Kajian Ketentuan Kegiatan Industri Kecil-Mikro Rumah Tangga dan
Usaha Rumah Tangga pada Kawasan Perumahan dan Permukiman di
Surabaya
kajian KETENTUAN KEGIATAN industri KECIL-MIKRO RUMAH TANGGA DAN
USAHA RUMAH TANGGA PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI
SURABAYA
1. Latar BelakangKawasan perumahan/permukiman di Kota Surabaya
mempunyai karakteristik historis yang sangat kuat terkait dengan
kesejarahannya sebagai pembentuk identitas perkampungan yang
berbasis pada kegiatan industri kecil dan rumah tangga. Selain
terdapat situs industri rakyat pada jaman kolonial yang tidak lagi
ada aktivitasnya tetapi wujud fisik tempatnya telah menjadi
bangunan cagar budaya, juga terdapat wujud industri kecil dan
industri rumah tangga yang memberikan kecirian yang kuat bagi
eksistensi kampung yang bersangkutan. Kedua jenis kegiatan industri
tersebut bersifat komunal potensial dan perlu diarahkan pemanfaatan
ruangnya.
Yang berupa situs industri rakyat dapat ditingkatkan pemanfaatan
kualitas ruangnya sebagai bagian dari industri pariwisata sejarah.
Sedangkan kawasan industri kecil dan rumah tangga diarahkan
pemanfaatan ruangnya sehingga ruang rumah tinggal dan ruang usaha
menjadi mempunyai kualitas habitat yang semakin baik, sehat, bersih
dan ramah lingkungan.
Lain daripada kedua jenis kawasan industri kecil dan rumah
tangga dan situs industri rakyat diatas, terdapat jenis
lokasi-lokasi industri yang bersifat heterogen jenis usahanya yang
dapat berlokasi pada satu kawasan perumahan atau perkampungan,
dimana kegiatannya dilakukan sejak sebelum adanya peraturan yang
mengatur kegiatan industri di dalam perumahan/permukiman, dan
kegiatan yang dilakukan setelahnya. Jenis-jenis kegiatan industri
yang heterogen di dalam suatu kawasan ini sergkali mendatangkan
berbagai permasalahan terhadap tetangganya dan lingkungan sekitar
terdekat.
Pelarangan bagi warga untuk melakukan kegiatan usaha industri
kecil dan/atau rumah tangga tidak dapat serta merta dilakukan,
meskipun melalui perda yang telah dimiliki saat ini. Pelarangan ini
menjadi menyulitkan bagi seorang warga yang akan memulai kegiatan
usaha barunya sebagai pemula yang belum mampu menyewa unit rumah
toko. Secara fisik spesifikasi pengaturan persil bangunan untuk
kegiatan industri kecil dan rumah tangga di dalam lingkungan
perumahan/permukiman berdasarkan spesifikasi jenis dan kelas
usahanya belum ada penjelasan peraturannya di Kota Surabaya.
Peraturan Daerah di Kota Surabaya yang terkait dengan hal ini
adalah tentang izin gangguan, penyelenggaraan usaha di bidang
perdagangan dan industri, ketentuan pencegahan penanggulangan
bahaya kebakaran, dan tentang bangunan.
Menyadari penting dan mendesaknya kebutuhan masyarakat untuk
mendapatkan kepastian hukum perizinan untuk menyelenggarakan
kegiatan usahanya pada kawasan/lingkungan perumahan/permukiman maka
diperlukan kajian teknis yang dapat mencakup persyaratan jenis dan
klasifikasi kegiatan industri kecil dan rumah tangga; fisik
bangunan; jarak, luasan dan lokasi usaha di dalam persil terhadap
tetangga yang dapat diizinkan; serta mempertimbangkan tata cara
menghindari gangguan lingkungan dengan memenuhi persyaratan teknis
lingkungan hidup.
2. Lingkup Kajian Lingkup lokasi Kajian Ketentuan Kegiatan
Industri Kecil-Mikro Rumah Tangga dan Usaha Rumah Tangga pada
Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya adalah pada
kawasan perumahan dan permukiman di Kota Surabaya; bukan yang
dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, dimana telah disyaratkan pada Pasal 13
ayat (a).
Sedangkan lingkup materi kajian ini dibatasi pada lingkup teknis
terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 7 (b) sarana dan prasarana dan
(f) kesempatan usaha yang meliputi: jenis kegiatan usaha, luasan
kegiatan usaha, intensitas bangunan rumah dan tempat usaha, jarak
antara rumah usaha dengan tetangga di sekitarnya,
fasilitas/prasarana yang wajib disediakan, dan syarat akses
prasarana lingkungan pada kawasan perumahan dan permukiman. Kajian
ini TIDAK membahas tentang pendanaan usaha, informasi usaha,
kemitraan, perizinan usaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan
yang telah tertuang di dalam peraturan lainnya.
3. Permasalahan pada Kegiatan Industri Kecil-Mikro Rumah Tangga
dan Usaha Rumah Tangga di Kawasan Perumahan dan PermukimanBerbagai
masalah terkait dengan gangguan lingkungan yang disebabkan oleh
kegiatan usaha industri kecil atau industri rumah tangga sering
menjadi pemicu protes tetangga di sekitarnya. Sebagai contoh adalah
gangguan bau dari kegiatan peternakan, pengolahan bahan kimia;
gangguan asap dari kegiatan mengolah, memasak; gangguan suara yang
ditimbulkan oleh mesin pemroses; pencemaran air pada drainase yang
diakibatkan oleh buangan hasil olahan suatu kegiatan; meningkatnya
suhu udara akibat kegiatan tertentu; terjadinya kebakaran; gangguan
penggunaan ruang umum/publik untuk kegiatan usaha individu; dan
seterusnya.
Selain itu masyarakat yang akan mendirikan kegiatan usaha
mempunyai beberapa latar belakang penyebab terjadinya masalah,
seperti: keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha sehingga
tidak mampu menjalankan usaha pada tempat yang telah sesuai
peruntukannya; belum memahami risiko yang lebih besar terhadap
tetangga di sekitarnya; dengan sengaja menjalankan usaha tanpa izin
tetangga; belum sadar hukum; dan seterusnya.
4. Landasan Hukum Kegiatan Industri dan Usaha di Kawasan
Perumahan dan Permukiman di Kota SurabayaSebagai dasar acuan
ketentuan yang mengatur tentang batasan kegiatan usaha dan industri
kecil dan industri rumah tangga pada kawasan perumahan dan
permukiman yaitu:a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian;b) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;d) Undang-Undang RI
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;e) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah;f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran
pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;g) Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;h) Surat Keputusan
Menteri Perindustrian Nomor 19/M/SK/I/1986 tentang Sistem
Klasifikasi Industri serta Pemberian Nomor Kodenya yang Berada di
bawah Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dalam Lingkungan
Departemen Perindustrian;i) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8
Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan;j) Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan;k) Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian;l) Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara;m) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang
RTRW Kota Surabaya 2015;n) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2
Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air;o) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman dan Standar Teknis untuk Pelayanan Pemanfaatan
Ruang;p) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010
tentang Izin Gangguan;
5. Sejarah Tempat Usaha di Perumahan dan Perkampungan Kota
SurabayaSurabaya adalah kota yang istimewa bagi sebagian masyarakat
yang hidup pada awal abad ke-20. Keistimewaannya bukan terletak
pada kota itu sendiri, namun lebih pada citra tentang kota Surabaya
sebagai...salah satoe kota dagang jang paling djempol di
Indonesia...Selain terkenal sebagai kota dagang, sudah sejak lama
kota Surabaya dikenal sebagai kota industri. Howard Dick bahkan
dengan tegas mengemukakan bahwa industri modern di Indonesia lahir
pertama kali di kota Surabaya. Pada awal abad ke-20,
industrialisasi di kota Surabaya setara dengan Kalkuta, Bombay
(Mumbay, saat ini), dan Osaka, Singapura, Bangkok, Hongkong,
Shanghai, dan Tokyo, yang merupakan pusat-pusat industri terkemuka
di Asia.Namun, jauh sebelum kota Surabaya berkembang menjadi pusat
industri modern, di kota ini sebenarnya telah lahir industri rakyat
yang berkembang cukup luas dan mencakup banyak kawasan di kota
ini.
A. Situs Industri RakyatAkselerasi modernisasi industri di kota
Surabaya terjadi ketika kekuatan asing mulai merambah ke kota ini
dan menjadi kekuatan yang memerintah(the ruling class).Masuknya
kekuatan asing di kota Surabaya, dalam hal ini adalah penjajah
Belanda, telah melahirkan dua model industri. Pertama, industri
rakyat berskala kecil yang dikerjakan secara manual (handycraft).
Industri ini sudah lahir jauh sebelum kota Surabaya dikuasai oleh
orang-orang Eropa. Jenisnya amat beragam, menyesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat setempat. Kedua, industri modern yang
dikerjakan secara massal dan pengerjaannya dibantu oleh mesin-mesin
modern (manufacture). Dua jenis industri tersebut melahirkan dampak
yang berbeda. Jenis industri yang pertama kurang melahirkan citra
Surabaya sebagai kota industri, sedangkan jenis yang kedua memiliki
kekuatan yang besar untuk melahirkan citra Surabaya sebagai kota
industri.Jauh sebelum orang-orang Eropa menduduki kota Surabaya,
dinamika ekonomi kota ini telah digerakkan oleh sektor industri
rumah tangga yang diselenggarakan secara mandiri oleh rakyat.
Beberapa nama kampung yang unik di kota Surabaya sebagian terkait
erat dengan profesi masyarakat setempat, yang salah satunya
berkaitan dengan aktivitas industri rumah tangga. Lahirnya
nama-nama kampung tersebut berhubungan dengan kebiasaan orang Jawa
yang dengan gampang menamai suatu tempat dengan menggunakan nama
orang, nama pohon, nama kejadian, atau nama aktivitas yang melekat
dengan kampung yang dimaksud. Von Faber mencatat profesi rakyat,
sebagian besar terkait erat dengan industri rumah tangga, yang
identik dengan kampung-kampung di kota Surabaya sebagai
berikut:
Zona Industri/Profesi Rakyat di Kota Surabaya sampai Akhir Abad
ke-19Jenis Pekerjaan(Beroep)Kampung
Horlogemakers(tukang jam)Cantian
Meubelmakers(pembuat mebel)Pesapen
Kopergieters(tukang cor tembaga)Kawatan
Geelgieters(tukang cor kuningan)Pabean
Draaiers(tukang bubut)Bubutan
Ivoor en hoornbew(pembuatan kerajinan gading dan
tanduk)Bubutan
Tambanganmakers(tukang tali tambang)Bandaran
Batikkers(pembuat batikKampung Baru
Schoenmakers(pembuat sepatu)Kampung Baru
Kleermakers(tukang jahit)Ampel
Zadelmakers(pembuat sadel)Kramatgantung
Rijtuigmakers(pembuat kereta kuda)Donorejo
Goudsmeden(tukang emas)Pekalongan
Bultzakmakers(tukang kasur)Ampel dan Koblen
Rottanbewerkers(pengrajin rotan)Ampel
Kalkbranders(pembakaran kapur)Pengampon
Steen en potten(pembuat batu bata dan tembikar)Keputran
Waschlieden(tukang cuci)Krembangan
Huidenbereiders(tukang kulit)Songojudan
Slachters rundvee(penyembelihan sapi/jagal)Jagalan
Slachters schapen(penyembelihan domba)Sasak
Slachters varkens(penyembelihan babi)Gili
Sumber: Von Faber,Oud Soerabaia, (Surabaya: Gemeente Soerabaia,
1931), hal. 185
Nama-nama kampung yang identik dengan profesi rakyat misalnya,
Kampung Kawatan, karena di tempat tersebut terdapat tempat
pembuatan kawat yang berbahan dasar tembaga. Kampung Bubutan,
tempat tukang bubut serta kerajinan gading dan tanduk yang
pengerjaannya juga dibubut. Kampung Pengampon, terdapat tempat
pembakaran kapur(ampo). Kampung Jagalan, di tempat tersebut
terdapat penjagalan/penyembelihan sapi.Tidak ada data yang pasti
berapa tenaga kerja yang terserap dalam berbagai aktivitas industri
dan perdagangan yang dikelola oleh rakyat itu. J. Hageman yang
pernah bertugas di kota Surabaya pada pertengahan abad ke-19,
memiliki catatan terbatas mengenai jenis pekerjaan penduduk kota
Surabaya beserta jumlah pekerjanya untuk tahun 1859, sebagaimana
tabel di bawah ini:
Jenis Pekerjaan dan Jumlah Pekerja di Kota Surabaya Tahun
1859Jenis PekerjaanJumlah Pekerja
Pembuatan Sepatu60
Kerajinan Batik210
Jahit Baju165
Pembuatan Batu Bata dan Tembikar425
Pertukangan Kayu630
Kerajinan Emas dan Perak170
Sumber: J. Hageman, Aanteekeningen nopens de industrie, handel
en nijverheid van Soerabaja dalamTijdschrift voor Nijverheid en
Landbouw in Nederlandsch Indie5, 1859, hlm. 137-152Menurut Hageman,
pada tahun yang sama, penduduk kota Surabaya yang bekerja di sektor
pertanian dan perikanan sekitar 59 persen dari seluruh penduduk
kota, sedangkan yang bekerja pada sektor jasa seperti sebagai
pembantu rumah tangga, buruh, dan pelaut sebanyak 31,5 persen, dan
sisanya yang 9,5 persen di sektor industri rakyat.Angka-angka
tersebut menunjukkan bahwa pada pertengahan abad ke-19, kota
Surabaya sedang beranjak menjadi kota industri dan perdagangan,
yang ditandai dengan besarnya orang-orang yang bekerja pada sektor
jasa. Periode itu juga menandakan bahwa secara perlahan-lahan
penduduk sudah mulai meninggalkan sektor agraris.Memasuki abad
ke-20, pengelompokan industri rakyat sebagaimana daftar di atas
mengalami penyurutan. Sebagian besar industri rakyat mengalami
kebangkrutan yang disebabkan masuknya modal asing yang besar.
Investasi besar-besaran di sektor industri telah menciptakan
industri berskala besar dengan peralatan yang serba modern, yang
mampu menghasilkan barang-barang dalam jumlah masal. Sebagai contoh
misalnya, pada tahun 1930-an di daerah selatan kota Surabaya
tepatnya di Kampung Wonocolo didirikan pabrik kulit, yang terkenal
dengan nama Pabrik Kulit Wonocolo. Pabrik kulit tersebut mampu
mengolah kulit-kulit mentah menjadi kulit jadi dalam skala besar
dan dalam waktu yang lebih cepat. Keberadaan pabrik kulit tersebut
tentu saja mempengaruhi produksi kulit rakyat yang terdapat di
Kampung Songoyudan.Perubahan lingkungan yang terjadi di
perkampungan juga mempengaruhi eksistensi industri rakyat. Sebagai
contoh misalnya, ketika kawasan Kampung Pengampon semakin dipenuhi
oleh pemukiman penduduk maka aktivitas pembakaran kapur dianggap
mengganggu penduduk yang tinggal di kampung tersebut, karena
kegiatan tersebut menciptakan polusi udara. Asap dari cerobong
pembakaran biasanya sangat pekat dan menyebar ke mana-mana, di
samping itu debu dari kapur yang dibakar juga mengganggu
pernafasan. Industri pembuatan batu bata dan tembikar yang
dilakukan oleh penduduk Kampung Keputran nasibnya sama dengan
industri pembakaran kapur, yang harus menyingkir karena mengganggu
kenyamanan penduduk. Pada awal abad ke-20, baik di Pengampon maupun
di Keputran sudah tidak ada lagi aktivitas pembakaran kapur serta
pembuatan batu bata dan tembikar. Kegiatan tersebut bergeser ke
Sepanjang yang berada di barat daya kota Surabaya.
B. Perubahan Pengelolaan Industri RakyatSeiring dengan penerapan
otonomi kota, dengan pemberian status gemeente kepada kota
Surabaya, banyak aktivitas perekonomian rakyat yang kemudian
diambil alih oleh Gemeente Surabaya. Pasar-pasar yang semula
dikelola oleh kampung, kemudian diambil alih pengelolaannya oleh
gemeente dengan membentuk Pasarbedrijf (Dinas Pasar). Aktivitas
jagal hewan yang semula ditangani oleh penduduk kampung juga
diambil alih oleh gemeente dengan membangun slachthuis (Rumah
Pemotongan Hewan). Salah satu alasan pembentukan slachthuis dalah
agar kebersihan tempat pemotongan hewan bisa terjaga dan dagingnya
bisa dikontrol dengan baik. Di balik alasan pengambilalihan
kegiatan perekonomian dan industri rakyat olehgemeentesejatinya
adalah alasan ekonomi, karena aktivitas tersebut bisa mendatangkan
pemasukan uang yang besar bagi gemeente yang sedang dituntut untuk
mengelola keuangannya sendiri secara mandiri. Ketika pasar dan
penjagalan hewan dikelola oleh gemeente, kedua lembaga tersebut
mampu memberikan kontribusi finansial yang demikian besar kepada
Gemeente Surabaya. Pada tahun 1930 semua pasar yang ada di kota
Surabaya yang berjumlah 19 buah serta warung-warung di tepi jalan
memberikan pemasukan keuangan sebesar 830.026,44. Sedangkan
slachthuisper 1 Januari 1931 memberikan penghasilan bagi gemeente
sebesar 354.227,43. Pengambilalihan penjagalan hewan dengan
sendirinya telah mematikan aktivitas pemotongan hewan yang
dilakukan oleh penduduk, walaupun kematian aktivitas tersebut tidak
dengan sendirinya menghilangkan nama Kampung Jagalan. Sampai saat
ini nama Kampung Jagalan, namun kemungkinan besar masyarakat kota
Surabaya sudah tidak tahu lagi bahwa nama kampung tersebut terkait
dengan aktivitas rakyat kota ini pada masa lalu. Hal yang sama
kemungkinan besar juga terjadi pada nama-nama kampung yang
lain.
6. Kajian dan Analisis Kegiatan Usaha Industri Kecil Rumah
Tangga pada Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kota SurabayaA.
Definisi Industri Kecil dan Usaha Mikro Rumah Tangga1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah mendefinisikan tentang:a. Usaha Mikro adalah usaha
produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar
yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2) Pengklasifikasian industri berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Perindustrian Nomor 19/SK/M/I/1986 tentang Sistem
Klasifikasi Industri serta Pemberian Nomor Kodenya yang Berada di
bawah Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dalam Lingkungan
Departemen Perindustrian menyebutkan:a. Industri kecil adalah
industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit, dan teknologi
sederhana. Biasanya dinamakan industri rumah tangga, misalnya:
industri kerajinan, industri alat-alat rumah tangga, dan perabotan
dari tanah (gerabah).b. Berdasarkan Peraturan Menteri Peridustrian
RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar
Industri menyebutkan bahwa jenis industri kecil yang tercantum
dalam Lampiran Huruf D Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
07/M-IND/PER/2005 dan atau perubahannya dengan nilai investasi
perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3) Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah RI Nomor 23/PER/M.KUKM/XI/2005 tentang Pedoman Penumbuhan
dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah, klasifikasi usaha
kecil (bukan sentra usaha kecil) adalah:a. Usaha Kecil (UK) adalah
kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan kekayaan bersih
maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan, penjualan tahunan maksimal Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) dan milik Warga Negara Indonesia serta berdiri
sendiri bukan merupakan anak perusahaan sesuai dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
Berdasarkan jumlah tenaga kerjanya definisi industri kecil dan
usaha mikro kecil diklasifikasikan sebagai berikut:a. Industri
rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang
dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat
terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik
atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri
atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri
kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan ringan (BPS,
2002).b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya
berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah
memiliki modal yang relative kecil, tenaga kerjanya berasal dari
lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya:
industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan
rotan.
B. Batasan tentang Ketentuan Pengaturan Kegiatan UsahaKetentuan
yang mengatur pemanfaatan ruang kegiatan usaha industri kecil dan
industri rumah tangga pada kawasan perumahan dan permukiman
meliputi:1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, pada Pasal 49 ayat (1) menyatakan suatu rumah
diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai kegiatan usaha selama
tidak membahayakan dan mengganggu fungsi hunian. Yang dimaksud
dengan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian adalah kegiatan
yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman,
suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.2)
Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada Pasal
75 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan industri kecil dan menengah
yang berdaya saing, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui
perluasan kesempatan kerja, das seterusnya maka Pemerintah dan
Pemerintah Daerah memberikan fasilitas berupa penyediaan Kawasan
Industri untuk Industri Kecil dan Industri Menengah yang berpotensi
mencemari lingkungan, dan seterusnya.Di dalam Undang-Undang ini
pada Pasal 13 menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek sarana dan
prasarana, kesempatan berusaha dan seterusnya untuk:a. mengadakan
prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan
Usaha Mikro dan Kecil, dan seterusnya;b. menentukan peruntukan
tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang
pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi
pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima,
serta lokasi lainnya, dan seterusnya.3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di Daerah menyebutkan dalam Pasal 3 yang dimaksud dengan gangguan
meliputi:a. Gangguan lingkungan yang meliputi: gangguan terhadap
fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang
bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;b. Gangguan terhadap
sosial kemasyarakatan yang meliputi: terjadinya ancaman kemerosotan
moral dan/atau ketertiban umum;c. Gangguan terhadap ekonomi
meliputi ancaman terhadap:i. penurunan produksi usaha masyarakat
sekitar; dan/atauii. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda
bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.Kegiatan atau usaha
yang Tidak Wajib Izin menurut Undang-Undang ini meliputi:a.
kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat,
dan Kawasan Ekonomi Khusus;b. kegiatan yang berada di dalam
bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; danc.
usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau
persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan
atau persil.Jadi selain kegiatan atau usaha industri yang tidak
termasuk klasifikasi diatas diwajibkan untuk mendapatkan izin dari
Pemerintah Daerah setempat.4) Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun
2007 tentang RTRW Kota Surabaya 2015 mengarahkan lokasi-lokasi
industri terpisah (individual) yang masih berada di luar kawasan
industri dan terindikasi atau berpotensi menyebabkan pencemaran
lingkungan akan direlokasi secara bertahap ke kawasan-kawasan yang
direncanakan sebagai kawasan industri. Sedangkan lokasi industri
kecil dan rumah tangga dapat berada di kawasan perumahan sejauh
tidak mengganggu fungsi lingkungan hunian. Pembangunan dan
pelaksanaan kegiatan industri harus disertai dengan upaya-upaya
terpadu dalam mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran
lingkungan mulai dari penyusunan AMDAL atau UKL/UPL, penyediaan
IPAL dan disertai dengan pengawasan oleh Pemda secara intensif
terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan.5) Di dalam bagian
Lampiran daripada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun
2004 tentang Izin Gangguan, untuk tempat usaha yang dimungkinkan
berada di daerah perumahan adalah jenis tempat usaha yang Wajib
memiliki Izin Gangguan dengan kategori gangguan ringan adalah
sebagai berikut:a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau
memproduksi bahan berbahaya dan beracun ( B3 );b. usaha yang tidak
menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai
tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);c.
usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau
uap-uap dengan tekanan berat;d. bangunan tempat usaha tidak
bertingkat.
Tempat-tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, yang
menurut UURI Nomor 01 Tahun 2011 yang dilarang di perumahan dan
kawasan permukiman, dan Wajib memiliki izin gangguan (mungkin masih
dijumpai di dalam perumahan/kawasan permukiman), meliputi:a. usaha
di bidang pariwisata (kecuali usaha bidang pariwisata yang
memperoleh izin usaha pariwisata bersyarat/khusus), meliputi:i.
usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang
renang, pemandian alam, padang golf, kolam memancing, gelanggang
permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam,
diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni,
dunia fantasi, theatre atau panggung terbuka dan tertutup, taman
satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta,
usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, barber shop,
salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat
kesegaran jasmani atau fitnes centre;ii. rumah makan, restaurant,
bar, depot dan cafe;iii. tempat penginapan (hotel, penginapan
remaja, losmen, motel, home stay dan guest house) ;iv. tempat
penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian
tradisional dan sejenisnnya.
b. usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, meliputi:i.
ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barangbarang
dagangan;ii. perusahaan konveksi dengan menggunakan 5 (lima) mesin
atau lebih;iii. perusahaan percetakan;iv. pengelolaan gedung-gedung
perkantoran/pertokoan;v. perusahaan studio rekaman;vi. setasiun
bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk servis
ganti minyak pelumas;vii. tempat penyimpanan dan penjualan bahan -
bahan kimia;viii. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak
tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, gas elpiji dan
karbit;ix. tempat penyepuhan, pencelupan, chroom, elektronik pating
dan sejenisnya;x. bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil,
aki dan dinamo;xi. tempat penampungan dan penjualan kertas bekas,
besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas
lainnya;xii. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan
ekspedisi;xiii. ruang pamer;xiv. toko elektronik yang menimbulkan
kebisingan;xv. tempat menyimpan/mengolah/mengerjakan barang-barang
hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;xvi. tempat pembuatan makanan
dan minuman;
c. usaha di bidang kesehatan, meliputi:i. apotek, toko obat;ii.
klinik spesialis/rumah sakit bersalin/rumah bersalin/rumah sakit,
labora-torium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik
kecantikan;iii. peredaran produk makanan, minuman dan rokok.
d. usaha di bidang perhubungan :i. stasiun radio dan
televisi;ii. tempat penyimpanan/pool container;iii. tempat
penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang.
e. usaha di bidang jasa:i. tempat pencucian kendaraan bermotor
(sepeda motor, mobil dan lain-lain );ii. travel, perusahaan jasa
tenaga kerja Indonesia.
f. usaha di bidang pertanian: tempat peternakan unggas, sapi,
sapi perah dan sejenisnya;
g. jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
Sedangkan kegiatan-kegiatan yang menurut UURI Nomor 01 Tahun
2011 yang dilarang di perumahan dan kawasan permukiman yaitu Jenis
tempat usaha yang Wajib memiliki izin gangguan dengan kategori
gangguan berat berdasarkan (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang
telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450)
adalah:a. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air
dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha
lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap
bertekanan tinggi;b. tempat yang dipergunakan untuk membuat,
mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk
pabrik dan tempat penyimpanan petasan;c. tempat yang dipergunakan
untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;d. tempat
yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan
bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;e. tempat
yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan
tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh
daripadanya, termasuk pabrik gas;f. tempat yang dipergunakan untuk
mengerjakan lemak-lemak dan damar;g. tempat yang dipergunakan untuk
menyimpan dan mengerjakan sampah;h. tempat pengeringan
gandum/kecambah (mouterij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman
keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan,
pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung
dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;i. tempat
pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian
jerohan (penserij), tempat penjemuran , tempat pengasapan bahan
bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;j. pabrik porselin
dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng,
ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat
pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur;k.
tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan
besi, tempat penempatan logam, tempat pemipihan logam, tempat
pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel;l. tempat
penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;m. galangan
kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian
batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong
dan tempat pertukangan kayu;n. tempat persewaan kendaraan;o. tempat
penembakan;p. gudang penggantungan tembakau;q. pabrik tapioka;r.
pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau
bahanbahan yang mengandung zat karet;s. gudang kapuk, perusahaan
batik;t. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha
lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.
Sedangkan di dalam Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010
tentang Izin Gangguan, di dalam Lampirannya jenis tempat
usaha/kegiatan yang wajib memiliki izin gangguan tidak lagi
diklasifikasikan menurut tingkatan bahayanya, seperti yang
ditetapkan di dalam UURI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman. Jenis-jenis kegiatan usaha yang berkembang pada
saat ini setelah Perda Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Izin Gangguan dan pada saat diberlakukannya erda Kota Surabaya
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, yang termasuk ke dalam
klasifikasi gangguan ringan meliputi: rumah kost, sekolah KB/TK,
tempat penitipan anak, tempat praktek dokter/pengobatan alternatif,
bidan, konsultan, teknisi elektronik, biro travel/tiket, biro jasa
dan internet marketer; pembuatan snack dan penganan, bisnis barang
kerajinan/membuat souvenir, percetakan kecil, bisnis kue, counter
pulsa, video shooting, merangkai bunga, usaha menjahit/konveksi,
persewaan buku, toko kelontong, dan usaha lain sejenis; gudang,
bengkel kerja atau workshop, dan kantor, toko ATK, laundry, warnet,
catering, toko pakaian adat/pakaian muslim, usaha pijat kesehatan,
butik, pengolahan air minum isi ulang, salon, toko obat/apotek,
toko roti, warung makan dan usaha makanan sejenis lainnya (pinggir
jalan utama perumahan).6) Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Menteri
Perindustrian RI Nomor 64/M-IND/7/2011 jenis-jenis industri yang
termasuk di dalam kategori industri kecil dan menengah adalah:a.
Industri penggaraman/pengeringan ikan;b. Industri pemindangan
ikan;c. Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya;d.
Industri pemindangan biota air lainnya;e. Industri
pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran;f. Industri tempe
kedelai;g. Industri tahu kedelai;h. Industri pengupasan dan
pembersihan dan kacang-kacangan;i. Industri pengupasan dan
pembersihan umbi-umbian (termasuk rizoma);j. Industri gula merah;k.
Industri kain tenun ikat;l. Industri pencetakan kain (motif batik
dan tradisional);m. Industri batik (tulis);n. Industri kain rajutan
(renda);o. Industri kain sulaman/border;p. Industri pakaian jadi
(konveksi) dari tekstil;q. Industri pengawetan rotan, bamboo dan
sejenisnyar. Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan
bambu;s. Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler;t.
Industri alat dapur dari kayu, rotan, dan bambu;u. Industribarang
dari kayu, rotan, gabus lainnya yang tidak diklasifikasikan di
tempat lain;v. Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah
liat/keramik;w. Industri perkakas tangan untuk pertanian;x.
Industri perkakas tangan pertukangan;y. Industri perkakas tangan
yang digunakan dalam rumah tangga;z. Industri peralatan umum;aa.
Industri alat music tradisional;ab. IndustriJasa reparasi produk
logam pabrikasi lainnya;ac. Reparasi dan perawatan sepeda motor;ad.
Jasa reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan
kebun;ae. Jasa reparasi alas kaki dan barang dari kulit;af. Jasa
reparasi furniture dan perlengkapan rumah;ag. Jasa reparasi barang
rumah tangga dan pribadi lainnya.
C. Persyaratan Teknis yang Wajib Dipenuhi untuk Kegiatan Usaha
pada Perumahan/ Kawasan PermukimanSelain dikenakannya Perda tentang
Izin Gangguan, para pengelola/pemilik usaha juga wajib memenuhi
persyaratan-persyaratan teknis untuk kegiatan usaha yang berada di
perumahan dan kawasan permukiman, meliputi:1) Ketentuan akses,
dimensi jalan dan fasilitas parkir;2) Ketentuan intensitas
bangunan;3) Ketentuan keselamatan kebakaran;4) Ketentuan kualitas
udara ambien dan kebisingan untuk perumahan;5) Standar pemenuhan
cahaya dan ventilasi udara untuk rumah sehat;6) Ketentuan kualitas
air baku;7) Ketentuan pengelolaan lingkungan untuk sanitasi, air
limbah dan persampahan;8) Ketentuan gangguan
getaran/keretakan/rusak bangunan tetangga.
1) Ketentuan Akses, Dimensi Jalan dan Fasilitas Parkir;Kendaraan
yang memasuki perumahan dan kawasan permukiman mempunyai batasan
dimensi sesuai dengan kelas jalan yang ada pada kawasan yang
bersangkutan. Oleh karena itu dimensi dan berat/kelas kendaraan
yang keluar-masuk pada kawasan yang bersangkutan harus menyesuaikan
dengan kelas jalan yang disediakan. Adapun klasifikasi jalan pada
perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:
Hirarki dan Kelas JalanLebar Badan JalanKecepatan
KendaraanJumlah KendaraanJarak antar Simpang
Lokal Sekunder I (III-C)Minimum 5,00 m (Dawasja min.4 m)Min. 10
km/jam, maks 40 km/jam800-2000 kendaraan/hari> 200 m
Lokal Sekunder II (III-C)Minimum 5,00 m (Dawasja min.4 m)Min. 10
km/jam, maks 40 km/jam200-1000 kendaraan/hari100-200 m
Lokal Sekunder III (III-C)Minimum 5,00 m (Dawasja min.4 m)Min.
10 km/jam, maks 40 km/jamKurang dari 350 kendaraan/hari50-100 m
Lebar minimum bagian-bagian jalan untuk masing-masing hirarki
jalan perumahan/ kawasan permukiman diatas adalah sebagai
berikut:
Sumber: SNI03-6967-2003 Persyaratan Umum Sistem
Jaringan&Geometrik Jalan Perumahan.
Fasilitas pendukung, perlengkapan jalan dan angkutan umum dengan
klasifikasi jalan, dapat dilihat pada table dibawah ini.
Sumber: SNI03-6967-2003 Persyaratan Umum Sistem
Jaringan&Geometrik Jalan Perumahan
Lahan parkir untuk perumahan dan kawasan permukiman pada skala
unit RT (250 jiwa), unit RW (2500 jiwa) disediakan lahan parkir
umum yang sekaligus dapat digunakan untuk tempat mangkal sementara
bagi kendaraan umum. Pada malam hari lahan parkir ini dapat
dipergunakan sebagai tempat pool kendaraan penghuni. Lokasi dan
besaran luas yang disyaratkan untuk lahan parkir adalah:
Rumus luasan parkir untuk area perumahan:
Sumber: SNI 03-1733-2004 Tata cara Perencanaan Lingkungan
Perumahan di Perkotaan
Untuk pusat-pusat kegiatan yang dilayani baik berkelompok maupun
menyebar maka standar besaran parkir yang umumnya dipakai adalah:
Setiap luas 60 m2 luas area usaha untuk 1 lot parkir mobil. Setiap
luas 100 m2 luas area kantor untuk 1 lot parkir mobil.
2) Ketentuan Intensitas BangunanKetentuan untuk intensitas lahan
dan bangunan di Kota Surabaya mengikuti ketentuan Perwali Nomor 39
Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Teknis Pelayanan Pemanfaatan
Ruang, yang dituangkan ke dalam Surat Keterangan Rencana Kota
(SKRK) untuk setiap persil pemanfaatan lahan dan bangunan. SKRK
pada suatu persil/lahan berisikan: a. peruntukan lahan dan
penggunaan bangunan; b. syarat-syarat zoning yang berisi KDB
maksimum, KLB maksimum, KDH minimum, KTB maksimum, jumlah lantai/
ketinggian maksimum bangunan, jumlah lantai bangunan dibawah
permukaan tanah, serta ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada
lokasi yang bersangkutan; c. lampiran gambar yang memuat tentang
GSP, GSB, serta prasarana dan sarana jaringan utilitas apabila
dibutuhkan.
GSP dan GSB ditentukan dengan mempertimbangkan rencana tata
ruang yang ada sebagai penjabaran detail teknis dari Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Surabaya yang berlaku. Pada lokasi yang belum
ada perencanaannya, GSP dapat ditentukan berdasarkan konsep Rencana
Tata Ruang yang ada dan/atau mempertimbangkan perizinan pemanfaatan
ruang yang pernah diterbitkan. Pada lokasi yang belum ada konsep
Rencana Tata Ruang dan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang yang
pernah diterbitkan, secara umum GSP pada jalan lingkungan paling
sedikit 3 m (tiga meter). Pada lokasi yang belum ada perencanaan,
apabila terdapat saluran yang direncanakan lebih dari sama dengan 8
(delapan) meter (termasuk penampang basah dan kering), maka perlu
ditentukan GSP yang berfungsi sebagai sempadan sungai maupun jalan
inspeksi paling sedikit 3 m (tiga meter) satu sisi atau
mempertimbangkan rencana tata ruang dan kondisi sekitarnya.
Pada lokasi yang belum ada perencanaan GSBnya dapat ditentukan
berdasarkan konsep Rencana Tata Ruang yang ada dan/atau
mempertimbangkan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang yang pernah
diterbitkan. Untuk tempat usaha pada jalan lingkungan yang lebih
dari 6 (enam meter), maka GSB ditentukan dengan mempertimbangkan
ukuran kavling dan peruntukan lahan. Pada lokasi yang belum ada
perencanaan, apabila terdapat saluran yang direncanakan kurang dari
8 m (delapan meter) termasuk penampang basah dan kering, maka perlu
ditentukan GSB yang berfungsi sebagai sempadan sungai paling
sedikit 2 m (dua meter). Pada bangunan yang pemanfaatannya untuk
industri atau pergudangan sistem tunggal, GSB Samping dan Belakang
ditentukan paling sedikit 4 m (empat meter) atau dengan
memperhitungkan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen). Pada
bangunan yang pemanfaatannya untuk perdagangan dan jasa komersial
atau fasilitas umum dengan panjang lahan setelah terpotong GSP
paling sedikit adalah 20 m (dua puluh meter) atau dengan lebar
lahan paling sedikit 20 m (dua puluh meter) dan/atau bangunan
maksimum 3 (tiga) lantai, GSB Belakang paling sedikit 3 m (tiga
meter). Standar-standar teknis yang digunakan dalam pemberian
pelayanan pemanfaatan ruang antara lain standar parkir, standar
luasan diatur di dalam Lampiran IV dari Perwali ini.
3) Ketentuan Luasan Maksimum BangunanLuasan maksimum tempat
usaha dan industri kecil dan mikro rumah tangga berikut beserta
bangunan tempat tinggalnya dapat dihitung berdasarkan definisi yang
telah diuraikan diatas dan standar perencanaan/perancangan
arsitektur. Untuk industri rumah tangga, tenaga kerja maksimum
sebanyak 4 orang (termasuk anggota keluarganya), dan untuk industri
kecil tenaga kerjanya berjumlah maksimum 19 orang.
Luasan tempat bekerja pada rumah usaha ataupun bangunan industri
kecil yang menjadi satu dengan tempat tinggal menurut buku standar
The Architects Handbook (Pickard, Q., 2002) hal. 206-216 adalah
sebagai berikut:
Untuk industri kecil (seperti sepatu dan lainnya) dengan
karyawan yang diijinkan di lokasi perumahan maksimum sebanyak 19
orang, luasan tempat kerja maksimum lebih kurang 200 m2, dengan
pendekatan luasan tempat kerja 10 m2 per orang.
Adapun pendekatan standar luasan sesuai standar arsitektural
untuk luasan tempat kerja adalah sebagai berikut:
NOKEGIATANJUMLAH PEKERJA OPTIMAL (Org)SATUAN LUASAN
(m2/Org)LUASAN OPTIMAL TEMPAT KERJA (m2)
ATEMPAT USAHA RUMAH TANGGA
1Toko peracangan/ barang kelontong/sembako520100
2Salon kecantikan/Rias pengantin/Spa/Sauna1020200
3Kos-kosan (Penyewa, bukan pekerja)199171
4Katering1910190
5Kantin/Warung Kopi1010100
6Foto copy1010100
7Wartel/Warnet/Pengetikan1010100
8Laundry1020200
9Cabang biro perjalanan1910190
10Panti pijat/refleksologi1910190
11Klinik kecantikan/Klinik dokter bersama1020200
12Praktek dokter perorangan1020200
13Apotek1020200
14Laboratorium optik1010100
15Toko pulsa/mobilephone1010100
16Butik pakaian1010100
17Kelompok belajar/playgroup/tempat kursus
ketrampilan1910190
18Usaha MLM kesehatan, kecantikan, air isi ulang1020200
BINDUSTRI MIKRO DAN KECIL DI PERUMAHAN
1Kerajinan dan reparasi kulit, sepatu, topeng, kaca/ kayu/
pigura1910190
2Jasa boga/Pembuatan kue/es krim 1020200
3Konveksi/pembuatan pakaian, gorden, bed cover (dengan memakai
tenaga listrik maksimum total 3 KWh (4 PK).1910190
4Percetakan kertas, kotak makanan430120
5Kerajinan/Reparasi alat musik, furniture/ukir kayu485340
6Reparasi elektronik425100
7Air isi ulang1010100
8Pembuatan tempe/tahu/bahan makanan1020200
9Pemindangan/penggaraman/pengeringan/ pengasapan ikan di
perkampungan nelayan825200
10Pembuatan batik, kain tenun/rajut825200
11Peralatan rumah tangga dari kayu825200
13Kerajinan dari plastik bekas, tumbuhan kering/ merangkai
bunga1010190
14Pembuatan minuman tidak beralkohol, jamu
tradisional1010100
15Fotografi42080
16Percetakan/sablon baju/spanduk620120
17Pembuatan emping/kerupuk tanpa dibakar1020200
18Kerajinan besi tempa/elektro pada kelompok industri1020200
Sumber: The Architects Handbook, 2002
Pendekatan luasan optimal tempat kerja diatas dimaksud mencapai
kondisi ideal, tergantung dari luasan lahan yang tersedia. Luas
maksimum tempat usaha dan kegiatan industri kecil dan mikro di
perumahan adalah 300 m2, atau kurang dari 50% KDB.
4) Ketentuan Keselamatan KebakaranPengaturan lebar jalan, jarak
antar bangunan dan fasilitas yang harus disediakan untuk menjamin
tempat usaha memenuhi ketentuan keselamatan kebakaran untuk
perumahan dan kawasan permukiman mengikuti ketentuan dari Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan
Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.Bangunan tempat usaha pada perumahan dan kawasan
permukiman ini menurut klasifikasinya pada peraturan menteri ini
adalah Kelas 3 dan Kelas 4 Bangunan Gedung Hunian Campuran.
Berdasarkan peraturan ini, untuk melakukan proteksi kebakaran dan
memudahkan operasi pemadaman, maka di dalam lingkungan bangunan
gedung harus tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat
dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran. Untuk akses mobil pemadam
kebakaran ini maka ditentukan jarak minimum antar bangunan gedung
adalah sebagai berikut:
Sumber: Permen PU Nomor 26/PRT/M/2008.
Jalan akses pemadam kebakaran meliputi jalan kendaraan, jalan
untuk pemadam kebakaran, jalan ke tempat parkir, atau kombinasi
jalan-jalan tersebut.
Gambar Posisi perkerasan pada bangunan rumah usaha.
Gambar Perkerasan untuk ke luar masuknya mobil pemadam
kebakaran.
5) Ketentuan Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan untuk
PerumahanMenurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48
Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan ambang nilai kebisingan
yang diizinkan untuk perumahan adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718 Tahun 1987,
terdapat pembagian wilayah kesehatan menjadi 4 (empat) zona,
yaitu:i) Zona A adalah zona untuk tempat penelitian, rumah sakit,
tempat perawatan kesehatan atau sosial. Tingkat kebisingan yang
diijinkan berkisar 35-45 dB.ii) Zona B untuk perumahan, tempat
pendidikan, dan rekreasi. Tingkat kebisingan yang diijinkan antara
45-55 dB.iii) Zona C Antara lain untuk perkantoran, pertokoan,
perdagangan, pasar. Tingkat kebisingan yang diijinkan antara 50-60
dB.iv) Zona D untuk lingkungan industri, pabrik, stasiun kereta
api, da terminal bus. Tingkat kebisingan yang diijinkan Antara
60-70 dB.Menurut Leslie (1993) tingkat kebisingan ruang luar
bangunan yang dapat diterima di dalam bangunan rumah tinggal untuk
kota dekat dengan lalu lintas padat pada ruang tidur adalah 35 dB,
sedangkan pada ruang keluarga adalah 40 dB, sebagaimana ditunjukkan
pada table berikut ini:
Sebagai pembanding, penelitian gangguan kebisingan lalu lintas
sebagai referensi yang lakukan oleh Arifin Efendi dan tim (2003)
pada lokasi perumahan di Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat
kebisingan lalu lintas di lingkungan perumahan tipe tertutup adalah
Antara 60,7 68,5 dB dan pada perumahan tipe terbuka mencapai 70,8
74,5 dB. Kedua hasil pengukuran pada tipe yang berbeda menunjukkan
bahwa kebisingan yang terjadi telah melampaui baku mutu kebisingan
yang disyaratkan.
Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari
gangguan gas beracun dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan
sebagai berikut:i) Gas H2S mempunyai konsentrasi maksimum 1
mg/m3ii) Amonia (NH3) mempunyai konsentrasi maksimum 17 mg/m3 dan
25 ppm;iii) Karbon Monooksida (CO) mempunyai konsentrasi maksimum
29 mg/m3 dan 25 ppm;iv) Nitrogen Dioksida (NO2) mempunyai
konsentrasi maksimum 5,6 mg/m3 dan 3,0 ppm;v) Debu dengan diameter
kurang dari 10 g maksimum 150 g/m3 ;vi) Gas SO2 mempunyai
konsentrasi maksimum 5,2 dan 2 ppm;vii) Debu maksimum 350 mm3 /m2
per hari.viii) Kebisingan dan getaranix) Kebisingan dianjurkan 45
dB.A, maksimum 55 dB.A;x) Untuk ruang kerja tingkat kebisingan
maksimum yang diijinkan 85 dB.A.xi) Tingkat getaran maksimum 10
mm/detik.Sedangkan baku mutu udara ambien untuk perumahan
disyaratkan memenuhi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penetapan Baku Mutu
Udara Ambien Daerah sebagai berikut:
Sumber: Permen LH 12/2010
6) Standar Pemenuhan Cahaya dan Ventilasi Udara untuk Rumah
Sehat;Kualitas udara yang disyaratkan untuk perumahan dan kawasan
permukiman Antara lain mempunyai benchmark sebagai berikut:i) Suhu
udara nyaman antara 18 28 C;ii) Kelembaban udara 40 60 %;iii) Gas
SO2 kurang dari 0,10 ppm/24 jam;iv) Pertukaran udara 5 kaki 3
/menit/penghuni;v) Gas CO kurang dari 100 ppm/8 jam;vi) Gas
formaldehid kurang dari 120 mg/m3;vii) Luas lubang ventilasi
alamiah yang permanen minimal 10% luas lantai.viii) Intensitas
cahaya di ruang kerja minimum 100 Lux.
7) Ketentuan Kualitas Air BakuUntuk memenuhi ketentuan kegiatan
usaha maka sekurang-kurangnya perlu disediakan air bersih dengan
kebutuhan sebagai berikut:i) Tersedia sarana penyediaan air bersih
dengan kapasitas minimal 60 liter/ orang/hari untuk kegiatan usaha
dan 120 liter/orang/hari untuk penghuni rumah;ii) Kualitas air
harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan/atau air minum
menurut Permenkes 416 tahun 1990 dan Kepmenkes 907 tahun 2002.
8) Ketentuan Pengelolaan Lingkungan untuk Sanitasi, Air Limbah
dan PersampahanKegiatan usaha pada perumahan dan kawasan permukiman
juga wajib memenuhi ketentuan pengelolaan sanitasi, air limbah dan
persampahan. Untuk pengolahan limbah cair (air limbah) dan limbah
padat (sampah) secara umum kriterianya adalah:i) Memiliki sarana
drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit; ii)
Limbah cair yang berasal rumah tangga/tempat usaha tidak mencemari
sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan
tanah;iii) Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga
harus memenuhi persyaratan kesehatan;iv) Limbah padat harus
dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bau, tidak mencemari
permukaan tanah dan air tanah;v) Pengelolaan pembuangan sampah
rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan; vi) Kandungan Timah
hitam (Pb) maksimum 300 mg/kg;vii) Kandungan Arsenik (As) total
maksimum 100 mg/kg;viii) Kandungan Cadmium (Cd) maksimum 20
mg/kg;ix) Kandungan Benzopyrene maksimum 1 mg/kg.
9) Ketentuan gangguan getaran/keretakan/rusak bangunan
tetangga.Untuk mengatasi terjadinya gangguan akibat
getaran/rusaknya bangunan tetangga, maka pada saat kegiatan
konstruksi bangunan, pemilik bangunan disyaratkan mengikuti
ketentuan metoda pelaksanaan konstruksi yang aman terhadap getaran.
Sedangkan pada saat dilakukannya kegiatan usaha, getaran yang
ditimbulkan sebagai akibat operasionalisasi mesin produksi harus
diantisipasi atau diredam sedemikian sehingga tidak menimbulkan
getaran terhadap bangunan yang ada disekelilingnya. Ketentuan untuk
getaran maksimum untuk kenyamanan dan kesehatan pekerja maka
tingkat getaran maksimumnya yaitu:
7. Kesimpulan dan Rekomendasi7.1. KesimpulanKegiatan usaha
industri kecil dan rumah tangga di perumahan dan kawasan permukiman
Kota Surabaya tidak terlepas dari kesejarahannya sejak jaman
colonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, datangnya industri
modern hingga perkembangan yang terjadi saat ini. Nilai kesejarahan
ini menjadi salah satu asset wisata bagi Kota Surabaya dengan
adanya situs industri rakyat yang menjadi cagar budaya kegiatan
ekonomi dan industri kecil. Berlatar belakang industri kecil dan
rumah tangga yang berakar kuat inilah tidak mudah menata keberadaan
kegiatan usaha industri kecil dan rumah tangga di perumahan dan
kawasan permukiman.
Selain faktor nilai kesejarahan kegiatan usaha industri kecil
dan rumah tangga, kegiatan ini dalam perkembangannya mengalami
perubahan-perubahan yang signifikan. Perubahan skala kegiatan
dengan penambahan besaran ruang bangunan pada lahan yang kian
terbatas mendatangkan risiko gangguan terhadap lingkungannya.
Dengan berbagai keluhan yang dirasakan oleh para tetangganya ini
maka kegiatan usaha industri kecil dan rumah tangga di dalam
perumahan dan kawasan permukiman wajib dikendalikan, sesuai dengan
ketentuan UURI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Mengikuti pembaruan undang-undang ini dan adanya UURI
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka ketentuan
Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Izin Gangguan juga
menyesuaikan dari Perda yang lama ke Perda yang baru yaitu
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi
Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010
tentang Izin Gangguan.
Ketentuan terakhir dari Pemerintah Kota Surabaya yang mengatur
intensitas lahan dan bangunan pada kegiatan usaha industri kecil
dan rumah tangga di perumahan dan kawasan permukiman yaitu adanya
ketentuan pelaksanaan daripada Perda-perda diatas melalui Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Standar
Teknis untuk Pelayanan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan.
Sebagai pegangan pelengkap bagi aparat instansi teknis terkait
dalam menerapkan instrumen perizinan untuk menerbitkan SKRK,
diperlukan arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
yang telah akan tertuang di dalam RDTRK dan RTBL masing-masing
Sub-blok di dalam blok peruntukan dan di dalam unit lingkungan dan
unit pengembangan perkotaan Kota Surabaya yang berwujud zoning map
dan zoning text, serta matriks ITBX.
Bagi para pemohon izin usaha yang bersangkutan, selain wajib
memenuhi persyaratan-persyaratan administratif yang telah
ditetapkan di dalam Perda dan Perwali tentang Izin Gangguan dan
SKRK, maka wajib pula memperhatikan syarat-syarat teknis yang
meliputi:
1) Ketentuan akses, dimensi jalan dan fasilitas parkir;2)
Ketentuan intensitas bangunan dan luasan maksimum ruang
usaha/industri;3) Ketentuan keselamatan kebakaran;4) Ketentuan
kualitas udara ambien dan kebisingan untuk perumahan;5) Standar
pemenuhan cahaya dan ventilasi udara untuk rumah sehat;6) Ketentuan
kualitas air baku;7) Ketentuan pengelolaan lingkungan untuk
sanitasi, air limbah dan persampahan;8) Ketentuan gangguan
getaran/keretakan/rusak bangunan tetangga;sebagaimana yang telah
diuraikan pada bagian diatas.
7.2. RekomendasiSebagai rekomendasi berikut ini diuraikan arahan
pemanfaatan dan intensitas bangunan yang dirangkum pada tabel
dibawah ini.Kajian Ketentuan Kegiatan Industri Kecil-Mikro Rumah
Tangga dan Usaha Rumah Tangga pada Kawasan Perumahan dan Permukiman
di Surabaya2014
Ir. Mudji Irmawan, MS.Ir. Andon Setyo Wibowo, MT.Page 23
NOKEGIATANJUMLAH PEKERJA MAKS. (Org)LUASAN MAKSIMUM TEMPAT KERJA
(m2)KDB/KLBPARKIR(tamu+ pemilik)(srp)KETERANGAN
ATEMPAT USAHA RUMAH TANGGAMengikuti ketentuan RDTR setempat
Jumlah ruang parkir di dalam persil antara tamu dan pemilik
fleksibel Lebar jalan lingkungan minimal 6 m Instalasi dan Utilitas
pada ruang Dawasja (sempadan bangunan)
1Toko peracangan/ barang kelontong/sembako51001 + 1
2Salon kecantikan/Rias pengantin/Spa/Sauna102005 + 1
3Kos-kosan (pengguna)5 (19)45 (171)10 motor (standar)6 (mewah) +
1 Maksimum jumlah srp Jumlah pekerja maksimum 5 org melayani 19
org
4Katering191903 + 3Parkir: 60 m2/srp
5Kantin/Warung Kopi101002 + 1Parkir: 60 m2/srp
6Foto copy101002 + 1
7Wartel/Warnet/Pengetikan101002 + 1
8Laundry102004 + 2
9Cabang biro perjalanan191904 + 2
10Panti pijat/refleksologi191905 + 1
11Klinik kecantikan/Klinik dokter bersama102005 + 1
12Praktek dokter perorangan102005 + 1
13Apotek102005 + 1
14Laboratorium optik101002 + 1
15Toko pulsa/mobilephone101002 + 1
16Butik pakaian101002 + 1
17Kelompok belajar/playgroup/tempat kursus ketrampilan191905 +
1
18Usaha MLM kesehatan, kecantikan102005 + 1
BINDUSTRI MIKRO DAN KECIL DI PERUMAHAN Jumlah ruang parkir di
dalam persil antara tamu dan pemilik fleksibel Lebar jalan
lingkungan minimal 6 m Instalasi dan Utilitas pada ruang Dawasja
(sempadan bangunan)
1Kerajinan dan reparasi kulit, sepatu, topeng, kaca/ kayu/
pigura19190
Mengikuti ketentuan RDTR setempat5 + 1
2Jasa boga/Pembuatan kue/es krim 102005 + 1
3Konveksi/pembuatan pakaian, gorden, bed cover (dengan memakai
tenaga listrik maksimum total 3 KWh (4 PK).191905 + 1
4Percetakan kertas, kotak makanan41202 + 2
5Kerajinan/Reparasi alat musik, furniture/ukir kayu43405 + 2
6Reparasi elektronik41002 + 2
7Air isi ulang101002 + 2
8Pembuatan tempe/tahu/bahan makanan102004 + 2
9Pemindangan/penggaraman/pengeringan/ pengasapan ikan di
perkampungan nelayan82003 + 3
10Pembuatan batik, kain tenun/rajut82003 + 3
11Peralatan rumah tangga dari kayu82004 + 2
13Kerajinan dari plastik bekas, tumbuhan kering/ merangkai
bunga101903 + 3
14Pembuatan minuman tidak beralkohol, jamu tradisional101002 +
2
15Fotografi4803 + 1
16Percetakan/sablon baju/spanduk61202 + 2
17Pembuatan emping/kerupuk tanpa dibakar102003 + 3
18Kerajinan besi tempa/elektro pada kelompok industri102003 +
3
