1.PENDAHULUAN '^ TUT? - Unisba

PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA DALAM PENGEMBANGAN AGROBISNISMELALUI PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQ

Liya Sukma Muliya" dan Sri Ratna Suminar*

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

Abstrak

One of the appropriate enterprise which complies to the sustainable development based on agribusiness isenterprise partnership between the big and small company or between the strong and weak company. In term ofnation development, the enterprise partnership will induce economic development, employment, payment andregional development. However, commonly one of the partner does over role which caused financial loss.

This research was conducted at Pondok Pesantren Al-lttfaq as an enterprise that developed agribusiness as anenterprise partnership.

Key words: Small enterprise, partnership, agribusiness

1.PENDAHULUAN '̂ TUT"?kokoh dianta1.1 Latar Belakang Penelitian salingmeme

Dalam memacu pembangunan saat ini, pemerintah Dalammemberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penting yasyvasta untuk berperan serta di berbagai sektor berdasarkanpembangunan. Peran swasta sangat diharapkan memperkualterutama untuk pembangunan di bidang-bidang yang kemitraan iimenjadi pemicu untuk menghasilkan devisa, menyerap bersifat belatenaga kerja, mempercepat pembangunan wilayah, danmeningkatkan pendapatan masyarakat. . ew^Sc

Usaha kecil dan koperasi yang merupakan bagian sentuhannyjterbesar sekaligus pilar penopang utama dart telah pulaperekonomian nasional harus diberikan peluang dan biasa kitaperan yang lebih besar agar menjadi tulang punggung pertanian <ekonomi nasional. Permasalahan mendasar yang ada menghasilk;pada usaha kecil dan koperasi adalah kurangnya Kini agrobiskemampuan manajemen dan profesionalisme serta industri d;terbatasnya akses terhadap permodalan, teknologi, pengembanterutama jaringan pemasaran. Faktor ini kadang kala mendatang.menjadi penghambat berkembangnya usaha kecil danmenjadi alasan logis bagi pengusaha besar untuk tidak n. .̂ .r0 '*melakukan kemitraan dengan pengusaha kecil. im, ,'.

a a produksi peSalah satu upaya yang dianggap tepat dalam dihasilkan,

memecahkan masalah ini adalah melalui kemitraan komoditasusaha antara yang besar dan yang kecil, antara yang memperlihekuat dan yang lemah. Melalui kemitraan diharapkan sistem yan

keterbatasan pengusaha kecil tersebut, oleh karena itu ., Hoedhiondikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun Pembiaye1997 tentang Kemitraan, yang diharapkan mampu him.167.C

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Dalam Pengembangan AgrobisnisMelalui Pondok Pesantren Al-lttifaq (Liya Sukma Muliya dan Sri Ratna Suminar)

merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yangkokoh diantara pelaku kehidupan ekonomi berdasarkansaling memerlukan dan saling menguntungkan.

Dalam pengertian kemitraan ada unsur yangpenting yaitu motif ekonomi atau bisnis yangberdasarkan prinsip saling memerlukan, salingmemperkuat, dan saling menguntungkan. Jadi,kemitraan itu tidak diarahkan pada kerjasama yangbersifat belas kasihan belaka.

Dewasa ini, dengan kemajuan industri di berbagaibidang kegiatan pertanian pun tak luput darisentuhannya. Karena itu pula, pertanian dan industritelah pula menyatu dalam satu bentuk usaha yangbiasa kita kenal sebagai agroindustri. Kegiatanpertanian didukung oleh kemajuan industri untukmenghasilkan produk dalam suatu kegiatan agrobisnis.Kini agrobisnis telah menjadi tali pengikat antara sektorindustri dan pertanian sebagai harapan bagipengembangan sektor industri dan pertanian di masamendatang.1

Agrobisnis merupakan kegiatan yang sangat luas.Dimulai dari pengadaan dan penyaluran saranaproduksi pertanian hingga ke pemasaran produk yangdihasilkan, baik berupa hasil usaha tani maupunkomoditas olahan. Dengan pengertian inimemperlihatkan bahwa agrobisnis merupakan suatusistem yang terdiri dari berbagai subsistem, mulai dari

1 Hoedhiono Kadarisman, Modal Ventura AlternatifPembiayaan Usaha Masa Depart, IBEC, Jakarta, 1995,hlm.167.

49

sarana produksi, produksi, agroindustri, pemasaran danpenunjang (R&D, mencakup penyuluhan, pembiayaan,infrastruktur, dan lain sebagainya).

Sejalan dengan hal tersebut, SubiaktoTjakrawerdaya mengatakan bahwa secara umumagrobisnis mengandung pengertian sebagaikeseluruhan operasi yang terkait dengan aktivitas untukmenghasilkan dan mendistribusikan input produksi,aktivitas untuk produksi usaha tani, pengolahan sampaike tingkat pemasaran.2

Beberapa ilustrasi kurang berhasilnya pelaksanaankemitraan misalnya kasus yang dapat terlibat padaprogram tebu rakyat intensifikasi, Perkebunan Pola IntiRakyat, Tambak Inti Rakyat, Usaha Kerajinan, Industri,dan Sektor Jasa. Manfaat dari berbagai programkemitraan tersebut di atas belum mampu memperbaikisecara mendasar ketidakberdayaan petani/nelayan danusaha kecil yang dirasakan selama ini. Perlakuan yangditerima sebagian plasma peserta program kemitraantersebut terkadang hanya sebagai prasyarat pelengkapdari pengusaha inti sebagai wujud rasa peduli terhadaplingkungan sekitarnya ataupun sebagai tanda turutberpartisipasi dalam sektor sosial commitment ataudianjurkan oleh pemerintah semata. Bahkan diberbagaitempat yang terjadi adalah eksploitasi terselubung dariinti terhadap plasma dalam bentuk kepemilikan lahanmaupun pendapatan di samping kurang transparannyapenetapan harga, penetapan standardisasi produk, danpangsa pasar selain tidak dijumpai adanya transferteknologi dan manajemen.3

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penulis akanmencoba melakukan penelitian serta pengkajian yanglebih mendalam terhadap praktek perjanjian kerjasamakemitraan usaha dalam pengembangan agrobisnismelalui pondok pesantren.

1.2 Identifikasi Masalah

Seperti telah dikemukakan, bahwa berkaitandengan perjanjian kerjasama kemitraan usaha banyakhal yang perlu diteliti secara seksama, oleh karena itupenelitian difokuskan pada rumusan permasalahansebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara para pihakdalam perjanjian kerjasama kemitraan usahadalam pengembangan agrobisnis ?

2 Dikutip dari Renville Siagian, Pengantar ManajemenAgribisnis, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,1997, him. 19

3 Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha Konsep danStrategi, Pustaka Sinar Harapan,Jakarta, 199, him 1

2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalamperjanjian kerjasama kemitraan usaha untukpengembangan agrobisnis ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami hubunganhukum antara para pihak dalam perjanjiankerjasama kemitraan usaha dalam pengembanganagrobisnis.

2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawabpara pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraanusaha untuk pengembangan agrobisnis.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapatdigunakan sebagai informasi penelitian sertamenambah pustaka di bidang hukum.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untukdapat memberikan sumbangan pemikiran,informasi dan data kepada instansi dan khalayak,khususnya kepada pengusaha besar danpengusaha kecil/petani yang akanmengembangkan agrobisnis melalui kemitraan.

1.4 Tinjauan Pustaka

Secara historis sektor pertanian selalu memberikankontribusi yang cukup dapat diandalkan bagi perolehandevisa non migas, khususnya dan penerimaan ekspor.

Perolehan devisa tersebut bersumber dari subsektor perkebunan, sub sektor perikanan, sub sektorpangan, dan hortikultura. Kenyataan sejarah iniseharusnya dijadikan indikator bahwa peranan sektoragribisnis harus dikembangkan dan dipacu kinerjanyakarena peranan agrobisnis sangat besar dalam rangkapemulihan ekonomi Indonesia, diantaranya :4

1. Sektor pertanian atau agrobisnis adalah satu-satunya harapan dalam pengadaan pangannasional yang non impor;

2. Sektor agribisnis merupakan penyerap angkatankerja nasional terbesar, teriebih lagi dalam krisis

4 Gumbira Said E., Pengkajian dan Peranan TeknologiAgroindustri Bioteknologi, Majalah Manajemen Usahawan,No. 10 Tahun XXVII, Juni 1998, him. 21.

50 3E"ttl.O S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:49 - 54

ekonomi yang menyebabkan terjadinya pemutusanhubungan kerja (PHK);

3. Pengembangan agrobisnis akan mampumendukung pertumbuhan usaha kecil, usahamenengah, dan koperasi.

Pada dasarnya, kemitraan usaha menjangkaupengertian yang luas. Kemitraan itu berlangsung antarasemua pelaku dalam perekonomian baik dalam artiasal-usul atau pemiliknya, yang meliputi Badan UsahaMilik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi,maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi usahabesar, usaha menengah, dan usaha kecil. Selain aspekpelaku, dalam aspek objeknya kemitraan usaha terbukadan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi,sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 PeraturanPemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang KemitraanUsaha yang berbunyi:

"Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil(koperasi) dengan usaha menengah atau usahabesar disertai pembinaan dan pengembangan olehusaha menengah dan usaha besar denganmemperhatikan prinsip saling memerlukan, salingmemperkuat, dan saling menguntungkan".

Perjanjian kerjasama kemitraan usaha dalampengembangan sektor agrobisnis keberadaannyadidasarkan atas asas kebebasan berkontrak yangdianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata). Kebebasan membuat perjanjian dalamhukum nasional sebagaimana terkandung dalamketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi mereka yangmembuatnya".

Di dalam hukum perjanjian nasional, asaskebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidakterbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab parapihak sehingga kebebasan berkontrak sebagai asasdiberi sifat sebagai asas kebebasan berkontrak yangbertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukanyang seimbang diantara para pihak, sehingga sebuahkontrak akan bersifat stabil dan memberikankeuntungan bagi kedua belah pihak.5

Untuk dapat terselenggaranya kerjasamakemitraan dalam pengembangan agrobisnis, syaratumum bagi sahnya suatu perjanjian dibuat denganmemenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal

1320 KUHPerdata, disamping Pasal 1321 KUHPerdata.Dengan demikian perjanjian itu dibuat tidak denganmaksud bertentangan dengan hukum atau dengantujuan-tujuan tertentu yang merugikan kepentinganumum (individu, masyarakat, dan negara), dan atautidak sesuai dengan perasaan keadilan atau kesusilaanmasyarakat (Pasal 1337 KUHPerdata).6

Kemitraan usaha dengan pengertian kerjasamatersebut dilakukan atas dasar kemampuan yangseimbang, agar yang lemah tidak ditelan oleh yang kuatatau kerjasama tersebut tidak hanya dilakukanberdasarkan belas kasihan. Selain itu juga hams adasaling ketergantungan/keterkaitan usaha karenakepentingan yang sama yang saling menguntungkanagar kerjasama tersebut efektif dan berkesinambungan.Kemitraan tidak boleh bersifat substitusi dan situasionaldimana salah satu pihak memperiakukan mitrausahanya hanya apabila diperlukan saja dan sewaktu-waktu dapat diganti. Proses kemitraan usaha harusdilihat sebagai proses jangka panjang dimana masing-masing pihak yaitu koperasi, BUMN, dan BUMSmemiliki kemampuan yang seimbang dankomplementer, sehingga kerjasama yang terjadi dapatdilakukan atas dasar kebutuhan nyata dari pihak-pihakyang bersangkutan dan saling menghormati.7

Dalam sektor agribisnis, petani pada umumnyatidak memproduksi jumlah yang cukup memungkinkanpetani tersebut melakukan bisnis langsung denganpedagang besar atau eceran. Oleh karena itu dengansistem kerja koperasi yang kondusif dengan dilandasisemangat kemitraan usaha melalui koperasipemasaran {marketing cooperative) beberapa petanibersama-sama dapat memasarkan produknya denganlebih efisien dan berusaha memenuhi jumlah yangdiminta oleh konsumennya. Pada koperasi pemasaranyang modern kegiatan pemasaran tersebutdiintegrasikan pula dengan kegiatan pengolahan,pengemasan, dan penyimpanan, sekaligus membantuanggotanya untuk dapat memenuhi standar yangdiminta oleh pasar yang disyaratkan oleh pemerintahdalam pemasaran produknya. Selanjutnya melaluikoperasi sarana produksi (supply cooperative)memungkinkan anggota untuk mengumpulkan sumberdaya pembelian sarana produksi seperti bibit, pupuk,

5 Mariam Darus Badrulzaman, AnekaHukumBisnis, Cet. 1, /Alumni, Bandung, 1994, him. 45. i


6 Amirizal, Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture diIndonesia Teori dan Praktik, Djambatan, Jakarta, 1996,him. 36.

7 Daman Danuwidjaya, Kemitraan/keterkaitan Usaha antaraGabungan Koperasi Susu Indonesia dengan IndustriPengolahan Susu Dialog Kemitraan dan Keterkaitan,Gramedia, Bandung, 1992, him. 12.

51

alat pertanian dan sebagainya. Pembelian dalamjumlah yang besar secara bersama-sama akanmengurangi biaya, menjamin pasokan danmemungkinkan untuk mendapat kualitas yang lebihbaik.8

2. PEMBAHASAN2.1 Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha DalamMengembangkan Agrobisnis.

Kemitraan merupakan salah satu solusi untukmengatasi kesenjangan antara pengusaha besar danpengusaha kecil.

Dalam wacana pembangunan nasional, adanyakemitraan usaha antara pengusaha kecil denganpengusaha besar akan mendorong peningkatanpertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja,pemerataan pendapatan, dan mengembangkanpertumbuhan pembangunan nasional.

Bagi pelaku-pelaku kemitraan, dalam hal ini bagipengusaha besar akan menguntungkan mereka karenaterjadi penghematan biaya produksi, terjaminnya bahanbaku baik secara kualitas maupun kuantitas,menghemat modal investasi karena setiap perusahaantidak harus selalu menguasai faktor dari hulu ke hilir.Sedangkan bagi petani adanya kemitraan ini akanmendorong peningkatan kemampuan dankewirausahaan, peningkatan pendapatan keluarga, danmasyarakat pedesaan, peningkatan kualitaspenguasaan teknologi, penguasaan manajemen, danpenyediaan lapangan kerja yang pada gilirannyakemitraan. merupakan salah satu strategipemberdayaan masyarakat kecil.

Dalam melaksanakan pengembangan agrobisnis diPondok Pesanten Al-lttifaq, pemimpin pondokpesantren menganut prinsip bahwa dalammelaksanakan pengembangan agrobisnis harus diridloi/direstui oleh Allah SWT, diakui oleh pemerintah,berdasarkan atas kepribadian yang luhur, usahatersebut secara ekonomis dapat menghasilkankeuntungan.

Dalam hal mengembangkan kegiatan usahanyayayasan Al-lttifaq, bermitra dengan pengusaha mitrabaik pasar swalayan maupun perusahaan umum.Apabila dikaji dari bentuk perjanjiannya, hubunganhukum kemitraan ini termasuk kategori pola sub

8 HS. Dillon, Strategi Pengembangan Pasar Agrib\ n\ ,Manajemen Usahawan Indonesia, No, 10 Tahun XXVIIOktober1998, him. 14.

kontrak. Tetapi apabila dilihat dari sisi lain bahwayayasan Al- Ittifaq bertindak juga sebagai perusahaanpenghela hubungannya dengan kelompok tani disekitar pondok pesantren, dimana produknyaditampung dan dijual kepada mitra usahanya. Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan antaraperusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usahayang memproduksi kebutuhan yang diperlukan olehperusahaan sebagai bagian dari komponenproduksinya. Dalam rangka efisiensi kinerjaperusahaan, bentuk kemitraan ini telah banyakditerapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antarapengusaha kecil dengan pengusaha menengah danbesar.

Dalam melaksanakan kegiatannya terdapat tigapola yang diterapkan:

Pola I :

1. Anggota melalui kelompok menjual kepada

yayasan;

2. Yayasan menjual kepada pasar swalayan mefafufKUD;

3. KUD membuat faktur ke pasar swalayan, dan KUDmendapat fee yayasan dalam bermitra denganpasar swalayan melalui mitra media KUD,

Jadi produksi anggota kelompok dikoleksi olehyayasan sebagai wadah kelompok tani, dijual ataukonsinyasi ke pasar swalayan melalui faktur yangdikeluarkan oleh KUD, dan KUD menerima fee dariyayasan sesuai dengan volume barang yang laku.Kelompok tani terdiri dari dua gabungan kelompok,yaitu gabungan kelompok tani yang terdiri dari petanisekitar pondok pesantren dan gabungan kelompok taniyang terdiri dari guru, karyawan, dan santri.

Pola II :1. Anggota menjual hasilnya kepada yayasan melalui

ketua kelompok;

2. Ketua kelompok mengadakan kegiatan sortasi,grading, pengepakkan, dan pelabellan;

3. Grade 1 dijual ke pasar swalayan, grade 2 dijual kerestoran, dan grade 3 dijual ke pasar tradisional.

Dalam pola ini yang bermitra adalah yayasan Al-Ittifaq dengan pasar swalayan. Namun, proses sortasi,grading, packaging, dan pelabelan dilaksanakan olehketua kelompok. Kemudian diklasifikasi sesuai dengansegmen pasar yaitu kualitas primer disalurkan kepadapasar swalayan, kelas medium kepada restoran, danselebihnya kepada pasar tradisional.

52 T=?-t:"ho S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:49 - 54

Pola III :Sama halnya dengan pola II dan pola III yayasan

bermitra dengan PT Multipress Singapura dan PTKartini Jawa Tengah:

1. Anggota melalui kelompok melakukan keglatan ;mengolah, mengepak, dan melabel.

2. Yayasan bermitra dengan PT Multipress Singapuradan PT Kartini Jawa Tengah.

Ciri Khas dari bentuk kemitraan sub kontrak iniadalah membuat kontrak bersama yang mencantumkanvolume, harga dan waktu. Kemitraan sub kontrak inimempunyai keuntungan yang dapat mendorongterciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilanserta menjamin pemasaran produk kelompok mitrausaha. Kemitraan sub kontrak terdapat kelemahanyang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak, menunjukkan bahwa hubungan sub kontrakseringkali memberikan kecenderungan mengisolasiprodusen kecil sebagai sub kontrak pada satu bentukhubungan monopoli dan monopsoni terutama dalampenyediaan bahan baku dan pemasaran yaituterjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggidan harga produk yang rendah, kontrol kualitas produkyang ketat, dan sistem pembayaran yang seringterlambat, serta sering timbul adanya gejala eksploitasitenaga untuk mengejar target produksi.

2.2 Tanggung Jawab Para Pihak dalam PerjanjianKerjasama Kemitraan Usaha untukMengembangkan Agrobisnis

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraanusaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyatsangat dibutuhkan adanya ikatan tanggung jawabmasing-masing sebagai upaya untuk mewujudkankemitraan usaha yang saling membutuhkan, salingmenguntungkan, dan saling memperkuat.

Dalam kemitraan tersebut secara garis besarpondok pesantren Al@Ittifaq mempunyai tanggungjawab terhadap kelompok tani mitranya dalam hal :

1. Memberikan bantuan atau kemudahan memperolehpermodalan untuk mengembangkan usaha,penyediaan sarana produksi yang dibutuhkan,bantuan terutama teknologi untuk meningkatkanproduksi dan mutu produksi.

2. Memberikan bimbingan dalam meningkatkankualitas SDM kelompok tani, baik melaluipendidikan, pelatihan, dan pemagangan dalambentuk kewirausahaan, manajemen, danketerampilan teknik produksi.

3. Menyusun rencana usaha dengan kelompok tanimitranya untuk disepakati bersama.

4. Menjamin pembelian hasil produksi sesuaikelompok tani dengan kesepakatan yang telahdisepakati bersama.

5. Mengadakan penelitian, pengembangan, danpenyuluhan teknologi bam yang dibutuhkan duniausaha khususnya usaha yang dikembangkandengan kemitraan usaha.

6. Melakukan koordinasi dalam pembinaanpengembangan usaha, pelayanan, penyediaaninformasi bisnis, promosi peluang pasar, danpeluang usaha yang akurat dan aktual pada setiapwilayah.

Dalam melakukan kemitraan kelompok tani yangmenjadi mitranya mempunyai tanggung jawab untukmelakukan:

1. Bersama-sama dengan pengusaha besar/PondokPesantren Al-lttifaq mitranya melakukanpenyusunan rencana usaha untuk disepakati.

2. Menerapkan teknologi dan melaksanakanketentuan sesuai kesepakatan dengan pengusahabesar/ pondok pesanten Al-lttifaq mitranya.

3. Melaksanakan kerjasama antara sesama kelompoktani yang memiliki usaha sejenis dalam rangkamencapai skala usaha ekonomi untuk mendukungkebutuhan pasokan produksi kepada pengusahabesar/ Pondok Pesantren Al-lttifaq mitranya.

4. Memasok hasil produksinya kepada pengusahabesar/ Pondok Pesantren Al-lttifaq mitranya denganjumlah standar mutu yang sesuai dengan standaryang telah disepakati bersama.

Dalam hal terjadinya wanprestasi salah satu pihak,misalnya pihak Al-lttifaq terlambat memasok barangyang dipesan swalayan, maka pihak pondok pesantrenAl-lttifaq akan kehilangan pelanggannya. Sebaliknyaapabila swalayan yang wanprestasi dalam halpembayaran maka Al-lttifaq akan menagih terussampai uangnya dibayar.

3. PENUTUP3.1 Kesimpulan

1. Hubungan hukum antar pihak dalam perjanjiankerjasama kemitraan usaha dalammengembangkan agrobisnis adalah subkontrak, inimerupakan pola hubungan kemitraan antaraperusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra


53

usaha yang memproduksi kebutuhan yangdiperlukan oleh perusahaan sebagai bagian darikomponen produksinya.

2. Dalam kemitraan tersebut secara garis besarperusahaan besar/Pondok Pesantren Al- Ittifaqmempunyai tanggung jawab terhadap kelompoktani mitranya dalam memberikan bantuan ataukemudahan memperoleh permodalan untukmengembangkan usaha, penyesuaian saranaproduksi yang dibutuhkan, bantuan teknologiterutama teknologi untuk meningkatkan produksidan mutu produksi. Sedangkan bagi kelompok taniyang menjadi mitra mempunyai tanggung jawabuntuk memasokkan hasil produksinya kepadapengusaha besar/Pondok Pesantren Al-lttifaqmitranya dengan jumlah dan standar mutu sesuaidengan standar yang telah disepakati bersama.

3.2 Saran- saran

1. Sebaiknya pondok Pesantren Al-lttifaq membentukkoperasi dimana anggotanya adalah para pengajardan santri serta petani yang ada di sekitar pondokpesantren.

2. Dalam melaksanakan kemitraan hams disertaidengan kontrak tertulis yang saling mengikat.

3. Permodalan kiranya dapat dibantu atau didukungoleh usaha mitra, baik langsung maupun sebagaiavails.

4. Praktek konsinyasi produk pondok pesantren padasupermarket yang dibayar setelah 2-4 minggu,seyogyanya dihentikan, karena merugikan mitrayang lemah.

DAFTAR PUSTAKABuku-Buku

Amirizal. 1994. Hukum Bisnis Deregulasi dan JointVenture di Indonesia Teori dan Praktik. Jakarta :Djambatan.

Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. Aneka HukumBisnis. Bandung: Alumni.

Danuwijaya, Darman. 1992. Kemitraan/KeterkaitanUsaha antara Gabungan koperasi Susu Indonesiadengan Industri Pengolahan Susu. Bandung :Gramedia.

Hafsah, Mohammad Jafar. 1999. Kemitraan UsahaKoperasi dan Strategi. Jakarta: Pustaka Harapan.

Irsyad, Suyono dkk. 1996. Koperasi dalam SorotanPers, Agenda yang Tertinggal. Jakarta : PustakaSinar Harapan.

Siagian, Renville. 1997.Agrobisnis. YogyakartaPress.

Pengantar ManajemenGajah Mada University

Soekartawi. 1995. Agribisnis Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Makalah, Hasil Penelitian, Jurnal dan Artikel

Dillon HS. 1998. Strategi Pengembangan PasarAgribisnis. Majalah Manajemen UsahawanIndonesia, No. 10 Th. XXVII, Oktober, 1998.

Gumbira Said. 1998. Pengkajian dan PenerapanTeknologi Agroindustri Bioteknologi, MajalahUsahawan, No. 11 Th. XXVII, Juni, 1998.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar1945

KUHPerdata

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang UsahaKecilPeraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentangkemitraan

54 HELtifclOJS Volume III No 1 Januari - Juni 2005 :49 - 54

Documents

1.PENDAHULUAN '^ TUT? - Unisba