PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPKHUSUS
UU No. 23 Tahun 1997 Ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup PP No 27
Tahun 1999 Ttg AMDAL PP No 85 Tahun 1999 jo PP No 18 Tahun 1999 Ttg
Limbah B3 PP No 19 Tahun 1999 Ttg Pengendalian Pencemaran dan/atau
Perusakan Laut PP No 41 Tahun 1999 Ttg Pengendalian Pencemaran
Udara PP No 150 Tahun 1999 Ttg Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk
Produksi Bio Masa PP No 4 Tahun 2001 Ttg Pengendalian Kerusakan
dan/atau Pencemaran Lh yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan
dan/atau Lahan PP No 74 Tahun 2001 Ttg Bahan Berbahaya dan Beracun
PP No 82 Tahun 2001 Ttg Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air
AMDAL
Apa Itu AMDAL ?AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada
lingkungaan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (ps 1 (21)
UUPLH)
UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup PP No. 29 Tahun 1986 Tentang AMDALRencana
kegiatan
AMDAL PILAda Dampak penting
SEMDAL PEL KA-SEL SEL RKL-RPL
Kegiatan Sdh jalan
Tidak Ada dampak penting
KA-ANDAL ANDAL
Tidak Ada dampak penting
RKL-RPL
UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup PP No. 51 Tahun 1993 Tentang AMDALDampak Penting
Dampak tdk PentingKeg. Berjalan Blm Memiliki AMDAL/SEMDAL
AMDAL KA-ANDAL ANDAL RKL-RPL
UKL-UPLKepMen LH No. 12/MENLH/3/1994 Ttg Pedoman Umum
UKL-UPL
DPL
KepMen LH No. 30/MENLH/3/1999 Ttg Dokuen Pengelolaan lingkungan
hidup
KepMen LH No. 11/MENLH/3/1994 Ttg Jenis Kegiatan Wajib AMDAL
UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup PP No.
27 Tahun 1999 Tentang AMDALDampak Penting Dampak tdk PentingKeg.
Berjalan Blm Memiliki AMDAL/SEMDAL
AMDAL KA-ANDAL ANDAL RKL-RPLKepMen LH No. 3 Tahun 2000 KepMen LH
No. 17 Tahun 2001 PerMen LH No. 11 Tahun 2006 Ttg Jenis Kegiatan
Wajib AMDAL
UKL-UPLDiganti dengan
DPPL
KepMen LH No. 86 Tahun 2002 Ttg Pedoman Pelaksanan UKL-UPL
Permen LH No. 12 Tahun 2007
PrinsipPrinsip-prinsip AMDAL1AMDAL bagian integral dari Studi
Kelayakan Kegiatan Pembangunan AMDAL bertujuan menjaga keserasian
hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan
sejak awal perencanaan AMDAL berfokus pada analisis: Potensi
masalah, Potensi konflik, Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar
terhadap proyek Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa
proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan
2
3
4
Jenis Kegiatan Wajib Amdal Lampiran dalam Permen LH No.11 Tahun
2006 Bupati/Walikota/Gubernur DKI untuk menetapkan skala/besaran
lebih kecil atas pertimbangan daya dukung dan daya tampung
lingkungan Lokasi berbatasan langsung dengan kawasan lindung
Bupati/Walikota/Gubernur DKI /masyarakat mengusulkan kepada MenLH
suatu kegiatan baru menjadi wajib AMDAL karena kegiatan tersebut
dianggap berdampak penting terhadap lingkungan
Bagaimana Dengan AMDAL ?Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan
yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki AMDAL (ps 15 UUPLH)
Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan
penting terahadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL untuk
memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan (ps 18
UUPLH).
IZIN APA ? dipersyaratkan AMDAL Izin Prinsip Izin Lokasi Izin
IMB/IMBB Izin HO Izin Kelayakan Bangunan Izin Usaha Tetap Atau Izin
yang mana ?
AMDAL dalam Sistem PerizinanPasal 7 PP No. 27 Tahun 1999 tentang
AMDAL menyebutkan bahwa :1) Analisis Dampak Lingkungan hidup
merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat
yang berwenang. 2) Permohonan izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan
kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan yang
diberikan instansi yang bertanggung jawab. 3) Pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan syarat
dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan
lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagai ketentuan
dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan. 4)
Ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh
pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
Kapan AMDAL disusun ? Studi kelayakan bagi rencana usaha
dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap LH
meliputi analisis teknis, ekonomisfinansial, dan AMDAL Oleh karena
itu AMDAL sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari
instansi yang bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan (penjelasan ps 2
PP 27/99) Kalau dikaitkan dengan izin AMDAL disusun setelah izin
lokasi sebelum Prakonstruksi
PENGGALIAN SUMBER DAMPAK PEMBEBASAN TANAH LAND CLEARING
TRANSPORTASI BAHAN BANGUNAN PEMBANGUNAN GEDUNG, DLL
PASCA OPERASI OPERA SI
PRA KONSTRUKSISET AMDAL/UKL-UPL SUN AMDAL/UKLUPL
KONSTRUKSI
PELAKSANAAN AMDAL, UKLUPL
6 BLN IP SP PMA SP PMDN
IL
BT
IMBDEBU
I UUG/HOAIR UDARA BISING GETAR, DLL
IUT
SOSIAL DAMPAK(GANTI RUGI)
BISING LALU LINTAS
AMDAL DAN TATA RUANGInstansi yang bertanggungjawab wajib menolak
KA-ANDAL yang diajukan apabila rencana lokasi dilaksanakan nya
usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang
kawasan(ps 16 (4))
KADALUWARSA DAN BATALNYA KEPUTUSAN AMDAL Keputusan kelayakan
lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan
kadaluwarsa apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak
dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan
keputusan. Apabila keputusan kelayakan lingkungan dinyatakan
kadaluwarsa, maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau
kegiatan pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan
AMDAL kepada instansi yang bertanggung jawab Atas permohonan
tersebut instansi yang bertanggung jawab memutuskan; a. AMDAL yang
pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali, atau b.
Pemrakarsa wajib membuat AMDAL baru (ps 24 PP 27/99)
BATALNYA KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) Pemrakarsa
memindahkan rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan Pemrakarsa
mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan
baku dan/atau bahan penolong Terjadi perubahan lingkungan hidup
yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain sebelum
dan pada waktu kegiatan tersebut dilaksanakan (ps 25 PP 27/99)
PENYUSUNAN AMDALSiapa menyusun AMDAL ?AMDAL disusun oleh
Pemrakarsa usaha/kegiatan
Bagaimana menyusun AMDAL ?Pemrakarsa dapat bekerja sama dengan
konsultan atau PSLH Perguruan Tinggi selama lembaga tersebut tidak
melaksanakan tugas sebagai evaluator/Tim penilai studi AMDAL,
dengan syarat yaitu : a. Koordinator Tim Penyusun memiliki
sertifikat kursus Peyusun AMDAL (AMDAL B) dengan pengalaman
menyusun dokumen sekurang-kurangnya 3 kali b. Koordinator Bidang
memiliki sertifikat kursus Peyusun AMDAL (AMDAL B) dan Pakar
dibidangnya c. Anggota Tim Penyusun sekurang-kurangnya memiliki
sertifikat kursus Dasar-asar AMDAL (AMDAL A)
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL PerMenLH Nomor 8 Tahun
2006 sebagai pengganti Kepka Bapedal No. 9 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Penyusunan AMDAL Kepka Bapedal No. 08 Tahun 2000 tentang
Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses
AMDAL
PENULISAN DASAR HUKUM DALAM PENYUSUNAN AMDAL(Permen LH No. 8
Tahun 2006)
Peraturan terkait dengan rencana usaha/ kegiatan sebagai dasar
penyusunan AMDAL ada relevensinya Penulisan peraturan dilengkapi
alasan singkat mengapa digunakan sebagai acuan atau dasar
penyusunan AMDAL
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL (Kepka Bapedal No. 08
Tahun 2000) Pengumuman Surat Kabar Majalah Papan Pengumuman di
lokasi rencana kegiatan dan kantor pemerintah setempat Berkaitan
dengan rencana kegiatan dan dampaknya Konsultasi Masyrakat
Dilakukan dengan cara diskusi atau wawancara Mengarah pada dampak
yang akan muncul Dijadikan issue dalam KA-ANDAL Wakil Masyarakat
Libatkan masyarakat melalui perwakilan (pemuda, wanita, agama, dsb)
Siapkan surat pernyataan bersama atau berita acara tentang wakil
masyarakat yang akan duduk dalam anggota komisi penilai AMDAL
PERATURAN AMDAL Undang-undang No. 23 tahun 1997 PP No. 27 tahun
1999 Peraturan/Keputusan Menteri LH: KepMen No. 2 tahun 2000
tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL KepMen No. 40 tahun 2000
tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup KepMen No. 41 tahun 2000 tentang Pedoman
Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota KepMen No. 42 tahun 2000 tentang Susunan
Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Pusat PerMen LH No.11 tahun 2006 sbg pengganti
KepMen No.11 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL KepMen No.45 tahun 2005
tentang Pedoman Penyussunan Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PerMen LH No. 8 tahun
2006 sebagai pengganti KepKa Bapedal No.09 tahun 2000 tentang
Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Kepala Bapedal: KepKa No.8 tahun 2000 tentang
Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup KepKa No.56 tahun 1994
tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting
Peraturan yang terkait dengan AMDALUndang-Undang UU No. 24 Tahun
1992 Tentang Penaataan Ruang UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah PP 85 TAHUN 1999 jo PP 18
Tahun 1999 Tentang Pengelolaan libah Bahan Berbahaya dan Beracun PP
41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Penearan Udara PP 74 Tahun 2001
Tentang Bahan Berbahaya dan Beraun PP 82 Tahun 2001 Tentang
Pengendalian Penearan Air
Keputusan Menteri1. KepMenLH No.51/MENLH/10/1995 Tentang Baku
Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
KepMenLH No.52/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Hotel KepMenLH No.58/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu
Limbah Cair Bagi Kegiatan Runah Sakit KepMenLH No.03/MENLH/1/1998
Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri KepMenLH No.13
Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak KepMenLH
No.48 Tahun 1995 Tentang Baku Tingkat Kebisingan KepMenLH No.49
Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran KepMenLH No.50 Tahun 1996
Tentang Baku Tingkat Kebauan KepenLH No.01/Bapedal/09/1995 Tentang
Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan danPengumpulan Limbah
B3 10.KepenLH No.02/Bapedal/09/1995 Tentang Dokumen Limbah B3
11.KepenLH No.03/Bapedal/09/1995 Tentang Persyaratan Teknis
Peengelolaan Limbah B3
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PELAPORAN RKL-RPL Dasar Hukum KepMenLH Nomor 45 Tahun 2005
Pasal 32 Ayat (1)
PP 27 Tahun 1999
Pemrakarsa usaha/kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
RKL dan RPL pada instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan
yang bersangkutan dan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak
lingkungan hidup dan gubernur
AMDAL dan Sanksi Administrasi AMDAL bukan izin tetapi merupakan
salah satu syarat dalam izin Agar saksi administrasi dapat
dilaksanakan maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan izin
mensyaratkan kewajiban AMDAL Dengan dipersyaratkannya AMDAL dalam
izin, maka tidak dilaksanakannya AMDAL dapat dikenai sanksi
administrasi
AUDIT LINGKUNGANSesuai dengan UU No 23 Tahun 1997 audit
lingkungan ada dua jenis : Audit yang dilakukan secara suka reka,
(ps 28), yaitu dalam rangka meningkatkan kenerja perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan hidup (penyusunannya berpedoman pada
KepMenLH No. 42 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Audit Lingkungan
Hidup) Audit yang dipaksakan, (ps 29), yaitu audit yang
diperintahkan oleh Menteri atas ketidak patuhan dalam melaksanakan
pengelolaan lingkungan hidup, (penyusunannya didasarkan pada
KepMenLH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit
Lingkungan Hidup Yang diwajibkan)
