HUKUM BISNISHUKUM BISNIS

PENDAHULUANPENDAHULUAN

11

Hukum menurut J.C.T. Hukum menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Simorangkir, SH dan Woerjono

Sastropranoto, SHSastropranoto, SHAdalah “Peraturan-peraturan yang Adalah “Peraturan-peraturan yang

bersifat memaksa, yang menentukan bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran badan resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”yaitu dengan hukuman tertentu”

22

Hukum Secara Umum : Hukum Secara Umum :

Keseluruhan Norma yang oleh Keseluruhan Norma yang oleh penguasa negara atau penguasa penguasa negara atau penguasa masymasy yyanang berwenang menetapkan g berwenang menetapkan hukum dinyatakan atau dianggap sbg hukum dinyatakan atau dianggap sbg peraturan yg mengikat bagi sebagian peraturan yg mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyatau seluruh anggota masy dgdgnn tujuan utk mengadakan suatu tatanan tujuan utk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tsb. yang dikehendaki oleh penguasa tsb.

33

TUJUAN HUKUMTUJUAN HUKUM

Kepastian hukum.Kepastian hukum.Keadilan.Keadilan.Tata tertib.Tata tertib.Suasana damaiSuasana damai..Aman.Aman.Sejahtera.Sejahtera.Keadilan sosial.Keadilan sosial.

44

SIFAT HUKUMSIFAT HUKUM

55

MEMAKSA

PIDANA PERDATA

SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM

Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (rechsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoedgheid)(rechtsbevoedgheid)

Orang (Natuurlijke Persoon).Orang (Natuurlijke Persoon). Pasal 1329KUHPerdata.Pasal 1329KUHPerdata.

Manusia pribadi(Manusia pribadi(natuurlijke persoon)natuurlijke persoon) mempunyai mempunyai hak dan kewajiban,tetapi tdk selalu cakap hak dan kewajiban,tetapi tdk selalu cakap hukum(hukum(handelings onbekwaamheid).handelings onbekwaamheid).

(legal entitle) yaitu badan usaha yang berbadan (legal entitle) yaitu badan usaha yang berbadan hukumhukum Hukum (Recht Persoon). Hukum (Recht Persoon). Pasal1654 KUHPerdataPasal1654 KUHPerdata

66

Tidak Cakap HukumTidak Cakap Hukum(1330 KUHPdt)(1330 KUHPdt)

Orang yg ditaruh dibawah pengampuan (Orang yg ditaruh dibawah pengampuan (curatelecuratele). ). Ketidakcakapan sungguh sungguh(Ketidakcakapan sungguh sungguh(Feitelijke Feitelijke handelings onbekwaamheid).handelings onbekwaamheid).

Orang yg belum dewasa.Ketidak cakapan menurut Orang yg belum dewasa.Ketidak cakapan menurut hk, wanita yg didalam perkawinan atau berstatus hk, wanita yg didalam perkawinan atau berstatus sbg istri(sebelum berlakunya UU no.1 Th.1974 ttg sbg istri(sebelum berlakunya UU no.1 Th.1974 ttg Perkawinan. (Perkawinan. (juridische handelings juridische handelings onbekwaamheidonbekwaamheid).).

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 31 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 31 menjelaskan bahwa, kedudukan istri dan suami adalah sama menjelaskan bahwa, kedudukan istri dan suami adalah sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Hanya tugasnya dibagi, suami melakukan perbuatan hukum. Hanya tugasnya dibagi, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.tangga.

77

BATASAN UMUR BELUM DEWASABATASAN UMUR BELUM DEWASA Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Burgerlijk

WetboekWetboek))

Pasal 330Pasal 330

Yang belum dewasa adalah mereka yang Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai belum mencapai umur genap dua puluh satu tahunumur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin  dan tidak kawin sebelumnya.sebelumnya.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47Pasal 47

Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yangyang belum mencapai 18 tahun belum mencapai 18 tahun..

UU No. 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 26Pasal 1 angka 26

Anak adalah setiap orang yang berumur Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 di bawah 18 (delapan belas) tahun(delapan belas) tahun

88

UU No. 12 Tahun 1995 tentang UU No. 12 Tahun 1995 tentang PemasyarakatanPemasyarakatan

Pasal 1 angka 8Pasal 1 angka 8

Anak didik pemasyarakatan adalah:Anak didik pemasyarakatan adalah: a.      Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan a.      Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan

putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 18 (delapan belas) tahuntahun;;

b.      Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan b.      Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur sampai berumur 18 (delapan belas) tahun18 (delapan belas) tahun;;

c.       Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan c.       Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.18 (delapan belas) tahun.

99

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan AnakUU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1Pasal 1

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan)  tahun tetapi mencapai umur 8 (delapan)  tahun tetapi belum mencapai belum mencapai umurumur  18 (delapan belas) tahun18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan belum pernah kawin

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5Pasal 1 angka 5

Anak adalah setiap manusia yang berumur Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 di bawah 18 (delapan belas) tahun(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak  dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.demi kepentingannya.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1)Pasal 1 ayat (1)

Anak adalah seseorang yang Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belum berumur 18 (delapan belas) tahunbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan., termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1010

UU No. 44 Tahun 2008 tentang PornografiUU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 ayat (4)Pasal 1 ayat (4)

Anak adalah seseorang yang Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belum berumur 18 (delapan belas) tahun.belas) tahun.

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik IndonesiaIndonesia

Pasal 4Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah: a–g ...Warga Negara Indonesia adalah: a–g ...

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukanIndonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum  sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahunanak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum  atau belum kawin.kawin.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan OrangPidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 5Pasal 1 angka 5

Anak adalah seseorang yang Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belum berumur 18 (delapan belas) tahunbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan., termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1111

KompilasiKompilasi Hukum Islam Hukum Islam

Pasal 98 ayat [1]Pasal 98 ayat [1]

Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah adalah 21 tahun21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik , sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.perkawinan.

SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-19771977

Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam:Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a.     dewasa politik, misalnya adalah batas umura.     dewasa politik, misalnya adalah batas umur17 17

tahuntahun untuk dapat ikut Pemilu; untuk dapat ikut Pemilu; b.     dewasa seksuil, misalnya adalah batas umurb.     dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur18 18

tahuntahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut  untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru;Undang-Undang Perkawinan yang baru;

c.      dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah c.      dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas batas umur tertentuumur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap  menurut hukum yang dapat dianggap

cakap bertindak dalam hukum.cakap bertindak dalam hukum.1212

KUHPKUHP

Pasal 45Pasal 45

Umur 16 tahunUmur 16 tahun Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatuDalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkanperbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya,

tanpatanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintahpidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggarantanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532,berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap;kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

1313

Berdasarkan materinya Berdasarkan materinya Badan Hukum dibagi atas Badan Hukum dibagi atas

1. 1. Badan Hukum Publik (publiekrecht)Badan Hukum Publik (publiekrecht) yaitu badan hukum  yaitu badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yangmenyangkut kepentingan dengan warga negara yangmenyangkut kepentingan umum/publik, seperti hukum pidana, hukum tatanegara, hukum umum/publik, seperti hukum pidana, hukum tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum international dan lain tata usaha negara, hukum international dan lain sebagainya.Contoh : Negara, Pemerintah Daerah, Bank sebagainya.Contoh : Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia.Indonesia.

2. 2. Badan Hukum Privat (privaatrecht)Badan Hukum Privat (privaatrecht) yaitu perkumpulan  yaitu perkumpulan orang yangmengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) orang yangmengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satukesatuan yang memenuhi syarat-syarat dan merupakan satukesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. yang ditentukan oleh hukum. Badan Hukum Privat yang Badan Hukum Privat yang bertujuanbertujuan Provit Oriented (contoh : Perseroan Terbatas)  Provit Oriented (contoh : Perseroan Terbatas) atauNon Material (contoh : Yayasan).Di Indonesia bentuk-bentuk atauNon Material (contoh : Yayasan).Di Indonesia bentuk-bentuk badan usaha (Business organization) beranekaragam dan badan usaha (Business organization) beranekaragam dan sebagian besar merupakan peninggalan pemerintah Belanda.sebagian besar merupakan peninggalan pemerintah Belanda.

1414

BENTUK USAHA BUKAN BENTUK USAHA BUKAN BADAN HUKUMBADAN HUKUM

Berdasarkan status pemiliknya, badan Berdasarkan status pemiliknya, badan usaha dapat dibedakan menjadi dua usaha dapat dibedakan menjadi dua yaitu:yaitu:

1) Perusahaan Swasta adalah 1) Perusahaan Swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimilik perusahaan yang didirikan dan dimilik oleh pihak swasta (Nasional dan Asing).oleh pihak swasta (Nasional dan Asing).

2) Perusahaan Negara adalah 2) Perusahaan Negara adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Negara dan biasa disebut dengan oleh Negara dan biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1515

Berdasarkan bentuk Berdasarkan bentuk hukumnya,hukumnya,Badan Usaha dapat Badan Usaha dapat

dibedakandibedakan 1) Badan Usaha yang Bukan Berbadan Hukum 1) Badan Usaha yang Bukan Berbadan Hukum

adalah perusahaan yang  bukan merupakan adalah perusahaan yang  bukan merupakan badan hukum. Contoh : Perusahaan Perorangan badan hukum. Contoh : Perusahaan Perorangan dan Perusahaan Persekutuan (Maatschap, Firma, dan Perusahaan Persekutuan (Maatschap, Firma, CV).CV).

2) Badan Usaha yang Berbadan Hukum adalah 2) Badan Usaha yang Berbadan Hukum adalah perusahaan yang berbadan hukum. Misalnya perusahaan yang berbadan hukum. Misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN (Perum dan Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN (Perum dan Persero)dan badan-badan usaha lain yang Persero)dan badan-badan usaha lain yang dinyatakan sebagai badan hukum dinyatakan sebagai badan hukum sertamemenuhi kriteria badan hukum.sertamemenuhi kriteria badan hukum.

1616

Berdasarkan jumlah Berdasarkan jumlah kepemilikannya, Badan Usaha kepemilikannya, Badan Usaha

dibedakandibedakan 1. Perusahaan Perorangan atau Usaha Kepemilikan Tunggal 1. Perusahaan Perorangan atau Usaha Kepemilikan Tunggal

Adalah Adalah

badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha

perseorangan dan bukan termasuk badan hukum.perseorangan dan bukan termasuk badan hukum. 2. Perusahaan Persekutuan (Partnership) atau Usaha 2. Perusahaan Persekutuan (Partnership) atau Usaha

Kemitraan merupakan kombinasi terorganisir dari dua Kemitraan merupakan kombinasi terorganisir dari dua orang atauorang atau

lebih untuk menjalankan suatu usaha sebagai mitra lebih untuk menjalankan suatu usaha sebagai mitra pemilik atau pemilik atau

mitra pengelola dan dimiliki oleh dua orang atau lebih mitra pengelola dan dimiliki oleh dua orang atau lebih yang yang

bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis.

Pendirian badan usaha ini membutuhkan izin khusus dari Pendirian badan usaha ini membutuhkan izin khusus dari instansi instansi

pemerintah yang terkaitpemerintah yang terkait1717

Yang termasuk dalam Yang termasuk dalam Badan Usaha persekutuan Badan Usaha persekutuan

a. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu a. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu

Persekutuan Perdata (Maatschap).Persekutuan Perdata (Maatschap). b. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam KUHDagang, yaitub. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam KUHDagang, yaitu

Persekutuan Firma(Fa) Persekutuan Firma(Fa) Pasal 16 s.d. Pasal 35 Pasal 16 s.d. Pasal 35 KUHDagangKUHDagang, dan , dan

Persekutuan Komanditer (CV)Persekutuan Komanditer (CV) c. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam perundang-c. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam perundang-

undangan undangan khusus, khusus, yaitu yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan

PerusahaanPerusahaan

Negara (BUMN).Negara (BUMN).

1818

PERSEKUTUAN PERDATA Diatur dalam Pasal 1618 s.d. 1652 PERSEKUTUAN PERDATA Diatur dalam Pasal 1618 s.d. 1652 KUHPerdata, Buku III, Bab VIII tentangPerserikatan Perdata KUHPerdata, Buku III, Bab VIII tentangPerserikatan Perdata (Burgerlijk Maatschap).(Burgerlijk Maatschap).

Pengertian Persekutuan Perdata Pengertian Persekutuan Perdata Persekutuan sebagai suatu Persekutuan sebagai suatu perjanjian dimana dua orang atau perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan (Pasal 1618 membagi keuntungan (Pasal 1618 KUHPerdata).KUHPerdata).

1919

PERBEDAAN BADAN USAHA YANG PERBEDAAN BADAN USAHA YANG BADAN HUKUM DENGAN BUKAN BADAN HUKUM DENGAN BUKAN

BADAN HUKUMBADAN HUKUM Perbedaan badan hukum dan bukan hukum terletak pada Perbedaan badan hukum dan bukan hukum terletak pada

pemisahaan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan pemisahaan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. Dalam dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. Dalam artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Berbeda dengan badan usaha yang saham yang dimilikinya. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggung jawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam pertanggung jawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggung pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai.jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai. 2020

Selain perbedaan pada pemisahan harta kekayaan, Selain perbedaan pada pemisahan harta kekayaan, perbedaan berikutnya juga terletak pada posisi badan usaha perbedaan berikutnya juga terletak pada posisi badan usaha sebagai subjek hukum di dalam pengadilan. Badan usaha sebagai subjek hukum di dalam pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subjek hukum yang juga yang berbadan hukum merupakan subjek hukum yang juga dapat dituntut serta melakukan penuntutan di muka dapat dituntut serta melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha. Yang melakukan pengadilan atas nama badan usaha. Yang melakukan penuntutan tersebut tentu saja, bukan badan usaha itu penuntutan tersebut tentu saja, bukan badan usaha itu sendiri secara langsung, melainkan orang yang dikuasakan sendiri secara langsung, melainkan orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, Hal ini untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, Hal ini dikarenakan badan hukum merupakan dikarenakan badan hukum merupakan aggregate aggregate theorytheory yang berarti kumpulan-kumpulan manusia/orang  yang berarti kumpulan-kumpulan manusia/orang yang terkait dengan badan hukum tersebut. Sementara yang terkait dengan badan hukum tersebut. Sementara badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat dituntut dan melakukan kumpulan penuntutan di muka dituntut dan melakukan kumpulan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha tersebut. Akan tetapi, di pengadilan atas nama badan usaha tersebut. Akan tetapi, di dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dituntut di muka pengadilan adalah pendiri dari badan usaha dituntut di muka pengadilan adalah pendiri dari badan usaha tersebut serta yang melakukan penuntutan di muka tersebut serta yang melakukan penuntutan di muka pengadilan jug pendiri tersebut yang bertindak atas pengadilan jug pendiri tersebut yang bertindak atas namanya sendiri.namanya sendiri. 2121

Bentuk badan usaha yang Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak berbadan hukum 

Usaha Dagang (UD) atau kadang juga dikenal Usaha Dagang (UD) atau kadang juga dikenal dengan istilah PD (Perusahaan Dagang)dengan istilah PD (Perusahaan Dagang)

Persekutuan Perdata (Persekutuan Perdata (MaatschapMaatschap) yang diatur ) yang diatur dalam Pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang dalam Pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)Hukum Perdata (KUHPer)

Firma/Fa (Vennootschap Onder Firma), yang Firma/Fa (Vennootschap Onder Firma), yang diatur dalam Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang diatur dalam Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).Hukum Dagang (KUHD).

Persekutuan Komanditer/CV (Comanditaire Persekutuan Komanditer/CV (Comanditaire Vennootschhap), yang diatur dalam Pasal 19 Vennootschhap), yang diatur dalam Pasal 19 KUHD.KUHD.

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPer.diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPer.

2222

Badan Usaha yang berbentuk Badan Usaha yang berbentuk Badan HukumBadan Hukum

(1)     Perseroan Terbatas (“PT”)(1)     Perseroan Terbatas (“PT”) Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40/2007 minimum modal dasar PT Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40/2007 minimum modal dasar PT

yaitu Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah yaitu Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT;disetorkan ke dalam PT;

Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya;Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya; Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan

usaha berbentuk PT.usaha berbentuk PT. (2)     Yayasan(2)     Yayasan Bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai Bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai

anggota;anggota; Kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan.Kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan. (3)     Koperasi(3)     Koperasi Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.berdasar atas asas kekeluargaan.

Sifat keanggotaan koperasi yaitu Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarelasukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi  bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan anggota koperasi dan terbukaterbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota  bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.koperasi.

2323

Dasar Hukum Bentuk PerusahDasar Hukum Bentuk Perusahaanaan

Perusahaan Swasta :Perusahaan Swasta :Firma dan CV diatur dalam KUHDFirma dan CV diatur dalam KUHDPT diatur dalam Undang-Undang Nomor PT diatur dalam Undang-Undang Nomor

40 Tahun 200740 Tahun 2007Koperasi diatur dalam UU Nomor 25 Koperasi diatur dalam UU Nomor 25

Tahun 1992Tahun 1992Yayasan diatur dalam UU Nomor 16Tahun 20Yayasan diatur dalam UU Nomor 16Tahun 20

0101 ¨̈..

2424

Dasar Hukum Bentuk PerusahDasar Hukum Bentuk Perusahaanaan

Bentuk Perusahaan Negara (UU No. Bentuk Perusahaan Negara (UU No. 9Tahun 1969) :9Tahun 1969) :

1.Perusahaan Umum (Perum) diatur 1.Perusahaan Umum (Perum) diatur

dalam PP pengganti Undang-Undang dalam PP pengganti Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1960Nomor 19 Tahun 19602.Perusahaan Perseroan (Persero) diatur2.Perusahaan Perseroan (Persero) diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 12 

Tahun 1969Tahun 19692525

OBYEK HUKUMOBYEK HUKUM pasal 499-511 KUH pasal 499-511 KUH

perdataperdata   Segala sesuatu yg berguna bagi subyek hukum dan yg dapat Segala sesuatu yg berguna bagi subyek hukum dan yg dapat

menjadi obyekmenjadi obyek perhubungan/perikatanperhubungan/perikatan

BERSIFAT KEBERSIFAT KEBENDABENDAAN AN

Berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat Berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.dihabiskan.

1.Benda Tetap (Tak Be1.Benda Tetap (Tak Berrgerak): gerak):

- bertubuh : Tanah, Kapal, Gedung, dll. - bertubuh : Tanah, Kapal, Gedung, dll.

- tak bertubuh : Hak Tanggungan (Hipotek).- tak bertubuh : Hak Tanggungan (Hipotek).

2.Benda Bergerak :2.Benda Bergerak :

- bertubuh : Mobil,Alat Kantor, dll.- bertubuh : Mobil,Alat Kantor, dll.

- tak bertubuh : Piutang,HKI,dll- tak bertubuh : Piutang,HKI,dll..

BERSIFAT TIDAK KEBENDAANBERSIFAT TIDAK KEBENDAAN

Benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak Benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, Contoh : merk perusahaan, paten, dan suatu kenyataan, Contoh : merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.ciptaan musik / lagu.

2626

PERBUATAN HUKUMPERBUATAN HUKUM

Segala perbuatan manusia yg Segala perbuatan manusia yg sengaja dilakukan oleh seseorang sengaja dilakukan oleh seseorang utk menimbulkan hak dan kewajiban.utk menimbulkan hak dan kewajiban.

2727

SUMBER HUKUMSUMBER HUKUM

1.1. Undang-undang.Undang-undang.

2.2. Kebiasaan.Kebiasaan.

3.3. Yurisprudensi.Yurisprudensi.

4.4. Traktat.Traktat.

5.5. Pendapat Sarjana Hukum.Pendapat Sarjana Hukum.

2828

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undanganundangan.. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tsb, Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tsb,

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :Republik Indonesia adalah sebagai berikut :1)       UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;1)       UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2)       Ketetapan MPR;2)       Ketetapan MPR;3)       UU/Perppu;3)       UU/Perppu;

4) Peraturan Pemerintah ( PP )4) Peraturan Pemerintah ( PP )4)       Peraturan Presiden;4)       Peraturan Presiden;5)       Peraturan Daerah Provinsi;5)       Peraturan Daerah Provinsi;6)       Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.6)       Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2929

Definisi :Definisi : Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis

yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.dalam Peraturan Perundang-undangan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.undangan nasional.

Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu : Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke yaitu : Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, Keputusan yaitu putusan MPR dalam atau keluar majelis, Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.yang mengikat ke dalam majelis saja.

Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.dengan Persetujuan bersama Presiden.

3030

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan : Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan ketentuan : Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut; DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan berikut; DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan; Bila disetujui oleh DPR, Perrpu ditetapkan menjadi perubahan; Bila disetujui oleh DPR, Perrpu ditetapkan menjadi Undang-Undang; Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan Undang-Undang; Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.Provinsi dengan persetujuan Gubernur.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.Bupati/Walikota.

3131

BEBERAPA ASPEK HUKUM DI BEBERAPA ASPEK HUKUM DI INDONESIAINDONESIA

1. Aspek yuridis 1. Aspek yuridis 2. Aspek Ekonomis 2. Aspek Ekonomis 3. Aspek Politis 3. Aspek Politis 4. Aspek Sosiologis 4. Aspek Sosiologis 5. Aspek Historis 5. Aspek Historis 6. Aspek Cultural/kebiasaan 6. Aspek Cultural/kebiasaan 7. Aspek Agama/Kepercayaan. 7. Aspek Agama/Kepercayaan. 8. Aspek Phylosofis.8. Aspek Phylosofis.

3232

Aspek yuridis : bahwa yang Aspek yuridis : bahwa yang mempunyai kewenangan membuat mempunyai kewenangan membuat peraturan dan tata cara membuatnya peraturan dan tata cara membuatnya adalah badanbadan yang resmi, seperti adalah badanbadan yang resmi, seperti DPR, DPRD, Pemerintah. Apabila yang DPR, DPRD, Pemerintah. Apabila yang membuat dan tata cara membuat membuat dan tata cara membuat peraturan tersebut tidak benar (ilegal), peraturan tersebut tidak benar (ilegal), maka peraturan tersebut akan menjadi maka peraturan tersebut akan menjadi cacat. Karena yang membuat bukanlah cacat. Karena yang membuat bukanlah badan yang berwenang.badan yang berwenang.

3333

Aspek Ekonomis :Aspek Ekonomis :Merupakan gambaran apakah Merupakan gambaran apakah

peraturan tersebut mempunyai nilai peraturan tersebut mempunyai nilai ekonomis, dalam arti tidak ekonomis, dalam arti tidak merugikan masyarakat luas seperti merugikan masyarakat luas seperti peraturan peraturan yang bersifat peraturan peraturan yang bersifat birokrasi sehingga menimbulkan birokrasi sehingga menimbulkan ekonomi tinggi akibat peraturan ekonomi tinggi akibat peraturan tersebut.tersebut.

3434

Aspek Politis : Aspek Politis : Dalam pembuatan peraturan tersebut Dalam pembuatan peraturan tersebut

sudahkan melihat dari beberapa sudut sudahkan melihat dari beberapa sudut pandang politis, jangan sampai pandang politis, jangan sampai peraturan yang dibuat hanyalah untuk peraturan yang dibuat hanyalah untuk membuat sekelompok golongan membuat sekelompok golongan mendapatkan keuntungan, sedangkan mendapatkan keuntungan, sedangkan golongan/kelompok lain mendapat golongan/kelompok lain mendapat kesulitan/kerugian seperti Peraturan kesulitan/kerugian seperti Peraturan tentang Tata Niaga Cengkeh, Keprestentang Tata Niaga Cengkeh, Kepres 3535

SISTEM HUKUM DUNIASISTEM HUKUM DUNIA

Civil Law (kontinental) yang dianut Civil Law (kontinental) yang dianut oleh negara-negara eropah oleh negara-negara eropah kontinental seperti Jerman, Perancis, kontinental seperti Jerman, Perancis, belanda. Dalam sistem hukum Civil belanda. Dalam sistem hukum Civil Law ini kekurangannya adalah tidak Law ini kekurangannya adalah tidak cepat mengikuti perkembangan cepat mengikuti perkembangan keadaan.keadaan.

3636

Common Law (anglo Saxon) yang Common Law (anglo Saxon) yang dianut oleh negara-negara yang dianut oleh negara-negara yang mempergunakan bahasa inggris mempergunakan bahasa inggris sebagai bahasa sehari-hari seperti sebagai bahasa sehari-hari seperti Inggris, Amerika, Kanada. Dalam sistem Inggris, Amerika, Kanada. Dalam sistem Common Law ini sangat Common Law ini sangat memperhatikan perkembangan memperhatikan perkembangan keadaan, kekurangannya adalah keadaan, kekurangannya adalah membahas persoalan yang perlu saja membahas persoalan yang perlu saja (tidak konprehensif).(tidak konprehensif).

3737

Islamic Law : dianut oleh negara –Islamic Law : dianut oleh negara –negara Timur tengah negara Timur tengah

Natural Law, merupakan hukum Natural Law, merupakan hukum adat/kebiasaan seperti konsilasi, adat/kebiasaan seperti konsilasi, mediasi, arbitrasi yang berasal dari mediasi, arbitrasi yang berasal dari negara yang sangat menghargai negara yang sangat menghargai hukum adat negaranya seperti hukum adat negaranya seperti Jepang , China . Jepang , China .

3838

COMMON LAW/ANGLO COMMON LAW/ANGLO SAXONSAXON

SISTEM PERATURANSISTEM PERATURAN

Didominasi oleh hukum tidak tertulis Didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui atau hukum kebiasaan melalui putusan hakimputusan hakim

Tidak ada pemisahan yang tegas dan Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privatjelas antara hukum publik dan privat

3939

SISTEM PERADILANSISTEM PERADILAN Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya

menetapkan kesalahan dan hakim hanya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusanmenerapkan hukum dan menjatuhkan putusan

Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of precedent ( putusan hakim yang Binding of precedent ( putusan hakim yang sebelumnya mengikat hakim-hakim lain dalam sebelumnya mengikat hakim-hakim lain dalam perkara yang sama). perkara yang sama). 

Adversary system :pandangan bahwa didalam Adversary system :pandangan bahwa didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau saling bertentangan baik perkara perdata atau pidanapidana

4040

CIVIL LAW/EROPA KONTCIVIL LAW/EROPA KONT

SISTEM PERATURANSISTEM PERATURAN

Hukum tertulis (kodifikasi)Hukum tertulis (kodifikasi)Ada pemisahan secara tegas dan Ada pemisahan secara tegas dan

jelas antara hukum publik dengan jelas antara hukum publik dengan hukum privathukum privat

4141

SISTEM PERADILANSISTEM PERADILAN

Tidak menggunakan juri sehingga Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan.putusan.

Hakim tidak terikat dan tidak Hakim tidak terikat dan tidak wajib  mengikuti putusan hakim wajib  mengikuti putusan hakim sebelumnya ( Asas Bebas )sebelumnya ( Asas Bebas )

4242

Hanya dalam perkara perdata yang Hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak melihat adanya dua belah pihak yang bertentangan (penggugat dan yang bertentangan (penggugat dan tergugat)dan perkara pidana tergugat)dan perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentangpihak penentang

4343

NATURAL LAWNATURAL LAW

  Thomas Aquinas mengatakan Thomas Aquinas mengatakan Hukum Alam (Hukum Alam (Natural LawNatural Law) itu adalah ) itu adalah mengerjakan yang baik dan mengerjakan yang baik dan menghindarkan yang buruk. Grotius menghindarkan yang buruk. Grotius menyatakan bahwa hukum dari alam menyatakan bahwa hukum dari alam ((the law of naturethe law of nature) menunjukkan ) menunjukkan alasan-alasan yang baik dan alasan-alasan yang baik dan tindakan-tindakan di dalamnya tindakan-tindakan di dalamnya memiliki kualitas moral.memiliki kualitas moral.

4444

Hukum Islam (Islamic Law)Hukum Islam (Islamic Law)

Merupakan perintah-perintah suci Merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap seluruh aspek kehidupan setiap Muslim, dan meliputi materi-materi-Muslim, dan meliputi materi-materi-materi hukum secara murni serta materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan.materi-materi spiritual keagamaan.

4545

Seperangkat aturan yang ditetapkan Seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah secara langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta. dengan alam semesta.

4646

Hukum islam sebagai kesuluruhan Hukum islam sebagai kesuluruhan perintah Allah SWT yang wajib perintah Allah SWT yang wajib dituruti oleh setiap muslim bertujuan dituruti oleh setiap muslim bertujuan membentuk menusia menjadi membentuk menusia menjadi tertib,aman dan selamat.tertib,aman dan selamat.

4747

Sumber hukum islam Sumber hukum islam

Al-quran Al-quran As-Sunnah atau Al-Hadits As-Sunnah atau Al-Hadits Akal pikiran manusia (mempunyai Akal pikiran manusia (mempunyai

syarat untuk berusaha, berikhtiar syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Al-qur’an , hukum yang terdapat dalam Al-qur’an , dalam sunnah nabi dan dalam sunnah nabi dan merumuskannya kembali menjadi garis-merumuskannya kembali menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu)pada suatu kasus tertentu)

4848

NORMA HUKUM DI INDONESIANORMA HUKUM DI INDONESIA HTNHTN (pelajaran tentang hubungan kompetensi yaitu :jabatan-jabatan (pelajaran tentang hubungan kompetensi yaitu :jabatan-jabatan

yang ada dalam susunan suatu Negara,siapakah yang mengadakan yang ada dalam susunan suatu Negara,siapakah yang mengadakan jabatan itu,dengan cara apa jabatan itu ditempati oleh pejabat, jabatan itu,dengan cara apa jabatan itu ditempati oleh pejabat, fungsi2 jabatan, kekuasaan hukum jabatan, hub antar msng2 fungsi2 jabatan, kekuasaan hukum jabatan, hub antar msng2 jabatan, dan alam batas-batas manakah oran negara dapat jabatan, dan alam batas-batas manakah oran negara dapat melaksanakan tugasnya )melaksanakan tugasnya )

HANHAN (mempelajari sifat ,bentuk dan akibat yang timbul karena (mempelajari sifat ,bentuk dan akibat yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan pejabat dalam perbuatan hukum istimewa yang dilakukan pejabat dalam menjalankan tugasnya).menjalankan tugasnya).

HK.PIDANA.HK.PIDANA. HK.PERDATA : HK.PERDATA :

1. HK.Perorangan (Personal Recht).1. HK.Perorangan (Personal Recht).

2. Hk.Keluarga (Familier Recht).2. Hk.Keluarga (Familier Recht).

- Hk.Perkawinan.- Hk.Perkawinan.

- Hk.Keluarga.- Hk.Keluarga.

3. Hk.Waris.3. Hk.Waris.

4. Hk.Harta Kekayaan (Vermogen Recht).4. Hk.Harta Kekayaan (Vermogen Recht).

- Hk. Kebendaan (Zaken Recht).- Hk. Kebendaan (Zaken Recht).

- Hk.Perikatan. (- Hk.Perikatan. (Verbentenissen Recht)Verbentenissen Recht)*HTN : Hukum Tata Negara*HTN : Hukum Tata Negara

*HAN : Hukum Administrasi Negara*HAN : Hukum Administrasi Negara

4949

Pembagian HukumPembagian HukumMenurut bentuknya :Menurut bentuknya :

Hukum tertulis.Hukum tertulis.Hukum tak tertulis ( Hk Kebiasaan)Hukum tak tertulis ( Hk Kebiasaan)

Menurut waktu berlakunya:Menurut waktu berlakunya:Ius Contstitutum(Hk Positif).Ius Contstitutum(Hk Positif).Ius Constituendum.Ius Constituendum.Ius NaturaleIus Naturale/Hukum Asasi ( /Hukum Asasi ( Hukum alamHukum alam ) )..

Menurut isinya:Menurut isinya:Hukum PrivatHukum PrivatHukum PHukum Puublik : blik : HTN,HAN,HI,Hk.Pajak,Hk.Perburuan,Hk.PidanHTN,HAN,HI,Hk.Pajak,Hk.Perburuan,Hk.Pidana dlla dll

5050

Pengertian Hk Privat (Hk Pengertian Hk Privat (Hk Sipil)Sipil)

Hk Sipil dlm arti luas : meliputi hk Hk Sipil dlm arti luas : meliputi hk perdata dan hk dagang.perdata dan hk dagang.

Hk Sipil dlm arti sempit :Meliputi hk Hk Sipil dlm arti sempit :Meliputi hk perdata saja.perdata saja.

5151

Hk Perdata(Hk Perdata(Burgerlijk Recht)Burgerlijk Recht)Buku I : Perihal Orang (Buku I : Perihal Orang (Van Van

Personen),yg memuat hk Personen),yg memuat hk perorangan dan hk kekeluargaan.perorangan dan hk kekeluargaan.

Buku II : Perihal Benda (Buku II : Perihal Benda (Van ZakenVan Zaken) ) yg memuat hk benda(yg memuat hk benda(ZakenrechtZakenrecht) ) dan hk waris(dan hk waris(ErfrechtErfrecht).).

Buku III: Perihal Buku III: Perihal Perikatan(Van Perikatan(Van VerbintennisenVerbintennisen) yg memuat hk harta ) yg memuat hk harta kekayaan (kekayaan (VermogenrechtVermogenrecht))

Buku IV: Perihal Buku IV: Perihal Pembuktian dan Pembuktian dan daludaluwwarsa (arsa (Van Bewijs en Verjaring)Van Bewijs en Verjaring)

5252

DaluwarsaDaluwarsa ialah suatu sarana hukum  ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Seseorang tidak boleh undang-undang. Seseorang tidak boleh melepaskan daluwarsa sebelum tiba melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya tetapi boleh melepaskan suatu waktunya tetapi boleh melepaskan suatu daluwarsa yang telah diperolehnya.daluwarsa yang telah diperolehnya.

5353

Hk Dagang(Hk Dagang(HandelsrechtHandelsrecht))

Buku I : Perihal perdagangan pd Buku I : Perihal perdagangan pd umumnya.umumnya.

Buku II : Perihal hk laut(Hk Maritim).Buku II : Perihal hk laut(Hk Maritim).

5454

Hubungan KUHPdt(BW) dg Hubungan KUHPdt(BW) dg KHUD(WvK)KHUD(WvK)

Lex specialis derogat lex generalis Lex specialis derogat lex generalis yaitu hukum yg bersifat khusus yaitu hukum yg bersifat khusus mengalahkan hukum yg bersifat mengalahkan hukum yg bersifat umum.umum.

5555

Hukum PerdataHukum Perdata

Hk yg mengatur hub hk antara Hk yg mengatur hub hk antara perseorangan atau badan hk yg satu perseorangan atau badan hk yg satu dg yg lain dlm segala usahanya utk dg yg lain dlm segala usahanya utk memenuhi kebutuhanya yg memenuhi kebutuhanya yg diselenggarakan sesuai dg hematnya diselenggarakan sesuai dg hematnya sendiri.sendiri.

5656

Hk PerikatanHk Perikatan

Suatu hub hk yg terletak dlm bidang Suatu hub hk yg terletak dlm bidang hk harta kekayaan antara dua pihak hk harta kekayaan antara dua pihak yg masing masing berdiri sendiri yg yg masing masing berdiri sendiri yg menyebabkan pihak yg satu thd menyebabkan pihak yg satu thd pihak yg lain berhak atas suatu pihak yg lain berhak atas suatu prestasi,prestasi mana adl menjadi prestasi,prestasi mana adl menjadi kewajiban pihak terakhir thd pihak I.kewajiban pihak terakhir thd pihak I.

5757

Hk DagangHk Dagang

Hk yg mengatur tingkah laku manusia Hk yg mengatur tingkah laku manusia yg turut melakukan perdagangan dlm yg turut melakukan perdagangan dlm usahanya memperoleh keuntungan.usahanya memperoleh keuntungan.

AtauAtau

Hk yg mengatur hub hk antara Hk yg mengatur hub hk antara manusia2 dan badan hk satu sama manusia2 dan badan hk satu sama lainnya dlm lapangan perdagangan. lainnya dlm lapangan perdagangan.

5858