?· Web viewBAB 25 KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL A. KESEHATAN I. PENDAHULUAN Sebagaimana ditetapkan…

  • Published on
    21-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>BAB 25</p> <p>BAB 25</p> <p>KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL A. KESEHATAN</p> <p>I. PENDAHULUAN</p> <p>Sebagaimana ditetapkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warga negara guna mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya, adalah merupakan salah satu perwujudan daripada usaha mencapai keadilan sosial. Dalam rangka ini, serasi de- ngan pertumbuhan kemampuan nasional pada setiap tahap pembangunan, dilakukan usaha-usaha penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih meluas dan lebih merata bagi seluruh rakyat. Bersamaan dengan itu arah usaha ditujukan pula agar penyediaan pelayanan yang lebih meluas dan lebih merata tersebut dapat terjangkau oleh kemampuan rakyat.</p> <p>Kecuali itu pemeliharaan kesehatan rakyat juga dilaksana- kan dalam rangka peningkatan dan pemupukan kemampuan tenaga kerja bagi keperluan pembangunan. Dengan demikian maka pembangunan kesehatan merupakan salah satu kegiatan utama yang mendukung keseluruhan usaha pembangunan. Bersamaan dengan itu setiap tingkat kemajuan pembangunan akan memberikan kemungkinan yang lebih besar guna mendorong perbaikan kesehatan rakyat pada umumnya. Dalam hubungan ini, seperti telah dinyatakan di dalarn Garis-garis Besar Haluan Negara, maka masalah-masalah yang sejak semula disadari belum akan terpecahkan dalam Repelita pertama, termasuk pula masalah-masalah kesehatan, Akan digarap secara lebih dalam pada masa Repelita kedua.</p> <p>II. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI BIDANG KESEHATAN</p> <p>1. Gambaran umum situasi kesehatan</p> <p>Dalam masa Repelita I ternyata bahwa dari 1.000 orang penduduk, rata-rata 45 orang di antaranya menderita sakit. Anak-anak berumur di bawah 1 bulan merupakan kelompok umur yang paling banyak menderita sakit, kemudian disusul oleh kelompok umur 1 bulan hingga 4 tahun. Penyebab-penye-bab utama adalah infeksi saluran pernapasan, termasuk TBC, infeksi kulit, diarrhea, malaria, dan penyakit mata.</p> <p>Dalam pada itu ternyata pula bahwa terdapat rata-rata kematian 20 orang dari setiap 1.000 penduduk untuk setiap tahunnya. Lima puluh prosen dari jumlah kematian tersebut terdiri dari anak-anak di bawah umur 5 tahun. Penyakit-pe-nyakit yang merupakan penyebab utama kematian adalah diarrhea pada anak-anak, infeksi saluran pernapasan, TBC, typhus, penyakit jantung, kanker, dan kekurangan gizi.</p> <p>Kemudian ternyata pula bahwa dari setiap 1.000 bayi yang lahir hidup setiap tahun, 125 sampai 150 dari padanya meninggal sebelum berumur 1 tahun. Sedangkan untuk negaranegara yang telah mencapai tingkat kesehatan yang baik, jumlah kematian bayi paling banyak 20 kematian dari setiap 1.000 bayi yang lahir.</p> <p>2. Perkembangan sarana-sarana kesehatan</p> <p>Peningkatan sarana-sarana kesehatan diutamakan kepada pengembangan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dengan bagian-bagiannya yang terdiri dari Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak ( B K I A ) dan Balai Pengobatan. Rumah- rumah sakit yang berfungsi sebagai sistem penghu- bung dalam pelayanan kesehatan dan laboratorium kesehatan sebagai sarana penunjangnya, beberapa di antaranya juga telah direhabilitir.</p> <p>a. Puskesmas</p> <p>Sampai dengan akhir Repelita I telah terbentuk lebih dari 2.000 buah Puskesmas yang berarti bahwa belum semua kecamatan di Indonesia telah mempunyai Puskesmas. Di daerah-daerah Jawa dan Bali setiap Puskesmas rata-rata melayani se-kitar 50.000 penduduk. Sedangkan di daerah-daerah lainnya di luar Jawa dan Bali terdapat Puskesmas yang harus me- layani sekitar 95.000 penduduk. Oleh karena keadaan alam serta luas daerah masing-masing kecamatan di luar Jawa dan Bali relatif lebih besar, maka pelaksanaan pelayanan kese- hatan oleh Puskesmas di daerah-daerah tersebut lebih terbatas.</p> <p>b. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak</p> <p>Pada permulaan Repelita I terdapat 5.300 buah BKIA dan kemudian berkembang menjadi 6.719 buah pada akhir Repe- lita I. Walaupun jumlahnya dua kali jumlah kecamatan, tetapi karena penyebarannya yang tidak merata, beberapa buah kecamatan ternyata masih belum mempunyai BKIA. Sekitar 4.602 orang bidan bekerja secara penuh pada BKIA. Jadi masih banyak BKIA-BKIA yang belum mempunyai tenaga bidan yang bekerja secara penuh. BKIA-BKIA tersebut mem-berikan pelayanan pemeriksaan wanita hamil, pemeriksaan bayi, pemeriksaan anak, dan pertolongan persalinan, serta pe-Iayanan keluarga berencana.</p> <p>c. Balai-balai Pengobatan</p> <p>Pada akhir Repelita I telah terdapat 2.760 buah Balai Pengobatan, 1.500 buah di antaranya telah diintegrasikan ke dalam Puskesmas. Setiap Balai Pengobatan rata-rata melayani 25.600 orang penduduk. Kunjungan penduduk kepada Balai Peng- obatan rata-rata 2.500 orang setiap tahun.</p> <p>d. Rumah-rumah sakit</p> <p>Dalam masa Repelita I tercatat 588 buah rumah sakit yang berada dalam tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah</p> <p>dan 92 buah rumah sakit lainnya yang diasuh oleh lembaga masyarakat. Setiap rumah sakit dalam masa Repelita I rata- rata melayani 217.000 penduduk. Penderita yang datang ke rumah sakit pada umumnya adalah mereka yang berasal dari daerah lingkungan sekitar 5 km dari masing-masing rumah sakit yang bersangkutan. Kecuali itu ternyata pula bahwa paling banyak 85% dari tempat tidur rumah sakit propinsi, 55% tempat tidur rumah sakit kabupaten, dan 70% tempat tidur rumah-rumah sakit khusus yang dipergunakan oleh penduduk. Hal ini terutama disebabkan oleh karena :</p> <p>(1) kurangnya persediaan obat-obatan yang dibutuhkan;</p> <p>(2) sarana rumah sakit yang belum memadai, khususnya per</p> <p>lengkapan kedokteran, air, listrik, dan lain-lain;</p> <p>(3) jarak tempat tinggal penduduk yang cukup jauh dengan</p> <p>rumah sakit, serta sarana hubungan masih belum berjalan</p> <p>baik;</p> <p>(4) pelayanan terhadap masyarakaat oleh rumah sakit yang masih sangat memerlukan perbaikan;</p> <p>(5) tingkat kehidupan sosial ekonomi yang relatip masih belum memadai.</p> <p>e. Laboratorium kesehatan</p> <p>Sampai akhir Repelita I telah selesai diperbaiki 13 labora- torium kesehatan propinsi, 70 laboratorium kesehatan kabu- paten, dan pembangunan 375 laboratorium kesehatan Puskes- mas. Di samping itu telah dibangun pula pusat laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>3. Pemberantasan penyakit menular</p> <p>Pemberantasan penyakit menular terutama ditujukan untuk mematahkan rantai penghubung penularan. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan sumber atau pembawa penyakit, men- cegah hubungan dengan penyebab penyakit atau memberi kekebalan kepada penduduk. Usaha pemberantasan terutama ditujukan terhadap penyakit cacar, patek, malaria, kolera, TBC, penyakit kelamin, pes, kusta, dan penelitian untuk pemberan- tasan beberapa penyakit lainnya.</p> <p>Pada akhir Repelita I penyakit cacar telah dapat dikendali- kan, sedangkan pemberantasan penyakit patek telah meliputi 94% dari seluruh penduduk Indonesia.</p> <p>Penyakit-penyakit menular utama lainnya yang dalam masa Repelita I belum dapat dikendalikan adalah penyakit-penyakit malaria, kolera, dan TBC paru-paru. Kecuali itu pengendalian penyakit malaria masih sangat memerlukan perhatian.</p> <p>Dalam pada itu, sampai akhir Repelita I, sejumlah lebih 24 juta anak telah diberikan vakainasi BCG. Pengobatan ter- hadap sumber penularan masih dilakukan secara terbatas, sedangkan penderita sering pula tidak melangsungkan pengobatan lagi sesudah gejala batuknya hilang.</p> <p>Penyakit-penyakit kelamin, kusta, dan beberapa penyakit binatang yang dapat menjangkiti manusia (penyakit zoonosis) masih terdapat secara endemis di daerah-daerah tertentu, sedangkan terhadap penyakit yang dalam perkembangannya menyebabkan penyakit kaki gajah (penyakit filaria), schistosomiasis (yang biasa dikenal dengan nama penyakit demam keong), dan penyakit cacing tambang, sedang dilakukan percobaan-percobaan pemberantasannya.</p> <p>4. Pemulihan dan peningkatan kesehatan</p> <p>Usaha-usaha pemulihan dan peningkatan kesehatan dalam Repelita I meliputi perbaikan gizi, kesehatan jiwa, kesehatan gigi, dan kesehatan mata.</p> <p>Usaha perbaikan gizi telah dikembangkan pada 8 propinsi yang meliputi 39 kabupaten, mencakup 226 kecamatan, dan 1.528 desa. Dalam rangka usaha perbaikan gizi telah dilatih 19.000 lebih petugas perbaikan gizi.</p> <p>Peningkatan kesehatan jiwa, gigi, dan mata meliputi usahausaha yang bersifat preventif, kuratif, peningkatan, dan rehabilitasi. Usaha kesehatan jiwa terutama ditujukan kepada gangguan mental yang gawat (1- 2% dari penduduk), penyakit ayan (sekitar 1% dari penduduk), dan perkembangan kemampuan kecerdasan yang terbatas (1 - 3% dari penduduk).</p> <p>5. Peningkatan penyediaan air minum</p> <p>Kegiatan terutama ditujukan untuk menambah jumlah penyediaan air minum di pedesaan yang memenuhi syarat- syarat kesehatan. Prioritas diberikan kepada daerah-daerah kritis yakni daerah-daerah yang menghadapi situasi sebagai berikut: terdapat wabah serta penularan penyakit melalui air, sulit mendapat air, airnya belum memenuhi syarat kesehatan untuk dijadikan air minum, sedang dilain pihak telah tersedia tenaga-tenaga kesehatan lingkungan serta telah terdapat partisipasi dari masyarakat.</p> <p>Hingga akhir Repelita I usaha penyediaan air minum pede-saan masih bersifat terbatas.</p> <p>6. Pendidikan kesehatan masyarakat</p> <p>Pendidikan kesehatan masyarakat terutama meliputi pen-didikan kesehatan dalam lapangan keluarga berencana, kesejahteraan ibu dan anak, usaha kesehatan sekolah. perbaikan gizi, sanitasi, dan kesehatan gigi. Organisasi pendidikan kese-hatan masyarakat telah dikembangkan di propinsi-propinsi dan telah dididik sejumlah tenaga ahli pendidikan kesehatan masyarakat sebagai tenaga inti.</p> <p>7. Tenaga kesehatan</p> <p>Hingga akhir Repelita I terdapat sekitar 6.221 orang dokter, baik yang bekerja pada pemerintah maupun swasta. Hal ini berarti tersedianya rata-rata 5 orang dokter untuk setiap 100.000 penduduk. Untuk daerah-daerah di pulau Jawa rata- rata terdapat 4,6 orang dokter dan untuk daerah-daerah luar Jawa terdapat 5,6 orang dokter untuk setiap 100.000 penduduk. Walaupun ternyata bahwa perbandingan an- tara jumlah dokter dan jumlah penduduk secara rata-rata untuk daerah-daerah di Jawa dan di luar Jawa tidak berbeda secara menyolok, namun karena keadaan wilayah yang berbeda, tenaga-tenaga dokter di luar Jawa pada umumnya harus me- layani ruang lingkup daerah yang lebih luas dengan penyebaran penduduk yang lebih terpencar-pencar.</p> <p>Tenaga bidan berjumlah 8.323 orang, sedangkan tenaga pengatur rawat berjumlah 7.736 orang. Sebagaimana juga pe-nyebaran dokter maka penyebaran tenaga-tenaga para medis di antara berbagai daerah di Indonesia tidaklah merata.</p> <p>8. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kesehatan</p> <p>Untuk mengembangkan kegiatan pembangunan kesehatan berbagai penelitian di bidang kesehatan telah dilakukan.</p> <p>Demikian pula untuk meningkatkan mutu pelayanan kese- hatan telah dilatih 12.490 orang tenaga-tenaga kesehatan.</p> <p>Di bidang penyediaan obat-obatan terdapat beberapa perkembangan. Pada awal pelaksanaan Repelita I kebanyakan obat-obatan masih harus dibeli dari luar negeri dalam bentuk obat jadi. Secara berangsur-angsur selama Repelita I pembe- lian obat-obatan dari luar negeri diberikan penekanan pada pembelian bahan-bahan obat-obatan untuk bahan pembuatan obat jadi di Indonesia. Kernudian pada akhir Repelita I usaha produksi obat-obatan dalam negeri terus berkembang. Dalam rangka unit telah tercatat 700 pengusaha/pedagang farmasi, 1.200 buah apotik, dan 4.000 pedagang obat eceran. Di samping itu telah dilakukan pula kegiatan-kegiatan guna mengamankan pemakaian obat-obatan (termasuk penanggulangan masalah narkotika), makanan, minuman, dan kosmetika.</p> <p>III. MASALAH-MASALAH POKOK KESEHATAN</p> <p>1. Masalah gangguan terhadap kesehatan masyarakat</p> <p>Masalah gangguan kesehatan masyarakat terutama meliputi penyakit menular, kelainan-kelainan yang disebabkan oleh ke-kurangan gizi, pencemaran lingkungan hidup, serta masalah obat-obatan, makanan, dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.</p> <p>2. Masalah pengembangan kesadaran, pangertian, dan par-tisipasi masyarakat terhadap usaha-usaha pembangunan kesehatan</p> <p>Usaha pemberantasan penyakit dan usaha-usaha pembangun- an kesehatan lainnya memerlukan penyuluhan untuk mem</p> <p>bangkitkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat ter- hadap anti kesehatan serta cara-cara peneegahan penyakit. Hal ini menyangkut masalah keserasian serta usaha yang saling menunjang antara kegiatan-kegiatan pembangunan kesehatan dan kegiatan pembangunan lainnya seperti penerang- an, pendidikan, agama, pemerintahan daerah, dan lain seba-gainya.</p> <p>3. Masalah pelayanan kesehatan</p> <p>Masalah pertama di lapangan pelayanan kesehatan adalah penyediaan pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya dapat mencapai masyarakat luas. Oleh karena pada dasarnya Pus- kesmas berada di ibu kota kecamatan, maka anggota-anggota masyarakat khususnya di daerah pedesaan yang jauh, belum dapat menikmati pelayanan kesehatan melalui Puskesmas.</p> <p>Masalah kedua adalah integrasi fungsionil antara usaha- usaha kuratif dan usaha-usaha preventif yang masih perlu bekerja sebagai suatu kesatuan kelompok.</p> <p>Masalah ketiga menyangkut peningkatan pengelolaan, khususnya rumah-rumah sakit. Hal ini sangat membutuhkan penyempurnaan.</p> <p>Masalah keempat menyangkut persoalan pengembangan di-siplin kerja, tanggung jawab, dan ketekunan dalam melaksa- nakan tugas di antara para petugas kesehatan.</p> <p>Masalah kelima adalah fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.</p> <p>Masalah keenam menyangkut persoalan pengamanan terha- dap bahan-bahan makanan, alat-alat kesehatan, dan kosmetika.</p> <p>Dan akhirnya masalah ketujuh adalah persoalan cara pengembangan suatu sistem jaminan kesehatan dalam rangka pembinaan pelayanan kesehatan yang baik.</p> <p>4. Masalah tenaga dokter dan tenaga para medis</p> <p>Dalam hal tenaga dokter dan tenaga para medis terdapat masalah penyebaran yang tidak merata antara berbagai da-</p> <p>244</p> <p>erah di Indonesia sehingga membutuhkan berbagai kebijaksa-naan dan langkah-langkah khusus untuk lebih mendorong penyebaran tenaga yang lebih merata.</p> <p>5. Masalah keserasian tanggung jawab dalam pembangunan kesehatan</p> <p>Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan terdapat mas-alah ketidakserasian pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya antara pusat dan daerah serta antara berbagai bidang pembanguna...</p>

Recommended

View more >