Kurator;5. Menetapkan biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 24 Oktober 2005, Nomor 26/PAILIT/2005/PN. NIAGA.JKT.PST., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon pada tanggal 24 Oktober 2005, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2005, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2005, sebagaimana ternyata dari Akte Per-mohonan Kasasi No. 31/Kas/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST., jo. No. 26/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

2

Bahwa setelah itu oleh para Kreditur lain yang pada tanggal 31 Oktober 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Bahwa Judex Facti melampaui batas wewenangnya karena mempertimbangkan lebih dari apa yang disyaratkan atau diatur dalam Undang-Undang No. 37 tentang kepailitan.

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak setuju dan menolak pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan judex facti dalam putusannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur".

2. Bahwa Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apa-bila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diatas telah terpenuhi"

3. Bahwa berdasarkan butir 4.1 dan 4.2 diatas kewenang-an Pengadilan cq. Pengadilan Niaga untuk menyata-kan pailit adalah hanya terbatas pada pembuktian secara sederhana apakah debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.Bahwa Pemohon Kasasi justru melihat permohonan kepailitan yang diajukan dapat dibuktikan "secara sederhana" dengan berpedoman pada Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 yang semata-mata mengacu kepada pembuktian tentang adanya :a. adanya 2 atau lebih hutang, yangb. salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diakui oleh judex facti dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya terbukti kreditur yang kami ajukan dalam permohonan pailit yaitu :4.1. Bank Permata, TBK, yang diwakili oleh kuasanya FA Himawan Hari, SH., dkk

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2005.4.2. PT. Dart Air Expressindo ("PT. Dart") yang diwakili kuasanya Hamdan Bustyairi, SE.,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2005; dan4.3. Atlantic Container Line (PT. ACL") yang diwakili kuasanya Bagus Widjanarko

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2005.Bahwa ketiga kreditur di atas telah menghadiri sidang dan pada pemeriksaan persidangan terbukti secara sah mewakili 3 kreditur tersebut sehubungan dengan utang Pemohon Kasasi kepada masing-masing kreditur.

5. Bahwa PT. Dart dan PT. ACL telah hadir dan meng-irim kuasanya dan Surat Kuasa tersebut diperiksa dan secara sah oleh Judex Facti diterima dan diakui, sehingga sudah merupakan bukti sah bahwa mereka adalah Kreditur dari Pemohon dan Kreditur tersebut tidak membantah bukti-bukti yang kami ajukan.

6. Bahwa Dart dan ACL telah secara tegas menyatakan adanya piutang dan tidak membantah nilai hutang yang diajukan dan menyatakan tidak akan memberikan tanggapan dan keberatan atas permohonan pailit diajukan Pemohon Kasasi karena jumlah hutang telah disesuaikan dengan invoice mereka.

3

7. Bahwa PT Permata TBK, sebagai kreditur separatis Pemohon Kasasi telah memberikan tanggapan atas permohonan pailit yang diajukan Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim Niaga Jakarta Pusat yaitu supaya Majelis Hakim menyetujui permohonan pailit Pemohon dan dalam acara pembuktian mereka telah menunjukkan dokumen-dokumen berupa perjanjian pemberian fasilitas kredit, dan dokumen-dokumen lain sehingga terbukti bahwa Pemohon Kasasi mempunyai hutang sebesar Rp. 4.712.643.367,- dan USD 307.033.46.

B. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum tentang pembuktian sederhana dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

- Bahwa kami menolak pertimbangan hukum judex facti yang mengatakan bahwa Pemohon pailit tidak terbukti memiliki hutang kepada PT. ACL dan PT. Dart, karena ke-2 kreditur tersebut secara sah telah menghadiri sidang dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan judex facti telah memberikan kesempatan kepada kreditur tersebut untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas permohonan pailit Pemohon Kasasi, tetapi 2 kreditur tersebut menerima jumlah hutang yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan tidak akan memberikan tanggapan, hal tersebut membuktikan dan dianggap bahwa kedua kreditur tersebut mengakui adanya hutang dan pada acara pembuktian telah menunjukkan bukti hutang berupa foto copy invoice yang kepada ke-2 tersebut di atas yang tidak dibantah oleh Dart dan ACL.Bahwa sesuai pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederha-na bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi".Berdasarkan fakta atau keadaan tersebut di atas telah terbukti secara sederhana bahwa Pemohon Kasasi memiliki utang kepada PT. Dart dan PT. ACL sehingga permohonan pailit Pemohon Kasasi harus dikabulkan.

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan bukti asli dari tagihan karena dokumen-dokumen tidak diketahui keberadaannya karena perusahaan Pemohon Kasasi sejak bulan Juni 2005 sudah tutup dan sampai sekarang masih dalam pencarian.

Bahwa pada Pasal 1889 butir 1e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan-salinannya mem-berikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut: 1e. Salinan-salinan pertama memberikan pembukti-an yang sama dengan asli; demikian pun halnya dengan salinan-salinan yang diperbuat atas perintah hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil secara sah, sepertipun salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dengan persetujuan mereka".Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa bukti yang Pemohon Kasasi diajukan yaitu berupa fotocopi invoice dari Kreditur Dart dan ACL "tidak dibantah sehingga dapat diterima sebagai bukti" dan pada proses persidangan judex facti dalil-dalil dan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan dan tidak ada bantahan/sanggahan dari kedua kreditur tersebut.Bahwa pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di muka sidang hakim, faktanya dipersidangan Judex Facti kreditur ACL dan Dart mengakui bahwa Pemohon Kasasi adalah Debitur mereka dan tidak membantah ataupun menyanggah permohonan pailit Pemohon Kasasi dan Judex Facti telah menanyakan dan meminta supaya kedua kreditur tersebut memberikan tanggapan atas permohonan pailit Pemohon Kasasi tersebut tapi ke-dua kreditur tersebut tidak memberikan tanggapan.Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat menerima bukti yang kami sampaikan bahwa ACL dan Dart terbukti sebagai kreditur dari Pemohon Kasasi.

- Bahwa Pemohon Kasasi telah menutup perusahaan sejak bulan Juni 2005 dan telah melakukan PHK, dan sampai saat ini masih terdapat aset-aset perusahaan yang rencananya akan dijual untuk membayar hutang-hutang Pemohon Kasasi kepada semua kreditur.

4

- Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai kreditur/suplier yang lain, dimana Pemohon Kasasi mempunyai hutang yang telah jatuh tempo yang dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen hutang berikut aslinya, dimana kreditur/suplier tersebut menunggu ketidakpastian kapan pembayaran hutang oleh Pemohon Kasasi karena permohonan pailit Pemohon Kasasi ditolak pada Judex Facti.

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 ringkasan neraca tahun 2004 Pemohon Kasasi mempunyai hutang sebesar kurang lebih Rp. 18.043.983.000 (delapan belas milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan nilai total aktiva Pemohon kurang lebih sebesar Rp. 10.966.146.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), jika dibandingkan antara kekayaan Pemohon sangat tidak seimbang dimana total kewajiban Pemohon jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah total aset Pemohon sesuai Ringkasan Neraca tahun 2004.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pernyataan pailit ini telah memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum, oleh karena dipersidangan ternyata Pemohon Pailit in casu Debitur tidak dapat membuktikan bahwa Atlantic Container Line dan PT. Dart Air Expressindo adalah kreditur lain, selain PT Bank Permata Tbk. dari Pemohon tersebut, sebab surat bukti Pemohon hanya berupa foto copy dan tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti yang sah lainnya dengan demikian tidak terbukti bahwa Pemohon Kasasi mempunyai 2 atau lebih kreditur seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. DWITUNGGAL GARMINDO PERKASA tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. DWITUNGGAL GARMINDO PERKASA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi Untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 17 JANUARI 2006 oleh ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SOEDARNO, SH., dan I.B. NGURAH ADNYANA, SH. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh SOEDARNO, SH., dan I.B. NGURAH ADNYANA, SH., Hakim-Hakim Anggota serta AGUS SUWARGI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

S O E D A R N O, SH.

ttd.

K e t u a,

ttd.

ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

5

I.B. NGURAH ADNYANA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

AGUS SUWARGI, SH.

Biaya-biaya :1. Meterai----------------------Rp. 6.000,- 2. Redaksi----------------------Rp. 1.000,- 3. Administrasi Kasasi-------Rp. 4.993.000,- +

Jumlah----------------------Rp. 5.000.000,-

6