Upload
andika-wiratama
View
820
Download
104
Embed Size (px)
DESCRIPTION
BLU
Citation preview
instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (UU No. 1/2004);
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
REFORMASI SEKTOR
KEUANGAN
ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TIDAK HANYAINPUT TAPI OUTPUT
MEWIRASWASTAKAN PEMERINTAH
PPK-BLU
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
TRANPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
FLEKSIBILITAS
UU 17 / 2003UU 1 / 2004UU 15/2004
◦ Seperti dikatakan Max Weber, bapak sosiologi modern bahwa pemerintah memiliki peranan yang sangat penting.
Ditinjau dari mechanic view pemerintah sebagai regulator dan sebagai administrator,
sedangkan dari organic view pemerintah berfungsi sebagai public service agency dan sebagai investor.
Peranan sebagai regulator dan administrator erat sekali kaitannya dengan birokrasi
sedangkan sebagai agen pelayan masyarakat dan sebagai investor harus dinamis dan dapat diitransformasikan menjadi unit yang otonom.
Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara
Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat
Tidak bertujuan untuk mencarai laba; Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi
dan produktivitas ala korporasi; Rencana kerja, anggaran dan
pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk;
Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung;
Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
BLU bukan subyek pajak
BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa: rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain;
BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan: otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu
BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus: pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.
Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal sebagai berikut: ◦ BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
◦ Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan
◦ Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab atas bidang pemerintaahn yang bersangkutan;
◦ Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan;
◦ Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
◦ Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah;
◦ Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah;
◦ Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan;
◦ BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari msyarakat atau badan lain;
◦ Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah.
◦ Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan
Instansi di lingkungan pemerintahan yang dibentuk memberikan pelayanan kepada masyrakat berupa penyedian barang dan/atau jasa
Tanpa mengutamakan mencari keuntungan Didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas
BLU(PP 23 Tahun 2005)
Status Hukum
Tujuan
Manajemen
Operasional Keuangan
Sumber Pendanaan
SDM
Subyek Pajak
Bagian kementerian/lembaga
Non profit oriented
•Otonom ala korporasi•Nomenklatur & struktur manajemen sesuai dgn Instansi
Pengecualian asas Universalitas
•APBN/APBD (pendapatan BLU)•Pendapatan Hasil usaha/jasa
PNS dan non PNS
Bukan Subyek Pajak
Corporate Governance
Nilai Tambah
Masyarakat
Investor
Pemerintah Pegawai
Lain-lain
LingkunganBLU
Flexibilitas Keuangan
Perubahan struktur organisasi PERMEN.PAN
NOMOR: PER/02/M.PAN/1/2007
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH YANG AKAN
MENERAPKAN PPK-BLU
PENERAPAN PPK - BLU
KEBUTUHAN ORGANISASI :•ADJUSTMENT•TRANSFORMASI•RESTRUKTURISASI
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat
Masih mendapatkan subsidi dari pemerintah terdiri dari ◦ Gaji ◦ Biaya oprasional◦ Biaya investasi/modal
Pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang dijabarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang maksudnya ◦ Pendapatan RSU tidak disetor ke Kas Negara hanya
dilaporkan saja ke Departemen Keuangan Dapat melakukan kerja sama dengan pihak
ketiga (3)
Memenuhi persyaratn Subtantif◦ Menyelengarakan tugas pokok dan fungsi menyediakan
barang dan/atau jasa untuk layanan umum◦ Dalam melakukan kegiatan tidak mengutamakan
pencarian keuntungan Persyaratan Administrasi
◦ Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat
◦ Pola tata kelola/kelembagaan◦ Rencana strategis bisnis◦ Laporan keuangan pokok◦ Standar pelayanan minimal◦ Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk
diaudit secara independen Persyaratan Teknis (ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan)◦ Kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan
pencapaiannya melalui BLU◦ Kinerja keuangan RS bersangkutan adalah sehat
Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh menteri terkait
Pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh menteri keuangan
Dalam pelaksanaan pembinaan dapat dibentuk dewan pengawas
Pendapatan dan BelanjaPendapatan dan Belanja Pengelolaan KasPengelolaan Kas Pengelolaan Piutang dan UtangPengelolaan Piutang dan Utang InvestasiInvestasi Pengelolaan BarangPengelolaan Barang AkuntansiAkuntansi RemunerasiRemunerasi Surplus/defisitSurplus/defisit Status Kepegawaian PNS dan non PNSStatus Kepegawaian PNS dan non PNS Nomenklatur kelembagaan dan pimpinanNomenklatur kelembagaan dan pimpinan
23
BLU membuat rencana bisnis lima tahunan BLU membuat rencana bisnis lima tahunan mengacu ke Renstra KL/ RPJMDmengacu ke Renstra KL/ RPJMD
BLU menyusun RBA tiap tahun berbasis BLU menyusun RBA tiap tahun berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biayakinerja, perhitungan akuntansi biaya
RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan kemampuan pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum dan biaya dari standar pelayanan minimum dan biaya dari output yang dihasilkan. output yang dihasilkan.
RBA BLU merupakan bagian dari RKA RBA BLU merupakan bagian dari RKA KL/RKA SKPDKL/RKA SKPD
Pasal 10 PP 23/2005Pasal 10 PP 23/2005
24
RBA RKA-SKPD DPA-SKPD(Berbeda dgn DIPA satker Biasa)
Pendapatan: APBD Layanan KSO Hibah Lainnya
Retribusi/Pajak
Cost Accounting Variable Direct Costs Fixed Direct Costs Variable OH Costs Fixed OH Costs
Biaya Pegawai Biaya Material dan
Supplies Depresiasi/Amortisasi Biaya Operasional
Lainnya
Belanja PegawaiBelanja Barang/Jasa
Belanja Pegawai, Barang/jasa, Modal(APBD)
Dgn SPM
Belanja Pegawai Belanja Barang/JasaBelanja Modal
Dgn SPM Pengesahan
Penggunaan pendapatan BLU
Belanja Modal
Ringkasan Belanja Modal:- Belanja Modal APBD Rp xxx
- Belanja Modal dr Pendapatan Fungsional Rp xxx
25
-Belanja Peg, Barang, & Modal-Penarikan dana dgn SPM/SP2D
Dapat dikelola langsung sesuai RAB
Alokasi APBN
Hasil Layanan BLU
Hibah Terikat
Hasil KerjasamaDgn Pihak Lain
PNBPK/L
Sesuai persyaratan pemberi hibah
Pasal 14 PP 23/2005
Alokasi APBN
Hasil Layanan BLU
Usaha Lainnya
Hasil KerjasamaDgn Pihak Lain
PNBPK/L
26
Pengelolaan belanja fleksibel sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam RBA
Jika melampaui ambang batas hrs mendapat persetujuan Menkeu
Jika terjadi kekurangan anggaran, dapat diajukan ke Menkeu
Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga
Pasal 15 PP 23/2005
27
Pengelolaan kas berdasarkan praktek bisnis yang sehat
Penarikan dana APBN dengan SPMRekening bank BLU dibuka di bank umum
oleh pimpinan BLUBLU dapat melakukan investasi jangka
pendek dalam rangka cash management.
Pasal 16 PP 23/2005
28
BLU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya.
Piutang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
Piutang dapat dihapus secara berjenjang sesuai dengan kewenangan.
Kewenangan penghapusan piutang diatur oleh Menkeu
Pasal 17 PP 23/2005
29
BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya/perikatan peminjaman dengan pihak lain
Utang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
Utang jangka pendek untuk belanja operasional
Utang jangka panjang untuk belanja modal Perikatan peminjaman sesuai dengan jenjang
kewenangan yang diatur oleh Menkeu Pembayaran utang merupakan tanggungjawab
BLU
Pasal 18 PP 23/2005
30
BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas ijin Menkeu
Keuntungan dari investasi pendapatan BLU.
Ps. 19 PP 23/2005
31
Pengadaan barang berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehatdapat dibebaskan seluruhnya atau sebagian dari ketentuan yang berlaku bila terdapat alasan efektivitas dan efisiensi
Kewenangan pengadaan barang secara berjenjang berdasarkan nilai yang diatur oleh Menkeu/kepala daerah.
Barang inventaris dapat dialihkan dan dihapuskan oleh BLU dan dilaporkan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga.
Ps. 20-21 PP 23/2005
32
BLU tidak dapat mengalihkan/menghapuskan Aset tetapkecuali ijin pejabat yang berwenang.
Pengalihan/penghapusan aset tetap dilakukan secara berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang yang sesuai dengan peraturan perundangan.
Pengalihan/penghapusan aset tetap dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga
Tanah dan bangunan disertifikat atas nama Pemerintah RI Ps 22-23 PP 23/2005
33
BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan SAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan
Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai laporan kinerja.
Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga secara berkala
LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/ lembaga
LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal.
Ps 25-27 PP 23/2005
34
Surplus anggaran dapat digunakan untuk TA berikutnya.
Surplus dapat disetor sebagian/seluruhnya ke Kas Negara/Kas Daerah atas perintah Menkeu dengan mempertimbangkan likuiditas BLU
Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam TA berikutnya kepada Menkeu melalui menteri/pimpinan lembaga.
Ps. 29 PP 23/2005
35
Kelembagaan tunduk pada peraturan perundangan sektoral.
Jika terjadi perubahan kelembagaan, harus berpedoman pada ketentuan Menteri PAN
Pejabat pengelola BLU dapat terdiri dari PNS dan non PNS
Nomenklatur pejabat pengelola BLU disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di instansi BLU.
Ps 31-33 PP 23/2005
Pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.
Remunerasi ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan/kepala daerah
37
Pembinaan Teknis BLUmenteri/pimpinan lembaga
Pembinaan Keuangan Menteri Keuangan
Dapat dibentuk suatu dewan pengawas dalam melaksanakan pembinaan untuk BLU yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pemeriksaan intern dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern BLU.
Pemeriksaan ekstern BLU sesuai dengan peraturan perundangan.
Ps.34-35 PP 23/2005
Satker BLU yang memenuhi persyaratan, dapat mempunyai Dewas, yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan persetujuan Menkeu.
Persyaratan jumlah Dewas sbb:◦Nilai omset Rp 15 miliar s.d 30 miliar/th atau
aset di atas Rp 75 miliar tiga Dewas.◦Nilai omset di atas Rp 30 miliar/th atau aset
Rp 200 miliar tiga atau lima Dewas. Unsur dewas terdiri dari unsur
kementerian negara/lembaga teknis, kementerian keuangan, dan tenaga ahli.
Instansi/calon BLU
Pimpinan SKPD Bupati
Persyaratansubstantif
memenuhi
Tidak diusulkan
Usulkan BLU
usulan
TelitiPersyaratan
teknis
Usulkan diteruskan
usulan
TelitiPersyaratan administrasi
Penetapan BLU Penuh
Penetapan
BLU bertahap Tdk
disetujui
Tdk diusulkan
tidak
yaya
tidak
tidak
ya
memuaskan
kurang
Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan:utama yang berhubungan dengan: menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan
umum; Mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan
meningkatkan perekonomian masyarakat atau untuk layanan umum; dan/atau
Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat
Bidang layanan umum yang diselenggarakan Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa publik (barang/jasa publik (quasi public goodsquasi public goods););
Dalam melakukan kegiatannya tidak Dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan pencarian keuntungan. mengutamakan pencarian keuntungan.
Kinerja pelayanan layak dikelola dan Kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan BLU sebagaimana direkomendasikan menteri/ pimpinan lembaga;menteri/ pimpinan lembaga;
Kinerja keuangan satker yang Kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. penetapan BLU.
pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
pola tata kelola; rencana strategis bisnis ; laporan keuangan pokok; standar pelayanan minimum; dan laporan audit terakhir (bila telah diaudit)
atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen.
Kesesuaian formulir dengan format yang ditetapkan;
Ditandatangani pimpinan Satker di atas materai;
Disetujui oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga
terkait.
1.1. Organisasi dan Tata Laksana;Organisasi dan Tata Laksana; Struktur Organisasi;Struktur Organisasi; Prosedur Kerja;Prosedur Kerja; Pengelompokan Fungsi yg logis;Pengelompokan Fungsi yg logis; Ketersediaan dan Pengembangan SDM.Ketersediaan dan Pengembangan SDM.
2.2. Akuntabilitas;Akuntabilitas; Akuntabilitas Program;Akuntabilitas Program; Akuntabilitas Kegiatan;Akuntabilitas Kegiatan; Akuntabilitas Keuangan.Akuntabilitas Keuangan.
3.3. TransparansiTransparansi Kejelasan Tugas dan Kewenangan;Kejelasan Tugas dan Kewenangan; Ketersediaan Informasi kepada Publik.Ketersediaan Informasi kepada Publik.
1.1.Visi dan MisiVisi dan Misi
2.2.Program StrategisProgram Strategis Program 5 tahunan;Program 5 tahunan; Kesesuaian visi, misi, program, kegiatan dan Kesesuaian visi, misi, program, kegiatan dan
pengukuran pencapaian kinerja;pengukuran pencapaian kinerja; Indikator kinerja 5 tahunan berupa indikator Indikator kinerja 5 tahunan berupa indikator
pelayanan, keuangan, administratif, dan SDM.pelayanan, keuangan, administratif, dan SDM.
3.3.Pengukuran Pencapaian KinerjaPengukuran Pencapaian Kinerja
1. Kelengkapan Laporan Keuangan Pokok;1. Kelengkapan Laporan Keuangan Pokok; Laporan Realisasi Anggaran;Laporan Realisasi Anggaran; Neraca;Neraca; Laporan Arus Kas;Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan.Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Kesesuaian dengan standar akuntansi;2. Kesesuaian dengan standar akuntansi;3. Hubungan antar laporan Keuangan lain;3. Hubungan antar laporan Keuangan lain;
Saldo ekuitas di neraca = saldo ekuitas awal +/- Saldo ekuitas di neraca = saldo ekuitas awal +/- dgn suplus/dgn suplus/
defisit atau laba/rugi periode tsb dan +/- lainnya;defisit atau laba/rugi periode tsb dan +/- lainnya; Saldo kas akhir periode pd Lap Arus Kas = saldo Saldo kas akhir periode pd Lap Arus Kas = saldo
kas di neraca.kas di neraca.
4. Kesesuaian antara Keuangan dgn Indikator 4. Kesesuaian antara Keuangan dgn Indikator Kinerja yang ada di Rencana Strategis;Kinerja yang ada di Rencana Strategis;
5. Analisis Laporan Keuangan5. Analisis Laporan Keuangan
KONSEP BLUD KONDISI RS SEKARANG SOLUSI KE BLUD1. Neraca awal.2. Sistem akuntansi
berbasis akrual3. Tarif pelayanan
berdasarkan unut cost
4. Rencana berorientasi bisnis
5. Remunerasi
1. Belum menghitung asset
2. Kas basis3. Tarif pelayanan diatur
perda4. Rencana menganut
azas kepentingan umum dan sosial
5. Belum ada remunerasi
1. Menghitung asset dan lain-lain untuk menyusun neraca awal
2. Menyusun sistem akuntansi yang berbasis akrual
3. Menghitung unit cost tetap diusulkan ke Gubernur /KDH
4. Rencana kegiatan dengan menerapkan prinsip “bisnis” dengan tidak meninggalkan fungsi sosial
5. Penerapan remunerasi dengan mempertimbangkan proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan
KONSEP BLUD KONDISI RS SEKARANG SOLUSI KE BLUD1. Standar Pelayanan
Minimal2. Anggaran berorientasi
Out Put3. APBN / APBD
ditetapkan bulan Oktober dan November tahunsebelumnya
4. pendapatan BLUD dapat digunakan langsung
5. Sumber pembiayaan BLUD dari pendapatan BLUD dan subsidi/ Hibah
1. Belum ada standar pelayanan Minimal
2. Anggaran berorientasi In Put
3. APBN/APBD ditetapkan bulan November tahun sebelumnya
4. Pendapatan fungsional RS disetorkan ke kas Daerah (Kepmendagri 29/2002)
5. Sumber pembiayaan RS dari anggaran subsidi dan fungsional (Kepmendagri 29/2002)
1. Membuat standar pelayanan Minimal
2. Melaksanakan anggaran orientasi Out Put
3. APBN/APBD ditetapkan bulan Oktober dan November
4. Pendapatan fungsional RS dapat digunakan langsung , namun tetap dituangkan RKA yang diusulkan ke Pemda / Gubernur
5. Sumber pembiayaan dar pendapatan fungsional dan subsidi hibah
KONSEP BLUD KONDISI RS SEKARANG SOLUSI KE BLUD1. Ssa lebih penggunaan
dana PPK BLUD pada akhir tahun Anggaran diperhitungkan sebagai saldo awal tahun berikutnya
2. Pendapatan aset tetap BLUD merupakan pendapatan satuan kerja BLUD
3. Instansi pemerintah dapat ditetapkan sebagai BLUD bila memenuhi syarat Substantif, Tehknis dan Administratif
4. a.Pejabat BLUD non Eselon
b.Pejabat BLUD PNS/Non PNS
1. Sisa lebih penggunaan dana RS pada akhir tahun disetor kekas daerah (Kepmendagri 29/2002)
2. Penjualan asset tetap satuan kerja RS merupakan pendapatan Daerah
3. RS sebagai badan tidak perlu memenuhi persyaratan tehknis dan administratif
4. a.Pejabat eselonb.Pejabat PNS
1. Sisa lebih penggunaan dana PPK BLUD pada akhir tahun anggaran diperhitungkan sebagai saldo awal tahun berikutnya dan diusulkan dalam RKA yang ditetapkan Gubernur/ KDH
2. Penjualan asset tetap merupakan pendapatan RS atas persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Instansi pemerintah dapat ditetapkan sebagai BLUD bila memenuhi syarat Substantif, Tehknis dan Administratif
4. a.Pejabat BLUD eselon/ non eselon
b.Pejabat BLUD PNS/ Non PNS (Berdasar competency dan ditetakan Pemda)