Era baru dalam Upaya Penanggulangan Permasalahan

Makro “Kemiskinan” di Indonesia

Paper ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ekonomi Makro

Disusun Oleh:

Nama : RIRIS WIDYOWATI

NIM : HO810102

Kelas : AGRIBISNIS D

Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir. Darsono, M.Si

PRODI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET

2011

1

BAB I

PENDAHULUAN

Kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah dunia sejak

berabad-abad lalu. Namun, realitasnya hingga kini kemiskinan masih

menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini.

Teknologi boleh semakin maju, negara-negara merdeka semakin banyak,

dan negara-negara kaya kian bertambah. Tetapi, jumlah orang miskin di

dunia tak kunjung berkurang. Kemiskinan bahkan telah bertransformasi

menjadi wajah teror yang menghantui dunia.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk

mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu

ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan

untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan

demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan.

Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan

perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi

tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta

dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan

(Soegijoko, 1997:137). Kemiskinan merupakan masalah pembangunan

yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan.

Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai

akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi (Undang Undang

Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas). Begitu pula yang dirasakan di

Negara Indonesia persoalan kemiskinan terus menjadi kendala utama

yang dihadapi oleh Indonesia dalam setiap agenda pembangunan. Sejak

kemerdekaan sampai saat ini, persoalan kemiskinan tidak kunjung usai,

malahan telah menjadi multidimensi. Dimana kemiskinan bukan hanya

persoalan pendapatan atau kesejahteraan tapi telah meluas pada aspek

2

lain seperti kebudayaan, pendidikan, kesehatan, teknologi dan

sebagainya. Kompleksitas persoalaan kemiskinan terus berkembang dan

menjadi persoalan nasional.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomena sepanjang sejarah

Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa

mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan,

kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke

pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan

sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi

ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat

memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela berkorban apa saja

demi keselamatan hidup, safety life, mempertaruhkan tenaga fisik untuk

memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang

tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Pada buruh tani

desa sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sedikit

(Sahdan, 2004).

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh

pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak rakyat untuk memperolah

rasa aman, hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum, hak rakyat

unutk memperoleh akses kebutuhan hidup (sandang, papan, dan pangan)

yang terjangkau, hak rakyat untuk memperoleh akses kebutuhan

pendidikan, hak rakyat untuk memperoleh akses kebutuhan kesehatan,

hak rakyat untuk memperoleh keadilan, hak rakyat utnuk berpartisipasi

dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan, hak rakyat

unutuk berinovasi, hak rakyat untuk menjalankan hubungan spiritualnya

dengan Tuhan dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan

mengelola pemerintahan dengan baik (Sahdan, 2004).

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi

dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak

mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

3

mengembangkan kehidupan yang bermatabat. Hak-hak dasar masyarakat

desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,

pekerjaan, perumhana, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak

kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik,

baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar

masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan pendekatan utama antara

lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan

pendapatan (income approach), pendekatan pendapatan (income

approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach)

dan pendekatan objective dan subjective.

Dari perkembangan kemiskinan di Indonesia memperlihatkan sejak

tahun 1980 angka kemiskinan sebesar 28,20% dan terus mengalami

penurunan dengan adanya perbaikan perekonomian Indonesia sehingga

pada tahun 1996 turun menjadi 11,30%, Tapi akibat krisis ekonomi yang

melanda Indonesia terjadi lonjakan kemiskinan dan pada tahun 2006

mencapai 17,75%. Artinya pembangunan di Indonesia belum memberikan

sebuah pondasi yang kuat dalam rangka mengurangi kemiskinan. Ini

akibat lemahnya sistem ekonomi Indonesia sehingga ketika terjadi sedikit

saja gejolak ekonomi mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan.

Jumlah penduduk yang meningkat tersebut terutama disebabkan oleh

besarnya jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Dalam kondisi krisis, kenaikan harga-harga yang tidak diikuti oleh

kenaikan pendapatan nominal menyebabkan garis kemiskinan bergeser

ke atas sehingga penduduk yang semula tidak termasuk miskin menjadi

miskin (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas).

Kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis,

maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang

tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan

strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat

temporer. Kemiskinan penduduk dapat dianalisis melalui tingkat angkatan

4

kerja, tingkat penduduk yang bekerja dan tingkat penduduk yang

menganggur. Masalah kemiskinan yang dihadapi di setiap negara

akan selalu dibarengi dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang

kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi

pendapatan nasional maupun pembangunan, dan pendidikan yang

menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini.

Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan dan

dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan

penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang

sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu

kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi

ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan

teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar

mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali

dilihat sebagai elemen penting yang menetukan tingkat kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan

pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai

faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-

indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan

tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan

(Sahdan, 2004).

Indonesia sedang berada di ambang era yang baru. Sesudah

mengalami krisis multi-dimensi (ekonomi, sosial, dan politik) pada akhir

tahun 1990-an, Indonesia sudah kembali bangkit. Secara garis besar,

negeri ini telah pulih dari krisis ekonomi yang menjuruskan kembali jutaan

warganya ke dalam kemiskinan pada tahun 1998 dan telah menurunkan

posisi Indonesia menjadi salah satu negara berpenghasilan rendah.

Belum lama ini Indonesia telah berhasil kembali menjadi salah satu

negara berkembang berpenghasilan menengah. Angka kemiskinan yang

meningkat lebih dari sepertiga kali selama masa krisis telah kembali pada

5

kondisi sebelum krisis. Seperti data yang telah didapat yang menyebutkan

bahwa angka kemiskinan pada tahun 2011 ini sebesar 12,49% yang

menurun dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 13,33%. Sementara itu,

Indonesia telah mengalami transformasi besar di bidang sosial dan politik,

berkembang dengan demokrasi yang penuh semangat dengan adanya

desentralisasi pemerintahan, serta keterbukaan yang jauh lebih luas

dibandingkan dengan masa lalu (Steer, 2006). Penanganan kemiskinan

tentunya harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual mencakup

faktor lingkungan si miskin. Beberapa diantaranya yang menjadi bagian

dari penanggulangan kemiskinan tersebut yang perlu tetap ditindaklanjuti

dan disempurnakan implementasinya adalah perluasan akses kredit pada

masyarakat miskin, peningkatan pendidikan masyarakat, perluasan

lapangan kerja dan pembudayaan entrepeneurship (Hureirah, 2005).

Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan

dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam

menangani masalah ini. Tingginya angka penduduk miskin menunutut

dilakukannya langkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan

angka kemiskinan yang masih tinggi tersebut. Dengan perkataan lain,

diperlukan kebijakan yang spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui program kebijakan yang berpihak pada si miskin.

Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara makro masih

belum tepat sasaran, masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi

makro dan memposisikan masyarakat sebagai obyek sehingga

masyarakat tidak terlibat dalam keseluruhan proses penanggulangan

kemiskinan. Melihat kondisi negara Indonesia yang masih memiliki angka

kemiskinan tinggi, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan

di Indonesia dan penanggulangannya. Penulis berharap dengan karya

tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka

mengentaskan kemiskinan dari Negara tercinta ini.

6

BAB IIKERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat

berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan

oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya

akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan

masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif

dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral

dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah

yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman

utamanya mencakup: gambaran kekurangan materi, yang biasanya

mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan

pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai

situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar; gambaran

tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,

ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam

masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan

sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup

masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang

ekonomi; Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan

yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda

melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang

memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang

lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi

memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara 7

berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-

negara yang "miskin". Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua

kategori. yaitu k emiskinan absolut dan k emiskinan relatif . Kemiskinan

absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak

terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Konsep tentang

kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan

memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan,

kurangnya kesempatan berusaha, hingga perhatian yang lebih luas

yang memasukkan aspek sosial dan moral. Kemiskinan dipelajari oleh

banyak ilmu, seperti ilmu sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam ekonomi, dua jenis kemiskinan dipertimbangkan: kemiskinan

absolut dan relatif.

Dalam politik, perlawanan terhadap kemiskinan biasanya dianggap

sebagai tujuan sosial dan banyak pemerintahan telah berupaya

mendirikan institusi atau departemen. Pekerjaan yang dilakukan

oleh badan-badan ini kebanyakan terbatas hanya dalam sensus

dan pengidentifikasian tingkat pendapatan di bawah di mana warga

negara dianggap miskin. Penanggulangan aktif termasuk rencana

perumahan, pensiun sosial, kesempatan kerja khusus, dll.

Beberapa ideologi seperti Marxisme menyatakan bahwa para

ekonomis dan politisi bekerja aktif untuk menciptakan kemiskinan.

Teori lainnya menganggap kemiskinan sebagai tanda sistem

ekonomi yang gagal dan salah satu penyebab utama kejahatan.

Dalam hukum, telah ada gerakan yang mencari pendirian "hak

manusia" universal yang bertujuan untuk menghilangkan

kemiskinan.

Dalam pendidikan, kemiskinan memengaruhi kemampuan murid

untuk belajar secara efektif dalam sebuah lingkungan belajar.

Terutama murid yang lebih kecil yang berasal dari keluarga miskin,

kebutuhan dasar mereka seperti yang dijelaskan oleh Abraham

Maslow dalam hirarki kebutuhan Maslow; kebutuhan akan

8

keamanan dan rumah yang stabil, pakaian, dan kurangnya

kandungan gizi makan mereka membayangi kemampuan murid-

murid ini untuk belajar. Lebih jauh lagi, dalam lingkungan

pendidikan ada istilah untuk menggambarkan fenomen "yang kaya

akan tambah kaya dan yang miskin bertambah miskin" (karena

berhubungan dengan pendidikan, tetapi beralih ke kemiskinan pada

umumnya) yaitu efek Matthew.

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis di berbagai

negara. Penyebab kemiskinan di Indonesia terdapat beberapa alasan

yaitu:

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan

sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si

miskin;

2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan

pendidikan keluarga;

3. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan

kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan

dalam lingkungan sekitar;

4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi

orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan

merupakan hasil dari struktur sosial.

Masalah yang sedemikian peliknya memerlukan penanganan

yang sifatnya segera dengan kerjasama pemerintah dan

masyarakatnya.

B . Tinjauan PustakaKemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal

yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat

berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan

kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses

terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah 9

kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga

negara (Anonim, 2010).

Miskin didefinisikan sebagai tidak kemampuan berpartisipasi

dalam bermasyarakat secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Oleh karena itu bentuk kemiskinan tidak hanya unidimensi tetapi

mencakup juga kemiskinan insani dan kemiskinan martabat

(Lubis, 2006).

Kemiskinan adalah profil kehidupan masyarakat yang

menggambarkan ketidakmampuannya untuk hidup layak dan

berpartisipasi dalam pembangunan yang sedang dan terus berjalan.

Kemiskinan tersebut akan menghambat perkembangan dirinya,

mempersulit masyarakat luas, dan dengan sendirinya menghambat

pembangunan (Pasandaran, 1994).

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam mulai dari

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan

memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga

pengertian yang lebih luas yang lebih memasukkan aspek sosial dan

moral. Misalnya ada pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan

terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu

masyarakat atau mengatakan bahwa kemiskinan merupakan

ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang

diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada

posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural).

Tetapi pada umumnya ketika orang berbicara masalah kemiskinan,

yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini

maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu

memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup

secara layak. Ini yang sering disebut kemiskinan konsumsi. Memang

definisi ini sangat bermanfaat untukmempermudah membuat indikator

orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena; (1)

tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat

10

menjerumuskan kesimpulan ang salah bahwa mnanggulangi

kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang

memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus

merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif

(Sahdan, 2004).

Pheni Chalid (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan yang

terjadi di Indonesia secara konseptual terbagi dalam tiga kategori

yakni, pertama, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang timbul

sebagai akibat sumberdaya yang langka jumlahnya, atau karena

tingkat perkembangan teknologi yang rendah, termasuk di dalamnya

adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat

di tengah-tengah sumberdaya yang langka jumlahnya, kedua

kemiskinan struktural, yaitu kemiskian yang diderita oleh suatu

golongan masyarakat karena struktur sosial sehingga mereka tidak

dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya

tersedia bagi mereka. Ketiga kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan

yang muncul karena tuntutan tradisi / adat yang membebani ekonomi

masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta-pesta

adat lainnya termasuk juga dalam hal ini sikap mentalitas penduduk

yang lamban, malas dan konsumtif seta orientasi kedepan.

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan

ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan

sumber daya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak

dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan

sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan

kelembagaaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan

kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup

yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam

kemiskinan (Nugroho dan Dahuri, 2004: 167-168; Soegijoko 1997:

137; daan Nasution, 1996: 48-50).

11

Sahdan (2005) mengemukakan penyebab kemiskinan di desa

yang hingga saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan dimana

60% penduduk miskin di Indonesia tinggal di daerah perdesaan.

Penyebab utama kemiskinan desaadalah: (1) pendidikan yang

rendah; (2) ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian; (3)

ketidakmerataan investasi di sektor pertanian; (4) alokasianggaran

kredit yang terbatas; (5) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan

dasar; (6) pengelolaan ekonomi secara tradisional; (7) rendahnya

produktivitas dan pembentukan modal; (8) budaya menabung yang

belum berkembang; (9) tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat

desa; dan (10) rendahnya jaminan kesehatan.

Pembagian jenis kemiskinan dapat dibagi berdasarkan pola

waktu. Menurut Ginandjar Kartasasmita dalam Ridlo (2001:11),

menurut pola waktubtersebut kemiskinan dapat dibagi menjadi: (1)

Persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun

temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam

atau terisolasi. (2) Cyclical poverty yaitu kemiskinan yang mengikuti

pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) Seasonal poverty, yaitu

kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan

petani tanaman pangan. (4) Accidental poverty, yaitu kemiskinan

karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan. Berdasarkan

jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadi kemiskinan

absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi apabila

tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut

yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan

hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang,

pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Sedangkan

kemiskinan relatif merupakan perbandingan antara kelompok

pendapatan dalam masyarakat tersebut. Meskipun

seseorang/masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

secara layak (tidak miskin), tetapi masih rendah kualitasnya

12

dibandingkan masyarakat sekitarnya yang relatif lebih kaya

(Soegijoko, 1997:138; dan Esmara (1986) dalam Ridlo (2001:10)).

13

BAB IIIDATA DAN PEMBAHASAN

A. Definisi KemiskinanPemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan

berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen,

2003:194). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang

terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena

tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko,

1997:137). Menurut Sar A. Levitan dalam Ala (1981:3) menyatakan

kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-

pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang

layak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen

Sosial (2002:3-4) kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam

memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Kemiskinan

terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik lakil-laki dan

perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan

dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang

mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang

sama dengan anggota masyarakat lainnya. Ketidaksamaan

kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang

meliputi: aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan jaringan

sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan

menjadikan seseorang menjadi miskin (John Friedman (1979) dalam

Ridlo (2001:8)). Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan

ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah

kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan

jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan

14

meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan

diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan. Dari aspek ekonomi,

kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya

pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar

(normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi

perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek

politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian

masyarakat. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

memberikan definisi kemiskinan dengan basis keluarga. Keluarga

yang termasuk kategori miskin adalah keluarga pra sejahtera dan

keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu

keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara

minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang,

papan dan kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I, yaitu

keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal

tetapi belum memenuhi seluruh kebutuhan sosio psikologinya seperti

kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga dan lingkungan dan

transportasi. Menurut Rusli dkk (1995:51-52) harus dibedakan antara

kemiskinan, ketidakmerataan, keterisolasian dan keterbelakangan.

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang atau sekelompok

orang tidak dapat memenuhi standar kebutuhahan minimum tertentu.

Ketidakmerataan lebih menekankan pada standar hidup relatif

diantara anggota masyarakat. Keterisolasian menyangkut

ketidakmampuan sekelompok orang untuk berhubungan secara

teratur dan mudah dengan masyarakat lainnya, sedangkan

keterbelakangan menyangkut kurangnya kesadaran dan pengetahuan

mengenai kebutuhan serta kondisi kehidupan yang lebih baik.

B. Masalah KemiskinanKemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang

ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian

meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya 15

lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada

kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya

yang mempunyai potensi lebih tinggi (Kartasasmita, 1997: 234).

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang

bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan

pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu

ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. Penduduk miskin

adalah yang paling rendah kemampuannya. Pada saat akibat krisis

multi-dimensi yang masih harus dihadapi sampai sekarang, dari

sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan

termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian

dari komunitas dengan struktur dan kultur pedesaan. Kira-kira separuh

dari jumlah itu benar-benar dalam kategori sangat miskin (the absolut

poor). Kondisi mereka sungguh memprihatinkan. Antara lain ditandai

oleh malnutrition, tingkat pendidikan yang rendah, bahkan sebagian

besar buta huruf, dan rentan terhadap penyakit. Jumlah penghasilan

dari kelompok ini hanya cukup untuk makan. Karena itu tidak

mengherankan apabila perkembangan fisik dan mental mereka

(termasuk anak-anak) juga berjalan sangat lambat. Kelambanan itu

terasa sekali ketika dalam kehidupan mereka diintrodusir teknologi

baru yang berbeda dari yang sudah ada. Tidak sedikit dari mereka

yang memberi respon negatif atau menolak.

Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia: banyak

rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang

setara dengan USS1, 55-per hari, sehingga banyak penduduk

meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan;

ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak

menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang

yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat

dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap

pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan

16

manusia; mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia

perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan

Indonesia.

Berikut adalah kondisi kemiskinan di Indonesia:

Berdasarkan data tersebut di atas jumlah penduduk miskin di

Indonesia pada Maret 2011 sebesar 30,02 juta orang (12,49%).

17

Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2010 yang

berjumlah 31,02 juta orang (13,33%), jumlah penduduk miskin

berkurang 1,00 juta orang.

Angka kemiskinan nasional menyembunyikan sejumlah besar

penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional.

Hampir 42% dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara garis

kemiskinan. Analisis menunjukkan bahwa perbedaan antara orang

miskin dan yang hampir miskin sangat kecil, menunjukkan bahwa

strategi pengentasan kemiskinan hendaknya dipusatkan pada

perbaikan kesejahteraan mereka yang masuk dalam dua kelompok

kuintil berpenghasilan rendah. Hal ini juga berarti bahwa kerentanan

untuk miskin sangat tinggi di Indonesia walaupun dari hasil penelitian

pada tahun 2011 ini jumlah penduduk miskin relatif menunjukkan

penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

C. Bentuk- Bentuk KemiskinanDi mata sebagian ahli terutama para ekonom kemiskinan

acapkali didefinisikan semata sebagai fenomena ekonomi, dalam arti

rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian

yangcukup untuk tempat bergantung hidup. Pendapat seperti ini

untuksebagian mungkin benar, tetapi diakui atau tidak kurang

mencerminkankondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin.

Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar

hidup yang layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah

menyangkut kemungkinan orang atau keluarga miskin untuk

melangsungkan dan mengembangkan kegiatan perekonomian dalam

upaya meningkatkan taraf kehidupannya (Soetrisno, 2001:78).

Keluarga miskin pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan

berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga

seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki

potensi lebih tinggi. Mereka umumnya tidak banyak berdaya, ruang 18

geraknya terbatas, dan cenderung kesulitan untuk terserap dalam

sektor-sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan

usahanya. Hal ini dapat terwujud apabila mereka ditopang oleh

jaringan dan pranata sosial di lingkungannya. Secara teoritis

kemiskinan dapat dipahami melalui akar penyebabnya yang

dibedakan menjadi dua kategori :

1. Kemiskinan Natural atau alamiah

Yakni, kemiskinan yang timbul sebagai akibat terbatasnya

jumlah sumber daya dan/atau karena tingkat perkembangan

teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang

menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara

alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau

individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang

lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut

akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak

perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya

pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan patron-client,

jiwa gotong royong dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam

kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

2. Kemiskinan struktural

Yakni, kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada

membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai

sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan

demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun

sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat

tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota

masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan struktural ini dapat

diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu

masyarakat yang penyebab utamanya bersumber,dan oleh karena

itu dapat dicari pada strukur sosial yang berlaku dalam masyarakat

itu sendiri.

19

Oleh karena struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian

rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam

golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya

dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang

berlaku telah mengurung mereka kedalam suasana kemiskinan

secara turun temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu,

mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui

suatu proses perubahan struktur yang mendasar. Kemiskinan

struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana

terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat

dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya.

Mereka itu, walaupun merupakan mayoritas terbesar dari

masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa

untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya.

Sedangkan minoritas kecil mayarakat yang kaya raya biasnya

berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama

segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya raya itu

masih menguasai berbagai kehidupan masyarakat, selama itu pula

diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya

terjadilah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural.

Golongan yang menderita kemiskinan struktural itu misalnya terdiri

dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau para petani

yang tanah miliknya kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi untuk

memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk

golongan miskin lain adalah kaum buruh yang tidak terpelajar dan

terlatih, atau apa yang dengan kata asing disebut unskilled labors.

Golongan miskin ini meliputi juga para pengusaha tanpa

modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah - yang sekarang dapat

dinamakan golongan ekonomi sangat lemah. Ciri utama dari

kemiskinan struktural ialah tidak terjadinya - kalaupun terjadi

sifatnya lamban sekali - apa yang disebut sebagai mobilitas sosial

20

vertikal. Struktur sosisl yang berlaku telah melahirkan berbagai

corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Ciri lain dari

kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat

antara pihak si miskin terhadap kelas sosial-ekonomi di atasnya.

Menurut Mas’oed adanya ketergantungan inilah yang selama ini

berperan besar dalam memerosotkan kemampuan si miskin untuk

bargaining dalam dunia hubungan sosial yang sudah timpang

antara pemilki tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh.

Buruh tidak mempunyai kemampuan untuk menetapkan upah,

petani tidak bisa mendapatkan harga hasil taninya (Soetrisno,

2001:38). Dengan kata lain pihak yang miskin relatif tidak dapat

berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marginalisasi yang

dialaminya karena mereka tidak memiliki alternatif pilihan untuk

menentukan nasib ke arah yang lebih baik.

3. Kemiskinan kultural

Mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok

masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup

dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak

merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah

untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau

berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya.

Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang

dipakai secara umum.

Secara sosioekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan absolut

adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin

memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah

pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

minimum, kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan

kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan

21

pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-

lain.

2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan

antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan

lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada

masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat

desa yang lain.

B. Dampak KemiskinanKemiskinan merupakan suatu momok namun masalah tersebut

seakan telah mendarah daging di negara kita, kemiskinan

mengakibatkan kerugian dalam berbagai bidang:

1. Bidang Kesehatan

Dapat kita lihat bersama dampak kemiskinan terhadap

bidang kesehatan sangatlah tinggi. Kemiskinan meningkatkan

angka penderita penyakit tertentu karena keterbatasan biaya dalam

pengobatan. Semakin lama harga obat semakin tinggi yang

menyebabkan biaya rumah sakit juga tinggi, hal ini menyebabkan

masyarakat yang mempunyai masalah dengan biaya enggan untuk

berobat. Penyakit yang diderita akan semakin parah bahkan tak

jarang yang sampai ke level akhir yaitu kematian. Jika kita cermati

bersama masalah bidang kesehatan seperti busung lapar,

ketidaknormalan kondisi fisik bayi yang lahir (cacat),penyakit kulit

banyak menyerang masyarakat dengan minimnya pendapatan, hal

ini dikarenakan mereka tidak memperhatikan asupan gizi yang

masuk ke dalam tubuhnya,hanya sekedar mengisi perut. Maka dari

hal tersebut memang benar kemiskinan dapat dikatakan suatu hal

yang mempertinggi angka kematian di negara kita.

22

2. Bidang Pendidikan

Kemiskinan juga erat kaitannya dengan bidang pendidikan.

Tingginya kemiskinan menyebabkan tinggi pula tingkat anak yang

putus sekolah. Walaupun di Indonesia telah ada kebijakan untuk

menggratiskan sekolah namun dalam prakteknya tidak semua

biaya ditanggung oleh pemerintah, misalnya seperti buku, seragam

sekolah masih dibebankan pada siswa, hal ini seringkali menjadi

penyebab ketidakmauan orangtua untuk menyekolahkan anaknya,

dengan alasan lebih baik anaknya diajak mereka mencari uang

yang lebih berguna daripada hanya duduk mendengarkan guru

mengajar yang sering kali tidak mereka perhatikan, lagipula sekolah

belum tentu menjamin keberhasilan mereka di masa yang akan

datang. Hal tersebut di atas menyebabkan banyaknya anak yang

buta huruf, berpengetahuan rendah, tidak bisa menjaga

kesopanannya sehingga menjadikan Indonesia menjadi salah satu

negara yang kurang maju di bidang pendidikan dan masih

rendahnya kualitas SDM (Sumer Daya Maanusia) di Indonesia.

3. Bidang Sosial

Kemiskinan menjadi faktor yang urgen dalam bidang sosial.

Kemiskinan menjadi penyebab masalah-masalah sosial. Misalnya

saja masalah pengangguran, pengangguran banyak disebabkan

karena kemiskinan. Pengangguran menjadi masalah yang sangat

pelik di negara kita tercinta ini, karena pengangguran dapat

dikatakan sebagai salah satu penyebab tingginya angka

kriminalitas seperti pencurian, perampokan, penjambretan, bahkan

pembunuhan. Hal ini terjadi dikarenakan manusia mempunyai

suatu kebutuhan yaitu makan, dan untuk mendapatkan makanan

tersebut uang adalah syaratnya sehingga dikarenakan syarat

tersebut tidak dimiliki manusia rela menghalalkan segala cara agar

dapat memenuhi kebutuhan pangannya tersebut.

23

Selain pengangguran, dapat kita lihat kondisi diperkotaan

yang sangat memprihatinkan, banyaknya peminta-minta,

pengamen, para pedagang kaki lima yang sering kali mengganggu

ketertiban lalu lintas. Selain itu terdapat pula rumah-rumah yang

dibangun di tempat yang salah misalnya di pinggir sungai yang

dapat merugikan dirinya sendiri dan merusak keindahan. Kios-kios

perdagangan yang dibangun tanpa izin dari pemerintah dan

seringkali menimbulkan konflik masyarakat, hal ini juga tak lepas

karena masalah kemiskinan tersebut.

24

C. Penyebab KemiskinanPada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab

kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat setiap 10

tahun menurut hasil sensus penduduk.

Berikut merupakan data tentang jumlah penduduk di Indonesia:

25

Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 1990 Indonesia

memiliki 179 juta lebih penduduk. Kemudian di sensus penduduk

tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27 juta penduduk atau

menjadi 206 juta jiwa dapa diringkas pertambahan penduduk

Indonesia persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah

2,04 juta orang per tahunatau 170 ribu orang perbulan atau 5577

orang perhari atau 232 orang perjam atau 4 orang per menit.

Banyaknya jumlah penduduk ini membawa Indonesia menjadi

negara ke 4 terbanyak penduduknya setelah China, India dan

Amerika. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia

semakin terpuruk dalam keadaan ekonomi yang belum mapan.

Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah

beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk

hidup di bawah garis kemiskinan.

Hal ini sependapat dengan pendapat (Cox, 2004 dalam

Yulianto: 2005) yang menjelaskan salah satu faktor penyebab

kemiskinan berupa: (1)Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi

berupa dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara

berkembang; (2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan

berupa rendahnya partisipasi dalam pembangunan dan

peminggiran proses pembangunan; (3) Kemiskinan sosial yang

yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas

karena ketidakberdayaan mereka; dan (4)Kemiskinan karena

faktor-faktor eksternal seperti konflik, bencana alam, kerusakan

lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

2. Angkatan Kerja, Penduduk yang bekerja, dan Pengangguran

Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi

dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Dimana yang

tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur

didalam atas usia kerja. Batasan usia kerja yang dianut oleh

Indonesia ialah minimum umur 10 tahun tanpa batas umur 26

maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk berusia 10

tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan

tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukkan dalam kategori

beban ketergantungan. Tingkat pegangguran di Indonesia masih

tergolong tinggi. Berikut adalah data mengenai pengangguran

terbuka di Negara Indonesia:

27

Dari data tersebut di atas dapat diidentifikasi bahwa tingkat

pengangguran di Negara Indinesia masih tergolong tinggi dengan

jumlah penduduk yang relatif besar. Sebenarnya terdapat kaitan

yang sangat erat antara kemiskinan dan pengangguran.

Pengangguran dan kemiskinan mempunyai hubungan yang

fungsional atau saling mempengaruhi. Pengangguran

menyebabkan kemiskinan sedangkan kemiskinan menyebabkan

seseorang tak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan

pada akhirnya bernasib tragis yaitu menjadi pengangguran.

Pengaguran sebagai penyebab terjadinya kemiskinan telah

diterangkan pula oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000

tentang Propenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya

kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis

(chronic poverty) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup

masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan

keterisolasian; dan (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat

kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan

masyarakat, dan kemiskinan sementara (transient poverty) yang

disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal

menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman

seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan;

dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Dalam hal ini Kuncoro (2004:157) juga mencoba

mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi.

Pertama, ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang

menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua,

perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang berkaitan

dengan produktivitas dan upah yang rendah. Ketiga, kemiskinan

muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Penyebab

kemiskinan menurut masyarakat miskin sendiri adalah kurangnya

28

modal, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja; dan

rendahnya pendapatan.

3. Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau

timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di

kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia

didasarkan atas porsi pendapatan nasional yangdinikmati oleh tiga

lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan

rendah(penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan

menengah; serta 20% penduduk  berpendapatan tertinggi

(penduduk terkaya). Ketimpangan dan ketdakmerataan

distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan

rendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional.

Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat ila 40%

penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 hingga 17%

pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduuduk miskin

menikmati lebih dari 17%pendapatan nasional makan ketimpangan

atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional

dikatakan cukup merata.

Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan

yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan

sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk Indonesia

mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini disebut dengan

ketimpangan. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat

menyebabkaninefisiensi ekonomi. Penyebabnya sebagian adalah

pada tingkat pendapatan rata – rata bearapa pun, ketimpangan

yang semakin tinggi akan menyebabkan semakinkecilnya

bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan

pinjaman atausumber kredit. Selain itu ketimpangan dapat

menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien. Ketimpangan yang

tinggi menyebabkan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan 29

tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar,

dankemudian menyebabkan kesenjangan pendapatan yang

semakin melebar. Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama

ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek

atau dimensi. Bukan saja berupa ketimpangan hasil-hasilnya,

misalnya dalam hal pendapatan per kapita tetapi juga ketimpangan

kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula

semata-mata berupaketimpangan spasial atau antar daerah

tetapi ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional.

Ketimpangan sektoral dan regional dapat ditengarai antara lain

dengan menelaah perbedaan yang mencolok dalam aspek-aspek

seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana perbankan, imvetasi

dan pertumbuhan.

Sepanjang era PJP (lima pelita) yang lalu, sektor pertanian

rat-rata hanya tumbuh 3,54% per tahun. Sedangkan sektor industri

pengolahan tumbuh dengan rata-rata 12,22% per tahun. Di

Repelita I sektor pertanian saat itu ditargetkan tumbuh dengan rata-

rata 3,4% per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata tahunan

sektor industri pengolahan ditargetkan 9,4 persen per tahun. Tidak

seperti masa era PJP I, dimana dalam pelita-pelita tertentu terdapat

sektor lain yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat

pertumbuhan sektor industri pengolahaan,selama Repelita VI

tingkat pertumbuhan sektor ini dicanangkan yang

tertinggidibandingkan sektor–sektor lainnya. Sektor industry

pengolahan diharapka dapatmenjadi pemimpin sepanjang sektor

Repelita VI. Ketimpangan pertumbuhan antarsektor,

khususnya antara sektor pertanian dansektor industry

pengolahan harus disikapi secara arif. Ketimpangan

pertumbuhansektoral ini bukanlah ‘kecelakaan’ atau ekses

pembangunan. Ketimpangan ini lebihk epada suatu hal yang

terencana dan memang disengaja terkait dengan tujuan

30

menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Pemerintah perlu

memikirkan kembali perihal ketepatan keputusan menggunakan

industrialisasi sebagai jalur pembangunan karena akan sangat

berdampak bagi pendapatan dan selanjutnya kemiskinan.

4. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan satu

penyebab kemiskinan di suatu negara.hal ini disebabkan karena

rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga

kerja. Seperti di Indonesia, pada tahun 2011 ini menunjukkan

peringkat di bidang pendidikan dengan kondisi memprihatinkan.

Jika tahun lalu Indonesia berada pada peringkat 65 tahun ini

merosot ke peringkat ke 69. Saat ini Indonesia masih tertinggal

dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Brunai

Darussalam masuk kelompok pencapaian tinggi bersama Jepang,

yang mencapai posisi nomor satu dunia. Adapun Malaysia berada

di peringkat ke-65 atau masih dalam kategori kelompok pencapaian

medium seperti halnya Indonesia. Prestasi yang menurun ini salah

satunya disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat untuk

sekolah relatif rendah. Berikut merupakan tabel angka partisipasi

sekolah di negaa Indonesia:

31

Hal tersebut di atas menjadi pekerjaan rumah Negara

Indonesia karena pendidikan sangatlah penting. Untuk adanya

32

perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan

tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat

membaca dan menulis. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju

pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor

kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang

mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

D. Upaya Penanggulangan KemiskinanSecara konseptual, penuntasan masalah kemiskinan ini harus

dilakukan melalui kebijakan yang sistematis dan terprogram sebagai

sufficient condition dari pembangunan ekonomi. Akan tetapi, secara

faktual program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini

selalu terkooptasi oleh sistem yang terlalu pro pada pertumbuhan.

Sebagai contoh, ketika pemerintah ingin mengurangi kemiskinan

masyarakat desa dengan memberi subsidi di sektor pertanian seperti

kredit bersubsidi, pupuk bersubsidi dan sebagainya semua ini

terbentur oleh regulasi dan kebijakan lain yang menuntut

pengurangan subsidi atau terbentur oleh sistem ekonomi yang anti

subsidi. Dampak yang terjadi akhir-akhir ini adalah program- program

penanggulangan kemiskinan cenderung berfokus pada upaya

penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin sebagai program

kompensasi atas pencabutan subsidi. Program-program tersebut

antara lain berupa penyaluran beras untuk rakyat miskin, program

jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin, bantuan langsung

tunai (BLT) dan sebagainya. Upaya seperti ini akan sulit

menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan

tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan

ketergantungan.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang

mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan

pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka

33

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan

langkah-langkah strategis dan komprehensif.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan

keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat

merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap

penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan

penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya

pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak,

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin,

penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta

melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam

upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis

dan berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika

tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk

menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan

mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan

empat startegi:

1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu

individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan

(shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota

keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana

alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif

akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang

mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta

besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan

di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi

kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena

34

terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur

demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban

ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau

tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya

kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh

karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan

orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan

sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak

menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi

lebih miskin.

2. Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air

bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok

masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap

pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia

(human capital).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar

penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan.

Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia

merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar

dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan

antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan

kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke

generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak

dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar

kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus

diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status

kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas

35

dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan

memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih

tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses

terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama

untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air

minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan

meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat

terhadap penyakit.

3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting

untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai

obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk

miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya

keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam

kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini

menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan

struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini

menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata

pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin,

yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidsk dapat

menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional.

Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami

marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk

menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-

bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa

penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program

penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat),

demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa

36

memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di

masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering

tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan

masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan

tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan

masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi

penanggulangan kemiskinan.

4. Pembangunan Inklusif

Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai

pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi

manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci

dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara

menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam

suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya,

pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan

berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus

mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar.

Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan

pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan

pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas,

perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri.

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat

mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan

dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia

membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha,

perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha

mikro, kecil, dan menengah harus didorong untuk terus

menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor.

Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas

lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan

37

sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin

terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian

perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk

mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan

tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan

secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam

konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi

sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi

unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian

akan membentuk karakteristik perekonomian nasional.

Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat

ekonomi domestik.

5. Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang

memuat 4 pokok strategi diatas selanjutnya ditindaklanjuti dengan

penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

Pada dasarnya, penyusunan SPKD tetap mengacu pada strategi

diatas dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi daerah.

Ditingkat Provinsi, pengoordinasian penyusunan SPKD

Provinsi sebagai dasar penyusunan Provinsi di bidang

penanggulangan kemiskinan. Demikian pula di tingkat Kabupaten

dan Kota, pengoordinasian penyusunan SPKD Kabupaten dan Kota

sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota di bidang

penanggulangan kemiskinan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang

selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan

daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses

penyusunan RPJMD. Dalam perencanaan dan implementasinya,

SPKD terintegrasi dalam RPJMD sehingga dalam mekanisme

38

penentuan besaran target angka kemiskinan SPKD dan RPJMD

memiliki besaran target yang sama. Analisis kondisi kemiskinan

berikut dimensi-dimensinya perlu dilakukan untuk menunjang

perumusan SPKD di masing-masing daerah. Langkah tersebut

diperlukan untuk menunjang berbagai hal menyangkut kemiskinan

yang belum tercakup dalam RPJMD masing-masing daerah.

Analisis tersebut juga perlu dilakukan untuk menunajng fungsi

Daerah dalam mendorong proses perencanaan dan penganggaran

sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk

penanggulangan kemiskinan.

Prinsip Penyusunan SPKDBeberapa hal yang perlu dirumuskan dan di integrasikan dalam

SPKD masing-masing daerah diantaranya:

1. Empat strategi percepatan penanggulangan kemiskinan;

2. Target-target peningkatan kesejahteraan yang dirumuskan 

dalam RPJMD masing-masing daerah;

3. Analisis kondisi dimensi-dimensi kemiskinan. Analisis ini 

digunakan  untuk  menentukan  prioritas  perencanaan  program

penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah;

4. Analisis  penganggaran  program  penanggulangan  kemiskinan. 

Analisis  ini  diperlukan  untuk  mendukung  rencanaan  prioritas 

penanggulangan  kemiskinan  dan  menghasilkan anggaran yang

efektif untuk penanggulangan  kemiskinan.

5. Analisis dan mekanisme pengendalian program penanggulangan

kemiskinan. Analisis dan mekanisme ini diperlukan untuk

merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung

pencapaian penanggulangan kemiskinan sesuai dengan target

yang ditentukan.

Dalam upaya pelaksanaan percepatan penanggulangan

kemiskinan pemerintah menganggap perlu dilakukan penguatan

kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan

39

kemiskinan, untuk melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu

lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan

kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan yang menjadi persoalan di negara kita hendaknya

segera di minimalisir dengan strategi-strategi yang jitu, dengan cara

tersebut diharapkan kemiskinan segera enyah dari kehidupan kita

sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera tanpa kesenjangan sosial.

40

DAFTAR PUSTAKA

Ala, Andre bayu. 1981. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan.

Yogyakarta: Penerbit Liberty

Anonim. 2010. Kemiskinan. http://id.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 2

Oktober 2011

Bappenas, 2004. Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan di

Indonesia. Jakarta

BPS. 2002. Monitoring dan Kajian terhadap Program Kemiskinan di

Indonesia. Jakarta

Chalid, P. 2006. Teori Isu Pemangunan. Jakarta : Penerbit Universitas

Terbuka

Friedman, John. 1987. Planning in The Pulic Domain:From Knowledge to

Action.Oxford, UK: Princeton University

Hureirah, A. 2005. Strategi Penanggulangan Kemiskinan.Ilmu

Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS-

LSM Mata Air (Masyarakat Cinta Tanah Air), Bandung.

Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Administrasi Pembangunan:

Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta:

LP3ES

Kuncoro, Mudrajat. 200. Otonomi Daerah- Reformasi, Perencaan, Strategi

dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga

Luis, Z. 2006. Penanggulangan Kemiskinan. Waspada Online, Medan

Mikekelsen, britha. 2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-

Upaya Pemberdayaan. Terjemah: Matheos Nalle Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia

41

Nasution, Lutfi I (ed). 1996. Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di

Indonesia – 70 tahun Prof Sajogyo. Jakarta: PT Gramedia

Widiasarana.

Pasandaran, E. 2004. Hasil Penelitian Upaya Penanggulangan

Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende dan Timor

Tengah Utara. Jakarta: Puslitangnak

Ridlo, Mohammad Agung. 2001. Kemiskinan di Perkotaan. Semarang:

Penerbit Unissula Press

Rusli, Said (ed). 1995. Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah

Miskin: Suatu Tinjauan dan Alternatif. Jakarta: PT Gramedia

Widiasarana Utama dan Institut Pertanian bogor

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional

Sahdan, G.2004. Kemiskinan Desa, Menanggulangi Kemiskinan Desa,

Jurusan Ilmu Pemerintahan STMD “APMD”, Yogyakarta

.2005. Kemiskinan Desa, Menanggulangi Kemiskinan Desa,

Jurusan Ilmu Pemerintahan STMD “APMD”, Yogyakarta

Soegijoko, Budi Tjahjati S. Dan bS Kusbiantoro (ed). 1997. Bunga Rampai

Perencaan Pembangunan di Indonesia. Bandung : Yayasan

Soegijanto Soegijoko

Soetrisno, Loekman. 1997. Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan.

Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Steer, AD. 2006. Era baru dalam Pengantasan Kemiskinan di Indonesia,

Ikhtisar.Perwakilan ank Dunia di Indonesia, Kawasan Asia Timur

dan Pasifik, Penerbit: Gradasi Aksara, Jakarta.

Suryahadi Asep dan Soemarto. 2001.” Memahami Kemiskinan Kronis dan

Kemiskinan Sementara di Indonesia” Smeru Newsletter. No 03,

Mei- Juni 2011

42

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional.

Yulianto, Trimo. 2005. Tesis “Fenomena Program- Program Pengentasan

Kemiskinan di Kabupaten Klaten”.

43