00005 02006 MP Monitoring dan Evaluasi

Manual Prosedur

Monitoring dan Evaluasi

Biro Keuangan

Universitas Brawijaya

Malang

2016

i

Manual Prosedur

Monitoring

Biro Keuangan

Universitas Brawijaya

Kode Dokumen : 00005 02006

Revisi : 05

Tanggal : 13 Mei 2016

Diajukan oleh : Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Suroto, SE, M.AB

Dikendalikan : Drs. Sagiya

Disetujui oleh : Kepala Biro Keuangan

Drs. Syarif Utomo, MM

ii

DAFTAR ISI

Tujuan .......................................................................................................................................... 1

Ruang Lingkup .............................................................................................................................. 1

Definisi ......................................................................................................................................... 1

Referensi ...................................................................................................................................... 1

Garis Besar Prosedur ..................................................................................................................... 1

Bagan Alir ..................................................................................................................................... 2

Instruksi Kerja Monitoring Penyusunan Anggaran Dana PNBP dan Non PNBP Unit Operasional

Universitas .................................................................................................................................... 3

Instruksi Kerja Monitoring Pelaksanaan Anggaran PNBP ........................................................................ 8

Instruksi Kerja Monitoring Pelaksanaan Anggaran Non PNBP ...............................................................19

Instruksi Kerja Monitoring Revisi Anggaran Non PNBP dan PNBP .........................................................26

Instruksi Kerja Monitoring Pelaporan Anggaran PNBP ..........................................................................32

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Format SPTB untuk SPM GU .......................................................................................................... 37

Format SPTB untuk SPM LS ........................................................................................................... 39

Laporan Pemungutan Pajak .......................................................................................................... 41

Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pajak.................................................................................... 42

Tampilan RUH Agenda SPM .......................................................................................................... 43

Tampilan Penerimaan SPM ............................................................................................................ 44

Tampilan Proses SP2D .................................................................................................................. 44

Tampilan Cetak SP2D ................................................................................................................... 45

1

Tujuan

Memberikan pedoman bagi staf sub bagian monitoring dan evaluasi dalam menjalankan proses

bisnis. Proses bisnis pada sub bagian monitoring dan evaluasi meliputi monitoring penyusunan anggaran Non PNBP dan PNBP, monitoring pelaksanaan Anggaran Non PNBP, monitoring pelaksanaan anggaran

PNBP, monitoring revisi anggaran NON PNBP dan PNBP, monitoring pelaporan angaran PNBP

Ruang Lingkup

Berlaku bagi staf sub bagian monitoring dan evaluasi bagian anggaran dan perbendaharaan

Universitas Brawijaya.

Definisi

1. Sub bagian Monitoring dan Evaluasi adalah bagian dari Struktur Organisasi Biro Administrasi

Keuangan dan Perencanaan yang dibentuk oleh rektor dan diberi tugas untuk melaksanakan

Sistem Pengawasan dan Monitoring anggaran di tingkat Universitas.

2. Management Representative (MR) adalah seseorang yang bertugas:

a. Memverifikasi konsep RBA unit Kerja dan RKAKL Unit kerja

b. Menelaah realisasi tahun lalu, Renstra dan usulan lembar kerja

c. Memverifikasi posisi dana dan pagu DIPA

d. Memverifikasi kebenaran data SPP dan SPM

e. Memverifikasi posisi anggaran, usulan perubahan anggaran dan realisasi penerimaan dana

PNBP

Referensi

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003

2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004

3. Undang-Undang No. 15 tahun 2004

4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

5. Standar Akuntansi Keuangan Satker BLU

Garis Besar Prosedur

No. Penanggung jawab Aktivitas

1 Staf Administrasi Menerima dan mancatat dokumen surat pengajuan pencairan

dana dari unit kerja

2 Staf Subbag Monitoring 1. Memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen

SPM (UP, GU, LS) dan data dukungnya

2. Membuat SP2D

3. Memonitor realisasi penggunaan Pagu DIPA

2

3 Kasubbag Monitoring 1. Memverifikasi ulang SPM (UP, GU, LS)

2. Memberikan rekomendasi pencairan dan SP2D

3. Memonitor Realisasi penggunaan Pagu DIPA

Bagan Alir

Mulai

Staf Administrasi

Operator

Verifikator

Validat

or

Sekretaris BK

Staf Subbag Monitoring

KaSubbag Monitoring

Kabag Anggaran &

Perbendaharaan

3

INSTRUKSI KERJA

Monitoring Penyusunan Anggaran

Dana PNBP dan NON PNBP Unit

Operasional Universitas

UNIVERSITAS BRAWIJAYA


Disetujui oleh : Rektor

Tanggal : 13/05/2016 Tanggal : 13/05/2016 Tanggal : 13/05/2016

Disiapkan oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:

Suroto, SE, M.AB

Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Drs. Sagiya

Kabag Anggaran dan Perbendaharaan


Ka Biro Keuangan

4

1. Tujuan

Mengevaluasi dan memverifikasi data dukung penyusunan anggaran dana PNBP dan dana

NON PNBP untuk tahun berikutnya Mengevaluasi pencapaian target/anggaran pendapatan dan belanja.

Mengevaluasi rencana kerja dari pengajuan RKAKL dan RBA unit kerja

2. Ruang Lingkup

RBA dan RKAKL Unit Kerja

Realisasi belanja tahun lalu dan rencana penerimaan dana PNBP tahun berikutnya

Usulan lembar kerja dan Renstra

3. Definisi

RBA adalah Rencana Bisnis & Anggaran, disusun oleh unit kerja / fakultas sebagai dasar untuk

membuat pagu definitif,dengan cara melakukan kompilasi seluruh RBA fakultas ke RBA

Universitas RKAKL adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara / Lembaga, disusun sebagai

pedoman untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

Realisasi tahun lalu adalah realisasi belanja dan pendapatan tahun lalu, yang dapat digunakan

sebagai pedoman penyusunan anggaran tahun berikutnya Renstra adalah Rencana Strategis Kementerian Negara / Lembaga berkaitan dengan

pelaksanaan anggaran tahun berikutnya

Usulan lembar kerja adalah tabel informasi/data yang berisi penghitungan-penghitungan yang

digunakan untuk melakukan analisa komparatif. Bentuk analisa dan perhitungan yang lain

dapat berupa analisa statistik, perhitungan akuntansi, pembuatan time-schedule dan lain

sebagainya.

4. Dokumen Terkait

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

5) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 6) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah

7) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP 9) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan

Laporan Realisasi PNBP ;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan serta Penerusan

PHLN; 12) Keputusan Presiden No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara 13) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. 5 Tahun 2006

tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai

dari PHLN; 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2007 tentang Bagan Akun Standar;

15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun

2008.

5

16) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan

Tahunan Depdiknas; 17) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 tahun 2005 tentang Rencana Strategis

Departemen Pendidikan Nasional.

18) SK Rektor mengenai Tarif Mahasiswa

5. Garis Besar Prosedur

No Penanggung Jawab Aktivitas

1 Petugas Administrasi Menerima dan mencatat penerimaan dokumen sumber dari setiap transaksi berikut ini:

a. Penyampaian RBA unit kerja dan RKAKL b. Usulan Lembar Kerja

c. Realisasi tahun lalu d. Renstra

2 Petugas Verifikasi dan

operator

a. Melakukan verifikasi terhadap dokumen sumber, yaitu

RBA Unit Kerja, RKAKL Unit Kerja, Realisasi Tahun Lalu, Renstra, dan Usulan Lembar Kerja

b. Melakukan kompilasi RBA unit kerja ke dalam aplikasi RBA

c. Melakukan kompilasi RKAKL ke dalam aplikasi RKAKL

3 Petugas validator a. Melakukan review ulang atas kompilasi RKAKL dan RBA

Unit Kerja

b. Melakukan verifikasi ulang atas :

1. Usulan Lembar Kerja

2. Renstra

3. Realisasi Tahun Lalu

4. RKAKL

6

Usulan Lembar

Kerja

Bagan Arus Monitoring Penyusunan Anggaran Dana PNBP dan APBN

Petugas Validator

RENSTRA

RBA

Usulan Lembar

Kerja

RKAKL

RENSTRA

Petugas Verifikasi dan OperatorPetugas Administrasi

Mulai

Menerima dan

mencatat

RBA

Usulan Lembar

Kerja

RKAKL

RENSTRA

Realisasi tahun

lalu

Realisasi tahun

lalu

Verifikasi

data

dukung

Kompilasi data

RBA dan RKAKL

File RBA

dan

RKAKL

File RBA

dan

RKAKL

File RBA

dan

RKAKL

RBA kompilasi

dan RKAKL-

DIPA

Realisasi tahun

lalu

Verifikasi

ulang

Cocok?

Rekomendasi

pengajuan

RKAKL-DIPA UBKembalikan ke

unit kerja

selesai

YA TIDAK

6. Detail Prosedur

7

7. Form

a. Tampilan form RKAKL DIPA 2011

b. Tampilan form RKAKL-DIPA 2011 untuk Entry Data DIPA BLU

8

19

INSTRUKSI KERJA

Monitoring Pelaksanaan Anggaran

PNBP






Suroto, SE, M.AB

Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Drs. Sagiya

Kabag Anggaran dan Perbendaharaan


Ka Biro Keuangan

20

1. Tujuan

Menghasilkan rekomendasi pencairan dana PNBP

2. Ruang Lingkup

1. Permohonan SPP dan SPM unit kerja (UP, GU, TUP, dan LS)

2. Monitoring posisi dana

3. Monitoring PAGU DIPA

3. Definisi

1. SPM adalah Surat Perintah Membayar merupakan aplikasi yang dibuat oleh unit kerja

untuk disampaikan pada KPPN sebagai dasar atau perintah pencairan dana

2. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran yang memuat penerimaan dana dan PAGU

anggaran realisasi belanja, pengajuan belanja dan sisa angaran

3. UP adalah Uang Persediaan merupakan dana yang diberikan kepada unit kerja

4. GU adalah Ganti Uang Persediaan merupakan penggantian uang persediaan unit kerja

yang telah dibelanjakan dan sudah dipertanggungjawabkan

5. TUP adalah Tambah Uang Persediaan merupakan tambahan uang persediaan yang

diberikan kepada unit kerja

6. LS adalah Pengeluaran langsung yang dilakukan oleh unit kerja kepada rekanan

4. Dokumen Terkait

19) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP ; 20) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

21) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

23) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional ; 24) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 25) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional;

26) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP 27) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan

Laporan Realisasi PNBP ; 28) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang RKP ;

29) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL; 30) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan serta Penerusan

PHLN;

31) Keputusan Presiden No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

32) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang

dibiayai dari PHLN;

33) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2007 tentang Bagan Akun Standar; 34) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008.

35) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas;

36) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 tahun 2005 tentang Rencana Strategis

Departemen Pendidikan Nasional.

21



1 Staf Administrasi Menerima dan mencatat dokumen surat pengajuan

pencairan dana dari unit kerja

2 Verifikator 1. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen

pengajuan pencairan dana / SPM (UP, GU, LS)

2. Verifikasi posisi dana dan Pagu DIPA

3. Membuat kartu kendali

4. Mencetak SP2D atas Rekomendasi Kasubbag

monitoring

3 Kasubbag Monitoring 1. Memverifikasi ulang dokumen SPM (UP, GU, dan LS)

dan kartu kendali

2. Memberikan rekomendasi pencairan dana PNBP dan

SP2D kepada bendahara pengeluaran

4 Bendahara Pengeluaran 1. Melakukan pengecekan terhadap jumlah pengajuan

dan saldo bank yang ada

2. Meminta penerbitan SP2D atas rekomendasi dari

kasubbag monitoring kepada verifikator

3. Menerbitkan cek / pencairan

22

Prosedur Pengajuan Droping Fakultas

Fakultas Bendahara Pengeluaran

4

3

3

Monitoring

3

2

3

Verifikator

MULAI

3

2

1

SPM

3

2

1

SPM

VerifikasiADK SPM

ADK SPM

Cocok?

2

1

SPM

ADK SPM

1

SPM

Verifikasi

ulang

Sesuai?

2

1

SPM

TIDAK

YA

2

Cek Saldo Bank

2

Penerbitan SP2D

Penerbitan

SP2D

4

Kartu Kendali

YA

Kartu Kendali

Kartu Kendali

32

1

SP2D

3

3

2

1

SP2D

CEK /

PENCAIRAN

SELESAI

Kartu Kendali

1

SP2D

T

1

1

TIDAK

6. Detail Prosedur

23

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL - UNIVERSITAS

BRAWIJAYA

UNIT…………………………………..(1)

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN

KEG OUPUT AKUN PAGU

SPM s/d Yg

Lalu SPM ini

Jumlah sd

SPM ini SISA DANA

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 6 + 7 (9) = 5 - 8

4078 11 525111 0 0 0 0 0

525112 0 0 0 0 0 525113 0 0 0 0 0

525114 0 0 0 0 0 525115 0 0 0 0 0

525119 0 0 0 0 0

4078 15 525111 0 0 0 0 0 525112 0 0 0 0 0

525113 0 0 0 0 0 525114 0 0 0 0 0

525115 0 0 0 0 0

525119 0 0 0 0 0 537111 0 0 0 0 0

537112 0 0 0 0 0 537113 0 0 0 0 0

537114 0 0 0 0 0 537115 0 0 0 0 0

4078 16 525111 0 0 0 0 0

525112 0 0 0 0 0 525113 0 0 0 0 0

525114 0 0 0 0 0 525115 0 0 0 0 0

525119 0 0 0 0 0

4078 17 525111 0 0 0 0 0 525112 0 0 0 0 0

525113 0 0 0 0 0 525114 0 0 0 0 0

525115 0 0 0 0 0

525119 0 0 0 0 0 537111 0 0 0 0 0

537112 0 0 0 0 0 537113 0 0 0 0 0

537114 0 0 0 0 0 537115 0 0 0 0 0

4078 18 525111 0 0 0 0 0

525112 0 0 0 0 0 525113 0 0 0 0 0

525114 0 0 0 0 0 525115 0 0 0 0 0

525119 0 0 0 0 0

537111 0 0 0 0 0 537112 0 0 0 0 0

537113 0 0 0 0 0 537114 0 0 0 0 0

537115 0 0 0 0 0 4078 19 525111 0 0 0 0 0

525112 0 0 0 0 0

7. Form

24

525113 0 0 0 0 0

525114 0 0 0 0 0 525115 0 0 0 0 0

525119 0 0 0 0 0

537111 0 0 0 0 0 537112 0 0 0 0 0

537113 0 0 0 0 0 537114 0 0 0 0 0

537115 0 0 0 0 0 4078 20 525111 0 0 0 0 0

525112 0 0 0 0 0

525113 0 0 0 0 0 525114 0 0 0 0 0

525115 0 0 0 0 0 525119 0 0 0 0 0

4078 23 525111 0 0 0 0 0

525112 0 0 0 0 0 525113 0 0 0 0 0

525114 0 0 0 0 0 525115 0 0 0 0 0

525119 0 0 0 0 0

537111 0 0 0 0 0 537112 0 0 0 0 0

537113 0 0 0 0 0 537114 0 0 0 0 0

537115 0 0 0 0 0 4078 24 525111 0 0 0 0 0

525112 0 0 0 0 0

525113 0 0 0 0 0 525114 0 0 0 0 0

525115 0 0 0 0 0 525119 0 0 0 0 0

4078 27 525111 0 0 0 0 0

525112 0 0 0 0 0 525113 0 0 0 0 0

525114 0 0 0 0 0 525115 0 0 0 0 0

525119 0 0 0 0 0 4078 29 525111 0 0 0 0 0

525112 0 0 0 0 0

525113 0 0 0 0 0 525114 0 0 0 0 0

525115 0 0 0 0 0 525119 0 0 0 0 0

4078 30 525111 0 0 0 0 0

525112 0 0 0 0 0 525113 0 0 0 0 0

525114 0 0 0 0 0 525115 0 0 0 0 0

525119 0 0 0 0 0

4078 32 525111 0 0 0 0 0 525112 0 0 0 0 0

525113 0 0 0 0 0 525114 0 0 0 0 0

525115 0 0 0 0 0 525119 0 0 0 0 0

537111 0 0 0 0 0

537112 0 0 0 0 0

25

537113 0 0 0 0 0

537114 0 0 0 0 0 537115 0 0 0 0 0

4078 33 537111 0 0 0 0 0

537112 0 0 0 0 0 537113 0 0 0 0 0

537114 0 0 0 0 0 537115 0 0 0 0 0

4078 34 537111 0 0 0 0 0 537112 0 0 0 0 0

537113 0 0 0 0 0

537114 0 0 0 0 0 537115 0 0 0 0 0

4078 37 537111 0 0 0 0 0 537112 0 0 0 0 0

537113 0 0 0 0 0

537114 0 0 0 0 0 537115 0 0 0 0 0

4078 42 525111 0 0 0 0 0 525112 0 0 0 0 0

525113 0 0 0 0 0

525114 0 0 0 0 0 525115 0 0 0 0 0

525119 0 0 0 0 0 537111 0 0 0 0 0

537112 0 0 0 0 0 537113 0 0 0 0 0

537114 0 0 0 0 0

537115 0 0 0 0 0 4078 43 537111 0 0 0 0 0

537112 0 0 0 0 0 537113 0 0 0 0 0

537114 0 0 0 0 0

537115 0 0 0 0 0 4078 45 537111 0 0 0 0 0

537112 0 0 0 0 0 537113 0 0 0 0 0

537114 0 0 0 0 0 537115 0 0 0 0 0

4078 47 525111 0 0 0 0 0

525112 0 0 0 0 0 525113 0 0 0 0 0

525114 0 0 0 0 0 525115 0 0 0 0 0

525119 0 0 0 0 0

537111 0 0 0 0 0 537112 0 0 0 0 0

537113 0 0 0 0 0 537114 0 0 0 0 0

537115 0 0 0 0 0

J u m l a h 0 0 0 0 0

Mengetahui, Malang,

Unit ………………………………..(10) Unit .............................................13)

Kepala Bagian

Bendahara Pengeluaran

Pembantu

(16) (17)

26

Tata Cara Pengisian Laporan Pengawasan Anggaran

1. Isi dengan nama unit kerja

2. Isi dengan kode kegiatan

3. Isi dengan kode output

4. Isi dengan kode MAK

5. Isi dengan nilai penerimaan UMK

6. Isi dengan realisasi sebelum SPJ

7. Isi dengan nilai SPJ yang diajukan

8. Isi dengan nilai realisasi terakhir dan nilai SPJ yang diajukan

9. Isi dengan mengurangi nilai UMK dengan total SPJ

10. Isi dengan nama unit kerja rektorat

11. Isi dengan nama kepala bagian / penanggung jawab

12. Isi dengan NIP kepala bagian / penanggung jawab


14. Isi dengan nama BPP

15. Isi dengan NIP BPP

16. Isi dengan tandatangan Kepala Bagian

17. Isi dengan tandatangan BPP

Kepala Bagian (11)

NAMA BPP (14)

NIP. (12) NIP. (15)

27

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL - UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIT…………………………………..(1)

Tanggal : (2) No : (3) Sifat Pembayaran : (4) LANGSUNG

Jenis Pembayaran : (5) DANA BLU

1. Kementerian / Lbg : Pendidikan Nasional 6. Kode Fungsi/Sub Fungsi/Program : 10 / 06 / 023.04.08 (7)

2. Unit Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi

3. Satker / Unit Kerja : Univ. Brawijaya / (6)

4. Lokasi/Kab./Kota : Jawa Timur, Malang

5. Alamat : Jl. Veteran Malang

Kepada

Yth. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar

Unit Satker (8).Univ. Brawijaya

Di Malang

Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0636/023-04.2.16/15/2011 Tanggal 20-12-2010, kami ajukan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah Pembayaran yang dimintakan

- dengan angka : Rp. (9)

- dengan huruf : (10)

2. Untuk keperluan : (11)

3. Jenis belanja : (12)

4. Atas nama : (13)

5. Alamat : (14)

6. Mempunyai rekening : (15)

7. Nilai SPK / Kontrak : Rp. (16)

8. Realisasi Penerimaan Dana :

No AkunRencana

Penerimaan

Realisasi Penerim. s/d

Bln Yg lalu

Penerimaan Bulan

Ini

Jumlah Realisasi

PenerimaanKeterangan

1 17 19 20 21 22 = 20 + 21 23

1 424112 0 0 0 0

2 424114 0 0 0 0

3 424211 0 0 0 0

4 424212 0 0 0 0

5 424312 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9. Realisasi Penggunaan Dana :

KEG OUPUT AKUN KELOMPOK AKUN PAGUSPP/SPM s/d YANG

LALUSPP INI

JUMLAH sd SPP

INISISA DANA

24 25 26 27 28 29 30 31 = 29 + 30 32 = 28 - 31

4078 11 5251 52 0 0 0 0 0

4078 15 5251 52 0 0 0 0 0

5371 53 0 0 0 0 0

4078 16 5251 52 0 0 0 0 0

4078 17 5251 52 0 0 0 0 0

5371 53 0 0 0 0 0

4078 18 5251 52 0 0 0 0 0

5371 53 0 0 0 0 0

4078 19 5251 52 0 0 0 0 0

5371 53 0 0 0 0 0

4078 20 5251 52 0 0 0 0 0

4078 23 5251 52 0 0 0 0 0

5371 53 0 0 0 0 0

4078 24 5251 52 0 0 0 0 0

4078 27 5251 52 0 0 0 0 0

4078 29 5251 52 0 0 0 0 0

4078 30 5251 52 0 0 0 0 0

4078 32 5251 52 0 0 0 0 0

5371 53 0 0 0 0 0

4078 33 5371 53 0 0 0 0 0

4078 34 5371 53 0 0 0 0 0

4078 37 5371 53 0 0 0 0 0

4078 42 5251 52 0 0 0 0 0

5371 53 0 0 0 0 0

4078 43 5371 53 0 0 0 0 0

4078 45 5371 53 0 0 0 0 0

4078 47 5251 52 0 0 0 0 0

5371 53 0 0 0 0 0

Jumlah Belanja 0 0 0 0 0

Saldo Dana dari Realisasi Penerimaan 0 0 LAMPIRAN : Dokumen

Pendukung :. . . . .berkas (33)

Diterima oleh Pejabat Penerbit SPM Malang, (41)

Unit Satker ……………………………….. (36) Pejabat Pembuat Komitmen

Pada tanggal………………………….. (37)

(38) (42)

(39) (43)

NIP. (40) NIP. (44)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Uraian Penerimaan

18Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

Surat bukti STS : . . . Lembar (35)

pengeluaran : . . . .lembar (34)

Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa

Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri Perorangan

Pendapatan Hibah Terikat DN Lembaga/Badan Usaha

Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha

Jumlah Pendapatan

Surat Permintaan Pembayaran

28

Tata Cara Pengisian Surat Permintaan Pembayaran


2. Isi dengan tanggal pengajuan SPP

3. Isi dengan nomor SPP

4. Isi dengan sifat pembayaran (LS / GU)

5. Isi dengan dana BLU

6. Isi dengan unit kerja

7. Isi dengan 10/ 06/ 023.04.08

8. Isi dengan unit kerja

9. Isi dengan angka

10. Isi dengan huruf

11. Isi dengan keperluan belanja

12. Isi dengan jenis belanja


14. Isi dengan alamat satker

15. Isi dengan nama dan nomor rekening

16. Isi dengan nominal kontrak

17. Isi dengan akun penerimaan

18. Isi dengan uraian penerimaan

19. Isi dengan rencana penerimaan

20. Isi dengan realisasi penerimaan sampai dengan bulan kemarin

21. Isi dengan penerimaan bulan ini

22. Isi dengan penjumlahan poin 20 dan poin 21

23. Isi dengan keterangan

24. Isi dengan kode kegiatan

25. Isi dengan kode output

26. Isi dengan kode akun

27. Isi dengan kode sub akun

28. Isi dengan nilai pagu

29. Isi dengan realisasi sampai dengan sekarang

30. Isi dengan SPP bulan ini

31. Isi dengan jumlah Realisasi sampai dengan bulan ini

32. Isi dengan pengurangan poin 28 dan 31

33. Isi dengan jumlah dokumen pendukung

34. Isi dengan jumlah surat bukti pengeluaran

35. Isi dengan jumlah STS


37. Isi dengan tanggal pengajuan

38. Isi dengan ttd penerbit SPM

39. Isi dengan nama penerbit SPM

40. Isi dengan NIP penerbit SPM

41. Isi dengan tanggal pengajuan SPP

42. Isi dengan ttd Pejabat Pembuat komitmen

43. Isi dengan nama PPK

44. Isi dengan NIP PPK

29

INSTRUKSI KERJA

Monitoring Pelaksanaan Anggaran

APBN






Suroto, SE, M.AB

Kasubbag Monitoring dan

Evaluasi

Drs. Sagiya

Kabag Anggaran dan

Perbendaharaan


Ka Biro Keuangan

30

1. Tujuan Mengetahui Sasaran dan Realisasi anggaran khususnya APBN

Mengetahui kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pengajuan realisasi anggaran ke

KPPN

2. Ruang Lingkup Prosedur ini hanya berlaku bagi pelaksanaan anggaran APBN

3. Definisi Monitoring pelaksanaan anggaran NON PNBP perlu dilakukan agar pengajuan realisasi /

pencairan dana ke KPPN bisa masuk ke mata anggaran kegiatan yang tepat, tidak melebihi

anggaran, dan proses pengajuan yang tidak dilakukan sampai berkali-kali

4. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

7. PP 23 tahun 2005

8. Keppres 42 tahun 2002 9. Perdirjen-02/PB tahun 2005


No. Penanggung Jawab Aktivitas

1. Pejabat Pembuat Komitmen Membuat Surat Permintaan Pembayaran, SPTB

Menyiapkan data dukung seperti kontrak, MoU

kerjasama, data tagihan, kwitansi, SSP dan lainnya

2. Subbag NON PNBP an.

Pejabat Pembuat SPM

Memverifikasi atas pengajuan data dukung pencairan

dana

Melakukan kroscek dan koreksi atas kegiatan, output,

dan mata anggaran kegiatan

Menginput ke aplikasi SPM 2011

3. Subbag Monitoring an.

Kuasa Pengguna Anggaran

Melakukan verifikasi ulang data dukung pengajuan

pencairan dana

Memverifikasi dan koreksi ulang kesesuaian kegiatan,

output, dan mata anggaran dengan anggaran yang

ada

Memberikan rekomendasi pencairan dana ke KPPN

31

Monitoring Pelaksanaan Anggaran APBN

PP-SPM KPAPejabat Pembuat

Komitmen

mulai

Menyiapkan data

dukung

SPTB

SPP

Data dukung

SPTB

SPP

Data dukung

Verifikasi data

dukung dan

kesesuaian

anggaran

Cocok?

SPTB

SPP

Data dukung

Perbaiki

data

dukung

Input aplikasi

SPM

Verifikasi ulang

data dukung dan

kesesuaian

anggaran

Cocok?

2

Rekomendasi

pencairan ke

KPPN

2 YA

SPP

SPTB

Data dukung

SPM

TIDAK YA

1

1

Data dukung

SPTB

SPPSPM

Mulai

TIDAK

6. Detail Prosedur

32

7. Form

a. Tampilan depan SPM 2011

b. Contoh Entry SPM 2011

33

c. Tampilan SPM 2011 Siap cetak.

34

DAFTAR ISTILAH-ISTILAH

BAR = Berita Acara Rekonsiliasi

BAS = Bagan Akun Standar

BAST = Berita Acara Serah Terima BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPK = Badan Pemeriksa Keuangan BUN = Bendahara Umum Negara

CALK = Catatan Atas Laporan Keuangan DBKP = Daftar Barang Kuasa Pengguna

DIR = Daftar Inventaris Ruangan

DIL = Daftar Inventaris Lainnya DJA = Direktorat Jenderal Anggaran

DJPb = Direktorat Jendral Perbendaharaan DJKN = Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KD = Kantor Daerah

KDP = Konstruksi Dalam Pengerjaan KIB = Kartu Invetaris Barang

KP = Kantor Pusat KPA = Kuasa Pengguna Anggaran

KPKN = Kantor Pemerintah dan Kas Negara

KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LBKP-S = Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran

LBKP-T = Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan LBPPW-S = Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semesteran

LBPPW-T = Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Tahunan LBPPE1-S = Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Semesteran

LBPPE1-T = Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan

LBPS = Laporan Barang Pengguna Semesteran LBPT = Laporan Barang Pengguna Tahunan

LHI = Laporan Hasil Inventaris LKB = Laporan Kondisi Barang

L-KDP = Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

SAI = Sistem Akuntansi Instansi SAK = Sistem Akuntansi Keuangan

SAKUN = Sistem Akuntansi Kas Umum Negara SAU = Sistem Akuntansi Umum

SAPP = Sisten Akuntansi Pemerintah Pusat SAPSK = Satuan Anggaran Per Satuan Kerja

SBK = Standar Biaya Khusus

SBU = Standar Biaya Umum SiAP = Sistem Akuntansi Pusat

SIMAK-BMN = Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SIMKEU = Sistem Informasi Manajemen Keuangan

SKPA = Surat Kuasa Pengguna Anggaran SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPP = Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SOR = Statement Of Responsibility

SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana

SPM = Surat Perintah membayar SPP = Surat Permintaan Pembayaran

SRAA = Surat Rincian Alokasi Anggaran SSBP = Surat Setoran Bukan Pajak

SSP = Surat Setoran Pajak SSPB = Surat Setoran Pengembalian Belanja

TOR = Term Of References

TP/TGR = Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

35

TUP = Tambahan Uang Persedian

UAKPA = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPB = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

UAPA = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran

UAPPA-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I UAPPA-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

UAPPB = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang UAPPB-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I

UAPPB-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah UDW = Uang Duka Wafat

UP = Uang Persediaan

UU = Undang-undang

36

INSTRUKSI KERJA

Monitoring Revisi Anggaran NON PNBP

dan PNBP Tingkat POK






Suroto, SE, M.AB Kasubbag Monitoring dan

Evaluasi

Drs. Sagiya Kabag Anggaran dan

Perbendaharaan

Drs. Syarif Utomo, MM Ka Biro Keuangan

37

1. Tujuan

Mengetahui posisi dana / anggaran PNBP dan NON PNBP dan keterkaitannya dengan

penyerapan anggaran

Mengetahui realisasi penerimaan dana PNBP

Mengetahui pencapaian anggaran (Laporan Kinerja),

2. Ruang Lingkup

Realisasi pendapatan serta biaya yang diperoleh dari sumber dana NON PNBP dan PNBP

Realisasi Penyerapan pada Mata Anggaran tertentu

3. Definisi

Usulan perubahan anggaran adalah kertas kerja yang memuat usulan perubahan / pergeseran

anggaran pada mata anggaran tertentu

Usulan lembar kerja adalah tabel informasi/data yang berisi penghitungan-penghitungan yang

digunakan untuk melakukan analisa komparatif. Bentuk analisa dan perhitungan yang lain

dapat berupa analisa statistik, perhitungan akuntansi, pembuatan time-schedule dan lain

sebagainya.

Realisasi Penerimaan dana PNBP adalah penerimaan yang telah diterima dan tercatat di

subbag PNBP

4. Dokumen Terkait

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

8) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per - 62/PB/2009 tentang Tata Cara

penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan.

9) Standar Akuntansi Keuangan

38



1 Kasubbag NON PNBP /

PNBP

Menyiapkan data dukung antara lain : 1. Usulan perubahan anggaran

2. Usulan lembar kerja 3. Realisasi penerimaan PNBP

4. Posisi akhir DIPA BLU UB saat akan revisi

5. RBA Revisi

2 Operator 1. Mengkompilasi dan menyiapkan data dukung

2. Menginput ke aplikasi RKAKL-DIPA

3 Verifikator 1. Memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran

data dukung 2. Mereview ulang hasil input aplikasi RKAKL-DIPA

3. Mengkoordinir kompilasi data dukung

4. Memberikan rekomendasi revisi RKAKL-DIPA UB

39

Monitoring Revisi Anggaran APBN dan PNBP

Verifikator OperatorKasubbag APBN / PNBP

Mulai

Menyiapkan

Data Dukung

Data Dukung

Data Dukung

Verifikasi dan

koreksi ulang

data dukung

Data Dukung

Kompilasi

Kompilasi

data dukung

Sesuai?

Data Dukung

Input aplikasi

RKAKL-DIPA

YA

TIDAK

Data Dukung

Kompilasi

RKAKL-DIPA

Revisi

Data Dukung

Kompilasi

RKAKL-DIPA

Revisi

Cocok?

Data Dukung

Kompilasi

RKAKL-DIPA

Revisi

Perbaiki data

dukung dan

RKAKL-DIPA

Rekomendasi

proses revisi

Selesai

TIDAK

YA

6. Detail Prosedur

40

Tampilan Form RKAKL-DIPA 2011

Tampilan Form Entry Data RKAKL-DIPA UB

41

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-5114/PB/2009

Tanggal : 28 Agustus 2009

Lampiran Surat

Nomor : 5509 /H10/KU/2010

Revisi Halaman IV DIPA Tanggal : 13 Desember 2010

KODE

Nomor SP

414989 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

0002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN

1138 525114 BELANJA PEMELIHARAAN

2005 525114 BELANJA PEMELIHARAAN

2007 525113 BELANJA LANGGANAN DAYA & JASA

4863 525115 BELANJA PERJALANAN

0081 PENGADAAN KENDARAAN DINAS

0290 537112 BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN

2308 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI


537113 BELANJA MODAL GEDUNG & BANGUNAN

537114 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI & JARINGAN

537115 BELANJA MODAL FISIK LAINNYA



0297 537111 BELANJA MODAL TANAH

0887 525112 BELANJA BARANG

A PERAWATAN GEDUNG

525114 BELANJA PEMELIHARAAN

537113 BELANJA MODAL GEDUNG & BANGUNAN

B PERBAIKAN PERALATAN

525114 BELANJA PEMELIHARAAN

537112 BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN

KODE

Nomor SP

414989 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2550 PEMBINAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

0016 525111 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN

525112 BELANJA BARANG

525119 BELANJA PENYEDIAAN BARANG & JASA BLU LAIN

0539 525111 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN

525119 BELANJA PENYEDIAAN BARANG & JASA BLU LAIN

4265 525119 BELANJA PENYEDIAAN BARANG & JASA BLU LAIN


2578 PEMBERIAN BEASISWA


JUMLAH

JUMLAH

Malang, 13 Desember 2010

Kuasa Pengguna Anggaran / KPA

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito

NIP. 19510122 197903 1 002

SEMULA MENJADI

0114/023-04.2/XV/2010

SEMULA MENJADI

0114/023-04.2/XV/2010

Tampilan Form Revisi Halaman IV DIPA Tahun Anggaran 2010

42

INSTRUKSI KERJA

Monitoring Pelaporan Anggaran PNBP






Suroto, SE, M.AB Kasubbag Monitoring dan

Evaluasi

Drs. Sagiya Kabag Anggaran dan

Perbendaharaan

Drs. Syarif Utomo, MM Ka Biro Keuangan

43

1. Tujuan

Mengetahui tingkat daya serap atas pelaksanaan kemajuan program/kegiatan per triwulan

Mengetahui realisasi penerimaan per triwulan

2. Ruang Lingkup

Pelaporan tingkat realisasi penerimaan, daya serap pagu DIPA atau realisasi belanja per

program/kegiatan setiap triwulan

3. Definisi

SPM adalah Surat Perintah Membayar merupakan aplikasi yang dibuat oleh unit kerja untuk

disampaikan pada KPPN sebagai dasar atau perintah pencairan dana

SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana, merupakan dokumen dasar pencairan dana

yang digunakan oleh bendahara pengeluaran

SPTB pengesahan adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang merupakan

rekap dari transaksi SP2D dalam kurun waktu 1 triwulan

SPM pengesahan adalah dokumen untuk merekam mata anggaran tertentu yang diajukan

untuk pengesahan belanja

4. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4421) ; 6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

8. Permendiknas Nomor 81 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program

dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010.

44


No. Penanggung Jawab Aktivitas

1. Operator Merekap Transaksi SP2D per MAK dalam kurun waktu

1 triwulan

Menginput rekap transaksi SP2D per MAK ke dalam

SPTB pengesahan

Menginput ke dalam SPM pengesahan dengan dasar

rekap SPTB per mak dalam 1 triwulan

2. Subbag Monitoring Melakukan review atas kondisi ketersediaan pada

aplikasi SPM pengesahan

Melakukan review atas rekap SPTB per MAK dalam 1

triwulan

Mereview hasil dokumen SPM pengesahan dan

melakukan kroscek dengan SPTB pengesahan

45

Monitoring Pelaporan Anggaran PNBP

Subbag MonitoringOperator

Mulai

Aplikasi SP2D

Rekap SP2D Per

MAK

SPTB

Pengesahan Per

MAK

Aplikasi SPM

Pengesahan

SPM Pengesahan

SPTB

Pengesahan Per

MAK

SPM Pengesahan

Cocok?

Verifikasi

Ulang

SPTB

Pengesahan Per

MAK

Rekomendasi

pengesahan ke

KPPN

Selesai

SPM Pengesahan

Perbaiki data

YA1 TIDAK

1

6. Detail Prosedur

46

7. Form

a. Tampilan depan SPM 2011

b. Tampilan untuk merekam data SPM pengesahan 2011

Documents

00005 02006 MP Monitoring dan Evaluasi