1-Pengertian, Proses Amdal

04/12/23 1

PENGERTIAN, MANFAAT , PENGERTIAN, MANFAAT , PROSES dan PROSEDUR PROSES dan PROSEDUR

AMDALAMDAL

04/12/23 2

Negara Tahun Dokumen

Amerika 1969 Environmental Impact Assesment

Kanada 1973Environmental

Assesment Review Process

Indonesia 1986Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

04/12/23 3

Aspek Yang Dikaji

Amerika

1969 Biofisik

1973Biofisik, sosial, kesehatan, sejarah, ekonomi, estetika, psikologis

Kanada

1973 Biofisik

1987Biofisik, sosial, kesehatan, sejarah, ekonomi, estetika, psikologis

04/12/23 4

Amdal di Indonesia

• PP Nomor 29 Tahun 1986, karena terdapat hambatan birokratis dan metodologis, diganti dengan :

• PP Nomor 51 Tahun 1993. Dengan terbitnya UU RI Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan , maka PP disempurnakan dengan :

• PP Nomor 27 tahun 1999 (adanya pelimpahan seluruh kewenangan Penilaian Amdal ke Daerah)

04/12/23 5

Pengertian

• AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup uyang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

• Dalam pelaksanaannya, AMDAL merupakan proses pengkajian terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

04/12/23 6

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan• pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; • eksploitasi sumber daya alam baik yang

terbaharui maupun yang tak terbaharui; • proses dan kegiatan yang secara potensial

dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

• proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

• proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

04/12/23 7

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan

• introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;

• pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati;

• penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;

• kegiatann yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

04/12/23 8

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN

DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-56 TAHUN 1994

TENTANG

04/12/23 9

PEDOMAN MENGENAI UKURAN DAMPAK PENTING1. Jumlah manusia yang akan terkena

dampak, 2. Luas wilayah persebaran dampak, 3. Lamanya dampak berlangsung, 4. Intensitas dampak, 5. Banyaknya komponen lingkungan

lainnya yang akan terkena dampak, 6. Sifat kumulatif dampak, 7. Berbalik atau tidak berbaliknya

dampak.

04/12/23 10

(1) Jumlah Manusia yang Akan Terkena Dampak

Jumlah manusia yang terkena dampak menjadi penting bila manusia di wilayah studi ANDAL yang terkena dampak lingkungan tetapi tidak menikmati manfaat dari usaha atau kegiatan, jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah manusia yang menikmati manfaat dari usaha atau kegiatan di wilayah studi.

04/12/23 11

(2) Luas Wilayah Persebaran Dampak

Suatu rencana usaha atau kegiatan bersifat penting bila mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi intensitas dampak, atau tidak berbaliknya dampak, atau segi kumulatif dampak.

04/12/23 12

(3) Lamanya Dampak Berlangsung

Dikatakan penting bila rencana usaha atau kegiatan mengakibatkan timbulnya perubahan mendasar dari segi intensitas dampak atau tidak berbaliknya dampak, atau segi kumulatif dampak yang berlangsung hanya pada satu atau lebih tahapan kegiatan.

04/12/23 13

(4) Intensitas Dampak

Perubahan lingkungan yang timbul bersifat hebat, atau drastis, berlangsung di area yang relatif luas, dalam kurun waktu yang relatif singkat.

04/12/23 14

Contoh : Intensitas Dampak

• Yang akan menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• Yang akan mengakibatkan spesies-spesies

yang langka dan atau endemik, dan atau dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terancam punah; atau habitat alaminya mengalami kerusakan.

04/12/23 15


• Yang akan menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, dan sebagainya) yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan;

• Yang akan merusak atau memusnahkan benda-benda dan bangunan peninggalan sejarah, yang bernilai tinggi;

04/12/23 16


• Yang akan mengakibatkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat, pemerintah, daerah, atau pemerintah pusat, dan atau menimbulkan konflik atau kontroversi di kalangan masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah pusat;

• Yang akan mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi;

04/12/23 17

(5) Banyaknya Komponen Lingkungan Lain Yang

Terkena Dampak

Rencana usaha atau kegiatan menimbulkan dampak sekunder dan dampak lanjutan lainnya yang jumlah komponennya lebih atau sama dengan komponen lingkungan yang terkena dampak primer.

04/12/23 18

(6) Berbalik atau Tidak Berbaliknya Dampak

Perubahan yang akan dialami oleh suatu komponen lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali walaupun dengan intervensi manusia.

04/12/23 19

(7) Sifat Kumulatif Dampak

Kumulatif mengandung pengertian bersifat bertambah, bertumpuk, atau bertimbun. Dampak suatu usaha atau kegiatan dikatakan bersifat kumulatif bila pada awalnya dampak tersebut tidak tampak atau tidak dianggap penting, tetapi karena aktivitas tersebut bekerja berulang kali atau terus menerus, maka lama kelamaan dampaknya bersifat kumulatif.

04/12/23 20

Contoh : Sifat Kumulatif Dampak

• Dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus, sehingga pada kurun waktu tertentu tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya;

• Beragam dampak lingkungan bertumpuk dalam suatu ruang tertentu, sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya;

• Dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan menimbulkan efek yang saling memperkuat (sinergetik).

04/12/23 21

Dasar Hukum Pelaksanaan Amdal di

Indonesia • Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

04/12/23 22

Tujuan dan Sasaran AMDAL

• Untuk menjamin agar suatu usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa tanpa merusak dan mengorbankanmerusak dan mengorbankan lingkungan

• Melalui pengkajian AMDAL, diharapkan mampu secara optimal meminimalkan meminimalkan kemungkinan dampak lingkungan hidup yang negatif, serta dapat memanfaatkan memanfaatkan dan mengeloladan mengelola sumber daya alam secara efisienefisien.

04/12/23 23

Manfaat bagi Pemerintah

• Sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan /atau kegiatan.

• Merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.

• Untuk menjaga agar potensi sumber daya alam di sekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

04/12/23 24

Manfaat bagi Masyarakat

• Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi.

• Mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan.

• Mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha dan/atau kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan.

04/12/23 25

Manfaat bagi Pemrakarasa

• Untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.

• Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek.

• Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

04/12/23 26

DOKUMEN AMDAL

• Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

• Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

• Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

• Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

04/12/23 27

DOKUMEN KERANGKA ACUAN (KA)

Dokumen yang memuat ruang lingkup dan kedalaman kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan sesuai hasil proses pelingkupan.

04/12/23 28

DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)

Dokumen ini memuat telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam dokumen KA-ANDAL.

04/12/23 29

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Dokumen ini memuat berbagai upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.

04/12/23 30

Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Dokumen ini memuat berbagai rencana pemantauan terhadap berbagai komponen lingkungan hidup yang sumber dampaknya telah dikelola .

04/12/23 31

Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL merupakan satu

rangkaian studi yang saling terkait baik dalam proses penyusunan maupun penilaian.

04/12/23 32

JENIS AMDAL• AMDAL Kegiatan Tunggal ;

Penyusunan studi AMDAL bagi satu jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya dibawah satu instansi yang membidangi jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut.

• AMDAL Kegiatan Terpadu/Multisektor ; Penyusunan studi AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan terpadu baik dalam hal perencanaan, proses produksinya maupun pengelolaannya da melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut serta berada dalam kesatuan hamparan ekosistem.

• AMDAL Kegiatan dalam Kawasan ; Penyusunan studi AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam suatu kawasan yang telah ditetapkan atau berada dalam kawasan/zona pengembangan wilayah sesuai dengan tata ruang wilayah dan/atau kawasan yang telah ditetapkan pada kesatuan hamparan ekosistem.

04/12/23 33

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan amdal

• Pemerintah,

• Kelompok Usaha,

• Masyarakat.

kesemuanya terlibat dalam proses penilaian dan pemrosesan dokumen AMDAL

04/12/23 34


Komisi Penilai AMDAL ; yaitu komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL dengan pengertian di tingkat pusat oleh Komisi Penilai Pusat, dan di tingkat daerah oleh Komisi Penilai Daerah. Unsur pemerintah yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak duduk sebagai anggota di dalam Komisi Penilai ini.

04/12/23 35

UNSUR-UNSUR KOMISI PENILAI DAERAH

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, 2. Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan Daerah

Tingkat I, 3. Instansi yang ditugasi bidang penanaman modal daerah, 4. Instansi yang ditugasi bidang pertanahan di daerah, 5. Instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan daerah, 6. Instansi yang ditugasi bidang kesehatan Daerah Tingkat I, 7. Wakil instansi pusat dan/atau daerah yang membidangi usaha dan/atau

kegiatan yang bersangkutan, 8. Wakil instansi terkait di Propinsi Daerah Tingkat I, 9. Wakil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, 10. Pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang

bersangkutan, 11. Ahli di bidang lingkungan hidup, 12. Ahli di bidang yang berkaitan, 13. Organisasi lingkungan hidup di daerah, 14. Wakil masyarakat yang terkena dampak, serta 15. Anggota lain yang dipandang perlu.

04/12/23 36

TIM TEKNIS

Para ahli dari :– instansi teknis yang membidangi

usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan

– instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan,

– ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait.

04/12/23 37


Pemrakarsa ; yaitu orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

04/12/23 38


Warga masyarakat yang terkena dampak ; yaitu seorang atau kelompok warga masyarakat yang akibat akan dibangunnya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan menjadi kelompok yang diuntungkan (beneficiary groups), dan kelompok yang dirugikan (at-risk groups). Lingkup warga masyarakat yang terkena dampak ini dibatasi pada masyarakat yang berada dalam ruang dampak rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

04/12/23 39

Masyarakat yang Berkepentingan

(Kep KaDal Nomor 8/2000)

Adalah masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati (masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan) antara lain sebagai berikut: – kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau

kegiatan, – faktor pengaruh ekonomi, – faktor pengaruh sosial budaya, – perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor

pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya.

04/12/23 40

Komponen lain yang terlibat

• Pemberi Ijin ; yaitu instansi yang berwenang menerbitkaN ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan bagi suatu usaha atau kegiatan atas dasar hasil studi AMDAL yang dilakukan.

• Pakar Lingkungan dan Pakar Teknis ; yaitu seseorang yang ahli di bidang lingkungan dan bidang ilmu tertentu.

• Lembaga Pelatihan ; yaitu lembaga yang menyelenggarakan kursus-kursus dan/atau pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup/AMDAL.

• Konsultan ; orang atau badan hukum yang diberi wewenang oleh pemrakarsa untuk menyusun studi AMDAL.

04/12/23 41

Prosedur AMDAL

• Penapisan (screening) wajib AMDAL.

• Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL.

• Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL.

04/12/23 42

LANGKAH PENAPISAN

• Perhatikan daftar jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001.

• Dalam hal suatu rencana usaha atau kegiatan tidak termasuk dalam daftar lampiran KEPMENLH Nomor 17 Tahun 2001, tetapi masyarakat atau pemerintah daerah atau departemen sektor meragukan statusnya karena potensi dampak yang akan mengajukan usulan secara tertuilis kepada MENLH untuk dipertimbangkan penetapannya sebagai usaha atau kegiatam wajib AMDAL.

• Jika usaha atau kegiatn tidak termasuk dalam semua ketentuan di atas, maka rencana usaha atau kegiatan tersebut tidak wajib AMDAL tetapi diharuskan membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di bawah pengawasan instansi teknis yang berwenang.

04/12/23 43

TAHAP PENILAIAN DOKUMEN AMDAL

1. KA-ANDAL

2. ANDAL, RKL, dan RPL sekaligus.

04/12/23 44

PROSES PENGAJUAN DOKUMEN KA ANDAL UNTUK DINILAI

1. Periksa kelengkapan dokumen KA-ANDAL sesuai Pedoman Penyusunan AMDAL.

2. Sampaikan 1 (satu) sampel dokumen KA-ANDAL ke sekretariat Komisi Penilaian AMDAL yang telah ditentukan

3. Persiapkan dokumen sejumlah yang telah ditetapkan

4. Memastikan waktu sidang penilaian oleh komisi

04/12/23 45

Prosedur Penerimaan Dokumen (Kepmen 40 Tahun 2000 ps 10)

• Kerangka acuan yang dinilai oleh : – Komisi penilai Propinsi, diajukan oleh pemrakarsa kepada

Gubernur melalui sekretariat komisi penilai Propinsi; – Komisi penilai Kabupaten/Kota, diajukan oleh pemrakarsa kepada

Bupati/Walikota melalui sekretariat komisi penilai Kabupaten/Kota;

• Dokumen kerangka acuan yang diajukan sekurang-kurangnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) eksemplar.

• Sekretariat komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan

dokumen kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen.

04/12/23 46

PROSES PENGAJUAN DOKUMEN ANDAL, RKL DAN RPL

1. Periksa kelengkapan dokumen ANDAL,RKL, dan RPL sesuai Pedoman Penyusunan AMDAL.

2. Sampaikan 1 (satu) sampel dokumen ke sekretariat Komisi Penilaian AMDAL yang telah ditentukan

3. Persiapkan dokumen sejumlah yang telah ditetapkan

4. Memastikan waktu sidang Komisi Penilai atau Tim Teknis.

04/12/23 47

Penilaian oleh Tim Teknis (Kepmen 40 Tahun 2000 ps 11)

• Ketua komisi penilai meminta tim teknis untuk menilai kerangka acuan.

• Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian.

• Penilaian oleh tim teknis dilakukan dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh ketua tim teknis.

• Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai.

• Masukan dan pertimbangan teknis disampaikan pada rapat komisi penilai

04/12/23 48

Penilaian secara teknis meliputi penilaian terhadap:

– Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup;

– Kesesuaian peraturan perundangan di bidang teknis sektor bersangkutan;

– Kesesuaian lokasi dengan tata ruang; – Ketepatan penerapan metoda penelitian/analisis; – Kesahihan data yang digunakan; – Kelayakan desain, teknologi dan proses produksi

yang digunakan; – Kelayakan ekologis.

04/12/23 49

Proses penilaian dokumen amdal

• Proses penilaian dokumen KA-ANDAL dan ANDAL, RKL, RPL secara formal dilakukan dalam sidang Komisi Penilai.

• KA-ANDAL dianggap sah sebagai dasar penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL, bilamana telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDALdan mendapatkan Keputusan dari Pemerintah (Kepala BAPEDAL atau Gubernur) dalam waktu selambat-lambatnya 75 hari kerja sejak diterimanya dokumen tersebut oleh Sekretariat Komisi.

• Bilamana pemerintah (Kepala BAPEDAL atau Gubernur) dalam waktu 75 hari kerja tersebut tidak juga memberikan keputusan, maka secara hukum KA-ANDAL tersebut sah sebagai dasar penyusunan ANDAL.

Documents

1-Pengertian, Proses Amdal