MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Direksi BUMN; 2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 07 /MBU/1 0/20 15

TENTANG

KETENTUAN PENCALONAN PEJABAT DAN KARYAWAN BUMN SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DAN LARANGAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA

BUMN DALAM KEGIATAN POLITIK PRAKTIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

A. UMUM

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015, telah diatur antara lain larangan bagi talon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk merangkap sebagai pejabat dan karyawan BUMN, dan larangan melibatkan pejabat dan karyawan BUMN dalam kegiatan kampanye Pilkada. Di samping itu, diatur pula larangan melibatkan dana dan fasilitas BUMN untuk kegiatan kampanye/dukungan terhadap partai politik atau talon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga netralitas BUMN sebagai entitas bisnis yang bebas dari kepentingan politik, khususnya terkait dengan Pilkada, perlu ditetapkan ketentuan terkait pencalonan pejabat dan karyawan BUMN sebagai talon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan larangan penggunaan sumber daya BUMN dalam kegiatan politik praktis Pilkada dimaksud.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerbitan surat edaran ini adalah untuk memberikan penegasan mengenai ketentuan terkait pencalonan pejabat dan karyawan BUMN sebagai talon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan larangan penggunaan sumber daya BUMN dalam kegiatan politik praktis Pilkada.

C.RUANG.../2

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

-2-

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah memberikan penjelasan dan penegasan kembali berkaitan dengan pencalonan diri Anggota Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan BUMN sebagai calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan larangan penggunaan sumber daya BUMN dalam kegiatan politik praktis Pilkada.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

E. ISI

1. Dalam rangka menghadapi Pilkada, dengan ini diminta kepada seluruh Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan BUMN untuk:

a.Sesuai.../3

1t.11■ThI M. SOEMARNO

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

-3-

a. Sesuai ketentuan Pasal 7 huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kepada Anggota Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan BUMN yang menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, karyawan BUMN sejak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing BUMN.

b. Tidak ikut serta/terlibat dalam kampanye Pilkada.

c. Tidak menggunakan anggaran BUMN dan fasilitas yang dimiliki BUMN, antara lain berupa kendaraan dinas/operasional, gedung, ruang aula, lapangan, dan fasilitas lainnya untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperluan pelaksanaan kampanye Pilkada.

d. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dapat digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan Pilkada, sepanjang dilakukan dengan mekanisme bisnis, misalnya dengan cara sewa menyewa, dengan nilai transaksi yang wajar dan berlaku umum.

e. Menghindari, menghentikan, dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi/kelompok/golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka Pilkada.

f. Melaporkan indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pilkada kepada lembaga pelaksana dan/atau pengawas pemilihan.

g. Menetapkan kebijakan pencalonan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan larangan penggunaan sumber daya tersebut di atas untuk juga diterapkan kepada karyawan dan anak perusahaan BUMN.

2. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan kewenangan Menteri BUMN.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2015

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,