Upload
mifta-rohim
View
25
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Bahan sertfikasi WI
Citation preview
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR ...... TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI WIDYAISWARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2011
1
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR ...... TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI WIDYAISWARA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,
Menimbang: a. bahwa pelaksanaan sertifikasi Widyaiswara selain
merupakan penjaminan kualitas dalam rangka pengakuan
kelayakan sebagai Widyaiswara profesional atas dasar
penguasaan kompetensi, juga merupakan bagian dari
program pembinaan karier oleh Instansi Pembina Diklat;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu
menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi
Widyaiswara;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang
Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
3
Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2005;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
10.Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
11.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
12.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5
Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara;
13.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara;
14.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan
Fungsional Widyaiswara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3
Tahun 2009;
15.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4
Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Administrasi Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2011;
4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
WIDYAISWARA
Pasal 1
Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Widyaiswara yang
selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 2
Pedoman Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
sertifikasi Widyaiswara.
Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Sertifikasi Widyaiswara dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2011
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
5
ASMAWI REWANSYAH
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR ... TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI WIDYAISWARA
6
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memberikan
tanggung jawab kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai
Instansi Pembina Diklat untuk melaksanakan standarisasi dan akreditasi
Diklat termasuk standarisasi dan sertifikasi Widyaiswara. Untuk maksud
tersebut telah ditetapkan Standar Kompetensi Widyaiswara dan Pedoman
Sertifikasi Widyaiswara.
Pada dasarnya sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum
Widyaiswara yang merupakan bagian dari program pembinaan dan
pengembangan kariernya. Sertifikasi Widyaiswara diperlukan dalam
rangka menjamin kualitas kemampuan dan kelayakan Widyaiswara
sebagai tenaga pendidik, pengajar, dan pelatih bagi PNS yang profesional
di lembaga Diklat pemerintah. Penyelenggaraan sertifikasi juga
merupakan upaya penting dalam rangka pengendalian kualitas guna
mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Diklat secara berdaya guna
dan berhasil guna. Untuk maksud tersebut, dipandang perlu menerbitkan
Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Widyaiswara.
B. Tujuan
Pedoman penyelenggaraan sertifikasi Widyaiswara disusun untuk
memberikan panduan secara teknis dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian sertifikasi baik oleh Instansi Pembina maupun melalui
7
kemitraan antara Instansi Satminkal Widyaiswara dengan Instansi
Pembina.
C. Pengertian
Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
1. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional
oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab,
wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada
Lembaga Diklat Pemerintah.
2. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan unit organisasi pada
Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan
Lembaga Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan
pengelolaan Diklat dan pengembangan SDM.
3. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
4. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang secara umum
dimiliki oleh Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab
dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS,
yang terdiri atas kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi substantif.
5. Sertifikasi adalah proses pengakuan atas kelayakan seorang
Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab,
wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih mata Diklat
tertentu melalui uji kompetensi dengan merujuk pada Standar
Kompetensi.
8
6. Rumpun Mata Diklat adalah kumpulan Mata Diklat sejenis yang dapat
diampu oleh seorang Widyaiswara. Jumlah Rumpun Mata Diklat
ditetapkan oleh masing-masing instansi teknis.
7. Portofolio adalah kumpulan dokumen yang berisi data/informasi unjuk
kerja dan/atau kinerja Widyaiswara yang akan mengikuti sertifikasi.
8. Micro teaching adalah simulasi mengajar dari mata Diklat yang dipilih
Widyaiswara sebagai spesialisasinya.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya
disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN)
yang secara fungsional bertanggung jawab atas penetapan dan
pengendalian terhadap standar kompetensi Widyaiswara yang meliputi
kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas, dan
metodologi termasuk petunjuk teknis kewidyaiswaraan.
10. Instansi Satminkal Widyaiswara adalah Satuan Administrasi
Pangkal/Unit kerja lembaga Diklat dimana Widyaiswara bertugas pada
Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
11.Peta substantif Diklat adalah matriks yang berisi informasi nama
Widyaiswara dan spesialisasinya dari program-program Diklat yang
diselenggarakan oleh lembaga Diklat, yang disahkan oleh pimpinan
lembaga Diklat.
9
BAB II
PERSYARATAN PESERTA DAN
PENETAPAN SPESIALISASI
A. Persyaratan
Untuk dapat mengikuti sertifikasi, seorang Widyaiswara harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
1. Status kepegawaiannya tidak dalam pembebasan sementara,
sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
2. Menentukan bidang spesialisasi yang akan disertifikasi;
3. Memiliki latar belakang pendidikan formal, pengalaman kerja dan/atau
telah lulus Diklat Substansi yang sesuai dengan bidang spesialisasi
yang disertifikasi;
4. Diusulkan oleh pimpinan lembaga Diklat masing-masing Widyaiswara
untuk menempuh sertifikasi;
5. Melampirkan SK Jabatan Widyaiswara dan SK Pangkat Terakhir;
6. Pengusulan sertifikasi Widyaiswara harus didasarkan pada peta
substantif Diklat yang ada di masing-masing lembaga Diklat;
7. Mengajukan portofolio sebagai bahan penilaian dan pertimbangan
seleksi administratif.
B. Penetapan Spesialisasi
1. Widyaiswara dapat menetapkan maksimal 3 (tiga) bidang spesialisasi
mata Diklat atau rumpun mata Diklat untuk Diklat dalam jabatan (Diklat
Kepemimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional) dan Diklat
Prajabatan.
2. Penetapan spesialisasi didasarkan pada latar belakang pendidikan
formal, pengalaman kerja dan/atau Diklat substansi yang sesuai
dengan pilihan bidang spesialisasi dimaksud.
10
3. Apabila terjadi perubahan atas penetapan spesialisasi sebagaimana
butir 2 diatas, maka widyaiswara dapat mengajukan ulang spesialisasi
tersebut sepanjang bidang spesialisasinya tetap maksimal 3 (tiga).
Untuk spesialisasi mata diklat yang digantikan, harus dinyatakan tidak
berlaku oleh yang bersangkutan dengan persetujuan pimpinan
lembaga diklat. Selanjutnya, widyaiswara yang bersangkutan wajib
mengikuti kembali sertifikasi dari spesialisasi yang baru.
11
BAB III
PENYELENGGARA SERTIFIKASI
A. Dewan Penilai
Dewan Penilai bertugas mengevaluasi proses penyelenggaraan sertifikasi
Widyaiswara dan berwenang menetapkan hasil-hasilnya.
1. Dewan Penilai dipimpin oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara
selaku ketua.
2. Anggota Dewan Penilai terdiri atas:
a. Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN;
b. Kepala Direktorat Pembinaan Widyaiswara LAN merangkap
sebagai Sekretaris;
c. 2 (dua) orang Widyaiswara Utama yang ditunjuk oleh Deputi
Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN.
B. Tim Penilai
Dalam pelaksanaan sertifikasi, Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur
menunjuk Tim Penilai, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tim Penilai berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Dewan Penilai.
2. Tim Penilai bertugas :
a. melakukan verifikasi dan penilaian portofolio dan berkas
microteaching peserta sertifikasi;
b. (menentukan kelayakan calon peserta sertifikasi untuk mengikuti uji
kompetensi);
c. menguji kompetensi peserta dari aspek penguasaan substantif dan
pengelolaan pembelajaran pada proses pemaparan mata diklat
serta memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan peserta
sertifikasi;
12
d. mengolah dan menyampaikan hasil penilaian peserta sertifikasi
kepada Dewan Penilai.
e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian sertifikasi
kepada Dewan Penilai.
3. Tim Penilai terdiri dari:
a. Penilai Kompetensi Substantif; dan
b. Penilai Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran;
4. Jumlah anggota tim penilai ditentukan berdasarkan jumlah peserta dan
keragaman kompetensi yang diuji.
5. Setiap anggota tim penilai wajib memiliki sertifikat penilai pada
program sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi pembina Jabatan
Fungsional Widyaiswara.
C. Sekretariat Sertifikasi
Direktorat Pembinaan Widyaiswara secara fungsional melaksanakan
tugas kesekretariatan dalam pelaksanaan Sertifikasi.
1. Sekretariat Sertifikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Dewan Penilai.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang koordinator yang dijabat oleh Kepala
Sub Direktorat Evaluasi dan Penempatan Widyaiswara pada Direktorat
Pembinaan Widyaiswara.
3. Sekretariat bertugas mempersiapkan pelaksanaan sertifikasi yang
meliputi:
a. Menerima peta substantif Diklat dari lembaga Diklat yang disahkan
oleh pimpinan lembaga Diklat;
b. Menerima dan melakukan seleksi administratif terhadap portofolio
calon peserta sertifikasi Widyaiswara;
c. Mengirimkan surat pemanggilan calon peserta sertifikasi yang lolos
seleksi administratif, setelah ditetapkan dan disetujui Dewan
Penilai;
d. Mengusulkan Tim Penilai kepada Deputi Bidang Pembinaan Diklat
Aparatur;
13
e. Membuat dan mengirimkan surat permintaan kesediaan menjadi
anggota Tim Penilai;
f. Menyiapkan bahan-bahan penilaian bagi Tim Penilai baik substantif
maupun administratif;
g. Mendampingi Tim Penilai dalam pelaksanaan sertifikasi;
h. Menerima hasil penilaian Tim Penilai;
i. Menyusun laporan hasil sertifikasi;
j. Menyiapkan bahan-bahan untuk rapat Dewan Penilai;
k. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan sertifikasi;
l. Mengirimkan penetapan hasil sertifikasi kepada pimpinan lembaga
Diklat Widyaiswara;
m. Menyampaikan sertifikat kepada Widyaiswara.
14
BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN SERTIFIKASI WIDYAISWARA
A. Penetapan Spesialisasi Widyaiswara
1. Lembaga Diklat menyusun peta substansi Diklat untuk menetapkan
spesialisasi Widyaiswara sesuai RENSTRA Diklat;
2. Bidang spesialisasi Widyaiswara untuk Diklat Kepemimpinan dan Diklat
Prajabatan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga
Administrasi Negara;
3. Bidang spesialisasi Widyaiswara untuk Diklat Teknis dan Diklat
Fungsional mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi
Pembina Teknis dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
B. Pengusulan Sertifikasi Widyaiswara
Pimpinan lembaga Diklat mengusulkan Widyaiswara yang akan mengikuti
sertifikasi ke Lembaga Administrasi Negara c.q. Direktorat Pembinaan
Widyaiswara dengan melampirkan:
1. Peta Substansi Diklat sesuai formulir 1;
2. Portofolio masing-masing Widyaiswara yang diusulkan untuk
mengikuti sertifikasi sesuai formulir 2;
3. Bahan uji kompetensi terdiri dari:
a. GBPP/RBPMD dan SAP/RP (makro dan mikro);
b. Materi Pelengkap Modul;
c. Bahan tayang (makro dan mikro).
4. Rekaman mengajar Diklat dengan jangka waktu maksimal 2 (dua)
tahun sebelum pelaksanaan sertifikasi. Dalam rekaman dimaksud
harus mencakup tahap pembukaan, penyajian dan penutup dengan
durasi minimal 90 menit dan maksimal 180 menit dalam bentuk CD.
Rekaman mengajar harus sesuai ketentuan sebagai berikut :
15
a. Memiliki kualitas gambar
dan suara yang baik dan jelas;
b. Durasi rekaman minimal
90 menit dan maksimal 180 menit yang mencakup tahap
pembukaan, penyajian, dan penutup pembelajaran,
memperlihatkan variasi metode pembelajaran dan penggunaan
media pembelajaran;
c. Rekaman dalam format
VCD/DVD.
5. Form penilaian kompetensi sosial dan kepribadian yang ditanda
tangani oleh Pimpinan Lembaga Diklat
C. Pemanggilan Peserta Sertifikasi
Sekretariat Sertifikasi melakukan pemanggilan bagi peserta sertifikasi
yang memenuhi kelayakan uji portofolio sesuai dengan spesialisasi yang
telah ditentukan.
D. Pelaksanaan Uji Kompetensi
1. Dalam satu angkatan pelaksanaan sertifikasi, jumlah peserta
maksimal adalah 30 orang.
2. Peserta sertifikasi dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok sesuai
spesialisasinya yang terdiri dari maksimal 10 (sepuluh) orang peserta
dan dinilai oleh 2 (dua) orang tim penilai substansi dan pengelolaan
pembelajaran.
3. Sertifikasi dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) hari.
4. Pada saat uji kompetensi dihadapan tim penilai, setiap peserta
diberikan waktu selama 90 menit, meliputi 15 menit untuk micro
teaching dan 75 menit untuk uji kompetensi substansi dan pengelolaan
pembelajaran.
E. Penentuan Kelulusan
Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria penilaian yang
meliputi:
16
1. Pengelolaan Pembelajaran (bobot 40%)
2. Kepribadian (bobot 10%)
3. Sosial (bobot 10%)
4. Substantif (bobot 40%)
Nilai minimal kelulusan untuk masing-masing kriteria di atas adalah 71
(tujuh puluh satu) dari rentang penilaian 1 – 100.
Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan
mengulang 1 (satu) kali untuk spesialisasi yang sama.
Penggantian spesialisasi Widyaiswara harus mendapat persetujuan dari
pimpinan lembaga Diklat yang dituangkan dalam peta substantif Diklat.
17
BAB V
PENILAIAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
A. Instrumen Penilaian
1. Penilaian Aspek Kompetensi Kepribadian oleh rekan sejawat
minimal setengah dari populasi Widyaiswara, serta pimpinan di unit
Diklat yang bersangkutan.
Hal-hal yang dinilai dalam aspek kompetensi kepribadian adalah:
a. Mampu menerima umpan balik secara obyektif;
b. Mampu mengendalikan diri dalam berinteraksi;
c. Mampu berbicara dengan santun;
d. Mampu bersikap sopan;
e. Mampu mentaati atau mematuhi peraturan yang berlaku di
lingkungan kerjanya.
2. Penilaian Aspek Kompetensi Sosial oleh rekan sejawat minimal
setengah dari populasi Widyaiswara di unit Diklat, serta pimpinan di
unit Diklat yang bersangkutan.
Hal-hal yang dinilai dalam aspek kompetensi sosial adalah:
a. Mampu bekerjasama dengan baik dengan sesama rekan
Widyaiswara, pejabat struktural, penyelenggara Diklat, dan SDM
kediklatan lainnya;
b. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan sesama rekan
Widyaiswara, pejabat struktural, penyelenggara Diklat, dan SDM
kediklatan lainnya.
3. Penilaian Aspek Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran oleh
Penilai Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran.
Hal-hal yang dinilai dalam aspek pengelolaan pembelajaran adalah:
a. Keterampilan untuk membuka kelas (perkenalan, deskripsi singkat,
tujuan pembelajaran);
b. Keterampilan menggunakan alat bantu pembelajaran;
18
c. Kesesuaian metode dengan tujuan pembelajaran;
d. Keterampilan dalam mengelola tanya jawab;
e. Penampilan, gaya dan sikap dalam penyampaian;
f. Kemampuan memotivasi peserta;
g. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
h. Kualitas suara dan intonasi;
i. Kualitas Bahan Uji Kompetensi (RBPMD, RP makro dan mikro,
Materi Pelengkap Modul, Bahan Tayang makro dan mikro);
j. Kemampuan menyajikan materi secara sistematis;
k. Keterampilan menutup kelas (kesimpulan penyajian dan evaluasi
pembelajaran);
l. Keterampilan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.
4. Penilaian Aspek Kompetensi Substansi oleh Penilai Kompetensi
Substansi.
Hal yang dinilai dari aspek kompetensi substansi adalah:
a. Memahami dan menjelaskan isi/materi, teori/prinsip yang berlaku
dalam substansi spesialisasi;
b. Menjelaskan penerapan teori/prinsip substansi spesialisasi;
c. Mengevaluasi dan menganalisa kasus/masalah yang ada/timbul
yang berkenaan dengan substansi spesialisasi;
d. Menemukan solusi, membuat kesimpulan dan mengemukakan
rekomendasi atas kasus/masalah yang ada mengenai substansi
spesialisasi.
B. Sertifikat Kompetensi
1. Widyaiswara yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat sebagai bentuk
pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya.
2. Sertifikat berlaku selama Widyaiswara yang bersangkutan mengampu
spesialisasinya.
3. Sertifikat diberikan kepada Widyaiswara untuk masing-masing 1 (satu)
bidang spesialisasi.
4. Sertifikat ditandatangani oleh Kepala LAN.
19
BAB VI
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI
Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sertifikasi
Widyaiswara, maka sumber pembiayaan penyelenggaraan sertifikasi dapat
berasal dari:
1. Anggaran Lembaga Administrasi Negara, dan/atau
2. Anggaran Instansi Pengusul.
20
BAB VII
P E N U T U P
1. Pedoman ini disusun dalam rangka jaminan profesionalisme jabatan
fungsional Widyaiswara.
2. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan dapat dilakukan
perbaikan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,
ASMAWI REWANSYAH
21
Formulir 1DAFTAR PETA SUBSTANTIF DIKLAT
Lembaga Diklat: .....................................Tahun ....... sampai dengan .......
NoNama
Program Diklat
Mata Diklat/
Rumpun Mata Diklat
Jumlah JP
Jumlah Diklat
(5 tahun)
Total(Jumlah JP x 5 tahun)
Widyaiswara Pengampu
1. 1.
2.
Dst.
2. 1.
2.
Dst.
Dst.
Kapusdiklat Kementerian/LPNK/
Kepala Badan (Kantor) Diklat Pemprov/Kab/Kota
(……… ………………………………)
NIP.
Catatan:
Jumlah JP minimal untuk tatap muka per tahun yang harus dipenuhi adalah 500 JP, sebagai prasyarat kecukupan angka kredit untuk kenaikan jabatan.
Disusun oleh Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Diklat/Kapusdiklat kementrian /LPNK/Kepala Badan (Kantor) Diklat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Widyaiswara pengampu
5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Diklat. RENSTRA Diklat harus dilampirkan
22
Formulir 2
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAREPUBLIK INDONESIA
Pasfoto Terbaru Berwarna Ukuran 3x4 cm
1. Nama Lengkap (Gelar)
2. NIP3. No Seri KARPEG4. Tempat/Tanggal Lahir5. Pangkat/Golongan/TMT6. Jabatan7. Instansi/Unit Kerja8. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail
9. Alamat Rumah/Telp/Faks/HP
10. Nomor, Tanggal Surat Usulan Mengikuti Sertifikasi
11. Pejabat Pengusul13. Spesialisasi yang akan disertifikasi
Pendidikan
JenjangPerguruan Tinggi Bidang Studi/Jurusan
Tahun Lulus
D4S1S2S3
23
PORTOFOLIOPESERTA SERTIFIKASI
WIDYAISWARA
Pengalaman Jabatan (Sejak CPNS)
No Nama JabatanPangkat/ Golongan
Eselon/ Jenjang Jabatan
Tahun .... s/d ...
Instansi/ Unit Kerja
1
2
3
Dst
Pengalaman Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
No Nama Diklat PenyelenggaraTempat
PenyelenggaraanTahun
1
2
3
Dst
Kegiatan Ilmiah/Seminar
NoNama Kegiatan Ilmiah/Seminar
PenyelenggaraTempat
PenyelenggaraanTahun
1
2
3
Dst
Mengetahui, Kapusdiklat Kementerian/LPNK/Kepala Badan (Kantor) Diklat Pemprov/Kab/Kota
(………………………………………) NIP.
Widyaiswara
(………………………………………) NIP.
24
Formulir 3
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA__________________________________
FORM PENILAIAN
KOMPETENSI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
NAMA PESERTA : .......................................................................................
INSTANSI : .......................................................................................
NO. ASPEK YANG DIEVALUASIBOBOT
(%)NILAI
NILAI AKHIR(BOBOT X NILAI)*
1.Keterampilan untuk membuka kelas (perkenalan, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran)
10
2.Keterampilan menggunakan alat bantu pembelajaran
10
3.Kesesuaian metode dengan tujuan pembelajaran
15
4. Keterampilan dalam menjawab pertanyaan 10
5.Penampilan, gaya dan sikap dalam penyampaian
10
6. Kemampuan memotivasi peserta 5
7.Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
5
8. Kualitas suara dan intonasi 5
9.Kualitas Bahan Uji Kompetensi (RBPMD, RP, Materi Pelengkap Modul, Bahan Tayang)
10
10.Kemampuan menyajikan materi secara sistematis
10
11.Keterampilan menutup kelas (kesimpulan penyajian dan evaluasi pembelajaran)
5
12.Kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris
5
TOTAL NILAI 100%
* diisi oleh Sekretariat Sertifikasi
91 – 100 Baik SekaliLulus
Penilai 81 – 90 Baik71 – 80 Cukup61 – 70 Kurang Tidak
Lulus51 – 60 Kurang Sekali(…………………………........…….)
25
Tidak Konsisten: Pedoman Menggun
26
Formulir 4
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
FORM PENILAIAN
KOMPETENSI KEPRIBADIAN
NAMA PESERTA : .........................................................................
INSTANSI : .........................................................................
NO UNSUR YANG DINILAI NILAI
1. Mampu menerima umpan balik secara obyektif
2. Mampu mengendalikan diri dalam berinteraksi
3. Mampu berbicara dengan santun
4. Mampu bersikap sopan
5.Mampu mentaati atau mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan kerjanya
RATA-RATA
Keterangan nilai:91 – 100 Baik Sekali
Lulus81 – 90 Baik71 – 80 Cukup61 – 70 Kurang Tidak
Lulus51 – 60 Kurang Sekali
27
Kapusdiklat Kementerian/LPNK/Kepala Badan (Kantor) Diklat
Pemprov/Kab/Kota
(………..………………………………)
NIP.
Formulir 5
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
FORM PENILAIAN
KOMPETENSI SOSIAL
NAMA PESERTA : .........................................................................
INSTANSI : .........................................................................
NO UNSUR YANG DINILAI NILAI
1.Mampu bekerjasama dengan baik dengan sesama rekan Widyaiswara, pejabat struktural, penyelenggara Diklat, dan SDM kediklatan lainnya
2.Mampu berkomunikasi dengan baik dengan sesama rekan Widyaiswara, pejabat struktural, penyelenggara Diklat, dan SDM kediklatan lainnya
RATA-RATA
Keterangan nilai:91 – 100 Baik Sekali
Lulus81 – 90 Baik71 – 80 Cukup61 – 70 Kurang Tidak
Lulus51 – 60 Kurang Sekali
28
Penilai
(………………………………….......)
NIP.
Formulir 6
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
FORM PENILAIAN
KOMPETENSI SUBSTANSI
NAMA PESERTA : .........................................................................
INSTANSI : .........................................................................
NO UNSUR YANG DINILAI NILAI
1.Memahami dan menjelaskan isi/materi, teori/prinsip yang berlaku dalam substansi spesialisasi
2.Menjelaskan penerapan teori/prinsip substansi spesialisasi
3.Mengevaluasi dan menganalisa kasus/masalah yang ada/timbul yang berkenaan dengan substansi spesialisasi
4.Menemukan solusi, membuat kesimpulan dan mengemukakan rekomendasi atas kasus/masalah yang ada mengenai substansi spesialisasi
RATA-RATA
Keterangan nilai:91 – 100 Baik Sekali
Lulus81 – 90 Baik71 – 80 Cukup61 – 70 Kurang Tidak
Lulus51 – 60 Kurang Sekali
29
Penilai
(……… ………………………………)
NIP.