KEUANGAN NEGARA
REGULASI KEUANGAN NEGARASECOND CLASS
1
Kenuangan Negara2UNSUR-UNSUR POKOK KEUANGAN NEGARA
Kenuangan Negara3PENGERTIAN & LINGKUP KNSemua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut (Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003)Meliputi : Hak memungut
pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan
pinjamanKewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
3
Kenuangan Negara4PENGERTIAN & LINGKUP KNPenerimaan dan
pengeluaran negaraPenerimaan dan pengeluaran daerahKekayaan
negara/daerah yang dikelola sendiri atau dikelola pihak
lainKekayaan pihak lain yang dikuasai dalam rangka tugas
pemerintahan atau kepentigan umumKekayaan pihak lain yang diperoleh
dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
Kenuangan Negara5HAK-HAK NEGARASEGALA USAHA YANG DILAKUKAN
PEMERINTAH DALAM RANGKA MENGISI KAS NEGARA, MISALNYA:MENCETAK
UANGMENARIK PAJAK ATAU RETRIBUSIMELAKUKAN PINJAMAN
Kenuangan Negara6KEWAJIBAN NEGARAMENYELENGGARAKAN TUGAS NEGARA
SEBAGAIMANA AMANAT UUD 1945 DAN UU APBN.MENSEJAHTERAKAN
MASYARAKATMELAYANI MASYARAKAT UMUMMELAKSANAKAN PEMBANGUNAN
Kenuangan Negara7LINGKUP KEUANGAN NEGARADIKELOLA LANGSUNG OLEH
PEMERINTAHDIPISAHKAN PENGURUSANNYA
Kenuangan Negara8TUJUAN ASPEK SOSIALASPEK EKONOMIS
Kenuangan Negara9LANDASAN HUKUMUUD 1945 PASAL 23Anggaran
pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan UU.
Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah,
pemerintah menjalankan anggaran tahun yang laluSegala pajak untuk
keperluan negara diatur berdasarkan UUMacam dan harga mata uang
ditetapkan dengan UU
Kenuangan Negara10LANDASAN HUKUMHal keuangan negara selanjutnya
diatur dengan UUUntuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan
negara diadakan suatu BPK, yang peraturannya ditetapkan dengan UU.
Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPRUU Peraturan
PemerintahPeraturan Pelaksanaan Lainnya
Kenuangan Negara11UU KN Sebelum Reformasi UU APBN (RUU APBN yang
telah disetujui DPR)UU Perubahan APBN (RUU APBN-P yang telah
disetujui DPR)UU Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN yang telah
disetujui DPR)UU perpajakan, pendapatan negara bukan pajak,serta
bea masuk dan cukai
Kenuangan Negara12Paket UU Reformasi Manajemen KN :UU nomor 17
tahun 2003 tentang keuangan negaraUU nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan NegaraUU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Kenuangan Negara13Presiden : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
KN:
Menteri Keuangan
Gubernur/bupati/walikota
D I KU A S A K AN
Menteri/pimpinan lembaga
Pengelola fiskal dan wakil pada kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga
yang dipimpinnyaKepala pemda untuk mengelola keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkanD I SERAHKAN
Kenuangan Negara14menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi
makro; menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan
APBN;mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;melakukan perjanjian
internasional di bidang keuangan;melaksanakan pemungutan pendapatan
negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;melaksanakan
fungsi bendahara umum negara;menyusun laporan keuangan yang
merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;melaksanakan
tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan
undang-undang. Tugas Menteri Keuangan :
Kenuangan Negara15Tugas Menteri / Pimpinan Lembaga :menyusun
rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; melaksanakan anggaran
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; melaksanakan
pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas
Negara; mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung
jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; mengelola
barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang
dipimpinnya; melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung
jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang
16KEUANGAN DAERAH Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dilinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.Pasal 1 PP 58/2005
16
ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHTERINTEGRASI DALAM APBD
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHUU
32/2004UU 33/2004PERWALI72/2007PERDA3/2007PP 58/2005UU 32/2004UU
33/2004UU 17/2003
UU 1/2004UU 15/2004PP 71/2010PP 8/2006PKDPP 58/2005
OMNIBUS REGULATIONSPERMENDAGRI13/2006
PERUBAHAN PERTAMA PERMENDAGRI 59/2007PERUBAHAN KEDUA PERMENDAGRI
21/2011
keuangan negara dikelola secara tertib taat peraturan per-UU-an
efisien, ekonomis efektif transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
20Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
PerencanaanPelaksanaanPenatausahaanPertgjwbanPemeriksaanRPJMDRKPDKUA/PPASNota
KesepakatanPedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD RAPBD Evaluasi
Raperda APBD oleh Gubernur/ MendagriRancangan DPA-SKPD
DPA-SKPDVerifikasi
Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBDPenatausahaan
BelanjaPenerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala
SKPDPenerbitan SP2D oleh PPKDPenatausahaan PendapatanKekayaan dan
Kewajiban daerah
Kas UmumPiutangInvestasiBarangDana CadanganUtang
AkuntansiKeuangan DaerahLaporan KeuanganPemerintah Daerah
LRANeracaLap. Arus KasCaLKLOLPELPSAL Laporan Keuangan diperiksa
oleh BPK Raperda Pertanggung-jawaban APBD APBDBendahara penerimaan
wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah
selambat-lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan PembiayaanDilakukan
oleh PPKD
Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun Sesuai
SAP
20
Kenuangan Negara21Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Pejabat
Pengelola APBDPejabat Pengguna Anggaran/BarangD I L AKSANAKANKepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
KEPALA DAERAH(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)SEKRETARIS
DAERAH(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)PENGGUNA ANGGARAN(KEPALA
SKPD)PPKD SELAKU BUD(KEPALA DPPKAD)BENDAHARAPPTKKUASA
PAPPK-SKPDKUASA BUD
Kenuangan Negara23Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan DaerahMenetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan
pengelolaan barang daerah.Menetapkan kuasa pengguna
anggaran/pengguna barang serta bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan utang dan piutang daerah.Menetapkan pejabat yang
bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.Menetapkan
pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran.
Kenuangan Negara24Tugas Koordinator Pengelolaan Keuangan
DaerahPenyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan
barang daerah.Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan
APBD.Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan
Pejabat Pengawas Keuangan Daerah.Penyusunan laporan keuangan daerah
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Kenuangan Negara25Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
:menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; menyusun
rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; melaksanakan
pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah; melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; menyusun laporan
keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Kenuangan Negara26Tugas Pejabat Pengguna Anggaran /Barang
Daerah:menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang
dipimpinnya; menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; melaksanakan
anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengelola utang
piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya; mengelola barang milik/kekayaan daerah
yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan
kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
Kenuangan Negara27Komponen APBN & APBDAnggaran
belanjaAnggaran pendapatanPembiayaanAPBNAPBD
organisasi,fungsijenis
a. penerimaan pajakb. penerimaan bukan pajak (PNBP)c. hibaha.
pendapatan asli daerah (PAD)b. dana perimbanganc. lain-lain
pendapatan yg sah.
28Struktur APBD APBDPendapatan DaerahBelanja DaerahPembiayaan
DaerahPAD : = Pajak Daerah = Retribusi Daerah = Pengel kekayaan yg
dipisahkan = Lain2 PAD yang sahDana PerimbanganLain-lain pendapatan
daerah yang sah
Penerimaan PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
Klasifikasi belanja menurut organisasiKlasifikasi belanja
menurut fungsiKlasifikasi belanja menurut program dan
kegiatanKlasifikasi belanja menurut jenis belanja
28
BELANJA DAERAH MENURUT ORGANISASI
disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing
pemda
BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSI
BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSIBerdasarkan urusan pemerintahan
diklasifikasikan berdasar 26 urusan wajib dan 8 urusan
pilihanDilaksanakan oleh Daerah
BELANJA DAERAH MENURUT JENIS BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung (BTL)Merupakan belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatanBelanja
Langsung (BL)Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan program dan kegiatan
BelanjaTidakLangsung
Belanja Langsung
Kenuangan Negara35Fungsi PenganggaranPerencanaanKegiatan
penentuan aktivitas, perolehan sumber daya dan alokasi sumber
dayaSecara spesifik meliputi jenis, jumlah dan kualitas layanan
yang akan diberikan, perkiraan cost layanan, dan penentuan tarif
layanan2. Pengendalian dan administrasi3. Pelaporan dan
evaluasi
Kenuangan Negara36Fungsi Anggaran PemerintahAlat perencanaanAlat
pengendalianAlat kebijakan fiskalAlat politikAlat koordinasi dan
komunikasiAlat penilaian kinerjaAlat motivasiAlat menciptakan ruang
publik
APBD MEMPUNYAI FUNGSIFUNGSI OTORISASIFUNGSI PERENCANAANFUNGSI
PENGAWASANFUNGSI ALOKASIFUNGSI DISTRIBUSIFUNGSI STABILISASI
USDRP38
Pengurusan Komtabel(Comptabel Beheer)
Pengurusan Administratif (Administratief Beheer)PENGUJIAN &
PEMBEBANANPERINTAH PEMBAYARANPENGUJIANPENCAIRAN DANAKepala
SKPDSelaku Pengguna AnggaranKepala SKPKDSelaku BUDPEMISAHAN
KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
PEMBUATAN KOMITMENPasal 17 18 dan Pasal 20 - 21 UUPN
Kenuangan Negara39Hub keuangan pemerintah pusat
dengan:berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan
fiskal dan moneter.Bank sentral Pemerintah DaerahPemerintah/lembaga
asing mengalokasikan dana perimbangandapat memberikan pinjaman
dan/atau hibah, atau sebaliknya, dengan persetujuan DPRPemerintah
Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari
daerah lain dengan persetujuan DPRD.dapat memberikan/ menerima
hibah/pinjaman dengan persetujuan DPRdapat diteruspinjamkan kepada
Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah.
Kenuangan Negara40Hub keuangan pemerintah dengan:dapat
memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal yg ditetapkan dalam
APBN/APBDPerusahaanNegara/DaerahBadan pengelola dana masyarakat
yang mendapat fasilitas dari PemerintahMenteri Keuangan
(Gubernur/bupati/walikota) melakukan pembinaan dan pengawasan
Menteri Keuangan (Gubernur/bupati/walikota) melakukan pembinaan
dan pengawasan penjualan dan/atau privatisasi setelah mendapat
persetujuan DPR/DPRD.Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan
perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman
dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta
setelah mendapat persetujuan DPRPerusahaan Swasta
Kenuangan Negara41Pertanggungjawaban Pemerintah :Presiden
(Gubernur/Bupati/Walikota) menyampaikan rancangan UU (rancangan
peraturan daerah) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
(APBD) kepada DPR (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun
anggaran berakhir.Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya
meliputi Laporan Realisasi APBN (APBD), Neraca, Laporan Arus Kas,
Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang
dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara (Daerah) dan
badan lainnya. Lap sesuai SAPdisusun oleh suatu komite standar yang
independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu
mendapat pertimbangan dari BPK
Kenuangan Negara42Terima kasih
