1

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kejahatanadalah hasil dari berbagai faktor yang beraneka ragam dan selalu

berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan merupakan gejala sosial

yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat

ditekan atau dikurangi jumlahnya.1 Dengan kata lain, kejahatan mungkin dapat ditekan

sekecil mungkin, namun kejahatan tidak dapat dimusnahkan dari kehidupan manusia. Untuk

menekan tingkat kejahatan agar menjadi sekecil mungkin, maka perlu diketahui faktor-faktor

yang menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut. Secara teoritis, lingkungan sosial sangat

membawa pengaruh bagi individu dalam membentuk tingkah laku seseorang terutama tingkah

laku kriminal. Keberadaan dalam lingkungan sosial, pada umumnya bersifat saling

mempengaruhi bagi timbulnya perilaku kriminal.

Faktor-faktor lain yang dapat dikemukakan misalnya, standar hidup yang rendah,

mobilitas penduduk yang tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan dapat

mempengaruhi seseorang untuk bertingkah laku kriminal.

Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini di kota Denpasar sebagai kota

metropolitan menunjukkan gejala kriminalitas baik secara kuantitas, kualitas, maupun

intensitasnya mengalami peningkatan walau tidak secara signifikan mempengaruhi

perkembangan yang lainnya. Seperti yang diungkapkan Mulyana W. Kusumah, bahwa data

yang disajikan dalam statistic kriminal Polri maupun sumber-sumber resmi lainnya

membenarkan secara kuantitatif perkembangan kriminalitas menunjukkan kecenderungan

kenaikan jumlah kejahatan.2

Salah satu kriminalitas yang terjadi di Denpasar Bali adalah kejahatan pencurian

kendaraan bermotor seperti yang terlihat di dalam tabel di bawah ini:

1 JE Sahetapy, 1983. Kejahatan kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner Sinar Wijaya, cet. 1. hlm. 78

2 Mulyana W. Kusumah. 1983. Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial, Alumni Bandung, hlm 7

2

Tabel.1. Jumlah Pencurian Kendaraan Bermotor dan pelaku yang Tertangkap

Tahun 2008-2012 di Denpasar

NO

TAHUN

CURNAMOR

PELAKU

DITANGKAP

1 2008 129 39

2 2009 271 71

3 2010 158 35

4 2011 198 43

5 2012 137 56

TOTAL 893 224

*Sumber: Satreskrim Polresta Denpasar

Data dalam tabel di atas menunjukkan perkembangan kejahatan pencurian kendaraan

bermotor dan pelaku yang ditangkap aparat keamanan mengalami peningkatan walau terjadi

angka penurunan pada akhir tahun 2012. Dari angka statistic kriminal tersebut sangat urgen

sekali diadakan penelitian mengenai apa yang menjadi motif, trend dan solusi yang bagaimana

digunakan ke depan dalam mencegah terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Mencermati uraian di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut (a). Apa yang menjadi

motif, dan trend terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Denpasar Bali?; (b). Upaya apa

yang dijadikan solusi terhadap pencurian kendaraan bermotor di wilayah Denpasar ini?

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pencurian

Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap

kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak) yang

seyogianya mendapat perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Adapun jenis-jenis

kejahatan terhadap harta benda dimuat dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP), yaitu :

1. Pencurian (diefstal), diatur dalam Bab XXII.

2. Pemerasan dan pengancaman (afpersing dan afdreiging), diatur dalam Bab XXIII.

3. Penggelapan (versduistering), diatur dalam Bab XXIV.

4. Penipuan (bedrog), diatur dalam Bab XXV.

5. Penghancuran dan perusakan benda (vemieling of beschadiging van goederen), diatur

dalam Bab XXVII.

6. Penadahan (heling), diatur dalam Bab XXX.3

Menurut sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis kejahatan

yang termasuk dalam golongan ”kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain

hak yang timbul dari hak milik”, adalah kejahatan-kejahatan:

1. Pencurian.

2. Pemerasan.

3. Penggelapan.

3Adami Chazawi, 2006, Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayumedia, Malang, (selanjutnyadisingkat

Adami Chazawi II), hal. 1.

4

4. Penipuan.

5. Pengerusakan.”4

Pada umumnya kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti

perbuatannya yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Diantara kejahatan-

kejahatan terhadap milik orang, yang paling marak terjadi di Indonesia adalah pencurian.

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah

tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana

pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu diatur dalam pasal 362 KUHP

yang rumusan aslinya berbahasa Belanda. Kemudian beberapa sarjana meterjemahkan

rumusan tersebut dengan versinya masing-masing.

R. Sugandhi menerjemahkan pasal 362 KUHP sebagai beriku “Barang siapa

mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana

penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.5

Menurut R. Soesilo, Pasal 362 KUHP diterjemahkan sebagai berikut: “Barang siapa

mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian,

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.

9000,-”.6

Pasal 362 KUHP diterjemahkan menurut Moch. Anwar adalah: ”Barang siapa

mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian

4A. F. 1979, Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus Kejahatan YangDitujukan Terhadap Hak

Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik. Tarsito, Bandung,hal. 7.

5 R. Sugandhi, op.cit., hal. 376

6R. Soesilo, 1990. KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap

Pasal Demi Pasal. Politeia. Bogor. hal. 249.

5

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali

enam puluh rupiah”.7

Terjemahan Pasal 362 KUHP menurut R. Sugandhi, R. Soesilo dan Moch. Anwar

memiliki kesamaan versi, namun ada beberapa sarjana memiliki pandangan tersendiri

walaupun pada prinsipnya menjelaskan tentang pencurian dalam bentuk pokok. Menurut P.

A. F. Lamintang dan Djisman Samosir Pasal 362 KUHP diterjemahkan sebagai berikut:

Barang siapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia

dihukum karena salahnya melakukan pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya

lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.8

Dilihat dari rumusan tersebut, segera dapat kita ketahui bahwa pencurian itu

merupakan delik yang dirumuskan secara formil atau yang disebut juga delict met formele

omschrijving, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu

perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan mengambil atau wegnemen.

Berbeda dengan terjemahan Pasal 362 KUHP menurut R. Sugandhi, R. Soesilo dan

Moch. Anwar, dimana didalam terjemahannya diatas, P. A. F. Lamintang dan Djisman

Samosir dengan sengaja menerjemahkan ”zich toeeigenen” itu dengan “menguasai” yang

mana mempunyai pengertian berbeda dengan ”memiliki” yang ternyata sampai saat sekarang

banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan dalam

bahasa Indonesia, walaupun benar bahwa perbuatan ”memiliki” itu sendiri termasuk didalam

pengertian ”zich toeeigenen” seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 362 KUHP.9

2. Unsur-unsur pencurian.

Apa yang sebenarnya diatur didalam Pasal 362 KUHP itu, pertama-tama perlu

diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut. Tindak pidana pencurian dalam

7Moch. Anwar. 1980, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUI-IP Buku H). Alumni, Bandung, hal.17.

8P. A, F. Lamintang dan Djisman Samosir, op.cit., hal. 49

9Ibid

6

bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur

subyektif dan unsur-unsur obyek1if.10

Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian itu mengandung dua unsur pokok yaitu:

1. Unsur obyektif:

- Mengambil

- Barang

- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

2. Unsur Subyektif

- Dengan maksud

- Untuk memiliki/untuk menguasai

- Secara melawan hukum

Mengambil merupakan unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan

”mengambil” (wegnemen). Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada

menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat

lain. Menurut P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir bahwa perbuatan mengambil

ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya

yang nyata dan mutlak. Noyon Langemeyer mengemukakan pandangannya yakni pengertian

mengambil tersebut adalah selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu

benda berada dalam penguasaannya (pelaku). Berikutnya, Simon memberikan pengertian

mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau

membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata.

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan

kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap

selesai, terlaksana apabila benda itu sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam

praktek ditafsirkan secara luas dan mengalami perkembangan di dalam pengertiannya,

sehingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa. Sebagai contoh:

mengendarai mobil orang lain yang sedang terparkir tanpa izin pemiliknya dan setelah

10

29Adami Chazawi II, loc.cit

7

mempergunakannya mobil dikembalikan pada tempatnya. Mempergunakan mobil itu adalah

perbuatan mengambil bensin karena bensin dalam tank mobil itu terpakai. Dengan demikian,

perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan

masyarakat.

Mengenai barang yang diambil itu harus berharga, baik secara keseluruhan maupun

sebagian. Tentang harga barang yang diambil itu tidak selalu harus bersifat ekonomis,

misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin dapat terjual kepada orang lain, akan tetapi

bagi si korban barang tersebut berharga sebagai suatu kenang-kenangan. Van Bemmelen

memberi contoh, yaitu: berupa beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau

Surat kabar; berupa beberapa helai rambut (hearlok) dari seseorang yang wafat yang

dicintai.11

Menurut MemorievanToelichting mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, dapat

diketahui bahwa ”benda” tersebut haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut

sifatnya dapat dipindahkan. Dalam prakteknya sekarang pengertian tentang benda ini juga

mengalami perkembangan, dimana yang dapat dijadikan obyek dari kejahatan pencurian itu

bukan lagi terbatas pada ”benda berwujud dan bergerak”, melainkan secara umum dapat

dikatakan bahwa menurut pengertian masa kini yang dapat dijadikan obyek pencurian adalah

setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan

benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda

yang tergolong resnullius.

Mengenai perkembangan atau penyimpangan yang demikian jauh dari maksud

semula dari undang-undang tentang pengertian barang/benda di dalam pasal 362 KUHP itu

dapat dilihat dari putusan-putusan pengadilan seperti berikut:

a. ArrestHogeRaad tanggal 23 Mei 1921 (N. J. 1921 halaman 564, W. 10728), tentang

pencurian listrik (stroom). Arrest ini kemudian dikenal dengan apa yang disebut

“Electriciteits-arrest”;

11

Sudradjat Bassar, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-UndangHukum Pidana.

Remadja Katya, Bandung, hal. 64.

8

b. Arrest Hoge Raad tanggal 9 Nopember 1932 (N. J. 1932 W. 12409), tentang pencurian

gas;

c. Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1911 (N. J. 1911 W. 9205), tentang pencurian pohon

atau kayu.12

Dari beberapa contoh diatas dapat diketahui, bahwa benda-benda tidak berwujud

seperti tenaga listrik dan gas serta benda-benda tidak bergerak seperti pohon itu dapat

dijadikan obyek dari kejahatan, pencurian. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain:

Barang yang dicuri tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian

saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak

dapat menjadi obyek pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang

yang sudah di buang oleh pemiliknya dan sebagainya.

Perkataan dengan maksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP itu mempunyai arti yang

sama dengan opzet atau kesengajaan, dimana harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti

sempit atau ”opzet als oogmerk” saja. Opzet atau maksud itu haruslah diartikan untuk

menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Ini berarti

bahwa harus dibuktikan:

a. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud

untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.

b. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui bahwa

barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain.

c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang

melawan hak atau bahwa ia tidak untuk berbuat demikian untuk memiliki/untuk

menguasai:

Secara umum para sarjana menggunakan istilah memiliki. Dalam kaitannya dengan

hal ini P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir menggunakan istilah menguasai, oleh

karena didalam kenyataannya diketahui bahwa pengertian menguasai adalah lebih luas dari

pengertian memiliki bagi dirinya sendiri. Bahkan lebih tepat jika diartikan sebagai menguasai

12

P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir, op.cit., hal. 54.

9

bagi dirinya sendiri, karena dengan kenyataan bahwa seseorang itu dapat menjual,

memberikan, menyembunyikan, menggadaikan, sampai pada merusak sesuatu benda

kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda itu.

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut,

melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya.

Setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia

bukan pemilik. Noyon-Langemeyer memberi definisi memiliki barang” adalah menjelmakan

menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak

sendiri.13

Maksud untuk memiliki barang itu perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada,

meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena

kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Secara melawan hukum:

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada

melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia

sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu

adalah bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya melawan hukum (wederrechtelyk) adalah

sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada

dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan

hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya

sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum

tertulis, sedangkan melawan hukum materiil ialah disamping bertentangan dengan hukum

tertulis, juga bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang ada dalam kehidupan

masyarakat.

Sebagaimana diterangkan dalam Memorie van Toelichting, maksud dicantumkarmya

melawan hukum secara tegas dalam suatu tindak pidana, didasarkan pada suatu pertimbangan

pembentuk Undang-undang bahwa ada kekhawatiran orang-orang tertentu yang melakukan

perbuatan seperti yang dirumuskan itu yang tidak bersifat melawan hukum akan dapat juga

dipidana. Demikian juga halnya dengan memasukkan unsur melawan hukum kedalam

13

Sudraj at Bassar, op.cit, hal. 65

10

rumusan pencurian. Pembentuk undang-undang merasa khawatir adanya perbuatan-perbuatan

mengambil benda milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa dengan

melawan hukum. Apabila unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan hukum,

maka orang seperti itu dapat dipidana. Keadaan ini bisa terjadi, misalnya seorang calon

pembeli di toko swalayan dengan mengambil sendiri barang yang akan dibelinya.14

3. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak

pencurian dikualifikasikan / dibedakan atas:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365).

e. Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Di dalam kaitannya dengan pembahasan karya tulis ini, penulis hanya akan

terjelaskan lebih jauh dua ketentuan pasal saja yakni Pasal 363 dan 365, karena kedua

ketentuan pasal tersebut memiliki spesifikasi atau kekhususan-kekhususah dalam kaitannya

dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor. Pencurian dengan pemberatan

(Pasal 363 KUHP)

Bunyi Pasal 363 KUHP adalah:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Pencurian ternak.

2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir,

gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar,

kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang.

14

Adami Chazawi II, op.ciL, hal. 19.

11

3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada

rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada

dengan kemauannya yang berhak.

4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat

mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau

memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam

No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pencurian dalam Pasal 363 KUHP ini dinamakan pencurian dengan pemberatan.

Yang dimaksud dengan ”pencurian dengan pemberatan” (gequalificeerde diefstal) adalah

bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP bentuk pokoknya)

ditambah unsur-unsur lain, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya

diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

Obyek pencuriannya adalah ternak, sebagai unsur obyektif tambahan. Pengertian

ternak dapat dilihat dari rumusan Pasal 101 KUHP, yakni semua jenis binatang yang

memamah biak (kerbau, lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda,

keledai) dan babi. Pencurian ternak dianggap berat, karena ternak tersebut merupakan milik

petani ternak atau peternak yang terpenting.

Pencurian pada waktu:

Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana,

seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi,

kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya

perang, maka pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu

orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedangkan orang

yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini berbuat jahat, adalah orang yang

rendah budinya. Sebenarnya para pelaku pencurian berkewajiban untuk menolong para

korban sesuai dengan rasa kemanusiaan.

12

Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya

pencuri betul-betul mempergunakan itu untuk mencuri. Tidak termasuk disini misalnya orang

yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian

kota terjadi suatu kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang

ada karena kebakaran itu.

Pencurian pada waktu malam:

- dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh

yang berhak.

Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara

matahari terbenam dan terbit kembali. Yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang

dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami

pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, gerbong

kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam

termasuk dalam pengertian rumah.

Adapun yang dimaksud pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai

tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan

dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau

pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas salinan air,

tumpukan batu-batu, pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Tidak perlu tertutupi rapat-

rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri harus betul-betul masuk

ke dalam rumah dan sebagainya dan melakukan pencurian di situ.

Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Dalam hal ini dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana

dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56

KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang yang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

Pencurian dengan cara-cara tertentu :

13

Dalam hal ini untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil

barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar,

memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Yang diartikan membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya

membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Yang diartikan memecah ialah

membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya.

Tentang pemanjatan terdapat pada Pasal 99 KUHP. Menurut arti sesungguhnya,

memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang

dimaksud), dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat. Dalam ketentuan ini termasuk juga

dalam sebutan memanjat adalah :

a. ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk

atau ke luar.

b. masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali (biasa disebut

dengan perbuatan menggangsir).

c. masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan.

Selanjutnya, mengenai penggunaan anak kunci palsu diatur dalam Pasal 100 KUHP,

yakni yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak

diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti

dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Anak kunci duplikat bila tidak

dipergunakan oleh yang berhak masuk pula dalam pengertian anak kunci palsu. Anak kunci

yang telah hilang dari tangan yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak

kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain

daripada itu menurut bunyi Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak

kunci yang berupa apa saja, misalnya kawat atau paku yang kegunaannya bukan untuk

membuka kunci, apabila digunakan oleh pencuri membuka kunci, masuk pula dalam sebutan

anak kunci palsu.

Dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) sub ke 5 juga menyebutkan cara-cara pencurian

dengan perintah palsu dan pakaian jabatan palsu. Perintah palsu yaitu suatu perintah yang

kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sesuai

dengan undang-undang yang berlaku, tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan

14

palsu merupakan pakaian yang dipakai oleh orang, akan tetapi ia tidak berhak untuk itu.

Misalnya, pencuri dengan memakai seragam polisi pura-pura sebagai seorang polisi dengan

membawa surat keterangan palsu agar dapat dengan mudah masuk ke rumah seseorang untuk

melakukan pencurian.

Pada Pasal 363 ayat (2) menetapkan, bahwa gabungan dari kejahatan tersebut dalam

No.3 dengan salah satu yang tersebut dalam No.4 dan 5 merupakan masalah yang

memperberat hukumannya.

Contoh: Dalam salah satu berita kriminal di harian Bali Post edisi hari Minggu, 15

April 2013 disebutkan bahwa satu unit sepeda motor Honda Grand milik Hadiman Baruh

dicuri di areal parkir Jalan Kamboja Denpasar. Pada saat memarkir, korban telah memastikan

bahwa sepeda motornya dalam kondisi terkunci stang. Pelaku dalam beraksi menggunakan

kunci palsu (kupal). Dalam hal ini, kasus pencurian sepeda motor tersebut termasuk dalam

jenis pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).15

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP):

Pasal 365 KUHP menentukan bahwa:

(l) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang,

dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap

tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan

kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di

tangannya.

(2) Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

Ke-l. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dijalan umum, atau di dalam kereta

api, atau tram yang sedang berjalan;

15

Seminggu Tujuh Motor Amblas”, Bali Post, Minggu Tanggal 15 April 2013

15

Ke-2. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Ke-3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan

pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

pakaian jabatan palsu;

Ke-4. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat

ada orang mati.

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh

tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan

perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai

salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berilcut:

1. Obyektif:

a. pencurian dengan didahului; disertai; diikuti.

b. oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

2. Subyektif:

a. dengan maksud untuk.

b. mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu.

c. jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam

kejahatan itu untuk melarikan diri, untuk mempertahankan kepemilikan atas barang

yang dicuri.

Yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan

tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan

terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, mengikat, menahan

dan sebagainya. Dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan melakukan

kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Sebagai perluasan dari

pengertian kekerasan ditetapkan oleh Pasal 89 KUHP. bahwa perbuatan yang mengakibatkan

orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak

16

berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang.

Seseorang tidak perlu para pemilik barang, misalnya pelayan rumah yang sedang menjaga

rumah majikannya.

Lebih lanjut, untuk dapat dituntut menurut pasal ini, kekerasan atau ancaman

kekerasan tersebut harus dilakukan terhadap orang, bukan pada barang, dan dapat dilakukan

sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk

menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan apabila tertangkap tangan supaya ada

kesempatan bagi diri atau kawannya yang turut melakukan pencurian tersebut untuk

melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu dapat dipertahankan berada di tangannya.

Pencuri yang masuk ke dalam rumah dengan merusak bagian rumah (pintu, jendela dan

sebagainya) tidak tergolong dalam pencurian ini, karena kekerasan yang dilakukan itu tidak

dikenakan pada orang.

Ancaman hukuman untuk pencurian ini diperberat (Pasal 365 ayat (2)), apabila

disertai salah satu hal seperti di bawah ini:

1. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api

atau tram yang sedang berjalan. Apabila pencurian tersebut dilakukan di dalam kereta api

atau tram yang sedang berhenti, tidak masuk disini. Yang dimakud jalan umum adalah

dataran tanah yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, baik milik pemerintah atau

swasta, asal dipergunakan untuk umum (siapapun boleh berlalu lintas di situ).

2. Apabila perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

3. Apabila si pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau

memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

4. Apabila perbuatan itu mengakibatkan ada orang yang mendapat luka berat. Ancaman

hukuman untuk pencurian ini diperberat lagi, apabila perbuatan ini mengakibatkan

kematian seseorang. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Kematian itu harus hanya sebagai akibat belaka dari pencurian ini, dan tidak merupakan

tujuan semula dari si pelaku.16

Sedangkan Pasal 365 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa

16

R. Sugandhi, op.cit, hal. 384.

17

menjatuhan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua

puluh tahun, apabila perbuatan itu:

1. Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang.

2. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

3. Disertai salah satu masalah tersebut dalam No. 1 dan 3 (Ayat 2), yakni): N0.l: pada

waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup dimana berdiri

sebuah rumah, di jalan umum, di dalam kereta atau tram yang sedang bergerak. No.2:

yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan Cara: membongkar, memanjat,

memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu atau memakai pakaian jabatan

palsu.

4. Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian kendaraan bermotor atau sering dikenal dengan “curanmor” jelas ditujukan

pada situasi hilangnya unit kendaraan bermotor. Situasi kriminalitas terhadap pencurian

kendaraan motor jauh lebih luas dari sekedar hilangnya kendaraan bermotor. Adapun situasi

tersebut adalah:

a) kejahatan dengan mempergunakan alat bantu kendaraan bermotor;

b) kejahatan dalam kndaraan bermotor;

c) kejahatan terhadap perangkat atau bagian dari kendaraan bermotor

Mengapa dikatakan “kejahatan” dan bukan hanya pencurian saja, mengingat mungkin

dilakukan berbagai kejahatan lain selain pencurian unit kendaraan bermotor (theff of violence)

itu sendiri. Baik kejahatan terhadap unit kendaraan bermotor maupun tiga variasi kejahatan-

kejahatan yang terkait dengan kendaraan bermotor lainnya tersebut, memunculkan konsep

teknis yakni “semua kejahatan yang terkait dengan kendaraan bermotor” (vehicle-related

criminalities)

Selain itu, keterkaitan kejahatan dengan kendaraan bermotor pada khususnya maupu

kehidupan jalan raya pada umumnya, juga semakin menampilkan wajah yang kriminogenik.

Artinya, terjadi asosiasi yang semakin terlihat dan kuat antara faktor yang biasanya menjadi

penyebab timbulnya kejahatan dengan terjadinya kejahatan itu sendiri yang menimpa, yang

18

terjadi pada atau yang terkait dengan kendaraan bermotor. Inilah yang oleh kepolisian disebut

sebagai faktor-faktor korelatif kriminogenik.

Sebenarnya, wajah yang semakin kriminogenik tersebut bukan hanya terkait dengan

kendaraan bermotor saja. Situasi jalan raya pada khususnya, maupun situasi tempat-tempat

umum (public places) pada umumnya baik di Denpasar maupun di kota-kota lainnya, memang

mengkhawatirkan dan merupakan faktor kriminogenik paling besar.

Situasi seperti ketidakteraturan, ketidakbersihan, ketidakpastian maupun ketiadaan

dukungan sistem bagi orang-orang yang berada di tempat-tempat umum merupakan gambaran

yang biasa terjadi. Praktis disemua tempat kita tidak bisa mengandalkan bekerjanya sistem

bila kita mengalami musibah, terjatuh, tersesat, demikian juga kalau di begal. Dengan

demikian, ancaman kejahatan, adalah salah satu indikasi ikutan saja yang makin membuat

impresi kita tentang tempat-tempat tersebut terasa tidak nyaman.

Pencurian kendaraan bermotor, tidak selamanya merupakan keinginan murni pelaku

untuk memiliki kendaraan tersebut. Namun lebih dari itu, keinginan “memiliki” kendaraan

tergantung juga karena “pesanan”. Sang pemesan menginginkan kendaraan bermotor dengan

merek “A”, maka si pelaku pun mengincar pesanan tersebut baik yang berada di perparkiran

maupun yang sedang melaju di jalan raya.

Bagi pelaku modus operandinya berbagai macam peristiwa terjadi dalam pencurian

kendaraan bermotor seperti misal dengan menggunakan kunci palsu (kunci paksa dalam

bentuk T), kunci asli (karena si pemilik lupa mencabut kuncinya yang masih berada di

kendaraan bermotornya), atau mungkin dengan carabegal, merampas kendaraan tersebut yang

sedang melaju di jalan raya.

19

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui,

menganalisis secara mendalam dan selanjutnya memaparkannya dalam laporan penelitian

tentang pencurian kendaraan bermotor dengan menemukam motif dan trend terjadinya

pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Tujuan yang lain adalah untuk menganalisis apa yang menjadi motif, trend, dan upaya

(soulsi) pencegahan dan penanggulangan terhadap pencurian kendaraan bermotor melalui

perspektif pendekatan kriminologi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

a) secara teoritis/akademis: manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah

yojanan pengetahuan yang terkait dengan faktor motif, trend pencurian

kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Denpasar; di samping itu pula

dapat menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana upaya (solusi)

penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

b) secara praktis: penelitian ini diharapkan memiliki manfaat pada penegak

hukum (praktisi) dalam masalah motif, trend dan solusi pencegahan maupun

penanggulangan terhadap pencurian kendaraan bermotor yang semakin marak

terjadi wilayah Polresta Denpasar.

c) secara sosiologis/masyarakat: manfaat penelitian ini diharapkan keterlibatan

peran serta masyarakat dalam upaya memahami motif, trend dan solusi

penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut..

20

BAB IV

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan nondoktrinal (socio-

legal approach). Pada prinsipnya studi sociolegal adalah studi hukum, yang menggunakan

pendekatan metodelogi ilmu sosial dalam arti luas.

Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas , studi mengenai sociolegal adalah suatu

pendekatan alternative yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “socio” dalam

sociolegalstudies merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (an

interface with a context within which law exists). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang

peneliti sociolegal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisa, mereka sering tidak sedang

bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan

hukum dan studi hukum.17

Operasional pendekatan socio-legal penelitian ini adalah untuk mendapat data empirik

dan non empirik yang dilakukan dengan studi kasus terhadap pencurian kendaraan bermotor

dalam perspektif kriminologi, dinamika motif, trend, dan solusi berupa penanggulangan

kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Upaya menjawab apa yang menjadi tujuan pengkajian penelitian ini, maka studi ini

menerapkan perspektif kriminologis18

. Suatu pendekatan yang di dalamnya terkandung

pengertian bahwa gejala hukum yang berupa kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilihat

sebagai gejala yang tidak terlepas dari kondisi masyarakatnya. Sehingga upaya pemahaman

dan antisipasi terhadap gejala tersebut akan diperhatikan baik dari sudut hukum pidana

(pemahaman dan pengkajian sistem hukum pidana dengan segala unsur-unsurnya), maupun

dari sudut ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi kriminal (pemahaman krimininologi sekitar

17

Sulistyowati Irianto & Shidarta (Editor), 2011. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi,

PenerbitYayasanObor Indonesia. hlm. 175.

18 Edwin H Sutherland (1995) mengklasifikasikan bagian-bagian pokok dari ilmu kriminologi adalah (a)

Penology, (b) Etiologi Kriminal, dan (c) Sosiologi Hukum Pidana, dalam PrincipleofCriminology, revised by

Donald R Creseey, Philadelphia; JB Lipincolt Co, 1995 : 80-83

21

upaya pengidentifikasian faktor-faktor korelasional, proses terjadinya kejahatan pencurian

kendaraan bermotor, baik terhadap gejala motif, trend dan soulsinya).

Kajian penelitian ini lebih mencerminkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif-

analitis, suatu tipe penelitian yang tidak saja terhenti pada penggambaran semata melainkan

sampai pada upaya pengkajian bentuk motif, trend, dan solusi tentang kejahatan pencurian

kendaraan bermotor namun sampai pada analisis mendalam terhadap suatu masalah yang

hendak dikaji (suatu penelitian empirik konvensional yang bersifat kuantitatif, lazim

dilakukan dalam ranah sosiologi makro)19

. Selain itu pula dalam pengkajiannya digunakan

penelitian kualitatif.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Bali, Kepolisian Resort Kota (Polresta)

Denpasar, dan Lembaga Pemasyarakatan Denpasar

c. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis

atau kesimpulan)20

. Fact is something that, actually exists; an aspect of reality21

. Jenis data

dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang

digali secara langsung di lapangan yang meliputi perilaku kejahatan pencurian kendaraan

bermotor yakni tentang motif, dan trend kejahatan nya. Tradisi penelitian yang dipilih dalam

19

Soetandyo Wignyosoebroto (1994) mengemukakan, bahwa “Hukum manakala dikonsepsikan sebagai

norma-norma di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, maka metode penelitian yang diterapkan

adalah doktrinal, bersaranakan logika deduktif untuk membangun sistem hukum positif. Hukum yang dikonsepsikan

sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variable sosial yang empirik, metode penelitian

yang diterapkan adalah sosiologis struktural makro. Hukum yang dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna

simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka metode penelitian yang diterapkan

adalah nondoktrinal atau sosiologi dengan pendekatan interaksionis mikro dengan analisis kualitatif”. Selanjutnya

dikemukakan pula, ciri-ciri dari tipe-tipe penelitian hukum, yaitu bila penelitian hukum itu hukum doktrinal,

lazimnya bertujuan untuk (a) menemukan hukum atau (b) menciptakan hukum, sedangkan penelitian hukum

nondoktrinal (sosiologis), lazimnya bertujuan untuk (a) melakukan pengujian (verifikasi) teori-teori makro

(structural) tentang hukum dan masyarakat yang bercirikan kuantitatif, atau (b) membangun teori mikro (simbolik

interaksionis) tentang hukum dan masyarakat yang bercirikan kualitatif. (Lihat Soetandyo Wignyosoebroto dalam

MasalahMetodologikdalamPenelitianHukumsehubungandenganMasalahKeragamanPendekatanKonseptualnya,

Makalah disajikan dalam Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, DirBinlitabmas, Dirjen Dikti,

Depdikbud, Bandungan, 5-6 Desember 1994. 20

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,

2002, hlm. 239. 21

Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, Eighth Edition, Editor in Chief, Thomson West, United State of

America, 2004, p. 628.

22

penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-

angka untuk keperluan analisis kuantitatif-statistik akan tetapi data tersebut adalah infomasi

yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.22

.

Sampel sebagai inforrman ditentukan secara purposive. Sumber data sekunder dalam

penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku literatur, peraturan

perundang-undangan, majalah ilmiah, jurnal dan laporan penelitian, koran serta kamus.

Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan,

dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat

"perspektif emic" artinya memperoleh data bukan "sebagai mana seharusnya, bukan

berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang

terjadi di lapangan yang dialami, dirasakan dan difikirkan oleh partisipan/sumber data”.23

Dalam hal instrumen penelitian kualitatif, Lincoln and Guba (1986) menyatakan bahwa:

"The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other

forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the

initial and continuing mainstay. But if the human instrument has been used extensively in

earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the

data that the human instrument has product"

Selanjutnya Nasution (1988) menyatakan:

"Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia

sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum

mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis

yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan

secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang

penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada

pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat

mencapainya "

Berdasarkan dua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif

pada awalnya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah

22

Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif,

Pustaka Jaya, Jakarta, 2002, him. 67. sedangkan mengenai sumber data kualitatif, menurut Heribertus Sutopo, dapat

berupa manusia --- dengan tingkah lakunya- peristiwa, dokumen, arsip, dan benda-benda lain. Baca Heribertus

Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar- dasar Teori dan Praktis, IMversitas Sebelas Maret, Surakarta,

1988,hlm.23.

23

Soegiyono, Opcit, hlm. 213

23

peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dapat

dikembangkan suatu instrumen.

Penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri namun selanjutnya

setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen

penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data

yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

d. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik atau cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga cara yakni dengan

interview (wawancara), kuesioner (angket), obseravsi (pengamatan), dan triangulasi gabungan

ketiganya24

.

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara

purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil

penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak

diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus

situasi sosial tersebut,

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley

dinamakan "social situation" atau situasi sosial yaag terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat

(place) pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial

tersebut, dapat di lihat berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan

yang sedang ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa atau wilayah suatu negara. Situasi

sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui "apa yang

terjadi" di dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati

secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place)

tertentu25

.

e. Teknik Penentuan Sampel Penelitian.

24

Sugiyono, Opcit, hlm. 137

25Sulistyowati Irianto & Shidarta (Editor), 2011. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi,

PenerbitYayasanObor Indonesia, hlm 215

24

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan

sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang

digunakan.

1. Probability Sampling

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang

sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik

ini meliputi, simple random sampling, proportionate stratified random sampling,

disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling (sampling menurut

daerah).

2. Nonprobability Sampling

Non-probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi

sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive,

jenuh, snowball.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive

sampling, dan snowball sampling. Seperti telah dikemukakan bahwa, purposive sampling

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan

tertentu ini, misalnya orang tersebut yangdianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan,

atau mungkin saja sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi

obyek/situasi sosial yang diteliti. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel

sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini

dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan

data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber

data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang

menggelinding, lama-lama menjadi besar.

25

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.26

Teknik penentuan

sampel yang dipergunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah:

Purposive sampling adalah penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu yang dipilih

sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan kriteria dan karakteristik tertentu. Teknik

ini digunakan dalam menentukan lokasi penelitian.

Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dari hasil wawancara dan

survey pengakuan diri (selfreport). Di atas sudah dikemukakan tentang teknik atau cara

pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga cara yakni dengan interview (wawancara),

kuesioner (angket), obseravsi (pengamatan), dan gabungan ketiganya27

.

f. Teknik Analisis Data.

Terhadap data primer, digunakan teknik analisis data tipe Strauss dan J. Corbin28

, yaitu

dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (field). Oleh karena itu selama

dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis interaktif dengan membuat fieldnote yang

terdiri atas deskripsi dan refleksi data.29

Selanjutnya peneliti melakukan penyusunan,

pengkatagorian data dalam pola/thema. Setelah data hasil penelitian dianggap valid dan liable,

langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya secara induktif-kualitatif

untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interatif analisis

data seperti yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles and A. Michael Huberman30

, yang

bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu. reduksi data, penyajian data, dan penarikan

simpulan atau verifikasi. Simpulan di sini maksudnya bukanlah simpulan yang bersederajat

dengan generalisasi.

26

Bambang Sunggono, op.cit., hlm. 119.

27

Sugiyono, Opcit, him. 137

28

A. Strauss and J. Corbin Busir, Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques,

Lindon Sage Publication, 1990, hlm. 19

29

H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, Universitas Negeri Sebelasmaret Press,

Surakarta, 1990, hlm. 11.

30

Mettew B. Miles and A. Michael Haberman, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 22.

26

Model interaktif tersebut bila diragakan adalah sebagai berikut:31

Pengumpulan

Data

Reduksi

Data

Sajian

Data

Penarikan

Kesimpulan

Verifikasi

Sumber : Adaptasi dari Mattew B. and A Michael Huberman (1992)

Terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan

menggunakan logika deduktif, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori),

namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif

terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar Bali.

31Ibid.Lihatpula:Agus Salim, Op. Cit,,hlm.70.

27

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai modus, trend, dan solusi pencegahan terhadap pencurian

kendaraan bermotor di kota Denpasar akan dibahas dan diuraikan berdasarkan hasil temuan di

lapangan.

Tabel 2. Jumlah Pencurian kendaraan bermotor Berdasarkan Modus

Operandi di Polresta Denpasar tahun 2008 - 2012

No Tahun Jumlah Modus Operandi

Kunci

Palsu

Kunci asli Rampas

1 2008 129 106 16 7

2 2009 271 255 12 4

3 2010 158 133 19 6

4 2011 198 176 21 1

5 2012 137 110 24 3

Total 893 780 92 21

Sumber : Sat. Reskrim Polresta Denpasar 2013

Dari data yang tercatat dalam tabel 1 diatas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir ini

di wilayah Kota Denpasar, ternyata tindak pidana pencurian sepeda motor sangat marak terjadi,

meskipun jumlah tiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Kondisi seperti ini tentu

cukup meresahkan masyarakat. Pada tahun 2008 terjadi 129 kasus pencurian sepeda motor,

kemudian tahun 2009 mengalami peningkatan lebih dari 100% dengan jumlah kasus yang terjadi

mencapai 271. Tahun 2010 kasus pencurian sepeda motor mongalami penurunan menjadi 158

kasus, dan di tahun berikutnya yakni tahun 2011 meningkat menjadi 198 kasus. Pada tahun 2012

tindak pidana pencurian sepeda motor di Kota Denpasar kembali menujukkan angka penurunan,

yakni dengan total jumlah 137 kasus. Naik turunnya angka kejadian pencurian Sepeda motor

seperti diatas terkait dengan hai-hal yang berhubungan dengan kinerja dan kesigapan aparat

keamanan, tingkat keamanan dan kewaspadaan masyarakat, serta kemampuan para pelakunya.

28

Mengenai modus operandi ataupun cara melakukan kejahatan yang dipakai para pencuri

sepeda motor sangatlah beraneka ragam. Dari data yang tercatat selama lima tahun terakhir

(tahun 2008 – 2012), modus operandinya antara lain dengan cara menggunakan kunci palsu

sebanyak 780 kasus (87% dari jumlah kasus pencurian sepeda motor tahun 2008-20l2), dengan

kunci asli atau nyantol sebanyak 92 kasus (10% dari jumlah kasus pencurian sepeda motor tahun

2008-2012), dan dengan cara merampas (Curas) langsung dari pemilik atau pengendara sepeda

motor sebanyak 21 kasus (3% dari jumlah kasus pencurian sepeda motor tahun 2008 – 2012).

Tabel 3. LAPORAN KEHILANGAN DAN PENANGANAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

PADA MASING2 POLRES/TA & POLDA DI BALITAHUN 2014

NO LAPORAN KE KEPOLISIAN

JAN PEB MRT APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES JLH

1 DENPASAR 19 11 23 - - - 40 26 36 41 28 20 244

2 BADUNG 2 5 2 - - - 3 3 1 6 3 1 26

3 GIANYAR - 1 1 - - - 2 3 1 6 3 1 18

4 BANGLI - - - - - - - - 1 - - - 1

5 KLUNGKUNG - 3 - - - - 1 - - - - - 4

6 KARANGASEM - - - - - - - - - 2 1 3 6

7 BULELENG 1 5 2 - - - 4 4 8 6 7 1 38

8 JEMBRANA - - - - - - 3 - 1 1 - - 5

9 TABANAN 1 3 3 - - - - 2 1 2 1 3 16

10 POLDA BALI 2 - 3 - - - - - 1 - 1 - 7

TOTAL 25 28 34 - - - 54 38 50 62 44 30 365

* Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis

Kehilangandanpenanganan pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2014 di masing-

masing kepolisian resort dan polda Bali yang ada di Bali menunjukkan angka pada Tabel 3 di

atas. Namun laporan kehilangan dan penanganan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di

Bali sebanyak 365 kasus, pada masing-masing kepolisian resort menunjukkan bahwa kepolisian

resort kota Denpasar menunjukkan selama setahun telah terjadi 244 kasus ( 66,8 %), disusul

29

penanganan pencurian kendaraan bermotordi wilayah kepolisianBuleleng sebanyak 38 kasus (

10,4 %), Polres Badung 26 kasus ( 7,2 %), Polres Gianyar 18 kasus (4,9 %), Polres Tabanan 16

kasus (4,4 %), Polda Bali 7 kasus ( 1,9 %) yang ditangani mengenai pelaporan terjadinya

pencurian kendaraan bermotor, Polres Karangasem 6 kasus ( 1,6 %), Polres Jembrana 5 kasus

(1,4 %), Polres Klungkung 4 kasus (1,1 %), dan Polres Bangli 1 kasus (0,3 %).

Penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Bali sebanyak 365 kasus

bukanlah berarti jumlah yang disajikan dalam tabel tersebut merupakan kejadian yang

sebenarnya, berarti masih ada kasus yang tidak dilaporkan yang diakibatkan karena adanya

percobaan perbuatan pencurian kendaraan bermotor sehingga kendaraan bermotornya tidak jadi

hilang/ lenyap, atau juga beberapa hari kemudian kendaraan bermotornya sudah kembali yang

disebabkan ketika mengambil kendaraan tidak memberitahu pemiliknya. Oleh karenanya tidak

direkam di dalam laporan kejadian di masing-masing Polres/Polda Bali.

Maraknya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Denpasar yang menunjukkan

tingkat tertinggi di masing-masing Polres ditengarai karena lalu lintas perekonomian dan pusat

kegiatan bisnis, perdagangan, perkantoran dan pariwisata dapat memicu terjadinya peristiwa

curanmor tersebut. Kemudahan memperoleh kredit kendaraan dan mobilitas kerja dapat

dipandang sebagai pemicu terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Menjadi trend dan motif dilakukannya perbuatan akan diuraikan pada uraian-uraian

berikutnya. Sehingga pada setiap peristiwa pencurian kendaraan bermotor selalu dilandasi oleh

motif pada modus operandi perisitwanya, sedangkan trend peristiwa dilihat pada kasuistis serta

perkembangan kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut.

30

Tabel 4. LAPORAN KEHILANGAN DAN PENANGANAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

PADA MASING2 POLRES/TA & POLDA DI BALI S/D AGUSTUS TAHUN 2015

NO PELAPORAN KE KEPOLISIAN

JAN PEB MRT APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES JLH

1 DENPASAR 20 47 19 12 9 17 19 18 - - - - 161

2 BADUNG 4 5 1 - 2 3 1 3 - - - - 19

3 GIANYAR 1 - 1 1 4 1 3 2 - - - - 13

4 BANGLI - - - - - - - 1 - - - - 1

5 KLUNGKUNG - 2 1 - - 1 - - - - - - 4

6 KARANGASEM 1 1 - - 1 - - 1 - - - - 4

7 BULELENG 1 3 1 - 2 2 1 4 - - - - 14

8 JEMBRANA - - 1 - 1 3 - - - - - - 5

9 TABANAN - 3 1 1 1 - - 1 - - - - 7

10 POLDA BALI 1 4 1 - - 2 - - - - - - 8

TOTAL 28 65 26 14 20 29 24 30 - - - - 236

* Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis

Di tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus, terjadi pelaporan dan penanganan kasus

pencurian kendaraan bermotor yang agak berbeda dengan peristiwa di tahun 2014. Memang

terjadi penurunan yang sangat drastis pada masing-masing Polres/ta Polda se Bali. Suatu

kemajuan yang sangat berarti apabila terjadi penurunan peristiwa kejahatan pada suatu wilayah

kepolisian di Bali.

Kehilangandanpenanganan pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2014 di masing-

masing kepolisian resort dan polda Bali yang ada di Bali menunjukkan angka pada Tabel 4 di

atas. Namun laporan kehilangan dan penanganan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di

Bali sebanyak 236 kasus yang berbeda dengan di tahun 2014 sebanyak 365 kasus, pada tahun

sampai dengan Agustus 2015 masing-masing kepolisian resort menunjukkan bahwa kepolisian

resort kota Denpasar masih menduduki tingkat teratas menunjukkan selama setahun telah terjadi

161 kasus ( 68,22 %), disusul penanganan pencurian kendaraan bermotordi wilayah

31

kepolisianPolres Badung 19 kasus (8,06 %), Buleleng sebanyak 14 kasus (5,94 %), Polres

Gianyar 13 kasus (5,52 %), Polda Bali 8 kasus (3,39 %) yang ditangani mengenai pelaporan

terjadinya pencurian kendaraan bermotor, Polres Tabanan 7 kasus (2,97 %), Polres Jembrana 5

kasus (2,12 %), Polres Karangasem 4 kasus (1,69 %) sama dengan Polres Klungkung 4 kasus (

1,69 %), , dan Polres Bangli 1 kasus (0,40 %).

Jika diperhatikan tabel di atas nampak terjadi penurunan pencurian kendaraan bermotor,

kemungkinan hal ini disebabkan karena menyadari bahwa kejahatan curnamor adalah kejahatan

yang sering pelakunya di ”hakimi massa”, dan pengawasan dalam patroli kepolisian juga

menyiutkan nyali pelaku kejahatan curanmor. Kesempatan untuk berbuat bisa dicegah oleh

warga masyarakat sebagai pemilik atau pengendara sepeda motor dengan cara semakin

mewaspadai perilaku kejahatan curanmor.

Tabel 5. Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres/tadan Polda Bali Tahun 2014 s/d

Agustus 2015

NO POLRES / TA & POLDA BALI 2014 AGST 2015 JUMLAH PERSENTASE %

1 DENPASAR 244 161 405 67, 39

2 BADUNG 26 19 45 7, 49

3 GIANYAR 18 13 31 5, 16

4 BANGLI 1 1 2 6, 33

5 KLUNGKUNG 4 4 8 1, 33

6 KARANGASEM 6 4 10 1, 66

7 BULELENG 38 14 52 8, 65

8 JEMBRANA 5 5 10 1, 66

9 TABANAN 16 7 23 3, 83

10 POLDA BALI 7 8 15 2, 50

T O T A L 365 236 601 100 %

* Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis

32

Perkembangandata di atas menunjukkan bahwa tahun 2014 sampai dengan Agustus 2015

telah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Selama dua tahun kurang total peristiwa yang

terjadi sebanyak 601 kasus dimana dibagi menjadi tahun 2014 sebanyak 365 kasus dan tahun

sampai dengan Agustus 2015 sebanyak 236 kasus. Paling tidak terjadi penurunan angka

kriminalitas sebesar 129 (130) kasus.

Jika diperhatikan jumlah totoal peristiwa curanmor selama 2 tahun terakhir nampaklah

bahwa di Kepolisian resort kota Denpasar masih menduduki tingkat teratas menunjukkan selama

setahun telah terjadi 405 kasus ( 67,39 %), disusul penanganan curanmordi wilayah kepolisian

resort Buleleng sebanyak 52 kasus (8,65 %), Polres Badung 45 kasus (7,49 %), Polres Gianyar

31 kasus (5,16 %), Polda Bali 15 kasus (2,50 %) yang ditangani mengenai pelaporan terjadinya

pencurian kendaraan bermotor, Polres Tabanan 23 kasus (3,83 %), Polres Jembrana 10 kasus

(1,66 %), Polres Karangasem 10 kasus (1,66 %) sama dengan Polres Klungkung 8 kasus (1,33

%), dan Polres Bangli 2 kasus (0,33 %).

Tabel 6. MODUS OPERANDI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA

DENPASAR TAHUN 2014 S/D AGUSTUS 2015

NO MODUS OPERANDI 2014 AGUSTUS 2015 JUMLAH

1 Menggunakan Kunci Palsu 131 97 228

2 Kunci Nyantol di sepeda motor 53 31 84

3 Mengambil Paksa dari Korban 24 14 38

4 Mengambil Kunci di kamar korban 11 4 15

5 Mengambil kunci saat korban tertidur 17 9 26

6 Meminjam tetapi tidak mengembalikan 8 6 14

T O T A L 244 161 405

* Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis

Modus operandi penanganan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar selama dua

tahun ini menunjukkan 405 kasus, yang dapat diperinci menjadi perbuatan curanmor dengan

modus operandi menggunakan kunci palsu sebanyak 228 kasus, meupakan modus yang paling

nge-trend dan juga tertinggi di bandingkan dengan modus yang lainnya. Kunci nyantol di sepeda

33

motor merupakan trend setelah penggunaan kunci palsu yakni sebnayak 84 kasus. Jelas disini

letak kesalahannya adalah juga pada korban yang kurang hati-hati atau lalai. Selanjutnya

perbuatan begal atau merampas sepeda motor secara paksa juga terjadi 38 kasus selama dua

tahun itu. Pertemanan sebagai kawan akrab kadang disadari bahwa kurang waspada terhadap

perilaku teman sehingga dengan mudah keluar masuk kamar (kost) sehingga kesempatan

digunakan untuk mengambil kunci sepeda motor saat korban tertidur dan terus menghilang.

Dalam kurun dua tahun telah terjadi peristiwa semacam itu berjumlah 26 kasus.demikian pula

mengambil kunci di kamar korban 15 kasus danmeminjam motor tetapi tidak mengembalikan

sebanyak 14 kasus. Perilaku semacam ini juga didasari atas pertemanan, demikian akrab, baik,

dan tidak bermasalah yang pada akhirnya kebaikan itu berbalas ketidakberuntungan.

Tabel 7. FREKUENSI PENURUNANMODUS OPERANDI PENCURIAN KENDARAAN

BERMOTOR DI POLRESTA DENPASAR TAHUN 2014 S/D AGUSTUS 2015

NO MODUS OPERANDI 2014 AGUSTUS 2015 PENURUNAN

1 Menggunakan Kunci Palsu 131 97 34

2 Kunci Nyantol di sepeda motor 53 31 22

3 Mengambil Paksa dari Korban 24 14 10

4 Mengambil Kunci di kamar korban 11 4 7

5 Mengambil kunci saat korban tertidur 17 9 8

6 Meminjam tetapi tidak mengembalikan 8 6 2

T O T A L 244 161 83

* Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis

Frekuensi penurunan modus operandi curanmor di Denpasar menunjukkan secara angka

83 kasus. Ini berarti selama tahun 2014 ke tahun di bulan agustus 2015 telah terjadi penurunan.

Dan ini kemungkinan disebabkan karena tingkat operasi di kepolisian cukup instensif dan juga

pengamanan terpadu antara warga masyarakat (pecalang) dengan aparat kepolisian berjalan

sangat sinergis. Menggunakan kunci palsu yang merupakan trend di dua tahun tersebut sebanyak

34 kasus merupakan penurunan dari kejadian selama dua tahun itu. Kelalaian korban dengan

tidak mencabut kunci motornya juga dimanfaatkan oleh pelaku curanmor untuk mencurinya.

Demikian begaljuga terjadi penurunan kasus sebanyak 10 kasus. Diikuti dengan penurunan kasus

34

mengambil kunci dalam kamar korban 7 kasus, dan 8 kasus merupakan penurunan curanmor saat

di mana korban sedang tertidur, dan meminjam sepeeda motor tanpa mengembalikan sebanyak 2

kasus.

TABEL 8. MOTIF PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA DENPASAR

TAHUN 2014 S/D AGUSTUS 2015

NO MOTIVASI PELAKU 2014 AGUSTUS 2015 JUMLAH

1 Ingin memiliki sepeda motor 49 21 70

2 Atas dasar pesanan pihak lain 42 37 79

3 Kebutuhan ekonomi hidup sehari-hari 67 56 123

4 Diajak teman 18 9 27

5 Biaya pulang kampoeng, perkawinan, dll 68 38 106

T O T A L 244 161 405

* Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis

Motif pelaku pencurian kendaraan bermotor di polresta Denpasar selama dua tahun

terakhir menunjukkan motif kejahatan dari 405 kasus sebagai berikut: alasan klasik di setiap

kejahatan konvensional adalah pelaku melakukan kejahatan dengan alasan ekonomi. Tak

terkecuali pada curanmor motif pelaku adalah kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan

kehidupan sebanyak 123 kasus. Disusul dengan motif untuk mencari dana pulang kampong

dengan alasan mau menikah atau ada upacara adat, sebanyak 106 kasus. Juga motifnya

disebabkan karena atas dasar pesanan pihak lain, sehingga kasusnya sebanyak 79 kasus. Motif

pelaku untuk ingin memiliki sepeda motor sebanyak 70 kasus, dan juga karena diajak teman jadi

ikut-ikutan melakukan curanmor sebanyak 27 kasus.

35

TABEL 9. FREKUENSI PENURUNAN MOTIF PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

DI POLRESTA DENPASAR TAHUN 2014 S/D AGUSTUS 2015

NO MOTIVASI PELAKU 2014 AGUSTUS 2015 PENURUNAN

1 Ingin memiliki sepeda motor 49 21 28

2 Atas dasar pesanan pihak lain 42 37 5

3 Kebutuhan ekonomi hidup sehari-hari 67 56 11

4 Diajak teman 18 9 9

5 Biaya pulang kampoeng, perkawinan, dll 68 38 30

T O T A L 244 161 83

* Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis

Selama dua tahun terakhir telah terjadi penurunan motif curanmor yang terjadi di Polresta

Denpasar sebanyak 83 kasus. Telah terjadi trends penurunan motif pelaku melakukan kejahatan

curanmor terdiri dari untuk biaya pulang kampoeng biasanya alasannya adalah untuk

perkawinan, upacara lainnya sebanyak 30 kasus, ingin memiliki sepeda motor 28

kasus,kebutuhan ekonomi hidup sehari-hari, diajak teman 11 kasus. Bahkan untuk diajak teman

melakukan curanmor sebanyak 9 kasus. Dan terakhir melakukan kejahatan curanmor atas dasar

pesanan pihak lain terjadi 5 kasus.

Dari hasil wawancara di Polresta Denpasar, Reskrim Polresta Denapasar, bahwa secara

umum maraknya kasus curanmor di wilayah Kota Denpasar disebabkan karena dinamika

masyarakat sendiri yang meningkat dalam arti banyaknya warga yang telah memiliki kendaraan

bermotor dengan pertimbangan bahwa kendaraan bermotor sarana yang sangat diperlukan dalam

aktivitasnya sehari-hari atau daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin

meningkat. Dengan kata lain kendaraan bermotor di wilayah Kota Denpasar semakin meningkat

pesat, dengan beraneka ragamnya merk dan model kendaraan bermotor keluaran baru yang lebih

baik dan canggih yang mengundang konsumen untuk membeli. Selain itu karna masyarakat

sendiri yang kurang waspada, kurangnya sistem pengaman pada kendaraannya seperti kunci

36

ganda dan alarm, pengawasan parkir yang kurang baik tidak kalah pentingnya memang pelaku

curanmor itu sendiri semakin lihai menjalankan aksi kejahatannya.

Menurut catatan satuan Reskrim Polresta Denpasar, jika dibandingkan dengan jenis

curanmor yang lain, pencurian jenis kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor ini memang jauh

lebih banyak. bahwa kasus pencurian sepeda motor memang jauh lebih banyak. Bahwa kasus

pencurian sepeda motor ini lebih banyak terjadi karena jumlah sepeda motor lebih banyak

dimiliki masyarakat, cara melakukannya pun lebih mudah dimana diperlukan waktu kurang lebih

1 menit dengan menggunakan kunci letter T untuk sepeda motor yang hanya menggunakan kunci

setang saja, serta dalam melakukan aksinya tidaklah terlalu mencurigakan. Disamping itu,

penjualannya cepat dengan kata lain konsumennya banyak, bila diantarpulaukan lebih mudah,

sepeda motor akan susah dikenali baik dari aparat kepolisian, korban maupun pihak ketiga dan

apabila dipecah dalam artian dijual rombeng (misalnya: spion saja) lebih mudah.

Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kota Denpasar

selama lima tahun terakhir ini meliputi tempat-tempat seperti, pertokoan/pasar,

perumahan/pemukiman, sekolah, perkantoran, obyek wisata/rekreasi, lapangan umum, tempat

parkir, jalan umum, dan lain-lain. Dengan gambaran seperti ini, setiap tempat menunjukkan

kerawanan untuk terjadinya suatu tindak pidana pencurian sepeda motor. Tidak jarang para

pelaku sebelum beraksi biasanya terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap tempat-tempat

tersebut untuk mengetahui situasi dan kondisi keamanannya sehingga nanti dapat memperlancar

aksinya. Diantara tempat-tempat tersebut yang memiliki tingkat kerawanan yang paling tinggi

yakni, areal parkir (misalnya, areal parkir RS. Sanglah, areal parkir Pasar Badung, areal parkir

swalayan, dll) dan pemukiman (misalnya, kos-kosan). Menurut salah seorang pelaku pencurian

sepeda motor, yang bernama I Komang Sanjaya (Napi LP Kelas IIA Denpasar), mengungkapkan

bahwa daerah pemukiman khususnya tempat kos-kosan memiliki peluang yang besar

untukterjadinya pencurian sepeda motor karena biasanya di tempat tersebut banyak terdapat

sepeda motor yang diparkir yang rata-rata pemiliknya sudah merasa aman saehingga

pengamannya sendiri kurang diperhatikan.

Beberapa narapidana pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sempat

diwawancarai pada bulan Agustus 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar

menceritakan kisahnya tentang perbuatan pencurian kendaraan bermotor. Haris K (27 tahun),

37

status bujangan, melakukan perbuatan baru satu kali dengan motif kebutuhan ekonomi.

Perbuatan yang dilakukannnya adalah dengan menggunakan kunci letter T (kunci palsu). Esbon

BBKillasadok, 31 tahun telah menikah dengan motif melakukan kejahatan pencurian bermotor

adalah untuk kepentingan sekolah anak-anaknya dengan cara menggandakan kuci duplikat.

Pelaku lainnya Maskur Hrm Dalu, 22 tahun belum menikah, melakukan curanmor atas dasar

kebutuhan ekonomi dengan cara mendatangi rumah kos temannya dan menggandakan kunci

sepeda motor temannya tersebut. Demikian juga Amur Rasyid, 26 tahun telah menikah, juga

mencuri sepeda motor temannya dengan cara menggunakan kunci letter T, dengan motif

kebutuhan ekonomi. Dan Nyoman Rerod, 21 tahun, menikah, motifnya untuk membayar biaya

kost, caranya karena kunci nyanol di sepeda motor ya tinggal melarikan saja.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pelaku pencurian sepeda motor dengan modus

operandi menggunakan kunci palsu paling banyak digunakan. Adapun mengenai penggunaan

anak kunci palsu diatur dalam Pasal 100 KUHP, yakni yang termasuk sebutan anak kunci palsu

adalah segala alat yang tidak diperlakukan untuk membuka kunci itu yang dinamakan anak kunci

palsu segala macam dari barang seperti lemari, rumah, peti, termasuk kendaraan bermotor. Anak

kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, masuk juga dalam pengertian anak kunci

palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak, jika orang itu telah membuat atau

memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu.

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak

kunci yang berupa apa saja, misalnya kawat atau paku.

B. Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota

Denpasar

Kriminalitas merupakan masalah serius yang harus dihadapi manusia dalam kehidupan

bermasyarakat. Timbulnya berbagai macam kejahatan sebagai salah satu gejala sosial yang

keberadaannya senantiasa menyerang dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat, mengharuskan kita untuk memikirkan cara-cara penanggulangannya yang tepat.

Sesuai dengan hakekat sumber terjadinya kriminalitas, penanggulangan minimalitas

secara umum senantiasa dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Berbicara tentang upaya

38

penauggulangan pencurian sepeda motor, maka hal tersebut diartikan sebagai usaha mencegah

dan mengurangi kasus pencurian sepeda motor, serta meningkatkan penyelesaian kasusnya.

Dalam rangka penanggulangan tersebut tantu memerlukan upaya-upaya yang bersifat terpadu,

yang tidak saja melibatkan unsur-unsur aparat penegak hukum di Negara kita tetapi juga

memerlukan peran serta anggota masyarakat.

Upaya Preventif

Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif atau pencegahan oleh pihak

kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya serta dengan dukungan dan menggerakkan Pam

swakarsa masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan

dilakukannya tindak pidana pencurian sepeda motor dan kejahatan secara umum. Upaya ini

meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan, pengembangan sistem penginderaan dan

peringatan lebih dini pada lingkungan pemukiman dan lingkungan kerja.

Terkait uraian diatas, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang paling awal

berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan memegang peranan penting dalam rangka

kegiatan penanggulangan kejahatan. Menurut Bawengan, tugas preventif Pori berupa patroli-

patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat,

termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif memelihara ketertiban

dan menjamin keamanan umum.

Bahwa upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di

Kota Denpasar yang telah dilakukan pihak Polresta Denpasar adalah :

a. Patroli

Kegiatan patroli pada hakekatnya adalah semua bentuk kegiatan yang mempunyai

tujuan utama pencegahan kejahatan, baik dilakukan dengan jalan kaki serta kendaraan.

Diantaranya dilaksanakan pada daerah-daerah atau jalur-jalur tertentu secara rutin atau

waktu-waktu tertentu guna meminimalisasi kasus pencurian sepeda motor khususnya di

wilayah Kota Denpasar.

b. Razia selektif

39

Yakni upaya penanggulangan dengan penghadangan dan pemeriksaan terhadap

kendaraan-kendaraan di jalan-jalan umum. Disini para petugas melakukan pemeriksaan

terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dan kendaraan itu sendiri serta pengendara dan

orang bersamanya termasuk barang-barang yang ada padanya.

c. Operasi khusus

Dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan operasi yang diberi nama “Operasi

Jaran” (pengejaran kendaraan). Operasi ini dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun.

Adanya operasi oleh aparat kepolisian tersebut bertujuan mencapai situasi kamtibmas

terkendali dan menghilangkan keresahan masyarakat, dimana yang khusus menjadi sasaran

operasinya adalah pencurian kendaraan bermotor.

d. Bimbingan kepada masyarakat

Adalah petugas kepolisian memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk turut

berpartisipasi dalam pencegahan dan penemggulangan kejahatan baik melalui program

pemerintah atau kegiatan yang diprakarsai oleh warga masyarakat sendiri. Dalam hal ini

melalui media massa ataupun bertatap muka langsung dengan masyarakat dalam ceramah

dan himbauannya kepada masyarakat terkait maraknya pencurian sepeda motor yaitu :

memarkir kendaraan bermotor di tempat yang aman, mengguuakan kunci pengaman ganda,

memasang alrm, saat memarkir kendaraan jangan sampai kunci tertinggal atau tidak terkunci

dan tidak meletakkan surat-surat kendaraan pada jok.

e. Mengaktifkan sistem kring (pengawasan daerah tertentu)

Sistem penangkalan kejahatan dengan cara pembentukan team yang ditempatkan di

daerah rawan, sesuai dengan kerawanan kamtibmas dan masing-masing team harus dapat

mengawasi dan menguasai situasi. Pada setiap kring ditentukan tempat pertemuan kembali

(TPK) atau tempat berkumpul, berpencar dan berkumpul kembali.

f. Mengefektifkan peran siskamling dan siskam swakarsa

Sistem keamanan yang diprakarsai oleh Polri ini meletakkan kekuatan daya

penangkalannya pada warga masyarakat. Hal ini penting untuk mengatasi kurangnya jumlah

petugas keamanan dengan besarnya jumlah yang harus diberi perlindungan. Terlebih lagi

mobilitas kepemilikan sepeda motor di pusat kota Propinsi Bali ini kian meningkat. Selain

40

pihak kepolisian diharapkan sistem keamanan lingkungan di masing-masing tempat perlu

ditingkatkan, begitu juga dengan sistem keamanan dari dan terhadap diri pribadi.

Selain upaya-upaya yang telah disebutkan diatas, dalam rangka penanggulangan

tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kota Denpasar dengan kita mengetahui

faktor-faktor penyebabnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan

beberapa upaya preventif lainnya (Cara abolionistik). Hal-hal tersebut yakni :

1. Meningkatkan penjagaan dan pengawasan di kawasan-kawasan pintu masuk

pulau Bali pada umumnya dan kota Denpasar pada khususnya. Hal ini dilakukan

untuk mencegah keluar masuknya sepeda motor hasil curian serta mempersempit

ruang gerak jaringan komplotan pencuri sepeda motor;

2. Memperluas lapangan kerja serta meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat,

Seperti kita ketahui bahwa Salah satu penyebab utama timbulnya permasalahan

kriminalitas di masyarakat adalah karena rendahnya tingkat pendidikan dan

kesulitan ekonomi yang dihadapi sebagian anggota masyarakat. Dalam hal ini

peranan pemerintah sangat diperlukan sehingga nantinya diharapkan dapat

meminimalisir terjadinya berbagai macam kejahatan termasuk pencurian sepeda

motor.

3. Memperketat sistem pengamanan areal-areal parkir umum di wilayah Kota

Denpasar. Hal ini perlu dilakukan mengingat kawasan tersebut rawan terjadi

pencurian sepeda motor, dan lain-lain.

Upaya Represif

Berbicara mengenai penanggulangan kejahatan, upaya represif disini diartikan sebagai

usaha aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan, termasuk pencurian sepeda motor.

Dalam upaya penanggulangan bersifat represif ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum

seperti: kepolisian, jaksa, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan. Disini diharapkan

adanya penanganan atau tindakan yang tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap

setiap hentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat. Memang terkadang sangat sulit bagi petugas

kepolisian untuk melacak sepeda motor yang telah diantarpulaukan, terutama ke pulau Jawa dan

Lombok karena salah satunya sudah dimodifikasi.

41

Terkait uraian diatas, pihak kepolisian utamanya reserse dapat melakukan penyelidikan

dari laporan, pengaduan, diketahui langsung, tertangkap tangan maupun peringatan dini dari

fungsi opersional lain. Dari hasil penyelidikan ini dapat ditentukan tersangka, bukti awal dan

saksi. Tindak lanjut dari usaha ini adalah pemanggilan, penangkapan, penahanan,

penggeledahan, penyitaan serta pemeriksaan dan penyerahan perkara.

Bila ternyata kemudian tidak diperoleh cukup bukti atas kasus pencurian sepeda motor

tersebut, segera dilakukan penghentian penyidikan, sebaliknya terhadap kasus pencurian sepeda

motor yang dapat diungkap dapat segera dikirim ke kejaksaan.

Jadi disini secara umum dapat kita lihat upaya represif pihak kepolisian adalah

menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk

menemukan kembali barang-barang hasil curian pada kasus curanmor, melakukan penahanan

untuk kemudian diserahkan ke pihak kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan.

Reskrim Polresta Denpasar menekankan bahwa dalam penanganan kasus pencurian

sepeda motor di wilayah Kota Denpasar, pihak Polresta Denpasar intensif melakukan pengejaran

terhadap para pelakunya baik yang ada di Bali maupun luar Bali terutama daerah Jawa. Upaya

tersebut dilakukan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan aparat kepolisian di wilayah

hukum yang lain. Selain itu menurut beliau, hasil pemeriksaan kepada setiap pelaku pencurian

sepeda motor akan sangat membantu untuk mengetahui lebih jauh jaringan-jaringan komplotan

pencuri sepeda motor yang melakukan aksi di Kota Denpasar. Tentunya dalam proses

pemeriksaan tersebut tetap memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum yang ada.

Berikutnya, peranan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dalam penanggulangan masalah

tindak pidana pencurian sepeda motor tidak dapat kita abaikan. Hal tersebut akan terlihat ketika

para pelaku pencurian sepeda motor yang divonis bersalah oleh pengadilan menjalani hukuman

di lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana. Perlu kita ingat pendapat Sutherland yang

mengatakan bahwa kegiatan penanggulangan kejahatan selain diarahkan kepada usaha

peucegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang, juga ditujukan

untuk reformasi bagi narapidana dalam kaitannya dengan upaya pengurangan jumlah residivis

(kejahatan ulangan). Dalam kaitannya dengan hal ini, Bapak I Wayan Landriana (Kepala Seksi

Pembinaan LP Kelas IIA Denpasar), mengatakan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan

42

pihak LP Kelas IIA Denpasar adalah dengan memberikan pembinaan kepada seluruh Napi

termasuk para pelaku pencurian sepeda motor yang menjadi warga binaannya sesuai dengan

sistem pemasyarakatan dan aturan hukum yang ada. Adapun upaya-upaya tersebut, meliputi:

pembinaan moral dan keagamaan (cara moralistik) pemberian keterampilan-keterampilan

(seperti: menjahit, membuat kerajinan kayu, montir), pembinaan disiplin, dll. Dengan adanya hal

ini diharapkan mampu memberikan efek jera, serta nantinya setelah para Napi tersebut keluar

dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan tidak

mengulangi perbuatannya.

Lebih lanjut, Bapak I Made Suardana (Kasubsi Registrasi LP Kelas IIA Denpasar), dalam

wawancara tanggal 10 Agustus 2015, menyatakan bahwa sejauh ini tidak dapat dipungkiri bahwa

upaya-upaya yang telah dilakukan pihak LP Kelas IIA Denpasar belum sepenuhnya memberikan

efek jera kepada para Napi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pencurian-

pencurian sepeda motor di wilayah Denpasar dilakukan oleh residivis curanmor, sehingga

menurut beliau dibutuhkan usaha yang lebih intensif lagi serta masih perlu adanya perbaikan

terhadap kelemahan-kelamahan dalam sistem pemasyarakatan yang ada sekarang.

Secara keseluruhan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor

di wilayah Kota Denpasar yang telah dilakukan aparat penegak hukum, khususnya dalam

pembahasan ini aparat kepolisian dan petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah cukup maksimal.

Kedepan upaya-upaya penanggulangan tersebut harus ditingkatkan bukan saja terhadap upaya-

upaya yang bersifat preventif, tetapi juga yang bersifat represif (misalnya : menjatuhkan pidana

yang lebih berat kepada residivis curanmor), mengingat kasus pencurian sepeda motor dalam

kurun waktu lima tahun terakhir masih marak terjadi.

43

BAB VI

PENUTUP

a. Simpulan

(a). Yang menjadi motif kejahatan pencurian kendaraan bermotor disebabkan karena

faktor ingin memiliki kendaraan, karena kebutuhan ekonomi, juga atas dasar pesanan

kendaraan bermotor berbagai merek, faktor diajak teman untuk ikut merampok sepeda motor,

dan alasan yang dipakai adalah untuk pulang kampong atau biaya perkawinan.

Sedangkan trend terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Denpasar Bali adalah

terjadi penurunan kejadian, tetapi kualitas kejahatannya sudah sangat sadis bahkan melukai

korban atau pemilik/pengemudi kendaraan yang sering disebut begal. Di samping itu pelaku

kejahatan kendaraan bermotor melakukan kejahatannya dengan modus menggunakan kunci

palsu, mengambil sepeda motor karena kunci sepedanya nyantol di kendaraannya, mengambil

secara paksa, mengambil kuci di kamar saat korban sedang tidur, menggandakan, mengambil

kunci di kamar, dan pura-pura meminjamnya tanpa mengembalikannya;

(b). Upaya apa yang dijadikan solusi terhadap pencurian kendaraan bermotor di wilayah

Denpasar dengan cara preventif maupun represif. Cara preventif ditempuh dengan cara

mengadakan patrol, rasia, operasi khusus, bimbingan kemasyarakatan, mengefektifkan sistem

kringpada daerah-daerah tertentu, dan mengefektidkan sistem keamanan lingkungan maupun

swakarsa. Sedangkan secara represif dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan

perbuatannya.

b. Saran

Sebaiknyapara pemilikatau pengendara sepeda motorbaik di rumah, di kantor, di tempat

parkiran agar lebih berhati-hati dan membuat kunci ganda/pengaman lainnya agar tidak

mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian, pembuatan kunci ganda/palsu. Dan

berharap juga agar pemilik/ pengemudi sepeda motor untuk berhati-hati jangan meninggalkan

kunci di kendaraan atau menaruh barang berharga di jok sepeda motor atau terlalu percaya

kepada temah, sahabat, atau siapa saja yang mau meminjam motor anda.

44

Dalam hal penegakan hukumnya agar perlu diperhatikan pula bahwa para pelaku

kemungkinan bekerjasama dengan para penadah atau bahkan tukang parkir, sehingga

memudahkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Modus pencurian yang terjadi akibat

pesanan kemungkinan motor tersebut “dipreteli” terlebih dahulu untuk memudahkan pengiriman

ke luar daerah sehingga tidak dikenal oleh pemiliknya secara utuh.

45

DAFTAR PUSTAKA

A. Strauss and J. Corbin Busir, 1990. Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and

Techniques, Lindon Sage Publication

Bryan A Garner, 2004. Black's Law Dictionary, Eighth Edition, Editor in Chief, Thomson West,

United State of America.

Chaedar Alwasilah, 2001. Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan

Penelitian Kualitatif, Pustaka Jaya, Jakarta.

Edwin H Sutherland (1995) PrincipleofCriminology, revised by Donald R Creseey, Philadelphia;

JB Lipincolt Co

Heribertus Sutopo, 1988. Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar- dasar Teori dan Praktis,

Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Mulyana W. Kusumah. 1983. Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial, Alumni Bandung.

Mettew B. Miles and A. Michael Haberman,1992. Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta.

Sahetapy, JE, 1983. Kejahatan kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner.Sinar Wijaya.Jkt

Sulistyowati Irianto & Shidarta (Editor), 2011. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan

Refleksi, PenerbitYayasanObor Indonesia.

Soetandyo Wignyosoebroto dalam

MasalahMetodologikdalamPenelitianHukumsehubungandenganMasalahKeragamanPen

dekatanKonseptualnya, Makalah disajikan dalam Forum Komunikasi Hasil Penelitian

Bidang Hukum, DirBinlitabmas, Dirjen Dikti, Depdikbud, Bandungan, 5-6 Desember

1994.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Balai Pustaka,

Jakarta, 2002.

Sutopo,HB. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, Universitas Negeri

Sebelasmaret Press, Surakarta.

46

FOTO KEGIATAN

47

LAMPIRAN

a. Perincian Biaya Penelitian

A. ATK DAN KONSUMSI

Biaya Foto Copy Proporsal dan Pelaporan hasil Penelitian dan

biaya konsumsi penelitian hasil/FGD (Focus Group Discussion) Rp. 1.180.000,-

B. Honor

1. Kordinator Peneliti : 420.000 x 6 bulan Rp. 2.520.000,-

2. Pembantu Peneliti : 40 hari x 2 jam x Rp. 25.000 Rp. 2.000.000,-

3. Pembantu Peneliti : 40 hari x 2 jam x Rp. 25.000 Rp. 2.000.000,-

4. Tenaga Lapangan/Mahasiswa s2: 20 hari x Rp. 50.000 Rp. 1.000.000,-

5. Sekretariat Peneliti Rp. 200.000 x 6 bulan Rp. 1.200.000,-

Total Rp. 9.9 00.000,-

b. JadualPelaksanaan

NO Bulan ke

Kegiatan

Mei

2015

Juni Juli Agust Sept Okt

2015

1 Persiapan & Penelitian xxxx xxxx

2 Pengumpulan Data xxxx xxxx

3 Pengolahan & Analisis data xxxx xxxx

4 Penulisan laporan xxxx

5 Pelaporan – FGD xxxx

c. Instrumen Penelitian

Istrumen penelitian adalah berupa kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara

terstruktur baik dengan jawaban terbuka maupun tertutup

48

d. Personalia Tenaga Penelitian

1. Ketua Tim :

a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH

b. Tempat/ Tgl lahir : Singaraja, 25 Maret 1959

c. NIP : 19590325.198403.1.002

d. Pangkat/Golongan : Pembina Tk I / IVb

e. Jabatan : Lektor Kepala

f. Alamat : Jalan Kerta Dalem V/8 Denpasar

g. e-mail / HP : gmswar@yahoo.com / cell. 0818560828

2. Anggota Tim:

a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH., MH

b. Tempat/ Tgl lahir : Denpasar, 5 Juni 1962

c. NIP : 19620605.1988.03.1.020

d. Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIb

e. Jabatan : Assisten ahli

f. Alamat : Jalan WR Supratman Gang I No. 10 Kertalangu Dps

g. e-mail / HP : Suryadharma_62@yahoo.com

3. Anggota Tim

a. Nama Lengkap dan Gelar : I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH

b. Tempat/ Tgl lahir : Denpasar, 9 Juli 1960

c. NIP : 19600706. 198601.1.001

d. Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IVb

e. Jabatan : Lektor Kepala

f. Alamat : Jalan Karangsari Gang V /1 Denpasar Barat

g. e-mail / HP : belasikilaayang@gmail.com / cell. 08123958176

4. Anggota Tim Mahasiswa

49

a. Nama Lengkap dan Gelar : I Wayan Jimat, SH.

b. Tempat/ Tgl lahir :

c. NIP :

d. Pangkat/Golongan :

e. Jabatan :

f. Alamat :

g. e-mail / HP :

5. Anggota Tim Pegawai S2:

a. Nama Lengkap dan Gelar : Anak Agung Yuniana

b. Tempat/ Tgl lahir :

c. NIP :

d. Pangkat/Golongan :

e. Jabatan :

f. Alamat :

g. e-mail / HP :

50

e. CV PENELITI

1. CV. Gde Made Swardhana

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap Dr. GDE MADE SWARDHANA, SH., MH.

2. NIP 131414546 / 19590325 198403 1 002

3. Tempat/Tgl. Lahir Singaraja, 25 Maret 1959

4. Jenis Kelamin Laki-laki

5. Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Univ. Udayana

6. Pangkat / Golongan Pembina Tingkat I / IVb

7. Jabatan Fungsional Lektor Kepala

8. Alamat Kantor Jalan P. Bali No. 1 Denpasar

9. Alamat Rumah a. Jalan : Kertha Dalem V/8

b. Kelurahan/Desa : Sidakarya

c. Kecamatan : Denpasar Selatan

d. Kabupaten/Kodya: Denpasar

e. Propinsi : Bali

10. Email / HP gmswar@yahoo.com / 0818560828

51

II. PENDIDIKAN

NO TINGKAT NAMA

PENDIDIKAN

JURUSAN STTB/

IJASAH

TGL/BLN/T

HN

TEMPAT

1 S D SD 18 Singaraja - 1970 Singaraja

2 S L P SMP Bhaktiyasa

Sgr

- 1973 Singaraja

3 S L A SMEAN Singaraja - 1976 Singaraja

4 AKADEMI - - - -

5 PERGURUAN

TINGGI:

a. Sarjana (S1)

b. Magister (s2)

c. Doktor (S3)

Fak. Hukum Unud

Program Magister

Ilmu Hukum

UNUD

Program Doktor

Ilmu Hukum

UNDIP

Hk Pidana

Hk.Pid & SPP

Hukum

Pidana &

Kriminologi

1977 – 1983

1998 - 2001

2008 – 2013

Denpasar

Denpasar

Semarang

III. RIWAYAT JABATAN

PENGALAMAN JABATAN

No Tahun Jabatan Institusi

1 1998 - skrg Ketua Pusat Kajian HAM Fakultas Hukum UNUD

2 2002 - 2006 Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNUD

IV. MATA KULIAH YANG PERNAH DIASUH

PENGALAMAN MENGAJAR

No Mata Program Institusi/Jurusan/Program Tahun ... s.d. ...

52

Kuliah

Pendidikan Studi

1 Hukum

Pidana

S1 Fakultas Hukum

Universitas Udayana

1984-2014

2 Kriminologi S1 Fakultas Hukum

Universitas Udayana

1984-sekarang

Reguler & Ekstensi

3 Tindak

Pidana

Khusus

S1 Fakultas Hukum

Universitas Udayana

2008-sekarang

Reguler & Ekstensi

4 viktimologi S1 Fakultas Hukum

Universitas Udayana

2008 – Sekarang

Reguler & Ekstensi

5 Tindak

Pidana

Tertentu

S1 Fakultas Hukum

Universitas Udayana

2010 – Sekarang

6 Kriminologi S! Program Studi Psikologi

Fak. Kedokteran Unud

2010 – 2011

7 Kriminologi S! Program Studi Ilmu Agama

UNHI

2012 – sekarang

8 Psikologi

Hukum

S2 Program Studi Magister

Ilmu Hukum (S2)

Universitas Udayana

2010 – 2013

9 Tindak

Pidana

Ekonomi

S2 Program Studi Magister

Ilmu Hukum (S2)

Universitas Udayana

2013 – Sekarang

10 Kriminologi

&

Viktimologi

S2 Program Studi Ilmu Hukum

(S2) Universitas Udayana

2013 – sekarang

11 Mata

Kuliah

Penunjang

Disertasi

(MKPD):

Tindak

Pidana

Korupsi

S3 Program Doktor Ilmu

Hukum (S3) Universitas

Udayana

2014

53

V. KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (2007 – sekarang)

NO PENGABDIAN TAHUN Ketua/Anggota

Tim

TEMPAT

1 Peranan Lembaga Pemasyarakatan

dalam Membina Narapidana di

Bali

2007 Ketua RRI –

Denpasar

2 Memberantas dan Memerangi

Narkoba

2 Peb 2008 Ketua RRI –

Denpasar

3 Upaya Masyarakat Dalam

Mencegah Praktek Mafia Peradilan

(Suatu Kajian dari Perspektif

Kriminologis)

29 April

2011

Ketua RRI -

Denpasar

4

Sosialisasi Undang Undang tentang

Upaya Perlindungan Anak di Desa

Kerambitan, Kecamatan

Kerambitan, Kabupaten Tabanan

2012 Anggota Desa

Kerambitan,

Kec,

Kerambitan,

Kab. Tabanan

5 Upaya Masyarakat Dalam

Penanggulangan Perjudian

Sabungan Ayam Di Bali (Suatu

Kajian Dalam Perspektif

kriminologi).

2014 Ketua RRI –

Denpasar

6 Sosialisasi Undang Undang

Nomer 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang Undang

Nomer 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris

2014 Ketua INI/IPPAT

Badung

VI. KEGIATAN DALAM PENELITIAN / KARYA ILMIAH (2009 – sekarang)

A. KARYA ILMIAH

NO JUDUL KARYA ILMIAH MEDIA TGL/BLN/THN

TERBITAN

TEMPAT

1 Moral Relegi dalam Realitas Bali Post 25 Maret 2009 Denpasar

54

Sosial

2 Faktor Determinan Anak

Melakukan Kenakalan

Bali Post 24 September

2011

Denpasar

3 Pergulatan Hukum Positivistik

Menuju Paradigma Hukum

Progresif

Majalah

“Masalah-

Masalah

Hukum

Jilid 39 No. 4

Desember 2010

UNIV,

DIPNEGORO

SEMARANG

4 Hubungan Kunjungan

Wisatawan Asing dengan

Tingkat kejahatan Narkotika di

Bali

Majalah

Kertha

Aksara

Volume 36,

Nomor 2,

September 2011

Fak. Hukum

Univ.

Udayana

4 Lapas Rusuh Masyarakat Resah Bali Tribune 5 Maret 2012 DENPASAR

5 Meminimalisasi Konflik Jelang

Pilkada Buleleng

Bali Tribune 16 April 2012 DENPASAR

6 Lebih gencar Miskinkan

Koruptor dengan Pemberatan

Pidana dan Denda

Bali Post 2 Januari 2014 Denpasar

B. BUKU

NO JUDUL BUKU PENERBIT TGL/BLN/THN

TERBITAN

TEMPAT

1 Kenakalan Anak & Upaya

Penanggulangannya

Udayana

University

Press

Januari 2013 Denpasar

C. PENELITIAN

NO PENELITIAN TAHUN Ketua/

Anggota Tim

TEMPAT

1 Pengkajian Kekerasan Terhadap

Anak di Lingkungan Keluarga dan

Sekolah

2006 Peneliti Bali

2 Reformasi Kepolisian Polda Bali 2008 Peneliti Polda Bali

55

3 Penelitian Putusan Hakim di Bali –

Kerjasama Komisi Yudisial dengan

FH Unud

2009 Ketua Pengadilan

Negeri se Bali

4 Penelitian Putusan Hakim di Bali –

Kerjasama Komisi Yudisial

2010 Ketua Pengadilan

Negeri se Bali

5 Reformasi Polri Dalam Konteks

Potensi, Kompetensi, Dan

Performansi Kepolisian (Polda

Bali) Kerjasama Kompolnas

2010 Ketua Di wilayah

PoldaBali

6 Penelitian Putusan Hakim

Pengadilan Tinggi di Bali Nomer

Perkara 126/PID/2010/PT.DPS –

Kerjasama Komisi Yudisial – FH

Unud .

April 2011 Ketua Pengadilan

Tinggi di Bali

7 Penelitian Putusan Hakim

Pengadilan Tinggi di Bali Nomer

Perkara 57/PID/2009/PT.DPS –

Kerjasama Komisi Yudisial – FH

Unud .

April 2011 Ketua Pengadilan

Tinggi di Bali

8 Penelitian Putusan Hakim

Pengadilan Tinggi di Bali Nomer

Perkara 97/PID/2009/PT.DPS –

Kerjasama Komisi Yudisial – FH

Unud .

April 2011 ketua Pengadilan

Tinggi di Bali

9 Penelitian Putusan Hakim

Pengadilan Tinggi di Bali Nomer

Perkara 8/PID/2009/PT.DPS –

Kerjasama Komisi Yudisial – FH

Unud .

April 2011 Ketua Pengadilan

Tinggi di Bali

10 Penelitian Putusan Hakim

Pengadilan Tinggi di Bali Nomer

Perkara 16/PDT/2010/PT.DPS –

Kerjasama Komisi Yudisial – FH

Unud .

Arpil 2011 Ketua Pengadilan

Tinggi di Bali

11 Penelitian Putusan Hakim

Pengadilan Tinggi di Bali Nomer

Perkara 65/PDT/2010/PT.DPS –

Kerjasama Komisi Yudisial – FH

Unud .

April 2011 Ketua Pengadilan

Tinggi di Bali

56

12 Penelitian Putusan Hakim

Pengadilan Tinggi di Bali Nomer

Perkara 8/PDT/2010/PT.DPS –

Kerjasama Komisi Yudisial – FH

Unud .

April 2011 Ketua Pengadilan

Tinggi di Bali

13 Penelitian Putusan Hakim

Pengadilan Tinggi di Bali Nomer

Perkara 138/PDT/2010/PT.DPS –

Kerjasama Komisi Yudisial – FH

Unud .

April 2011 Ketua Pengadilan

Tinggi di Bali

14 Hubungan Kunjungan Wisatawan

Asing dengan Tingkat Kejahatan

Narkotika di Bali

10 Agst 2011 Ketua FH Unud –

NUFFIC

15 Impact of Tourism on Bali

Transnational Crime and Efforts to

Overcome

January,24.

2011

Ketua Fac of Law

UNUD

16 Penelitian Putusan Hakim

Pengadilan Tinggi di Bali –

Kerjasama Komisi Yudisial – FH

Unud

2012 Peneliti Pengadilan

Tinggi Bali

17 Riset Penelitian Putusan Hakim

Tahun 2012

13 Juni 2012 Peneliti Bandung –

Komisi

Yudisial RI

18 Kajian Terhadap Penghormatan,

Perlindungan, Penegakan, dan

Pemenuhan Hak Asasi Manusia

(Pemenuhan HAM Ekonomi dalam

bidang Hak Atas Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Terhadap Para

Pekerja atau Karyawan di Kota

Denpasar)

25 Juni 2012 ketua Biro Hukum

Pemprov. Bali

dengan FH

Unud

18 Kajian Pemetaan Daerah Rawan

Bencana Sosial di Kabupaten

Karangasem, Buleleng, Bangli,

Gianyar Dan Tabanan Tahun 2013

Oktober

2013

Ketua Dinas Sosial

Propinsi Bali

19

Kajian Pemetaan Daerah Rawan

Bencana Sosial di Denpasar,

Badung, Klungkung dan Jembrana

Propinsi Bali Tahun 2014

Juli 2014 Ketua Dinas Sosial

Propinsi Bali

57

20

Kebijakan Kriminal dalam

penanggulangan Tindak Pidana dan

Kenakalan Anak SMA: Suatu

Kajian tentang Penerapan Teori

Kontrol Sosial dan kearifan Sosial

di Bali

Oktober

2014

Ketua Bali

21

Pertanggungjawaban Korporasi

Dalam Perspektif Pembaharuan

Hukum Pidana

2014 Anggota Bali

VII. KEGIATAN PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI (2006 – sekarang)

NO N A M A KEDUDUK

AN /

PERANAN

BLN/THN

PENYELEN

G-GARAAN

INSTANSI

PENYELENG

-GARA

TEMPAT

1 Bimbingan Teknis

Penyuluhan Hukum

Pelatih/Tutor 16-19 Juli

2006

Kanwil Hukum

&HAM Bali

Denpasar

2 Pelatihan Komputer Peserta 20-21 Okt

2006

Fak Hkm Unud Denpasar

3 Pendidikan dan

Latihan Manajemen

Mahasiswa

Pelatih/Tutor 17-19 Nop

2006

Univ.Udayana Kintamani

- Bangli

4 TOT. Pendidikan Anti

Korupsi

Peserta 9 – 11 Mei

2012

Dijen Dikti

Kementerian

Pendidikan dan

Kebudayaan

RI

Sanur –

Denpasar

5 Pelatihan Hukum

Pidana dan

Kriminologi tema

“Asas-asas Hukum

Pidana dan

Kriminologi serta

Per-kembangannya

Dewasa ini”

Peserta 23 – 27

Februari 2014

Universitas

Gajah Mada

Jogjakarta

VIII. PERTEMUAN ILMIAH / SIMPOSIUM / SEMINAR YANG PERNAH DIIKUTI

(2007 – 2014) diurutkan menurut kejadian terakhir)

58

NO N A M A KEDUDUK-

AN /

PERANAN

BLN/THN

PENYELEN

G-GARAAN

INSTANSI

PENYELENG

-GARA

TEMPAT

1 Seminar Dampak

Pariwisata Pembicara 19 Juli 2007 Kanwil Hukum

& HAM Bali

Denpasar

2 Seminar Perbankan Moderator 2 Agustus

2007

BI – FH Unud Denpasar

3 FGD Pencegahan

Terorisme

Peserta 20-21 Ags

2007

LCKI – Jkt Denpasar

4 Seminar Konvensi

Internasional

Terorisme

Peserta 6 Juni 2007 Dept Hukum &

HAM Jkt

Denpasar

5 Westlaw Presenation Peserta 6 Mei 2007 NUFFIC Denpasar

6 Peran Penegak

Hukum & KDRT Pembicara 12 Sept 2006

7 Perlindungan

Perempuan Pembicara 1 Juli 2007 Kanwil Hukum

& HAM Bali

Denpasar

8 Tiga

Serangkai:Konflik,

Kekerasan dan …….

Pembicara 1-2 Sept 2007 FH Unud Denpasar

9 Perlindungan HAM

Pekerja Pembicara 6 Des 2007 Kanwil Hukum

& HAM Bali

Denpasar

10 Tindak Pidana

Sengketa Tanah Pembicara 13-15 Nop

2007

BPN – Pusat Denpasar

11 Penataran Bidang

Hukum PWI Bali Pembicara 30 Nop 2007 PWI Bali Denpasar

12 Manajemen Konflik Pembicara 17-19 Des

2007

Fak Sastra

Unud

Denpasar

13 Seminar Kriminologi Peserta 16-19 Maret

„08

Aspehupiki Bandung

14 Seminar Nasional:

Diskresi Kepolisian

dan Pembangunan

Profesionalisme Polri

Peserta

25 Nop 2008

Kerjasama FH

Undip dengan

Kapolda Jawa

Tengah

Semarang

59

15 Seminar : Sunset

Policy 2008 dalam

Perspektif Kepatuhan

Wajib Pajak

Peserta 26 Nop 2008 Fak. Hukum

Undip

Semarang

16 Seminar Nasional:

Penelitian dalam

Perspektif Socio-

Legal

Peserta 22 Des 2008 Bag Hukum

Masyarakat

Undip &

HuMa

Semarang

17 Pendekatan

Paradigma Kearifan

Lokal dalam

Menyelesaikan Delik

Adat di Bali

Pembicara 1 Sept 2009 Fak Hukum

Unud

Denpasar

18 Upaya Masyarakat

dalam Mencegah

Praktek Mafia

Peradilan (suatu

kajian perspektif

kriminologi)

Pembicara 29 Sept 2009 LBH Bali Denpasar

19 Seminar Nasional:

Strategi Peningkatan

Kinerja Kejaksaan RI

Peserta 29 Nop 2009 Fak Hukum

Undip

Semarang

20 Alternatif

Meminimalisasi

Pelanggaran HAM

Dalam Penegakan

Hukum Pidana

Pembicara 14 Peb 2011 POLDA BALI Denpasar

21 Tinjauan Hukum dan

HAM tentang

Kebebasan Berpolitik

TNI dan POLRI

Pembicara 14 April 2011 Litbang

Kementerian

Hukum dan

HAM

Denpasar

22 Progresivitas

Kejaksaan di

Indonesia

Pembicara 2011 Kejaksaan

Agung RI

Denpasar

23 Kebijakan Kriminal

Dalam Menghadapi

Perkembangan

Kejahatan Cyber

Adultery

PEMBICAR

A

16 Sept 2011 Fak Hukum

Unud

Denpasar

60

24 Good Governance

dalam Perspektif

HAM

Pembicara 28-29

Pebruari 2012

Kanwil Hukum

& HAM Prop

Bali

Denpasar

25 Permasalan Nelayan

Tradisional dan

Upaya Peningkatan

nTaraf Hidup (dalam

Perspektif HAM)

Pembicara 24 April 2012 Kanwil Hukum

& HAM Prop

Bali

Denpasar

26 International Seminar

On Tourism Law

Participant May, 18-19,

2012

Udayana

Univercity

Denpasar

27 Lokakarya

Perlindungan Saksi

dan Korban

Peserta 11 Oktober

2012

LPSK –

UNUD – Desa

Pakraman

Denpasar

28 Keputusan Hukum

Terhadap Para

Pengedar dan

Predaran Narkotika di

Indonesia

Pembicara 31 Okt 2012 GRANAT –

BNN BALI

Denpasar

29 TP Korupsi dan

Perlindungan Saksi

Korban

Moderator 24 Nop 2012 FH Unud Denpasar

30 Hak atas Kesamaan

Kesempatan Kerja

bagi Penyandang

Dishabilitas

Pembicara 3 Mei 2013 Kanwil Hukum

& HAM Bali

Denpasar

31 Seminar on

Cybernotary Law and

ADR

Peserta 17 Januari

2013

S2 Ilmu

Hukum Univ.

Udayana

Denpasar

32 Bimbingan Teknis

Peraturan Pemerintah

No. 82 Tahun 2012

tentang

penyelenggaraan

sistem dan Transaksi

Elektronik

Peserta 17 Maret

2014

Dirjen Aplikasi

Informatika

Kemkominfo

RI

Denpasar

33

Pemahaman Hukum

Kedokteran sebagai

Uoaya untuk meberi

Pelayanan yang

Berkualitas dan aman

Pembicara 28 Desember

2013

RSD

Waangaya

Pemkot

Denpasar

Denpasar

61

untuk Pasien serta

Perlindungan Hukum

bagi Dokter

34 2nd

International

Cyberlaw Seminar Moderator 18-19 Maret

2014

Lembaga

Kajian Hukum

Teknologi Fak

Hukum UI,

UNUD,

Magister Ilmu

Hukum,

Magister

Kenotariatan

UNUD

Denpasar

35 Kiat Mempersiapkan

Pasangan yang ingin

Hamil dan ANC yang

berkualitas untuk

keselamatan ibu dan

Anak

Pmbicara 12 April 2014 Showroom

TOYOTA

Giaanyar oleh

Ikatan Dokter

Indonesia

Cabang

Gianyar

Gianyar

36

Melalui pendidikan

Anti Korupsi kita

tingkatkan

Transparansi

Keharmonisan Kerja

Pembicara 17 Juni 2014 Fakultas

Pendidikan

Agama dan

Seni Univ.

Hindu

Indonesia

Denpasar

Denpasar

37

Pelatihan Ketrampilan

Tutor bagi Dosen Fak

Hukum Unud dalam

Proses Pembelajaran

Kurikulum Berbasis

Kompetensi

Peserta 17-21 Juli

2014

FH Unud Denpasar

38

Presentasi Para

Doktor di lingkungan

FH Unud

Pembicara 18-20

September

FH Unud Denpasar

39

Clinical Legal

education Training

with Profesosor

Kimberly Ambrose

Peserta 3 September

2014

FH Unud Denpasar

62

40 Seminar nasional

Pelayanan Publik

sebagai penjabaran

asas negara

kesejahteraan

berdasarkan UUD RI

1945

Moderator 15 September

2014

FH Unud

kerjasama

dengan

Kementerian

PAN dan

Reformasi

Birokrasi RI

Sanur

Denpasar

Dr. GDE MADE SWARDHANA, SH., MH

63

2. CV Ida Bagus Surya Dharma Jaya

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Dr. I.B. Surya Dharma Jaya, SH, MH.

NIP/NIK : 19620605 1988031020

Tempat dan Tanggal Lahir : Denpasar, 5 Juni 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin Duda/Janda

Agama : Hindu

Golongan/Pangkat : IIIb/ Penata Muda Tk.I

Jabatan Fungsional Akademik : Asisten Ahli

Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Alamat : Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114

Tlp/Fax : (0361) 222666/ Fax. 234888

Alamat Rumah : Jl. WR Supratman G I No. 10 Kesiman Kertalangu

Tlp./Fax : (0361) 462481, 281051

Alamat e-mail : suryadharma_62@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun

Lulus

Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan/ Bidang Studi

1986 S1 Universitas Brawijaya Hukum Pidana

1997 S2 Universitas Indonesia Sistem peradilan Pidana

2009

2012

Short Cours

S3

Maastricht University,

Netherlands

Universitas Brawijaya

Europen Human Rights

Ilmu Hukum

PELATIHAN PROFESIONAL

64

Tahun Pelatihan Penyelenggara

2006 Pelatihan HAM Sentra HAM FH UI

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Penelatihan Proses Pembelajaran

pada Kurikulum Berbasis

Kompetensi (P2KBK)

Legel Research for Faculty of Law

Udayana University Academic Staffs

Delivered by Prof. Dr. Michel Faure

Studium Generale Criminal Law and

Criminal Procedure

Workshop on Criminal Law and

Criminal Peocedure

Workhop on The Develovement of

Law and Human Rights by Prof.

Alphonsus Coomans

Studium Generale “Analysis of State

Obligations Relating to The Right to

Education”

Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi

Federal German Oleh Prof. Dr.

Siegfried Bross

Workshop Legal Reasoning, Legal

Research, Legal Writing, and

Publication

Legel English Cours by Dr. Nicole

Kornet, BA, LLB (Hons) LLM

Fak. Hukum Universitas Udayana,

Denpasar

Faculty of Law, Udayana University-

Nuffic Project

Fakulty of Law Udayana University-

Nuffic Project

Fakulty of Law Udayana University-

Nuffic Project

Fakulty of Law Udayana University-

Nuffic Project

Fakulty of Law Udayana University-

Nuffic Project

Faculty of Law Udayana University –

Hanns Siedel Fondetion Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Faculty of Law Udayana University –

Nuffic Project

Unaited Nations (Offoce on Drug and

Crime), USA Departement of justice,

65

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2012

Regional Workshop of Winess and

Victims of Crime Protection Activities

Southeast Asia and Other Areas

Probleme Base Learning Training

and Workshop Gender and Law For

FL Unud Academic Staffs

Pelatihan Metodelogi Penyusunan

Proposal Pengabdian Kepada

Masyara

General Studium “International

Environmental Law” by Prof Armin

Rosencranz

Training in E-Learning to Support

Legal Research

Workshop on Criminal Law, Deliver

by Dr. David Roef

Warkshop hukum lingkungan

Lokakarya Penyusunan Payung dan

Bank Proposal Penelitian dan

Pengabdian pada Masyarakat

Training PBL for FL UNUD Staff

Who Teach in Master Law Degree

(S2 Program) Udayana University

Workshop on Development of Course

Advanced Law and Human Rights

Toefl iBT Preparation Course

and LPSK

Fakulty of Law Udayana University-

Nuffic Project

LPPM Universitas Udayana

Fakultas hukum Universitas Udayana

Fakulty of Law Udayana University-

Nuffic Project

Fakulty of Law Udayana University-

Nuffic Project

Fakultas hukum universitas Udayana

Fakultas hukum universitas Udayana

Fakulty of Law Udayana University-

Nuffic Project

Fakulty of Law Udayana University-

Nuffic Project

IALF Education for Development, Bali

Sponsored by The Asian Foundation

PENGALAMAN JABATAN

Jabatan Institusi Tahum........s/d .......

Dosen Fakultas Hukum Universitas

Udayana

1989-

66

Dosen

Dosen

Pasca Sarjana S2 Universitas

Udayana

Pasca Sarjana S3 Universitas

Udayana

1998-

2012

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah Jenjang Institusi/Jurusan/Program Tahum....s/d .......

Hukum Pidana S1

Fakultas Hukum

Universitas Udayana

1989-

Hukum Pidana

Ekonomi/Hukum

Pidana Khusus

Hukum Pidana

Lanjutan

Viktimologi

Kriminologi

Penitensier

Pembaharuan

Hukum Pidna

Tindak Pidana

S1

S1

S1

S1

S1

S1

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

1990-

1990-

1990-

1990-

2006-

67

Korupsi

Kapita Selekta

Hukum Pidana

Penologi

Bahasa Inggris

Hukum

Pembaharuan

Hukum Pidana

Hukum Pidana

Ekonomi

Kriminologi

Sistem Peradilan

Pidana

S1

S1

S1

S1

S2

S2

S2

S2

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

Fakultas Hukum Universitas

Udayan

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

Fakultas Hukum Universitas

Udayana

Pasca Sarjan S2 Universitas

Udayana

Pasca Sarjan S2 Universitas

Udayana

Pasca Sarjan S2 Universitas

Udayaqna

Pasca Sarjan S2 Universitas

Udayana

2004-

2004-

2006-

2006-

2010-

2009-

2009

1998-

1998

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA

68

Tahun Pembimbingan/Pembinaan

1999

2007-

Pembimbing Tesis S2 Pasca Sarjana Universitas Udayana

Pembimbing Akademik mahasiswa S1

2007-

2007-

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Praktek Kerja Kemahiran Hukum (PKKH)

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun Judul Penelitian Jabatan Sumber Dana

2000

2010

2011

2010

Perlindungan Saksi dalam Sistem

Peradilan Pidana

Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban (LPSK) dalam Sistem

Peradilan Pidana

Perbandingan Prinsip-prinsip

Perlindungan Saksi dan Korban di

Amerika, Eropa, Afrika, Australias,

dan Asia

Pidana Pengawasan Sebagai

Alterbatif Pidana Penjara dalam

Pembaharuan Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP)

Anggota

Ketua

Ketua

Anggota

ICW

Pribadi

Pribadi

Dipa Unud

69

2011

2011

2011

2012

Travel Warning dalam Perspektif

Hukum dan HAM

PertanggungJawaban Korporasi

dalam Tindak Pidana Perusakan

Fisik Daya Tarik Wisata

Hubungan Kunjungan Wisatawan

Asing dengan Tingkat kejahatan

narkotika di Bali

Peralihan Sifat Melawan Hukum

Perdata ke Perbuatan Bersifat

Melawan hukum Pidana dalam

Proses Peradilan

Ketua

Anggota

Anggota

Ketua

Dikti

Nuffic (Belanda)

Nuffic (Belanda)

USAID dan Asian

Fondation

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun Judul Penerbit/Jurnal

1986 Delik Adat Lokika Sanggraha dalam

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Skripasi FH Brawijaya

1997

Analisis Terhadap Pidana Ganti Kerugian

Sebagai Pelayanan Terhadap Korban Kejahatan

Kekerasan dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Tesis Pasca Sarjana S2

Universitas Indonesia

70

1999

2011

2011

2012

Nasional

Sanksi Ganti Kerugian dalam Pembaharuan

Hukum Pidana Indonesia

Hubungan Kunjungan Wisatawan Asing dengan

Tingkat Kejahatan Narkotika di Bali

Pertanmggung Jawaban Pidana Korporasi dalam

Tindak Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik

Wisata

Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana

Indonesia

Majalah Kerta Patrika FH

Universitas Udayana (edisi

Khusus)

Kertha Patrika (Jurnal ilmiah

Fakultas Hukum Universitas

Udayana) Vol. 36 No. 2,

September 2011.

Kertha Patrika (Jurnal Ilmiah

Fakultas Hukum Universitas

Udayana) Vo. 36, No. 2,

September 2011.

Disertasi Program Pasca

Sarjana S3 Bidang Ilmu

Hukum Fakultas Hukum,

Universitas Brawijaya

B. Makalah/Peper

Tahun Judul Penyelenggara

2006 Kriminalisasi terhadap Kepentingan Pribadi dan

Kepentingan Umum

Komnas HAM dan FH Unud

2006

2010

2011

Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 terhadap

Sistem Hukum Nasional

Kekerasan dalam Berbagai Perspektif

International Seminar on Tourism “The Ralation

Depkumham

Alumni KPMHD Malang

Universiteit Mastricht The

71

2012

Between Tourist’s Visit with The Level of

narcotics crime in Bali and Its Prevention”

Anand Krisnan Sang Penyuara Kebenaran

Mencari Keadilan (Eksaminasi atas Putusan

MA)

Nedertherlands

Yayasan Anand Krisna

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara

2010 Seminar Awig-Awig II Pemberdayaan Awig-

Awig Desa Pakraman Bali dalam Mewujudkan

Masyarakat yang Sejahtera

FH Unud

2010 Perlindungan Hak-hak Pribadi BPHN Depkumham

2010

2011

Regional Workshop on Witness and Victim

Protection Actvities Shout-east Asia and Other

Areas “Building Coorporation and

Strengthening Capacity”

International Seminar “Environmental Health

and Safety Risk in a Globalizing World”

United Nation on Drug and

Crime - LPSK

Nuffic, Mundo (The

netherlands), Fakultas

Hukum Universitas Udayana

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Tahun Kegiatan

2010

2011

Penyuluhan tentang Sistem Peradilan Pidana

Penyuluhan tentang Narkotika

2012 Konsultasi Hukum tentang Putusan MA atas terpidana Anand Krisna

72

3. CV Bela Siki Layang

Nama : I Wayan Bela Siki Layang, SH.MH.

NIP : 196007091986011001

Tempat.Tanggal lahir : Denapasar, 9 Juli 1960

Alamat : Jl. Karangsari 99 X Padangsambian Kaja, Denapasar Barat

Phone : 0361- 8444002/ 08133958176

PengalamananPenelitian :

1. Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Kasus Lingkungan Hidup

(Study Kasus Dampak Pembangunan Industri Terhadap Sumber Daya Alam)

di Kota Administratif Denpasar (Tahun 2009).

2. Pemanfaatan Limbah Cair Hotel Bagi Kegiatan Perhotelan Di Kawasan Nusa

Dua. (Tahun 2009).

3. Penelitian Putusan Hakim (Dibiayai Proyek Komisi Yudisial Dengan Surat Per-

janjian Pelaksanaan Penelitian No. 175/SPK/PPK-LKY/IV/2009 Komisi Yudi-

sial (Tahun 2009).

4. Penelitian Putusan Hakim (Dibiayai Proyek Komisi Yudisial Dengan Surat Per-

janjian Pelaksanaan Penelitian No. 05/SPK/PPK-2 KY/II/2010 Komisi Yudisial

(Tahun 2010)

5. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Denpasar ( Di-

biayai Dipa Fakultas Hukum Universitas Udayana 2010.

6. Gugatan Perwakilan Kelompok Dalam Sengketa Perdata Di Indonesia (Di-

biayai Dari Dana DIPA BLU, Nomor Perjanjian : 623A/UN14.1.11/KU/2014.

73

7. Peranan Hakim Dalam Menggali Nilai Keadilan Dan Kepatutan Dalam Masya-

rakat ( Kajian Putusan Pengadilan) ( Dibiayai Dari Dana DIPA BLU UNUD No-

mor Perjanjian : 1318A/ UN14.1.11/KU/2014.