Upload
doankhanh
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Disampaikan dalam Kongres Bahasa IndonesiaXI tanggal 30 Oktober 2018
1
PELIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGANDALAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN
SASTRA INDONESIA
Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc.Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas
1
Slide - 3
Bahasa Indonesia dan Kemajemukan bangsa
Indonesia adalah negara-bangsa bercorak MAJEMUK
“Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia”
Sumpah Pemuda telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang
menyatukan kemajemukan dalam masyarakat Indonesia
Relasi Bahasa dan Budaya “Bahasa Menunjukkan Peradaban Bangsa”
Bahasa memiliki peran penting dalam menentukantingkat peradaban suatu bangsa
Bahasa memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi (pergaulan), administrasi pemerintahan, kegiatan keagamaan, perdagangan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4Referensi: Hasan Alwi, 2004: 201-212
Relasi bahasa dan budaya: Bahasa wujud karakter danjatidiri bangsa
Sifat atau tabiat seseorang dapat diukur melalui budi bahasa, perangai, dan tutur katanya.
Mutu penggunaan bahasa oleh masyarakat penutur, baik lisan maupun tertulis, dapat menjadi ukuran kemajuan peradaban.
Bahasa danBudaya
Dalam pembangunankebudayaan, Bahasa dan Sastra
Indonesia memiliki peran pentingdalam upaya Penguatan Karakter
dan Jatidiri Bangsa
Bahasa Daerah vs Bahasa Asing
Pelestarian Bahasa Daerah
Bahasa daerah menghadapi ancaman kepunahan, terjadi
karena beberapa sebab:
Tren zaman; migrasi dan urbaniasi; serta penikahan antar
suku/etnik (kawin campur)
Di banyak wilayah, upaya pengembangan bahasa daerah tidak berjalan efektif, bahkan cenderung
gagal; SDM minim; manajemen pengembangan kurang optimal.
Penutur bahasa lokal kurang terlindungi;
Penggunaan Bahasa Asing
Posisi kosa kata bahasa Indonesia terancam oleh beragam penyerapan
bahasa asing (Inggris).
Ruang publik (media promosi) telah dihegemoni oleh bahasa asing
(Inggris) yang seringkali bermasalah.
5
Kedudukan Bahasa Indonesia
7
Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negaradikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa
(UU No. 24/2009)
FungsiBahasa Resmi Negara
FungsiBahasa Nasional
Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa (1)
8
Pengembangan Bahasa
Indonesia
Penelitian Kebahasaan
Pengayaan Kosakata
Pembaku-an dan
Kodifikasi Kaidah Bahasa
Penyusun-an Bahan
Ajar
Penyusun-an Alat Uji Kemahiran Berbahasa
Penerje-mahan
Publikasi Hasil
Pengem-bangan
Pengembangan Bahasa Indonesia
Memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara
Meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional
Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.
(UU No. 24/2009)
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa (2)
9
Pembinaan Bahasa
Indonesia
Pendidikan
Pelatihan
Pemasyara-katan
Bahasa Indonesia
Penetapan dan
penerapan standar
kemahiran berbahasa Indonesia
Penciptaan suasana kondusif
untuk berbahasa Indonesia
Pembinaan Bahasa Indonesia
Meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia
Meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa Indonesia
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan Bahasa Indonesia
Menciptakan suasana kondusif untuk Pembinaan Bahasa Indonesia
Meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa (3)
10
Pelindungan Bahasa Indonesia
Mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara
Pelindungan Bahasa
Indonesia
Pendidikan
Pengem-bangan
Pembinaan
Penelitian Kebahasaan
Pendoku-mentasian
Publikasi
Pihak mana saja yang terlibat dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa?
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Sastra (1)
11
Pengembangan Sastra
Indonesia
Penelitian Kesastraan
Peningkatan jumlah dan mutu karya
sastra Indonesia
Kodifikasi sastra
Indonesia
Penyusun-an Bahan
Ajar
Penerje-mahan
Pengalih-wahanaan
Publikasi Hasil
Pengem-bangan
Pengembangan Sastra Indonesia
Memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan budaya bangsa dan sebagai pengungkapan budaya daerah dalam bingkai keIndonesiaan
Meningkatkan fungsinya sebagai peneguh jati diri bangsa dan solidaritas kemanusiaan
Meningkatkan posisi sastra Indonesia sebagai bagian dari sastra dunia
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Sastra (2)
12
Pembinaan Sastra Indonesia
Pendidikan Sastra
Pelatihan Sastra
Fasilitasi perkem-bangan
komunitas sastra
Fasilitasi penyajian
karya sastra
Penciptaan suasana kondusif
untuk bersastra
Pembinaan Sastra Indonesia
Meningkatkan sikap apresiatif masyarakat terhadap Sastra Indonesia
Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Indonesia
Menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Indonesia
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Sastra (3)
13
Pelindungan Sastra Indonesia
Mempertahankan fungsi Sastra Indonesia sebagai sarana:• Pengenalan, penumbuhan, penghayatan,
dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan• Penyadaran dan penumbuhan sikap serta
penghalusan perasaan dan budi pekerti• Peneguhan jati diri bangsa dan
penumbuhan solidaritas kemanusiaan• Pengungkapan wawasan keIndonesiaan
Pelindungan Sastra Indonesia
Pendidikan
Pendataan dan
Pendaftaran
Pendoku-mentasian
Peningkatan Apresiasi
Publikasi
Pihak mana saja yang terlibat dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sastra?
Visi Indonesia 2025
15
4VISI
INDONESIA
2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL
DAN MAKMUR
Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan
bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan
dan kekuatan sendiri.
MANDIRIDiukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik
dan hukum.
MAJUTidak ada
pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun
wilayah.
ADILTerpenuhi seluruh kebutuhan
hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti
penting bagi bangsa-bangsa lain.
MAKMUR
4
1.Meningkatkan kualitas layanan pendidikan
dan pelatihan vokasi selaras kebutuhan
pasar kerja dengan penguatan kemitraan
swasta/ industri (kurikulum, tenaga
pendidik, dan sarana prasarana)
2.Meningkatkan pendidikan dan pelatihan
kewirausahaan untuk penduduk usia kerja
3.Memperluas lapangan kerja dengan
keterampilan tinggi melalui program
bapak angkat dan pembinaan startup
4.Memperluas pemerataan akses
pendidikan tinggi yang berkualitas melalui
peningkatan mutu pembelajaran dan
sumber daya pendidikan tinggiAPK pendidikan tinggi rendah 29,9 %
Wirausaha pemuda (white collar) rendah 0,3%
Isu Strategis Kebijakan
3,79 juta pengangguran lulusan pendidikan menengah dan tinggi
Isu Strategis dan Kebijakan: SDM Berkualitas dan Berdayasaing
16
60,58% tenaga kerja adalah lulusan SMP ke bawah
1. Menyediakan fasilitas dan regulasi kerja
yang ramah perempuan
2. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja
perempuan di sektor formal
TPAK perempuan
51%
Meningkatkan budaya dan prestasi
olahraga berbasis cabang olahraga
olimpiade
Prestasi Olahraga masih perlu ditingkatkan (hanya 1 medali emas pada Olimpiade 2016)
Memperkokoh ketahanan budaya melalui
pengembangan seni, nilai tradisi,
pendidikan karakter, bahasa, dan
perfilman
Belum kokohnya ketahanan budaya bangsa
Memperkuat peran Iptek dan Inovasi
sebagai pengungkit produktivitas melalui
pengembangan bidang riset strategis,
penyediaan infrastruktur dan SDM iptek,
serta pembinaan technopreneur
Tingkat pengangguran kaum muda 12,6%
Tenaga kerja berkeahlian menengah tinggi 38,7%
Pemanfaatan teknologi untuk produktivitas belum optimal
Isu Strategis Kebijakan
Berdaulat, Maju, Adil Dan MakmurBerdaulat, Maju, Adil Dan Makmur
Usulan Framework RPJMN 2020-2024
17
VISI 2045
2020-2024 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah
yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah
yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI KEWILAYAHANDIMENSI
PEMBANGUNAN SEKTOR STRATEGIS
Penyediaan Pelayanan DasarPenyediaan Pelayanan Dasar PanganPangan
KONDISI PERLU
Sentra-Sentra PertumbuhanSentra-Sentra Pertumbuhan
Ketahanan dan Mitigasi Bencana
Ketahanan dan Mitigasi Bencana
Ketersediaan Infrastruktur
yang Memadai
Ketersediaan Infrastruktur
yang Memadai
Pertahanan dan
Keamanan
Pertahanan dan
Keamanan
Peningkatan Kualitas SDMPeningkatan Kualitas SDM EnergiEnergi
Pariwisata dan Ekonomi KreatifPariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Komoditas Unggulan DaerahKomoditas Unggulan Daerah
Ekosistem dan Lingkungan Hidup yang
Terjaga
Ekosistem dan Lingkungan Hidup yang
Terjaga
Development Constraints : Kemampuan Fiskal Kondisi SDADevelopment Constraints : Kemampuan Fiskal Kondisi SDA
Industri Manufaktur
Industri Manufaktur
KaidahPembangunan :
Membangun Kemandirian
Menjaga Berkelanjutan
KaidahPembangunan :
Membangun Kemandirian
Menjaga Berkelanjutan
Menjamin Keadilan
Pengarusutamaan Gender
Tata Kelola Pemerintah yang Baik
Pemanfaatan Modal Sosial & Modal Budaya
Kerangka Pembangunan Manusia 2020-2024menuju Indonesia Emas 2045
18
Penduduk Tumbuh
Seimbang
SDM Yang Berkualitas
dan Berdaya Saing
Penduduk Sehat, Cerdas &
Produktif
Lapangan kerja,
Kewirausahaan & investasi
Angkatan Kerja
Terampil, Kreatif, Inovatif
Masyarakat Yang Berakhlak
Mulia, Berbudaya, dan
Taat Hukum
Penurunan TFR
Penurunan AKB
Transparansi, akuntabilitas & efisiensi
Kepastian hukum
Kesempatan kerja
Pendalaman pasar keuangan
Iptek dan inovasi
Iklim investasi
Perbaikan Gizi
Wajar 12 tahun
Perumahan Layak
Air Minum & Sanitasi
Pelayanan Kesehatan
Perlindungan Sosial
Karakter & Ketahanan budaya bangsa
Pelayanan kehidupan beragama
Pendidikan kewirausahaan
Pendidikan & pelatihan vokasi
Pemberdayaan perempuan
Pelayanan kepemudaan
Pendidikan tinggi
Prestasi olahraga
Literasi informasi
Keterampilan Abad XXI
KUALITAS
KARAKTER(kemampuan
beradaptasi pada
lingkungan yang
dinamis)
LITERASI DASAR(kemampuan menerapkan
keterampilan dasar)
KOMPETENSI
(kemampuan
memecahkan
masalah
kompleks)
19
• Ketaqwaan• Integritas• Rasa ingin tahu• Inisiatif• Kegigihan• Kemampuan adaptasi• Kepemimpinan• Kesadaran sosial dan
budaya
• Berpikir kritis• Kreativitas• Komunikasi• Kolaborasi
• Literasi baca tulis• Literasi berhitung• Literasi sains• Literasi finansial
• Literasi teknologi informasi dan komunikasi
• Literasi budaya dan kewarganegaraan
REPUBLIK INDONESIA
20
EKOSISTEM PENGUATAN LITERASI UNTUK KESEJAHTERAAN
• Pengembangan Kebijakandan Regulasi
• Koordinasi penyelarasanProgram/Kegiatan lintasK/L, lintas pusat-daerah, lintas sektor publik-swasta
• Sosialisasi/Diseminas, Komunikasi & Advokasi
• Monev & Pelaporan• Pendanaan (APBN/APBD)
• Pengembangan Kebijakandan Regulasi
• Koordinasi penyelarasanProgram/Kegiatan lintasK/L, lintas pusat-daerah, lintas sektor publik-swasta
• Sosialisasi/Diseminas, Komunikasi & Advokasi
• Monev & Pelaporan• Pendanaan (APBN/APBD)
• Pengabdianmasyarakat (KKN) untuk mendukungbudayakegemaranmembaca
• Peningkatankapasitas tenagaperpustakaan
• Policy Research
• Pengabdianmasyarakat (KKN) untuk mendukungbudayakegemaranmembaca
• Peningkatankapasitas tenagaperpustakaan
• Policy Research
• Library supporter berbasiskomunitas
• Promosi budaya kegemaranmembaca (keluarga, masyarakat)
• Library supporter berbasiskomunitas
• Promosi budaya kegemaranmembaca (keluarga, masyarakat)
• CSR/hibah untukpengembanganperpustakaan desa/ perpustakaankomunitas berbasisinklusi sosial
• CSR/hibah untukpengembanganperpustakaan desa/ perpustakaankomunitas berbasisinklusi sosial
PENGUATAN LITERASI UNTUK KESEJAHTERAAN
• Kebijakan penguatanliterasi untukkesejahteraan hanyaakan dapat dilaksanakandengan baik jikadidukung oleh ekosistemyang baik.
• Ekosistem penguatanliterasi untukkesejahteraan setidaknyaterdiri dari:
o Pemerintah pusat danpemerintah daerah
o Akademisi/perguruantinggi,
o Swasta, o Filantropi, media
massa, keluarga danmasyarakat
REPUBLIK INDONESIA
21
Sinergi Lintas K/L dalam Penguatan Literasi untukKesejahteraan
• Sinergi lintas K/L dalamPenguatan Literasi untukKesejahteraan, setidaknyameliputi 4 aspek:1. Pemerataan layanan
perpustakaan berbasis inklusi sosial
2. Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif
3. Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi
4. Koordinasi, pemantauandan evaluasi
• K/L dapat bersinergi danberkolaborasi pada level proyek/kegiatan Contoh: Kegiatan TBM (Kemendikbud/DinasPendidikan) bersinergidengan Perpus Desa(Perpusnas/DinasPerpustakaan)
Kewenangan Pengembangan, Pembinaan, dan PelindunganBahasa dan Sastra
• Pemerintah melaksanakan: (a) penyusunan kebijakan nasional dan (b) pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia; serta (c) fasilitasi pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah
• Penyusunan kebijakan nasional dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
(PP No. 57/2014)
UNIVERSITAS,
LEMBAGA PENDIDIKAN, SEKOLAH
KOMUNITAS ORMAS PEMDASWASTA
Pihak yang terlibat
23
Pemetaan Pemangku Kepentingan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Balai / KantorBAHASA
SEKOLAHProgram
pembinaan bahasa dan
sastra
ORMASperjuangan
aspirasi masyarakat
Lembaga Pendidikan
program pembinaan bahasa
dan sastra
SWASTABIPA
UNIVERSITASbadan publik,
UKBI, BIPA
NGOBIPA
KOMUNITASPengumpul kosakata , nara sumber, duta bahasa
PEMDAdokumen kebijakan
Tokoh masyarakatpejuang bahasa dan sastra
PERPUSTAKAAN Pembaca
Siswa, mahasiswa
BADAN BAHASA
PUSAT
penelitijurnal
24
Kategori para pihak
1. Kategori 1 : memiliki program pengembangan/perlindungan/pembinaan, menjadi kelompok sasaran, melahirkan dokumen kebijakan
2. Kategori 2: memiliki program pengembangan/perlindungan/pembinaan, menjadi kelompok sasaran, tidak melahirkan kebijakan
3. Kategori 3: memiliki program pengembangan/perlindungan/ pembinaan, tidak menjadi kelompok sasaran, tidak melahirkan kebijakan
4. Kategori 4: tidak memiliki program, menjadi kelompok sasaran
25
Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan
26
PARA PIHAK KONTRIBUSI/PERAN SUMBER DAYA
UNIVERSITAS / LEMBAGA PENDIDIKAN
•KELOMPOK SASARAN •BADAN PUBLIK •UKBI•BIPA
•MAHASISWA•MAHASISWA ASING•DOSEN•PENELITIAN•PENELITI
KOMUNITASMASYARAKAT/SEKAA/
•PENGUMPUL KOSA KATA •BAHASA PUNAH DAN HAMPIR PUNAH •NARA SUMBER BAHASA DAN SASTRA •PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA •PROGRAM DUTA BAHASA
•PROGRAM •KELOMPOK KERJA•PENGHUBUNG
SWASTA •KELOMPOK SASARAN •PELAKSANA PROGRAM UKBI•BIPA
•PERUSAHAAN•MODAL•TENAGA KERJA ASING
ORGANISASI MASYARAKAT •PERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT•KONTROL SOSIAL TERHADAP MASALAH •MENGANGKAT ISU SOSIAL DALAM BAHASA DAN SASTRA
•ORGANISASI•KONTROL SOSIAL
TOKOH MASYARAKAT •SEBAGAI PENYAMPAI ASPIRASI MASYARAKAT•PEJUANG BAHASA DAN SASTRA •PENGGERAK
•PENGARUH DI MASYARAKAT •DIPERCAYA
PEMERINTAH DAERAH •PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN •DOKUMEN KEBIJAKAN •ASET BARANG DAN JASA
•LEMBAGA PENELITIAN/PENDIDIKAN•PERAN DAN KEWENANGAN
• Memiliki tingkat kepentingan rendah, namun pengaruhnya kuat terhadap program
• Perlu dijaga tingkat kepuasan terhadap program
KONSULTASI, DAN INFORMASI
• Memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi
• Perlu dijalin kerjasama yang baik dengan kelompok ini
KOLABORASI, KOORDINASI, dan BERBAGI PERAN
• Memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah
• Memerlukan upaya penanganan minimal
MONITOR
• Memiliki tingkat kepentingan tinggi tapi kurang memiliki pengaruh
• Perlu intervensi afirmasi agar kepentingannya tidak menjadi korban dari program
KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI
Analisis dan Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan
27
TINGKAT PENGARUHRendah Tinggi
Rendah
TinggiTINGKAT K
EPENTINGAN
*Diadopsi dari Keystone (2009)
A BCD
Pertanyaan Analisa Pemangku Kepentingan
• Siapa pemangku kepentingan utama yang mempengaruhi atau dipengaruhi pelaksanaan kebijakan? Penggerak utama (movers), potensi penghambat (blockers), dan kategori di antara keduanya (floaters).
• Apa kepentingan dan pengaruh dari masing-masing pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan?
• Bagaimana pola hubungan antarpemangku kepentingan?
• Bagaimana strategi untuk menciptakan sinergi antarpemangku kepentingan yang dapat lebih mendorong suksesnya pelaksanaan kebijakan?
• Apa yang berpotensi menghambat sinergi antarpemangku kepentingan, dan bagaimana strategi untuk mengatasinya?
• Bagaimana strategi mendorong peran blockers dan floaters agar dapat mendukung kebijakan?
28