BAB II ALAS HAK PENDIDIKAN DAN KONSEP SEKOLAH ALTERNATIF
Pendidikan berbasis masyarakat (community-based education)
merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk
memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran
seumur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat
dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya
demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk di
bidang pendidikan. Mau tak mau pendidikan harus dikelola secara
desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi
partisipasi masyarakat. Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi
usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di
dalamnva. Partisipasi pada konteks ini berupa kerja sama antara
warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga
dan mengembangkan aktivitas pendidikaan. Sebagai sebuah kerja sama,
maka masvarakat diasumsi mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi
dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pendidikan. 2.1.
Konsep Pendidikan A. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat
Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan demokratisasi
pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan
masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat menjadi sebuah gerakan
penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam
mengsi tantangan kehidupan yang berubah-ubah. Secara konseptual,
pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan
pendidikan yang bertumpu pada prinsip dari masyarakat, oleh
masyarakat dan untuk masyarakat . Pendidikan dari masyarakat
artinya pendidik memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat.
pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai
subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini,
masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap
program pendidikan. Adapun pengertian pendidikan untuk masyarakat
artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang
dirancang untuk menjawab kebutullan mereka. Secara singkat
dikatakan, masyarakat perlu diberdayakan, diberi Peluang dan
kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan
menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk
dan oleh masyarakat sendiri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
menegaskan bahwa: "Setiap orang memiliki hak untuk pendidikan",
oleh karenanya pada tanggal 59 Maret 1990 di Jomtien, Thailand, 115
negara dan 150 oragnisasi saling bertemu dan mengadakan Konferensi
Dunia membahas Education for All (EFA) atau Pendidikan Untuk Semua
(PUS). Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, perlu koalisi yang
luas dari
pemerintah nasional, masyarakat sipil kelompok, dan lembaga
pembangunan seperti UNESCO dan Bank Dunia. Mereka berkomitmen untuk
mencapai enam tujuan pendidikan yaitu: 1. Memperluas dan
meningkatkan perawatan anak usia dini yang komprehensif dan
pendidikan, terutama bagi yang paling rentan dan anak-anak yang
kurang beruntung. 2. Memastikan bahwa pada 2015 semua anak,
khususnya anak perempuan, yang dalam keadaan sulit, dan mereka yang
termasuk etnik minoritas, memiliki akses lengkap dan bebas ke wajib
pendidikan dasar yang berkualitas baik. 3. Memastikan bahwa
kebutuhan belajar semua pemuda dan dewasa dipenuhi melalui akses
yang adil untuk pembelajaran yang tepat dan program ketrampilan
hidup. 4. Mencapai 50% peningkatan dalam keaksaraan orang dewasa
pada tahun 2015, khususnya bagi perempuan, dan akses ke pendidikan
dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa secara
adil. 5. Menghilangkan perbedaan gender pada pendidikan dasar dan
menengah pada tahun 2005, dan mencapai kesetaraan gender dalam
pendidikan dengan tahun 2015, dengan fokus pada perempuan bahwa
mereka dipastikan mendapat akses penuh dan sama ke dalam pendidikan
dasar dengan kualitas yang baik. 6. Meningkatkan semua aspek
kualitas pendidikan dan menjamin keunggulan semua sehingga diakui
dan diukur hasil pembelajaran yang dicapai oleh semua, khususnya
dalam keaksaraan, berhitung dan kecakapan hidup yang esensial.
Setelah satu dekade, karena lambatnya kemajuan dan banyaknya negara
yang jauh dari keharusan untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat
internasional menegaskan kembali komitmennya terhadap Pendidikan
Untuk Semua di Dakar, Senegal, pada 26-28 April 2000 dan sekali
lagi pada bulan September tahun itu. Pada pertemuan terakhir, 189
negara dan mitra mereka mengadopsi dua dari delapan tujuan
Pendidikan Untuk Semua yang dikenal dengan nama Millenium
Development Goals (MDG) yaitu MDG 2 mengenai pendidikan dasar dan
universal serta MDG 3 mengenai kesetaraan jender dalam pendidikan
pada tahun 2015. Dalam konferensi tersebut mereka berjanji untuk
mencapai "Pendidikan untuk Semua" pada 2015. Di dalam Undang-undang
no 20/2003 pasal 1 ayat 16, arti dari pendidikan berbasis
masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan
agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai
perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan
demikian nampak bahwa pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya
merupakan suatu pendidikan yang memberikan kemandirian dan
kebebasan pada masyarakat untuk
menentukan bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan
masyarakat itu sendiri. Sementara itu dilingkungan akademik para
akhli juga memberikan batasan pendidikan berbasis masyarakat.
Menurut Michael W. Galbraith, community-based education could be
defined as an educational process by which individuals (in these
case adults) become more corrtpetent in their skills, attitudes,
and concepts in an effort to live in and gain more control over
local aspects of their communities through democratic
participation. Artinya, pendidikan berbasis masvarakat dapat
diartikan sebagai proses pendidikan di mana individu-individu atau
orang dewasa menjadi lebih berkompeten dalam ketrampilan, sikap,
dan konsep mereka dalam upaya untuk hidup dan mengontrol
aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui partisipasi
demokratis. Pendapat lebih luas tentang pendidikan berbasis
masyarakat dikemukakan oleh Mark K. Smith sebagai berikut: as a
process designed to enrich the lives of individuals and groups by
engaging with people living within a geographical area, or sharing
a common interest, to develop voluntar-ily a range of learning,
action, and reflection opportunities, determined by their personal,
social, econornic and political need. Artinya adalah bahwa
pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang didesain
untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan
mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi
mengenai kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan sukarela
tempat pembelajaran, tindakan, dan kesempatan refleksi yang
ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik
mereka. Dengan demikian, pendekatan pendidikan berbasis masyarakat
adalah salah satu pendekatan yang menganggap masyarakat sebagai
agen sekaligus tujuan, melihat pendidikan sebagai proses dan
menganggap masyarakat sebagai fasilitator yang dapat menyebabkan
perubahan menjadi lebih balk. Dari sini dapat ditarik pemahaman
bahwa pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika tanggung jawab
perencanaan hingga pelaksanaan berada di tangan masyarakat.
Pendidikan berbasis masyarakat bekerja atas asumsi bahwa setiap
masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi
masalahnya sendiri. Baik masyarakat kota ataupun desa, mereka telah
memiliki potensi untuk mengatasi masalah mereka sendiri berdasarkan
sumber daya vang mereka miliki serta dengan memobilisasi aksi
bersama untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dalam UU
sisdiknas no 20/2003 pasal 55 tentang Pendidikan Berbasis
Masyarakat disebutkan sebagai berikut: 1. Masyarakat berhak
menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan
formal dan nonformal sesuai dengan
2.
3.
4.
5.
kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan
masyarakat. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat
mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan,
serta manajemen dan pendanannya sesuai dengan standar nasional
pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat
dapat bersumber-dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan-yang berlaku. Lembaga
pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis,
subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ketentuan mengenai peran
serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.
Dari kutipan di atas nampak bahwa pendidikan berbasis masyarakat
dapat diselenggarakan dalam jalur formal maupun nonformal, serta
dasar dari pendidikan berbasis masyarakat adalah kebutuhan dan
kondisi masyarakat, serta masyarakat diberi kewenangan yang luas
untuk mengelolanya. Oleh karena itu dalam menyelenggarakannya perlu
memperhatikan tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat
setempat. Untuk itu Tujuan dari pendidikan nonformal berbasis
masyarakat dapat mengarah pada isu-isu masyarakat yang khusus
seperti pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, budaya dan
sejarah etnis, kebijakan pemerintah, pendidikan politik dan
kewarganegaraan, pendidikan keagamaan, pendidikan bertani,
penanganan masalah kesehatan serti korban narkotika, HIV/Aids dan
sejenisnya. Sementara itu lembaga yang memberikan pendidikan
kemasyarakat bisa dari kalangan bisnis dan industri,
lembaga-lembaga berbasis masyarakat, perhimpunan petani, organisi
kesehatan, organisasi pelayanan kemanusiaan, organisi buruh,
perpustakaan, museum, organisasi persaudaraan sosial,
lembaga-lembaga keagamaan dan lain-lain . B. Pendidikan Nonformal
Berbasis Masyarakat Model pendidikan berbasis masyarakat untuk
konteks Indonesia kini semakin diakui keberadaannya pasca
pemberlakuan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Keberadaan lembaga ini diatur pada 26 ayat 1 s/d 7. jalur
yang digunakan bisa formal dan atau nonformal. Dalam hubungan ini,
pendidikan nonformal berbasis masyarakat adalah pendidikan
nonformal yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi
sebagai pengganti, penambah dan/pelengkap pendidikan formal
dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan
nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan
penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Pendidikan nonformal
meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini,
pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan,
pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal
terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar,
pusat kegiatan masyarakat, majelis taklirn serta satuan pendidikan
yang sejenis. Dengan demikian, nampak bahwa pendidikan nonformal
pada dasarnya lebih cenderung mengarah pada pendidikan berbasis
masyarakat yang merupakan sebuah proses dan program, yang secara
esensial, berkembangnya pendidikan nonformal berbasis masyarakat
akan sejalan dengan munculnya kesadaran tentang bagaimana
hubungan-hubungan sosial bisa membantu pengembangan interaksi
sosial yang membangkitkan concern terhadap pembelajaran berkaitan
dengan masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sosial,
politik,, lingkungan, ekonomi dan faktor-faktor lain. Sementara
pendidikan berbasis masyarakat sebagai program harus berlandaskan
pada keyakinan dasar bahwa partisipasi aktif dari warga masyarakat
adalah hal yang pokok. Untuk memenuhinya, maka partisipasi warga
harus didasari kebebasan tanpa tekanan dalam kemampuan
berpartisipasi dan keingin berpartisipasi. C. Pinsip-prinsip
Pendidikan Berbasis Masyarakat Menurut Michael W. Galbraith
pendidikan berbasis masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai
berikut: 1. Self determination (menentukan sendiri). Semua anggota
masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam
menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumbersumber
masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.
2. Self help (menolong diri sendiri) Anggota masyarakat dilayani
dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka
sendiri telah didorong dan dikembangkaii. Mereka menjadi bagian
dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung
karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab adalah untuk
kesejahteraan mereka sendiri. 3. Leadership development
(pengembangan kepemimpinan) Para pemimpin lokal harus dilatih dalam
berbagai ketrampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan,
dan proses kelompok
sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara
terusmenerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat. 4.
Localization (lokalisasi). Potensi terbesar unhik tingkat
partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi
kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat
dengan kehidupan tempat masyarakat hidup. 5. Integrated delivery of
service (keterpaduan pemberian pelayanan) Adanya hubungan
antaragensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan
pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang
lebih baik. 6. Reduce duplication of service. Pelayanan Masyarakat
seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan
dan sumber dava manusia dalam lokalitas mereka dan mengoordinir
usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan. 7. Accept diversity
(menerima perbedaan) Menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan
usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama
atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara
menyeluruh. Ini berarti pelibatan warga masyarakat perlu dilakukan
seluas mungkin dan mereka dosorong/dituntut untuk aktif dalam
pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan dan
aktifitasaktifitas kemasyarakatan. 8. Institutional responsiveness
(tanggung jawab kelembagaan) Pelayanan terhadap kebutuhan
masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah
kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani
masyarakat. Lembaga harus dapat dengan cepat merespon berbagai
perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar manfaat lembaga akan
terus dapat dirasakan. 9. Lifelong learning (pembelajaran seumur
hidup) Kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia
bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar
belakang masyarakat. Dalam perkembangannya, community-based
education merupakan sebuah gerakan nasional di negara berkemang
seperti Indonesia. community-based education diharapkan dapat
menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan masyarakat madani
(civil society). Dengan sendirinya, manajemen penndidikan yang
berdasarkan pada community-based education akan menampilkan wajah
sebagai lembaga pendidikan dari masyarakat. Untuk melaksanakan
paradigma pendidikan berbasis masyarakat pada jalur nonformal
setidak-tidaknva mempersyaratkan lima hal (Sudjana. 1984). Pertama,
teknologi yang digunakan hendaknya sesuai dengan kondisi dan
situasi nyata yang ada di masyarakat. Teknologi yang canggih
yang diperkenalkan dan adakalanya dipaksakan sering berubah
menjadi pengarbitan masyarakat yang akibatnva tidak digunakan sebab
kehadiran teknologi ini bukan karena dibutuhkan, melainkan karena
dipaksakan. Hal ini membuat masyarakat menjadi rapuh. Kedua, ada
lembaga atau wadah yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam,
dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat. Di sini dituntut adanya
partisipasi masyarakat dalam peencanaan, pengadaan, penggunaan, dan
pemeliharaan pendidikan luar sekolah. Ketiga, program belajar yang
akan dilakukan harus bernilai sosial atau harus bermakna bagi
kehidupan peserta didik atau warga belajar dalam berperan di
masyarakat. Oleh karena itu, perancangannya harus didasarkan pada
potensi lingkungan dan berorientasi pasar, bukan berorientasi
akademik semata. Keempat, program belajar harus menjadi milik
masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. Hal ini perlu
ditekankan karena bercermin pada pengalaman selama ini bahwa
lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi pemerintah terbukti
belum mampu membangkitkan partisipasi masyarakat. Yang terjadi
hanyalah pemaksaan program, karena semua program pendidikan
dirancang oleh instansi yang bersangkutan. Kelima, aparat
pendidikan luar sekolah/nonformal tidak menangani sendiri
programnya, namun bermitra dengan organisasi-organisasi
kemasyarakatan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan ini yang
menjadi pelaksana dan mitra masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
belajar mereka dan dalam berhubungan dengan sumber-sumber pendukung
program. D. Pendidikan Berbasis Masyarakat Dalam upaya mendorong
pada terwujudnya pendidikan nonformal berbasis masyarakat, maka
diperlukan upaya untuk menjadikan pendidikan tersebut sebagai
bagian dari upaya membangun masyarakat. Dalam hal ini diperlukan
pemahaman yang tepat akan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Pembangunan/pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat desa
merupakan suatu fondasi penting yang dapat memperkuat dan mendorong
makin meningkatnya pembangunan bangsa, oleh karena itu pelibatan
masyarakat dalam mengembangkan pendidikan nonformal dapat menjadi
suatu yang memberi makna besar bagi kelancaran pembangunan.
Pengembangan masyarakat, pengembangan sosial atau pembangunan
masyarakat sebagai istilah-istilah yang dimaksud dalam pembahasan
ini mengandung arti yang bersamaan. Pengembangan masyarakat,
terutama di daerah pedesaan, bila dibandingkan dengan daerah
perkotaan jelas menunjukan suatu ketimpangan, sehingga memerlukan
upaya yang lebih keras untuk mencoba lebih seimbang diantara
keduanya. pengembangan masyarakat, pengembangan sosial
atau pembangunan masyarakat tersebut menunjukkan suatu upaya
yang disengaja dan diorganisasi untuk memajukan manusia dalam
seluruh aspek kehidupannya yang dilakukan di dalam satu kesatuan
Wilayah. Kesatuan wilayah itu bisa terdiri dari daerah pedesaan
atau daerah perkotaan. Upaya pembangunan ini bertujuan untuk
terjadinya perubahan kualitas kehidupan manusia dan kualitas
wilayahnya atau lingkungannya ke arah yang lebih baik. Agar
pembangunan itu berhasil, maka pembangunan haruslah menjadi jawaban
yang wajar terhadap kebutuhan perorangan, masyarakat dan Pemerintah
baik di tingkat desa, daerah ataupun di tingkat nasional. Dengan
demikian maka isi, kegiatan dan tujuan pengembangan masyarakat akan
erat kaitannya dengan pembangunan nasional. TR Batten menjelaskan
bahwa pengembangan masyarakat ialah proses yang dilakukan oleh
masyarakat dengan usaha untuk pertama-tama mendiskusikan dan
menentukan kebutuhan atau keinginan mereka, kemudian merencanakan
dan melaksanakan secara bersama usaha untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan mereka itu (Batten, 1961). Dalam proses tersebut maka
keterlibatan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut. Tahap
pertama, dengan atau tanpa bimbingan fihak lain, masyarakat
melakukan identifikasi masalah, kebutuhan, keinginan dan
potensipotensi yang mereka miliki. Kemudian mereka mendiskusikan
kebutuhan-kebutuhan mereka, menginventarisasi kebutuhankebutuhan
itu berdasarkan tingkat keperluan, kepentingan dan mendesak
tidaknya usaha pemenuhan kebutuhan. Dalam identifikasi kebutuhan
itu didiskusikan pula kebutuhan perorangan, kebutuhan masyarakat
dan kebutuhan Pemerintah di daerah itu. Mereka menyusun urutan
prioritas kebutuhan itu sesuai dengan sumber dan potensi yang
terdapat di daerah mereka. Tahap kedua, mereka menjajagi
kemungkinan-kemungkinan usaha atau kegiatan yang dapat mereka
lakukan, untuk memenuhi kebutuhan itu. apakah sesuai dengan
sumber-sumber yang ada dan dengan mempertimbangkan
kemungkinan-kemungkinan hambatan yang akan dihadapi dalam kegiatan
itu. Selanjutnya mereka menentukan pilihan kegiatan atau usaha yang
akan dilakukan bersama. Tahap ketiga, mereka menentukan rencana
kegiatan, yaitu program yang akan dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan mereka. Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki
dikalangan masyarakat. Rasa pemilikan bersama itu menjadi prasarat
timbulnya rasa tanggung jawab bersama untuk keberhasilan usaha itu.
Tahap keempat ialah melaksanakan kegiatan. Dalam tahap keempat ini
motivasi perlu dilakukan. Di samping itu komunikasi antara
pelaksana terus dibina. Dalam tahap pelaksanaan ini akan terdapat
masalah yang menuntut pemecahan.
Pemecahan masalah itu dilakukan setelah dirundingkan bersama
oleh masyarakat dan para pelaksana. Tahap kelima, penilaian
terhadap proses pelaksanaan kegiatan, terhadap hasil kegiatan dan
terhadap pengaruh kegiatan itu. Untuk kegiatan yang berkelanjutan,
hasil evaluasi itu dijadikan salah satu masukan untuk tindak lanjut
kegiatan atau untuk bahan penyusunan program kegiatan baru. Semua
tahapan kegiatan itu dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif.
Pengembangan masyarakat yang bertumpu pada kebutuhan dan tujuan
pembangunan nasional itu memiliki dua jenis tujuan. Tujuan-tujuan
itu dapat digolongkan kepada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan
umum dengan sendirinya mengarah dan bermuara pada tujuan nasional,
sedangkan tujuan khusus yaitu perubahan-perubahan yang dapat diukur
yang terjadi pada masyarakat. Perubahan itu menyangkut segi
kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri setelah melalui program
pengembangan masyarakat. Perubahan itu berhubungan dengan
peningkatan taraf hidup warga masyarakat dan keterlibatannya dalam
pembangunan. Dengan kata lain tujuan khusus itu menegaskan adanya
perubahan yang dicapai setelah dilakukan kegiatan bersama, yaitu
berupa perubahan tingkah laku warga masyarakat. Perubahan tingkah
laku ini pada dasarnya merupakan hasil edukasi dalam makna yang
wajar dan luas, yaitu adanya perubahan pengetahuan, ketrampilan,
sikap dan aspirasi warga masyarakat serta adanya penerapan tingkah
laku itu untuk peningkatan kehidupan mereka dan untuk peningkatan
partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Partisipasi dalam
pembangunan masyarakat itu bisa terdiri dari partisipasi buah
fikiran, harta benda, dan tenaga (Anwas Iskandar, 1975). Dalam
makna yang lebih luas maka tujuan pengembangan masyarakat pada
dasarnya adalah pengembangan demokratisasi, dinamisasi dan
modernisasi (Suryadi, 1971). Prinsip-prinsip pengembangan
masyarakat yang dikemukakan di sini ialah keterpaduan,
berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri (swadaya dan gotong
royong), dan kaderisasi. Prinsip keterpaduan memberi tekanan bahwa
kegiatan pengembangan masyarakat didasarkan pada program-program
yang disusun oleh masyarakat dengan bimbingan dari lembaga-lembaga
yang mempunyai hubungan tugas dalam pembangunan masyarakat. Prinsip
berkelanjutan memberi arti bahwa kegiatan pembangunan masyarakat
itu tidak dilakukan sekali tuntas tetapi kegiatannya terus menerus
menuju ke arah yang lebih sempurna. Prinsip keserasian diterapkan
pada program-program pembangunan masyarakat yang memperhatikan
kepentingan masyarakat dan kepentingan Pemerintah. Prinsip
kemampuan sendiri berarti dalam melaksanakan kegiatan dasar yang
menjadi acuan adalah kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat
sendiri.
Prinsip-prinsip di atas memperjelas makna bahwa program-program
pendidikan nonformal berbasis masyarakat harus dapat mendorong dan
menumbuhkan semangat pengembangan masyarakat, termasuk keterampilan
apa yang harus dijadikan substansi pembelajaran dalam pendidikan
nonformal. Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan pendidikan
nonformal sebagai bagian dari kegiatan masyarakat memerlukan
upaya-upaya yang serius agar hasil dari pendidikan dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup
mereka. Dalam hal ini perlu disadiri bahwa pengembangan masyarakat
itu akan lancar apabila di masyarakat itu telah berkembang motivasi
untuk membangun serta telah tumbuh kesadaran dan semangat
mengembangkan diri ditambah kemampuan serta ketrampilan tertentu
yang dapat menopangnya, dan melalui kegiatan pendidikan, khususnya
pendidikan nonformal diharapkan dapat tumbuh suatu semangat yang
tinggi untuk membangun masyarakat desanya sendiri sabagai suatu
kontribusi bagi pembangunan bangsa pada umumnya1 2.2. Pendidikan
Alternatif dalam Hukum Pendidikan A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Konstitusi kita beramanat sebagaimana
yang tercermin dalam pembukaan sebagai orginal intent yang
berbunyi: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,.... Kewajiban
negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hak bagi semua
warga negara tanpa terkecuali yang kemudian disebut hak atas
pendidikan. Hak memperoleh pendidikan diatur dalam Pasal 28C yang
berbunyi: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia.
1
http://uharsputra.wordpress.com/pendidikan/pendidikan-nonformal/
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya. Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan
undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan
belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5)
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. B. UU Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) UU ini
secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh
jaminan pendidikan yang kualitas, sebagaimana diataur dalam Pasal
5: 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu 2. Warga negara yang memiliki kelainan
fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak
memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil
atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak
memperoleh pendidikan layanan khusus. 4. Warga negara yang memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan
khusus. 5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Dalam sistem pendidikan
nasional ada 3 (tiga) jalur pendidikan yang diatur, yaitu:
1. 2.
3.
formal: SD-SMP-SMU non formal: lembaga kursus, lembaga
pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat,
majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis. informal:
pendidikan oleh keluarga dan lingkungan secara mandiri (salah
satunya pendidikan berbasis komunitas sebagai pendidikan
alternatif)
Pendidikan alternatif masuk dalam kategori jalur pendidikan
informal, dimana pemerintah tidak mengatur standar isi dan proses
pelayanan informal kecuali standar penilaian apabila akan
disetarakan dengan pendidikan jalur formal dan nonformal
sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 13 dan 27. Pasal 13 ayat (1)
menyebutkan: Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non
formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya .
Sedangkan pada ayat (2): Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan dengan system terbuka melalui tatap muka
dan/atau melalui jarak jauh . Demikian pula pada Pasal 27 ayat (1):
Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan
lingkungan berbentuk kegiatan dan belajar secara mandiri .
Sedangkan pada ayat (2): Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud ayat
(1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah
peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan
. C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 90, ayat 1: Peserta didik
pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang
setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah
lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi
sesuai ketentuan yang berlaku . Ayat 2: Peserta didik pendidikan
informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari
pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji
kompetensi dan ujian nasional yang diselenggrakan oleh satuan
pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku .
D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 116
Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang
berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pasal 117 (1) Hasil
pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan
nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi
Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing,
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Uji
kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. Uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan
nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 115; dan b. Uji kesetaraan
yang diatur dengan Peraturan Menteri untuk hasil pendidikan
informal lain yang berada di luar lingkup ketentuan dalam Pasal
115. Istilah pendidikan informal sebagaimana yang digunakan dalam
UU Sisdiknas dan PP No. 19/2005, didefinisikan sebagai jalur
pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar
secara mandiri2. Adapun satuan penyelenggara jalur pendidikan ini,
yaitu keluarga dan lingkungan. Diantara model pendidikan yang
termasuk dalam kategori pendidikan informal adalah Sekolah Rumah
(homeschooling). Dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa salah satu hak
peserta didik pendidikan informal adalah dibolehkan pindah ke jalur
dan satuan pendidikan yang setara baik jalur pendidikan formal
maupun non formal. Hal ini seperti ditegaskan dalam Pasal 12 ayat 1
huruf e. Ini artinya, peserta didik dijalur pendidikan informal
memiliki kesempatan untuk masuk ke jalur pendidikan formal dan non
formal jika mereka menginginkannya. 2.3. Model Penyelenggaraan
Pendidikan Alternatif Pendidikan alternatif adalah sebuah istilah
generic yang meliputi sejumlah besar program atau cara pemberdayaan
peserta didik yang dilakukan berbeda dengan cara tradisional.3
Dilihat dari
2
3
Dikutip dari Ensiklopedia Bebas Wikipedia, www.wikipedia.org.
Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan istilah pendidikan
informal sebagai jalur pendidikan keluarga dan lingkungan,
www.depdiknas.go.id. Artikel Kuliah Prof. Dr. Yusufhadi Miarso,
Pendidikan Alternatif: Sebuah Agenda Reformasi, Universitas Negeri
Jakarta, 1999.
bentuknya, pendidikan alternatif memiliki keberagaman model
dengan karasteristik dan kekhususan,meski pada sisi lain secara
umum mempunyai tiga kesamaan utama, yaitu: pertama, pendekatannya
lebih bersifat individual. Kedua, memberikan perhatian lebih besar
kepada peserta didik, orang tua/keluarga, dan pendidik. Ketiga,
dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman. Di Indonesia,
pendidikan alternatif telah lama hadir. Wujud pendidikan alternatif
tertua itu adalah pesantren yang diperkirakan sudah ada sejak abad
15 yang didirikan oleh Raden Rahmat atau dikenal sebagai Sunan
Ampel. Keberhasilan pensantren4 di Ampel ini kemudian disusul
dengan munculnya pesantren baru seperti pesantren Giri oleh Sunan
Giri, pesantren Demak oleh Raden Fatah, dan pesantren Tuban oleh
Sunan Bonang. Selain pesantren, model pendidikan alternatif yang
juga sudah lama berdiri adalah Perguruan Taman Siswa yang didirikan
oleh Ki Hajar Dewantara5. Perguruan Taman Siswa mengembangkan
kurikulum termasuk bahan pengajarannya dikembangkan berdasarkan
kebudayaan nasional, sesuai dengan misi pendidikan nasional6.
Pendidikan akhlak (budi pekerti) mendapat perhatian yang besar
sebagai dasar pembentukan kepribadian anak didik. Pendidikan
kesenian juga
4
5
6
Pendidikan di pesantren pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan
loyalitas kepada Islam yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku
yang benar dan penerimaan norma-norma dan pola hidup secara Islam,
serta loyalitas kepada masyarakat Islam. Tujuan pendidikan ini
tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran santri, tetapi untuk
meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai
nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan
tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan para santri
untuk hidup sederhana dan bersih hati (Zamakhsyari
Dofier,1994:19-21) Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922 pada
awalnya dapat dikategorisasikan sebagai suatu pendidikan
alternatif, yaitu sekolah swasta yang programnya sesuai dengan
kebutuhan yang dirasakan pada waktu itu, yaitu perjuangan melawan
penjajahan/penindasan. Azas-azas pendidikan di Taman Siswa seperti
yang telah disebutkan di muka, dijabarkan menjadi dasar program
yang diberi nama Panca Darma. Panca Darma ini meliputi :
kemanusiaan, kodrat hidup alam dan Illahi, kebudayaan, kebangsaan
dan kemerdekaan. Berdasarkan Panca Darma ini maka pendidikan di
Taman Siswa merupakan corak pendidikan nasional yang bermaksud
mendidik anak agar menjadi nasionalis sejati yang mencintai
bangsanya, dan selalu berusaha demi kemajuan bangsa dan negara.
(Soemanto & Soeyarno, 1983:64-66). Pemerintah Hindia Belanda
merasa khawatir akan perkembangan pendidikan yang bercirikan
nasionalisme dan yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Maka pada
tahun 1932 dikeluarkan peraturan yang isinya mengatur pendidikan
swasta, yaitu bahwa isi pelajarannya harus sesuai dengan sekolah
negeri (yang dibiayai dan dikelola oleh pemerintahan kolonial), dan
para guru harus memperoleh ijin mengajar dari aparat penguasa.
Berkat perjuangan Ki Hajar Dewantara dan tokoh-tokoh nasionalis
lain, peraturan itu dicabut pada tahun 1933, tetapi tidak berarti
bahwa oleh karena itu diberi kebebasan kepada setiap orang/lembaga
untuk menyelenggarakan pendidikan.
dikembangkan sebagai salah satu unsur untuk melestarikan dan
mengembangkan kebudayaan. Tokoh pendidikan lain yang mengembangkan
pendidikan alternatif pada jaman penjajahan adalah Mohammad Syafei.
Dia membuka sekolah di Kayutanam dengan semboyan carilah sendiri
dan kerjakanlah sendiri . Para siswa diberikan ketrampilan
praktikal seperti membuat sendiri meja dan kursi yang digunakannya.
Pendidikan yang berorientasi pada perkembangan kepribadian dan
kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat ini mengalami masa pasang
surut7. Sejak Negara Indonesia berdiri, pemerintah terus berupaya
membangun bidang pendidikan khususnya sektor pendidikan formal
mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK, sampai perguruan tinggi.
Namun, seiring perjalanan waktu dan perkembangan masyarakat,
keberadaan pendidikan formal ternyata belum mampu menjangkau
seluruh lapisan kelas social masyarakat. Masih banyak anak-anak
usia sekolah yang tidak dapat menikmati pendidikan terutama
pendidikan dasar; baik dikarenakan oleh factor ketidakmampuan
menjangkau biaya pendidikan maupun karena faktor keterbatasan
layanan pendidikan yang tersedia. Selain itu, sistem pendidikan
formal yang ada saat ini dipandang oleh sebagian masyarakat belum
memenuhi apa yang menjadi ekspektasi masyarakat terhadap dunia
pendidikan. Berbagai persoalan tersebut kemudian memunculkan
keprihatinan dari sejumlah pihak; baik pribadi maupun kelompok
untuk mengembangkan gagasan dan inisiatif untuk menyelenggarakan
pendidikan sederhana yang berbeda dengan system pendidikan formal
8. Kondisi-kondisi seperti inilah yang melatarbelakangi munculnya
model-model pendidikan seperti: 1. Universitas Tikyan yang
didirikan Yayasan Humana untuk anak jalanan dan girli (pinggir
kali) di Yogyakarta97
8
9
Pada masa Perang Dunia II pendidikan ini terhenti karena
kampusnya diduduki oleh tentara Hindia Belanda, dan kemudian
diganti dengan masuknya Jepang. Bahkan pada waktu perjuangan
kemerdekaan, tentara Belanda telah membumi hanguskan kampus
Kayutanam. Pendidikan alternatif ini lahir karena sekelompok
pemerhati pendidikan tidak puas terhadap layanan pendidikan yang
ada. Pembelajaran di sekolah umum sebagian besar masih bersifat
konvensional dan kaku yang membatasi kreativitas serta kekhasan
alamiah anak-anak yang ingin bermain sambil belajar. Sekolah
Komnunitas ini memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak
jalanan dan girli (pinggir kali), agar mereka mampu mandiri,
berkarya dan bekerjasama dengan saling menghargai. Istilah Tikyan
merupakan singkatan dari sitik-sitik lumayan (meskipun sedikit
tetapi lumayan). Anak-anak didik bebas untuk memilih pelajaran yang
ingin diambilnya serta
2. SD Mangunan yang didirikan oleh Romo Mangunwijaya untuk
anak-anak pinggir kali condet di Yogyakarta; 3. SMP Qoryah
Thayyibah untuk anak-anak petani kurang mampu di Kalibening
Salatiga Jateng; 4. Sanggar Akar untuk anak-anak tukang becak,
pemulung dan pengasong di Cipinang Jakarta; 5. Homeschooling atau
sekolahrumah yang diprakarsai oleh Seto Mulyadi, dan masih banyak
lagi model-model pendidikan serupa. 6. Sekolah Alam Insan Mulia
Surabaya (SAIMS) yang memiliki layanan pendidikan dari kelompok
bermain, taman kanak-kanak, SD, dan SMP sekitar sembilan tahun ini
memberikan layanan pendidikan alternatif dengan konsep belajar yang
menyenangkan dan belajar sambil bermain. Kondisi sekolah dibuat
alamiah yang memungkinkan anak belajar di sudut mana pun saat
berada dilahan pada realitas kehidupan yang sesungguhnya.10 7.
Majelis Taklim Nurul Hidayah di Desa Pasir Mukti, Kec. Telagasari
Kab. Karawang Jawa Barat yang memiliki TV dan radio siaran11 dengan
Menyuarakan kehidupan keagamaan dan budaya lokal, serta
pemberdayaan komunitas majlis ta lim. Selain itu, mata pelajaran
yang diberikan mampu diaplikasikan
10
11
dengan penampilan seadanya. Berbagai macam ketrampilan usaha
diajarkan dalam kampus ini seperti membuat kerajinan tangan,
membatik, membuat kertas daur ulang, kerajinan kayu, melukis dan
lain-lain. Kampus ini baru mulai beroperasi pada tahun 1996,
meskipun kegiatan pendidikan telah dimulai pada tahun 1988 dan
lembaga penyelenggaranya (Yayasan Humana) telah dibentuk pada tahun
1991. Pendidikan alternatif seperti yang diselenggarakan di kampus
Tikyan ini tentu banyak terdapat di Indonesia, dan karena itu tidak
mungkin untuk dipaparkan satu persatu. Kegiatan kampus Tikyan ini
sengaja ditampilkan karena dinilai unik. Pendidikan kita itu
menawarkan belajar hanya untuk belajar. Padahal, seharusnya belajar
itu untuk bekal kehidupan, kata Moh Sulthon Amien, Ketua Pembina
Yayasan Insan Mulia yang menaungi Sekolah Alam Insan Mulia di
Surabaya. Aziz Badiansyah, Kepala SD SAIMS, mengatakan, dalam
pembelajaran guru mesti mampu membawa anak mencapai kompetensi yang
harus dipenuhi. Di sekolah ini, siswa SD tidak belajar sesuai mata
pelajaran, tetapi mata pelajaran yang diwajibkan dalam kurikulum
nasional itu diramu sedemikian rupa ke dalam suatu topik. Dengan
membawa anak mengaplikasikan langsung setiap topik belajar di alam
sekitarnya, mereka jadi senang belajar. Mereka tidak sadar sedang
belajar karena dibuat dengan cara bermain dan merasakan langsung.
Pembelajaran dengan cara itu membuat mereka mudah ingat apa yang
dipelajari, ujar Aziz. Maksud pendirian komunitas Nurul Hidayah
oleh Rohmat Sarman adalah: Menjadi wahana informasi bebas dan
bertanggungjawab yang dapat meningkatkan martabat kehidupan
masyarakat. Sementara, tujuannya adalah: Membuka kesempatan bagi
masyarakat lokal untuk menyalurkan diri secara sosial, kultural,
politis dan spiritual. Menciptakan masyarakat lokal supaya lebih
interaktif dan mandiri dalam mengendalikan sumber daya lokal
Menjadi katalisator pembangunan sosial, politik, moral, budaya dan
agama agar dapat menjaga keseimbangan antar anggota
masyarakat.;
lewat pembelajaran tematik dengan membawa anak-anak Komunitas
Nurul Hidayah. 8. Sekolah Orang Rimba (Suku Kubu) di Taman Nasional
Bukit Dua Belas, Provinsi Jambi oleh Butet Manurung yang menerapkan
sistem pendidikan dasar dengan metode Silabel. Metode ini adalah
sebuah cara yang diolah oleh Butet untuk mengajarkan anak-anak
rimba mengenal bahasa Indonesia selama dia berada di pedalaman
Bukit Tujuh Belas, Jambi, Sumatera Timur pada tahun 1999. Di
sinilah ia memulai perjalanannya untuk menjadi guru orang Rimba di
sekolah yang didirikannya sendiri, yang bernama Sokola Rimba .
Metode pendidikan yang dilakukan oleh Butet selalu mencari
cara-cara baru, inovatif, sampai menemukan cara yang tepat. Dan itu
membuat anak-anak Rimba senang. Inspirasi dia mendirikan Sokola
Rimba tersebut adalah solusi memajukan pendidikan nasional di
daerah terpencil dan menyebarkan ilmu pengetahuannya kepada
anakanak di dalam rimba.; 9. Sekolah Alam Kandang Jurank Doank oleh
Dik Doank; 10. Komunitas Rumah Belajar Samoja Bandung; 11. Plus
Lendo Novo dengan jaringan Sekolah Alamnya (sekolah formal rasa
alternatif). Model penyelenggaraan sekolah yang demikian inilah
yang dikategorikan sebagai pendidikan alternative karena system dan
metode belajarnya yang berbeda dengan pendidikan formal. Meskipun
demikian, pendidikan alternative tidak bisa dipandang sebelah
mata12. Karena terbukti banyak anak-anak usia sekolah yang tidak
dapat duduk di sekolah-sekolah formal baik dikarenakan oleh
ketidakmampuan biaya, keterbatasan layanan pendidikan yang
tersedia, maupun karena berada di daerah terpencil13 justru dapat
merasakan pendidikan melalui pendidikan atau sekolah alternatif.
Karenanya pendidikan-pendidikan alternative patut mendapat
apresiasi dari negara. Sayangnya, perhatian pemerintah terhadap
model-model pendidikan alternative masih sangat minim. Namun12
13
Pendidikan alternatif, seperti homeschooling atau sekolah rumah
dan sekolah alam, kini semakin berkembang dan diminati di Tanah
Air. Pendidikan alternatif ini pola pendidikannya membawa anak
tidak berjarak dengan realitas kehidupan. Pendidikan alternatif ini
lahir karena sekelompok pemerhati pendidikan tidak puas terhadap
layanan pendidikan yang ada. Pembelajaran di sekolah umum sebagian
besar masih bersifat konvensional dan kaku yang membatasi
kreativitas serta kekhasan alamiah anak-anak yang ingin bermain
sambil belajar. Loula Maretta dari Green Education mengatakan, alam
semesta ini bisa menjadi sumber belajar yang kaya bagi anak-anak.
Belajar pun tidak terbatas dalam sekat-sekat dinding yang dirasakan
tidak nyaman bagi sebagian anak. Belajar secara formal bisa
dilaksanakan di luar ruangan yang memberi kebebasan bagi tumbuhnya
kreativitas dan kemampuan mengeksplorasi ilmu dari alam
sekitar.
demikian, upaya yang mengarah kepada pemberian pengakuan
terhadap pendidikan alternative sudah mulai nampak14. Hal ini
misalnya terlihat dari pemberian pengakuan terhadap homeschooling
atau sekolah rumah. Model sekolah rumah atau yang popular disebut
homeschooling secara etimologis disebut sebagai sekolah yang
diadakan di rumah 15. Meski disebut sekolahrumah, namun dalam
proses belajar mengajar tidak terus menerus dilakukan di rumah,
belajar di mana saja dan kapan saja asal situasi dan kondisinya
benar-benar nyaman dan menyenangkan seperti layaknya berada
dirumah. Saat ini, homeschooling mulai menjadi salah satu model
pilihan orang tua dalam mengarahkan anak-anaknya dalam bidang
pendidikan. Pilihan ini muncul karena adanya pandangan para orang
tua tentang kesesuaian minat oleh anak-anaknya. Saat ini
homeschooling ini banyak dilakukan di kota-kota besar seperti,
Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan lain-lain. Sehubungan
dengan makin menjamurnya model homeschooling diberbagai tempat
terutama dikota-kota besar, maka muncul inisiatif dari para pegiat
pendidikan homeschooling untuk meminta legalitas dari pemerintah
terhadap keberadaan homeschooling sebagai sebuah model pendidikan
alternatif. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya Depdiknas
dalam hal ini Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) bersama para
pegiat homeschooling yang tergabung dalam sebuah wadah yang bernama
Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (ASAHPENA) yang
dipimpin oleh Dr. Seto Mulyadi bersepakat menandatangani nota
kesepahaman (MoU) tentang pengakuan homeschooling pada 10 Januari
2007. Bagaimana dengan model Skola Lipu Komunitas Masyarakat Adat
Tau Taa Wana Bulang?
14
15
Wardiman Djojonegoro, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
mengatakan perlu terus dicari upaya supaya belajar di sekolah
jangan membebani anak dan guru. Para pendidik mesti mampu mengubah
pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak menikmati saatsaat
belajar dan mampu memahami pelajaran. Dikutip dari artikel PNFI
Depdiknas yang berjudul Homeschooling: Model Pengembangan Sistem
Pendidikan , www.pnfi.depdiknas.go.id. Sementara itu menurut
Direktur Pendidikan Masyarakat Depdiknas Ella Yulaelawati,
homeschooling adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar,
teratur dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga dan
proses belajar mengajar pun berlangsung dalam suasana yang
kondusif. Adapun menurut Margaret Martin, homeschooling adalah
situasi pembelajaran atau pengajaran di lingkungan rumah, sebagai
pengganti kehadiran atau waktu belajar di sekolah konvensional.
Skola Lipu dalam kerangka model pendidikan nasional, harus
diakui melalui proses diskurs prespektif secara kritis dengan
melibatkan banyak pihak yang difasilitasi oleh Yayasan Merah Putih.
Pada perkembangan diskursus tersebut diperoleh gambaran-gambaran
yang menunjukkan adanya aspek pembeda antara pendidikan informal
dan formal: Tabel. Aspek pembeda antara pendidikan informal dan
formal NO INDIKATOR PERBEDAAN JALUR PENDIDIKAN PENDIDIKAN LUAR
PENDIDIKAN INTRA SEKOLAH SEKOLAH INFORMAL FORMAL Warga belajar
Rentang usia warga Rentang usia setiap belajar heterogen jenjang
lebih homogen (10-44 tahun) Latar Belakang Latar Belakang
pendidikan lebih pendidikan warga homogen belajar heterogen
Motivasi belajar untuk Motivasi belajar prestasi jangka panjang
karena kebutuhan Siswa bertindak sebagai mendesak anak didik Warga
belajar dapat Siswa tidak dapat berfungsi sebagai memilih program
sesuai sumber belajar kebutuhannya Warga belajar lebih Penerapan
siswa Mandiri dalam berdasarkan nilai yang memilih program
diperoleh yang dibutuhkan Selesai sampai jenjang Penerapan warga
tertentu baru mencari belajar berdasarkan pekerjaan sasaran Ada
yang sudah bekerja baru ikut belajar Tutor / sumber Biasanya
disebut Disebut guru belajar tutor Ditekankan pada Pemilihan tutor
lebih kemampuan akademis ditekankan pada segi Bersifat tertutup
(latar keterampilan yang Belakang akademik) dimilikinya Bersifat
sebagai nara Bersifat terbuka sumber utama (siapapun dapat Ada
jenjang karir menjadi tutor) Digaji pemerintah /
1.
2.
3.
Pamong belajar / penyelenggara
4. Sarana belajar
5.
Tempat Belajar
Bertindak sebagai fasilitator Tidak ada perjenjangan karir Tidak
digaji pemerintah Lebih bersifat sukarela / nobenefit (kecuali
untuk program khusus) Perseorangan, LSM atau instansi Bertindak
sebagai fasilitator Sarana belajar berbentuk variatif (modul,
leaflet, booklet, poster, dsb) sesuai dengan kebutuhan belajar
Materi bahan belajar dikembangkan sesuai program yang dikembangkan
Sarana belajar/learning kit sangat variatif Bahan belajar dapat
disusun oleh siapa saja (termasuk warga belajar itu sendiri)
Memanfaatkan sarana belajar yang ada Pengalaman warga belajar
dimanfaatkan untuk bahan belajar Memanfaatkan bangunan prasarana
yang ada Mengoptimalkan sarana yang tersedia
swasta
Mendapat gaji Diselenggarkan oleh pemerintah atau lembaga /
yayasan berbadan hukum Bertindak sebagai pengelola Sarana /
learning kit yang dibutuhkan sudah baku Materi bahan belajar
homogen (berdasarkan kurikulum nasional) Jenis bahan belajar kurang
variatif (bentuk buku atau modul) Bahan belajar disusun oleh para
ahli Sering berubah-ubah Kurang mengakomodasi pengalaman siswa /
peserta didik
Dilakukan di gedung sekolah sendiri Mengadakan sarana yang
dibutuhkan (Sengaja diadakan untuk mendukung proses belajar)
6.
Dana
7.
Ragi belajar
8.
Kelompok belajar
9.
Program belajar
Swadaya masyarakat/ warga belajar Bantuan pemerintah, LSM, badan
swasta lainnya Pengelolaan dana bersifat terbuka Pemberian ragi
belajar disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar Jumlah kelompok
1020 orang Pembentukan kelompok berdasarkan minat yang sama
(melibatkan warga belajar) Ikatan kelompok bersifat informal
Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan pasar Kurikulum lebih
menekankan kemampuan praktis Memungkinkan perubahan kurikulum lebih
fleksibel sesuai dengan perubahan keadaan tempat. Program belajar
boleh tidak berjenjang Persyaratan keikutsertaan program belajar
relatif terbuka (usia latar Belakang pendidikan, sosial, ekonomi,
dsb) Program dikembangkan untuk mengatasi masalah riil yang
dirasakan mendesak/ jangka
Swadaya Bantuan pemerintah Dibebankan pada negara Pengelolaan
dana tertutup Pemberian ragi belajar dalam bentuk Ijazah
Jumlah kelompok bisanya 30 lebih Pembentukan kelas ditentukan
oleh penyelenggara Ikatan kelompok bersifat formal
Kurikulum disusun di pusat (sentralisasi) Lebih menekankan
kemampuan teoretis akademis Kurikulum lebih bersifat baku (sulit
berubah) kurang dinamis tidak adaftif dengan perkembangan
Perjenjangan bersifat baku Persyaratan keikutsertaan program
bersifat baku dan berlaku menyeluruh (secara nasional) Program
dikembangkan untuk menyiapkan peserta untuk melanjutkan ke jenjang
yang lebih tinggi Program disusun sepenuhnya oleh
10.
Hasil belajar
pendek Penyusunan program melibatkan masyarakat secara
partisipatif Proses pembelajaran secara kelompok dan mandiri
Pelaksanaan / waktu belajar fleksibel sesuai kesepakatan
Penyelesaian program relative singkat Memberdayakan potensi sumber
setempat Sistem evaluasi tidak baku (kecuali program pake A pake B
and Kursus) Hasil belajar dapat dijadikan bekal untuk
bermatapencaharian Hasil belajar berdampak terhadap peningkatan
pendapatan masyarakat Dapat diterapkan sehari-hari Tak mengutamakan
ijazah
pemerintah, masyarakat bersifat pasif / pengguna Pembelajaran
dilakukan secara klasikal Waktu belajar sudah pasti Penyelesaian
program lama Penekanan pada penguasaan pengetahuan akademis
Mengabaikan nara sumber / potensi sekitar Sistem evaluasi baku
Berpotensi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi
Hasil belajar untuk jenjang karir di masa datang Hasil belajar
tidak dapat langsung diterapkan dalam dunia nyata Ijazah merupakan
hasil akhir
Berdasarkan hasil gambaran tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa
sesungguhnya Skola Lipu dapat diposisikan atau diklasifikasikan
sebagai sekolah informal. 2.4. Legalitas pengakuan pendidikan Skola
Lipu Dalam konteks penyenglenggaraan pendidikan sangat penting
memperhatikan pihan jenis penyenglenggaraan pendidikan. Berbagai
jenis penyelenggaraan pendidikan terlah diatur dalam peraturan
perundangan dibidang pendidikan. Jika memahami konteks Skola Lipu
yang merupakan wujud semangat untuk berdaya atas pendidikan dari
masyarakat hukum adat Tau Taa
Wana, maka basis penyelenggaraannya adalah pendidikan layanan
khusus. Pendidikan layanan khusus merupakan sikap responsif
penggagas peraturan perundangan untuk lebih memahami kondisi sosial
kemasyarakatan masyarakat hukum adat yang bermukim di pedalaman.
Sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 128 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menjelaskan bahwa:
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik
di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang
terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan
tidak mampu dari segi ekonomi. Kemudian di tegaskan kembali pada
Pasal 139 yang berbunyi: (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi
memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah: a.
terpencil atau terbelakang; b. masyarakat adat yang terpencil; c.
yang mengalami bencana alam; d. yang mengalami bencana sosial;
dan/atau e. yang tidak mampu dari segi ekonomi. (2) Pendidikan
layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta
didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi. Dalam hal
memilih menentukan jalur penyelenggaraan pendidikan maka
pelaksanaan pendidikan layanan khusus dapat memilih jalur
berdasarkan kebutuhan komunitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 140
yang berbunyi bahwa: (1) Pendidikan layanan khusus dapat
diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan
informal. (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan
formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat,
sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan,
dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan
peserta didik. Upaya dalam mendudukan bentuk pengakuan
penyelenggaraan pendidikan Skola Lipu pada prosesnya dilalui dengan
berbagai upaya pendekatan, antara lain: Pertama, dimulai dari
assesment terhadap kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan
pemberantasan buta aksara. Proses tersebut kemudian berkembang
menjadi proses belajar bersama mengenali huruf dan angka. Proses
belajar bersama kemudian dirasakan sebagai kebutuhan yang mendasar
guna memberdayakan komunitas agar tidak ketinggalan dalam
mengikuti
perkembangan diluar komunitas. Dalam perkembangannya sangat
dirasakan oleh komunitas bahwa proses belajar bersama sangat
penting untuk dilembagakan agar proses belajarnya dapat berkembanga
dan berlangsung secara konstan. Kelembagaan proses belajar tersebut
juga harus tidak meninggalkan karakter maupun kekhasan
sosio-kultural masyarakat hukum adat Tau Taa Wana. Dalam proses FGD
yang berulang kali bersama komunitas kemudian menyepakati nama
untuk lembaga penyelenggara proses belajar ala masyarakat hukum
adat Tau Taa Wana. Pada akhirnya disepakati bersama komunitas nama
kelembagaanya adalah Skola Lipu. Sedang struktur kelembagaan
sebagai berikut: (1) Pu u Songka Skola Lipu adalah lembaga
penanggungjawab umum atas penyelenggaraan Skola Lipu. (2) Tau
Mangalo a Skola Lipu adalah lembaga pengawas penyelenggaraan Skola
Lipu yang bertugas melakukan pengawasan internal serta melaksanakan
fungsi komite Sekolah. (3) Tau Mangkongko Skola Lipu adalah
pengelola pendidikan yang terdiri dari : a. Pangulu Skola Lipu
merupakan koordinator atau pimpinan Sekolah, yang bertanggungjawab
atas pegelolaan Skola Lipu baik di Lipu Vananga Bulang sebagai
Pusat Skola Lipu maupun pada lipu lainnya sebagai wilayah layanan;
b. Tau Mampatundek Skola Lipu merupakan tenaga kependidikan yang
berfungsi sebagai pengajar dengan tugas pokok merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
melakukan pembimbingan dan latihan; c. To Lea Skola Lipu merupakan
tenaga kependidikan yang memiliki tugas pokok mengkoordinir
administrasi dan keuangan dalam menunjang pengelolaan pendidikan
Skola Lipu. Kedua, proses diskusi bersama dengan para pemangku
kepentingan bidang pendidikan yang ada di kabupaten Tojo Unauna.
Diskusi bersama tersebut merupakan ajang untuk menyerap aspirasi
semua para pemangku kepentingan terkait antara lain: 1. Sistem
penyelenggaraan Skola Lipu; 2. Kelembagaan 3. Kurikulum 4. Sistem
Evaluasi 5. Anggaran 6. Renstra Penyelengaraan Skola Lipu Dari
proses diskusi yang berlangsung berulang kali dan terfokus dalam
tematik yang ditetapkan menghasilkan beberapa masukan
yang kemudian menjadi bahan perumusan draf kurikulum, sistem
kelembagaan dan terakhir rancangan peraturan bupati. Ketiga,
membangun diskusi intensif Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tojo Una-una, dalam rangka mengkaji konsep perumusan
regulasi daerah dalam bentuk kebijakan dalam bidang pendidikan.
Pengkajian atas konsep regulasi terkait dengan proses legal
drafting didasarkan pada diberikannya kewenangan kepada bupati
untuk mengeluarkan pengaturan dan kebijakan hukum yang tertuang
secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Bentuk pengaturanya dapat tertuang dalam peraturan daerah maupun
peraturan bupati yang mengatur bidang pendidikan. Hal tersebut
diatur dalam Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) yang berbunyi: (2)
Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam: a. rencana pembangunan jangka panjang
kabupaten/kota; b. rencana pembangunan jangka menengah
kabupaten/kota; c. rencana kabupaten/ strategis pendidikan kota; d.
rencana kerja pemerintah kabupaten/kota; e. rencana kerja dan
anggaran tahunan kabupaten/kota; f. peraturan daerah di bidang
pendidikan; dan g. peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan.
(3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi: a. semua jajaran
pemerintah kabupaten/kota; b. penyelenggara pendidikan yang
didirikan masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; c. satuan
atau program pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan; d.
dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. komite
sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten/kota yang
bersangkutan; f. peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
g. orang tua/wali peserta didik di kabupaten/ kota yang
bersangkutan; h. pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota
yang bersangkutan; i. masyarakat di kabupaten/kota yang
bersangkutan; dan j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di
kabupaten/kota yang bersangkutan. (4) Pemerintah kabupaten/kota
mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional
di kabupaten/kota
yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien,
dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Sementara content regulasi daerah yang akan dirumuskan dalam
pengaturan dan kebijakan daerah mengurai secara terfokus pada
hal-hal yang terkait dengan akses layanan pendidikan terhadap
masyarakat yang tidak mampu dan berada di wilayah khusus.
Sebagaimana yang diatur pada Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi:
Bupati/walikota menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik
memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang
tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik
pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus .
Berangkat dari agumenasi hukum diatas, Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Tojo Una-una menyepakati pengaturan atas pengakuan
dan perlindungan atas penyelenggaraan Skola Lipu dalam regulasi
daerah. Kesepakatan tersebut kemudian dirumuskan dalam sebuah
bingkai Nota Kesepahaman sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah
Kabupaten Tojo Una-una atas pengakuan dan perlindungan Skola Lipu
untuk menjawab kebutuhan akan pendidikan pada masyarakat hukum adat
Tau Taa Wana. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani pada tanggal
14 Mei 2010 antara Bupati Tojo Una-una dengan Direktur Yayasan
Merah Putih selaku NGO yang selama ini melakukan pendampingan
terhadap masyarakat hukum adat Tau Taa Wana di wilayah kabupaten
Tojo Una-una. Salah satu amanat dan sekaligus kewajiban Bupati
segaimana yang termaktum pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, yang
berbunyi: Memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap
penyelenggaraan Skola Lipu sebagai satuan pendidikan layanan khusus
dengan jalur Informal yang berbasis komunitas dan lingkungan yang
lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati . Bebasis nota
kesepahaman tersebut kemudian Bupati Tojo Una-una kemudian
membentuk tim perumus peraturan bupati yang dikoordinir langsung
oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-una.
Tim perumus kemudian menyusun rancangan peraturan bupati dan
mensosialisasikan dan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan
di bidang pendidikan guna mendapatkan masukan dan kritikan.
Dinamika diskusi dan berdebat yang begitu panjang kemudian pada
tanggal 18 Juli 2011 Bupati Tojo Una-una menyetujui rancangan
tersebut untuk ditetapkan sebagai Peraturan Bupati dengan nomor 13
tahun 2011 yang berjudul Pengakuan Dan Perlindungan Penyelenggaraan
Skola Lipu Pada Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana. Perbup inilah
yang
kemudian menjadi dasar hukum bagi perlindungan eksistensi Skola
Lipu sebagai wahana belajar dan semangat baru untuk menumbuhkan
kepercayaan diri dan kemandirian Masyarakat Hukum Adat Tau Taa
Wana.
