PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PARTAI POLITIK DALAM MENYUSUN LAPORAN DANA KAMPANYE TERHADAP EFEKTIVITAS

PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 2009

Sugiono Poulus, SE, MBA, Ak.Universitas Padjadjaran Fakultas Ekonomi

ABSTRAK

Objective of this research is to investigate the impact of transparency and accoutability of political party’s campaign fund report to effectivity of audit procedure in campaign fund report. Research methode employed is descriptive-analysis with survey approach. Data collected by questionairre and analyzed using multiple regression.

In Significance Level of 5%. The result show that there is an impact of transparency and accoutability of political party’s campaign fund report to effectivity of audit procedure in campaign fund report. In partial test transparency of political party’s campaign fund report impact effectivity of audit procedure in campaign fund report significantly. While accoutability of political party’s campaign fund report not impact effectivity of audit procedure in campaign fund report significantly.

Keyword : Political party transparency, political party accountability, audit of cmpaign fund

A. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki peran penting di suatu negara, maka

tuntutan akan Good Governance partai politik tidak dapat dielakkan. World Bank (2000)

mendefinisikan Good Governance sebagai :

“Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Karakteristik pelaksanaan good governance menurut UNDP, meliputi :

a. Participation. b. Rule of Law. c. Transparency. d. Responsiveness.e. Consensus orientation. f. Equity. g. Efficiency and Effectiveness. h. Accountability. i. Strategic vision.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari konsep good governance. Partai

politik tidak lagi dapat menafikan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.

Setelah reformasi, tuntutan akan dua hal tersebut sangat tinggi. Dahnil Anzar mengemukakan

dalam artikel Partai Politik Miskin Akuntabilitas, 2008 :

“Sebagai institusi publik, maka partai politik harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada publik (akuntabel), termasuk secara transparan melaporkan kepada publik sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam membiayai kegiatan partai politik bersangkutan.”

Yang dimaksud dengan transparan adalah publik dapat mengakses informasi-informasi

keuangan dari partai politik tersebut. Selain transparan, partai politik juga harus akuntabel dalam

melaporkan kegiatannya. Schiavo-Campo and Tomasi mengemukakan : “Pada dasarnya,

akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan

kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” Mardiasmo, 2006). Bentuk

transparansi dan akuntabilitas partai politik kepada publik atas aktivitas yang dilaksanakannya

adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun tentunya harus

memenuhi standar agar dapat dipahami secara luas (universal). Standar dalam menyusun laporan

keuangan partai politik adalah PSAK No. 45, standar akuntansi untuk organisasi nirlaba karena

partai politik merupakan organisasi nirlaba. Salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh

partai politik berkaitan dengan pemilu adalah laporan dana kampanye partai politik (Peraturan

KPU No. 01 Tahun 2009). Laporan dana kampanye merupakan bentuk keterbukaan dan

kejujuran partai politik kepada masyarakat. Laporan dana kampanye (LDK) adalah laporan

gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik (LPPDKP) di tingkat

kabupaten/ kota, partai politik tingkat provinsi, dan partai politik tingkat pusat sebagai bentuk

pengendalian internal organisasi partai politik (Pasal 4 ayat (1) Per KPU No. 01 Tahun 2009).

Pengaturan tentang pelaporan dana kampanye tercantum dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye. Penyusunan

Laporan Dana Kampanye ini menggunakan pendekatan aktivitas. Pendekatan aktivitas ini

menuntut penyusun laporan dana kampanye menyajikan semua aktivitas yang dilakukannya

dalam rangka penyelengaraan kampanye baik transaksi yang berupa uang maupun barang/jasa

(Lampiran I Per KPU No.01 Tahun 2009). Setelah membuat LPPDKP sesuai dengan Pedoman

Pelaporan Dana Kampanye, LPPDKP tersebut haruslah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

(KAP) untuk meyakinkan masyarakat bahwa LPPDKP yang dibuat oleh partai politik telah

memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh undang-undang.

Pada dasarnya, audit adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti atas

suatu informasi entitas tertentu guna menetapkan dan melaporkan kesesuaian informasi tersebut

dengan kriteria yang ada oleh orang yang profesional dan kompeten. Pelaksanaan audit

mencakup perencanaan audit, pelaksanaan prosedur audit, dan pelaporan hasil audit (Arens, 2008

: 426). Pelaksanaan audit sangat bergantung pada keadaan yang mempengaruhi audit itu sendiri.

Tata kelola yang baik (Good Governance) akan membuat laporan tersebut menjadi auditable.

Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif adalah audit berdasarkan prosedur

yang disepakati/ agreed-upon procedures (Per KPU No. 01 Tahun2009). Agreed-upon

procedures audit berarti audit yang dilaksanakan pada satu akun yang spesifik dan berdasarkan

prosedur yang disepakati. When the auditor and a user agree that the audit will be limited to

certain specific audit procedures, it is referred to as an agreed-upon-procedures engagement

(Arens dkk., 2006 : 823).

Transparansi dan Akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye

sangat berperan dalam membantu pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye. Shohib

Masykur dalam artikelnya mengemukakan bahwa kejujuran para peserta pemilu untuk mencatat

dan melaporkan semua dana yang masuk sangat diandalkan dalam melaksanakan prosedur audit,

sehingga pelaksanaan audit dapat efektif. Ali Masykur Musa juga mengemukakan dalam

artikelnya, Keharusan Akuntabilitas Dana Kampanye, 2008, transparansi dan akuntabilitas partai

politik dalam pelaporan dana Pemilu masih sangat rendah. Lain halnya dengan Ali Masykur,

Emerson Yuntho (2008) mengaitkannya dengan audit dana kampanye. Menurutnya,

“Integritas dan kapabilitas pengelola dana kampanye kurang baik. Padahal audit dana kampanye bisa berjalan jika dana-dana tersebut dicatat dan dilaporkan. Siapa pun yang

melakukan audit pasti hasilnya akan jauh memenuhi harapan publik tentang akuntabilitas dan transparansi dana kampanye”

Untuk membuktikan pengaruh transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam

menyusun Laporan Dana Kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan

dana kampanye Pemilu Legislatif dan juga karena penelitian sebelumnya mengenai audit laporan

dana kampanye belum ada, maka penulis ingin meneliti hal tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah : Menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas

dalam pemyusunan laporan kungan terhadap efektivitas prosedur audit Laporan Dana

Kampanye Pemilu Legislatif, baik secara parsial atau simultan. Penulis membatasi beberapa hal

untuk memfokuskan penelitian ini. Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari

arah dan tujuan serta dapat diketahui sejauh mana penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan-

batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini membahas pengaruh transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam

menyusun Laporan Dana Kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit

Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif.

2. Penyusunan laporan dana kampanye mengacu kepada Peraturan KPU No. 01 Tahun

2009 mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Dana Kampanye.

3. Pelaksanaan prosedur audit yang diterapkan pada laporan dana kampanye yang

dimaksud adalah pelaksanaan dari agreed-upon procedures engagements yang

diterapkan pada Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif sesuai dengan Peraturan

KPU No. 22 Tahun 2009 mengenai Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu

Legislatif.

4. Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif yang dimaksud adalah Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2009 periode 10 Juli

2008 s.d. 17 April 2009.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Sebagai peserta pemilihan umum, partai politik diharuskan transparan dan akuntabel

terhadap masyarakat terutama berkaitan dengan pengelolaan dana kampanye. Transparansi dan

akuntabilitas atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu Legislatif oleh

Partai Politik peserta Pemilu merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan

kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil (Per KPU No. 22 Tahun 2009).

Menurut Random House College Dictionary (1991 : 1418), transparan diartikan easily

seen through, recognized, detected or easily understood dan transparansi (transparency) adalah

the quality or state of being transparent. Sedangkan akuntabel (accountable) adalah subject to

the obligation report or justify something; responsible; answerable; capable of being explained,

explicable (Random House College Dictionary, 1991 : 10).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye dapat diartikan sebagai

keterbukaan dan tanggung jawab kepada masyarakat atas laporan dana kampanye (UU N0.

2/2008 tentang Parpol). Maksudnya, partai politik melaporkan segala yang berkaitan dengan

dana kampanye, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan partai politik juga dapat

mempertanggungjawabkan laporan tersebut. Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif memuat

informasi tentang penerimaan dan juga pengeluaran untuk kegiatan kampanye. Yang dimaksud

dengan dana kampanye adalah semua materi –bisa berbentuk uang, barang, dan/atau jasa- yang

dikeluarkan untuk kegiatan kampanye. Dana kampanye perserta pemilu diperoleh dan dikelola

berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas (Pasal 9 ayat (1) Per KPU No. 01

Tahun 2009). Sesuai dengan tuntutan undang-undang, maka semua partai politik peserta pemilu

harus menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan transparan dan

akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan,

pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu, UU No. 10 Tahun 2008 mensyaratkan

dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum

atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang disampaikan oleh Peserta

Pemilu kepada KAP.

Menurut Arens, dkk. dalam bukunya yang berjudul Auditing and Assurance Services

mengemukakan : ”Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to

determine and report on the degree of correspondence between the information and established

criteria” (2008 : 4). Dengan kata lain, auditing adalah evaluasi dari kesesuaian bukti-bukti atas

informasi dengan kriteria yang berlaku. Pelaksanaan audit termasuk di dalamnya perencanaan

audit, pelaksanaan prosedur audit, dan pelaporan hasil audit (Arens, 2008 : 426). Tata kelola

yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas akan membuat pelaksanaan audit menjadi

efisien dan efektif.

Audit yang dilaksanakan oleh KAP atas laporan dana kampanye adalah audit sesuai

prosedur yang disepakati/ agreed-upon procedures (Per KPU No. 01 Tahun2009). Agreed-upon

procedures audit berarti audit yang dilaksanakan pada satu akun yang spesifik dan berdasarkan

prosedur yang disepakati. When the auditor and a user agree that the audit will be limited to

certain specific audit procedures, it is referred to as an agreed-upon-procedures engagement

(Arens dkk., 2006:823).

Audit agreed-upon procedures ialah serangkaian prosedur yang disepakati antara KAP,

entitas yang menyusun laporan, dan pengguna sebagai panduan dalam memeriksa suatu akun

yang spesifik (Arens dkk., 2008 : 817). Suatu perikatan yang disepakati adalah perikatan yang di

dalamnya akuntan (KAP) ditugasi oleh klien untuk menerbitkan laporan tentang temuan

berdasarkan prosedur khusus yang dilaksanakan terhadap hal tertentu (SPAP, 2001 : 622.2).

Klien menugasi KAP untuk membantu pemakai dalam mengevaluasi unsur, akun, atau pos

tertentu suatu laporan keuangan sebagai hasil suatu kebutuhan pemakai laporan. Pemakai dan

KAP setuju tentang prosedur yang harus dilaksanakan oleh akuntan yang menurut keyakinan

pemakai prosedur tersebut memadai. Laporan akuntan (KAP) atas prosedur yang disepakati

harus dalam bentuk prosedur dan temuan (SPAP, 2001 : 622.2).

Pelaksanaan prosedur audit yang efektif berarti prosedur audit yang dilaksanakan mampu

menggambarkan dengan lengkap proses penyusunan laporan dana kampanye yang dilakukan

oleh partai politik dengan kata lain seluruh prosedur audit dapat dilaksanakan.

Dari uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan model kerangka

pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut :

H1: Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik dalam menyusun Laporan Dana

Kampanye Pemilu Legislatif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif.

H2: Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik dalam menyusun Laporan Dana

Kampanye Pemilu Legislatif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis

dengan pendekatan survey yaitu penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari

gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi,

atau politik dari suatu kelompok atau pun suatu daerah dengan melalui suatu perhitungan

statistik untuk menguji hipotesis sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis

ditolak atau diterima.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Dilakukan uji validitas

dan reliabilitas atas kuesioner. Pengujian hipotesis dilakukan secara kuantitatif dengan tujuan

untuk menghitung signifikansi pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas partai politik

terhadap pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif. Pengujian

kuantitatif ini dilakukan dengan regresi linier berganda.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengurus partai politik, populasi penelitian ini

adalah pengurus partai politik. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling,

sehingga diambil 50 responden pengurus partai politik.

Variabel dalam penelitian ini dioperasionalkan menjadi variable bebas dan variabel tidak

bebas, yang dapat dirangkum dalam tabel sbb:

Tabel 3.1Tabel 3.1Operasionalisasi VariabelOperasionalisasi Variabel

Variabel IndikatorTransparansi Partai Politik dalam Menyusun Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif (X1)

1. Adanya penyediaan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye melalui penyusunan laporan dana kampanye;

2. Informasi yang disediakan adalah lengkap, tidak ditutup-tutupi;3. Adanya kebebasan untuk memperoleh informasi mengenai penerimaan dan

pengeluaran dana kampanye; dan4. Adanya audit laporan dana kampanye.

Akuntabilitas Partai Politik dalam Menyusun Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif (X2)

1. Adanya pembukuan atas catatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang terpisah dari pembukuan partai politik;

2. Pencatatan atas dana kampanye berupa barang dan / atau jasa berdasarkan harga pasar yang wajar saat barang dan / atau jasa tersebut diterima atau dibeli;

3. Adanya rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening partai politik;4. Dana kampanye berupa uang wajib di masukan ke rekening khusus dana kampanye

terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye;5. Pemberi sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas, yaitu fotokopi KTP

atau identitas lain yang sah bagi perseorangan dan akta pendirian kelompok, perusahaan, dan / atau badan usaha non pemerintah bagi penyumbang kelompok, perusahaan, dan / atau badan usaha non pemerintah, dan fotokopi NPWP untuk sumbangan di atas Rp 20 juta;

6. Semua aktivitas kampanye harus didukung oleh bukti-bukti transaksi;7. Adanya laporan awal dana kampanye;8. Adanya laporan dana kampanye; dan9. Adanya audit laporan dana kampanye.

Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif (Y)

1. Akuntan yang melakukan pemeriksaan harus mengetahui dan memahami undang-undang yang terkait dengan Partai Politik, Pemilu Legislatif, Penyusunan Laporan Dana Kampanye, dan Pemeriksaan Laporan Dana Kampanye;

2. Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu telah didapatkan dengan lengkap;

3. Buku-buku Pembantu Laporan dan Rekening Koran Dana Kampanye telah didapatkan dengan lengkap;

4. Bukti-bukti transaksi dana kampanye telah didapatkan dengan lengkap; dan5. Adanya konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan dana

kampanye.

Sumber : UU No. 2 Tahun 2008 UU No. 10 Tahun 2008Per KPU No. 01 Tahun 2009 Per KPU No. 22 Tahun 2009

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4.14 di bawah ini, diperoleh konstanta dan

koefisien korelasi untuk persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresi linier berganda

secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15Tabel 4.15Hasil Analisis Regresi Linear BergandaHasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model

Unstandardized CoefficientsStandardized Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -1.223 9.610 -.127 .901

Transparansi .689 .277 .513 2.481 .029

Akuntabilitas .469 .220 .440 2.128 .055

a. Dependent Variable: efektivitas pelaksanaan auditSumber : Hasil Olahan SPSS ver. 15.0

Dari hasil output di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda antara variabel

bebas dan variabel terikat sebagai berikut :

Dimana :

Y = Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit yang diterapkan pada Laporan Dana KampanyeX1 = Transparansi Partai Politik dalam menyusun Laporan Dana Kampanye X2 = Akuntabilitas Partai Politik dalam menyusun Laporan Dana Kampanye = faktor-faktor lain yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Audit atas Laporan

Dana Kampanye

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar –1.223; artinya jika transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) partai

politik dalam menyusun laporan dana kampanye serta faktor-faktor lain yang

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye nilainya

adalah 0, maka nilai efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye

adalah –1.233 atau dengan kata lain tidak akan efektif.

2. Koefisien regresi variabel transparansi partai politik dalam menyusun laporan dana

kampanye (X1) sebesar 0.689; artinya jika variabel independen lainnya tetap dan

transparansi mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka efektivitas pelaksanaan

prosedur audit akan mengalami peningkatan sebesar 0.689 satuan. Hal ini menunjukkan

terdapat hubungan positif antara transparansi partai politik dalam menyusun laporan dana

kampanye dan efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye. Semakin

transparan partai politik dalam menyusun laporan dana kampanyenya, maka pelaksanaan

prosedur audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP pun akan semakin

efektif.

3. Koefisien regresi variabel akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana

kampanye (X2) sebesar 0.469; artinya jika variabel independen lainnya tetap dan

akuntabilitas mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka efektivitas pelaksanaan

prosedur audit akan mengalami peningkatan sebesar 0.469 satuan. Hal ini menunjukkan

terdapat hubungan positif antara akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan

dana kampanye dan efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye.

Semakin akuntabel partai politik dalam menyusun laporan dana kampanyenya, maka

pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP pun akan

semakin efektif.

Tabel 4.16Tabel 4.16Hasil Analisis DeterminasiHasil Analisis Determinasi

Model R R SquareAdjusted R

SquareStd. Error of the Estimate

1 .906a .820 .790 5.199a. Predictors: (Constant), akuntabilitas, transparansib. Dependent Variable: efektivitas pelaksanaan auditSumber : Hasil Olahan SPSS ver. 15.0

Berdasarkan hasil output di atas, diperoleh nilai R2 sebesar 0.820 atau 82%. Hal ini

berarti besarnya sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel transparansi dan akuntabilitas

partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur

audit laporan dana kampanye adalah 82% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak

masuk dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis I

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1 dan X2) secara

bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan

membandingkan antara Fhitung dengan nilai Ftabel. Kriteria ujinyasebagai berikut :

Ho diterima jika : F hitung ≤ F tabel

Ho ditolak jika : F hitung > F tabel

Tabel 4.17Tabel 4.17Hasil Uji FHasil Uji F

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 1478.597 2 739.299 27.353 .000a

Residual 324.336 12 27.028

Total 1802.933 14

a. Predictors: (Constant), akuntabilitas, transparansib. Dependent Variable: efektivitas pelaksanaan auditSumber : Hasil Olahan SPSS ver. 15.0

Dari tabel di atas diperoleh nilai Fhitung sebesar 27.353, sedangkan Ftabel dengan df1 = 2

(jumlah variabel independen) dan df2 = 12 (n – k – 1) adalah sebesar 3.885, sehingga dapat

dikatakan bahwa Fhitung > Ftabel (27.353 > 3.885). dengan demikian, maka Ho ditolak, berarti ada

pengaruh yang signifikan secara simultan antara transparansi dan akuntabilitas partai politik

dalam menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan audit laporan dana

kampanye. Oleh karena itu, hasil ini memperlihatkan bahwa model regresi linear berganda yang

digunakan fit model atau sesuai.

Pengujian Hipotesis II

Untuk pengujian hipotesis 2, digunakan uji-t. Uji-t ini digunakan untuk mengetahui

apakah dalam model regresi ini variabel independen (X1 dan X2) secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen (Y). Untuk menguji hipotesis ini, kriteria yang digunakan

adalah :

Ho diterima bila :

Ho ditolak bila :

Tabel 4.18Tabel 4.18Hasil Uji tHasil Uji t

Model

Unstandardized CoefficientsStandardized Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -1.223 9.610 -.127 .901

Transparansi .689 .277 .513 2.481 .029

Akuntabilitas .469 .220 .440 2.128 .055

a. Dependent Variable: efektivitas pelaksanaan auditSumber : Hasil Olahan SPSS ver. 15.0

Oleh karena (2.481 > 2.179), maka Ho ditolak, dengan kata lain terdapat pengaruh

yang signifikan secara parsial antara transparansi partai politik dalam menyusun laporan dana

kampanye dan efektivitas pelaksanaan audit laporan dana kampanye.

Sementara variabel akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye

tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap efektivitas pelaksanaan audit laporan dana

kampanye, karena 2.128 ≤ 2.179.

Pembahasan

Berdasarkan analisis Determinasi, diperoleh nilai R2 sebesar 0.820 atau 82%. Hal ini

menunjukkan bahwa besarnya sumbangan pengaruh variabel-variabel independen (transparansi

dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye) terhadap variabel

dependen (efektivitas pelaksanaan audit laporan dana kampanye) adalah sebesar 82% dan 18%

lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Sedangkan pengujian hipotesisnya adalah :

Berdasarkan uji F, diperoleh nilai Fhitung sebesar 27.353, sedangkan Ftabel sebesar 3.885.

Secara matematis Fhitung > Ftabel, dengan kata lain Ho ditolak. Hal ini menunjukkan

bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara transparansi dan

akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye terhadap

efektivitas pelaksanaan audit laporan dana kampanye.

Berdasarkan uji t, diperoleh nilai thitung untuk variabel transparansi dan akuntabilitas

partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye adalah masing-masing sebesar

2.481 dan 2.128, dimana nilai ttabel adalah sebesar 2.179. Secara matematis

(2.481 > 2.179) untuk variabel transparansi partai politik dalam

menyusun laporan dana kampanye dan 2.128 ≤ 2.179 untuk variabel akuntabilitas

partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara transparansi partai politik dalam

menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan audit laporan

dana kampanye. Sementara akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana

kampanye tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap efektivitas

pelaksanaan audit laporan dana kampanye.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara transparansi dan akuntabilitas

partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan

prosedur audit laporan dana kampanye. Selain itu dengan koefisien determinasi (R2)

sebesar 0.820 atau 82%, memberikan pengertian bahwa besarnya sumbangan pengaruh

kedua variabel independen (transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun

laporan dana kampanye) terhadap variabel dependen (efektivitas pelaksanaan prosedur

audit laporan dana kampanye) adalah sebesar 82% dan 18% lainnya dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara transparansi partai politik dalam

menyusun laporan dana kampanye terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit

laporan dana kampanye. Sedangkan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan

dana kampanye tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap efektivitas

pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian, Penulis mengajukan saran

sebagai berikut :

1. Saran untuk Partai Politik

Sebagai salah satu pilar penting demokrasi, hendaknya partai politik membenahi diri

untuk lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat karena masyarakat lah

sebenarnya pemangku kepentingan (stakeholders) utama atas partai politik. Salah satu

caranya yaitu dengan menyusun laporan dana kampanye yang betul-betul transparan dan

akuntabel, sehingga diharapkan anggota-anggota legislatif yang dipilih masyarakat

merupakan orang-orang terbaik dan mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan serupa, Penulis mengajukan

beberapa saran sebagai berikut :

a. Mengevaluasi kembali pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk kuesioner

penelitian, pertanyaan dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan untuk

meneliti aspek-aspek lainnya.

b. Memperbanyak sampel penelitian untuk mendekati karakteristik populasi yang

sesungguhnya. Dengan demikian, diharapkan kesimpulan yang diambil dapat

lebih tepat dan terhindar dari bias akibat tidak terwakilinya karakter populasi.

c. Penelitian dapat diperluas tidak hanya sebatas transparansi dan akuntabilitas partai

politik dalam menyusun laporan dana kampanye, tetapi juga dalam menyusun

laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Publisher

Bastian, Indra.2002. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004. Jakarta: Penerbit IAI.

Komisi pemilihan Umum. Peraturan KPU No. 22 tahun 2009.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2007. Training of Trainers Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nordiawan et al. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Republik Indonesia.2005. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sugiyono, Metode Penelitian.