077_SOSIALISASI SERTIFIKASI 2011

5/17/2018 077_SOSIALISASI SERTIFIKASI 2011

1/70

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATANTAHUN 2011

BUKU 1PEDOMAN PENETAPAN PESERTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALDIREKTORAT JENDERAL

PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN2010


2/70

Buku 1Buku 2Buku 3Buku 4

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATANTAHUN 2011

Pedoman Penetapan PesertaPetunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi GuruPedoman Penyusunan PortofolioRambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan danLatihan Profesi Guru (PLPG)

Pedoman Penetapan Peser ta Ser ti fi kasi Gu ru Tahun 2011


3/70

Tim PenyusunDrs. Achmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik)

Drs. E.Nurzaman A.M, M.Si., MM. (Kasubdit Program)Dr. Suparno, M.Pd. (Kasubdit Pendidikan Dasar dan Luar Biasa)

Dra. Dian Mahsunah, M.Pd. (Kasubdit Penghargaan dan Perlindungan)Dra. Maria Widiani, MA. (Kasubdit Pendidikan Menengah)Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed. (Kasi Evaluasi dan Pelaporan)

Suharno M. Sajim, SE., M.Si. (Kasi Perencanaan)

KATA PENGANTAR

KontributorProf. Dr. Supriadi Rustad (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)

Dr. Adi Rahmat, M.Si. (Univ. Pendidikan Indonesia)Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Univ. Neg. Yoyakarta)Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Univ. Neg. Surabaya)

Drs. Suyud, M.Pd (Univ. Neg. Yogyakarta)Prof. Dr. Wahyu Hardyanto (Univ. Neg. Semarang)

Dr. Soeprijanto (Univ. Neg. Jakarta)Prof. Dr. Sudjarwo (Univ. Lampung)

Drs. Arief Antono. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)

Pe laksanaan Sert if ikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dariUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2011merupakan tahun kel ima pelaksanaan serti fikasi guru yang telah dilaksanakansejak tahun 2007. Mengacu pada pelaksanaan sert if ikasi tahun sebelumnya,perbaikan dalam penyelenggaraan ser ti fi kasi guru terus di lakukan agar dapatdipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang besar terhadappeningkatan proses pembelajaran.Pelaksanaan sert if ikasi guru untuk tahun 2011 mengalami perubahan yangmendasar antara lain menyangkut mekanisme registrasi dan mekanismepenyelenggaraan ser tif ikasi; penataan ulang substansi dan rubrik pen ila ianportofolio; substansi pe la tihan, strategi pembelajaran, dan sistem penila ianPendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Hal ini perlu dipahami denganbaik oleh semua unsur yang terkait, baik di pusat maupun di daerah. Unsurpusat yaitu direktorat yang menangani pendidik, dan Lembaga PenjaminanMutu Pendidikan (LPMP). Unsur daerah yaitu dinas pendidikan provinsi , d inaspendidikan kabupaten/kota, kepala sekolah, guru yang diangkat dalam jabatanpengawas, dan guru, serta unsur lain yang terkai t dalam sert if ikasi guru dalamjabatan tahun 2011.Salah satu bagian pent ing dalam pelaksanaan sert if ikasi guru adalah prosesrekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuahpedoman yang dapat menjad i acuan bagi semua unsur tersebut.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru Direktorat Jenderal PeningkatanMutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) dan DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) serta pihak lain yang telahberpartisipasi dalam penyusunan pedoman penetapan peserta serti fikasi guruini.

Copyright 2010, Kementerian Pendidikan Nasional

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untukkepentingan komersial tanpa izintertulis d

Nasional.ISBN: 978-979-25-

Jakarta, Desember 2010Direktur Jenderal PMPTK,

Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 . .


4/70

D AF TA R 1 51DAFTAR G AM BA R DAN L AM PIR AN

Halaman HalamanKATA PENGANTAR iii Gambar 2.1 Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan 7DAFTAR lSI vDAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN vii Gambar 3.1 Urutan Prioritas Penetapan Peserta 23BAB I PENDAHULUAN Sertifikasi Guru

A. Latar Belakang 1 Gambar 4.1 Contoh Daftar Guru Layak Sertifikasi 31B. Dasar Hukum 2 Gambar 4.2 Nomor Peserta Sertifikasi Guru 38C. Tujuan 3D. Sasaran 3 Gambar 4.3 Tahapan Prosedur Penetapan Peserta 40E. Ruang Lingkup Pedoman 3 Sert if ikasi Guru Tahun 2011

BAB II POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN Gambar4.4 Bagan Proses Pengolahan Data Peserta 42A. Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 5 Sertifikasi GuruB. Prinsip Sertifikasi Guru 10 Lampiran 1 Kuota Sertifikasi Guru Tahun 2011 per 49BAB III PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN ProvinsiA. Sasaran 13B. Pembagian Kuota 13 Lampiran 2 Format Penetapan Kuota KabupatenjKota 51Tahun 2011C. Persyaratan Peserta 16D. Penetapan Peserta 18 Lampiran 3 Format Lampiran SK Penetapan Peserta 53

BAB IV PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) Sert if ikasi Guru Tahun 2011 (Daftar NamaA. Tahap Persia pan 25 Peserta Sert if ikasi Guru Tahun 2011)B. Tahap Penetapan Calon Peserta 29 Lampiran 4 Format AO.1 Formulir Calon Peserta 55C. Tahap Finalisasi dan Penetapan Data Peserta 36 Sert if ikasi Guru Tahun 2011 untuk GuruD. Pengolahan Data Peserta melalui NUPTK Online 41 Format AO.2 Formulir Calon Peserta

dan Website KSG Sert if ikasi Guru Tahun 2011 untuk PengawasBABV PENGENDALIAN PROGRAM Lampiran 5 Format Al.1 Formulir Peserta Sertifikasi 59A. Ruang Lingkup Pengendalian 43 Guru Tahun 2011 untuk GuruB. Pemantauan Program 44

C. Pelanggaran dan Sangsi 44 Format Al .2 Formulir Peser ta Ser ti fi kasiD. Unit Pelayanan Masyarakat 46 Guru Tahun 2011 untuk Pengawas

LAMPIRAN-LAMPIRAN 49 Lampi ran 6 Kode Provinsi dan KabupatenjKota 63Lampiran 7 Kode Bidang Studi/Mata Pelajaran 79

II Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011


5/70

Lampiran 8Lampiran 9Lampiran 10

Alamat LPMPDaftar Daerah PerbatasanMatriks Prosedur Operasional Standar (POS)

Pedoman Penetapan Peser ta Ser ti fi kasi Gur u Tahun 2011

8993103

Pedoman Penetapan Peser ta Ser ti fi kasi Gu ru Tahun 2011


6/70

BABI Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelahditerbi tkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentangSertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Tahun 2011 ini merupakan tahunkel ima pelaksanaan sert if ikasi guru dalam jabatan. Landasan yangdigunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2011adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.Mengacu pada hasil penelaahan terhadap pelaksanaan sertifikasi gurudan didukung dengan adanya beberapa kajianjstudi tentangpenyelenggaraan sertifikasi guru sebelumnya, maka dilakukanbeberapa perubahan mendasar pada pelaksanaan ser ti fikasi guru,termasuk proses penetapan dan pendaftaran peserta.Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dengan pembentukanpanitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat prOVInSI dankabupatenjkota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan provinsidan dinas pendidikan kabupatenjkota, dan penetapan peser ta olehdinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupatenjkota. Agarseluruh instansi yaitu dinas pendidikan provinsi dan kabupatenjkota,LPMP dan unsur terkait dengan pelaksanaan sertifikasi gurumempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan prosespenetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun PedomanPenetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011.

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangUndang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosenmenyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugasutama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melat ih,menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dinijalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana(S-l) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik,profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehatjasmani dan rohani, ser ta memiliki kemampuan untuk mewujudkantujuan pendidikan nasional.Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjangpendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dinipada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenagaprofesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjutUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosentersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan ataukegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumberpenghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, ataukecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma ter tentu sertamemerlukan pendidikan profesi.Sebagai tenaga profesional , guru diharapkan dapat ber fungsi untukmeningkatkan marta bat dan peran guru sebagai agen pembelajarandan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapatmeningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesiasecara berkelanjutan.

B. Dasar HukumDasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasiguru dalam jabatan adalah sebagai berikut.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.2. Undang-Undang Nomor 14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan.4. Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2008 Tentang Guru5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.. . Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011


7/70

C. TujuanPedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan inimempunyai tujuan sebagai berikut.

3. persyaratan peserta;4. proses penetapan peserta sertifikasi guru;5. prosedur operasional standar; dan6. jadwal pelaksanaan.

1. Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam melakukan prosespenetapan peserta ser ti fikasi guru secara transparan dan dapatdipertanggungjawabkan.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapatmemantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru diwilayahnya.

D. SasaranSasaran Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi guru ini adalah pihakyang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu:1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru':2. Dinas Pendidikan Provinsi;3. Dinas Pendidikan KabupatenjKota;4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;5. Pengawas Sekolah;6. Kepala Sekolah;7. Guru; dan8. Masyarakat.

E. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkaitdalam pelaksanaan sertifikasi guru tentang beberapa hal sebagaiberikut:1. jumlah sasaran nasional;2. perhitungan kuota peserta;

1Untuk sel an ju tnya dal am buku i ni Per gu ruan T ingg i Penye lengga ra Ser ti fi kasi Gu ru d isebut LPTKPenyelenggara Ser ti fikasi Guru atau LPTK Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 II


8/70

BAB IIPOLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

2. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL)Sert if ikasi guru pola PSPLdiperuntukkan bagi guru dan guru yangdiangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki:

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentangGuru Pasal 65 huruf b dan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan,sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikatpendidik dilaksanakan melalui pola: (1) uji kompetensi dalam bentukpenilaian portofolio, dan (2) pemberian sertifikat pendidik seearalangsung.Penyelenggaraan sert if ikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dibagidalam 3 (tiga) pola sebagai berikut.1. Penilaian Portofolio (PF)

Sertifikasi guru pola PF diperuntukkan bagi guru dan guru yangdiangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang: (1)memiliki prestasi dan kesiapan diri untuk mengikuti prosessertifikasi melalui pola PF, (2) tidak memenuhi persyaratanpersyaratan dalam proses pember ian ser ti fikat pendidik seearalangsung (PSPL).

a. kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dariperguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan ataubidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpunmata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan gurubimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongansekurang-kurangnya IVIb atau yang memenuhi angka kreditkumulatif setara dengan golongan IV/b:

b. golongan serendah-rendahnya IV[c atau yang memenuhi angkakredit kumulatif setara dengan golongan IV[c.

3. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)PLPG diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalamjabatan pengawas satuan pendidikan yang: (1) memilih langsungmengikuti PLPG(2) tidak memenuhi persyaratan PSPLdan memilihPLPG,dan (3) tidak lulus penilaian portofolio,

A. Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulanberkas yang meneerminkan kompetensi guru. Komponen penilaianportofolio meneakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan danpelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) pereneanaan danpelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas,(6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8)keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevandengan bidang pendidikan.

PLPG harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya standarkompetensi guru. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jampembelajaran. Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, danMenyenangkan (PAIKEM) disertai workshop Subject SpecificPedagogic (SSP)untuk mengembangkan dan mengemas perangkatpembelajaran.

Uji kompetensi dalam bentuk Peni laian Portofol io (PF), PemberianSertifikat Pendidik seeara Langsung (PSPL),dan Pendidikan dan LatihanProfesi Guru (PLPG)bagi peserta sertifikasi guru dilakukan oleh RayonLPTKPenyelenggara Sertifikasi Guru yang terdiri dari LPTKInduk danLPTKMitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).Seeara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun2011 disajikan pada Gambar 2.1.. . Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011


9/70

memenuhisertifikasi gurutidak memenuhpeserta PLPG.

Gambar 2.1: Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan ditetapkan oleh KSG (lCT Center). Soal tes disediakan oleh KSGmelalui WEBSITE KSGyang hanya dapat dibuka di ICT Center'.

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan padaGambar 2.1 adalah sebagai berikut.1. Guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta

sertifikasi guru pertama kali harus melakukan penilaian terhadapkesiapan dir inya dalam mengikuti uji kompetensi melalui penilaianpor tofol io untuk mendapatkan ser ti fikat pendidik. Kesiapan yangdimaksud adalah: (1) ketersediaan dan kelengkapan dokumenportofol io yang dimi likinya, (2) telah melakukan peni laian sendiriterhadap dokumen portofo lio yang dimi likinya, dan (3) memil ik ikesiapan diri untuk mengikuti tes awal.

2. Berdasarkan hasil penilaian dir i tersebut, kemudian guru melakukanpemilihan pola sertifikasi guru: pola PSPL,pola PF,atau pola PLPG.

b. Peserta yang mencapai nilai/skor tes sama dengan atau lebihtinggi dari batas kelulusan yang ditetapkan oleh KSG, makapeserta dinyatakan lulus mengikuti sertifikasi pola PF. Pesertayang tidak lulus tes awal secara otomatis menjadi pesertasertifikasi pola PLPG.

c. Peserta yang lulus tes awal mendapatkan bukti kelulusan dari ICTCenter dan diber i waktu untuk menyusun portofol io". Fotokopibukti kelulusan tes awal dilampirkan dalam bendel portofolio.

2 Dokumen berupa: (1) photocopy i jazah , (2) surat tugas a tau surat i zi n belajar , (3)surat keputusan pangkat/golongan terakhi r, (4) surat keputusan tugas mengajar, (5)surat rekomendasi sebagai peserta serti fikasi pola PSPLdari d inas pendidikan. Untukselanjutnya berkas yang disusun oleh peserta serti fikasi pola PSPLdisebut dokumen.

3 Prosedur pelaksanaan tes awal tertuang dalam panduan tersendir i.4 Tenis penyusunan portofo lio dan jenis berkas yang disusun mengacu pada PedomanPenyusunan Portofo lio (Buku 3). Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011


10/70

d. Portofolio yang telah disusun oleh peserta sertifikasi diserahkankepada dinas pendidikan provinsi/kabupatenjkota danditeruskan kepada Rayon LPTKuntuk dinilai oleh asesor.1) Apabila hasil peni la ian PF peser ta sert if ikasi guru memiliki

skor sama dengan atau di atas batas kelulusan, makakemudian asesor melakukan verifikasi berkas PF yangdisusun". Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pesertamenguasai kompetensi guru sebagaimana ditunjukkan dalamdokumen portofolio, maka peserta dinyatakan lulus danmemperoleh sertifikat pendidik.

2) Apabila skor hasil penilaian PF mencapai batas kelulusan,namun secara administrasi masih ada kekurangan makapeser ta harus melengkapi kekurangan administrasi (MA)6untuk selanjutnya dilakukan veri fikasi terhadap berkas PFyang disusun.

B. Prinsip Sert ifikasi Guru1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidikyang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standarpendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada prosessertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangkukepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentangproses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan prosessert if ikasi guru yang diper tanggungjawabkan kepada pemangkukepentingan pendidikan secara administratif, finansial, danakademik.

3) Apabila hasi l peni la ian PFbelum mencapai batas kelulusan,peserta harus mengikuti pola PLPG.

5. Peserta yang mengikuti PLPG adalah peserta yang: (1) langsungmemilih pola PLPG;(2) memilih pola PFtetapi t idak lulus tes, atautidak lulus penilaian PF,atau tidak lulus verif ikasi berkas PF;dan (3)berstatus TMP pada pola PSPL.Waktu pelaksanaan PLPGditentukanoleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku4).

2. Berorientasi pad a peningkatan mutu pendidikan nasional melaluipeningkatan kompetensi dan kesejahteraan guruSertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkanmutu guru yang di ir ingi dengan peningkatan kesejahteraan guru.Guru yang telah lulus uji sert if ikasi guru dan memenuhi syarat lainsesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satukali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalammeningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baikbagi guru yang berstatus pegawai neger i sipi l (PNS) maupun bagiguru yang berstatus bukan-pegawai negeri sipil (bukan PNSjswasta).Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkandapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan diIndonesia secara berkelanjutan.

3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undanganProgram sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhiamanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republ ikIndonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, danPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.Proses ver if ikas i d ilakukan dengan memanggil guru tersebut ke LPTKmelalui d inaspendidikan provinsi/kabupaten/kota.

6 Misalnya i jazah belum dilegal isas i, pernyataan peserta pada portofo lio sudahditandatangani tanpa dibubuhi materai , dan sebagainya . Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011


11/70

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematisAgar pelaksanaan program sertifikasi guru dapat berjalan denganefektif dan efisien harus direncanakan secara matang dansistemat is. Sert if ikasi guru mengacu pada kompetensi guru danstandar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empatkompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial,dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakupkompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadikompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran.Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, dilakukanmelalui uj i kompetensi dan pember ian sert if ikat pendidik secaralangsung kepada guru yang memenuhi persyaratan.

S. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintahUntuk alasan keefektifan dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guruserta penjaminan kualitas hasil sertifikasi guru, jumlah pesertapendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan olehpemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintahtersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi guru untukmasing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan danpenetapan kuota terse but didasarkan atas jumlah data individu guruper Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat JenderalPeningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pedoman Penetapan Peserta sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta sertifikasi Guru Tahun 2011 1m


12/70

B AB III Apabila ter jadi Kabupaten "X " mendapatkan kuota lebih rendah dariKabupaten "Y", sedangkan jumlah guru di Kabupaten "X" lebihbanyak daripada Kabupaten "Y", maka hal ini terjadi karenaKabupaten "X" belum melakukan update seluruh data Individu guruke dalam database NUPTK Online. Oleh karena itu , dihimbaukepada kabupatenjkota untuk segera melakukan update dataNUPTKOnline.

P ES ER TA S ER TIF IK AS I G U RU DA LAM J AB ATAN

A. SasaranSasaran peserta ser ti fikasi guru dalam jabatan adalah guru dan guruyang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenui persyaratanyang diwujudkan dalam bentuk kuota tahun 2011. Kuota pesertasertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 secara nasional ditetapkanoleh pemerintah sebanyak 300.000 guru, terdiri dari guru PNSdan gurubukan PNS pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLBbaik negeri maupun swasta di bawah pembinaan KementerianPendidikan Nasional.

Penetapan kuota untuk set iap provinsi dan kabupatenjkota dihi tungdengan cara sebagai berikut.1. Kuota Provinsi

Sasaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kelompok kuota sebagai berikut.1. Kuota untuk pola PFsejumlah 2.940 orang.2. Kuota untuk pola PLPGsejumlah 297.060 orang.

Kuota provinsi di tetapkan oleh Direktorat Jenderal PeningkatanMutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK)terdiri darikuota untuk pola PFjPSPLdan PLPGsebagaimana tercantum padaLampiran 1. Kuota prOVInSI dihitung secara proporsionalberdasarkan jumlah guru yang memenuhi persyaratan.Data guru yang digunakan untuk menetapkan kuota provinsi adalahdata guru pada SIM NUPTK posisi bulan September 2010 dan yangbersangkutan telah resmi diangkat sebagai guru tetap saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosendiberlakukan (sebelum 30 Desember 2005).

2. Kuota Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikana. Kuota kabupatenjkota dihi tung dan disepakati bersama antara

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikanprovinsi, dan dinas pendidikan kabupatenjkota.

b. Data guru yang digunakan dalam penghitungan kuotakabupatenjkota adalah data guru hasil sinkronisasi data SIMNUPTKposisi terakhir.

c. Penghitungan kuota kabupatenjkota didasarkan atasjumlah guruyang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikatpendidik pada kabupatenjkota tersebut.

Sasaran tersebut termasuk guru yang bertugas di sekolah Indonesia diluar negeri (SILN).

B. Pembagian KuotaSasaran peserta sertifikasi guru secara nasional setiap tahun ditetapkanoleh pemerintah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalampembagian kuota adalah sebagai berikut: Data jumlah guru yang digunakan untuk perhitungan kuota adalahdata individu guru yang sudah masuk dalam NUPTKOnline dikurangi

dengan peserta sertifikasi guru yang sudah lulus tahun sebelumnya. Keberadaan data guru (dalam NUPTK Online) ini sangat penting

karena penetapan kebijakan didasarkan atas data tersebut... Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 ..


13/70

d. Kuota kabupatenjkota ditetapkan melalui kesepakatan dandisahkan bersama antara dinas pendidikan provinsi, dinaspendidikan kabupatenjkota, dan LPMP dalam satu pertemuankoordinasi. Hasil kesepakatan ditandatangi bersama dandisampaikan ke Dit jen PMPTK cq. Direktorat Profesi Pendidiksesuai format pada Lampiran 2.

e. Kuota kabupatenjkota yang ditetapkan meliputi:1) Kuota pola PF dan PSPLuntuk jenjang pendidikan TK, SD,

SMP, SMA, SMK, SLB,dan pengawas.2) Kuota pola PLPGuntuk jenjang pendidikan TK, SD,SMP, SMA,

SMK,SLB,dan pengawas.

I. Perpindahan kuota kabupatenjkota TIDAK DAPAT dilakukan lagiapabi la masa penetapan peserta sert if ikasi guru telah selesaiyaitu setelah tanggal15 April 2011.

C . Persyaratan Peserta

f. Proporsi pembagian kuota per jenjang pendidikan mengikutiproporsi data guru yang memenuhi syarat yang diambil daridatabase SIM NUPTK.

1. Persyaratan Umuma. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan

Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru pendidika agama.Sertifikasi guru bagi guru pendidikan agama dan semua guruyang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh KementerianAgama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dariKementerian Agama (Surat Edaran Bersama Direktur JenderalPMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama NomorSJjDj.I/Kp.02j1569j 2007, Nomor 4823jFjSEj2007 Tahun 2007).

g. Kuota sertifikasi guru tidak diberikan kepada satuanpendidikanjsekolah, tetapi diberikan kepada guru jenjang TK, SD,SMP, SLB,SMA, SMK.

h. Kuota pengawas adalah semua guru yang diangkat dalam jabatanpengawas baik pengawas satuan pendidikan, mata pelajaran,maupun kelompok mata pelajaran yang memenuhi persyaratanuntuk ikut sert if ikasi tahun 2011 dan belum memiliki sert if ikatpendidik.

b. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:1) bagi pengawas satuan pendidikan selain dari guru yangdiangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor

74Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau2) bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008tentang Guru harus pernah memiliki pengalaman formalsebagai guru.

i. Kuota guru yang berstatus bukan PNS minimal 15% dandisesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masingdaerah.

Contoh 1:

k. Apabila kuota kabupatenjkota yang sudah ditetapkan tidak dapatdipenuhi, maka dinas pendidikan kabupatenjkota segeramelaporkan ke LPMPuntuk dipindahkan ke kabupatenjkota laindalam provinsi terse but.

Seorang pengawas A yang tidak pernah menjadi gurudialihtugaskan dari pejabat struktural menjadi pengawas padabulan September 2008. Pengawas A dapat mengikuti sertifikasiguru karena diangkat sebagai pengawas sebelum PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan.Contoh 2:

j. Kuota yang telah ditetapkan pada prinsipnya dapat berubahdisesuaikan dengan kondisi di masing-masing kabupatenj kota.

Seorang pengawas B dialihtugaskan dari pejabat strukturalmenjadi pengawas pada bulan Mei 2009. Pengawas H memiliki

III Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 ..


14/70

pengalaman mengajar selama 15 tahun sebagai guru pendidikanjasmani, olahraga, dan kesehatan. Pengawas B dapat mengikutisert if ikasi guru meskipun diangkat sebagai pengawas setelahPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guruditetapkan karena pengawas Btersebut pernah menjadi guru.Contoh 3:

e. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuanpendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-l/D-IVapabila:1) pada 1 Januari 2011 sudah meneapai usia 50 tahun dan

mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau2) mempunyai golongan IVla atau memenuhi angka kredit

kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SKkenaikan pangkat).

Seorang pengawas C yang tidak pernah menjadi gurudialihtugaskan dari pejabat struktural menjadi pengawas padabulan Mei 2009. Pengawas C t idak dapat mengikut i sert if ikasiguru karena diangkat sebagai pengawas bukan dari guru setelahPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guruditetapkan.

e. Guru bukan PNSpada sekolah swasta yang memil iki SKsebagaiguru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan),sedangkan guru bukan PNSpada sekolah negeri harus memilikiSK dari Bupati/Walikota atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

d. Padatanggal1 Januari 2012 belum memasuki usia 60 tahun.e. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

3. Persyaratan Khusus untuk Guru yang mengikuti PemberianSertifikat secara Langsung (PSPL)a. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan

pendidikan yang memiliki kuali fikasi akademik magister (S-2)atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalambidang kependidikan atau bidang studi yang relevan denganmata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya,atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor,dengan golongan sekurang-kurangnya IVIb atau yang memenuhiangka kredit kumulatif setara dengan golongan IVlb.

2. Persyaratan Khusus Untuk Guru yang Mengikuti PenilaianPortofolio dan PLPG

b. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuanpendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV[catau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengangolongan IV[c.

a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat(D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimalmemiliki izin penyelenggaraan. D. Penetapan Peserta

b. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNSatau bukan PNS)minimal6 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbityang bersangkutan sudah menjadi guru (eontoh perhitunganmasa kerja lihat urutan prioritas penetapan peserta pada BAB III).

1. Ketentuan Umuma. Semua guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas

satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimanatersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untukditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru.

b. Penetapan peserta untuk jenis dan jenjang pendidikan TK, SD,SMP, SMA, dan SMK dilakukan oleh dinas pendidikan Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011


15/70

kabupatenjkota, sedangkan untuk satuan pendidikan SLBdilakukan oleh dinas pendidikan provinsi.

c. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yangsudah mengikuti sertifikasi guru pada tahun sebelumnya tetapibelum lulus, dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta.

j . Daftar Nama Peserta Sertif ikasi Guru Tahun 2011 dapat di unduh(download) oleh masing-masing instansi terkait dari NUPTKonline.

d. Penetapan peserta dilakukan dan secara transparan melaluiNUPTK Online yang sudah menampilkan data guru yangmemenuhi persyaratan dan mengikuti urutan prioritas yang telahditentukan.

k. Apabi la ada guru calon peser ta ser ti fikasi yang mengundurkandiri, keikutsertaannya dapat diganti oleh guru calon pesertaser ti fikasi yang lain sesuai urutan pr iori tasnya. Penggant ianpeserta sertifikasi hanya DAPATdilakukan sampai dengan tanggal15 April 2011, setelah itu TIDAKADA penggantian peserta karenaSISTEM APLIKASI ONLINE pendataan dan pendaftaran pesertaditutup.

e. Dinas pendidikan provinsi/kabupatenjkota harus memberikanalasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila adapeserta yang seharusnya belum mendapat giliran tetapiditetapkan sebagai peserta.

f. Dinas pendidikan provinsi/kabupatenjkota dapat menundaseseorang yang seharusnya sudah masuk kuota karena alasanyang dapat diper tanggungjawabkan, misalnya mendapatkansangsi kepegawaian yang dibuktikan dengan surat keterangandari instansi yang berwenang.

2. Urutan Prioritas Penetapan PesertaGuru yang dapat langsung masuk mengisi kuota sertifikasi guruadalah sebagai berikut.a. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang

memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.b. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan,

terluar yang memenuhi persyaratan,g. Calon peserta sertifikasi guru tahun 2011 tidak akan

dialihtugaskan pada jabatan lain baik fungsional maupunstruktural pada tahun 2012, kecuali diangkat dalam jabatanpengawas.

h. Penetapan peserta final hasil verif ikasi akhir diumumkan secaraterbuka melalui pertemuan dengan kepala sekolah, papanpengumuman di LPMP dan dinas pendidikan provinsi/kabupatenjkota, atau media lain.

i. Dinas pendidikan kabupatenjkota mencetak Format A1 danmenerbitkan Surat Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Gurubeserta Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 setelahseluruh proses penetapan peserta selesai.

c. Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsiatau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yangmendapat penghargaan internasional yang belum mengikut isertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 s.d 2010.

d. Guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikatsecara langsung,

e. Guru SD dan SMP yang telah terdaftar dan mengajar padasekolah yang menjadi target studi sertifikasi guru,

Guru lainnya yang tidak masuk ketentuan di atas ditetapkan sebagaipeserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria urutan prioritas sebagaiberikut: (1) masa kerja sebagai guru, (2) usia, (3) pangkat dangolongan, (4) beban kerja, (5) tugas tambahan, (6) prestasi kerja.

7 Da ftar nama kab upa ten dan k ec ama tan /dis trik dic ant umkan dal am Lamp iran 9.. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011


16/70

Penjelasan kriteria urutan prioritas penetapan peserta adalahsebagai berikut.a. Masa kerja sebagai guru

Contoh perhitungan masa kerja:

Kri teria ini adalah khusus untuk guru PNSatau guru bukan PNSyang telah memiliki SKInpassing.

d. Beban kerjaBeban kerja adalah jumlah jam mengajar tatap muka per mingguyang diemban oleh guru saat didaftarkan sebagai pesertasertifikasi guru.

e. Tugas tambahan

Masa kerja dihi tung sejak yang bersangkutan beker ja sebagaiguru baik sebagai PNSmaupun bukan PNS.

Contoh 1Guru "Gil adalah seorang guru PNS yang memiliki masa kerjaselama 10 tahun 5 bulan, namun guru "Gil tersebut sebelumdiangkat PNStelah mengajar sebagai tenaga honorer di sebuahSD selama 5 tahun 2 bulan. Masa kerja guru "Gil dihitungkumulatif semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai guruyaitu 15tahun 7 bulan.Contoh 2

Tugas tambahan adalah jabatan atau tugas yang diem ban olehguru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calonpeserta sertifikasi guru. Tugas tambahan yang dimaksud misalnyaKepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua ProgramjJurusan,Kepala Laborator ium, Kepala Bengkel, Kepala Unit ProduksiSatuan Pendidikan, Kepala Perpustakaan Sekolah, atau KetuaProgram Keahlian.

f Prestasi kerjaGuru "R" adalah guru bukan PNSyang sudah bekerja di beberapaSMP swasta sejak bulan Januari 1990 sehingga jika dihitungsecara kumulatif masa kerja guru "R" sampai bulan Juni 2011adalah 18tahun 6 bulan. Namun, guru "R" tersebut pada tahun2005-2011 tidak mengajar selama 24 bulan karena alasankeluarga. Masa kerja guru "R" sesungguhnya adalah 16 tahun 6bulan setelah dikurangi 24 bulan tidak mengajar. Bagi gurubukan PNS harus ada bukti fisik bahwa yang bersangkutanmengajar pada sekolah tersebut.

Prestasi kerja adalah prestasi akademik dan atau non akademikyang pernah diraih guru atau pembimbingan yang dilakukan gurudan mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan,kabupatenjkota, provinsi , nasional, maupun internasional . Disamping itu, prestasi kerja termasuk kinerja guru dalammelaksanakan tugas sehari-hari.

Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiranyang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.

Data peserta sertifikasi guru sesuai dengan urutan di atas akanditampilkan pada laman (Website) NUPTK Online untuk dijadikandasar penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2011. DinasPendidikan Provinsi/KabupatenjKota melakukan penetapan pesertalangsung pada Website NUPTK.

b. Usia

c. Pangkat/GolonganPangkatjgolongan adalah pangkatjgolongan terakhir yangdimi liki guru saat dicalonkan sebagai peser ta ser ti fikasi guru.

III Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 EI


17/70

Urutan prioritas penetapan peserta sertifikasi guru sebagaimanadijelaskan di atas dapat digambarkan sebagai berikut.

1

Prestasikerja

Gambar 3.1 Urutan Prioritas Penetapan Peserta Sertifikasi Guru



18/70

B AB IVP RO SEDUR O PERA SIO NA L S TA NDAR (POS )

P EN ET APAN P ES ER TA S ER TIF IK AS I G UR U T AH UN 20 11

2. Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru

Penetapan peserta sertifikasi guru harus dilakukan secara transparan danberkeadilan sesuai urutan prioritas. Untuk itu Ditjen PMPTK telahmengembangkan aplikasi pendaftaran secara online dan terintegrasimelalui NUPTK online. Aplikasi pendaftaran tersebut telah difasil itasidengan informasi persyaratan peserta dan akan bekerja secara otomatismenampilkan guru-guru yang memenuhi syarat dan membatasi jumlahpeserta sesuai kuota yang ditetapkan.Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan beberapa instansiterkait yaitu: (1) Ditjen PMPTK, (2) LPTK,(3) LPMP, (4) Dinas PendidikanProvinsi/KabupatenjKota, dan (5) Guru. Kegiatan yang sangat menentukankeberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru adalah:1. sosialisasi sertifikasi guru kepada instansi terkait dan kepada guru;2. kebenaran data peserta dalam Format A1; dan3. ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan sertifikasi guru.Proses penetapan peserta sertifikasi guru diawali dengan penetapan kuotaprovinsi dan diakhiri dengan pencetakan Format AI. Proses penetapanpeserta terse but dijelaskan melalui beberapa tahapan sesuai proseduroperasional standar (POS)sebagaimana dijelaskan di bawah ini.A. Tahap Persiapan

Sebelum semua aktif itas kegiatan sertifikasi guru dilakukan, yangpertama harus dilakukan adalah pembentukan Panitia SertitikasiGuru (PSG)di tingkat LPMP, dinas pendidikan provinsi dan dinaspendidikan kabupatenjkota. PSGmemiliki tugas dan tanggungjawabterhadap suksesnya penyelenggaraan sert if ikasi guru di tingkatLPMP, provinsi, dan kabupatenjkota. PSGditetapkan setiap tahundan harus melibatkan operator NUPTK sebagai salah satu anggotaPSG.a. PSG di Tingkat LPMP

Tugas dan tanggungjawab PSGtingkat LPMPadalah:1) menetapkan kuota kabupatenjkota bersama dinas pendidikan

provinsi dan dinas pendidikan kabupatenjkota;2) memasukkan data kuota kabupatenjkota yang telah

disepakati ke dalam database NUPTKmelalui NUPTKonline;3) melakukan sosial isasi pelaksanaan ser ti fikasi guru kepadadinas pendidikan provinsi/kabupatenjkota dan pihak terkait

lainnya;

1. Penetapan kuota provinsiKuota provinsi di tetapkan oleh Direktorat Jenderal PeningkatanMutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK)berdasarkan data jumlah guru yang memenuhi persyaratan.Penetapan kuota provinsi secara lengkap telah dijelaskan pada BABIII.

4) melakukan pengecekan daftar peserta dengan kuota;5) melakukan redistribusi kuota kabupatenjkota jika ada

kabupatenj kota yang tidak dapat memenuhi kuota danmelaporkan ke Ditjen PMPTK;

6) melakukan verif ikasi data peserta bersama dinas pendidikankabupatenjkota dan LPTKuntuk ditetapkan sebagai pesertafinal;

7) mengirimkan daftar nama peser ta yang telah diveri fikasi keDitjen PMPTK;

8) melakukan koordinasi dengan LPTK terutama berkaitandengan penyaluran dana sertifikasi guru.



19/70

b. PSGdi Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/KotaTugas dan tanggungjawab PSG Dinas Pendidikan Provinsi/KabupatenjKota adalah:1) melakukan sosialisasi sertifikasi guru kepada guru dan

masyarakat;2) melakukan perbaikan (update) data guru pada NUPTKyang

akan digunakan sebagai dasar penetapan peserta;

3. Sosialisasi Sertifikasi Guru

7) memfasilitasi guru dalam mencari leT center untukmengikuti tes awal;

8) melakukan verif ikasi data peserta bersama dinas pendidikankabupatenjkota dan LPTKuntuk ditetapkan sebagai pesertafinal;

Sosialisasi sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dilaksanakandengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi,dinas pendidikan kabupatenjkota dan guru calon peserta sertifikasi.Materi sosia lisasi antara lain alur pelaksanaan ser ti fikasi guru,mekanisme penetapan peserta, penyusunan dokumen portofolio,perbaikan data guru pada NUPTK, jadwal pelaksanaan sertifikasiguru.a. Sosialisasi oleh Ditjen PMPTK

Ditjen PMPTK melakukan sosia lisasi kepada ketua PSG dinaspendidikan provinsi, kabupatenjkota, LPMP, dan LPTK. Materisosialisasi antara lain: mekanisme dan pola sertifikasi,mekanisme penetapan peserta, proses pendaftaran peser ta,pemberian hak akses (user login) kepada ketua PSGtingkat dinaspendidikan provinsi dan kabupatenjkota, penghitungan danpenetapan kuota kabupatenjkota.

b. Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi, kabupatenjkota, danLPMP

3) menyusun daftar nama guru sesuai dengan urutan priori taspenetapan peserta;

4) menetapkan calon peserta sesuai dengan kriteria yang telahditentukan secara transparan melalui NUPTKonline;

5) mencetak Format ADdari NUPTKonline dan memberikannyakepada calon peserta;

6) memfasil itasi guru dalam melakukan registrasi online padawebsite KSG;

9) menerbitkan SKPenetapan peserta sertifikasi guru;10) mencetak Format Al dan memberikan pengesahan pada

Format Al dengan menandatangani dan membubuhistempel kemudian memberikannya kepada guru;

11) menerima portofolio dari guru dan mengirimkannya ke LPTK;12) mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru.

Dinas pendidikan melakukan sosialisasi kepada calon pesertaser ti fikasi guru. Materi sosial isasi antara lain: mekanisme danpola sertifikasi, mekanisme pendaftaran, proses pendaftaranpeserta penetapan bidang studi, proses registrasi, tes awal bagiyang memilih pola PF.

4. Input Data Kuota KabupatenjKotaLPMP memasukkan data kuota kabupatenjkota hasil kesepakatanke dalam data base NUPTKmelalui NUPTKonline.

5. Perubahan (Update) Data Guru pada NUPTKPerubahan (update) data NUPTK Online dilakukan oleh operatordinas pendidikan provinsi/kabupatenjkota dengan menggunakanNUPTKWebBrowser.

iii Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 ..


20/70

Proses update data NUPTK Online hanya dilakukan jika adaperbaikan data guru yang dibuktikan dengan dokumen dar i guru.Perubahan data NUPTKakan mempengaruhi urutan prioritas dalamdaftar calon peserta sertifikasi guru. Proses update sebagai berikut.a. Cara 1: Update data pusat secara langsung

Update setiap data PTK secara langsung menggunakan NUPTKWeb Browser.

pemahaman yang sama tentang alur sertifikasi guru danmekanisme penetapan peserta sertifikasi guru.

file access (.mdb): untuk dinas pendidikan yang masihmengelola NUPTKdengan SIM NUPTK.

Agenda koordinasi antara lain mereview kembali Buku PedomanPenetapan Peserta, latihan dan simulasi mulai dar i penetapancalon peserta sampai dengan penetapan peser ta f inal melaluiNUPTK online, membahas beberapa kendala dan permasalahandalam penetapan calon peserta dan menyepakati jadwalpenyelesaian penetapan peserta. Jadwal pelaksanaan koordinasiditetapkan oleh masing-masing LPMPsesuai dengan kebutuhan.

2. Penetapan Calon Peserta dan Pencetakan Format AOSetelah dilakukan perubahan (update) data, Dinas PendidikanProvinsi/KabupatenjKota menetapkan daftar nama calon pesertasementara dari database NUPTKonline.

b. Cara2 : Update data pusat menggunakan file data lokalProses Update masal data NUPTK Onl ine menggunakan WebBrowser dengan sumber berupa file:

database server NUPTK: untuk dinas pendidikan yang sudahmemanfaatkan SIM NUPTKClient-Server.

Kriteria penyusunan prioritas peserta yang akan mengikutisertifikasi guru, dijelaskan sebagai berikut :

Batas akhir update data NUPTKOnline untuk kebutuhan penetapanprioritasjperengkingan calon peserta sertifikasi 2011 sampai dengantanggal 28 Februari 2011. Setelah tanggal tersebut data guru yangmemenuhi syarat dalam NUPTK Online menjadi dasar prosesselanjutnya.

a. Kriteria Penetapan PesertaKri teria dan urutan priori tas penetapan peserta sebagaimanatelah dijelaskan pada BAB III menjadi acuan dalam mengurutkandaftar peserta sertifikasi guru pada database NUPTKonline.

b. Tahapan Penetapan Calon PesertaProses penentuan calon peserta oleh Dinas PendidikanKabupatenjKota mengacu pada daftar urutan per ingkat calonpeserta sertifikasi 2011 yang sudah masuk dalam databaseNUPTKOnline.

B. Tahap Penetapan Calon Peserta (Daftar Peserta Sementara)1. Koordinasi Penetapan Calon Peserta dengan KabupatenjKota

LPMP sebagai instansi pusat yang tersebar di 30 provinsimelakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupatenjkota sebelum proses penetapan peser ta dilakukanuntuk menjamin pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi gurutransparan, berkeadi lan, dan sesuai dengan aturan yang telahditetapkan. Tujuan koordinasi adalah untuk meminimalisasipermasalahan yang muncul dalam proses penetapan peser tasertifikasi guru, semua pengelola sertifikasi guru memiliki

Penetapan calon peserta mengikuti langkah- Iangkah sebagaiberikut:1) Membuka Daftar Guru layak Sertifikasi dari Database NUPTK

Online.. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 III


21/70

~53;:.:.5S-:-8~OOC3 I J oH" tH t -URI' A; "0 "S [:l/C SL Guu0216 ["(-1-8;:2953221:0012 H MO' H W S - :A:FU m sr 59 ME D~ ~ : ' = ' I - ' = I - : I s = k . . . . l l02115 &:35~30S3421:0OC3 PJ1PJ- ERI4-r~r st se ME D~ cu-u0::115 X1')n,)S3_~Oo.:::3 E RU - ~ .U - C S H st so IY!f. D~ cu-u

I :-11) "J " " - ~ 1 11 1 : ~ ~ KA - .uu I - IC " i>- D- K r " - 1 1 - - - L -h.H L I v1 IA < !wA ,,!1 " 1- 1 1 1 1-1- 1 1111 - " MC - ~AN ) c1o :1 - 1 A rJ lo ~ D K " " - ' -~ - L-h

10 0216 ':;411/2';1::1:21:0011 AP J : -O=-AtD " S'; I IJIt. D: k ep ee : ~ o ~hjJ

Gambar 4.1 Contoh Daftar Guru Layak SertifikasiKeterangan :- Contoh daftar guru yang ditampilkan di atas adalah dataGuru PNSyang memenuhi syarat mengikuti sertifikasi

- Nomor urut dalam daftar di atas merupakan urutanperingkat berdasarkan prioritas: masa kerja sebagai guru,usia, golongan/pangkat, beban mengajar, jabatan/tugastambahan dan prestasi yang secara otomatis telahdikerjakan oleh mesin.

- Catatan: daftar urut guru yang tampil di atas belum dibuatper jenis satuan pendidikan (TK,SD,SLB,SMP, SMA, SMK).

2) Verifikasi Data Calon Peserta Sertifikasi GuruSebelum menetapkan calon peserta sertifikasi harus dilakukanverif ikasi data calon peserta sertifikasi guru berdasakan datapendukung dari guru.

3) Menentukan daftar guru calon peserta sertifikasi berdasarkankuota.. Pedoman Penetapan Peser ta Ser ti fi kasi Gur u Tahun 2011

Setelah menyusun daftar urutan guru dengan kriteriasertifikasi guru, langkah berikutnya adalah menetapkan calonpeserta sert if ikasi guru sesuai dengan kuota yang diterimamasing-masing kabupaten/kota.Pada saat penetapan calon peserta harus dipastikan kembalibahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas; guru dankepala sekolah berprestasi; guru yang mengajar di daerahperbatasan, terdepan, terluar; guru yang memenuhipersyaratan mendapat sertifikat langsung; dan guru yangmengajar di sekolah yang menjadi sampel studi sert if ikasiguru dan seluruhnya telah memenuhi syarat sudah masukdalam daftar kuota.Contoh:Berikut ini adalah calon peserta guru SD (PNS) di KabupatenMajalengka dengan jumlah kuota 261. Langkah penetapannyaadalah sebagai berikut :Berdasarkan daftar urut guru SD (PNS) KabupatenMajalengka, ditetapkan sebanyak 261 guru calon peserta yangdiambil dari urutan nomor 1 sampai dengan 261 sesuaidengan jumlah kuota kabupaten. Kemudian dinas pendidikanmencetak Tanda Bukti Peser ta Sementara Serti fikasi GuruDalam Jabatan Tahun 2011 (Format AO) dan diserahkankepada guru.

4) Cetak Bukti Calon Peserta (Format AO)Format AO dicetak dari NUPTK Online berisi identitas gurusebagai bukti bahwa guru tersebut terdaf tar sebagai calonpeserta ser ti fikasi guru tahun 2011. Format AObelum ber isipola sertifikasi yang dipilih guru.Format AOdiberikan kepada guru untuk kemudian dilakukanveri fikasi data oleh guru yang bersangkutan. Format AOiniakan diganti menjadi Format A1 apabila peserta telah

Pedoman Penetapan Peser ta Ser ti fi kasi Gu ru Tahun 2011 EI


22/70

ditetapkan oleh dinas pendidikan sebagai peser ta def ini ti fsertifikasi guru tahun 2011.

3. Verif ikasi Data pada Format AOoleh Guru

rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yangdiampunya saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi guru.

Setelah menerima Format AO, guru mengoreksi data yangtercantum dalam Format AO.Data tersebut harus benar karena akandigunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat pendidik.Data yang dikoreksi adalah nama lengkap harus sesuai dengandokumen lainnya (ijasah atau SKPNS);golongan (bagi PNS);tempatdan tanggal lahir; i jasah, tahun lulus, dan nama perguruan t inggi ;nama sekolah tempat mengajar . Dokumen yang dijadikan acuanverifikasi nama dan tempat tanggal lahir peserta bagi guru PNSadalah SK PNS, sedangkan bagi guru bukan PNS adalah ijasahterakhir dari perguruan tinggi.J ika ditemukan data yang salah, maka guru harus menyerahkanFormat AO tersebut kepada dinas pendidikan untuk diperbaiki lagi.Perbaikan data oleh dinas pendidikan harus selesai pada tanggal 15April 2010.

Pil ihan bidang studi ser ti fikasi guru yang telah ditetapkan olehguru dimasukkan dalam Format AO yang telah diterima guru.Berikut ini beberapa contoh penetapan pilihan bidang studioContoh 1:lip" adalah guru Matematika lulusan D3 Pendidikan Matematikayang telah mengajar di SMP selama 10 tahun, kemudianmelanjutkan pendidikan dan lulus jenjang Sl pada program studiBahasa Indonesia. la mengajar Matematika pada saat ditetapkansebagai peserta sertifikasi guru, maka yang bersangkutan harusmengikuti sertifikasi guru bidang studi Matematika.Contoh 2:

Guru harus memahami bahwa akan ada impl ikasi profesionaldalam menetapkan bidang studi sertifikasi guru. Guru haruskonsisten dengan pi lihannya karena guru harus mengajarkanbidang studi tersebut selama bertugas sebagai guru.Guru yang mengajar mata pelajaran linier dengan program studipada latar belakang pendidikannya, tidak mengalami kesulitandalam menetapkan bidang studi yang akan disertifikasi.Sebaliknya, bagi guru yang mengajar mata pelajaran tidak linieratau tidak sesuai dengan program studi pada latar belakangpendidikannya (mismatch), maka pemilihan bidang studi yangdisertifikasi harus sesuai atau berdasarkan mata pelajaran,

"O" adalah guru tamatan SPGdan saat ini mengajar sebagai gurukelas di SD dengan masa kerja 25 tahun. Guru tersebutmengikuti pendidikan lanjutan untuk mendapatkan ijasahDiploma II PGSD. Setelah itu guru tersebut melanjutkan lagiuntuk mengikuti kuliah S1. Karena perguruan tinggi diwilayahnya tidak ada jurusan Sl PGSD maka jurusan yangdiikutinya adalah Administrasti Pendidikan dan ia te lah lulus 3tahun yang lalu. Guru tersebut harus mengikut i sert if ikasi guruuntuk guru kelas di SD.Contoh 3:

4. Penetapan Bidang Studi dan Pola Sertifikasi Gurua. Penetapan Bidang Studi

"R" adalah guru lulusan Sl Fakultas Hukum dari salah satuperguruan t inggi negeri , tidak memiliki Akta IV, mengajar PKnselama 10 tahun di SMA sampai saat mengikuti sertifikasi guru.Guru tersebut mengikuti sertifikasi guru untuk bidang studi PKn.Contoh 4:"S" adalah guru ber latarbelakang Sl Pendidikan Agama Islamdan telah mengajar di SDsebagai guru kelas selama 14 tahun .



23/70

Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi guru sebagai guru kelasSDmelalui Kementerian Pendidikan Nasional.

mata pelajaran yang diampu harus melampirkan SKpenugasandan jadwal mengajar dari kepala sekolah.

6. Perbaikan Data Calon Peserta oleh KabupatenjKotailihan bidang studi sertifikasi guru ditunjukkan pada nomorpeserta sertifikasi guru digit 7, 8, dan 9. Pilihan ini harusdi tentukan oleh guru yang bersangkutan dengan mel ihat kodebidang studi pada lampiran 7.Diharapkan tidak terjadi kesalahan nomor kode bidang studikarena bidang studi ini akan menjadi dasar LPTK dalammelakukan penilaian portofolio dan PLPG. Kesalahan akanmenyebabkan terjadinya penundaan proses sert if ikasi guru diLPTK.

Setelah menerima Format AD dari guru, maka dinas pendidikankabupatenjkota melakukan perbaikan data guru calon pesertasertifikasi guru melalui NUPTKOnline berdasarkan perubahan datapada Format AD. Seluruh perbaikan data calon peserta sertifikasiguru harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2011. Batas akhirperubahan data ini secara otomatis akan menutup aplikasiperubahan data pada NUTPK Online. Untuk i tu dinas pendidikankabupatenjkota harus memperhatikan batas akhir ini agarperguruan tinggi tidak mengalami kesulitan dalam melakukanproses selanjutnya yaitu menilai portofolio dan melakukan PLPG.

7. Koordinasi Perbaikan Data Calon Peserta

b. Penetapan PolaSertifikasi GuruGuru yang telah terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi gurumenetapkan pola sertifikasi guru sesuai dengan hasil penilaiandiri dan kesiapan guru tersebut. Pilihan pola sertifikasi gurutersebut dituliskan dalam Format AD.

LPMP melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupatenjkota untuk mempercepat proses dan menjaminketepatan waktu penyelesaian perbaikan data peserta. Jadwalkoordinasi perbaikan data di tentukan oleh masing-masing LPMPsesuai keperluan.

5. Guru Menyerahan Format ADke Dinas PendidikanSetelah guru memverifikasi data, memperbaiki data yang salah padaFormat AD, mengisi bidang studi, menetapkan pola sertifikasi guru,dan menandatangani Format AD, maka guru menyerahkan FormatAD tersebut ke dinas pendidikan provinsi / kabupatenjkota. Gurumenyimpan fotokopi Format AD satu rangkap sebagai pertinggal.untuk bahan registrasi online.Perubahan data tersebut harus disertakan data pendukungnya,misalnya untuk perubahan:

C. Tahap Finalisasi dan Penetapan Data Peserta1. Verifikasi Data Peserta

data kualifikasi guru harus melampirkan ijasah sarjana, data kepangkatanjgolongan guru harus melampirkan SK

kepangkatanjgolongan ruang terakhir, data sekolah tempat guru mengajar harus melampirkan SKdari

dinas pendidikan provinsi/kabupatenjkota atau kepala sekolah,

Tahap verif ikasi data peserta ini merupakan tahap akhir dari prosespenetapan peserta. Tujuan verifikasi adalah untuk menentukan guruyang menjadi peserta sertifikasi. Verif ikasi ini dikoordinasikan olehLPMPdan dilakukan dalam satu pertemuan koordinasi yang dihadiriwakil dari LPMP, dinas pendidikan provinsi/kabupatenjkota, danLPTK.Wakil dari dinas pendidikan harus yang memiliki kewenanganuntuk memutuskan dan menetapkan peserta sertifikasi guru. Prosesverifikasi peserta harus sudah selesai sebelum tanggal 30 April 2011

III Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011


24/70

&I

karena data peserta harus sudah dapat diserahkanjdikirim keWebsite KSGtanggal 1 Mei 2011.Agenda yang dibahas pada koordinasi ver ifikasi adalah sebagaiberikut.a. Menetapkan peserta pola PSPLdan PF dengan jumlah sesuai

dengan kuota portofolio.b. Menetapkan peserta pola PLPGsesuai kuota PLPG.c. Pengalihan kuota antar kabupatenjkota jika ada kabupatenj kota

yang tidak dapat memenuhi kuota, khususnya kuota PF.d. Menginformasikan tahapan selanjutnya dan menyepakati jadwal

pelaksanaan sert if ikasi guru mulai dari pengiriman dokumensampai dengan PLPG.

e. LPMP membantu menampi lkan semua data peserta yang akan

o ; 9 ~ , J 2 ~ I T OTahun2011 = 11O ig~3dan 4, P r ov ins iKode l iha l l amp ir an6D i g~ 5 dan6 , K abl Ko l aKode l iha l l amp ir an6

Dig~7 ,e dan9 , B id . S lu d iKode l iha l l amp ir an7

10

Dig~ 10,Kementer lan1=Kemdiknas ,2= KemenagD i g~ 1 1 s , d 1 4 , n omo r u r u l p e s e r ta

mempunvai am aengan rumusan xooe otgit senagai OeriKULa. Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru

yaitu "11".b. Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi (Lampiran 6).c. Digit 5 dan 6 adalah kode kabupatenjkota (Lampiran 6).

P e dom an P en e ta p an P es e rt a S er ti fi ka si G u ru T ah u n 2011

Khusus untuk SLBdiisi nomor kode kabupatenjkota dimana gurutersebut mengajar.

d. Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi yang disertifikasi(Lampiran 7).

e. Digit 10 adalah kode kementerian:1) Kementerian Pendidikan Nasional, kode "1".2) Kementerian Agama, kode "2".

f . Digi t 11 s.d. 14 adalah nomor urut peserta sesuai dengan nomorurut pada SKPenetapan Peserta Sertifikasi Guru.Nomor urut dimulai dari "0001" dan nomor terakhir sesuaijumlah kuota pada masing-masing kabupatenjkota. KhususuntukSLBnomor urut peserta sesuai dengan nomor urut SKpenetapanpeserta dari provinsi.

Digit pada nomor peserta dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.2: Nomor Peserta Sertifikasi GuruContoh nornor peserta:Guru "B" mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia (kode 156) diSMP Neger i 1 provinsi Bal i (kode 22) Kabupaten Badung (kode 04)sebagai peserta ser ti fikasi guru tahun 2011 yang ditetapkan oleh

P ed om an P e ne ta pa n P e se rt a S e rt if ik as i G u ru T a hu n 2011 ..


25/70

Dinas Pendidikan Kabupaten Badung dengan nomor urut SK "25".Maka nomor peserta guru "B" adalah:

11 22 04 156 1 00253. Penerbitan SKdan Pencetakan Format B1

Dinas pendidikan provinsi/kabupatenjkota mencetak Format B1danmenerbitkan SK penetapan peserta sertifikasi guru denganmelampirkan daftar guru peserta sertifikasi berdasarkan hasilverif ikasi data peserta sertifikasi guru. Kemudian mengirimkan SKpenetapan peserta dan Format B1tersebut ke LPMPdan LPTK.

4. Pencetakan Format A1Format A1 dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap oleh dinas pendidikankabupatenjkota dari NUPTK online. Kemudian Format A1ditandatangani oleh dinas pendidikan dan diberikan kepada pesertasebagai bukti pendaftaran peserta sertifikasi guru.Satu lembar Format A1 disimpan oleh dinas pendidikankabupatenjkota, dan satu lembar untuk guru. Bagi guru yangmengikuti pola PF dan PSPL, Format A1 dilampirkan dalamdokumenjpor tofol io. Bagi guru yang mengikuti PLPG, Format A1digunakan sebagai tanda peserta PLPG.

5. Pengiriman Data Peserta keWeb KSGData calon peserta ser ti fikasi guru akan dikirim ke web KSGuntukpelaksanaan proses berikutnya. Pengiriman data ini dilakukansecara otomatis melalui online dari data NUPTK online ke websiteKSGpada tanggal 1 Mei 2010 pukul 00.00 WIB.

Prosedur operasional standar (POS) penetapan peserta dalam bentukmatriks dan gambar dapat di lihat ber ikut ini . Di samping i tu, POSdalambentuk matriks dapat dil ihat pada Lampiran 10.

Pedoman Penetapan Peser ta Ser ti fi kasi Gur u Tahun 2011


26/70

TAHAP PENETAPAN (AlON PESERTA TA HA P f lNA llSAS~ PESERTA

n a t .a p : E! :! :E ! rt adiserah:kan l~e

K S G

Me,mantau parnenuhan l"ull~adanpanatapan Ipes.e:rt_::I

S o < . s i a l i s a s lSe,rttjfiilkasj

Gu:r,ulla'hum

21l:1:1dlan

,--: "ahap' :I p-eaks:ina:m I: SE lrtii1 ikas i :L~~ui LP.!~J

K


27/70

D. Pr:mgnI~lBIdIemrta mal B= l i J icNtJ PiftpCim/t ' tmldal l t tMBb.d 'ar iK6Qsing-masintg database NUPTKt0J.!line dan website KSGdig;:lmbarkan sebazaiI -'en.eapan peserta ser I tiKaSI guru menganul: prmsip " transparan,henkut.:J1 d d di . bk k" .oerKeaul an, an apat ipertanggungjawa an. Untu ItU DitjenPMPTK dan Ditjen Dikti memanfaatkan teknologi informasi dalam

keakuratan data guru yang terdapat dalam database SIM-NUPTK. Olehk . JI ' I IPUT.. b OUTPUT . k diarena ItU, untuk rnenjarrun rse ut benar sesuai om 15 1Update data guru t~r~a>uk...P.ilihan t ' { ~ r O~I s t J J i l l t m ~~~fl:ifik!.!;l~~ s1~1ak.IJ!ka:fi lkdM.~'fdaItlP s n w ~ 1 ' d l ninkebellfgnallool a:t91{ttrl!liB~III


28/70

B. Pemantauan ProgramBABV

PENGENDALIAN PROGRAMPelaksanaan pemantauan dan evaluasi program meliputi hal-hal berikutini.

Pengendalian program penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatanini dimaksudkan agar pelaksanaan penetapan calon peserta yang berhakmengikuti sertifikasi guru dan pelaksanaan sertifikasi guru dapatdilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan.Pengendalian program penetapan calon peserta sertifikasi guru ini akanmenjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasiguru.

Pemantauan dan evaluasi program penetapan calon pesertasertifikasi guru menggunakan indikator pada ruang lingkuppengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, melaluipenyusunan kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupanpemantauan.Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan dapatberupa kuesioner, pedoman observasi atau pedoman wawancara.Pelaksana pemantauan dan evaluasi program, terdiri dari unsur-unsur yang ada di pusat.

A. Ruang Lingkup PengendalianRuang lingkup atau cakupan pengendalian program meliputi kegiatan-kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melaluimonitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan maupunt ingkat keberhasi lan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhat ianmeliputi:

Sumber dana pemantauan dibebankan pada Daftar IsianPerencanaan Anggaran (DIPA)yang relevan.Penyusunan laporan di lakukan oleh masing-masing pelaksanajpetugas pemantau.

Pendataan guru per sekolah per kabupatenjkota.- Jadwal persiapan dan pelaksanaan program.

Penetapan kuota kabupatenjkota.Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta sertifikasiguru.Proses penetapan peserta sertifikasi guru di provinsi dankabupatenjkota.Mekanisme pemberian nomor peserta sertifikasi guru oleh LPMP.Sosialisasi dan pemberian format-format ke guru peserta sertifikasiguru.Pelaporan dari pihak yang terlibat (akademis dan keuangan).Pemantauan dan evaluasi program oleh LPMP.Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahanmasukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

C . Pelanggaran dan SanksiSerti fikasi guru dalam jabatan tahun 2011 merupakan pelaksanaanyang keempat kalinya, pelaksanaan pertama adalah pada tahun 2007,dan kedua tahun 2008. Pada pelaksanaan ser ti fikasi guru tahun 2007dan 2008 ditemukan masih banyak persoalanjpelanggaran berkenaandengan penetapan peserta. Berdasarkan pengalaman pada tahun 2007,2008, dan 2009 maka pada pelaksanaan sert ifikasi guru tahun 2011perlu adanya pengaturan pember ian sanksi terhadap instansi atauindividu yang melakukan pelanggaran dalam proses penetapan peserta.Semua informasi pelanggaran yang diterima akan ditindaklanjuti olehDirektorat Jenderal PMPTK untuk mencari kebenaran informasi danuntuk menentukan jenis sanksi yang diber ikan kepada instansi atau



29/70

individu yang melakukan pelanggaran. Informasi pelanggaran dapatditerima dari berbagai sumber antara lain melalui:

Tabel Jenis Pelanggaran dan Pemberian Sanksi

1. surat resmi;2. telepon;3. surat elektronik (e-mail);4. laporan langsung.Prosedur Operasional Standar (POS) pemberian sanksi terhadappelanggaran penetapan peserta adalah sebagai berikut.1. Informasi pelanggaran

Informasi pelanggaran yang diterima dari berbagai sumber dicatat.Informasi yang dicatat antara lain har i/ tanggal laporan, identi taspelapor, jenis pelanggaran, proses tindak lanjut, hasil klarifikasi, danjenis sanksi. Urutan penyelesaian pengaduan sesuai dengan tanggallaporan diterima.

2. Klarifikasi informasi

No Jenis Pelanggaran Sanksi1 Mekanisme penetapan Surat peringatan ter tul is dari Dirjen

peserta tidak sesuai PMPTK.dengan pedoman.

2 Peserta yang ditetapkan Peserta tersebut didiskualif ikasitidak sesuai dengan kemudian dikembalikan ke dinaskriteria. pendidikan provinsi/kabupatenjkota.

3 Penetapan kuota Penetapan kuota kabupatenjkotakabupatenjkota tidak diulangi lagi.mengikuti pedoman.

Setelah selesai pencatatan laporan pengaduan, selanjutnyadilakukan klarifikasi informasi untuk mencari kebenaran laporan danmemastikan siapa yang melakukan pelanggaran. Proses klarifikasidi lakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan mendatangilangsung ke lokasi atau melalu i telepon. Hasil klari fikasi d icatatdalam kartu laporan yang kemudian akan ditentukan sanksi apabilaterbukti adanya pelanggaran.

3. Pemberian sanksi

D. Unit Pelayanan MasyarakatSebagai bentuk akuntabi li tas dan pelayanan informasi bagi guru danmasyarakat tentang sertifikasi guru dalam jabatan, Direktorat JenderalPMPTKmembuka layanan informasi masyarakat melalui unit pelayananmasyarakat (UPM). Di samping sebagai pelayanan masyarakat, UPMdapat juga menjadi tempat pengaduan masyarakat dan memfasilitasipenyelesaian atau jalan keluar atas pengaduan masyarakat tentangpelaksanaan ser ti fikasi guru baik permasalahan dalam rekrutmen,penyusunan portofolio, penilaian di LPTK,maupun dalam penggunaandana oleh LPTK.UPM berfungsi sebagai berikut.Sanksi diberikan kepada dinas pendidikan provinsi/ kabupatenjkota

apabila terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan klarifikasiinformasi. Keputusan pemberian sanksi dilakukan oleh DirjenPMPTK dengan membuat surat resmi kepada institusi atau individuyang melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi diuraikan padatabel berikut.

1. Pusat informasi umum tentang pelaksanaan sertifikasi guru.2. Mediator antara masyarakat dan guru dengan penyelenggara

sertifikasi guru.3. Pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal) tentang

pelaksanaan sertifikasi guru.



30/70

Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagipengelola program dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadapmasyarakat sebagai komponen turut serta mengawasi pelaksanaanprogram.Informasi sertifikasi guru dapat dilihat pada website:

www.sertifikasiguru.org

atauwww.ksg.or.id dan www.ketenagaan.dikti.go.id/ksg

Alamat layanan masyarakat:Direktorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTKUp. Subdit ProgramKomplek Kemdiknas, Gedung D Lantai 14JI.Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan,Jakarta 10002Telpon dan Fax021-57974121, 021-57974122E-mail: [email protected] Ketenagaan, Ditjen DiktiKomplek Kemendiknas, Gedung D Lantai 5JI.Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan,Jakarta 10002Telp 021-57946053Fax021-57946052Email: [email protected]

.. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011
http://www.sertifikasiguru.org/http://www.ksg.or.id/http://www.ketenagaan.dikti.go.id/ksgmailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.ketenagaan.dikti.go.id/ksghttp://www.ksg.or.id/http://www.sertifikasiguru.org/


31/70

KUOTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011 PER PROVINSI

LAMPIRAN 1

NO PROVINSI KUOTA KUOTA TOTALPORTOFOLIO PLPG KUOTA1 DKI Jakarta 120 12.026 12.1462 Jawa Barat 399 40.322 40.7213 Jawa Tengah 339 34.292 34.6314 DI. Yogyakarta 64 6.456 6.5205 Jawa Timur 451 45.487 45.9386 N. Aceh Darussalam 84 8.378 8.4627 Sumatera Utara 235 23.665 23.9008 Sumatera Barat 85 8.589 8.6749 Ria u 63 6.468 6.53110 Jam b i 48 4.880 4.92811 Sumatera Selata n 98 9.834 9.93212 Lampung 93 9.358 9.45113 Kalimantan Barat 64 6.540 6.60414 Kalimantan Tengah 40 4.086 4.12615 Kalimantan Selatan 53 5.365 5.41816 Kalimantan Timur 57 5.803 5.86017 Sulawesi Utara 33 3.381 3.41418 Sulawesi Tengah 27 2.717 2.74419 Sulawesi Selatan 121 12.173 12.29420 Sulawesi Tenggara 37 3.771 3.80821 Maluku 23 2.282 2.30522 B a Ii 72 7.065 7.13723 Nusa Tenggara Barat 59 6.053 6.11224 Nusa Tenggara Timur 59 5.935 5.99425 Papua 23 2.341 2.36426 Bengkulu 31 3.293 3.32427 Maluku Utara 13 1.276 1.28928 Banten 81 8.314 8.39529 Bangka Belitung 11 1.183 1.19430 Gorontalo 13 1.329 1.34231 Kepulauan Riau 18 1.766 1.78432 Papua Barat 10 1.014 1.02433 Sulawesi Barat 16 1.618 1.634

JUMLAH 2.940 297.060 300.000

KUOlA SERllFIKASI GURU lAHUN 2011PERPROVINSI

.. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011


32/70

LAMPIRAN 2FORM AT PENETAPAN KUO TA

K ABUPATEN /KOTA TAHUN 2011

.. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011


33/70


34/70

LAMPIRAN 3FO RM AT LAM PIRAN SK PEN ETA PAN

PESERTA SERT IF IKAS I GURU

.. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011


35/70


36/70

Contoh Format AD untuk Guru

Formulir Pendaftaran Calon Peserta [AO]Il:. Cuote100211-1-0118

Sertifikasi GlrU Tahun 2011Ditjen PMPTKKemendiknas1. Nama Lengkap dgngel"rv . Po 1' 1 Scrljfii


37/70

Guru wajib melengkapi data-data yang masih kosong dan melakukankreksi terhadap data yang tercetak pada Format AD. Data tersebut akanmenjadi acuan dalam pelaksanaan penilaian portofolio dan PLPG.Data yang dikoreksi dan dilengkapi adalah:1. Nama lengkap harus sesuai dengan SK PNS (bagi PNS) dan ijasah

terakhir (bagi bukan PNS)2. Pola sertifikasi3. Bidang studi sertifikasi4. Masa ker ja5. Tempat tanggallahir6. Pendidikan terakhir dan nama perguruan tinggi7. Beban mengajar8. Tugas tambahan9. Tempat tugas1O.Nomor HP pribadi untuk menerima SMS

IfI Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2 011 ..

Contoh Format Al untuk Guru


38/70

e Formulir Pendaftaran IPeselitaSertifikasi Gun.1 Tahun 2011Ditjen PMPTK Kemendiknas I[Ail]1 \ h. " "_ J I II . -100211-1-01181. No. P"s,",rt...2, Nallla Lel1gkap


39/70

Format Al dapat dicetak apabila telah dilakukan verif ikasi data pesertaoleh LPMP dan Dinas Pendidikan. Hasil cetakan Format Al tersebut telahmencantumkan nomor peserta sertifikasi guru.Data guru sebagaimana contoh di atas te lah mengalami perubahan dar idata lama yang tercantum dalam Format AD. Data yang berubahsebagaimana contoh di atas adalah:1. Dilengkapi nomor peserta2. Polasertif ikasi telah terisi3. Perbaikan masa kerja telah disesuaikan (harus diser ta i dokumen f isik

berupa kumpulan SK)4. Perubahan tanggallahir (disertai dokumen akte kelahiran)5. Perbaikan pendidikan terakhir6. Beban mengajar dan tugas tambahan telah terisi7. Perbaikan alamat sekolah tempat tugas

Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2 011


40/70

KODEPROVINSI (DIGIT 3 DAN 4)DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6)

LAMPIRAN 6

Provinsi Kode Kode Nama Kabupaten/KotaProv insi KabupatenDKI Jakarta 01 01 Kabupaten Kepulauan Seribu

01 60 Kota Jakarta Pusat01 61 Kota Jakarta Utara01 62 Kota Jakarta Barat01 63 Kota Jakarta Selatan01 64 Kota Jakarta Timur

Jawa Barat 02 05 Kabupaten Bogor02 06 Kabupaten Sukabumi02 07 Kabupaten Cianjur02 08 Kabupaten Bandung02 10 Kabupaten Sumedang02 11 Kabupaten Garut02 12 Kabupaten Tasikmalaya02 14 Kabupaten Ciamis02 15 Kabupaten Kuningan02 16 Kabupaten Majalengka02 17 Kabupaten Cirebon02 18 Kabupaten Indramayu02 19 Kabupaten Subang02 20 Kabupaten Purwakarta02 21 Kabupaten Karawang02 22 Kabupaten Bekasi02 23 Kabupaten Bandung Barat02 60 Kota Bandung02 61 Kota Bogor02 62 Kota Sukabumi02 63 Kota Cirebon02 65 Kota Bekasi02 66 Kota Depok02 67 Kota Cimahi

KODE PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

.. Pedoman Penetapan Peser ta Ser ti fi kasi Gu ru 2011 Pedoman Penetapan Peser ta Ser ti fi kasi Gur u 2011

Provinsi Kode Kode Nama Kabupaten/Kota Provinsi Kode Kode Nama Kabupaten/Kota


41/70

Provins i Kabupaten02 68 Kota Tasikmalaya02 69 Kota Banjar

Jawa Tengah 03 01 Kabupaten Cilacap03 02 Kabupaten Banyumas03 03 Kabupaten Purbalingga03 04 Kabupaten Banjarnegara03 05 Kabupaten Kebumen03 06 Kabupaten Purworejo03 07 Kabupaten Wonosobo03 08 Kabupaten Megelang03 09 Kabupaten Boyolali03 10 Kabupaten Klaten03 11 Kabupaten Sukoharjo03 12 Kabupaten Wonogiri03 13 Kabupaten Karanganyar03 14 Kabupaten Sragen03 15 Kabupaten Grobogan03 16 Kabupaten Blora03 17 Kabupaten Rembang03 18 Kabupaten Pati03 19 Kabupaten Kudus03 20 Kabupaten Jepara03 21 Kabupaten Demak03 22 Kabupaten Semarang03 23 Kabupaten Temanggung03 24 Kabupaten Kendal03 25 Kabupaten Batang03 26 Kabupaten Pekalongan03 27 Kabupaten Pemalang03 28 Kabupaten Tegal03 29 Kabupaten Brebes03 60 Kota Magelang03 61 Kota Surakarta03 62 Kota Salatiga03 63 Kota Semarang

Prov insi Kabupaten03 64 Kota Pekalongan03 65 Kota Tegal

DI Yogyakarta 04 01 Kabupaten Bantul04 02 Kabupaten Sleman04 03 Kabupaten Gunung Kidul04 04 Kabupaten Kulonprogo04 60 Kota Yogyakarta

Jawa Timur 05 01 Kabupaten Gresik05 02 Kabupaten Sidoarjo05 03 Kabupaten Mojokerto05 04 Kabupaten Jombang05 05 Kabupaten Bojonegoro05 06 Kabupaten Tuban05 07 Kabupaten Lamongan05 08 Kabupaten Madiun05 09 Kabupaten Ngawi05 10 Kabupaten Magetan05 11 Kabupaten Ponorogo05 12 Kabupaten Pacitan05 13 Kabupaten Kediri05 14 Kabupaten Nganjuk05 15 Kabupaten Blitar05 16 Kabupaten Tulungagung05 17 Kabupaten Trenggalek05 18 Kabupaten Malang05 19 Kabupaten Pasuruan05 20 Kabupaten Probolinggo05 21 Kabupaten Lumajang05 22 Kabupaten Bondowoso05 23 Kabupaten Situbondo05 24 Kabupaten Jember05 25 Kabupaten Banyuwangi05 26 Kabupaten Pamekasan05 27 Kabupaten Sampang05 28 Kabupaten Sumenep

EI Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2 011



42/70

Provins i Kabupaten05 29 Kabupaten Bangkalan05 60 Kota Sura bava05 61 Kota Malang05 62 Kota Madiun05 63 Kota Kediri05 64 Kota Mojokerto05 65 Kota Blitar05 66 Kota Pasuruan05 67 Kota Probolinggo05 68 Kota Batu

Nangroe Aceh 06 01 Kabupaten Aceh BesarDarussalam 06 02 Kabupaten Pidie

06 03 Kabupaten Aceh Utara06 04 Kabupaten Aceh Timur06 05 Kabupaten Aceh Tengah06 06 Kabupaten Aceh Barat06 07 Kabupaten Aceh Selatan06 08 Kabupaten Aceh Tenggara06 11 Kabupaten Simeulue06 12 Kabupaten Bireuen06 13 Kabupaten Aceh Singkil06 14 Kabupaten Aceh Tamiang06 15 Kabupaten Aceh Nagan Rava06 16 Kabupaten Aceh Java06 17 Kabupaten Aceh Barat Dava06 18 Kabupaten Gavo Luas06 19 Kabupaten Bener Meriah06 20 Kabupaten Pidie Java06 60 Kota Sabang06 61 Kota Banda Aceh06 62 Kota Lhokseumawe06 63 Kota Langsa06 64 Kota Subulussalam

Sumatera Utara 07 01 Kabupaten Deli Serdang07 02 Kabupaten Langkat

Prov insi Kabupaten07 03 Kabupaten Karo07 04 Kabupaten Simalungun07 05 Kabupaten Dairi07 06 Kabupaten Asahan07 07 Kabupaten Labuhan Batu07 08 Kabupaten Tapanuli Utara07 09 Kabupaten Tapanuli Tengah07 10 Kabupaten Tapanuli Selatan07 11 Kabupaten Nias07 15 Kabupaten Mandail ing Natal07 16 Kabupaten Toba Samosir07 17 Kabupaten Nias Selatan07 18 Kabupaten Pakpak Bharat07 19 Kabupaten Humbang Hasundutan07 20 Kabupaten Samosir07 21 Kabupaten Serdang Bedagai07 22 Kabupaten Batu Bara07 23 Kabupaten Padang Lawas07 24 Kabupaten Padang Lawas Utara07 25 Kabupaten Labuhanbatu Utara07 26 Kabupaten Labuhanbatu selatan07 27 Kabupaten Nias Barat07 28 Kabupaten Nias Utara07 60 Kota Medan07 61 Kota Binjai07 62 Kota Tebing Tinggi07 63 Kota Pematang Siantar07 64 Kota Tanjung Balai07 65 Kota Sibolga07 66 Kota Padang Sidempuan07 67 Kota Gunung Sitoli

Sumatera Barat 08 01 Kabupaten Agam08 02 Kabupaten Pasaman08 03 Kabupaten Lima Puluh Kota08 04 Kabupaten Solok.. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2 011



43/70

Provins i Kabupaten08 05 Kabupaten Padang Pariaman08 06 Kabupaten Pesisir Selatan08 07 Kabupaten Tanah Datar08 08 Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung08 10 Kabupaten Kepulauan Mentawai08 11 Kabupaten Solok Selatan08 12 Kabupaten Dharmasraya08 13 Kabupaten Pasaman Barat08 60 Kota Bukittinggi08 61 Kota Padang08 62 Kota Padang Panjang08 63 Kota Sawahlunto08 64 Kota Solok08 65 Kota Payakumbuh08 66 Kota Pariaman

Riau 09 01 Kabupaten Kampar09 02 Kabupaten Bengkalis09 04 Kabupaten Indragiri Hulu09 05 Kabupaten Indragiri Hil ir09 08 Kabupaten Pelalawan09 09 Kabupaten Rokan Hulu09 10 Kabupaten Rokan Hil ir09 11 Kabupaten Siak09 14 Kabupaten Kuantan Singingi09 15 Kabupaten Kepulauan Meranti09 60 Kota Pekanbaru09 62 Kota Dumai

Jambi 10 01 Kabupaten Batanghari10 02 Kabupaten Bungo10 03 Kabupaten Sarolangun10 04 Kabupaten Tanjung Jabung Barat10 05 Kabupaten Kerinci10 06 Kabupaten Tebo10 07 Kabupaten Muara Jambi10 08 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Prov insi Kabupaten10 09 Kabupaten Merangin10 60 Kota Jambi10 61 Kota Sungai Penuh

Sumatera 11 01 Kabupaten Musi BanyuasinSelatan 11 02 Kabupaten Ogan Komering I li r

11 03 Kabupaten Ogan Komering Ulu11 04 Kabupaten Muara Enim11 05 Kabupaten Lahat11 06 Kabupaten Musi Rawas11 07 Kabupaten Banyuasin11 08 Kabupaten Oku Timur11 09 Kabupaten Oku Selatan11 10 Kabupaten Ogan I li r11 11 Kabupaten Empat Lawang11 60 Kota Palembang11 61 Kota Prabumulih11 62 Kota Lubuk Linggau11 63 Kota Pagar Alam

Lampung 12 01 Kabupaten Lampung Selatan12 02 Kabupaten Lampung Tengah12 03 Kabupaten Lampung Utara12 04 Kabupaten Lampung Barat12 05 Kabupaten Tulang Bawang12 06 Kabupaten Tanggamus12 07 Kabupaten Lampung Timur12 08 Kabupaten Way Kanan12 09 Kabupaten Pesawaran12 10 Kabupaten Mesuji12 11 Kabupaten Pringsewu12 12 Kabupaten Tulang Bawang Barat12 60 Kota Bandar Lampung12 61 Kota Metro

Kalimantan 13 01 Kabupaten SambasBarat 13 02 Kabupaten Pontianak

13 03 Kabupaten Sanggau.. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2 011 ..

Kode Kode Nama Kabupaten/Kotarovinsi Provins i KabupatenKode Kode Nama Kabupaten/Kotarovinsi Prov insi Kabupaten


44/70

13 04 Kabupaten Sintang13 05 Kabupaten Kapuas Hulu13 06 Kabupaten Ketapang13 07 Kabupaten Kayong Utara13 08 Kabupaten Bengkayang13 09 Kabupaten Landak13 10 Kabupaten Melawi13 11 Kabupaten Sekadau13 12 Kabupaten Kubu Raya13 60 Kota Pontianak13 61 Kota Singkawang

Kalimantan 14 01 Kabupaten KapuasTengah 14 02 Kabupaten Barito Selatan

14 03 Kabupaten Barito Utara14 04 Kabupaten Kotawaringin Timur14 05 Kabupaten Kotawaringin Barat14 06 Kabupaten Katingan14 07 Kabupaten Seruyan14 08 Kabupaten Sukamara14 09 Kabupaten Lamandau14 10 Kabupaten Gunung Mas14 11 Kabupaten Pulang Pisau14 12 Kabupaten Murung Raya14 13 Kabupaten Barito Timur14 60 Kota Palangkaraya

Kalimantan 15 01 Kabupaten BanjarSelatan 15 02 Kabupaten Tanah Laut

15 03 Kabupaten Barito Kuala15 04 Kabupaten Tapin15 05 Kabupaten Hulu Sungai Selatan15 06 Kabupaten Hulu Sungai Tengah15 07 Kabupaten Hulu Sungai Utara15 08 Kabupaten Tabalong15 09 Kabupaten Kotabaru15 10 Kabupaten Balangan

15 11 Kabupaten Tanah Bumbu15 60 Kota Banjarmasin15 61 Kota Banjarbaru

Kalimantan Timur 16 01 Kabupaten Pasir16 02 Kabupaten Kutai Kartanegara16 03 Kabupaten Berau16 04 Kabupaten Bulongan16 07 Kabupaten Malinau16 08 Kabupaten Nunukan16 09 Kabupaten Kutai Barat16 10 Kabupaten Kutai Timur16 11 Kabupaten Penajam Paser Utara16 12 Kabupaten Tana Tidung16 60 Kota Samarinda16 61 Kota Ballkpapan16 62 Kota Tarakan16 63 Kota Bontang

Sulawesi Utara 17 01 Kabupaten Bolaang Mengondow17 02 Kabupaten Minahasa17 03 Kabupaten Kepulauan Sangihe17 04 Kabupaten Kepulauan Talaud17 05 Kabupaten Minahasa Selatan17 06 Kabupaten Minahasa Utara17 07 Kabupaten Minahasa Tenggara17 08 Kabupaten Bolmong Utara17 09 Kabupaten Kepulauan Sitaro17 11 Kabupaten BolaangMongondow Timur17 12 Kabupaten BolaangMongondow Selatan17 60 Kota Manado17 61 Kota Bitung17 62 Kota Tomohon17 63 Kota Kotamobagu

Sulawesi Tengah 18 01 Kabupaten Banggai Kepulauan18 02 Kabupaten Donggala18 03 Kabupaten Poso Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011



45/70

18 04 Kabupaten Banggai18 05 Kabupaten Buol18 06 Kabupaten Toli Toli18 07 Kabupaten Morowali18 08 Kabupaten Parigi Muotong18 09 Kabupaten Tojo Una-Una18 10 Kabupaten Sigi18 60 Kota Palu

Sulawesi Selatan 19 01 Kabupaten Maros19 02 Kabupaten Pangkajene Kepulauan19 03 Kabupaten Gowa19 04 Kabupaten Takalar19 05 KabupatenJeneponto19 06 Kabupaten Barru19 07 Kabupaten Bone19 08 Kabupaten Wajo19 09 Kabupaten Soppeng19 10 Kabupaten Bantaeng19 11 Kabupaten Bulukumba19 12 Kabupaten Sinjai19 13 Kabupaten Selayar19 14 Kabupaten Pinrang19 15 Kabupaten Sidenreng Rappang19 16 Kabupaten Enrekang19 17 Kabupaten Luwu19 18 Kabupaten Tana Toraja19 24 Kabupaten Luwu Utara19 26 Kabupaten Luwu Timur19 27 Kabupaten Toraja Utara19 60 Kota Makasar19 61 Kota Pare Pare19 62 Kota Palopo

Sulawesi Tenggara 20 01 Kabupaten Konawe20 02 Kabupaten Muna20 03 Kabupaten Buton

20 04 Kabupaten Kolaka20 05 Kabupaten Konawe Selatan20 06 Kabupaten Wakatobi20 07 Kabupaten Bombana20 08 Kabupaten Kolaka Utara20 09 Kabupaten Kowane Utara20 10 Kabupaten Buton Utara20 60 Kota Kendari20 61 Kota Bau-Ba u

Maluku 21 01 Kabupaten Maluku Tengah21 02 Kabupaten Maluku Tenggara21 03 Kabupaten Buru21 04 Kabupaten Maluku Tenggara Barat21 05 Kabupaten Seram Bagian Barat21 06 Kabupaten Seram Bagian Timur21 07 Kabupaten Kepulauan Aru21 08 Kabupaten Buru Selatan21 09 Kabupaten Maluku Barat Daya21 60 Kota Ambon21 61 Kota Tual

Bali 22 01 Kabupaten Buleleng22 02 Kabupaten Jembrana22 03 Kabupaten Tabanan22 04 Kabupaten Badung22 05 Kabupaten Gianyar22 06 Kabupaten Klungkung22 07 Kabupaten Bangli22 08 Kabupaten Karang Asem22 60 Kota DenpasarNusa Tenggara 23 01 Kabupaten Lombok Barat

Barat 23 02 Kabupaten Lombok Tengah23 03 Kabupaten Lombok Timur23 04 Kabupaten Sumbawa23 05 Kabupaten Dompu23 06 Kabupaten Bima Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2 011



46/70

23 07 Kabupaten Sumbawa Barat23 08 Kabupaten Lombok Utara23 60 Kota Mataram23 61 Kota Bima

Nusa Tenggara 24 01 Kabupaten KupangTimur 24 03 Kabupaten Timor Tengah Selatan

24 04 Kabupaten Timor Tengah Utara24 05 Kabupaten Belu24 06 Kabupaten Alor24 07 Kabupaten Flores Timur24 08 Kabupaten Sikka24 09 Kabupaten Ende24 10 Kabupaten Ngada24 11 Kabupaten Manggarai24 12 Kabupaten Sumba Timur24 13 Kabupaten Sumba Barat24 14 Kabupaten Lembata24 15 Kabupaten Rote Ndao24 16 Kabupaten Manggarai Barat24 17 Kabupaten Nagekeo24 18 Kabupaten Sumba Tengah24 19 Kabupaten Sumba Barat Daya24 20 Kabupaten Manggarai Timur24 21 Kabupaten Sabu Raijua24 60 Kota Kupang

Papua 25 01 Kabupaten Jaya Pura25 02 Kabupaten Biak Numfor25 03 Kabupaten Yapen Waropen25 07 Kabupaten Marauke25 08 Kabupaten Jayawijaya25 09 Kabupaten Nabire25 10 Kabupaten Paniai25 11 Kabupaten Puncak Jaya25 12 Kabupaten Mimika25 13 Kabupaten Boven Digul

25 14 Kabupaten Mappi25 15 Kabupaten Asmat25 16 Kabupaten Yahukimo25 17 Kabupaten Pegunungan Bintang25 18 Kabupaten Tolikara25 19 Kabupaten Sarmi25 20 Kabupaten Keerom25 26 Kabupaten Waropen25 27 Kabupaten Supiori25 28 Kabupaten Memberano Raya25 29 Kabupaten Memberano Tengah25 30 Kabupaten Nduga Tengah25 31 Kabupaten Yalimo25 32 Kabupaten Puncak25 33 Kabupaten Dogiyai25 34 Kabupaten Lanny Jaya25 35 Kabupaten Deiyai25 36 Kabupaten Intan Jaya25 60 Kota Jayapura

Bengkulu 26 01 Kabupaten Bengkulu Utara26 02 Kabupaten Rejang Lebong26 03 Kabupaten Bengkulu Selatan26 04 Kabupaten Muko-Muko26 05 Kabupaten Kepahiang26 06 Kabupaten Lebong26 07 Kabupaten Kaur26 08 Kabupaten Seluma26 09 Kabupaten Bengkulu Tengah26 60 Kota Bengkulu

Maluku Utara 27 02 Kabupaten Halmahera Tengah27 03 Kabupaten Halmahera Barat27 04 Kabupaten Halmahera Utara27 05 Kabupaten Halmahera Selatan27 06 Kabupaten Halmahera Timur27 07 Kabupaten Kepulauan Sula.. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2 011

Provinsi Kode Kode Nama Kabupaten/KotaProvins i Kabupaten ProvinsiKode Kode Nama Kabupaten/KotaProv insi Kabupaten


47/70

27 08 Kabupaten Morotai27 60 Kota Ternate27 61 Kota Tidore Kepulauan

Banten 28 01 Kabupaten Pandeglang28 02 Kabupaten Lebak28 03 Kabupaten Tangerang28 04 Kabupaten Serang28 60 Kota Cilegon28 61 Kota Tangerang28 62 Kota Serang28 63 Kota Tangerang Selatan

Babel 29 01 Kabupaten Bangka29 02 Kabupaten Belitung29 03 Kabupaten Bangka Tengah29 04 Kabupaten Bangka Barat29 05 Kabupaten Bangka Selatan29 06 Kabupaten Belitung Timur29 60 Kota Pangkal Pinang

Gorontalo 30 01 Kabupaten Boalemo30 02 Kabupaten Gorontalo30 03 Kabupaten Pouwato30 04 Kabupaten Bonebolango30 05 Kabupaten Gorontalo Utara30 60 Kota Gorontalo

Kepulauan Riau 31 01 Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan)31 02 Kabupaten Karimun31 03 Kabupaten Natuna31 04 Kabupaten Lingga31 05 Kabupaten Kepulauan Anambas31 60 Kota Batam31 61 Kota Tanjung Pinang

Irian Jaya Barat 32 01 Kabupaten Fak-Fak32 02 Kabupaten Sorong32 03 Kabupaten Manokwari32 04 Kabupaten Kaimana

32 05 Kabupaten Sorong Selatan32 06 Kabupaten Raja Ampat32 07 Kabupaten Teluk Bintuni32 08 Kabupaten Teluk Wondama32 09 Kabupaten Tambrauw32 10 Kabupaten Maybrat32 60 Kota Sorong

Sulawesi Barat 33 01 Kabupaten Mamuju33 02 Kabupaten Mamuju Utara33 03 Kabupaten Polewali33 04 Kabupaten Mamasa33 05 Kabupaten Majene

Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2 011

KODEBIDANGSTUDI/MATA PELAJARAN(DIGIT7, 8, DAN 9)


48/70

A. Guru Mata Pelajaran Non Kejuruan (Non

Documents

077_SOSIALISASI SERTIFIKASI 2011