Upload
vodieu
View
238
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
1
PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN DAN BANTUAN PENDIDIKAN DARI PUSAT KE
DAERAH
2
LATAR BELAKANG Keberhasilan pembangunan pendidikan Islam dapat dilihat berdasarkan tiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan: 1. Perluasan dan pemerataan akses; 2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing 3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan.
3
Latar Belakang (lanjutan) Kebijakan desentralisasi pendidikan berimplikasi
pada munculnya tantangan baru yang menuntut sinergi pembangunan pendidikan Islam dengan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah. Salah satu implikasinya adalah tidak tersedianya dana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan Islam di daerah karena tidak boleh mendapatkan alokasi dana dari APBD setempat.
Untuk mengimbangi kekurangan dana ini, Ditjen Pendidikan Islam mulai mengurangi porsi bantuan yang dikelola di Pusat dan secara berangsur mulai mendistribusikan bantuan ke daerah.
4
Mengacu kepada tiga kebijakan pembangunan pendidikan Islam dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Pendidikan Islam 2004- 2009, sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009 bidang Pendidikan. Tiga kebijakan tersebut terdiri dari:
1. Perluasan dan Pemerataan Akses; Ditujukan kepada upaya perluasan daya tampung satuan Pendidikan Islam
dengan mengacu kepada skala prioritas nasional dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.
2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; Diarahkan pada peningkatan mutu Pendidikan Islam sehingga dapat
memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
3. Peningkatan Tata Kelola dan Pencitraan Diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan
menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan berdasarkan skala prioritas
Kebijakan Umum
5
Kebijakan Strategis di Bidang Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan
1. Peningkatan kapasitas daya tampung dengan merehabilitasi bangunan dan fasilitas fisik pendukung proses pembelajaran lain;
2. Pembangunan unit-unit sekolah baru; 3. Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar dan
pendidikan kesetaraan oleh lembaga-lembaga pendidikan keagamaan non-formal;
4. Peningkatan peran pendidikan non-formal dan in-formal;
5. Peningkatan bantuan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikelola masyarakat (swasta);
6
Kebijakan Strategis di Bidang Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
1. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi;
2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sertifikasi guru dan dosen; 4. Pemberian Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS 5. Pengembangan konsorsium kurikulum pendidikan Islam; 6. Pengembangan madrasah internasional; 7. Peningkatan kinerja riset pendidikan Islam; 8. Pengembangan Ma'had PTAI; 9. Peningkatan Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah; 10. Peningkatan Pemanfaatan ICT dalam proses belajar-mengajar; 11. Peningkatan kerjasama dengan lembaga/kementerian dan instansi-
instansi terkait, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga donor dalam dan luar negeri.
7
Kebijakan Strategis di Bidang Peningkatan Tata Kelola dan Pencitraan
1. Peningkatan peran pengawas pendidikan; 2. Peningkatan infrastruktur manajemen pendidikan; 3. Peningkatan Pemanfataan ICT dalam tata kelola pendidikan; 4. Pengembangan database dan sistem pengawasan pemberian bantuan; 5. Pengembangan mekanisme pelaporan; 6. Pengembangan nilai-nilai budaya religius dan peningkatan
profesionalisme aparat birokarasi pendidikan; 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pendidikan; 8. Perumusan regulasi pendidikan yang berpihak terhadap pendidikan
Islam; 9. Pengembangan kapasitas dan tata kelola pendidikan yang bersinergi
dengan kebijakan Otonomi Daerah 10. Peningkatan citra positif pendidikan Islam;
8
1. Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi GPAI pada Satuan Pendidikan; 2. Pengembangan Budaya Religius pada Satuan Pendidikan; 3. Pengembangan MI-MTs Terpadu; 4. Pengembangan Program Vokasional pada MA; 5. Pengembangan Madrasah Internasional; 6. Pengembangan Ma'had PTAI 7. Pengembangan Pondok Pesantren Unggulan; 8. Pengembangan Community College pada Pondok Pesantren; 9. Peningkatan Kerjasama Luar Negeri; 10. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan; 11. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 12. Pengembangan Sistem Perencanaan Pendidikan Islam; 13. Pengembangan Sistem Penganggaran Pendidikan Islam; 14. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Islam; 15. Peningkatan Kapasitas Institusi Satuan Pendidikan; 16. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 17. Peningkatan Infrastruktur Manajemen Pelayanan pendidikan; 18. Peningkatan Pemanfaatan ICT dalam Proses Pembelajaran dan Tata Kelola
Pendidikan; 19. Pencitraan Pendidikan Islam
PROGRAM STRATEGIS
9
ProgramPrioritas2008:
Direktorat Pendidikan Madrasah: ♦ Bantuan Operasional Siswa (BOS); ♦ Madrasah Internasional; ♦ Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS; ♦ Beasiswa Pendidik dan Tenaga
Kependidikan; ♦ Pembangunan Unit Sekolah Baru; Direktorat Pendidikan PD Pontren: ♦ Beasiswa Siswa/Santri Berprestasi; ♦ Bantuan Insentif Guru Madrasah Diniyah ♦ Bantuan Politeknik dan community college
10
ProgramPrioritas2008(lanjutan)
Direktorat Pendidikan Tinggi: ♦ Sertifikasi Dosen; ♦ Peningkatan Kerjasama Luar Negeri ♦ Pengembangan Ma'had PTAI; Direktorat PAIS: ♦ Pengadaan buku pelajaran PAI; ♦ Beasisiswa S2 GPAI Sekretariat: ♦ Pencitraan Pendidikan Islam; ♦ Peningkatan Kompetensi Guru Mismatch
(dual competency); ♦ Pemetaan Pendidikan
11
Tahun 2008 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 905.217.052.000 (sembilan ratus lima milyar dua ratus tujuh belas juta lima pulh dua ribu rupiah). Jumlah ini menurun sebesar Rp 365.636.954.000 atau 28,77% dari anggaran tahun 2007 sebesar Rp 1.270.854.006.000 No Program Pembangunan Pendidikan Tahun 2008 Anggaran
1 PAUD 8.000.050.000 2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 307.229.007.000 3 Pendidikan Menengah 90.064.293.000 4 Pendidikan Tinggi 81.050.000.000 5 Pendidikan Non-Formal dan Informal 23.049.500.000
6 Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan 221.347.354.000
7 Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 148.877.025.000
8 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 40.000.000
9 Penerapan Kepemerintahan yang Baik 25.559.823.000
Jumlah 905.217.052.000
12
ANGGARAN PER UNIT KERJA
SEKRETARIAT = 83.151.823.000 MADRASAH = 489.047.454.000 PONTREN = 176.974.525.000 PAIS = 60.952.000.000 DIKTIS = 95.091.250.000
13
ANGGARAN PER BELANJA (dalam ribuan Rp)
14
BANTUAN DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
TUJUAN DAN SASARAN Tujuan pemberian bantuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah :
• Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan Islam
• Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan tugas tenaga pendidik pada lembaga-lembaga pendidikan Islam
• Mendorong peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan Islam
• Mendorong penguatan tata kelola dan citra unggul dunia pendidikan Islam
Sasaran pemberian bantuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah: ◦ Lembaga pendidikan Islam (Madrasah, Pendidikan Diniyah, Pondok
Pesantren dan Perguruan Tinggi Agama Islam, Majelis Ta’lim, RA/BA/TA serta TPQ/TKQ;) dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, dan PTU.
◦ Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan; ◦ Yayasan/Orsos/LSM penyelenggara/pengelola lembaga pendidikan
Islam; ◦ Kelompok Kerja seperti Pokjawas, KKG, MGMP, KKM, Asosiasi, dll.
15
Bantuan Pusat
Penurunan alokasi anggaran Ditjen Pendidikan Islam karena sebagian alokasi anggaran sudah didistribusikan ke DIPA daerah (Kanwil). Sisa alokasi bantuan yang masih terdapat dikelola di Pusat dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang bersifat lintas daerah, lintas program, (cross section).
16
Mekansime Penyaluran Bantuan Pusat
1. Melakukan seleksi proposal. 2. Melakukan verifikasi. 3. Menberikan rekomendasi penetapan
penerima dan besarnya bantuan. 4. Menetapkan pemberian bantuan dengan
Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam. 5. Menyalurkan dana bantuan kepada
penerima bantuan melalui nomor rekening lembaga atau perorangan sesuai mekanisme yang berlaku.
6. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program bantuan.
7. Melaporkan pelaksanaan program bantuan kepada Menteri Agama.
17
Jenis Bantuan Pusat
18
Jenis Bantuan Pusat (Lanjutan)
19
Jenis Bantuan Pusat (Lanjutan)
20
Jenis Bantuan Pusat (Lanjutan)
21
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Jenis Bantuan Pusat (Lanjutan)
22
Jenis Bantuan Pusat (Lanjutan)
23
Bantuan yang dikelola Daerah (Bantuan Prioritas Nasional)
1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan untuk pelaksanaan proses pendidikan sebagai upaya untuk meringankan beban pembiayaan oleh para peserta didik atau orang tua/wali
2. BOS Buku. Bantuan pada siswa untuk pengadaan buku mata pelajaran yang diujikan secara nasional
3. Bantuan Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS. Bantuan untuk mendukung kesejahteraan guru non-PNS dalam melaksanakan fungsinya sebagai tenaga pendidik dalam proses pendidikan Islam
4. Bantuan Sertifikasi Guru. Bantuan untuk pembiayaan sertifikasi guru, baik guru negeri maupun guru swasta
5. Bantuan Tunjangan Profesi Guru. Bantuan untuk menghargai profesi guru yang dibuktikan dengan sertifikat guru (lulus sertifikasi)
6. Bantuan Kualifikasi Guru. Bantuan biaya pendidikan jenjang S-1 bagi guru
7. Bantuan Beasiswa Siswa Miskin. Bantuan untuk peserta didik dari keluarga miskin
8. Bantuan Pembangunan/Renovasi Prasarana Pendidikan Islam. Bantuan untuk pembangunan dan renovasi ruang kelas belajar
24
Tepat Sasaran Bantuan diberikan langsung kepada penerima (orang/lembaga).
Tepat Waktu Bantuan disalurkan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan
Tepat Jumlah 1. Bantuan yang disalurkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, tidak ada pemotongan dan tidak ada manajemen fee dalam pelaksanaan program bantuan. 2. Jumlah sasaran penerima sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Tepat Guna Bantuan digunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain.
Pertanggung Jawaban Penerima Bantuan wajib bertanggungjawab dan melaporkan penggunaan bantuan.
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN BANTUAN
25
Pelaksanaan program bantuan prioritas nasioal meliputi tahapan-tahapan:
(1) sosialisasi, (2) Pendataan dan verifikasi calon penerima, (3) penetapan penerima bantuan, (4) penyaluran bantuan melalui rekening penerima, (5) pemantauan penyaluran bantuan, (6) pemantauan penggunaan bantuan, (7) pelaporan pelaksanaan program bantuan, (8) pelaporan penggunaan bantuan
TAHAPAN PENGELOLAAN BANTUAN
26
Mekansime Penyaluran Bantuan Daerah
1. Sosialisasi Sosialisasi teknis pelaksanaan program bantuan kepada
masyarakat penyelenggara dan pelaksana pendidikan di wilayah masing-masing
2. Pendataan dan Verifikasi Menghimpun dan mengirimkan data calon penerima bantuan
kepada Dirjen Pendidikan Islam untuk bahan monitoring. Melakukan verifikasi calon penerima bantuan. 3. Penetapan Penerima Menetapkan daftar penerima bantuan. Membuat SK penerima bantuan. 4. Penyaluran Menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan melalui
nomor rekening lembaga atau perorangan sesuai mekanisme melalui SPM-LS ke KPPN setempat
5. Pemantauan Melakukan pemantauan atas penggunaan bantuan. Melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Dirjen
Pendidikan Islam. 6. Evaluasi dan Pelaporan Menghimpun dan mengevaluasi laporan penggunaan bantuan. Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Ditjen Pendidikan
Islam.
27
NO TAHAP PUSAT DAERAH 01 Sosialisasi 1. Menyusun pedoman
pelaksanaan pemberian bantuan
2. Sosialisasi kebijakan dan program bantuan secara nasional
Sosialisasi teknis pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat penyelenggara dan pelaksana pendidikan di wilayah masing-masing
02 Pendataan dan Verifikasi
Memverifikasi data calon penerima bantuan
Menghimpun dan mengirimkan data calon penerima bantuan kepada pusat
03 Penetapan Penerima
Membuat SK bantuan rehab/RKB dan tunjangan profesi guru
Mengajukan usulan daftar penerima bantuan
Menyusun juknis pemberian bantuan
Membuat SK daftar penerima bantuan non rehab/RKB
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PUSAT DAN DAERAH
28
04 Penyaluran 1. Mengatur pedoman penyaluran dana program bantuan
2. Memproses SE Dirjen Perbendaharaan dalam penyaluran
Menyalurkan dana bantuan sesuai dengan mekanisme penggunaan anggaran yaitu melalui nomor rekening penerima
05 Pemantauan 1. Mengatur pedoman pemantauan pe laksanaan program bantuan
2. Melakukan pemantauan atas penyaluran bantuan
1. Melakukan pemantauan atas penggunaan bantuan
2. Melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Pusat
06 Pelaporan Menyusun pedoman pelaporan pelaksanaan dan penggunaan bantuan
1. Menghimpun laporan penggunaan bantuan
2. Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Pusat
29
NO. KEGIATAN WAKTU PENANGGUNGJAWAB
01 Penyusunan dan sosialisasi panduan
Januari-Februari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
02 Sosialisasi dan pendataan calon penerima bantuan
Disesuaikan Kantor Wilayah Departemen Agama RI
03 Pengusulan daftar penerima bantuan
Disesuaikan Kantor Wilayah Departemen Agama RI
04 Penetapan daftar penerima bantuan
Disesuaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
05 Evaluasi tengah-program (mid-term evaluation)
Disesuaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
06 Penyaluran dana bantuan Disesuaikan Kantor Wilayah Departemen Agama RI
07 Pemantauan pelaksanaan program bantuan
Disesuaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
08 Pemantauan penggunaan program bantuan
Disesuaikan Kantor Wilayah Departemen Agama
09 Pelaporan penggunaan bantuan
Disesuaikan Penerima Bantuan
10 Pelaporan Pelaksanaan Program Bantuan
September-November
Kantor Wilayah Departemen Agama
11 Pelaporan Nasional Pelaksanaan Program Bantuan
November-Desember
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
30
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
Dalam penggunaan bantuan, penerima bantuan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
Wajib menggunakan bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam/Kepala Kanwil Departemen Agama, Petunjuk Teknis dan Peraturan yang berlaku;
Wajib melakukan pengelolaan keuangan dengan baik; Merealisasikan bantuan paling lambat satu bulan setelah
bantuan diterima; Merealisasikan bantuan dengan tepat guna, tepat sasaran,
dan tepat jumlah; Memenuhi ketentuan perpajakan; Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan
secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q pejabat eselon II terkait dan Kepala Kanwil Departemen Agama, paling lambat satu bulan setelah selesai penggunaan dana bantuan.
31
MONITORING DAN PELAPORAN MONITORING Monitoring bantuan dilakukan untuk mengetahui dan memantau proses,
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan bantuan. Monitoring dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang dibentuk oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Departemen Agama dan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
Tujuan monitoring adalah : Mengukur capaian sasaran; Mengetahui ketepatan guna, sasaran dan jumlah; Mengetahui manfaat bantuan; Melakukan penilaian dan identifikasi permasalahan yang terjadi, dan memberikan saran pemecahan terhadap permalasahan yang dihadapi.
PELAPORAN Pelaporan oleh Tim Monitoring Ditjen Pendidikan Islam dan Kanwil Departemen
Agama. Pelaporan oleh Penerima Bantuan: Pemanfaatan bantuan sesuai dengan Surat
Keputusan Dirjen Pendidikan Islam dan atau Kepala Kanwil Departemen Agama, Petunjuk Teknis dan Peraturan yang berlaku; ◦ Bukti penggunaan dana bantuan (kuitansi, faktur, dsb); ◦ Bukti penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ◦ Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan secara tertulis kepada
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur terkait dan Kepala Kanwil Departemen Agama, paling lambat satu bulan setelah dana bantuan digunakan.
Pelaporan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Menghimpun laporan penggunaan bantuan Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Ditjen Pendidikan Islam.
32
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1
2
3
SPM LS
KAS NEGARA
REKENING
SP2D
KPPN
DAERAH DAERAH SEKOLAH Penerima Bantuan
4
5
SPP LS DAERAH DAERAH TIM MANAJEMEN
BOS PROV.
Contoh: Mekanisme Pencairan Bantuan BOS berdasarkan Perdirjen PER-14/PB/2007 tanggal 26 Maret 2007
33
Alur Mekanisme Pencairan Dana Bantuan yang dananya di dalam DIPA Kantor Wilayah atau PTIN
34