BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

             International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, dalam

bahasa-bahasa Roman: BIRD) atau Bank Internasional untuk Pembangunan

Kembali dan Pengembangan, lebih dikenal sebagai Bank Dunia, adalah sebuah

organisasi internasional yang didirikan untuk melawan kemiskinan dengan cara

membantu membiayai negara-negara. Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui

pembayaran sebagaima diatur oleh negara-negara anggota. Aktivitas Bank Dunia

saat ini difokuskan pada negara-negara berkembang, dalam bidang seperti

pendidikan, pertanian dan industri.

Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-

negara anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak Bank

juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya,

tindak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi dikembangkan. Bank Dunia didirkan

pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang

dicapai pada konferensi yang berlangsung pada 1 Juli–22 Juli 1944 di kota

Bretton Woods. Markas Bank Dunia berada di Washington, DC, Amerika Serikat.

Secara teknis dan struktural Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB,

namun secara operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya. Meski

sering menjadi harapan negara miskin sebagai sumber pinjaman dana

pembangunan, Bank Dunia sering dikritik oleh para penentang "neo-kolonial"

korporasi globalisasi. Para penentang ini, yang sering disebut sebagai anti-

globalisasi, menyalahkan Bank Dunia karena melemahkan kedaulatan negara

penerima pinjaman melalui liberalisasi ekonomi. Kritik yang paling umum adalah

Halaman 1

Bank Dunia berada dalam pengaruh negara-negara tertentu (terutama Amerika

Serikat), yang mendapat manfaat paling banyak dari aktivitas Bank Dunia. Kritik

lainnya antara lain bahwa Bank Dunia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip

neoliberalisme, berdasarkan keyakinan bahwa pasar (bebas) dapat membawa

kemakmuran kepada negara-negara yang mempraktekkan kompetisi bebas, tanpa

campur tangan apa pun.

Dalam perspektif ini, reformasi yang berinspirasikan "neo-liberal" tidak

selalu tepat bagi negara-negara yang mengalami konflik (perang etnis, konflik

perbatasan, dsb.) atau yang telah lama berada dalam kondisi tertekan (diktator

atau penjajahan) dan negara yang tidak memiliki sistem politik demokratis yang

stabil. Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia lebih memilih masuknya

perusahaan-perusahaan asing dibandingkan pengembangan ekonomi lokal negara

yang bersangkutan.

Peran IMF di Indonesia dimulai ketika presiden Soekarno memainkan

peran non blok ditengah pertarungan kuasa antara Amerika dan Soviet yang

semakin meningkat, peran tersebut dapat dimainkan dengan cantik oleh Soekarno

dengan dukungan dari negara-negara dunia ketiga, namun kedua blok yang

bertarung kuasa tersebut mendesak Soekarno untuk memilih satu diantara dua.

Amerika menggunakan IMF sebagai alatnya, pada tahun 1962 delegasi IMF

mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk menawarkan proposal bantuan

finansial dan kerjasama, setahun kemudian tepatnya pada bulan maret 1963

Amerika Serikat menyediakan utang sebesar US$ 17 juta dan dalam dua bulan

kemudian pemerintah Indonesia mengumumkan rangkaian kebijakan ekonomi

baru (devaluasi rupiah, anggaran negara yang ketat dan pemotongan subsidi) yang

selaras dengan resep kebijakan IMF.

Namun keadaan berubah 180 derajat pada bulan September 1963, ketika

pemerintah Inggris menyatakan Malaysia sebagai bagian federasi Inggris tanpa

konsultasi terlebih dahulu. Soekarno melihat pernyataan tersebut adalah upaya

untuk menggangu stabiltas kawasan Asia Tenggara terutama karena Malaysia

Halaman 2

secara geografis sangat dekat dengan Indonesia, selain itu Soekarno juga melihat

hal ini dipicu karena Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan Inggris.

Insiden ini berimbas terhadap hubungan Indonesia dengan IMF, kesepakatan

sebelumnya dengan IMF dibatalkan oleh Soekarno.

Beberapa kalangan ada menolak pandangan populer dan populis itu.

Pandangan seperti itu punya kecenderungan untuk mencoba “keluar” dari

kesalahan kita sendiri “di dalam”. Berbagai macam pendapat dan pernyataan

dikeluarkan para pakar ekonomi dan juga masyarakat awam tentang bagaimana

peran serta IMF dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Namun

beberapa kalangan ekonomi juga dengan tegas menerima pandangan yang

demikian dan menuntut agar pemerintah Indonesia segera memutuskan hubungan

kerjasama dengan IMF. Penerimaan pandangan tersebut tentu saja disertai dengan

berbagai fakta dan realita yang terjadi.

Dengan adanya pro dan kontra, apakah hubungan dengan IMF diputuskan

atau tidak tentu saja membingungkan kita semua. Oleh karena itu di dalam

makalah ini tersaji berbagai pendapat dan pandangan para pakar ekonomi tentang

masalah tersebut.

1.2 Tujuan Penulis

Tujuan penulisan makalah ini selain untuk memenuhi tugas mata kuliah

Teori Pembangunan, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran bagaimana suasana

Bank Dunia dan Hubungan IMF dengan krisis Ekonomi pada saat ini yang

melanda di Indonesia.

Sebagai generasi muda dan penerus bangsa bagaimana cara kita ikut serta

dalam pembangunan dan menyikapinya sehingga keadaan ekonomi di Negara

kita menjadi lebih baik.

Halaman 3

1.3 Pembahasan

Masalah yang dibahas dalam makalah ini berkaitan dengan:

1. Bank Dunia dan IMF

2. Sejarah dan Perkembangan Bank Dunia

3. Tujuan Bank Dunia

4. Peran Bank Dunia terhadap Indonesia

5. Dana Moneter Internasional

6. Bagaimana hubungan IMF dengan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.

7. Posisi utang luar Negeri Indonesia

8. Apa dampak yang terjadi dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama

tersebut, serta bagaimana cara menyikapinya

Halaman 4

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Bank Dunia dan IMF

Sebagai pendatang baru, WTO tidak bisa mulus begitu saja mengatur

dunia, bila sebelumnya tidak ada usaha-usaha perintisannya. Dan itulah tugas

utama yang telah dikerjakan oleh Bank Dunia dan IMF (Dana Moneter

Internasional). Bank Dunia yang semula hanya bertugas menjalankan upaya

pemulihan pembangunan di Eropa paska-perang, kemudian telah memainkan

upaya pendanaan proyek-proyek  pembangunan yang sesuai dengan perluasan

pasar bebas. Bank Dunia sebenarnya juga telah memainkan peran sebagai

“penjebak hutang”. Sebagai bankir, Bank Dunia telah sekaligus memainkan peran

sebagai“Majikan”, yang menentukan strategi pembangunan yang ditempuh

negara-negara Dunia Ketiga. Dengan demikian, ia memainkan peran ganda, yang

pada akhirnya memberi kekuasaan yang cukup untuk mendikte perekonomian

negara-negara tersebut. Semenjak krisis hutang Dunia Ketiga di tahun 1982, di

mana semakin banyak hutang-hutang yang tak mampu dibayar, Bank Dunia telah

menambahkan perangkat yang lebih kuat untuk memaksakan berbagai agenda

liberalisasi ekonomi, yaitu lewat Program Penyesuaian Struktural ( Structural

Adjustment Program /SAP).

Hal ini berkait juga dengan pasang naiknya neo-liberalisme lewat Reagan-

Thatcherisme kalaitu. SAP pada dasarnya membawakan agenda-agenda neo-

liberal, denganmemaksakan program-program mereka yang dikenal sebagai

deregulasi dan privatisasi. Kita mengenal pengaruh paham ini di Indonesia,

sebagai deregulasi perbankan yang dimulai sejak tahun 1983 yang disertai dengan

devaluasi rupiah (penurunan nilai mata tukar uang). Dengan berbagai macam

Halaman 5

paket penyesuaianstruktural ini, hingga sekarang, Bank Dunia telah memainkan

‘penaklukan domestik’agar sistem ekonomi nasional menjadi lebih mendukung

bagi perluasan pasar bebas. Bank Dunia  ini mulai beroperasi pada tahun 1946

Dia berfungsi Sebagai lembaga keuangan yang menghutangi uang bagi proyek-

proyek pembangunan di berbagai negara untuk memajukan ekonominya. Bunga

yang diberikan relatif lebih rendah ketimbang bila negara-negara tersebut

meminjam dari bank komersial. Bank Dunia menjadi mekanisme utama untuk

menempa model-model pembangunan paska kemerdekaan bagi negara-negara

Dunia Ketiga.

Bank Dunia Melakukan hal itu melalui hutang yang terikat dengan

berbagai kebijakan yang mendorong semakin tersatukannya negara-negara Dunia

Ketiga dengan pasar dunia. Hal itu juga dilakukan dengan cara mendorong

peningkatan hasil bahan-bahan mentah dan impor peralatan teknologi baru yang

berasal dari Utara; baik di bidang pertanian, kehutanan, maupun energi, dan

sebagainya. Dengan demikian Bank Dunia tidak hanya mengarahkan kebijakan-

kebijakan ekonomi nasional yang bersifat makro dar inegara-negara paska-

kolonial, melainkan menyebarkan juga sistem teknologi Utara ke Selatan (yang

membawa kerusakan besar terhadap lingkungan hidup). Bank Dunia (World

Bank) yang aslinya bernama  International Bank for  Reconstruction and

Development/IBRD, yang pada waktu itu bermaksuduntuk menciptakan sebuah

dunia yang damai dengan ekonominya yang makmur danmerata, akibat trauma

dua perang dunia. Pertemuan Bretton Woods yang berlangsung dalam suasana

untuk menciptakan sebuah tatanan dunia yang damai dan makmur tersebut,

selainmem bentuk Bank Dunia juga menyepakati berdirinya IMF (  International

Monetary Fund/  Dana Moneter Internasional). Kedua lembaga  ini pada

mulanya di dirikan dengan tujuan membantu membangun kembali Ekonomi

Eropa setelah kehancuran Perang Dunia II, yang kemudian diperluas dengan

memberi pinjaman pembangunan kepada negara-negara Dunia Ketiga.

Halaman 6

Peran Utama IMF adalah mengatur neraca pembayaran luar negeri

berbagai negara, dengan menyediakan hutang (pinjaman), dengan memaksakan

disiplinfinansial (keuangan) tertentu terhadap negara-negara yang menghadapi

masalah neraca pembayaran. Dana Bank Dunia dan IMF diperoleh dari negara-

negara kaya yang ikut dalam pertemuan tersebut. Kedua lembaga keuangan

internasional yang mempunyai kantor pusat di Washington DC ini merupakan

bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepentingan-kepentingannya sangat

kuat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat

yang merupakan penyumbang utama Bank Dunia dan IMF.

Bank Dunia dan IMF adalah dua dari tiga badan yang dibentuk

untuk menangani persoalan peralihan dari era kolonial (penjajahan) ke era paska-

kolonial. Badan yang ketiga adalah rejim GATT ( General Agreement on Tariffs

and Trade /Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan), yang telah diubah

menjadi WTO ( World Trade Organization ), organisasi perdagangan super. Sejalan

dengan peran Bank Dunia dan IMF, GATT dimaksudkan untuk memajukan dan

mengatur liberalisasi perdagangan dunia, yang telah memudahkan perluasan

berbagai sektor di dalam unit ekonomi nasional, dan dengan demikian menjamin

mengalirnya bahan baku dari Selatan/negara-negara berkembang ke Utara, serta

mengalirnya barang-barang manufaktur dari Utara ke Selatan, maupun

perluasan perdagangan di antara negara-negara Utara sendiri. Berbagai

pemerintahan dari negara-negara Utara/maju kini sedang berupaya memperluas

peran GATT (melalui berbagai perundingan tertutup di dalam Putaran Uruguay)

untuk menyatukan kekuatan-kekuatan demi liberalisasi sektor-sektor jasa dan

pertanian; demi penjaminan kebebasan investasi asing; dan untuk memperketat

peraturan mengenaihak milik intelektual di Dunia Ketiga, demi keuntungan para

pemegang hak paten, yang terutama adalah perusahaan-perusahaan transnasional.

Pada periode awal kehadirannya, uang Bank Dunia dipinjamkan terutama untuk

pemulihan kembali negara-negara Eropa paska Perang Dunia II, dalam rangka

Marshall Plan.  Namun sejak akhir 1960, banyak pinjaman diberikan.

Halaman 7

2.2 Sejarah dan Perkembangan Bank Dunia

Bank Dunia didirikan bersama-sama dengan di dirikannya IMF pada tahun

1944 di Britton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. bersama-sama dengan

IMF, Ia dibentuk oleh 44 negara Bank Dunia dibentuk oleh dua negara promotor

dan pendukung utama, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Tujuan awal

didirikannya adalah untuk mencegah berulangnya peristiwa Great Depression

sebagaimana pernah terjadi pada sekitar tahun 1930.Hal ini disebabkan perang

dunia kedua yang melanda hampir seluruh belahan bumi sangat berpotensi

meninggalkan puing-puing perekonomian yang luluh lantak di Eropa dan juga di

sebagian besar negara-negara korban perang lainnya.

Entah karena pihak sekutu (yang saat itu sudah didukung oleh Amerika

Serikat pasca pengeboman Pearl Harbour oleh Jepang) merasa perang tidak akan

berlangsung lama lagi ataupun karena alasan lain, tetapi yang jelas setahun setelah

didirikannya Bank Dunia perang dunia kedua benar-benar berakhir. Sesuai

prediksi, negara-negara korban perang, terutama di Eropa, segera membutuhkan

aliran dana segar untuk merekonstruksi perekonomian mereka pasca perang.

Prancis tercatat sebagai negara pertama yang mendapatkan pinjaman dari Bank

Dunia senilai 250 juta dolar AS. Dalam perkembangannya, semakin sedikit negara

yang mengalami peperangan, sehingga kebutuhan untuk rekonstruksi pasca

perang pun semakin kecil. Pada saat itu, Bank Dunia di bawah kepemimpinan

Mc-Namara menggeser fokusnya ke arah pembangunan infrastruktur, pengentasan

kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, terutama di negara-

negara dunia ketiga yang notabene tertinggal dari negara maju. meski sering

menjadi harapan negara miskin sebagai sumber pinjaman dana pembangunan,

Bank Dunia sering dikritik oleh para penentang "neo-kolonial" korporasi

globalisasi. Para penentang ini, yang sering disebut sebagai anti-globalisasi,

menyalahkan Bank Dunia karena melemahkan kedaulatan negara penerima

pinjaman melalui liberalisasi ekonomi. Kritik yang paling umum adalah Bank

Dunia berada dalam pengaruh negara-negara tertentu (terutama Amerika Serikat),

Halaman 8

yang mendapat manfaat paling banyak dari aktivitas Bank Dunia. Kritik lainnya

antara lain bahwa Bank Dunia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip

neoliberalisme, berdasarkan keyakinan bahwa pasar (bebas) dapat membawa

kemakmuran kepada negara-negara yang mempraktekkan kompetisi bebas, tanpa

campur tangan apa pun.

Dalam perspektif ini, reformasi yang berinspirasikan "neo-liberal" tidak

selalu tepat bagi negara-negara yang mengalami konflik (perang etnis, konflik

perbatasan, dsb.) atau yang telah lama berada dalam kondisi tertekan (diktator

atau penjajahan) dan negara yang tidak memiliki sistem politik demokratis yang

stabil. Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia lebih memilih masuknya

perusahaan-perusahaan asing dibandingkan pengembangan ekonomi lokal negara

yang bersangkutan. Di sisi lain, kaum liberal mengkritik Bank karena hanya

berperan sebagai organisasi politik murni. Dalam perspektif ini, Bank justru

merepresentasikan penolakan terhadap konsep kemampuan pasar dalam mengatur

ekonomi. Kaum liberal melihatnya sebagai alat yang dimiliki negara, untuk

ekonomi internasional, yang bekerja untuk menutupi borok-borok dari kebijakan

yang sedang dilakukan negara tersebut. Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia

mengambil tanggungjawab ekonomi liberal, dan tidak membiarkan kebijakan

negara pada tempatnya

2.3 Tujuan Bank Dunia

 1)      untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan di daerah anggota dengan

cara memfasilitasi investasi modal untuk tujuan produktif, termasuk pemulihan

kembali ekonomi yang hancur atau rusak karena perang, perubahan kembali

fasilitas-fasilitas produktif yang dibutuhkan untuk usaha damai dan dorongan

pembanunan untuk fasiltas produktif dan sumber-sumber di negara-negara miskin.

2)      untuk mendorong investasi swasta luar negeri lewat jaminan atau partisipasi

dalam pemberian pinjaman dan investasi lainnya oleh investor swasta; dan ketika

modal swasta tidak tersedia dalam syarat-syarat yang wajar, sebagai tambahan

Halaman 9

investasi swasta dengan menyediakan, berdasarkan persyaratan yang cocok,

membiayai untuk tujuan-tujuan produktif di luar dari modal mereka sendiri,

pengumpulan dan oleh sumber-sumber sendiri maupun sumber lainnya.

3)      Untuk mendorong keseimbangan perkembangan jangka panjang

perdagangan internasional dan untuk mempertahankan keseimbangan saldo

pembayaran dengan mendorong investasi internasional untuk kemajuan sumber-

sumber produktif para anggota, dengan cara membantu menaikkan produktivitas,

standar kehidupan dan keadaan buruh di daerah mereka.

4)      Untuk meyusun pinjaman-pinjaman yang dibuat atau dijamin olehnya dalam

hubungannya dengan pinjaman internasional melalui sumber lainnya sehingga

dapat lebih berguna dna proyek-proyek yang mendesak, besar ataupun kecil, dapat

diatasi segera.

5)      Untuk menjalankan kegiatannya dengan dasar untuk mempengaruhi

investasi internasional dalam persyaratan bisinis di dalam daerah anggota dan,

dalam tahun tahun setelah perang, untuk membantu membuat masa transisi dari

suasana perang ke keadaan ekonomi yang damai.

2.4 Peran Bank Dunia Terhadap Indonesia

Kebijakan politik pemerintahan Presiden Soekarno yang mendekat ke blok

Uni Soviet menyulitkan Bank Dunia yang memiliki paham berseberangan untuk

mengambil peran lebih banyak bagi Indonesia. Oleh karena itu, Bank Dunia baru

mulai berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi Indonesia pada saat awal

masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu sekitar tahun 1968. Namun sebelum

memberikan pinjaman, Bank Dunia “menjajaki” Indonesia dengan memberikan

bantuan teknis untuk identifikasi kebijakan makroekonomi, kebijakan sektoral

yang diperlukan, dan kebutuhan pendanaan yang kritis (Hutagalung, 2009).

Di masa-masa awal pemberian pinjaman, Indonesia masih dianggap

sebagai negara yang memiliki nilai credit worthiness yang rendah. Oleh karena

Halaman 10

itu, pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia pada saat itu menggunakan skema

IDA atau pinjaman tanpa bunga, kecuali administrative fee ¾ persen per tahun

dan jangka waktu pembayaran 35 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Dana

pinjaman pertama yang diberikan kepada Indonesia adalah sebesar 5 juta dolar AS

pada September 1968 (Hutagalung, 2009). Pada masa-masa awal tersebut, dana

pinjaman dari Bank Dunia digunakan untuk pembangunan di bidang pertanian,

perhubungan, perindustrian, tenaga listrik, dan pembangunan sosial. Pada tahun-

tahun berikutnya, Indonesia berhasil menunjukkan performa ekonomi yang

memuaskan, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun,

jauh lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara peminjam yang lain.

Oleh karena itu, sejak akhir dekade 70-an Indonesia sudah mulai dianggap sebagai

negara yang lebih creditworthy untuk memperoleh pinjaman Bank Dunia yang

konvensional atau dengan menggunakan skema IBRD. Berbeda dari periode

sebelumnya, pada dekade 80-an, pinjaman uang Bank Dunia terlihat lebih terarah

pada masalah deregulasi sektor keuangan, selain masih tetap digunakan bagi

pengembangan sektor-sektor sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Contoh nyata manfaat Bank Dunia bagi Indonesia

“Tangkal Kemiskinan Bank Dunia Kucuri Utangi RI USD400 juta”

Demi meningkatkan pengelolaan anggaran publik dan mengurangi angka

kemiskinan, Bank Dunia kembali memberikan pinjaman bagi Indonesia sebesar

USD400 juta.Pencapaian Indonesia dalam menciptakan stabilitas makroekonomi

dan politik selama sepuluh tahun terakhir sungguh luar biasa. Pencapaian

Indonesia dalam memajukan reformasi kelembagaan patut kita dukung terus

melalui program pinjaman DPL ini,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk

Indonesia Stefan Koeberle dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (23/11/2011)

Dia melanjutkan, pinjaman ini adalah kebijakan pembangunan kedelapan (Eighth

Development Policy Loan atau DPL-8) sebesar USD400 juta yang akan 

digabungkan ke anggaran negara dengan tujuan mendukung tiga prioritas

reformasi. “Target-target yang hendak dicapai dengan pinjaman DPL terbaru ini

Halaman 11

sejalan dengan prioritas-prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Pemerintah Indonesia akan tetap pegang

kendali dalam upaya mencapai target-target ini,” lanjutnya.

Tantangan utama Indonesia ke depan, lanjut bukan lagi soal membuat

kebijakan atau meningkatkan anggaran pembangunan, melainkan soal

kemampuan lembaga negara dalam menerapkan kebijakan pembangunan. “Tujuan

mendasar dari program pinjaman DPL adalah meningkatkan kapasitas pemerintah

dalam memperbaiki iklim investasi, mengelola anggaran publik, dan mengurangi

angka kemiskinan,”.

2.5 Dana Moneter Internasional

Dana Moneter Internasional  atau  International Monetary Fund

(IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur

sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya

untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-

masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang

mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara

tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu,

misalnya privatisasi badan usaha milik negara.

Dari Negara-negara anggota PBB yang tidak menjadi anggota IMF adalah

Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monako,Tuvalu dan Nauru. IMF

terbentuk pada tanggal 27 September 1045, sebagai bagian dari rencana

rekonstruksi pasca perang Dunia II. Tujuan awal dari IMF ketika terbentuk adalah

menciptakan lembaga demokeratis yang menggantikan kekuasaan para bankir dan

pemilik modal internasional yang bertanggung jawab terhadap resesi ekonomi

pada decade 1930-an.

Halaman 12

Pimpinan IMF

Berikut masa jabatan kepemimpinan IMF adalah 4 tahun Berikut daftar

managing director IMF.

Tanggal Nama Asal negara

6 Mei 1946—5 Mei 1951 Camille Gutt  Belgia

3 Agustus 1951—3

Oktober 1956Ivar Rooth  Swedia

21 November 1956—5

Mei 1963Per Jacobsson  Swedia

1 September 1963—31

Agustus 1973Pierre-Paul Schweitzer  Perancis

1 September 1973—16

Juni 1978Johannes Witteveen  Belanda

17 Juni 1978—15

Januari 1987Jacques de Larosière  Perancis

16 Januari 1987—14

Februari 2000Michel Camdessus  Perancis

Halaman 13

1 Mei 2000—4 Maret 2004 Horst Köhler  Jerman

4 Maret 2004—7 Juni 2004Anne Osborn Krueger (pejabat

sementara)

 Amerika

Serikat

7 Juni 2004—31

Oktober 2007Rodrigo Rato  Spanyol

1 November 2007—18

Mei 2011Dominique Strauss-Kahn  Perancis

18 Mei 2011—5 Juli 2011 John Lipsky (pejabat sementara) Amerika

Serikat

5 Juli 2011—kiniChristine Lagarde (belum

dilantik) Perancis

Kritik

Peran ketiga institusi Bretton Woods telah menjadi kontroversi bagi

banyak pihak sejak periode Perang Dingin. Para kritikus menganggap bahwa para

pembuat kebijakan di IMF secara sengaja mendukung diktator militer kapitalis

yang bersikap bersahabat dengan perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa.

Mereka juga menganggap IMF tidak perduli terhadap demokrasi, hak asasi

manusiadan hak-hak buruh. Kritik-kritik ini juga secara tidak langsung

mendorong timbulnya gerakan anti-globalisasi. Sebagian yang lain beranggapan

Halaman 14

IMF tidak mempunyai power yang cukup untuk mendemokratisasikan negara

yang berdaulat, dan juga tidak mempunyai power untuk mendukung stabilitas

finansial. Mereka yang mendukung IMF berpendapat bahwa kestabilan ekonomi

diperlukan sebelum adanya demokrasi.

Para pakar ekonomi mengkritik pola pemberian bantuan finansial yang

selalu disertai "syarat-syarat", termasuk juga Structural Adjustment Programmes.

Syarat-syarat ini menurunkan kestabilan sosial, yang juga berarti menghambat

tujuan-tujuan IMF. IMF membatasi perekonomian negara dunia berkembang

dengan cara menentang pengembangan infrastruktur dan meminta negara yang

bersangkutan untuk hidup dengan standar yang rendah.

2.6 Posisi utang luar Negeri Indonesia

Sejak krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia terus menerus dibelit oleh

utang. Kurang lebih separuh dari anggaran negaranya adalah untuk pembayaran

utang.

Jumlah dan asal utang Indonesia

Utang luar negeri Indonesia lebih didominasi oleh utang swasta.

Berdasarkan data di Bank Indonesia, posisi utang luar negeri

pada Maret 2006 tercatat US$ 134 miliar, pada Juni 2006 tercatat US$ 129 miliar

dan Desember 2006 tercatat US$ 125,25 miliar. Sedangkan untuk utang swasta

tercatat meningkat dari US$ 50,05 miliar pada September 2006 menjadi US$

51,13 miliar pada Desember 2006.

Negara-negara donor bagi Indonesia adalah:

1. Jepang merupakan kreditur terbesar dengan USD 15,58 miliar.

2. Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar USS 9,106 miliar

3. Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 8,103 miliar.

4. Jerman dengan USD 3,809 miliar, Amerika Serikat USD 3,545 miliar.

Halaman 15

5. Pihak lain, baik bilateral maupun multilateral sebesar USD 16,388 miliar.

Berapa bayak Hutang Pemerintah Indonesia

Pemerintah mengumumkan bahwa tanggal 31 Mei 2011 memiliki hutang

sebesar US $ 201.070.000.000 atau Rp1, 716 triliun dengan kurs 8.537 terhadap

US Dollar. Utang melambung dibandingkan dengan posisi terakhir di 2010 yang

sebesar Rp1,676 triliun. Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan

Utang's data menunjukkan bahwa lebih dari setengah utang pemerintah dalam

bentuk kertas negara komersial."Proporsi pinjaman luar negeri adalah 34 persen,

sedangkan negara surat berharga komersial 65,7 persen," sebagai pernyataan itu

mengatakan, Senin 13 Juni 2011.

Dari aspek mata uang, mayoritas utang dalam Dolar Amerika Serikat,

selain dari kertas Umum Pemerintah dalam Rupiah yang sebesar Rp955 triliun

atau US $ 112 miliar. "Angka ini bersifat sementara." Sejak tahun 2006, seluruh

hutang pada tanggal 31 Mei telah menjadi tertinggi. Pada tahun 2006, utang

pemerintah hanya US $ 144 miliar ( Rp1, 302 triliun dengan kurs maka dari 9.020

terhadap Dolar AS ) dan pada tahun 2007 mereka pergi ke US $ 147 miliar ( Rp1,

389 triliun).Sementara itu, pada tahun 2008 utang sebesar US $ 149 miliar

(Rp1,636 triliun), pada tahun 2009 US $ 169 miliar (Rp 1.590 triliun)

Pembayaran utang

Utang luar negeri pemerintah memakan porsi anggaran negara (APBN)

yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Jumlah pembayaran pokok dan bunga

utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan, dan memakan lebih dari

separuh penerimaan pajak. Pembayaran cicilan utang sudah mengambil porsi 52%

dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun.

Jumlah utang negara Indonesia kepada sejumlah negara asing (negara donor)di

luar negeri pada posisi finansial 2006, mengalami penurunan sejak 2004 lalu

sehingga utang luar negeri Indonesia kini 'tinggal' USD 125.258 juta atau sekitar

Rp1250 triliun lebih.

Halaman 16

Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan pelunasan utang kepada

IMF. Pelunasan sebesar 3,181,742,918 dolar AS merupakan sisa pinjaman yang

seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010. Ada tiga alasan yang dikemukakan atas

pembayaran utang tersebut, adalah meningkatnya suku bunga pinjaman IMF sejak

kuartal ketiga 2005 dari 4,3 persen menjadi 4,58 persen; kemampuan Bank

Indonesia (BI) membayar cicilan utang kepada IMF; dan masalah cadangan

devisa dan kemampuan kita (Indonesia) untuk menciptakan ketahanan, dan 2010

US $ 186.000.000.000 atau Rp1,676 triliun

2.7 Bagaimana hubungan IMF dengan krisis ekonomi yang terjadi di

Indonesia.

Hubungan IMF dengan Krisis Ekonomi yang Terjadi di Indonesia

Keterlibatan IMF membuat krisis ekonomi di Indonesia semakin parah dan

mendalam. Akibat salah obat dan salah diagnosis, pertumbuhan ekonomi

Indonesia tahun 1998 minus 12,8 persen. Memang tanpa keterlibatan IMF pun

krisis ekonomi akan tetap terjadi, tetapi dengan skala yang relative lebih kecil

tentunya. IMF bukanlah ‘Dewa Penyelamat”, tetapi juga “Dewa Amputasi” yang

akan melakukan amputasi di ruang gawat darurat dan kemudian memaksa si

penderita melakukan diet yang ketat dengan konsekuensi berjangka panjang.

Padahal pasien tersebut tidak perlu diamputasi (Econit’s Public Policy Review

(EPPR),

Kebijakan yang disarankan oleh IMF telah menjerumuskan Indonesia ke

krisis yang lebih parah, seperti kasus likuidasi 16 Bank pada bulan November

1997 yang memicu rusuh terhadap puluhan bank besar Indonesia, seperti Bank

BCA dan Bank Danamon, membuat kolaps system perbankan nasional, dan kian

menenggelamkan nilai tukar Rupiah. Berdasarkan pengalaman di negara lain,

banyak dari pasien IMF hanya sembuh sementara, untuk kemudian krisis kambuh

kembali sehingga menjadi pasien IMF kambuhan (repeated patients). Biaya sosial

ekonomis dari krisis yang dialami Indonesia ketika itu adalah kerusuhan sosial

Halaman 17

Mei 1998 (IMF-Provoked Riots). Dalam banyak kasus keterlibatan IMF di

Amerika Latin dan Afrika, saran-saran IMF sering memicu demonstrasi besar-

besaran, kerusuhan massal yang memakan korban jiwa, dan kejatuhan

pemerintahan.

Dalam kasus Indonesia, keterlibatan IMF meningkatkan puluhan juta

pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitulasi

bank lebih dari Rp 600 triliun, serta tambahan beban utang puluhan miliar dolar

yang masih terasa hingga saat ini. Pemenang Nobel Ekonomi 2001, Prof.Joseph

Stiglitz dari Universitas Colombia menyatakan,”Program IMF yang jangka

waktunya lebih dari dua tahun merupakan bukti dari kegagalan IMF”. Indonesia

merupakan salah satu contoh kegagalan besar IMF karena telah berlangsung

selama enam tahun (1997-2003).” Menurut Stiglitz: ”IMF memaksakan terlalu

banyak prasyarat, sebagian diantaranya bersifat politis, dan sering masuk dalam

wilayah mikroekonomi, yang berada di luar mandat dan kompetensi IMF (yang

hanya terbatas pada bidang makroekonomi).”

Krisis 1997/1998 sebenarnya telah meninggalkan banyak hikmah yang

dapat dipetik oleh para pengambil kebijkan ekonomi. Namun pada kenyataannya,

para pengambil kebijkaan ekonomi tidak banyak mengambil pelajaran dari krisis

ekonomi tersebut. Meskipun IMF telah beranjak dari Indonesia, namun hubungan

struktural bawah tanah masih terjadi (Sistem Neoliberal). Sampai akhir Juni 2007,

jumlah dana asing yang ada di instrument financial Indonesia mencapai sekitar Rp

797 trilliun, dan sekitar Rp 670 trilliun (84 persen) diantaranya ditempatkan di

instrument saham di BEJ (Bursa Efek Jakarta) terjadi gelembung financial.

Aliran masuk hot money tersebut telah memberikan dampak ganda

kontradiksi sektor financial dengan sektor riil. Gelembung financial akibat hot

money tersebut sangat berbahaya karena karakteristik hot money yang seperti

pisau bermata dua. Selain dapat menggelembungkan nilai aset financial dan

menguatkan mata uang rupiah, hot money juga pada gilirannya juga dapat

menjadi malapetaka bagi sektor financial Indonesia ketika terjadi arus balik.

Halaman 18

Apalagi saat ini sekitar 65-70 persen transaksi saham di BEJ dikuasai oleh

investor asing.

Praktis naik turunnya harga saham berada di bawah kendali investor asing

yang tidak lain adalah hedge fund besar di tingkat global. Sedikit goncangan

(Shock), baik karena faktor domestik maupun eksternal dapat berakibat pada

terjadinya arus balik hot money dan terkoreksinya gelembung financial, yang bisa

mengarah pada krisis ekonomi Jilid II.

Tim ekonom pemerintah cenderung memandang gelembung financial

sebagai prestasi yang membanggakan dan secara langsung maupun tidak langsung

selalu mempromosikan hot money. Semakin banyak hot money mengalir ke

Indonesia, maka semakin besar pula potensi Indonesia bahaya yang dihadapi oleh

Indonesia. Kenaikan nilai aset financial yang sangat tinggi justru memperlambat

perkembangan sektor riil. Jika return di sektor financial jauh lebih tinggi dari

tingkat return di sektor riil, maka pemilik modal akan cenderung melakukan

invenstasi di sektor financial (non riil) dibandingkan dengan sektor riil.

Pandangan Pakar Ekonomi Mengenai Pemutusan Hubungan Kerjasama

antara Pemerintah Indonesia dengan IMF Kwik Kian Gie: Segala sesuatu Letter of

Intent (LoI) IMF yang satu persatu sedang kami teliti. Untuk mengetahui

sebetulnya IMF itu efektif dan tidaknya bahkan sampai seberapa besar seperti

yang disinyalir oleh sejumlah pengamat bahwa IMF itu sudah menjurus pada satu

titik kalau tidak dihentikan akan membawa ke suatu mala petaka yang

besar.Amien Rais: Bayangkan 400 juta dolar yang diberikan kepada kita itu kan

lebih setahun baru turun. Setelah kita mengemis, merengek-rengek. Setelah turun

pun tidak boleh dipakai untuk apa-apa. Katanya boleh dipakai kalau cadangan

devisa sudah habis sama sekali setelah kita jadi bangsa kere. Ini juga apa-apaan?

Buat saya mari kita melihat Malaysia, Thailand atau Korea Selatan. Tiga negeri

yang pernah menderita oleh krisis moneter dan sekarang sudah gagah kembali dan

selamat tinggal pada IMF.

Halaman 19

Boediono: Kita nanti tunggu deh sampai 2003 bagaimana. Program kita

kan sampai akhir 2003. Setelah itu ya kita pikir apa. Kita lihat situasinya

menjelang itu kan masih satu setengah tahun lagi. Misinya sudah datang dan kita

membicarakan pokok-pokonya. Pendek sekali LoI yang keenam ini pendek.Rizal

Ramli: Ya menurut kami sudah waktunya dihentikan. Tapi memang ada

sekelompok kecil pejabat di Indonesia, mafia di Indonesia yang kalau tanpa IMF

tidak ada apa-apanya. Tidak memiliki posisi tawar terhadap pemerintah. Dan

menurut saya kepentingan pribadi dan kelompok ini jauh lebih penting dari pada

kepentingan nasional yang terjadi kenapa masih ngotot mau mempertahankan

IMF

2.8 Apa Dampak Yang Terjadi Dengan Adanya Pemutusan

Hubungan Kerjasama Tersebut, Sertabagaimana Cara

Menyikapinya

Setidaknya ada empat resiko yang muncul bila Indonesia memutuskan

hubungan kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

1. Dana IMF akan dibekukan dan harus dikembalikan sehingga akan memangkas

sejumlah besar cadangan devisa Indonesia. Memutus hubungan dengan IMF

secara mendadak, dan prematur akan mengundang resiko yang besar bagi

ekonomi Indonesia.

2. Mata uang rupiah akan menjadi tidak konvertibel sehingga eksportir dan

importir Indonesia harus melakukan barter dalam perdagangannya dengan

mitra asing. Dan kelanjutan pinjaman dan hibah dari kelompok kreditor

Consultative Group on Indonesia (CGI), Bank Dunia, dan Bank Pembangunan

Asia (ADB) kepada Indonesia akan terganggu.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalami

peningkatan defisit dalam jumlah besar, yang pada gilirannya akan membawa

pula dampak berupa melonjaknya tingkat inflasi.

Halaman 20

4. Resiko yang akan dihadapi Indonesia jika hubungan dengan IMF putus secara

mendadak dan prematur, selain mengganggu perekonomian Indonesia,

Pemutusan hubungan dengan IMF juga akan mengganggu program

pemulihan ekonomi yang sudah mulai berjalan karena Indonesia masih

memerlukan utang dari IMF untuk mendukung program pemulihan ekonomi ini.

Apalagi bila melihat bahwa kerja sama Indonesia dengan IMF merupakan

penjamin bagi berbagai fasilitas dan kerja sama dengan pihak lainnya. seperti

dengan kelompok kreditor Paris Club, CGI dan Bank Dunia.

Selain itu, dampak dari pemutusan kerja sama dengan IMF juga berpengaruh

pada fasilitas Paris Club tidak lagi tersedia. Ini berarti Indonesia tidak lagi

mendapat keringanan pembayaran utang, satu hal yang akan memberatkan beban

anggaran negara sepanjang tahun 2004. Tanpa fasilitas Paris Club, tahun depan

Indonesia harus membayar utang US$ 3 miliar atau sekitar Rp 26 triliun. Jumlah

ini tidak kecil, belum lagi beban pembayaran surat utang negara yang mencapai

Rp 18,9 triliun. Selain itu masih ada defisit sekitar Rp 25 triliun.

Halaman 21

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan pada negara-negara berkembang,

dalam bidang seperti pendidikan, pertanian dan industri. Bank Dunia memberi

pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang

dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak Bank juga meminta bahwa langkah-

langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya, tindak korupsi dapat dibatasi atau

demokrasi dikembangkan.

Pandangan Bank Dunia harus disikapi secara kritis. Yang merasakan

akibat dari implementasi saran mereka yang bias itu adalah bangsa kita, petani

kita, masyarakat kita. Mereka datang kemari silih berganti ahlinya, tetapi itu

sekedar melaksanakan pesan sponsor. Kita telah terperangkap dengan hutang luar

negeri dan SDA milik bangsa ini yang dikapling dan dikuasai bangsa asing. Kita

semakin sulit keluar dari kemiskinan dan kepapaan, padahal kita berada di negara

yang kaya.

Sayang para pengambilan keputusan, banyak diantara para birokrat kurang

memahami politik kurang terpuji di belakang lembaga keuangan internasional,

seperti Bank Dunia dan IMF. Dalam tataran perundingan multilateral misalnya,

mereka juga jarang memihak negera berkembang, mereka jelas memihak negara

kaya dan korporasi internasional (MNCS). Itulah yang harus disikapi dangan

bijaksana dan hati-hati.

IMF didirikan dengan semangat membantu perekonomian negara-negara

berkembang supaya kerjasama perekonomian antarnegara bisa terjalin secara

Halaman 22

lebih luas. Sebagaimana dinyatakan Agarwal,  “Pada tahun 1960 dan 1970-an,

beberapa pemikir idealis menyarankan bahwa bantuan dana kepada negara

berkembang bisa digunakan sebagai kebijakan ekspansif karena negara-negara

berkembang memiliki kecenderungan sangat tinggi untuk mengimpor barang-

barang dari negara maju. Dengan kata lain, IMF semula bertujuan untuk

menyejahterakan negara-negara berkembang supaya mereka bisa memiliki

kekuatan ekonomi yang baik untuk bisa melakukan transaksi ekonomi

internasional. Namun, idealisme awal ini kini terbukti tidak dijalankan oleh IMF. 

Tesis liberalis institutional bahwa institusi internasional (dalam hal ini IMF) akan

membangun kerjasama ekonomi dunia yang saling menguntungkan ternyata tidak

terwujud. Yang terjadi bukanlah kerjasama yang saling menguntungkan,

melainkan kerjasama yang menghisap darah pihak yang lemah.

3.2 Saran

Semoga makalah yang di buat ini Berguna Untuk kami kelompokm Lima

dan Kelompok lain Sebagai tambahan wawasan mengenai Bank Dunia Dan

Hubungan kerjasama International Monetary Fund ( IMF ) Dengan Indonesia

Halaman 23

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org

http://www.lfip.org

http://majalah.tempointeraktif.com

http://www.indopolitik.com

http://www.scribd.com/

http://www.indopolitik.com

http://majalah.tempointeraktif.com

http://id.shvoong.com

Halaman 24