2 Bab 2 Kajian Kebijakan

−

PT. Ahassa Ciptanika

2−1

Bab Kajian Kebijakan ini akan membahas secara rangkuman kebijakan terkait dengan wilayah

studi. Adapun kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kota dan Kepmendagri No. 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No. 2

Tahun 1987, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang di Daerah, Kepmenkimpraswil No 327/KPTS/M/2002 dan kebijakan

pembangunan terkait Kota Medan seperti Kebijakan Propinsi Sumatera Utara, Mebidang,

RTRW Kota Medan dan RDTR Kecamatan Polonia.

2.1 KETETAPAN TERKAIT 2.1.1 Undang-Undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 2.1.1.1 Definisi

• Ruang: wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

• Tata Ruang: wujud struktur ruang dan pola ruang.

• Struktur Ruang: susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat

yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

• Pola Ruang: distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

• Penataan Ruang: suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

dan pengendalian pemanfaatan ruang.

• Penyelenggaraan Penataan Ruang: kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang

• Pengaturan Penataan Ruang: upaya pembentukan landasan hukum bagi

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

• Pembinaan Penataan Ruang: upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang

yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Perkotaan Medan Laporan Antara

−


2−2

• Pelaksanaan Penataan Ruang: upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui

pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

• Pengawasan Penataan Ruang: upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat

diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Perencanaan Tata Ruang: suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan

pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

• Pemanfaan Ruang: upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai

dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta

pembiayaannya.

• Pengendalian Pemanfaatan Ruang: upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

• Rencana Tata Ruang: hasil perencanaan tata ruang.

• Ruang Terbuka Hijau: area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

• Kawasan Strategis: wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

2.1.1.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang

Secara garis besar, penyelenggaraan penataan ruang melingkupi : pengaturan penataan ruang;

pembinaan penataan ruang; pelaksanaan penataan ruang; dan pengawasan penataan ruang.

Pada pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan rangkaian proses perencanaan, pemanfataan

dan pengendalian penataan ruang. Zoning Regulation atau peraturan zonasi merupakan salah

satu perangkat pengedalian penataan ruang beserta perizinan, insentif & disinsentif, dan

pengenaan sanksi. Untuk lebih jelasnya keterkaitan diantara proses penyelenggaraan penataan

ruang dapat dilihat pada bagan berikut ini :


−


2−3

Gambar 2.1 Skema Penyelenggaraan Penataan Ruang

2.1.1.3 Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Perencanaan tata ruang menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud secara berhierarki terdiri atas:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan

c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota

Sedangkan rencana rinci tata ruang yang dimaksud terdiri atas :

a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;

b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan

c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis

kabupaten/kota.

Rencana detail tata ruang yang disusun merupakan dasar bagi penyusunan

peraturan zonasi.

2.1.1.4 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan,

pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi disusun

berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi

ditetapkan dengan :

a. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional

b. peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pengaturan Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan

Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian

Peraturan Zonasi

Perizinan

Insentif & Disinsentif Pengenaan Sanksi

Program PR

Pembiayaan


−


2−4

c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

2.1.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kota dan Kepmendagri No. 59 Tahun 1988 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 1987

Peraturan memuat pedoman Penyusunan Rencana Kota yang terdiri dari Rencana Umum

Tata Ruang Kota / Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; Rencana Detail Tata Ruang Kota; dan

Rencana Teknik Ruang Kota. Substansi yang diatur pada masing-masing rencana tersebut

adalah:

1. Rencana Umum Tata Ruang Kota merupakan rencana pemanfaatan ruang kota yang

disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan

program-program pembangunan kota. RUTR kota ini ditetapkan melalui Peraturan

Daerah untuk jangka waktu 10 tahun, dengan substansi sebagai berikut:

a. Kebijaksanaan pengembangan kota, mencakup penentuan tujuan pengembangan kota,

fungsi kota, strategi dasar pengembangan sektor-sektor dan bidang pembangunannya,

kependudukan, intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan ruang kota dan

pengembangan fasilitas dan utilitas.

b. Rencana pemanfaatan ruang kota, mencakup arahan pemanfaatan ruang kota yang

menggambarkan lokasi intensitas tiap pembangunan, baik untuk kegiatan fungsi

primer dan fungsi sekunder yang ada di dalam kota sampai akhir tahun rencana.

c. Rencana struktur tingkat pelayanan kota, mencakup arahan tata jenjang fungsi-fungsi

pelayanan di dalam kota, yang merupakan rumusan kebijaksanaan tentang pusat-pusat

pelayanan kegiatan kota berdasarkan jenis, intensitas, kapasitas dan lokasi pelayanan.

d. Rencana sistem transportasi, memuat arahan garis besar tentang pola jaringan

pergerakan arteri dan kolektor baik fungsi primer maupun sekunder termasuk

jaringan jalan kereta api yang ada di dalam kota tersebut.

e. Rencan sistem jaringan utilitas kota, memuat arahan utama tentang pola jaringan

fungsi primer dan sekunder untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik, air

kotor, air limbah dan gas di dalam kota.

f. Rencana pengembangan pemanfaatan air baku, memuat arahan pengolahan

pemanfaatan air permukaan, air tanah dalam dan air tanah dangkal untuk kepentingan

pelayanan kota.

g. Indikasi unit pelayanan kota, merupakan arahan mengenai pembagian unit-unit

pelayanan kota dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penduduk kota.


−


2−5

h. Rencana pengelolaan pembangunan kota, memuat arahan tahapan pelaksanaan

program pembangunan setiap lima tahun selam 20 tahun, arahan penanganan

lingkungan berupa peningkatan fungsi, perbaikan, pembaharuan atau peremajaan,

pemugaran dan perlindungan, manajemen pertanahan, arahan sumber-sumber

pemugaran dan perlindungan, manajemen pertanahan, arahan sumber-sumber

pembiayaan pembangunan serta arahan bagi pengoperasian aparatur pelaksanaan

pembangunan kota.

Peta dasar RUTR dibuat pada skala 1 : 50.000/ 1 : 100.000, dapat diambil dari peta rupa bumi

Bakosurtanal skala 1 : 25.000/ 1 : 50.000 yang di update menggunakan data-data terakhir dari

pemerintah daerah (propinsi/kota) setempat, citra satelit yang ada, dan lain-lain.

2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kabupaten mempunyai wilayah

perencanaan mencakup sebagian atau seluruh wilayah administrasi kota yang dapat

merupakan satu atau beberapa kawasan tertentu dalam peta rencana skala 1 : 5.000

dengan penggambaran geometrik yang dibantu dengan titik-titik kendali. Rencana ini

memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan

untuk menyiapkan perwujudan ruang-ruang bagian wilayah kota dalam rangka pelaksanaan

program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan oleh pemerintah

maupun masyarakat dalam jangka panjang maupun menengah. Rencana detail tata ruang

kota memuat hal-hal berikut:

a. Kebijaksanaan Pengembangan Penduduk: Arahan distribusi penduduk menurut blok-

blok peruntukan sampai akhir tahun perencanaan

b. Rencana Sruktur Kota, mencakup pelayanan kegiatan kota yang berupa arahan

hubungan tata jenjang antar fungsi pelayanan lingkungan dalam wilayah perencanaan.

c. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota: mencakup arahan hubungan tata jenjang

antara fungsi-fungsi pelayanan lingkungan dalam wilayah perencanaan.

d. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan: Arahan pola jaringan pergerakan seluruh sistem

jariangan jalan atau sistem jaringan jalan primer dan sekunder, maupun alur pelayaran.

e. Rencana Pemanfatan Ruang: Arahan pemanfaatan ruang ditinjau dari peruntukan

ruang dan besaran ruang dalam wilayah perencanaan untuk setiap blok peruntukan.

f. Rencana Sistem Jaringan Utilitas: Identifikasi sumber-sumber daya air dan energi serta

arahan pola jaringan primer, sekunder dan tersier untuk sistem jaringan seperti

jaringan air bersih, telepon, listrik, air limbah dan air hujan serta pengelolaan sampah.


−


2−6

g. Rencana Kepadatan Bangunan: Arahan perbandingan luas lahan yang tertutup

bangunan dan atau bangunan-bangunan yang terletak dalam tiap petak peruntukan

dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap blok peruntukan.

h. Rencana Ketinggian Bangunan: Arahan ketinggian maksimum bangunan atau

maksimum dan minimum bangunan dan bangun-bangunan untuk setiap blok

peruntukan.

i. Rencana Perpetakan Bangunan, berkaitan dengan petak-petak peruntukan bangunan

yang terdapat pada masing-masing blok peruntukan dalam wilayah perencanaan.

j. Rencana Garis Sempadan: Penetapan garis sempadan bangunan untuk setiap blok

peruntukan, ditetapkan berdasarkan pertimbangan keamanan, keselamatan dan

kesehatan. Garis sempadan ini terbagi dalam garis sempadan muka bangunan

samping bangunan atau belakang bangunan serta garis sempadan pagar.

k. Rencana Penanganan Bangunan: Arahan jenis-jenis penanganan bangunan, jaringan

pergerakan dan utiitas dalam wilayah perencanaan yang terdiri dari pembangunan

baru, peningkatan, perbaikan, pembaharuan, pemugaran dan perlindungan.

l. Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota: mencakup arahan

tahapan pelaksanaan dalam pengendalian peruntukan pelaksanaan program proyek.

m. Pengelolaan penanganan lingkungan: Mencakup arahan jenis-jenis penanganan

lingkungan dalam bagian-bagian wilayah kota yang terdiri dari: peningkatan, perbaikan,

pembaharuan, pemugaran, peremajaan, perlindungan lingkungan dan manajemen

pertanahan serta arahan pengoperasian aparat pelaksanan dan pengendali RDTR pada

tingkat pemerintah wilayah kecamatan.

3. Rencana Teknis Ruang Kota, Rencana ini merupakan rencana tapak data detail untuk

kawasan tertentu. Rencana ini diberisikan rumusan tentang :

a. Rencana tapak pemanfaatan ruang, mencakup arahan rumusan geometrik tata letak

bangunan pada setiap blok peruntukan.

b. Pra rencana pola dan konstruksi jaringan jalan mencakup arahan geometrik pra detail

kerekayasaan jaringan jalan untuk setiap ruas jalan yang digambarkan secara terinci

bagi setiap jenis jalan dan kelas jalan.

c. Pra rencana bentuk dan kosntruksi jarinagn utilitas, mencakup arahan geometrik pra

detail kerekayasaan jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan gas, jaringan listrik

dan jaringan telepon pada tiap blok peruntukan.


−


2−7

d. Pra rencana bentuk dan konstruksi bangunan gedung mencakup arahan geometrik

pra detail rekayasaan bangunan gedung untuk setiap blok peruntukan yang

digambarkan secara terinci bagi setiap bangunan.

e. Pra rencan bentuk dan konstruksi bangunan bukan gedung, mencakup arahan

geometrik pra detail kerekayasaan bangunan bukan gedung untuk setiap blok

peruntukan yang digambarkan secara terinci bagi setiap bangunan.

f. Rencana indikasi proyek, mencakup arahan pelaksanaan pembangunan sarana dan

prasarana yang digambarkan secara terinci tentang besaran proyek pada setiap blok

peruntukan.

Rencana Teknis Ruang Kota dilakukan dalam peta skala 1 :1.000. 2.1.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang di Daerah disinggung mengenai substansi mengenai Rencana Terperinci (Detail) Tata

Ruang Kawasan dan Rencana Teknik Ruang sebagai berikut :

1. Rencana Terperinci (Detail) Tata Ruang Kawasan, terdiri :

a. Zonasi/blok alokasi pemanfaatn ruang kawasan (blok kawasan).

b. Struktur pemanfaatan ruang kawasan.

c. Sistem prasarana dan sarana kawasan.

d. Persyaratan teknik pengembangan tata ruang kawasan

2. Rencana Teknik Ruang, terdiri :

a. Rencana tapak atau sarana dan prasarana yang merupakan susunan letak unsur-unsur

kegiatan, bangunan, bentang alam. Sarana dan prasarana yang secara keseluruhan

membentuk tata ruang kawasan.

b. Tata bangunan, yang merupakan susunan rekayasa teknik bangunan yang

memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok

kawasan sesuai dengan rencan tata ruang.

c. Prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.


−


2−8

2.1.4 Kepmenkimpraswil No 327/KPTS/M/2002

Berdasarkan Kepmenkimpraswil No. 327/KPTS/M/2002, Produk Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan terdiri dari:

1. Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan

Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan dirumuskan sesuai dengan

permasalahan dan arahan kebijakan berdasarkan urgensi/keterdesakan penanganan

kawasan tersebut.

2. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan

a. Rencana Distribusi Penduduk Kawasan Perkotaan

b. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kawasan Perkotaan

c. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

d. Rencana Sistem Jaringan Utilitas

3. Rencana Blok Pemanfaatan Ruang (Block Plan)

Rencana pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan yang menggambarkan ukuran, fungsi

serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam, yang dituangkan dalam blok-

blok peruntukan.

4. Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan

a. Arahan Kepadatan Bangunan

b. Arahan Ketinggian Bangunan

c. Arahan Perpetakan Bangunan

d. Arahan Garis Sempadan

e. Rencana Penanganan Blok Peruntukan

f. Rencana Penanganan Prasarana dan Sarana

5. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan diselenggarakan melalui

kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan

mekanisme perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi,

mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme

pengenaan sanksi.

2.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN REGIONAL

2.2.1 Kebijaksanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Dengan mempertimbangkan visi, misi dan tujuan pengembangan tata ruang Provinsi Sumatera

Utara, serta ketetapan dalam RTRW Nasional, maka kebijakan pengembangan tata ruang

Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai berikut :


−


2−9

1. Memperkuat basis perekonomian rakyat. Pengalokasian ruang diarahkan untuk

pengembangan aktivitas yang bertumpu pada kemampuan lokal, baik potensi sumber

daya alam maupun sumber daya manusia.

2. Menghormati hak keperdataan masyarakat. Hak keperdataan masyarakat dimaksud

adalah hak-hak sebagaimana diatur dalam UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960);

Hak Milik Adat, Hak-hak Masyarakat Hukum Adat atau Hak Ulayat sebagaimana diatur

dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

BPN No. 5 Tahun 1999, maupun hak-hak keperdataan lainnya sebagaimana diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah ada sebelum RTRWP Sumatera Utara

ini ditetapkan, baik yang tergambar dalam peta RTRWP Sumatera Utara maupun tidak

tergambar. Menghormati hak-hak keperdataan artinya apabila pengukuhan kawasan

RTRWP Sumatera Utara dilaksanakan sehingga terjadi pengambil-alihan hak-hak atas

tanah masyarakat, maka masyarakat harus mendapat ganti rugi yang layak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memprioritaskan pengembangan satuan ruang pada wilayah yang tingkat

perkembangannya relatif rendah. Perkembangan diarahkan untuk mendistribusikan

prasarana dan sarana ekonomi dan sosial untuk membentuk tata niaga yang lebih

terjangkau bagi setiap satuan ruang pengembangan.

4. Mempertahankan kegiatan budidaya yang telah ada hak diatasnya. Mempertahankan

kegiatan budidaya artinya semua kegiatan budidaya yang ada sebelum RTRWP Sumatera

Utara ini ditetapkan, harus dipertahankan sepanjang kegiatan budidaya tersebut

mendukung fungsi tersebut.

5. Mengoptimalkan penataan dan pengendalian kawasan lindung sesuai dengan fungsinya.

Kebijakan ini memberikan perhatian pada kawasan lindung dalam menjalankan fungsi

melindungi daerah bawahannya; melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem dan

keunikan alam; melindungi kawasan pesisir dan pantai; serta melindungi masyarakat dan

kegiatannya dari kemungkinan bencana alam.

6. Mengembangkan Medan dan Sibolga sebagai pusat pelayanan primer untuk

mengakomodasi fungsi perkembangan Provinsi Sumatera Utara dalam skala kepentingan

internasional, nasional dan regional.

7. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan sekunder sebagai penggerak perkembangan

wilayah.

8. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lokal yang sebagian telah ditetapkan dalam

RTRW Nasional untuk mendorong tumbuhnya sektor sekunder dan tersier bagi

pengolahan komoditi dan sumber daya lokal untuk menciptakan nilai tambah.

9. Kawasan perkotaan Mebidang ditetapkan sebagai kawasan tertentu pada lingkup nasional

dan menetapkan kawasan tertentu lainnya dalam lingkup Sumatera Utara.

10. Mengembangkan kawasan andalan. RTRWP Sumatera Utara 2003 – 2018 merencanakan

kawasan andalan, baik kawasan darat maupun kawasan laut yang terkait. Beberapa


−


2−10

kawasan andalan darat yaitu kawasan Medan dan sekitarnya, kawasan Rantau Prapat-

Kisaran dan sekitarnya, kawasan Tapanuli dan sekitarnya, kawasan Danau Toba dan

sekitarnya, kawasan Nias dan sekitarnya dan kawasan Pematangsiantar dan sekitarnya.

Sedangkan kawasan laut yang terkait yaitu kawasan Laut Lhokseumawe, Medan dan

sekitarnya, kawasan Laut Selat Malaka dan sekitarnya, kawasan Laut Nias dan sekitarnya.

11. Bandara Udara Polonia pada tahun rencana dipersiapkan untuk dipindahkan ke Kuala

Namu Kabupaten Deli Serdang dengan fungsi sebagai pusat penyebaran primer.

12. Mengakomodasi berbagai ketidaksesuaian kepentingan dalam pemanfaatan ruang di

Provinsi Sumatera Utara, seperti konflik pemanfaatan lahan pada beberapa lokasi. Untuk

memberikan kepastian pemanfaatan ruang yang bermasalah atau terhadap kawasan

hutan yang fungsi dan peruntukannya tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam tata

ruang, maka perlu dilakukan proses identifikasi dan penetapan kawasannya untuk

mengakomodasi berbagai ketidaksesuaian kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

Kota Medan dalam arahan struktur ruang Rencana Tata Ruang Provinsi termasuk dalam

hierarki pusat pelayanan primer, yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Sumatera Utara,

wilayah Sumatera bagian Utara dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas.

Pengembangan Kota Medan dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan primer ‘A’ diarahkan

sebagai pusat aktivitas sekunder dan tersier bagi Provinsi sumatera Utara dengan fungsi

utama:

• Pusat pemerintahan provinsi,

• Pusat perdagangan dan jasa regional,

• Pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa regional,

• Pusat pelayanan jasa pariwisata,

• Pusat transportasi darat, laut dan udara regional,

• Pendidikan tinggi,

• Industri.

2.2.2 Rencana Tata Ruang Mebidang Tahun 2006 Terkait dengan kedudukan Kota Medan dan Mebidang dalam konstelasi regional (Nasional

dan Internasional) ada 3 (tiga) isu yang dapat menjadi entry point bagi Kota Medan dan

Mebidang untuk ikut berperan di dalamnya dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang

dimilikinya. Pertama: adalah kerjasama ekonomi regional Indonesia – Malaysia – Thailand

Growth Triangle (IMT–GT), kedua adalah kerjasama perdagangan internasional dalam skala

AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2003, dan ketiga adalah kerjasama dalam skala APEC

(Asia Pacific Economic Cooperation) tahun 2020 yang melibatkan negara-negara di benua

Asia dan Amerika yang berada di sepanjang pantai Samudera Pasifik.


−


2−11

Kota Medan dan Mebidang dengan potensi yang ada dapat mengambil peran terkait dalam

proses perdagangan dan kerjasama yang meliputi ekspor-impor/perdagangan, produksi

komoditas unggulan, pariwisata, industri pengolahan hasil-hasil pertanian/perkebunan,

termasuk ketenagakerjaan lintas-batas. Kota Medan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi

distribusi dari barang-barang dari wilayah hinterland mebidang dan Sumatera ke luar negeri

dan sebaliknya produk-produk dari negara tetangga dapat di distribusikan ke wilayah

Mebidang.

Bila ditinjau secara perkonomian nasional, maka wilayah Mebidang merupakan metropolitan

terbesar kedua setelah Metropolitan Jakarta, sehingga peran dan kedudukan dari Mebidang

umumnya dan Kota Medan khususnya sedemikian pentingnya dalam skala nasional. (Lihat Gambar 2.2)

Gambar 2.2 Peran Mebidang Secara Regional


−


2−12

2.2.2.1 Struktur Ruang Eksisting Kawasan Mebidang

Pemanfaatan ruang di Metropolitan Mebidang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni

antara Kota Medan dengan Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang. Pergerakan dan

hubungan antara kota inti (Kota Medan) dengan kota-kota satelit (Kota Binjai dan Lubuk

Pakam) sudah sangat erat. Hubungan antar pusat-pusat kegiatan tersebut seharusnya

membawa keuntungan (dampak positif) tidak hanya bagi Kota Medan sebagai kota inti tetapi

juga keuntungan bagi perkembangan Kota Binjai dan Lubuk Pakam sebagai kota satelit. Saat

ini, sudah terbentuk pusat-pusat kegiatan yang berskala regional yang tersebar di wilayah

Metropolitan Mebidang seperti diuraikan sebagai berikut (Lihat Gambar 4.2)

1. Kota Binjai Kota Binjai tumbuh karena merupakan persimpangan jalan yang menghubungkan Medan

dengan Kota Banda Aceh, Stabat (Ibu Kota Langkat) dan Bukit Lawang (TNG Leuser,

konservasi orang hutan).

2. Diski Pusat kegiatan Diski berada di antara Kota Medan dan Binjai yang merupakan percabangan di

antara jalan arteri Medan – Binjai yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu

permukiman komuter.

3. Kota Stabat Kota Stabat terletak 30 menit dari Kota Binjai yang terletak pada persimpang jalan menuju

ibu kota Kabupaten Langkat yang secara lokasi berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah

satu kawasan permukiman di metropolitan Mebidang.

4. Pancur Batu Pancur Batu adalah jalur masuk komoditas pertanian dari arah Kabupaten Karo, sehingga

Kota Pancur Batu ini berpotensi sebagai pusat koleksi distribusi produk pertanian.

5. Kampus USU Pengembangan Kampus Universitas Sumatera Utara di Selatan Kota Medan mempunyai

implikasi terhadap munculnya berbagai ikutan kegiatan perkotaan baik itu perumahan maupun

perdagangan dapat dijadikan salah satu pusat kegiatan perkotaan baru di Selatan Medan.

6. Tanjung Morawa Posisi Tanjung Morawa sangat strategis berada di antara Kota Medan dan Lubuk Pakam serta

adanya kawasan industri star, serta terletak pada persimpangan jalan tol ke Tebing Tinggi,

sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu pusat kota.


−


2−13

7. Terminal Amplas Terminal Amplas termasuk dalam terminal tipe A yang berperan sebagai simpul pergerakan

regional Metropolitan Mebidang ke wilayah sebelah timur yang terletak di Kecamatan Medan

Amplas.

8. Terminal Pinang Baris. Terminal Pinang Baris termasuk dalam terminal tipe A yang berperan sebagai simpul

pergerakan regional Metropolitan Mebidang ke wilayah sebelah barat. Terminal ini berada di

Kecamatan Sunggal.

9. Lubuk Pakam Lubuk Pakam berkembang karena merupakan persimpangan ke Sei Rampah (ibu kota

Kabupaten Serdang Bedagai), Pantai Cermin dan Galang. Kota Lubuk Pakam tumbuh secara

linier di sepanjang jalan arteri. Untuk masa mendatang, Lubuk Pakam akan menjadi kota yang

sangat penting karena merupakan kota terdekat dengan Bandara Udara Kuala Namu.

10. Tembung dan Batang Kuis Kedua kota ini merupakan kota kecil yang berkembang dari permukiman untuk buruh

perkebunan (afdeling), mayoritasnya adalah suku Jawa yang berprofesi sebagai buruh/tukang di

Kota Medan. Kedua kota ini dilalui oleh jalur kereta api dan berdekatan dengan Bandar Udara

Kuala Namo, sehingga untuk waktu kedepan kota ini dapat berperan untuk mendukung

keberadaan Bandara Udara Kuala Namu.

11. Kawasan Utara Medan Kawasan ini tidak menarik bagi pertumbuhan permukiman karena dianggap daerah yang

kurang nyaman (hawanya panas) dan minimnya infrastruktur. Daerah ini lebih banyak dihuni

oleh masyarakat menengah-bawah namun memiliki areal lahan kosong yang luas serta adanya

pelabuhan Belawan, sehingga untuk waktu kedepan perlu dikembangkan kawasan Utara

Medan melalui strategi pengalokasian berbagai kegiatan yang cocok di Kawasan Utara

Medan.

2.2.2.2 Rencana Struktur Ruang Kawasan Mebidang

Dalam Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Mebidang yang disusun oleh Departemen

Pekerjaan Umum tahun 2006 terlihat bahwa di Kawasan Mebidang akan dikembangkan

sebagai kota-kota satelit yang dimaksudkan untuk mengurangi beban Kota Medan sebagai

kota inti. Kota-kota satelit akan dihubungkan oleh jaringan transportasi kereta api sebagai

sarana transportasi utama dan jalan tol yang menghubungkan Binjai – Medan – Belawan –

Lubuk Pakam – Tanjung Morawa – Bandara Kuala Namo. Selain itu dikembangkan juga jalan

lingkar luar (outer ring road) dan jalan lingkar dalam (inner ring road). Implikasi dari


−


2−14

perencanaan tata ruang Mebidang ini diharapkan akan terjadi sinergi yang positif antar Kota

Medan dan Kota-kota satelit dan terjadinya spesialisasi fungsi kota agar beban kota Medan

tidak terlalu berat. Untuk waktu ke depan Kota Medan tidak dapat tumbuh sendiri, namun

harus bekerja sama dengan kota-kota lain di Kota Medan (Gambar 2.4).


−

PT. Ahassa Ciptanika 2−15

GAMBAR 2.3 PETA PUSAT KEGIATAN KAWASAN METROPOLITAN MEBIDANG

Pusat Kegiatan Metropolitan Mebidang1. Kota Satelit Binjai 2. Pelabuhan Belawan 3. Kawasan Industri Medan 6. Kawasan Utara Medan 9. Tembung 10. Batang Kuis 14. Kawasan Industri Star 13. Lubuk Pakam 15. Tanjung Morawa 16. Teminal Amplas 17. CBD Bandar Undara Polonia 19. Kampus USU 20. Kebun Binatang Medan 21. Perumahan di Sebelah Selatan Medan 22. Terminal Pinang Baris 23. DISKI 24. Pancur Batu

−


Su mber : Tim Penyusun RTR Metro Mebidang 2006

GAMBAR 2.4 PETA RENCANA TATA RUANG MEBIDANG

−


2−17

2.3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MEDAN 2.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan Tahun

2006-2010 RPJM Kota Medan tahun 2006-2010 pada pokoknya merupakan penjabaran visi, misi dan

program kerja Walikota/Wakil Walikota Medan selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai

bentuk penjabaran teknis dari program-program pembangunan kota yang meliputi

perancangan strategi utama, agenda pokok, sasaran serta arahan kebijakan dan program-

program pembangunan kota yang telah disepakati oleh skateholder.

Untuk mewujudkan pembangunan kota yang lebih terarah, terencana, menyeluruh, terpadu,

terintegrasi, antisipatif, realistis dan dapat dievaluasi maka visi merupakan simpul atau starting

point dalam RPJM pembangunan kota. Visi pembangunan Kota Medan untuk 5 (lima) tahun ke

depan periode 2006-2010 adalah:

Medan Kota Metropolitan Yang Modern, Madani, Dan Religius

dimana:

Makna Visi Modern ; kota modern yang akan diwujudkan adalah kota jasa, perdagangan,

keuangan dan pendidikan yang siap bersaing secara regional dan global, dengan sistem

lalulintas keuangan yang efisien serta kompetitif, dengan dukungan infrastruktur sosial

ekonomi yang lengkap, pondasi perekonomian daerah yang kuat, stabilitas keamanan,

sosial politik yang kondusif, dan tata pemerintahan yang efisien dan efektif, serta

pembangunan yang berfokus pada kemajuan, peningkatan kemakmuran serta

kesejahteraan masyarakat, kualitas SDM, IPTEK, serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).

Makna Visi Madani ; Kota Madani akan diwujudkan adalah kota beradab dan agamis,

sebagaimana tercermin dalam cara berfikir, sikap dan perilaku yang berbudaya, mandiri,

menghargai ilmu pengetahuan, kemajemukan, adil, terbuka dan demokratis.

Makna Visi Religius ; Kota religius akan diwujudkan adalah kota dengan masyarakat

dinamis, menjunjung tinggi nilai, ajaran agama, sehingga menjadikan agama sebagai

landasan etika dan moral, serta terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan hidup

beragama, antar umat beragama, dan antar etnik serta antara umat beragama yang

tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menggambarkan secara menyeluruh tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab

pembangunan dari seluruh stakeholder, maka visi pembangunan kota dijabarkan ke dalam misi

yang jelas, terarah, dan terukur. Dengan demikian, berdasarkan visi yang disepakati,

ditetapkan misi pembangunan kota periode Tahun 2006-2010 yaitu:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah lingkar luar, dengan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi


−


2−18

(UKMK), untuk kemajuan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat

kota.

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan birokrasi yang lebih efisien, efektif,

kreatif, inovatif dan responsif.

3. Penataan kota yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip keadilan sosial ekonomi,

membangun dan mengembangkan pendidikan, kesehatan serta budaya daerah.

4. Meningkatkan suasana religius yang harmonis dalam kehidupan berbangsa serta

bermasyarakat.

Misi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa makna pokok sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah lingkar luar dengan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UKMK untuk kemajuan dan

kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat kota.

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang lebih efisien, efektif,

kreatif, inovatif dan responsif.

3. Penataan kota yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip keadilan sosial ekonomi,

membangun dan mengembangkan pendidikan, kesehatan serta budaya daerah,

meningkatkan suasana religius yang harmonis dalam kehidupan berbangsa serta

bermasyarakat.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kota Medan tersebut diatas,

ditempuh 5 (lima) strategi pokok pembangunan kota, yaitu:

1. Strategi mengembangkan wilayah lingkar luar (border area).

2. Startegi mendorong peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam

pembangunan kota.

3. Strategi meningkatkan produktivitas aset daerah.

4. Strategi meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam perekonomian

kota.

5. Strategi mengembangkan sumber daya manusia (SDM) daerah yang berkualitas.

Berdasarkan visi, misi dan strategi tersebut diatas, disusun 4 (empat) agenda pembangunan

Kota Medan Tahun 2006-2010 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan.

2. Menciptakan tata pemerintahan yang baik dan efektif.

3. Meningkatkan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang ramah lingkungan.

4. Menciptakan kehidupan masyarakat yang religius dan harmonis.


−


2−19

Melalui 4 (empat) agenda pokok pembangunan kota tahun 2006-2010 tersebut, selanjutnya

disusun program-program pembangunan kota yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun

mendatang.

2.3.2 Penyusunan Tahap Kedua Master Plan Kotamadya Medan Mengenai

Rencana Sub-Sub Wilayah

Pada tahapan kedua Master Plan mengenai Rencana Sub-Wilayah Kotamadya Medan yang

dimaksudkan dengan rencana Lingkungan III, adalah merupakan rencana yang dimaksudkan

untuk memperjelas rencana-rencana umum tentang tata ruang yang telah dikemukakan oleh

Tahapan Pertama Master Plan Kotamadya Medan. Pada tahapan ini akan diperjelas tentang

pengembangan fisik kota berupa rencana peruntukkan tanah secara lebih detil. Rencana sub

wilayah meliputi 30 buah sub wilayah yaitu masing-masing lingkungan A, lingkungan B,

lingkungan C, lingkungan D, lingkungan E, lingkungan F, dan lingkungan G. Sub wilayah terkait

dengan wilayah studi meliputi masing-masing lingkungan E, dan lingkungan F.

Pola umum distribusi sub wilayah dibagi berdasarkan tingkat perkembangannya yaitu :

1. Daerah Pusat Kota, daerah seluas 513,61 Ha ini bersifat sangat produktif terutama

bagi kegiatan jasa perdagangan (commercial & firm activities), jasa pemerintahan

maupun jasa umum lainnya.

2. Daerah Transisi, pada umumnya sebagian besar sudah terbangun dan penggunaan

tanahnya terutama untuk perumahan dan campuran antara perumahan dengan

kegiatan-kegiatan produktif. Daerah ini juga menarik bagi perkembangan industri, di

sepanjang jalur jalan Medan Belawan.

3. Daerah Pinggiran, daerah ini sebagian besar masih kosong dan belum tergunakan

seluruhnya sebagai tempat kediaman.

Rencana sub wilayah yang terkait wilayah perencanaan adalah Rencana Sub Wilayah/

lingkungan E3 dan Rencana Sub Wilayah/lingkungan F1 dengan uraian sebagai berikut:

Rencana Daerah E3

Daerah E3 sepenuhnya merupakan daerah transisi. Adapun batas daerah perencanaan E3

adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan jalan utama regional Binjai-Medan

- Sebelah timur : berbatasan dengan jalur hijau sungai Putih


−


2−20

- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan utama lingkungan yang memisah daerah E3

dengan daerah F1 dan kampus USU.

- Sebelah barat : berbatasan dengan jalan lingkar tengah

Pada saat ini sebagian daerah sudah terbangun dan sebagian belum terbangun. Untuk

daerah yang masih rendah kepadatannya tetap dipertahankan dengan menempatkan tipe-

tipe perumahan dengan kapling yang besar dan daerah yang telah tinggi kepadatannya

diterapkan campuran beberapa tipe termasuk kavling tipe D. Secara keseluruhan pola

perencanaan daerah E3 adalah pola grid dan beberapa lingkungan kecil rectangular. Pada

sirkulasi daerah E3 jalan-jalan yang telah terbangun tetap dipakai oleh karena pusat

utamanya belum ditentukan.

Tabel II.1 Proporsi Penggunaan Tanah Per Lingkungan III (E3)

No Penggunaan Tanah Luas (ha)

1 Peruntukkan Tanah 650,84 2 Jalan Raya 2a Jalan Utama Kota (Regional) lingkar luar (40m) - 2b Jalan khusus (30 m) - 2c Jalan utama kota/lingkar dalam (26m) - 2d Jalan utama lingkungan (20m) 21,15 2e Jalan masuk (10m) 7,15 2f Jalan masuk (7,5m) 36,69 Total jalan raya 73,54 Total Seluruhnya 736,68

Sumber : Penyusunan Tahap Kedua Masterplan Kotamadya Medan mengenai Rencana Sub-sub Wilayah,1975

Rencana Daerah F1

Daerah perencanaan F1 ini secara umum berlokasi di daerah Kota Medan bagian selatan

termasuk dalam wilayah Kecamatan Medan Tuntungan (di sebelas selatan kampus USU).

Secara geografis batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan jalan utama lingkungan yang berfungsi

disamping sebagai batasan dengan daerah perencanaan E juga

sebagian jalan terusan

- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan raya utama lingkar luar Kotamadya

dengan pusat F sendiri

- Sebelah barat : berbatasan dengan jalan raya utama lingkar luas Kotamadya

- Sebelah timur : berbatsan dengan jalan raya Kotamadya Medan-Brastagi


−


2−21

Untuk mencapai kepadatan penduduk yang telah ditentukan maka daerah F1 dilakukan

dengan merencanakan berbagai klasifikasi besaran blok-blok kapling yang diperuntukkan

bagi perumahan dengan berbagai klasifikasi. Untuk daerah yang terletak di sekitar jalan

utama lingkar luar direncanakan bl;ok kapling dengan klasifikasi besar dan daerah dalam

atau yang terletak di sekitar pusat F1 ini sendiri agar klasifikasi blok kapling lebih kecil.

Konsep yang diterapkan adalah sistem blok-blok lingkungan yang mengikuti pola dasar

jalan yaitu grid.

Tabel II.2 Proporsi Penggunaan Tanah Per Lingkungan III (F1)

No Penggunaan Tanah Luas (ha)

1 Peruntukkan Tanah 726,562 2 Jalan Raya 2a Jalan Utama Kota (Regional) lingkar luar (40m) 19,1 2b Jalan khusus (30 m) 7,5 2c Jalan utama kota/lingkar dalam (26m) - 2d Jalan utama lingkungan (20m) 10,65 2e Jalan masuk (10m) 7,35 2f Jalan masuk (7,5m) 11,2 Total jalan raya 36,038 Total Seluruhnya 394,4

Sumber : Penyusunan Tahap Kedua Masterplan Kotamadya Medan mengenai Rencana Sub-sub Wilayah,1975

Rencana Daerah G

Daerah G terletak di bagian tenggara Kota Medan dan memiliki 6 lingkungan yaitu G1,

G2, G3, G4, G5, dan G6. Lingkungan tersebut pada dasarnya terletak di daerah transisi

dan daerah pinggiran kota. Lingkungan yang termasuk ke dalam wilayah studi meliputi

G3.

o Daerah G4

Daerah G4 ini memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan daerah pusat kota

- Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja

- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya By-pass

- Sebelah barat : berbatasan dengan lapangan terbang

Terdapat 2 macam pola perencanaan yaitu :

1. daerah yang telah terbangun sifatnya suatu perbaikan lingkungan dengan

penyesuaian pola-pola jalan yng telah ada dengan kerangka dasar grid


−


2−22

2. Daerah-daerah di pinggir sebelah barat jalan utama Brigjen Katamso dengan

perencanaan perumahan sistem kantong dengan penyesuaian fisik setempat

3. Penghijauan terutama dilakukan pada pinggir sepanjang sungai Deli di belakang

perumahan-perumahan yang direncanakan.

Jaringan jalan utama membelah arah utara selatan yaitu Jalan sisingamangaraja dan

Jalan Brigjen Katamso. Jalan-jalan lingkungan umumnya menghubungkan kedua

jalan utama tersebut dengan suatu pola umum grid sistem.

2.3.3 Petunjuk Umum Revisi Pola Fisik Master Plan Kotamadya Daerah

Tingkat II Medan

Dokumen ini merupakan hasil evaluasi dan revisi dari Master Plan Kota Medan dengan

kedalaman skala 1: 5.000, untuk wilayah-wilayah tertentu di Kota Medan. Adapun wilayah-

wilayah dimaksud yang terkait dengan wilayah perencanaan adalah sebagai berikut: Blad 11.2 (Kecamatan Medan Barat)

- Bangunan khusus sepanjang Jalan Medan-Balawan dapat digunakan untuk jenis

penggunaan non internship dengan tidak mengabaikan penyesuaian terhadap kondisi

eksisting, antara lain :

o Perumahan villa (tipe A)

o Bengkel

o Jalur hijau ataupun ruang terbuka

Khusus untuk penggunaan sebagai daerah industri yang berskala besar susah tidak

dapat lagi berlokasi di kawasan sepanjang jalan ini, kecuali untuk industri berskala

kecil yang tidak menimbulkan polusi, masih mungkin untuk berlokasi di daerah yang

telah ditetapkan

- Bangunan umum diperuntukkan bagi bangunan fasilitas perdagangan dan jasa

- Penggunaan tanah untuk daerah perdagangan/pertokoan diperuntukkan bagi

perdagangan yang mempunyai pelayanan skala kota (barang-barang primer, sekunder,

pasar umum atau perdagangan)

- Untuk mencegah tidak terdapatnya masalah lalu lintas di sepanjang jalan Medan-

Balawan terutama di kawasan industri yang berada di tepi jalan perlu diberi semacam

jalur lambat untuk masuk kawasan industri.


−


2−23

Blad 11.3 (Kecamatan Medan Petisah)

- Penggunaan tanah bagi bangunan umum di kawasan ini diperuntukkan sebagai lokasi

pengelompokkan bangunan perkantoran, perdagangan jasa juga peribadatan

(tergantung kebutuhan di lingkungan ini)

- Penggunaan bangunan umum di bagian tengah kawasan ini yaitu di tepi kiri jalan

menuju ke Sungal

- Bangunan khusus di kawasan ini disediakan untuk bangunan yang menunjang kegiatan

produktif

- Untuk pembangunan di daerah yang dilewati jalur jalan lingkar tengah hendaknya

medapatkan saran-saran perencanaan dari DTK Medan sehubungan dengan

keserasian pembangunan dengan lingkungan sekitarnya.

- Pengaturan teknis jalan (sistem traffic island&traffic light) di beberapa jalan terusan

seperti jalan menuju ke Binjei/sebaliknya, jalan menuju ke Sunggal / sebaliknya

Blad 11.4 (Kecamatan Medan Petisah)

- Bangunan umum diperuntukkan bagi bangunan yang memberikan fasilitas jasa dan

perdagangan kepada masyarakat di sekitarnya

- Kawasan ini dilalui oleh jalur jalan lingkar tengah, untuk kawasan ini perlu dipertegas

kembali mengenai garis sempadan bangunan yang dibuat (17,5 m dari pinggir jalan

atau 34 m dari as jalan)

- Daerah perdagangan atau pertokoan diperuntukkan bagi perdagangan skala kota

Blad 15.1 (Kecamatan Medan Baru)

- Notasi bangunan umum diperuntukkan untuk kompleks pendidikan USU. Diharapkan

DTK memberikan advis perencanaan pembangunan di daerah yang dilalui jalur lingkar

tengah

- Notasi bangunan khusus disini diperuntukkan bangunan yang menunjang kegiatan

wilayah pengembangan E-government terutama yang bersifat produktif

- Disarankan di daerah sekitar kolam renang dicadangkan untuk kompleks olah raga.

Blad 15.2 (Kecamatan Medan Baru)

- Sebagian besar daerah ini merupakan daerah otorita Bandar udara Polonia, ehingga

DTK harus siap untuk emmberikan advis perencanaan


−


2−24

- Demikian pula dengan bangunan umum di dalam kompleks USU,DTK harus

memberikan advis perencanaan terutama pada daerah yang dilalui oleh lingkar tengah

perlu dipertegas kembali garis sempadan bangunan.

Blad 15.3 (Kecamatan Medan Polonia dan Medan Maimun)

- Notasi bangunan umum disini (sebelah kiri bawah) diperuntukkan untuk kompleks

pemancar AURI

- Bangunan khusus diperuntukkan bagi bangunan yang menunjang kegiatan yang bersifat

produktif

- Diperhatikan pula pengawasan pembangunan terutama di daerah yang terletak di

sekitar jalan lingkar dan pusar pengembangan wilayah E.

Blad 15.4

- Peruntukkan taman disini diperuntukkan untuk taman regional.

- Daerah otorita lapangan udara dalam melakukan perencanaan harus melibatkan dinas

tata kota sebagai penasihat perencana.

2.3.4 Evaluasi RUTR 1995-2005

Hasil akhir dari suatu evaluasi rencana tata ruang adalah apakah perlu dilakukan

penyempurnaan rencana tata ruang yang ada atau rencana yang ada ditetapkan kembali

karena masih sesuai dengan kondisi yang diharapkan, sejauh mana penyempurnaan dilakukan,

hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki, dan hal lain yang perlu ditambahkan.

2.3.4.1 Perlu atau Tidaknya Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Kota Medan

Kesimpulan terhadap perlu atau tidaknya penyempurnaan ditentukan dari 3 (tiga) variabel

indikator yang telah ditetapkan yaitu keabsahan, simpangan dan perubahan faktor eksternal.

Berdasarkan evaluasi keabsahan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa

Rencana Umum Tata Ruang Kota Medan Tahun 1995 yang akan berakhir masa berlakunya

tahun 2005 dapat dikatakan TIDAK SAH lagi bila mengacu pada Pedoman Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan saat ini yang diatur dalam Kepmen

Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002. Rincian penilaian keabsahan dan kelengkapan dapat dilihat

dalam Tabel II.3 berikut:


−


2−25

Tabel II.3 Evaluasi Keabsahan Rencana Umum Tata Ruang Kota Medan

Tahun 1995 – 2005

No Kriteria Evaluasi Capaian Hasil Evaluasi 1 Keabsahan dan Kelengkapan Data 5,78 Tidak Sah 2 Kesesuaian Metode Analisis 7,29 Tidak Sah 3 Perumusan Potensi dan Masalah 2,00 Tidak Sah 4 Perumusan Tujuan, Konsep dan strategi 7,67 Tidak Sah 5 Kelengkapan RTRWK (dahulu RUTRK) 8,85 Sah Kesimpulan Keabsahan 6,32 Tidak Sah

Sumber : Hasil Analisis Keterangan : RUTRK sah jika memiliki bobot capaian ≥ 8, karena capaian 6,32 maka disimpulkan RUTR Kota Medan Tahun 1995 – 2005 dianggap TIDAK SAH lagi

Penilaian keabsahan ini menunjukan pula kemungkinan penyebab simpangan pemanfaatan dan

pengendalian ruang yang dilakukan Pemerintah Kota Medan. Secara materi, komponen

rencana tata ruang wilayah telah ada dalam RUTR Kota Medan Tahun 1995 – 2005, tetapi

umumnya tidak lengkap diuraikan dalam tiga asas penataan ruang yaitu jumlah dan luasan,

jenis ragam aktivitas dan kelengkapan ruang serta alokasi ruang yang diarahkan. Hal ini dapat

tercemin dari peta rencana penggunaan lahan tahun 2005 yang dibuat tidak memuat kawasan

budidaya dan kawasan lindung sesuai pembagian kawasan dalam pedoman penyusunan

rencana tata ruang.

Implikasi yang muncul dari kondisi tersebut adalah dapat saja RUTR Kota Medan dipandang

tidak memberikan operasional yang jelas sebagai pedoman pembangunan, walau tidak pada

keseluruhan aspek.

Hasil evaluasi simpangan pemanfaatan dan pengendalian ruang dan RUTR diperoleh

kesimpulan bahwa telah TERJADI SIMPANGAN BESAR dalam Pemanfaatan dan

Pengendalian Ruang dalam RUTR Kota Medan Tahun 1995 – 2005 (81,5% atau bobot 8,15).

Sebagai tambahan untuk menilai simpangan wujud fisik maka digunakan penilaian empat aspek

fisik. Kesimpulan yang diperoleh adalah terjadi penyimpangan wujud fisik sebesar ± 64,27%

atau terjadi penyimpangan besar yang menyebabkan perlu revisi total terhadap rencana tata

ruang (simpangan > 50%). Uraian evaluasi simpangan wujud fisik dapat dijelaskan dalam Tabel

II.4 dan Tabel II.5 berikut:


−


2−26

Tabel II.4 Evaluasi Simpangan Rencana Umum Tata Ruang Kota Medan

Tahun 1995 – 2005 No Kriteria Evaluasi Capaian Hasil Evaluasi 1 Simpangan Pemanfaatan 8,15 Simpangan Besar 2 Simpangan Pengendalian 8,83, Simpangan Besar Kesimpulan Simpangan 8,49 Simpangan Besar

Sumber : Hasil Analisis Keterangan : Simpangan RUTRK besar jika memiliki bonot capaian ≥ 8, karena

capaian 8,49 maka disimpulkan ada SIMPANGAN BESAR RUTR Kota Medan Tahun 1995 – 2005

Tabel II.5 Evaluasi Simpangan Wujud Fisik RUTR Kota Medan Tahun 1995 – 2005

No Evaluasi Simpangan Fisik Capaian Hasil Evaluasi 1 Struktur Pemanfaatan Ruang 32,1% Simpangan besar, revisi sebagian 2 Struktur Utama Pusat Pelayanan 75% Simpangan besar, revisi total 3 Rencana Sistem Transportasi 50% Simpangan besar, revisi total 4 Struktur Utama Jaringan Utilitas 100% Simpangan besar, revisi total 64,27% Terjadi Simpangan besar,

perlu dilakukanrevisi total Sumber : Hasil Analisis Keterangan : Simpangan RUTRK besar dan perlu revisi sebagian jika bobot capaian 20 – 50% Simpangan RUTRK besar perlu revisi menyeluruh jika bobot capaian ≥ 50%

Simpangan besar terjadi lebih disebabkan oleh belum digunakannya rencana tata ruang kota

dalam penyusunan program pembangunan sehingga persyaratan dan komponen-komponen

pendukung yang dibutuhkan dalam implementasi menjadi tidak terpenuhi. Kondisi ini secara

umum terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia yang secara langsung maupun tidak

berkaitan dengan lemahnya penegakan supremasi hukum dalam tatanan kehidupan

kebangsaan. Berbagai penelitian perencanaan wilayah dan kota menunjukan indikasi penyebab

lemahnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah terhadap penataan ruang (hanya

30%), lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap perijinan yang berkorelasi dengan lemahnya

pengawasan (penyimpangan 80%), dan lemahnya monitoring pembangunan yang berkaitan

dengan lemahnya sistem data dan sistem informasi perkotaan. Tiga komponen tersebut

sebaiknya diatur secara baik dalam suatu rencana tata ruang.

Hasil evaluasi tingkat perubahan faktor eksternal yang berpengaruh dalam pemanfaatan ruang

maupun penyelenggaraan penataan ruang diperoleh kesimpulan bahwa telah TERJADI PERUBAHAN FAKTOR EKSTERNAL yang cukup signifikan dibanding faktor eksternal

yang mempengaruhi penyusunan RUTR Kota Medan tahun 2005 pada tahun 1995. Rincian

perhitungan evaluasi faktor eksternal dapat dilihat dalam Tabel II.6 berikut:


−


2−27

Tabel II.6 Evaluasi Perubahan Faktor Eksternal Penataan Ruang Kota Medan

No Kriteria Evaluasi Capaian Hasil Evaluasi 1 Perubahan kebijaksanaan

pembangunan daerah 8,66 Kebijakan pembangunan telah berubah

2 Perubahan kondisi kependudukan, perekonomian, sosial budaya

5,67 Kondisi Sosekbud cenderung tetap walaupun terjadi dinamika perkembangan kota

3 Perubahan konsep/paradigma penataan ruang kota

9,00 Paradigma penataan ruang tel;ah berubah

Kesimpulan Simpangan 7,77 Faktor eksternal telah berubah Sumber : Hasil Analisis Keterangan : Faktor eksternal telah berubah jika memiliki bobot capaian ≥ 7

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan analisis yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan

akhir yang dapat dihasilkan adalah bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Medan

Tahun 1995 – 2005 perlu dilakukan penyempurnaan/revisi ataupun penyusunana

kembali karena memiliki kelemahan dalam keabsahan, penyimpangan pemanfaatan dan

pengendalian, serta lingkungan eksternal yang mempengaruhinya telah berubah.

2.3.4.2 Tipologi dan Rekomendasi Peninjauan Kembali

Hasil akhir peninjauan kembali (evaluasi) Rencana Umum Tata Ruang Kota Medan Tahun

1995 – 2005 adalah pelaksanaan RUTR tersebut termasuk dalam Tipologi VIII yaitu RTR

tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap. Oleh karena itu, pada tipologi ini perlu

dilakukan penyempurnaan RTR atau perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan

pola pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman

penyusunan rencana dan sesuai dengan perubahan yang diakibatkan oleh faktor

eksternal.(lihat Tabel II.7)

Tabel II.7

Hasil Evaluasi RUTR Kota Medan Tahun 1995 – 2005 No

Kriteria Evaluasi Capaian Hasil Evaluasi

1 Keabsahan RUTR Kota Medan Tahun 1995 – 2005

6,32 RUTR Kota Medan Tahun 2005 tidak sah menurut ketentuan pedoman penyusunan RTR Kawasan Perkotaan yang berlaku saat ini

2 Simpangan Pemanfaatan dan Pengendalian RUTR Kota Medan

8,49 Terjadi simpangan selama kurun waktu tahun 1995 sampai tahun 2005

3 Perubahan Faktor Eksternal 7,77 Terjadi perubahan faktor eksternal 4 Simpangan Wujud Fisik 64,27% Simpangan besar, perlu revisi total

Sumber: Hasil Analisis

Sesuai ketentuan Pedoman Peninjauan Kembali Kawasan Perkotaan yang diatur dalam

Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002, maka rekomendasi yang diberikan terhadap

Tipologi VIII adalah: melakukan revisi secara menyeluruh kinerja produk RUTRK/RTRWK

dengan melakukan pemutakhiran data, analisis dan rencana, baik dalam proses penyusunan


−


2−28

maupun substansi yang ada dalam produk RTR dengan menyesuaikannya pada faktor-faktor

eksternal yang mengalami perubahan serta pemantapan pemanfaatan dan pengendalian.

Produk: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Medan yang baru, dengan tata cara:

A. Pemutakhiran Rencana dan Penyesuaian Terhadap Faktor-faktor Eksternal • Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK;

• Identifikasi kinerja RTRWK;

• Identifikasi pemanfaatan yang sedang berjalan;

• Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah;

• Analisis hubungan faktor eksternal terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang;

• Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan faktor-faktor

eksternal yang mengalami perubahan;

• Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah;

• Perumusan kembali konsep strategi pengembangan wilayah.

B. Pemantapan Pemanfaatan dan Pengendalian • Penyempurnaan/peningkatan pemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan;

• Peningkatan desiminasi RTRWK ke setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai

acuan pembangunan;

• Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat

Koordinasi Pembangunan;

• Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap

program-program pembangunan dan implementasi ruang;

• Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang

dan perijinan.

2.3.5 RTRW Kota Medan 2006-2016

2.3.5.1 Strategi dan Konsep Pengembangan Kota

A. Strategi Pengembangan Kota

Strategi pengembangan kota yang akan dilakukan adalah dengan Core Strategy (strategi utama),

Consequency Strategy (strategi konsekuensi), Consumer Strategy (strategi pelanggan), Control

Strategy (strategi pengendalian), Culture Strategy (strategi budaya), dan Sinergy Strategy (strategi

sinergis). Strategi utama (Core Strategy) dalam pengembangan kota adalah melakukan

pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan ke arah wilayah Medan Utara (Belawan).

Konsekuensi dari strategi utama ini yang menjadi strategi konsekuensinya (Consequency

Strategy), yaitu melengkapi prasarana dan sarana pendukung di wilayah Medan Utara dan

mengembangkan kemitraan dengan swasta. Strategi lain yang perlu dilakukan adalah strategi


−


2−29

pelanggan (Customer Strategy) dengan memberikan insentif untuk pembangunan di wilayah

Medan Utara dan strategi pengendalian (Control Strategy). Strategi pengendalian ini dilakukan

dengan membatasi pengembangan dan menerapkan perangkat disinsentif di wilayah Medan

Selatan (pusat kota) serta peningkatan kualitas lingkungan. Khusus untuk masalah

pemanfaatan ruang publik, diperlukan strategi budaya (Culture Strategy). Strategi ini dilakukan

untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat di dalam memanfaatkan ruang publik,

ketaatan terhadap hukum dan peraturan dan mendahulukan kewajiban daripada hak.

Mengingat peran Kota Medan yang sangat tinggi dalam konteks nasional maupun regional

dalam konstelasi Mebidang maka perlu dilaksanakan Sinergy Strategy (strategi sinergis) dalam

membangun Kota Medan melalui penciptaan suasana atau semangat kerjasama yang sinergis

naik antar wilayah administratif Kota Medan dengan wilayah sekitarnya (Mebidang) maupun

kerjasama antar sektor-sektor yang terkait.

B. Konsep Pengembangan Kota

Dengan mempertimbangkan isu strategis dan strategi pengembangan kota, maka konsep

pengembangan Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan,

pelayanan dan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah dengan

mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Untuk

mewujudkan tujuan tersebut, maka konsep pengembangan Kota Medan adalah menjadikan

sistem pusat pelayanan kota yang duo sentrik (dua pusat primer) dengan membagi wilayah

kota menjadi 9 Wilayah Pengembangan. Adapun konsep pengembangan kota mengacu pada

dua pertimbangan, yaitu berdasarkan fungsi kota dan dan struktur kota, seperti diuraikan

sebagai berikut:

1. Fungsi Kota

Fungsi kota mengacu pada visi Kota Medan yaitu Kota Modern yang akan diwujudkan adalah

kota jasa, perdagangan, keuangan dan pendidikan yang siap bersaing secara regional dan

global, dengan sistem lalulintas keuangan yang efisien serta kompetitif, dengan dukungan

infrastruktur sosial ekonomi yang lengkap, pondasi perekonomian daerah yang kuat, stabilitas

keamanan, sosial politik yang kondusif, dan tata pemerintahan yang efisien dan efektif, serta

pembangunan yang berfokus pada kemajuan, peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan

masyarakat, kualitas SDM, IPTEK, serta Iman dan Taqwa (IMTAQ). Mengacu pada visi ini

maka beberapa fungsi kota yang akan di emban di Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Fungsi pemerintahan dan perkantoran: Kawasan Pemerintahan (pemerintahan

provinsi, pemerintahan kota, dan instansi pemerintahan). Pemerintahan Kota Medan


−


2−30

saat ini memiliki kantor dinas-dinas yang letaknya terpencar-pencar, sehingga

menyulitkan dalam pelayanan terhadap publik terutama jika dihubungkan dengan

konsep pelayanan satu atap untuk mempercepat dan mempermudah urusan perizinan

dan pelayanan kepada masyarakat (terutama investor).

2. Fungsi industri: mencakup industri tekonologi tinggi, seperti industri elektronik,

multimedia, percetakan dan komputer, sedangkan industri padat karya yang meliputi

industri kecil-menengah dan industri rumahan.

3. Fungsi jasa: mencakup jasa keuangan dan perbankan, jasa manajemen, jasa konsultasi

dan konstruksi, jasa informasi dan teknologi, dan sebagainya (bank, koperasi dan lain-

lain).

4. Fungsi pendidikan: terutama pendidikan tinggi dan akademi.

5. Fungsi wisata: mencakup wisata lokal, regional, nasional, bahkan internasional,

terutama wisata kota (urban tourism), terutama wisata belanja, bangunan, rekreasi dan

lain-lain.

6. Fungsi jasa kesehatan: mencakup layanan kesehatan tingkat nasional sampai regional.

2. Konsep Pengembangan Kota

Konsep pengembangan kota meliputi :

1. Mengembangkan kawasan utara Medan menjadi daerah yang lebih menarik dengan

konsep pengembangan poros Selatan-Utara yaitu ke kawasan Belawan

2. Mengembangkan wilayah tengah dengan menempatkan pusat pemerintahan sebagai

pemicu dan pengikat pertumbuhan wilayah Utara dan Selatan

3. Menghubungkan Utara, Tengah dan Selatan Medan melalui transportasi Multimoda

4. Mengembangkan Pusat Primer Medan Utara sebagai pusat CBD dan pengembangan

di pusat kota Medan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional.

3. Konsep Pembagian BWK

Konsep pembagian BWK adalah membentuk pusat-pusat pelayanan baru di Medan

Selatan dan Medan Utara. Di Medan Utara dibentuk 2 BWK baru dan di Medan Selatan

dibentuk 2 BWK baru, sehingga di Kota Medan sampai tahun 2016 terbentuk 9 BWK.


−


2−31

2.3.5.2 Rencana Struktur Tata Ruang Kota

A. Pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK)

Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, wilayah Kota Medan dibagi menjadi 9

(sembilan) Bagian Wilayah Kota (BWK) dan 2 (dua) pusat primer. Untuk lebih jelasnya

pembagian BWK adalah sebagai berikut :

1. BWK Belawan terdiri dari Kecamatan Medan Belawan.

2. BWK Medan Labuhan terdiri dari Kecamatan Medan Labuhan.

3. BWK Medan Marelan, terdiri dari Kecamatan Medan Marelan.

4. BWK Medan Perjuangan terdiri dari Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan

Medan Tembung.

5. BWK Medan Area terdiri dari Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota,

Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Denai dan Kecamatan Medan Amplas.

6. BWK Medan Polonia terdiri dari Kecamatan Medan Polonia dan Medan Maimun

7. BWK Medan Helvetia, terdiri Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Petisah dan

Kecamatan Medan Sunggal.

8. BWK Medan Selayang terdiri dari, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan

Baru, Kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Medan Johor.

9. BWK Medan Timur terdiri dari Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Timur dan

Kecamatan Medan Barat.

B. Sistem Pusat Pelayanan

Sistem pusat pelayanan Kota Medan direncanakan terdiri atas 1 (satu) pusat primer di utara dan 1 (satu) pusat primer di CBD Polonia yang merangkap sebagai pusat sekunder dan 8 (delapan) pusat sekunder di Kota Medan. Adanya dua pusat ini

dimaksudkan untuk lebih mendorong perkembangan kota ke arah utara agar perkembangan

kota antara bagian selatan dan utara dapat lebih merata. Pengembangan Pusat Primer Utara

juga merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Inti

Pusat Kota Medan.

Pengembangan pusat-pusat sekunder pada setiap Bagian Wilayah Kota (BWK) berfungsi

sebagai penyangga dua pusat primer dan meratakan pelayanan pada skala bagian wilayah kota.

Penyebaran pusat sekunder juga dimaksudkan untuk mendukung keserasian perkembangan

kegiatan pembangunan antar bagian wilayah kota.

Secara geografis pusat primer baru akan terletak pada wilayah Medan Utara namun tetap

bersinergi/berkaitan dengan pusat dan sub pusat yang telah ada. Pusat baru ini berperan


−


2−32

menunjang eksistensi kota yang telah ada/berkembang, karena itu harus didukung oleh sistem

transportasi yang andal untuk mobilitas ulang-alik antara pusat baru dengan pusat lama.

1. Pusat Primer Utara • Terletak di antara Kecamatan Labuhan dan Marelan

2. Pusat Primer CBD Polonia • Kecamatan Medan Polonia

3. Pusat Sekunder Medan Marelan • Kecamatan Medan Marelan

4. Pusat Sekunder Medan Labuhan • Kecamatan Medan Labuhan

5. Pusat Sekunder Medan Timur • Kecamatan Medan Timur

6. Pusat Sekunder Medan Perjuangan • Kecamatan Medan Tembung

7. Pusat Sekunder Medan Helvetia • Kecamatan Medan Helvetia

8. Pusat Sekunder Medan Selayang • Kecamatan Medan Tuntungan

9. Pusat Sekunder Medan Area • Kecamatan Medan Area

10. Pusat Sekunder Belawan di Kecamatan Medan Belawan

Untuk lebih jelasnya, rencana struktur pelayanan dapat dilihat pada Tabel II.8.

Tabel II.8 Rencana Struktur Pelayanan Kota Medan Tahun 2016

No. Struktur Sistem Pusat Fungsi Skala Lokasi

Perdagangan Regional

Kota Dan Regional

SMP SMA

1

Pusat Primer Utara

Fasilitas Umum Perumahan

Nasional Dan Internasional

Kec. Medan Labuhan dan Kec. Medan Marelan

Hotel Regional Dan Internasional

Ex Bandara Polonia

2

Pusat Primer?Pusat Sekunder Medan Polonia

Apartemen Pertokoan Mall Jasa Perumahan

Kota Kec. Medan Polonia

3 Pusat Sekunder SMP Bagian Wilayah Kec. Medan


−


2−33

No. Struktur Sistem Pusat Fungsi Skala Lokasi

SMA Medan Marelan Fasilitas umum Perumahan

Kota Marelan

SMP SMA

4

Pusat Sekunder Medan Labuhan

Fasilitas umum Perumahan

Bagian Wilayah Kota

Kec. Medan Labuhan

SMP Kec. Medan Tembung

SMA 5

Pusat Sekunder Medan


Bagian Wilayah Kota

SMP Kec. Medan Timur SMA

6

Pusat Sekunder Medan Timur


Bagian Wilayah Kota

SMP Kec. Medan Helvetia

SMA 7

Pusat Sekunder Medan Helvetia


Bagian Wilayah Kota

SMP Kec. Medan tuntungan

SMA

8

Pusat Sekunder Medan Selayang


Bagian Wilayah Kota

SMP Kec. Medan Area SMA

9

Pusat Sekunder Medan Area


Bagian Wilayah Kota

10 Pusat Sekunder Belawan

- Kawasan Ekonomi Khusus

- Kawasan Lindung

- SMP - SMA - Fasilitas Umum

Bagian Wilayah Kota

Kabupaten Deli Serdang

Sumber : Laporan Akhir RTRW Kota Medan 2016, 2007


−


2−34


−


2−35

C. Struktur Kegiatan Fungsional

Struktur kegiatan fungsional Kota Medan dibagi menjadi kegiatan primer yang melayani

wilayah lebih luas dari Kota Medan, dan kegiatan sekunder yang melayani internal Kota

Medan.

A. Kegiatan primer meliputi:

1. Pelabuhan,

2. Industri dan pusat pergudangan terpadu,

3. Pariwisata,

4. Pusat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya

5. Komplek Pertahanan dan Keamanan Kodam,

6. Komplek industri,

7. CBD Polonia yang diarahkan sebagai pusat kegiatan komersial sekelas regional,

8. Terminal terpadu Polonia,

9. Stasiun kereta api,

10. Kebun Binatang di Simalingkar di Medan Tuntungan,

11. Kawasan komersial di Inti Pusat Kota,

12. Kawasan perdagangan grosir/kulakan di arahkan di sekitar Kecamatan Medan

Selayang,

13. Universitas,

14. Rumah Sakit tipe A,

15. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

B. Kegiatan sekunder yang melayani internal Kota Medan meliputi:

1. Kantor-kantor Pemerintahan Kota Medan dan Kantor Dinas-dinas yang ada di Kota

Medan.

2. Pusat Komersial berupa Pasar, Mall dan Pertokoan.

3. Rumah Sakit, Puskesmas dan Poliklinik.

4. Kawasan komersial dan perdagangan eceran di beberapa ruas jalan utama kota.

5. Kawasan pendidikan tinggi, SMA, dan SMP.

6. Jasa (Jasa keuangan, bank, asuransi, konsultan, kontraktor dan travel biro).

7. Pariwisata dan Rekreasi, yang terletak di Jl. Sisingamanggaraja, Koridor bersejarah Jl.

Katamso.


−


2−36


−


2−37

D. Rencana Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Rencana distribusi penduduk di Kota Medan berdasarkan pembagian BWK dapat dilihat pada

Tabel II.9 dan Tabel II.10 berikut.

Tabel II.9 Rencana Distribusi Penduduk di Kota Medan

JUMLAH PENDUDUK (JIWA) No. BWK KECAMATAN

LUAS WILAYAH

(Ha) 2006 2011 2016

1 Medan Belawan Kec. Medan Belawan 2624 93.325 102.390 210.000 JUMLAH 2624 93.325 102.390 210.000 2 Medan Polonia Kec. Medan Polonia 552 49.960 54.812 60.473

Kec. Medan Maimun 527 46.622 51.150 56.433

JUMLAH 1079 96.582 105.962 116.906 3 Medan Marelan Kec. Medan Marelan 2382 115.636 126.869 190.560 JUMLAH 2382 115.636 126.869 190.560 4 Medan Labuhan Kec. Medan Labuhan 3667 101.706 111.586 293.360 JUMLAH 3667 101.706 111.586 293.360

Kec. Medan Deli 2084 142.576 156.426 172.580 Kec. Medan Timur 533 110.253 120.962 78.513 5 Medan Timur Kec. Medan Barat 683 77.071 84.557 54.884

JUMLAH 3300 329.900 361.945 305.977

Kec. Medan Perjuangan 776 100.753 110.541 71.749 6 Medan Perjuangan

Kec. Medan Tembung 409 135.877 149.076 96.762 JUMLAH 1185 236.630 259.617 168.511

Kec. Medan Helvetia 1544 137.018 150.327 165.852

Kec. Medan Petisah 1316 66.307 72.748 105.280 7 Medan Helvetia

Kec. Medan Sunggal 298 106.950 117.340 76.163 JUMLAH 3158 317.525 340.215 347.295

Kec. Medan Baru 584 42.393 46.511 51.315

Kec. Medan Johor 1281 110.324 121.041 133.541

Kec. Medan Selayang 901 81.834 89.784 99.056 8 Medan Selayang

Kec. Medan Tuntungan 2068 68.102 74.718 165.440 JUMLAH 4834 309.725 332.054 449.352

Kec Medan Area 905 107.343 117.701 126.112

Kec. Medan Amplas 1458 106.853 117.164 125.537

Kec. Medan Denai 1119 134.273 147.230 157.751 9 Medan Area

Kec. Medan Kota 799 82.173 90.155 58.518 JUMLAH 4281 430.642 472.474 359.919 10 BWK Perluasan Kab Deli Serdang Kawasan yang diantisipasi untuk perkembangan Kota Medan

Jumlah Total 26.510 2.064.488 2.212.015 2.370.083 Sumber: RTRW Kota Medan 2006-2016


−


2−38

Tabel II.10 Rencana Kepadatan Penduduk di Kota Medan Sampai Tahun 2016

KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/HA) No. BWK KECAMATAN

LUAS WILAYAH

(HA) 2006 2011 2016 1 Medan Belawan Kec. Medan Belawan 2624 36 39 80 JUMLAH 2625 36 39 80 2 Medan Polonia Kec. Medan Polonia 552 91 99 110 Kec. Medan Maimun 527 84 93 102 JUMLAH 1079 90 98 108 3 Medan Marelan Kec. Medan Marelan 2382 49 53 80 JUMLAH 2382 49 53 80 4 Medan Labuhan Kec. Medan Labuhan 3667 28 30 80 JUMLAH 3667 28 30 80

Kec. Medan Deli 2084 68 75 83 Kec. Medan Timur 533 207 227 147

5 Medan Timur Kec. Medan Barat 683 113 124 80 JUMLAH 3300 100 110 93

Kec. Medan Perjuangan 776 130 142 92 6

Medan Perjuangan Kec. Medan Tembung 409 332 364 237

JUMLAH 1185 200 219 142 Kec. Medan Helvetia 1544 89 97 107 Kec. Medan Petisah 1316 50 55 80

7 Medan Helvetia Kec. Medan Sunggal 298 359 394 256 JUMLAH 3158 98 108 110

Kec. Medan Baru 584 73 80 88 Kec. Medan Johor 1281 86 94 104 Kec. Medan Selayang 901 91 100 110

8 Medan Selayang Kec. Medan Tuntungan 2068 33 36 84

JUMLAH 4834 63 69 93 Kec Medan Area 905 119 130 84 Kec. Medan Amplas 1458 73 80 89 Kec. Medan Denai 1119 120 132 85

9 Medan Area Kec. Medan Kota 799 103 113 73 UMLAH 4281 101 110 84

10 BWK Perluasan Kab Deli Serdang Kawasan yang diantisipasi untuk perkembangan Kota

Medan

Jumlah Total 26.510 76 83 92 Sumber: RTRW Kota Medan 2006-2016


−


2−39

2.3.5.3 Rencana Pemanfaatan Ruang

Rencana pola pemanfaatan ruang meliputi rencana pola pemanfaatan kawasan lindung,

rencana pola pemanfaatan kawasan budidaya, rencana pengembangan sistem transportasi,

rencana pengembangan prasarana dan sarana kota serta rencana daya tampung dan daya

dukung lingkungan.

A. Pola Pemanfaatan Kawasan Lindung Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kota Medan terdiri dari hutan

mangrove, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, sempadan jalan kereta api, taman kota

jalur hijau dan ruang terbuka hijau seluas 5.363 Ha (20% dari luas kota) dan kawasan cagar

budaya.

1. Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Belawan seluas 1.029 Ha berfungsi menjaga

kelestarian lingkungan serta menjaga ekosistem ikan dan mencegah abrasi pantai.

2. Jalur Sempadan sungai, adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai

buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai

dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu

dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Dari hasil perhitungan

perkiraan luas kawasan lindung sempadan sungai seluas 666 Ha. (Lihat Gambar 7.5)

Adapun rencana sempadan sungai di Kota Medan adalah sebagai berikut:

• Sungai Belawan 15 m.

• Sungai Percut 15 m.

• Sungai Deli 15 m.

• Sungai Babura 15 m.

• Sungai Sei Selayang 15 m.

• Parit Emas 5 m.

• Sungai-sungai kecil 5 m..

3. Sempadan pantai sebesar 100 m dari titik pasang tertinggi.

4. Rencana pemanfaatan kawasan konservasi Medan Selatan :

Kawasan Medan selatan diarahkan sebagai kawasan konservasi, mengingat pada kawasan

tersebut terdapat hulu sungai yang harus dijaga. KDB maksimum di Medan Selatan

adalah 40% 200 m . Di kiri kanan jalan Nasution tidak boleh ada pemecahan kavling

KDB disarankan antara 60-80%.

5. Kawasan Sekitar Danau Buatan/Bendungan. Kriteria untuk kawasan lindung ini yaitu

daratan sepanjang tepian danau buatan/bendungan yang lebarnya proporsional dengan

bentuk dan kondisi fisik danau buatan/bendungan antara 50-100 meter dari titik pasang


−


2−40

tertinggi ke arah darat. Rencana kawasan lindung danau buatan/bendungan direncanakan

di Danau Siombak.

6. Jalur Sempadan Jalan Kereta Api yaitu kawasan di sisi kiri dan kanan rel kereta api

dengan jarak sekurangkurangnya 18 meter.

7. Sempadan jalan dan jalan bebas hambatan sempadan jalan bebas hambatan diatur oleh

pengelola jalan bebas hambatan sesuai dengan rancangan teknis dan peraturan-

perundangan yang berlaku di jalan lingkar.

8. Taman kota, taman lingkungan sampai tahun 2016 dibutuhkan seluas 612,03 Ha

termasuk luas taman yang ada 22 Ha, untuk jalur hijau, dan sempadan jalan seluas 3.056

Ha.

9. Kawasan cagar budaya merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik serta pelestarian

lingkungan alami yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Medan. Kriteria kawasan

lindung untuk cagar budaya yaitu tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya

tinggi dan situs yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Fungsi bangunan pada kawasan ini dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli

bangunan. Kawasan pelestarian Kota Medan mencakup kawasan : Kawasan Pusat Kota

Bersejarah, kawasan Merdeka bangunan pertama miliki Nienhuiz dan Istana Maimun,

Gedung Bank Indonesia, Kantor Pos, Stasiun Kereta Api; Kawasan etnis India di

Kelurahan Madras Hulu dan etnis Cina di Kesawan; serta bangunan-bangunan

bersejarah.

B. Pola Pemanfaatan Kawasan Budidaya Rencana pengembangan kawasan budidaya ini merupakan salah satu implementasi dari

perhatian Pemerintah Kota Medan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

kota dengan tetap memperhatikan Keppres No. 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya.

Untuk konteks Kota Medan, rencana pengembangan kawasan budidaya ini diarahkan kepada

upaya untuk mengendalikan alih fungsi guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya

yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota. Kawasan budidaya tersebut terdiri dari perumahan,

pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, industri dan pergudangan, pariwisata

dan rekreasi, dan militer.

1. Perumahan Kebutuhan rumah sampai dengan tahun 2016 mengacu pada penambahan jumlah penduduk

2005-2016 adalah sebesar 2.441.880 jiwa – 2.017.350 jiwa = 424.530 jiwa. Adapun jumlah

penambahan rumah sampai tahun 2016 adalah 112.696 unit rumah. Untuk rumah susun/flat

diusulkan pada kawasan-kawasan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk tinggi seperti

di Kecamatan Medan Area, Medan Perjuangan, dan Medan Polonia, yang diasumsikan 10%

dari penduduk di ketiga kecamatan tersebut. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa sampai


−


2−41

dengan tahun 2016 kebutuhan lahan untuk kawasan perumahan adalah seluas 1.552,2 Ha dan

untuk rumah susun adalah 11 Ha. (Lihat Tabel II.11)

−


Tabel II.11 Kebutuhan Ruang Untuk Perumahan Per BWK di Kota Medan Tahun 2016

JUMLAH Tipe250 Tipe 150 Tipe 96 No. BWK KECAMATAN

JML PDDK (JIWA)

2005

JML PDDK (JIWA)

2016

SELISIH JML PDDK 2005-2016

JML KK/

RUSUN/ APARTEMEN

STANDAR LUAS

APARTEMEN

LUAS APARTEMEN

(HA)

Unit Luas (Ha) Unit

Luas (Ha) Unit

Luas (Ha)

JMLH (HA)

1 Medan Belawan

Kec. Medan Belawan 93.325 112.964 19.639 3535 354

9 1.061

16 1.768 17

42

JUMLAH 93.325 112.964 19.639 3535 23 1250 3 354

9 1.061

16 1.768 17

42

2 Medan Polonia

Kec. Medan Polonia 49.960 60.473 10.513 1892 0 189

5 568

9 946 9

22

Kec.Medan Maimun 46.622 56.433 9.811 1766 177

4 530

8 883 8

21

JUMLAH 96.581 116.906 20.325 3658 23 1250 3 386 9 1.098

17 1.829

17

43

3 Medan Marelan

Kec. Medan Marelan 115.636 190..560 74.924 14985 1.498

37 4.495

67 7.492 72 177

JUMLAH 115.636 190..560 74.924 14985 1.498

37 4.495

67 7.492 72

177

5 Medan Labuhan

Kec. Medan Labuhan 101.706 293.360 191.654 38.331 3.833

96 11.499

172 19.165

184

452

JUMLAH 101.706 293.360 191.654 38.331 3.833

96 11.499

172 19.165

184

452

Kec. Medan Deli 142.576 172.580 30.004 6001 600

15 1.800

27 3.000 29

71 Kec. Medan Barat 77.071 54.884 -22.187 -4437

4 Medan Timur

Kec. Medan Timur 110.253 78.513 -31.740 -6348 71

JUMLAH 329.900 305.997 -23.923 -4785 1.388

35 4.165

62 6.942 67

164

5 Medan Perjuangan

Kec. Medan Perjuangan 100.753 71.749 -29.004 -5221 14 1250 2

Kec. Medan Tembung 135.877 96.762 -39.115 -7823

JUMLAH 236.631 168.511 -68.120 -

12.262 0


−


JUMLAH Tipe250 Tipe 150 Tipe 96 No. BWK KECAMATAN

JML PDDK (JIWA)

2005

JML PDDK (JIWA)

2016

SELISIH JML PDDK 2005-2016

JML KK/

RUSUN/ APARTEMEN

STANDAR LUAS

APARTEMEN

LUAS APARTEMEN

(HA)

Unit Luas (Ha) Unit

Luas (Ha) Unit

Luas (Ha)

JMLH (HA)

Kec. Medan Helvetia 137.018 165.852 28.834 5767 577

14 1.730

26 2.883 28

68

Kec. Medan Petisah 66.307 105.280 38.973 7795 779

19 2.338

35 3.897 37

92

7 Medan Helvetia

Kec. Medan Sunggal 106.950 76.163 -30.787 -6157

JUMLAH 310.275 347.295 37.020 7404 740

19 2.221

33 3.702 36

160 Kec. Medan Baru 42.393 51.315 8.922 1784 178

4 535

8 892 9

21

Kec. Medan Johor 110.324 133.541 23.217 4643 464

12 1.393

21 2.322 22

55

Kec.Medan Selayang 81.834 99.056 17.222 3444 344

9 1.033

15 1.722 17

41

8 Medan Selayang

Kec.Medan Tungtungan 68.102 165.440 97.338 19.468 1.947

49 5.840

188 9.734 93

230

JUMLAH 302.653 449.352 63.684 29.340 2.934

73 8.802

132 14.670 141

346

6

Pusat Sekunder Medan Perjuangan

Kec.Medan Area 107.343 76.422 -30.951 -5562 15 1250 2

Kec.Medan Kota 82.173 58.518 -23.655 -4731 Kec.Medan Denai 134.273 95.619 -38.654 -7731 Kec.Medan Amplas 106.853 129.340 22.487 4497 450

11 1.349

20 2.249 22

53

9 Medan Area

JUMLAH 430.642 359.919 -70.723 -12730 0

53

Jumlah Total 2.017.350 2.441.880 424.530 156 3.750 11 11.472 287 34.416 516 57.360 551 1.560 Sumber: Hasil Analisis

−


2−44

2. Perkantoran Rencana pusat pemerintahan di Kota Medan di arahkan di Kawasan Jatimulia yaitu di sekitar

simpang susun jalan tol. Pada kawasan ini terdapat lahan yang kosong sekitar 100 Ha yang

cocok untuk dikembangkan tingkat propinsi meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Sumatra Utara, kantor Gubernur, Gedung pengadilan serta kantor-kantor instansi

lainnya, dan pusat pemerintahan tingkat kota juga meliputi kompleks DPRD untuk kota

Medan, kantor Walikota dan instansi-instansi tingkat kota lainnya. (Lihat Gambar 7.11 dan

Gambar 7.12)

Mengingat lahan yang ada sebagian termasuk wilayah Deli Serdang, lokasi Pusat Pemerintahan

Kota Medan harus berada didalam wilayah kota Medan (bagian barat) sedangkan lokasi pusat

pemerintahan tingkat propinsi dapat berada diwilayah Deli Serdang. Hubungan langsung

antara 2 pusat pemerintahan ini tidak diperlukan, untuk itu lokasi dari 2 pusat pemerintahan

ini dapat dipisahkan.

Sumber : Bappeda Kota Medan

3. Perdagangan Pengembangan kegiatan perdagangan meliputi pasar, pusat perbelanjaan/pertokoan dan

pedagang kaki lima. Rencana pengembangan fasilitas pasar adalah sebagai berikut:

a) Perubahan fungsi Pusat Pasar Sambu yang tadinya berfungsi sebagai Pasar Regional

menjadi Pasar Lokal, sedangkan untuk Pasar Regional perlu dibangun di daerah Selayang.

(Lihat Gambar 2.9)

b) Redevelopment pasar-pasar yang ada.

Sumber: RTRW Kota Medan 2006-2016

Gambar 2.7 Foto Udara Lokasi Rencana Kawasan

Pemerintahan di Jatimulya

Gambar 2.8 Rencana Site Plan Kawasan Pemerintahan


−


2−45

c) Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh

kecamatan.

d) Relokasi pasar lingkungan kelurahan/ kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai

lagi peruntukannya.

Rencana pusat perbelanjaan dan pertokoan di arahkan di pusat-pusat BWK dan di pusat

primer. Untuk pusat perbelanjaan skala bagian wilayah kota di arahkan di pusat-pusat BWK,

sedangkan untuk pusat perdagangan skala pelayanan internasional di arahkan di pusat primer

utara, untuk pusat perdagangan skala pelayanan nasional dan regional di arahkan di CBD

Polonia.

4. Rencana CBD Polonia Kawasan ex Polonia seluas 590 ha merupakan kawasan bernilai jual tinggi karena lokasinya

yang berada dipusat kota. Mengingat tingginya harga lahan dan lokasinya yang strategis,

daerah ini sesuai untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan kommersial atau untuk

perumahan kelas menengah atau menengah atas dengan kepadatan tinggi. Disamping bernilai

jual tinggi, kawasan ini juga merupakan paru-paru kota Medan mengingat makin padatnya

pembangunan didalam kota Medan sendiri dan kurangnya fasilitas taman dan rekreasi dalam

kota (Gambar 2.9).

Pada lokasi ini akan dibangun akan dikembangkan sebagai pusat keuangan bertaraf nasional

dan regional. Untuk mencapai hal ini pusat keuangan ini dirancang dengan kombinasi

pengembangan sarana perkantoran, perbelanjaan, konvensi, rekreasi dan hiburan sehingga

menjadi pusat baru yang hidup dan menarik. Pengembangan pusat keuangan bertaraf

internasional ini diharapkan mampu menciptakan icon yang baru untuk kota Medan.

Gambar 2.9

Usulan Rencana Site Plan Kawasan CBD Polonia

Sumber: RTRW Kota Medan 2006-2016


−


2−46

5. Pendidikan Rencana peruntukan kawasan pendidikan terdiri dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi,

untuk rencana peruntukan kawasan pendidikan SD, SMP dan SMA dialokasikan sesuai

kebutuhan pada setiap BWK. Untuk kawasan pendidikan setingkat perguruan tinggi perlu

dilakukan pengaturan terkait dengan cara sebagai berikut:

• Membatasi lokasi pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal yang

ada di wilayah pusat kota Medan.

• Membatasi pengembangan perguruan tinggi di wilayah pusat Kota Medan pada lokasi-

lokasi yang telah berkembang, dengan mewajibkan memenuhi penyediaan prasarana

dan parkir yang memadai.

• Penataan di sekitar Universitas Sumatera Utara agara dikendalikan perkembangannya

karena telah berdampak pada kelancaran arus lalu-lintas.

• Untuk perguruan tinggi yang mempunyai jangkauan pelayanan skala regional/nasional

khususnya perguruan tinggi USU (Universitas Sumatera Utara) selain yang sudah ada

sekarang akan direncanakan di kawasan pinggiran, yaitu di Kampus Baru USU di

Kuala Bekala yang merupakan kawasan perbatasan Kecamatan Medan Tuntungan

dengan Deli Serdang yang diperkirakan akan menampung sekitar 40.000 mahasiswa,

dosen dan pegawai.

6. Rencana Pengembangan Wilayah Utara Medan Kawasan utara mempunyi image yang buruk, sehingga untuk mengembangkan wilayah Utara

perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan di

wilayah Utara Medan adalah kegiatan Taman Ria (Theme Park) Water Front city pengembangan

pelabuhan Belawan juga, kawasan industri, kawasan Export Processing Zone, dan pusat

komersial yang merupakan pusat primer di Utara Medan.

Pusat primer yang dicadangkan untuk wilayah utara akan berlokasi di pintu jalan tol. Lokasi ini

sangat strategis karena lokasi ini menghubungkan kawasan pelabuhan, kawasan industri utara

(EPZ), water front city, theme park, kawasan industri timur dan kawasan perumahan

menengah. Pusat regional ini akan menjadi mini CBD dengan pusat perbelanjaan yang lengkap,

pusat pemerintahan lokal, pusat pelayanan masyarakat yang modern dan pusat hiburan yang

menarik.

7. Kesehatan Rencana fasilitas kesehatan terdiri dari rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas dan praktik

dokter. Rencana fasilitas kesehatan untuk rumah sakit selain mempertahankan pada lokasi

yang ada adalah perlu dikembangkannya rumah sakit di Utara Medan terutama di Kecamatan

Medan Labuhan, hal ini disebabkan karena sebarannya yang terkonsentrasi di wilayah Kota

Medan. Oleh sebab itu, rencana pengembangan fasilitas kesehatan adalah:


−


2−47

1. Mengarahkan pengembangan fasilitas kesehatan di wilayah Medan Utara.

2. Mempertahankan dan meningkatkan prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan

yang ada agar tingkat pelayanan setiap jenis fasilitas kesehatan dapat lebih optimal.

Sarana dan prasarana pendukung di sini di antaranya adalah sekolah keperawatan yang

lokasinya direncanakan berdekatan dengan rumah sakit dan prasarana pengolahan

limbahnya perlu mendapat perhatian khusus, karena sifat limbahnya yang sangat

berbahaya bagi penduduk kota.

3. Mewujudkan keseimbangan penyebaran prasarana dan sarana pendukung fasilitas

kesehatan.

8. Pariwisata dan Rekreasi Rencana pengembangan kegiatan pariwisata dan rekreasi yang direncanakan mencakup obyek

wisata dan rekreasi, serta sarana pariwisata dan rekreasi. Obyek wisata dan rekreasi yang

dikembangkan meliputi wisata bangunan bersejarah, wisata belanja, wisata pendidikan, wisata

budaya, wisata konferensi dan obyek rekreasi. Adapun rencana kegiatan pariwisata dan

rekreasi di Kota Medan adalah:

• Koridor jalan Katamso – jalan Pemudan – Kesawan dan Jalan Balai Kota perlu

dikembangkan sebagi kawasan preservasi dan konservasi sebagai pariwisata sejarah kota.

• Kebun Binatang Medan di Selatan.

• Danau karang Barombak sebagai pariwisata dan rekreasi.

• Sungai Deli - Sungai babura yang membelah kota Medan serta Sungai Belawan juga

berpotensi dikembangkan menjadi wisata air dan river front.

• Kecamatan Kota Belawan perlu direncanakan sebagai Water Front City bertaraf

internasional dengan berbagai fasilitas pelabuhan penumpang dan barang berskala

internasional serta berbagai fasilitas rekreasi.

• Hutan bakau di Kecamatan Medan Belawan ditetapkan sebagai hutan kota yang dapat

berfungsi parawisata bahari.

• Kawasan Selatan Kota termasuk kampus USU Kuala Bekala dan Kebun Binatang dijadikan

hutan kota untuk rekreasi dan olah raga.

• Stadion Teladan yang mempunyai nilai histrori yang dibangun pada tahun 1952 untuk

kegiatan PON.

Untuk obyek wisata dan rekreasi yang merupakan tempat hiburan khusus yang dimaksud

dengan tempat hiburan khusus meliputi bar, pub, panti pijat, karaoke, mesin ketangkasan,

diskotik, klab malam, diluar fasilitas yang melekat pada fungsi kegiatan lain seperti hotel dsb

harus dikendalikan, dibatasi dan/atau dilarang.


−


2−48

9. Pertahanan dan Keamanan • Rencana Instansi Pertahanan dan keamanan perlu dipikirkan untuk di rencanakan dengan

merelokasi aset-aset militer yang ada di pusat kota seperti Lapangan Benteng dan

beberapa kantor militer ke pinggir Kota.

• Pertahanan laut, TNI AL ada di Kecamatan Kota Belawan.

• Pertahanan Udara, TNI AU akan segera memindahkan asetnya dari Kawasan Polonia ke

Kuala Namu Deli Serdang.

• Merencanakan penyebaran Polsek dan Pos-pos Polisi pada setiap BWK (Bagian Wilayah

Kota) dan lingkungan.


−


2−49


−


2−50

2.3.5.4 Rencana Sistem Transportasi

Untuk menghubungkan struktur ruang di Kota Medan digunakan analisis dengan pendekatan

sistem transportasi multimoda. Analisis transportasi multimoda saat ini sangat perlu

dilakukan mengingat sudah semakin padatnya arus lalu lintas terutama di jalan. Perangkutan

yang efisien sangat diperlukan dan disesuaikan dengan karakteristik pergerakan yang ada.

Kesesuaian perangkutan dengan pola pergerakan akan mengarah kepada efisiensi dan

efektifitas perangkutan yang berkelanjutan. (Lihat Gambar 7.29)

Analisis jaringan multimoda adalah konsep jaringan dimana menggunakan lebih dari satu moda

dalam mendistribusi pergerakan demand atau permintaan perjalanan yang ada menuju suatu

daerah tertentu untuk tujuan efisiensi. Konsep pengembangan transportasi Medan tidak

terlepas dari wilayah yang lebih luas yaitu Mebidang, sehingga konsep pengembangan

transportasi yang diusulkan ada dua, pertama konsep pengembangan transportasi masal

komuter mebidang dengan moda kereta api, dan kedua pengembangan transportasi masal di

pusat kota. (Lihat Gambar 7.30 dan Gambar 7.31). Dalam hal ini jenis angkutan massal yang

melayani pusat kota (lingkar Kota Medan) merupakan suatu pilihan terbuka yang perlu kajian

lanjut dalam penetapannya, apakah bus lane, busway, monorail, LRT atau heavy rail.

A. Rencana Pengembangan Transportasi Massal Rencana pengembangan transportasi masal terdiri dari dua macam, yaitu transportasi Kereta

api untuk perjalanan komuter dan yang melayani pergerakan di sekitara pusat kota. Adapun

rencana pengembangan transportasi masal adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan stasiun kereta api ke arah Binjai yang ada yang meliputi stasiun KA ke arah

Binjai seperti stasiun Siskambing, Sunggal, Diski dan Binjai.

2. Pemantapan stasiun kereta api ke arah Belawan yang meliputi Stasiun Pulubrayan, Mabar,

Titipapan, Kampungbesar, Labuan, Belawan.

3. Pengembangan stasiun kereta api ke arah Bandara yang meliputi stasiun Medan Pasar,

Kebunpiisang, Bandarkalipah, Batangkuis, Serdang, Araskapu, dan Lubukpakam.

4. Terkait dengan pengembangan CBD Polonia, maka perlu dikembangkan Stasiun terpadu

dan pengembangan stasiun-stasiun ke arah Selatan. (Lihat Gambar 7.32)

5. Meningkatkan keamanan perlintasan kereta api dengan lalu lintas moda lain melalui

perbaikan dan pemeliharaan pintu perlintasan atau mengupayakan pembangunan

perlintasan tidak sebidang. Pembangunan perlintasan tidak sebidang (fly over) di beberapa

perlintasan KA untuk mengurangi kemacetan lalulintas dan kecelakaan.

6. Untuk transposi masal di pusat kota di usulkan jenis transportasi dengan menggunakan

monorail, hal ini untuk menghindari agar perlintasan rel tidak sebidang dengan jalan.


−


2−51

B. Rencana Pengembangan Transportasi Jalan Pada dasarnya rencana pengembangan transportasi jalan meliputi 4 (empat) hal yaitu

berkaitan dengan fungsi dan hirarki jalan, kapasitas jalan, pengembangan jalan alternatif dan

ketersediaan fasilitas parkir. Berkaitan dengan 4 (empat) hal tersebut diatas, maka rencana

pengembangan transportasi jalan adalah sebagai berikut:

1. Penataan hirarki jalan seperti diuraikan sebagai berikut:

• Penetapan jalan arteri Primer sebagai poros utara selatan dan jalan lingkar luar, yaitu

Jl. Yos Sudarso, Jl. Asrama, Jl. Kapt. Sumarsono, Jl. Helvetia By Pas Jl. Pertahanan, Jl.

Cemara, Jl. Ngumban Surbakti dan Jl. A.H. Nasution.

• Penetapan jalan arteri Sekunder sebagai jalan lingkar dalam yaitu Jl. Amir Hamzah, Jl.

Kapten Muslim, Jl. Sunggal, Jl. Setiabudi, Jl. Dr. Mansyur, tembus ke CBD Polonia,

menembus ke Jl. Brigjen Katamso dan Jl. Sisingamanggaraja.

• Penetapan jalan Kolektor Sekunder meliputi Jl. Jamin Ginting, Jl. S. Parman, dan Jl.

Sudirman.

2. Memelihara fungsi jaringan jalan primer dengan membatasi jalan akses lokal dan

pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan.

3. Untuk mendukung hirarki jalan perlu pembangunan jaringan jalan baru untuk peningkatan

kapasitas jaringan jalan.

4. Pembangunan simpang tidak sebidang pada titik-titik persimpangan yang menghubungkan

antar jalan arteri (primer dan sekunder) maupun antara jalan arteri (primer dan

sekunder) dengan jalan kolektor (primer dan sekunder).

5. Mengembangkan jalan-jalan penghubung yang diprioritaskan, yaitu jalan Arteri Sekunder

yang menembus Jl. Mansyur menembus ke CBD Polonia.

6. Melengkapi rambu dan marka jalan pada seluruh ruas jalan kota dalam rangka

meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas.

7. Membangun jalan-jalan tembus sebagai jalan alternatif untuk melengkapi hirarki jalan.

8. Membatasi lalu lintas angkutan barang yang masuk ke kota.

9. Melarang lalu lintas angkutan berat masuk ke kota.

10. Penetapan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan bagi kegiatan-kegiatan yang

menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, seperti kemacetan, kebisingan,

keselamatan, keindahan, bau, dan gangguan lainnya.

11. Penyediaan lahan dan atau gedung parkir di pusat-pusat kegiatan.

12. Menghilangkan secara bertahap kegiatan parkir di badan jalan khususnya pada kawasan-

kawasan rawan macet.

C. Rencana Pengembangan Angkutan Umum Pengembangan angkutan umum yang direncanakan untuk mendukungn pengembangan

transportasi multimoda, sehingga angkutan umum berfungsi sebagai feeder terhadap moda

yang lainnya. Sistem angkutan umum yang dikembangkan sedapat mungkin memiliki frekuensi


−


2−52

pelayanan yang tinggi, sehingga yang dikembangkan adalah halte-halte. Terminal

dikembangkannya adalah terminal terpadu di CBD Polonia yang terintegrasi dengan stasiun

Kereta Api dan terminal-terminal kelas A yang telah ada seperti terminal Amplas, Terminal

Terminal Belawan, Terminal Pinang Baris dan Terminal W. Iskandar.

Penataan rute angkutan umum dalam rangka meningkatkan distribusi pelayanan serta efisiensi

penggunaan jalan adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan antara moda angkutan dalam kota dan luar kota.

2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang dapat mengangkut

penumpang dalam jumlah besar, yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal

dan berfrekuensi tinggi pada koridor-koridor utama (jalur primer) berbasis rel atau jalan

raya. Dalam hal ini angkot diarahkan sebagai angkutan pengumpan (feeder) untuk moda

angkutan dengan hirarki yang lebih tinggi diteruskan kepada jalur jalur primer (trunk

route) yang dilayani oleh Kereta Api.

3. Pengembangan terminal untuk melayani pergerakan regional dengan membangun terminal

terpadu di CBD Polonia.

4. Pengembangan terminal angkutan barang terpadu di Belawan yang dilengkapi dengan

pergudangan, perkantoran, pool kendaraan dan terpadu dengan angkutan lanjutannya

yaitu kereta api.

5. Penataan pelayanan angkutan paratransit yang berkualitas dan terpadu dengan pelayanan

angkutan umum lain. Angkutan paratransit ini merupakan angkutan umum yang tidak

mempunyai lintasan dan waktu pelayanan yang tetap. Termasuk dalam angkutan

paratransit adalah taksi, becak dan ojek. Sebagai kota jasa, maka kriteria minimum

kelengkapan dan pelayanan minimum bagi seluruh angkutan umum kota Medan harus

mengikuti ketentuan yang berlaku.

D. Rencana Pembangunan Transportasi Udara Rencana pembangunan transportasi udara adalah melalui pembangunan bandara udara di

Polonia yang diharapkan dapat menampung pergerakan orang yang sudah sangat padat. Untuk

mendukung terhadap rencana pengembangan bandara Kuala Namo tersebut perlu di dukung

oleh sistem transportasi yang lain, yaitu kereta api dan jalan tol yang bermuara di CBD

Polonia. Untuk mendukung aksesibilitas, maka perlu dibangun terminal terpadu di CBD

Polonia dan perlu dibuat fly over dari CBD Polonia ke Jalan Tol untuk selanjutnya

berhubungan dengan bandara Kuala Namo.

E. Rencana Pembangunan Transportasi Laut Rencana pembangunan transportasi laut dilakukan dengan meningkatkan pelayanan di

pelabuhan Belawan, sehingga dapat menampung pergerakan orang dan barang. Untuk

akseibilitas transportasi laut tesebut perlu didukung oleh moda transportasi lainnya, yaitu


−


2−53

kereta api, jalan tol dan jalan raya. Untuk mengintegrasikan seluruh moda tranport tersebut

perlu dibangun terminal terpadu di Belawan, sehingga dapat menjadi satu kesatuan sistem

transportasi Kota Medan dan Mebidang.

F. Rencana Jalan Tidak Sebidang CBD Polonia Untuk meningkatkan akses antara CBD Polonia dengan kawasan sekitarnya perlu dibangun

jalan layang yang menghubungkan CBD Polonia ke jalan utama Sisingamanggaraja, dan ke Jalan

Tol Belawan untuk selanjutnya disambungkan ke Jalan tol menuju ke Kuala Namo.

Dibangunnya jalan layang ini diharapkan akan memudahkan hubungan ke Bandara Kuala

Namo dan akan membuka akses jalan tol Belawan yang selama ini kurang berfungsi.


−


2−54


−


2−55

2.3.6 Masterplan Central Business District (CBD) Polonia Medan

2.3.6.1 Tujuan Pengembangan Kawasan Fungsional CBD Polonia

Kawasan CBD Polonia ini diharapkan dapat berperan penting dan strategis dalam

pembangunan Kota Medan. Kawasan ini akan menjadi kawasan dengan intensitas bangunan

pencakar langit yang paling tinggi di Kota Medan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang Kawasan CBD Polonia ini bertujuan memeberikan arahan pemanfaatan ruang,

iintensitas pengembangan, manajemen pengembangan serta mengakomodasi dengan baik

setiap aktivitas sekaligus mewujudkan citra kawasan yang representatif sebagai pusat aktivitas

citra Kota Medan yang baru.

2.3.6.2 Rencana Distribusi Penduduk Kawasan CBD Polonia

Kawasan CBD dibagi ke dalam unit-unit lingkungan menampung berbagai fungsi guna lahan,

antara lain : mall, pertokoan, hotel, apartemen, convention centre, perkantoran, pusat seni

dan budaya, kompleks olah raga, kompleks pemerintahan Kota Medan, perumahan berikut

fasilitas umum dan fasilitas sosialnya, ruang terbuka publik,ruang terbuk hijau dan blok utilitas.

Sebagian besar unit lingkungan menerapkan guna lahan campuran, sebagian lainnya merupakan

unit lingkungan dengan fungsi lingkungan yang hampir seragam.

Masing-masing lingkungan memiliki fungsi lingkungan berbeda-beda, hal tersebut dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel II.12 Rencana Pembagian Lingkungan dan Fungsi Lingkungan di CBD Polonia

No Kelurahan Lingkungan Fungsi Jumlah

Shopping center skala lingkungan (mixed use)

Kantor sewa

1. Menara Medan

Kantor sewa mixed use) Kantor sewa Kantor pemerintah

2. Lingkungan 1

Pengadilan tinggi negeri Hotel convention bintang 5 1 Hotel transit bintang 3 1 Supermarket+restoran 1 skala regional Poliklinik

3. Lingkungan 2

Gedung Olah raga Hotel transit bintang 4 1 Shopping center skala lingkungan Kantor sewa Kantor swasta

4.

Kelurahan Suka Damai

Lingkungan 3

Restoran


−


2−56

No Kelurahan Lingkungan Fungsi Jumlah Apartemen Mewah 240 Hotel bisnis bintang 5 1 Hotel bisnis bintang 4 1 Shopping center skala super regional Kantor sewa

5. Lingkungan 4

Kantor swasta Apartemen Mewah 160 Kantor sewa Kantor swasta

6. Lingkungan 5

Supermarket+restoran 2 skala kota Ruko Shopping center skala lingkungan (mixed use)

Kantor sewa Kantor sewa (mixed use)

7. Lingkungan 6

Kantor swasta Apartemen Mewah 240 Hotel bisnis bintang 4 1 Ruko Shopping center skala regional Shopping center skala lingkungan (mixed use)


8. Lingkungan 7

Kantor swasta 9. Lingkungan 8

Apartemen menengah 180 Shopping center skala lingkungan Kantor sewa

10. Lingkungan 9

Kantor swasta Hotel convention bintang 4 1 Ruko Shopping center skala lingkungan Kantor sewa

11. Lingkungan 10

Kantor swasta Apartemen Mewah 200 Hotel bisnis bintang 4 1 Ruko Shopping center skala lingkungan (mixed use)


12. Lingkungan 11

Kantor swasta Apartemen menengah 320 Hotel bisnis bintang 4 1 Ruko

13. Lingkungan 12

Shopping center skala regional Apartemen Mewah 160 Flat 800 Hotel convention bintang 4 1 Ruko Shopping center skala lingkungan

14. Lingkungan 13

Taman hiburan


−


2−57

No Kelurahan Lingkungan Fungsi Jumlah Flat 800 Poliklinik

15. Lingkungan 14

Taman hiburan Apartemen Mewah 413 Apartemen menengah 480

16. Lingkungan 15

Shopping center skala lingkungan Rumah tunggal mewah 30 Hotel resort bintang 5 1 Shopping center skala lingkungan (mixed use)

Club house

17. Lingkungan 16

Lapangan Golf 9 hole Ruko (international shopping street) Shopping center skala regional

18. Lingkungan 18

Kantor sewa Ruko (international shopping street) Shopping center skala lingkungan (mixed use)

19. Lingkungan 19

Kantor sewa (mixed use) Rumah tunggal mewah 125 Flat 711

20. Lingkungan 22

Shopping center skala regional 21. Lingkungan 26

Town house 1778 Shopping center skala lingkungan

22. Lingkungan 28

Lapangan olah raga 23. Lingkungan 14 24. Lingkungan 15 25. Lingkungan 16 Rumah tunggal mewah 30 26. Lingkungan 17

Rumah tunggal mewah 150 Supermarket Lapangan olah raga

27. Lingkungan 20

Taman hiburan Apartemen menengah 480 Town house 778 Supermarket Perguruan tinggi SLTA SLTP SD TK Lapangan olah raga

28. Lingkungan 21

Taman hiburan Rumah tunggal mewah 125 29. Lingkungan 22 Rumah sakit swasta Rumah tunggal mewah 225 Town house 444 Flat 257 Supermarket

30. Lingkungan 23

Lapangan olah raga Town house 667 31.

Kelurahan Sari Rejo

Lingkungan 24 Rumah deret 1 lantai 357


−


2−58

No Kelurahan Lingkungan Fungsi Jumlah Rusunawa 1600 Hotel transit biintang 3 1 Supermarket Poliklinik Lapangan olah raga Town house 1333 Flat 800 Rusunawa 1600 Hotel transit biintang 4 1 Supermarket

32. Lingkungan 25

Lapangan olah raga Rumah deret 1 lantai 1428 Supermarket

33. Lingkungan 26

Lapangan olah raga Rumah deret 1 lantai 429 Supermarket

34. Lingkungan 27

Lapangan olah raga Town house 1778 Ruko Shopping center skala regional

35. Lingkungan 29

Poliklinik Town house 1111 Ruko

36. Lingkungan 30

Supermarket Town house 1111 Ruko Shopping center skala lingkungan SLTA SLTP SD

37. Lingkungan 31

TK Town house 667 Ruko

38.

Kelurahan Polonia

Lingkungan 32

Shopping center skala lingkungan Sumber : Laporan Akhir Masterplan CBD Polonia Kota Medan, 2007


−


2−59

2.3.6.3 Rencana Blok Pemanfaatan Ruang

Sebagian besar unit lingkungan menerapkan guna lahan campuran, sebagian lainnya merupakan

unit lingkungan dengan fungsi lahan yang hampir seragam. Berikut ini adalah luas lahan untuk

tiap zona.

Tabel II.13 Luas Zona Pemanfaatan Ruang

No. Zona Luas (m2) Luas (ha) Presentase (%)

1. Zona Perumahan 874000 87,4 11,4

2. Zona Komersial 373000 37,3 4,86

3. Zona Perkantoran 65000 6,5 0,85

4. Zona Perhotelan 33400 3,34 0,44

5. Zona Pemerintahan 7000 0,7 0,09

6. Fasum dan Fasos 1541975 154,2 20,10

7. Utilitas 89000 8,9 1,16

8. Infrastruktur 1704100 170,41 22,22

9. Ruang Terbuka 2270525 227,05 29,60

10. Bangunan Eksisting 712000 71,20 9,28

TOTAL 7670000 767,0 100

Sumber : Laporan Akhir Masterplan CBD Polonia Kota Medan, 2007


−


2−60

Gambar 2.12 Pembagian Zona di Kawasan CBD Polonia

Sumber : Laporan Akhir Masterplan CBD Polonia Kota Medan, 2007

Legenda

Menara Medan

Zona Komersial/Pertokoan

Zona Perumahan Non Apartemen

Ruang Terbuka/Hutan Kota

Ruang Terbuka/Taman Kota

Kompleks Terminal/Stasiun

Danau/Kolam/Sungai

Zona Perkantoran

Zona Perumahan/Apartemen

Kompleks Gedung Pertemuan

Fasum dan Fasos

Zona Perhotelan

Zona Pemerintahan

Islamic Center

Utilitas

Sports Center & Kampung Atlet


−


2−61

2.4 RANGKUMAN ARAHAN PENGEMBANGAN UNTUK WILAYAH

PERENCANAAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirangkum arahan kebijakan yang ada saat ini terhadap

Rencana Detail yang akan disusun.

Tabel II.14 Arahan Kebijakan Terkait Terhadap Wilayah Perencanaan

No Ketetapan/Kebijakan Arahan terhadap Wilayah Perencanaan 1 UU NO 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang RDTR merupakan rencana rinci dari rencana umum

yang telah disusun Rencana penyediaan Ruang terbuka dan Sektor

Informal menjadi substansi penting dalam dokumen tata ruang

Tahun perencanaan mengikuti rencana kota yakni 20 tahun perencanaan

Mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perijinan dan sanksi

Peraturan zonasi disusun mengacu kepada RDTR

2 Kebijakan Pembangunan Nasional

Menetapkan Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) wilayah perencanaan sebagai bagian dari pusat kota Medan harus menampung kegiatan berskala PKN

Bandara Polonia di Medan ditetapkan sebagai Pusat Penyebaran Primer wilayah perencanaan sebagai kecamatan tetangga dari Kec. Polonia harus siap mengantisipasi kegiatan ikutan dari keberadaan Bandara tersebut

3 Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

- Kota Medan sebagai pusat pelayanan primer ‘A’ memiliki fungsi utama: pemerintahan, perdagangan & jasa skala regional, pariwisata, pendidikan tinggi, pusat koleksi & distribusi

- Wilayah perencanaan sebagai bagian dari pusat kota Medan berdasarkan Kebijakan Pembangunan Sumetera Utara mengenban fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan &jasa dan pendidikan tinggi

4 Rencana Tata Ruang Mebidang

2006 Kota Medan berfungsi sebagai pusat koleksi distribusi dari barang-barang dari wilayah hinterland MEBIDANG dan Sumatera ke luar negeri dan sebaliknya produk-produk dari negara tetangga dapat di distribusikan ke wilayah MEBIDANG

5 RPJM Kota Medan 2006-2016 Visi Kota: Medan Kota Metropolitan Yang Modern, Madani, Dan Religius

Misi Kota: Penataan kota yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip keadilan sosial ekonomi,


−


2−62

No Ketetapan/Kebijakan Arahan terhadap Wilayah Perencanaan membangun dan mengembangkan pendidikan, kesehatan serta budaya daerah.

6 Rencana Sub-Sub Wilayah Kota

Medan Tahun 1979 Kecamatan Medan Petisah

Penggunaan tanahnya diperuntukkan sebagai lokasi perkantoran, perdagangan dan jasa

Perdagangan atau pertokoan diperuntukkan bagi perdagangan skala kota

Garis sempadan bangunan dibuat 17,5 m dari pinggir jalan atau 34 m dari as jalan

Kecamatan Medan Baru

Kawasan Pendidikan Kawasan olahraga umum (Ruang Terbuka Hijau)

Kecamatan Medan Maimun

Kompleks AURI Taman Regional

Kecamatan Medan Polonia

Kompleks AURI

7 RTRW Kota Medan Struktur Ruang Wilayah Perencanaan Proyeksi penduduk mengacu kepada proyeksi

dalam RTRW Wilayah Perencanaan berada pada 3 BWK yang

berbeda, yakni: - Kec Medan Petisah di BWK Helvetia - Kec Medan Baru di BWK Selayang - Kec Medan Maimun, Kec Polonia di BWK Polonia

Wilayah Perencanaan yang merupakan pusat primer adalah kecamatan Polonia

Wilayah perencanaan lainnya tidak direncanakan sebagai pusat primer maupun pusat sekunder di Kota Medan Pusat Tersier

Sistem jaringan jalan primer dan sekunder mengikuti arahan dalam RTRW

Pemanfaatan Ruang Klasifikasi Pemanfaatan/Pola Ruang yang digunakan

dalam RTRW Kota Medan akan menjadi acuan dalam penyusunan RDTR serta disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

8 Masterplan Central Business

District (CBD) Polonia Medan Arahan pengembangan wilayah perencanaan mengacu

kepada fungsi yang sudah diemban kawasan Polonia Rencana pengembangan jaringan jalan di wilayah

perencanaan akan menyesuaikan dengan rencana jaringan jalan yang telah ditetapkan dalam studi ini.

Sumber : Hasil Analisis, 2007

Documents

2 Bab 2 Kajian Kebijakan