PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
Oleh :
Nama: Nanda Auzia (10060313025) Henny Aprillyani (10060313035)
Silfia Fitri Arianty (1006031304)
PROGRAM STUDI FARMASIFAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAMUNIVERSITAS ISLAM BANDUNG2014
BAB IPENDAHULUAN1. Latar BelakangPendidikan adalah sebuah hak
asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi
manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan adalah sarana
utama dimana orang dewasa dan terutama anak-anak yang dimarjinalkan
secara ekonomi dan social dapat mengangkat diri mereka keluar dari
kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas
mereka. Pendidikan memainkan sebuah peranan penting untuk
memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi
kerja dan seksual yang berbahaya. Anak menjadi prioritas utama
dalam pendidikan, karena anak merupakan salah satu kelompok yang
rentan terhadap pelanggaran HAM memerlukan bantuan orang dewasa
dalam melindungi hak-haknya. Perlindungan anak di sini tidak hanya
sampai pada pemenuhan hak hidup, namun mencakup pula segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.Hak atas pendidikan adalah hak asasi
manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Bahkan , ia
merupakan salah satu amanat utama dari pembentukan dan pendirian
negara Republik Indonesia yang merdeka, sebagaimana yang tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 Alinea ke-4 jelas dikatakan bahwa salah satu cita-cita
kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kemudian dalam 31 UUD NRI tahun 1945 ayat (1) dinyatakan bahwa
pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hal tersebut dapat
diartikan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak dasar dan hak
konstitusional setiap warga Negara dimana Negara bertanggungjawab
menyediakan hak dasar tersebut.Amanat Pembukaan UUD 1945 dan visi
pendidikan nasional menunjuk pada suatu landasan filsafat yang amat
mendalam, yang dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan sejalan
dengan hak asasi manusia untuk belajar. Selanjutnya dalam UU No. 2
Tahun 1989 tentang Sidiknas dinyatakan bahwa setiap anak diberikan
hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Meskipun demikian,
pasal 8 ayat 2 UU Sisdiknas 1989 juga menyatakan bahwa perhatian
khusus harus diberikan kepada anak yang kecerdasannya luar biasa
(unggul, berbakat) dan anak yang memiliki perkembangan yang
menyimpang (exceptional, dalam arti handicapped). Ini berarti bahwa
secara legal system pendidikan dilandasi oleh suatu filsafat
pendidikan yang mendalam yang mengakui perbedaan unik pribadi
individu. Artinya, keragaman, martabat, serta peradaban nilai dalam
pertumbuhan anak Indonesia secara implisit mengandung peluang untuk
mewujudkan asas eksploratif dan kecenderungan kreatif dalam seluruh
tumbuh kembangnya. Hal tersebut telah diulangi dalam UU Sisdiknas
No. 20 Tahun 2003 (pasal 5) Ungkapan yang sama tersebut menunjuk
pada Bab IV pasal 5 ayat (1) s/d (5) sebagai berikut:1. Setiap
warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan
yang bermutu. 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual, dan / atau soisal berhak memperoleh
pendidikan khusus.3. Warga negara di daerah terpencil atau
terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh
pendidikan layanan khusus.4. Warga negara yang memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapat pendidikan khusus.5.
Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan
pendidikan sepanjang hayat.
2. Identifikasi Masalah1. Apa saja pasal-pasal yang melandas
pemenuhan hak atas pendidikan ?2. Apa saja tantangan Pemenuhan hak
asasi manusia dalam bidang pendidikan ? 3. Bagaimana upaya-upaya
yang telah dilakukakn pemerintah dalam pemenuhan hak atas
pendidikan ?
BAB IITINJAUAN PUSTAKA
A. AKSESBILITAS EKONOMI HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM INSTRUMEN
HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONALAdapun instrumen Nasional terkait
aksesibilitas ekonomi hak atas pendidikan antara lain yaitu:1. UUD
1945 hasil amandemen.Hak atas pendidikan di atur dalam Pasal 31
yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan, setiap warga negara wajib mengikutipendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan satu sistem
pendidikan nasional dan memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan negara
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional.Diatur juga dalam Pasal 28 C ayat (1) yang berbunyi:
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan.....2. UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi ManusiaDalam Pasal 12 disebutkan bahwa
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya,
untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan
kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa,
bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai
dengan hak asasi manusia.3. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.4. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan
Budaya.Pasal 13 undang-undang menyatakan bahwa negara mengakui hak
setiap orang atas pendidikan dan merealisasikan dengan pemenuhan
pendidikan dasar bagi semua orang secara cuma-cuma, pendidikan
lanjutan dan pendidikan tinggi cuma-cuma secara bertahap, mendorong
pendidikan dasar, mengembangkan sistem sekolah yang aktif, sistem
beasiswa yang memadai, kesejahteraan guru yang memadai dan
kebebasan memilih sekolah dan pendidikan agama.5. UU No. 9 Tahun
2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.Sedangkan instrumen
Internasional antara lain:1. Deklarasi Universal HAMPasal 26 ayat
(1): Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus
gratis, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan
pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan
tehnik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan
pendidikan tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang,
berdasarkan kepantasan.2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966;Hak atas pendidikan (The Right to
Education) merupakan salah satu dari 8 hak inti yang diatur dalam
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
1966. Indonesia meratifikasi Kovenan ini pada tanggal 30 September
2005 menjadi negara pihak yang terikat dengan seluruh substansi
yang diatur dalam Kovenan tersebut.3. Komentar Umum (General
Comments) E/C.12/1999/10 tertanggal 8 Desember 1999 yang
dikeluarkan PBB berjudul implementation of the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
B. PENGAKUAN KOVENAN ATAS HAK PENDIDIKANPerjanjian internasional
yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Di tingkat Internasional,
Kovenan Internasional Hak ECOSOB yang telah diratifikasi Indonesia
melalui UU No. 11 tahun 2005, tentang hak atas pendidikan Negara
memiliki kewajiban untuk :a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan
tersedia secara cumacuma bagi semua orang;b) Pendidikan lanjutan
dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan
tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua
orang dengan segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan
pendidikan cuma-cuma secara bertahap;c) Pendidikan tingkat tinggi
harus dapat dicapai oleh siapa pun juga, berdasarkan kapasitas,
dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan
pendidikan cuma-cumasecara bertahap;d) Pendidikan dasar harus
sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang
belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode
pendidikan dasarmereka;e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada
semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa
yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf
pengajar harus ditingkatkan secara berkelanjutan.Penjaminan
pemenuhan hak ekosob bidang pendidikan dan kesehatan yang gagal
dilakukan oleh negara akan mengakibatkan mata rantai kemiskinan
yang tak berujung. Anak-anak yang seharusnya dijamin belajar
minimal sampai pendidikan dasar sembilan tahun dari kalangan miskin
tidak bisa bersekolah karena tidak ada biaya, dan mereka harus
bekerja membantu orangtua memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak
pun masuk ke pasar kerja dengan perlindungan yang minimal, upah
rendah, bahkan tanpa memperhitungkan perkembangan fisik, mental dan
social mereka. Makin jauhlah mereka dari kehidupan yang sesuai
dengan standar kesehatan dasar yang seharusnya mereka terima dari
negara. Kemudian anak-anak perempuan yang tidak memiliki akses
pendidikan dasar akibat kawin muda. Selain karena tidak mampu
bersekolah, mereka biasanya harus secepatnya bersuami agar beban
ekonomi keluarga berkurang. Terjadilah kehamilan dan melahirkan ada
usia muda. Kesehatan ibu dan bayi pun menjadi rentan dan terancam
kematian. Jika mata rantai ini tidak diputus, generasi berganti
generasi pun akan tetap didera kemiskinan. Di sinilah peran negara
sebagai penjamin pemenuhan hak ekosob untuk memutus mata rantai
kemiskinan ini.Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang
mendasar dan perlu dijamin baik secara internasional maupun
nasional. Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
1948 menegaskan pengakuan hak atas pendidikan oleh bangsa-bangsa di
dunia bagi setiap orang. Deklarasi ini kemudian mengilhami berbagai
pembentukan konstitusi di dunia yang semakin mempertegas pengakuan
terhadap HAM, termasuk salah satunya pengakuan terhadap hak atas
pendidikan. Di samping itu, deklarasi ini juga menjadi standar
minimal bagi praktik kemasyarakatan dan kenegaraan. Hak atas
pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak
sekadar hak moral melainkan juga hak
C. MENGENAL HAM PENDIDIKAN
Konstitusional. Ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945
(pascaperubahan), khususnya Pasal 28 C Ayat (1) yang
menyatakan,Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia.Selain ketentuan di atas, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945
(pascaperubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga Negara wajib
mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib
membiayainya. Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah
memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran
nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
memprioritaskan anggaran sekurangkurangnya 20 persen dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Demikian pula ketentuan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusiamemperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak
untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat
kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak warga negara
ataspendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks pemenuhan
hak atas pendidikan, negara menjadipihak utama yang bertanggung
jawab untuk menjaminnya. Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penegasan bahwa
negara dalam. hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan
biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus
bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang
bertempat tinggal di daerah terpencil. Berdasarkan The
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(1996)
D. PEMENUHAN HAM PENDIDIKAN DI DAERAH
Dari PBB yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor11
Tahun 2005, negara memiliki empat kewajiban terhadap hak asasi
manusia pada umumnya dan hak atas pendidikan pada khususnya, yakni
kewajiban untuk menghormati (respect), melindungi (protect),
memajukan (promote) dan memenuhi (fulfill) hak-hak tersebut. Dalam
waktu dua tahun sejak Kovenan diratifikasi, Indonesia harus
melaporkan ke PBB berbagai upaya pemenuhan hak ekosob tersebut,
yang salah satunya adalah pemenuhan hak atas pendidikan. Untuk
mengawasi pelaksanaan kovenan tersebut, Komite Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya PBB dibentuk dan akan memantau secara berkesinambungan.
Indonesia sendiri sebagai penandatangan Deklarasi Milenium pada
September 2000 menerbitkan laporan perkembangan pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium pada Februari 2004 berdasarkan Susenas 2004.
Dalam butir 6 General Comment E/C.12/1999/10, 8 Desember 1999
terdapat empat ciri-ciri yaitu:Availability (Ketersediaan)
Kewajiban untuk menjamin wajib belajar dan pendidikan tanpa
biaya bagi seluruh anak usia sekolah bagi suatu negara, sampai
sekurang-kurangnya usia minimum untuk diperbolehkan
bekerja.Kewajiban untuk menghargai kebebasan orang tua untuk
memilihkan pendidikan bagi anak-anaknya, dengan mempertimbangkan
minat anak yang bersangkutan.
Accessibility (Keterjangkauan).Kewajiban untuk menghapuskan
eksklusivitas pendi dikan berdsarkan pelarangan terhadap
diskriminasi (suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
opini,asal, status ekonomi, kelahiran, status sosial, status
minoritas atau penduduk asli, berkemampuan kurang).Kewajiban untuk
menghapuskan diskriminasi gender dan rasial dengan menjamin
pemberian kesempatan yang sama dalam pemenuhan hak asasi
manusia,daripada hanya secara formal melarang diskriminasi
Acceptability (Keberterimaan).Kewajiban untuk menetapkan standar
minimum pendidikan, termasuk bahasa pengantar, materi, metode
mengajar, dan menjamin penerapannya pada semua lembaga
pendidikan.Kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan
menjamin bahwa seluruh sistem pendidikan sejalan dengan hak asasi
manusia
Adaptability (Kebersesuaian)
Kewajiban untuk merencanakan dan mengimplementasikan pendidikan
bagi anak yang tidak mengikuti sekolah formal (misalnya, pendidikan
bagi anak di pengungsian atau pengasingan, pendidikan bagi anakanak
yang kehilangan kebebasannya, atau pendidikan bagi pekerja
anak).Kewajiban untuk menyesuaikan pendidikan dengan minat utama
setiap anak, khususnya bagi mereka dengan kelainan atau anak
minoritas dan penduduk asli.Kewajiban untuk mengaplikasikan hak
asasi manusia secara utuh sebagai pedoman sehingga dapat
memberdayakan hak asasi manusia melalui pendidikan,misalnya hak
untuk kawin dan membentuk keluarga, atau hak untuk terbebas dari
tekanan dan dipekerjakan.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional diatur pula mengenai prinsip-prinsip yang harus
diperhatikan di dalam menyelenggarakan pendidikan, yakni:(1)
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural dan kemajemukan bangsa;(2) satu-kesatuan yang sistemik
dengan sistem terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu
proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung
sepanjang hayat;(3) memberi keteladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkankreativitas peserta didik dalam proses
pembelajaran;(4)mengembangkan budaya membaca, menulis, dan
berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan(5)pendidikan
diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu
layanan pendidikan.
E. TANTANGAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA PADA BIDANG
PENDIDIKAN
Sedikitnya terdapat empat tantangan terhadap pemenuhan hak atas
pendidikan. Pertama, seringkali jaminan aturan hukum tidak memadai.
Misalnya, kewajiban di dalam ketentuan UUD yang menyatakan 20
persen anggaran negara harus digunakan bagi pendidikan ternyata
tidak dipenuhi.Kedua, fasilitas pemenuhan hak atas pendidikan.
Misalnya, akibat anggaran minim maka gedung sekolah dibangun tidak
memadai. Ketiga, sumber daya manusia. Misalnya, terbatasnya jumlah
pendidik yang memenuhi syarat akan berkorelasi dengan rendahnya
kualitas pengajaran. Dan keempat, budaya masyarakat yang tidak
memprioritaskan pendidikan sebagai kebutuhan primer. Tantangan yang
berkenaan dengan kebijakan pendidikan berkisar pada: 1) Pemerataan
dan perluasan akses pendidikan;2) Peningkatan mutu, relevansi dan
daya saing keluaran pendidikan; dan3) Peningkatan tata kelola,
akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan.Di samping
itu, terdapat pula permasalahan pendidikan yang perlu direspons
oleh ketentuan legislasi, antara lain, masih minimnya anggaran bagi
pendidikan, kesenjangan angkapartisipasi, akses warga miskin
terhadap pendidikan dasar, disparitas fungsional pendidikan dasar
negeri dan swasta, diskriminasi pendidikan formal dan non formal,
sistem manajemeninformasi yang rendah, kesenjangan standar
pelayanan minimal tiap sekolah, belum meratanya sarana prasarana,
anggaran kualifikasi guru tidak merata, pemerataan kepemilikan buku
ajar,pemerataan jumlah siswa per kelas dan kesadaran masyarakat
akan arti penting pendidikan. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran
pentingnya dibentuk peraturan daerah tentang
penyelenggaraanpendidikan.Dalam koridor hukum hak asasi manusia
(HAM), negara (state) merupakan aktor utama yang memegang kewajiban
dan tanggung jawab (duty holders) memenuhi HAM, sementara
masyarakat merupakan pemegang hak (rights holders). Masyarakat
memiliki hak menuntut pemenuhan HAM mereka karena negara
berkewajiban memenuhinya. Relasi keduanya dituangkan dalam sebuah
bentuk kontrak sosial bernama konstitusi, yang di Indonesia disebut
UUD 1945.
F. PEMENUHAN HAM PENDIDIKAN DI DAERAH
Tuntutan global mendesak negara di berbagai belahan dunia untuk
melakukan pembangunan berbasis HAM (right-based development)
sebagai suatu standar internasional HAM yang diarahkan untuk
mendukung dan melindungi HAM. Pembangunan berbasis HAM itu sendiri
pada hakikatnya memadukan norma-norma dan standar-standar
(perjanjian, konvensi dan deklarasi) serta prinsip-prinsip
(kesetaraan, keadilan, pemberdayaan,akuntabilitas dan partisipasi)
sistem internasional HAM ke dalam perencanaan, kebijakan dan
proses-proses pembangunan. Karena itu, strategi ini mengandung
elemen-elemen: a) Menunjukkan kaita langsung dengan HAM,b)
Akuntabilitas, c) Pemberdayaan, d) Partisipasi, dane) Tidak
diskriminatif dan memberi perhatian kepada kelompok-kelompok
rentan.Dalam pembangunan berbasis HAM, pembangunan ditujukan untuk
manusia, dilaksanakan secara partisipatif dan mendukung pelestarian
lingkungan. Pembangunan harus melibatkan pertumbuhan ekonomi,
pemerataan yang adil, pengembangan kemampuan rakyat, dan perluasan
pilihan-pilihan rakyat. Pembangunan harus memprioritaskan
penghapusan kemiskinan, pengintegrasian perempuan ke dalam proses
pembangunan, penguatan kemandirian dan berdasarkan penentuan
pilihan sendiri oleh rakyat dan pemerintah, serta perlindungan bagi
hak masyarakat adat. Semuanya terangkum dalam Declaration on the
Right to Development; dan peran negara (state) amat strategis untuk
menjabarkan prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM ini. Negara
tidak dapat diartikan hanya pemerintah pusat, sebab negara
merupakan representasi institusi yang mewakili rakyat mengelola
kepentingannya baik di level pemerintahan pusat maupun daerah.
Dengan demikian, tidak ada dikotomi antara pemerintah pusat dan
daerah. Keduanya memiliki porsi tanggung jawab yang sama untuk
melayani warga dengan pedoman kewenangan dan kewajiban yang
dirumuskan dalam sistem hukum yang berlaku (peraturan
perundang-undangan dan hukum tidak tertulis).
G. FAKTA PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKANBerdasarkan data statistik
Departemen Pendidikan Indonesia, pada tahun 2006 dari total anak
usia sekolah yang ada di Indonesia sebesar 84,353,000 anak, ada
sebanyak 34,909,048 anak usia sekolah (5-24 tahun) yang tidak
bersekolah, dimana 35,78% diantaranya tidak bersekolah karena
alasan kurangnya biaya serta 23,56% harus bekerja baik untuk
memenuhi biaya pendidikannya agar tetap dapat bersekolah maupun
dipekerjakan oleh orang tuanya untuk menghidupi keluarganya. Drop
out siswa SD meningkat sejak 2001-2006 dari 2,66 % - 3,17 %.
Menurut survei Nation Master.com, di Indonesia anak pendidikan
dasar yang drop out pada tahun 2008 adalah 245,614 per tahun.
Indonesia menduduki peringkat 27 dari 126 negara dalam hal drop
out. Selain itu, berdasarkan data Unesco Institute for Statistic,
pada tahun 2006 hanya 17 % usia pendidikan tinggi yang menikmati
pendidikan tinggi dan hanya 60% usia sekolah menengah yang
menikmati sekolah menengah. Berdasarkan data Kompas (Kompas Kamis
12 Februari 2009 Pemilu: Sekolah Masih Menjadi Masalah), angka
putus sekolah seluruh jenjang pendidikan di Indonesia empat tahun
terakhir masih di atas satu juta siswa pertahun. Dari jumlah itu,
sebagian besar (80%) adalah mereka yang masih duduk di jenjang
pendidikan dasar (SD-SMP). Jumlah anak putus sekolah SD setiap
tahun rata-rata berjumlah 600.000 hingga 700.000 siswa. Sementara
itu, jumlah mereka yang tidak menyelesaikan sekolah di SMP sekitar
150.000 sampai 200.000 orang Hal tersebut disebabkan karena tidak
mampu, lokasi sekolah yang jauh, hilangnya tulang punggung ekonomi
keluarga, serta pandangan penting atau tidaknya pendidikan.
Berdasarkan survei Kompas tersebut, provinsi dengan tingkat
pendapatan rendah cenderung memiliki angka putus sekolah yang juga
tinggi. Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, dan Maluku
Utara pada tahun 2007 termasuk dalam lima provinsi yang memiliki
nilai produk domestik regional bruto (PDRB) terendah di antara 28
provinsi yang lain. Survei dan statistik diatas membuktikan bahwa
faktanya pendidikan masih sulit diakses oleh seluruh warga negara,
terutama warga yang tidak mampu secara ekonomi.
H. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK
ATAS PENDIDIKAN
Ada beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong
percepatan pemberantasan kemiskinan, salah satunya melalui
perbaikan bidang HAM pendidikan dan kesehatan. Pertama, pemerintah
melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 telah
mengadakan lembaga Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
yang memiliki peran strategis untuk mengawal terlaksananya program
utama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM). Program
RAN HAM itu sendiri terdiri dari enam program utama, yakni: 1)
pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAN-HAM, 2) persiapan
ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional,3) persiapan
harmonisasi peraturan perundang-undangan, 4) diseminasi dan
pendidikan HAM, 5) penerapan norma dan standar HAM, dan 6)
pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Panitia Rencana Aksi Nasional
HAM dibentuk baik di pemerintahan pusat maupun daerah dengan
melibatkan antar dan lintas instansi pemerintahan serta
mengakomodasi perwakilan perguruan tinggi dan lembaga swadaya
masyarakat. Keberadaan lembaga ini dengan segala kekurangannya
merupakan sinyal komitmen pemerintah dalam mendorong penegakan HAM.
Kedua, disusunnya rencana strategis pada instansi departemen
kesehatan dan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan hak atas
kesehatan dan pendidikan. Salah satu model kebijakan yang hendak
didorong departemen kesehatan adalah mendekatkan pelayanan
kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita berkualitas kepada
masyarakat. Strategi utama dilakukan dengan: 1) menggerakkan dan
memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat,2) meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas,3)
meningkatkan sistem monitoring dan informasi kesehatan, dan 4)
meningkatkan pembiayaan kesehatan.Strategi ini disusun berdasarkan
identifikasi masalah.
I. UPAYA PEMENUHAN HAM PENDIDIKAN UNTUK MENGHAPUS KEMISKINAN
Di Departemen Pendidikan, salah satu rencana strategis yang
dilakukan adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan ini
dilakukan dengan berbagai strategi, misalnya dengan menghapus
hambatan biaya melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS)
untuk semua siswa pada jenjang pendidikan dasar dan memperluas
jaringan pendidikan non formal di bidang pendidikan keaksaraan
khususnya bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas. Selain
itu, peningkatan mutu guru juga menjadi prioritas. Ini didasarkan
pada kenyataan bahwa pada tahun 2005, dari 1,4 juta guru SD, hanya
8,3 persen yang memenuhi syarat. Sisanya, 91,7 persen, tidak
memenuhi syarat (Kompas, Sabtu, 20 Mei 2006, hal. 56). Sejumlah
persoalan klasik pendidikan yang masih harus terus dibenahi di
antaranya adalah:1. Ada sekolah namun harus membayar sehingga tidak
terjangkau oleh warga miskin.2. Bagi masyarakat yang memiliki
biaya, seringkali gedung sekolahnya tidak ada, seperti terjadi di
pedesaan atau di daerah terpencil luar Jawa.3. Gedung sekolah
tersedia, masyarakat memiliki biaya untuk pendidikan, namun gurunya
tidak ada. Ini sering terjadi di daerah terpencil.4. Gedung sekolah
ada, guru ada, tidak dipungut bayaran untuk sekolah bagi warga
miskin, namun letak sekolahnya amat jauh sehingga butuh
transportasi. Sementara bagi warga miskin, transportasi merupakan
kendala yang cukup memberatkan khususnya setelah kenaikan BBM.5.
Gedung sekolah tersedia, guru ada, tidak dipungut bayaran untuk
warga miskin, transportasi tersedia, namun institusiPendidikan
tidak membuat perubahan bagi peserta didik setelah lulus.
Masyarakat sering mengaitkan hasil pendidikan dengan perubahan
seseorang, khususnya secara ekonomi. Bila perubahan tidak
signifikan, pendidikan cenderung akan ditolak. Kelima persoalan ini
adalah prioritas mendesak bagi instansi pendidikan untuk segera
diperbaiki.
J. KEBIJAKAN TERKAIT AKSESBILITAS EKONOMI HAK ATAS PENDIDIKAN1.
Anggaran Pendidikan 2009 Lebih dari 20% ABPN.Berdasarkan
Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Anggaran Pendidikan Melalui
Belanja Pemerintah Pusat adalah sekitar89.5 triliun dan anggaran
Pendidikan Melalui Transfer ke daerah sekitar 117.8 triliun. Total
sekitar 207, 4 triliun atau sudah mencukupi 20 % seperti yang
diamanahkan oleh konstitusi dari total 1030 triliun APBN Indonesia
tahun 2009. Hal ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dari
pemerintah SBY-JK dibandingkan pemerintah sebelumnya walaupun
komponen dari anggaran tersebut dapat diperdebatkan.2. Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)Adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
sedikit membantu akses warga negara terhadap pendidikan dasar,
namun faktanya angka putus sekolah tingkat pendidikan dasar masih
tetap tinggi. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan gratis untuk
pendidikan dasar tidak dijalankan dengan benar sampai tingkat
sekolah. Selain itu BOS tersebut tidak mampu membantu akses warga
negara terhadap pendidikan menengah.3. Otonomi atau Liberalisasi
PendidikanAdanya otonomi atau liberalisasi pendidikan yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimulai dilakukan dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 tentang
Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum, UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan. Dalam UU Sisdiknas dan UU BHP pendanaan
pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat. Untuk pendidikan menengah pemerintah menanggung
sedikitnya 1/3 biaya operasional (Pasal 41 ayat (1) UU BHP), dan
untuk pendidikan tinggi pemerintah paling sedikit biaya operasional
pendidikan tinggi (Pasal 41 ayat (6) UU BHP). Artinya negara akan
lepas tanggungjawab jika telah menyediakan batas minimal biaya
operasional tersebut dan masyarakat tidak dapat menuntut lebih,
kekurangan dana menjadi tanggungjawab badan hukum pendidikan.
Selain itu dana yang diberikan pemerintah diberikan dalam bentuk
hibah dimana badan hukum pendidikan diharuskan kompetetitif dalam
mengajukan proposal hibah (Pasal 41 ayat (10) UU BHP), jadi tidak
semua badan hukum pendidikan mendapatkan bantuan.
BAB IIIKESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA Rukmini,Mimin,dkk.2006.Pemenuhan HAM Pendidikan
dan Kesehatan di Daerah. Jakarta : Pusat Telaah dan Informasi
Regional (PATTRIO). Suwarno.1992.Pengantar Umum Pendidikan.Jakarta
: Rineka Cipta. Damanik,Jayadi,dkk.2005.Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Atas Pendidikan.Jakarta: Komnasham. Tobing,Jakob.2013.Suara
Warga.http://kenali-hak-dan-tanggung-jawab-anda-untuk-mendapatkan-pendidikan.
Diakses 12 Mei 2014 jam 13.20 Darmaningtyas.2008.Pemenuhan Hak-Hak
Atas Pendidikan.http:// PEMENUHAN HAK-HAK ATAS PENDIDIKAN _ rakyat
makassar tolak BHP. Diakses 12 Mei 2014 jam 14.55
