| 1bpkh15gorontalo.info/wp-content/uploads/2018/04/Gofasa-Edisi-2.pdf · telah ditetapkan 7 (tujuh) unit KPH yang terdiri dari 1 (satu) unit KPHL dan 6 (enam) unit KPHP. Dari ketujuh

| 1

Alamat Redaksi :BPKH Wilayah XV Gorontalo

Jalan. Rusli Datau No. 10 Kel. Dulomo SelatanKec. Kota Utara, Kota Gorontalo

Telp. +62435 - 825828

| 3 2 |

Dapur Redaksi

Salam Redaksi...

Susunan Redaksi GofasaPenanggung Jawab :

Kepala BPKH Wilayah XV Gorontalo

Tim Pengarah :Kasubag Tata Usaha | Kasi Informasi Sumber Daya

Hutan dan Lingkungan | Kasi Pemolaan Kawasan Hutan

Redaksi Pelaksana :Yosef Endri Cahyono, ST

Anggota Redaksi :Agus Triwahyudi,S.Hut | Mulyadi,A.Md |

Muammar Hasan Tuharea | Bayu Panungga,A.Md | Peli Juanda

Sekretariat :Denny Dwinata Heryanto,SP | Yusfriandi Dwi

Ariesna | Nur Khasanah,A.Md

Layout :Feri Novriyal, A.Md | Sahrudid Atid Hi. Saleh |

Akbar Mahmud

Salam GOFASA,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kami untuk menuangkan ide kreatifitas lewat sebuah karya tulisan dalam bentuk media Buletin ini.

Tahun 2016 ini Buletin Gofasa memasuki edisi ke-2, dimana edisi pertama terbit pada tahun 2015. Buletin ini merupakan wujud pengabdian diri sebagai seorang Rimbawan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo, ditengah kesibukan kami masing-masing dalam tugas pekerjaan, kami mencoba menuangkan ide kreatif kami dalam bentuk tulisan ini.

Pada Edisi kedua ini, redaksi mencoba untuk menampilkan tulisan mengenai Kawasan Hutan Tergerus Oleh Tangan Manusia; Identifikasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan; Analisa Tutupan Lahan Cagar Alam Tanjung Panjang; Analisa Potensi Kayu Tegakan di Provinsi Gorontalo; Pemantauan Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Gorontalo; Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo; Enclave Pinogu, Cikal Bakal Gorontalo; Mengenal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); serta Peran Arsip dalam Menunjang Proses Penetapan Kawasan Hutan;

Besar harapan, semoga dengan terbitnya Buletin Gofasa Edisi 2 ini dapat menambah wawasan dan informasi kita semua. Tentu kami dari tim redaksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya Buletin Gofasa Edisi 2 ini.

Selamat membaca, salam lestari....

Kegiatan pengukuhan batas kawasan hutan telah dilaksanakan oleh BPKH Wilayah XV Gorontalo sampai saat ini telah menyelesaikan sepanjang 3.355,77 KM batas luar dan batas fungsi kawasan hutan. Dan hasilnya telah ditindaklanjuti dengan penetapan kawasan hutan sebanyak 93% dari luas total kawasan hutan yang ada di Provinsi Gorontalo.

Kegiatan inventarisasi hutan juga telah dilaksanakan oleh BPKH XV Gorontalo, meliputi didalamnya kegiatan Survey Enumerasi TSP/PSP, kegiatan Re-enumerasi untuk memantau perkembangan tegakan serta perubahan hutan, penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, penafsiran citra satelit.

Terkait dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, BPKH Wilayah XV Gorontalo telah memantau dan memetakan kejadian kebakaran hutan dan lahan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penanganannya.

Paradigma pembangunan sektor kehutanan ke depan telah menempatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam posisi penting dalam pengelolaan hutan. Dukungan Pemerintah cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini adalah berupa penetapan KPH. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan cq BPKH melakukan fasilitasi pembentukan KPH Model serta fasilitasi penyusunan dokumen Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPH. Di Provinsi Gorontalo

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seluruh Indonesia terdapat 22 (dua puluh dua) BPKH. Adapun tugas pokok dan fungsi BPKH antara lain inventarisasi pemantauan sumber daya hutan, pembentukan wilayah

pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan dan kajian dampak lingkungan.

BPKH Wilayah XV Gorontalo pada bulan Juli tahun 2016 ini telah berusia 9 (sembilan) tahun. Tugas pokok serta fungsi yang diemban oleh BPKH Wilayah XV Gorontalo, sebelumnya diemban oleh BPKH Wilayah VI Manado sebagai BPKH induk. Pembentukan BPKH Wilayah XV antara lain sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk lebih mengintensifkan serta memacu pelaksanaan kegiatan pemantapan kawasan hutan di Provinsi Gorontalo serta upaya dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam pembangunan bidang kehutanan khususnya pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan.

Daftar IsiHutan dan Kehutanan :

Kawasan Hutan Tergerus Oleh TanganManusia .... 5

Identifikasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan .... 8

Analisa Tutupan Lahan Cagar Alam Tanjung Panjang .... 11

Analisa Potensi Kayu Tegakan di Provinsi Gorontalo .... 14

Pemantauan Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Gorontalo .... 16

Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo .... 20

ENCLAVE PINOGU, Cikal Bakal Gorontalo.. 23

Pengadaan Barang dan Jasa :Mengenal Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan (SiRUP) .... 26Dunia Arsip :

Peran Arsip Dalam Menunjang Proses Penetapan Kawasan Hutan .... 29

Ruang Regulasi :Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun

2015 dan Nomor 105 Tahun 2015 .... 31Pengenalan Jenis :

Nantu, Kayu Rimba Nan Eksotis .... 33

Lensa BPKH .... 34

BPKH Wilayah XV Gorontalo, Kiprah dan Perkembangan

Selayang Pandang

| 5 4 |

Pembangunan perekonomian serta peningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan pemerintah demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta sila ke 5 Pancasila. Sumber daya alam yang melimpah dari Sabang sampai Merauke merupakan modal besar bagi peningkatan perekonomian yang berasal dari sektor tambang, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor jasa dan sektor lainnya yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara.

Provinsi Gorontalo merupakan satu dari sekian banyak provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam sebagai sumber utama bagi pendapatan daerah. Adapun sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Gorontalo berasal dari mineral logam, perkebunan, pertanian, perikanan serta sumber daya alam lainnya. Pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang diamanatkan undang-undang diperuntukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga keseimbangan alam dan menjaga kelesatarian lingkungan agar dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, hal tersebut dicoba dibangun pemerintah dengan menerapakan peraturan yang ketat bagi pengelola sumber daya alam.

Pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam harus melalui uji analisis terhadap dampak lingkungan yang melibatkan seluruh pihak stakeholders, masyarakat, pemerintah, LSM agar kajian tersebut benar-benar dapat diterima semua pihak dan bermanfaat untuk penyusunan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

A. Karakteristik Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Pohuwato merupakan satu dari lima kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, dengan luas wilayah administrasi 4.244,31 km2 atau 36,77% dari

total luas Provinsi Gorontalo (BPS Kab.Pohuwato Tahun 2014), dan berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo (Nomor.SK. 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010) luas kawasan hutan di Kabupaten Pohuwato seluas 325.338,76 Ha (Statistik BPKH XV Gorontalo Tahun 2012 ). Dalam rentang waktu 2011 – 2013 telah dilepaskan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit seluas 55.941,85 ha, sehingga luas kawasan hutan di kabupaten ini menjadi 269.396,91 Ha. Investasi di Kabupaten Pohuwato bukan hanya di sektor perkebunan saja, melainkan merambah pada sektor lainnya seperti pertambangan.

Sektor pertambangan pada Kabupaten Pohuwato memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto tahun 2013 sebesar Rp.10.182.000.000, atau kontribusi terkecil dari delapan sektor lainnya dengan nilai kumulatif Produk Domestik Regional Bruto senilai 1.908.920.890.000. Nilai kontribusi dari sektor pertambangan sebenarnya dapat ditingkatkan dengan mengurangi kebocoran, akibat adanya tambang ilegal yang tidak memiliki izin serta tidak membayar kewajiban lainnya sebagai pemasukan pada kas negara dengan menerapakan sangsi yang tegas terhadap tambang ilegal.

B. Munculnya Tambang Tanpa Izin

Kebutuhan hidup dan tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan faktor utama munculnya tambang ilegal yang sering dijumpai. Salah satu lokasi tambang ilegal dapat dijumpai yaitu pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gunung Pani yang terletak di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio. Pada daerah ini masyarakat secara terbuka merusak kawasan hutan tanpa adanya ketakutan bahwasanya lokasi tersebut merupakan tanah negara yang pemanfaatan dan penggunaannya diatur oleh undang-undang.

Kawasan Hutan Tergerus Oleh Tangan Manusia(Kasus Tambang Liar di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Pani Kabupaten Pohuwato)

Oleh : Denny Dwinata H.S.,SPFungsional PEH BPKH Wilayah XV Gorontalo

Faktor utama terjadinya kerusakan hutan adalah begitu besar keinginan manusia untuk memenuhi nafsunya dengan berbagai macam alasan bukan mencukupi kebutuhannya sesuai apa yang dibutuhkan. Di perlukan kearifan dan kebijakan dalam mengelola

kawasan hutan menjadi bermanfaat dan memberikan dampak nyata bagi semua lapisan kehidupan masyarakat.

Hutan dan KehutananSelayang Pandang

telah ditetapkan 7 (tujuh) unit KPH yang terdiri dari 1 (satu) unit KPHL dan 6 (enam) unit KPHP. Dari ketujuh KPH tersebut 4 (empat) diantaranya merupakan KPH Model dimana dukungan sarana prasarana fisik perkantoran, kendaraan operasional serta dokumen perencanaan KPH telah difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan cq BPKH Wilayah XV Gorontalo.

Dalam bidang penataan ruang wilayah, saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah melakukan pengkajian serta pembahasan terhadap usulan perubahan tata ruang. Dalam kegiatan tersebut BPKH Wilayah XV Gorontalo juga turut terlibat aktif dalam tim pembahasan.

Dalam bidang lingkungan BPKH juga terlibat aktif dalam pengkajian lingkungan yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi terhadap rencana pembangunan berbagai sektor.

Sosialisasi terhadap batas-batas kawasan hutan juga dilakukan oleh BPKH Wilayah XV Gorontalo bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Selain itu BPKH Wilayah XV Gorontalo juga berinisiatif menyusun Peta Kawasan Hutan per Kecamatan di wilayah Provinsi Gorontalo. Sampai saat ini telah diserahkan Peta Kawasan Hutan per Kecamatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara dan Pohuwato. Menyusul dalam waktu dekat untuk wilayah Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Dengan telah diterimanya Peta Kawasan Hutan per Kecamatan tersebut, diharapkan dapat memudahkan seluruh pemangku wilayah dalam mengendalikan pembangunan di wilayah masing-masing sekaligus mensosialisasikan batas-batas kawasan hutan kepada masyarakat luas.

Disamping tugas-tugas tersebut di atas, sebagai UPT maka BPKH juga mengembang tugas membantu penelaahan status areal bagi beberapa proyek strategis yang tengah dirancang oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo antara lain rencana pembangunan Gorontalo Outter Ring Road, trayek kereta api trans Sulawesi, Bendung Bone Hulu, permukiman transmigrasi dan lain sebagainya.

Buletin GOFASA edisi kali ini, seperti juga edisi sebelumnya menyajikan tulisan dari staf BPKH Wilayah XV Gorontalo. Adapun ide tulisan tersebut sebagian besar didapatkan pada saat masing-masing penulis melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Untuk edisi berikutnya, besar harapan kami karyawan/karyawati lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Gorontalo atau bahkan tidak menutup kemungkinan penulis diluar UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat berkenan berkontribusi menyumbangkan ide dan tulisannya untuk memperkaya subtansi Buletin ini.

Kami harapkan apa yang disajikan dalam Buletin ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga keberadaan BPKH Wilayah XV Gorontalo dapat makin berkontribusi bagi pembangunan kehutanan khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

S a l a m....

Herban Heryandana, S.Hut,M.ScKepala BPKH Wilayah XV Gorontalo

Gambar : Foto Citra Udara Lokasi Pertambangan Rakyat(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Hutan dan Kehutanan

| 7 6 |

Dari hasil identifikasi di lapangan sebagian besar masyarakat yang melakukan penambangan tanpa izin dikawasan hutan merupakan masyarakat dari luar Desa Balayo, bukan penduduk asli setempat. Masyarakat Desa Balayo memahami bahwasanya lokasi tersebut merupakan kawasan hutan yang apabila dimanfaatkan secara ilegal akan berimplikasi hukum, sehingga masyarakat setempat memilih untuk bekerja sebagai petani, buruh serta berbagai pekerjaan lainnya.

C. Dampak Lingkungan Tambang IlegalSistem penambangan yang digunakan secara ilegal yaitu dengan cara menggali tanah untuk diambil batuan halus yang berbentuk pasir untuk selanjutnya diolah dengan menggunakan alat tertentu agar dapat dipisahkan antara batuan dan butiran emas. Cara penambangan secara ilegal ini cepat merusak lingkungan karena tidak memperhatikan kelestarian serta efek yang ditimbulkan dengan penggunaan cairan kimia. Sebagai contoh aliran air yang dulu bersih dan tidak tercampur limbah mercuri, saat ini menjadi berwarna coklat dan berbau tidak sedap dan apabila terkena kulit akan menjadi gatal-gatal karena besarnya zat kimia yang berada di aliran air tersebut.

Efek lain dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan liar adalah air sungai tidak bisa digunakan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat setempat menggunakan sumur. Tanaman pangan yang diusahakan masyarakat juga mengalami kerusakan akibat tambang liar, seperti tanaman kelapa, jagung, serta tanaman pertanian lainnya. Bukan hanya itu saja, pencemaran merkuri juga menyebabkan makhluk hidup yang

ada di sungai menjadi tercemar, misalnya ikan. Ikan yang hidup pada air yang tercemar secara khusus rentan terkena keracunan, sebagaimana merkuri dapat diambil melalui mulut atau kulit dan membusuk dalam organ mereka, namun yang lebih berbahayanya lagi apabila ada masyarakat yang mengkonsumsi ikan-ikan yang mereka dapatkan di sungai tersebut.

Akibat penggalian tanah yang secara masal dan masif pada lokasi kawasan hutan mengakibatkan terbentuknya kolam-kolam yang letaknya tersebar secara acak dan jika dikalkulasi areal tersebut cukup luas yang berdampak pada perubahan bentuk kontur tanah. Penambang ilegal dapat menggali tanah sampai dengan kedalaman 10 meter dengan luas areal terganggu lebih dari 200m2. Lokasi yang sudah tidak produktif menghasilkan emas akan ditinggalkan oleh para penambang tanpa melakukan reklamasi bekas lokasi tambang tersebut. Penambang akan membuka lokasi baru, yang saat ini dikhawatirkan masuk dalam kawasan konservasi Cagar Alam Panua dimana kawasan ini merupakan kawasan dengan keragaman endemik flora dan fauna khas Sulawesi.

D. Dampak Ekonomi Tambang Ilegal

Saat ini emas merupakan primadona untuk barang galian karena permintaan emas cukup tinggi, serta harganya yang konstan. Keuntungan finansial yang besar dan cepat merupakan faktor utama masyarakat melakukan usaha penambangan ilegal, disamping sebagian besar masyarakat desa tidak mempunyai pendidikan yang baik untuk meningkatkan taraf kehidupannya sehingga berbagai cara dan upaya dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dampak dengan adanya tambang ilegal adalah para pemilik modal/pemburu rente berusaha

Gambar : Lokasi tambang ilegal dengan kedalam ± 3 meter dan proses penambangan ilegal dengan menggunakan peralatan sederhana

(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Gambar: Sungai yang rusak akibat bahan kimia, serta mengalami pendangkalan digunakan oleh para penambang ilegal sebagai akses menuju

lokasi tambang (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Hutan dan Kehutanan

memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk sumber daya alam sebesar mungkin dengan menghindari pajak atau kewajiban yang seharusnya diemban oleh pemilik usaha pertambangan.

E. Solusi Penanganan Tambang Ilegal

Dikutip dari media elektronik Rakyat Merdeka Online, penertiban penambangan liar disekitar Gunung Pani Kabupaten Pohuwato sudah pernah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Penambangan ini menggunakan zat berbahaya yaitu mercury yang dapat merusak lingkungan, serta dilakukan tanpa izin didalam kawasan hutan sehingga pihak berwenang mengamankan para pelaku tersebut. Tidak menutup kemungkinan pihak yang mendanai penambangan ilegal juga akan dibawa pada ranah hukum, karena turut serta melakukan upaya kerusakan lingkungan. Kegiatan operasi rutin gabungan antara pihak pemangku kepentingan dan aparat keamanan secara berkesinambungan akan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan pada kawasan hutan khususnya daerah yang rawan penambangan liar.

Pada akhirnya jika kita bertanya siapa yang akan bertanggung jawab akan permasalahan yang begitu besar ini, kita juga tidak bisa memalingkan

mata kita, kita semua harus merasa bertanggung jawab dalam masalah ini karena alam kita juga akan menjadi tanggung jawab kita bersama, namun dalam hal ini pemerintah tetap mempunyai peran yang paling besar, oleh karena itu untuk menjaga agar alam yang sudah rusak dan terganggu keseimbangannya ini agar tidak menjadi semakin rusak, diperlukan ketegasan dari pihak pemerintah selaku regulator untuk menerbitkan peraturan yang bisa mencegah terjadinya PETI menindak para pelaku PETI terutama para cukong atau pemilik modal karena tanpa pemilik modal para penambang tidak akan bisa bekerja serta diperlukan kesadaran dari para pelaku PETI bahwa apa yang mereka lakukan hanya mendatangkan sedikit keuntungan bagi mereka, tetapi mendatangkan kerugian yang besar bagi alam dan manusia serta efeknya bisa berlangsung bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun bagi kehidupan umat manusia.

Referensi :

----------Pohuwato Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato.

----------Laporan Orientasi Batas Kawasan Cagar Alam Panua.2015.BPKH Wilayah XV Gorontalo.

Hutan dan Kehutanan Hutan dan Kehutanan

memiliki 3 dusun yaitu Langsat, Durian dan Kemiri dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian petani.Hasil identifikasi lapangan dan telaah peta menunjukkan bahwa dusun Durian dan Kemiri berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Paguat dengan pola pemukiman mengumpul. Rumah di dua dusun ini hampir semua berupa rumah permanen (beton) karena berada di jalan utama dari Paguat - Dengilo. Dusun Kemiri memiliki penduduk sebanyak ± 444 jiwa (129 KK) dengan bangunan rumah yang ada sebanyak ± 97 buah. Tidak berbeda jauh, Dusun Durian memiliki penduduk sebanyak ± 628 jiwa (169 KK) dengan bangunan rumah ± 111 buah. Fasilitas Umum dan pemerintahan yang ada di dua dusun ini terdiri dari masjid 2 buah, bangunan sekolah TK 2 buah, SD 1 buah, MI 1 buah, MTS 1 buah serta 1 buah bangunan kantor yaitu PDAM. Aksesbilitas dari jalan trans sulawesi menuju pusat desa berupa jalan aspal.

Desa Popaya, Kecamatan DengiloDesa Popaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Dengilo yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Paguat (Desa Soginti). Menurut data Dengilo dalam angka tahun 2014, desa ini memiliki luas ± 41,88 km² dengan 3 dusun yaitu Libato,

Tugu Pancasila dan Mopanggelo. Jumlah penduduk sebanyak 1701 jiwa (532 KK). Aksesbilitas dari pusat kecamatan berupa jalan aspal. Penghasilan utama penduduk setempat adalah pertanian.Hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa dusun Mopanggelo teridentifikasi masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Paguat dengan pola pemukiman mengumpul. Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, pemukiman ini sudah ada sejak tahun 1930-an. Saat ini rumah di dusun ini hampir semua berupa rumah permanen (beton) karena berada di jalan utama menuju Kecamatan Dengilo. Dusun Mopanggelo memiliki jumlah penduduk ± 642 jiwa (186 KK), bangunan rumah ± 132 buah (hampir semua rumah permanen/ beton), Fasilitas Umum yang ada terdiri dari Masjid 1 buah, Sekolah Paud 1 buah, SD 1 buah, SMK 1 buah.

Desa Karya Baru, Kecamatan DengiloDesa Karya Baru merupakan salah satu desa yang paling dekat dengan kawasan hutan karena berada di ujung jalan dari Kecamatan Dengilo ke Karya Baru. Menurut data Dengilo dalam angka tahun 2014, desa ini memiliki luas ± 61,65 km² dan terdiri dari 5 dusun yaitu Moloponga, Tutukai, Butato, Karya Bone dan Sambati. Jumlah penduduknya ± 1067 jiwa (303 KK)

Gambar : Foto Udara dusun Durian dan Kemiri, Desa SogintiSumber : Hasil analisa peta

| 9 8 |

sarana Pelabuhan 2 buah yang terdiri dari pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan barang. Aksesbilitas dari jalan trans sulawesi menuju pusat desa berupa jalan aspal, dari pusat desa ke dusun Banjar IV juga berupa jalan aspal.

Desa Soginti Kecamatan PaguatDesa Soginti merupakan salah satu desa di Kecamatan Paguat yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Dengilo (Desa Popaya). Menurut data Paguat dalam angka Tahun 2014, desa ini memiliki luas ± 96,896 km² dan berpenduduk 1660 jiwa (442 KK). Desa ini

Di Provinsi Gorontalo, keberadaan permukiman dalam kawasan hutan masih terdapat pada beberapa lokasi dan tersebar hampir di seluruh kabupaten. Pada Tahun 2015 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo telah melaksanakan kegiatan identifikasi permasalahan tenurial salah satunya di kabupaten di Pohuwato.

Metode Identif ikasiMetode identifikasi yang dilaksanakan berupa survei lapangan dengan cara pengambilan titik koordinat pada lokasi yang diidentifikasi berada dalam kawasan hutan, melakukan wawancara langsung dengan pemerintah desa atau masyarakat setempat guna mendapatkan data primer dan sekunder yang berkait dengan masalah tersebut. Selain itu dilakukan analisa dan telaah terhadap peta dan data terkait guna mendapatkan posisi dari lokasi yang dimaksud terhadap kawasan hutan.

Kondisi Permukiman dalam Kawasan Hutan di Kabupaten PohuwatoBerdasarkan hasil identifikasi yang dilaksanakan pada tahun 2015 tercatat ada 4 desa yang sebagian wilayahnya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Desa – desa tersebut antara lain :

Desa Bumbulan, Kecamatan PaguatDesa Bumbulan ini termasuk desa pesisir mengingat letaknya persis di tepi Teluk Tomini, sehingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Menurut data profil desa, desa Bumbulan memiliki luas wilayah 3,386 km² yang terbagi menjadi 4 dusun yaitu : dusun Banjar I, Banjar II, Banjar III, Banjar IV. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa dusun Banjar IV berada dalam kawasan Hutan Lindung Paguyaman.Dusun Banjar IV ini memiliki luas ± 1,0567 km² (sumber: data profil desa) dengan jumlah penduduk sebanyak 267 jiwa (68KK) dan bangunan rumah yang ada ± 75 buah. Fasilitas Umum yang ada di dusun ini berupa masjid 3 buah, mushola 1 buah, Sekolah Dasar 1 buah, sekolah TK 1 buah, Polindes 1 buah dan

Identifikasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Kabupaten Pohuwato Menggunakan Citra Spot 6Oleh :Yosef Endri Cahyono, STPEH Pertama BPKH Wilayah XV Gorontalo

Peningkatan jumlah penduduk selalu berbanding lurus dengan kebutuhan lahan, baik itu lahan tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri maupun lahan pertanian. Tidak dipungkiri banyak lahan pertanian atau tanah kosong telah berubah menjadi lokasi permukiman. Lokasi permukiman seharusnya

berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain), namun kenyataan tidak selalu demikian. Masih ada pemukiman berada dalam kawasan hutan. Hal ini tentu membawa dampak bagi pemerintah daerah. Oleh sebab itu identifikasi tenurial kawasan hutan sangat diperlukan dalam hal ini untuk mendapatkan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.

Gambar : Fasilitas Umum di Desa BumbulanSumber : Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Tenurial, 2015 Gambar : Permukiman dan Fasum di dusun Desa Soginti

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Tenurial, 2015

Gambar : Foto Udara Dusun Banjar IV, Desa Bumbulan Sumber : Hasil analisa peta

Gambar : Permukiman dan Fasum di dusun Mopanggelo, Ds. PopayaSumber : Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Tenurial, 2015

Gambar : Foto Udara dusun Mopanggelo, Desa PopayaSumber : Hasil analisa peta


Gambar : Tutupan Lahan CA. Tanjung PanjangSumber : Dokumentasi Cek Lapangan Tutupan Lahan Cagar Alam Tanjung Panjang, 2015

| 11 10 |

dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.Hasil identifikasi menunjukkan bahwa dusun Sambati berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi. Hal ini diperkuat dengan keterangan masyarakat setempat bahwa dusun ini ada sejak tahun 2003 karena rumah-rumah yang ada sekarang merupakan rumah bantuan dari Kementerian Sosial tahun 2003. Dusun Sambatik memiliki jumlah penduduk ± 50 jiwa (18 KK) dengan pola pemukiman mengumpul. Bangunan rumah yang ada sebanyak ± 18 rumah (3 bangunan beton, 15 bangunan papan). Dusun ini hanya memiliki fasilitas peribadatan masjid sebanyak 1 buah. Aksesbilitas dari jalan trans sulawesi menuju pusat desa berupa jalan aspal ± 2 km, selanjutnya dari pusat desa ke dusun Sambati berupa jalan tanah

Penutup

Persoalan permukiman dalam kawasan hutan memang harus mendapatkan penyelesaian secepatnya, jika tidak hal ini akan terus berkembang setiap tahunnya seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk. Pihak pemerintah yang semestinya paling berwenang dalam hal pengaturan pemanfaatan lahan juga tampak kewalahan dan

belum menemukan solusi konkrit yang aplikatif dan disetujui oleh semua pihak terkait. Dari aspek legal formal, dukungan dari lembaga dan instansi pemerintah terkait juga telah dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2014 Nomor : Pb.3/Menhut-11/2014 Nomor : 17/Prt/M/2014 Nomor : 8/Skb/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan. Realitasnya aturan ini masih belum bisa diterapkan.

Berdasarkan permasalahan di Kabupaten Pohuwato diatas, penulis mencoba mengkaji berdasarkan peraturan yang ada saat ini terkait upaya penyelesaian keberadaan permukiman dalam kawasan hutan dengan alternatif yang dapat dilakukan sebagai berikut :1. Melaksanakan percepatan tata batas kawasan

hutan apabila kawasan hutan yang dimaksud belum ditatabatas dengan mengakomodir hak-hak pihak ke-III dalam kawasan hutan yang sah sesuai aturan yang berlaku.

2. Melalui perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi melalui perubahan tata ruang provinsi.

3. Melalui perubahan parsial/ tukar menukar kawasan hutan.

4. Pemerintah daerah dapat mengusulkan untuk dilakukan enclave/ pelepasan kawasan hutan.

5. Melalui Tim IP4T sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2014 Nomor : Pb.3/Menhut-11/2014 Nomor : 17/Prt/M/2014 Nomor : 8/Skb/X/2014.

Oleh sebab itu marilah kita bekerja bersama menjaga kelestarian hutan dan bukan merusaknya, karena itulah warisan yang dapat kita berikan bagi generasi penerus kita. Melestarikan hutan berarti menyelamatkan semua sumber kehidupan, hutan yang terjaga akan memberikan tata air yang baik pada daerah hilirnya. (ANTARA-GORONTALO, Minggu, 23 November 2014).

Referensi---------- 2015. Laporan Identifikasi Tenurial Tahun 2015. BPKH XV Gorontalo. Gorontalo.Antara Gorontalo. 2014. Mengembalikan Kejayaan Hutan di Gorontalo Utara. Minggu, 23 November 2014

E kosistem hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi kehidupan manusia, melainkan juga memberikan manfaat yang tidak langsung seperti penghasil jasa

lingkungan, sumber dan pengatur tata air, mencegah bahaya banjir, pengurangan sedimen, sebagai habitat satwa dan lain- lain. Untuk mendapatkan nilai jasa lingkungan tersebut maka pengelolaan hutan harus dilakukan dengan baik. Fungsi hutan sebagai pengatur tata air (water regulator), penyimpan karbon (carbon sinked), pemasok oksigen (oxygen supplier), pelestarian keanekaragaman jenis hayati dan habitat (habitat and biodiversity protector) dan sebagai objek wisata lingkungan (ecotourism object) hanya bisa didapatkan jika kualitas hutan dapat dijaga dengan baik. Gangguan yang terjadi pada kawasan hutan berupa kegiatan yang mengurangi potensi hutan secara langsung yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan hutan (degdradasi kawasan hutan). Kegiatan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas kawasan hutan di Cagar Alam Tanjung Panjang antara lain penebangan illegal (illegal logging), perladangan, pembukaan kawasan untuk tambak, kebun dan lainnya.

Tutupan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang diamati, sedangkan penggunaan lahan yaitu pengaturan, kegiatan dan input terhadap jenis tutupan lahan tertentu untuk menghasilkan sesuatu, mengubah atau mempertahankannya. Analisis tutupan lahan merupakan suatu langkah awal untuk memahami keruangan suatu wilayah atau objek kajian. Melalui bantuan citra satelit dan teknik penginderaan jauh,

fitur-fitur alami dan antropogenik yang tampak dalam citra diekstraksi, dikelompokkan, dilakukan ground check kemudian dianalisis. Menurut Lu (2003) dalam Indrian, 2014 bahwa dalam deteksi perubahan fitur permukaan bumi suatu periode waktu merupakan hal penting untuk memahami hubungan antara manusia dan fenomena alam, yang berkaitan dengan menyusun keputusan pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam. Data klasifikasi Tutupan Lahan (Land Cover) mengacu pada data yang merupakan hasil dari pengklasifikasian data citra satelit mentah menjadi data Klasifikasi Tutupan Lahan (Land Cover) . Klasifikasi citra bertujuan untuk pengelompokan atau melakukan segmentasi terhadap kenampakan-kenampakan yang homogen dengan menggunakan teknik kuantitatif.

Cagar Alam Tanjung Panjang merupakan salah satu kawasan konservasi yang berada di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Berdasarkan letak geografis Cagar Alam Tanjung Panjang terletak antara 0 ̊ 25,1’ LU - 0 ̊ 30,54’ LU dan 121 ̊43,8’ BT - 121 ̊ 48,3’ BT. Luas Cagar Alam Tanjung Panjang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 573/KPTS-II/1995 tentang Penetapan Kelompok Hutan Tanjung Panjang yang terletak di Kab. Daerah Tingkat II Gorontalo, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara adalah seluas ± 3.000 hektar. Berdasarkan Revisi Tata Ruang Provinsi Gorontalo dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.325/ Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa Tanjung Panjang tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi

Analisa Tutupan Lahan Cagar Alam Tanjung PanjangStudi Kasus : Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang (Landsat 7) dan Cek Lapangan (Ground Check) Tutupan Lahan Cagar Alam Tanjung Panjang

Oleh : Feri NovriyalFungsional PEH BPKH Wilayah XV Gorontalo

Gambar : Permukiman dan Fasilitas Umum di dusun SambatiSumber : Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Tenurial, 2015

Gambar : Foto Udara permukiman dusun Sambati, Desa Karya BaruSumber : Hasil analisa peta


| 13 12 |

dengan fungsi Cagar Alam namun dalam surat keputusan tersebut terjadi perubahan luas Cagar Alam Tanjung Panjang menjadi ± 3.200 hektar.

Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit resolusi sedang (Landsat 7) tahun 2014 tutupan lahan di Cagar Alam Tanjung Panjang terdiri dari 6 (enam) tipe tutupan lahan. Adapun tipe tutupan lahan dan luasan di Cagar Alam Tanjung Panjang berdasarkan hasil penafsiran citra satelit resolusi sedang tahun 2014 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel. Tipe dan Luas Tutupan Lahan Cagar Alam Tanjung Panjang

No. Kode Tutupan Lahan Tipe Tutupan Lahan Luas (Ha) Luas (%)

1 20041 Hutan Mangrove Sekunder 396,43 12,68

2 20071 Semak Belukar Rawa 128,65 4,11

3 20092 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 102,17 3,27

4 20094 Tambak 2417,89 77,31

5 2014 Tanah Terbuka 57,31 1,83

6 5001 Tubuh Air 25,05 0,80Sumber : Laporan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang, 2014

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tipe tutupan lahan dominan di Cagar Alam Tanjung Panjang yaitu berupa tambak seluas ± 2.417,89 Ha atau sebesar 77,31 % dari luas Cagar Alam Tanjung Panjang. Sedangkan tutupan lahan paling kecil yaitu berupa tubuh air dengan luas ± 25,05 Ha atau sebesar 0,80%. Tutupan lahan berupa Hutan Mangrove Sekunder di Cagar Alam Tanjung Panjang yaitu seluas ± 396,43 Ha atau sebesar 12,68%.

Hasil cek lapangan (ground check) terhadap tutupan lahan di Cagar Alam Tanjung Panjang yang dilakukan pada bulan September 2015 diketahui bahwa telah terjadi beberapa perubahan tutupan lahan di Cagar Alam Tanjung Panjang. Pada tabel berikut disajikan hasil cek lapangan (ground check) analisa tutupan lahan pada beberapa titik sampel di Cagar Alam Tanjung Panjang.

Tabel. Hasil Cek Lapangan (Ground Check) Tutupan Lahan Cagar Alam Tanjung Panjang Tahun 2015

Nomor TitikSampel

Kenampakan Bentuk Lahan dan Faset Lahan Deskripsi Tutupan Lahan Koordinat Titik

SampelPenafsiran Lapangan

Tg. Pjg 1 Tambak (20094)

Tambak Kondisi tutupan lahan pada titik sampel di lapangan berupa tambak

51N 0365223 0050701

Tg. Pjg 2 Tambak (20094)


51N 0365028 0050387

Tg. Pjg 3 Hutan Mangrove Sekunder(20041)

Tambak Kondisi tutupan lahan pada titik sampel di lapangan berupa tambak, terdapat vegetasi mangrove di sebelah barat tambak yang berbatasan dengan aliran sungai.

51N 0364806 0050068

Tg. Pjg 4 Tambak(20094)


51N 03652210050136


Tambak dan bekas tebangan

Kondisi tutupan lahan pada titik sampel di lapangan berupa tambak, dan terdapat bekas penebangan vegetasi yang akan dibuat tambak baru

51N 03649090049993



Kondisi tutupan lahan pada titik sampel di lapangan berupa tambak

51N 03647790049906

Tg. Pjg 7 Tanah Terbuka(2014)


Kondisi tutupan lahan pada titik sampel di lapangan berupa tambak dantanahterbuka

51N 03641170049961

Sumber : Hasil Olah Data Cek Lapangan (Ground Check) Tutupan Lahan Cagar Alam Tanjung Panjang, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perubahan tutupan lahan di Cagar Alam Tanjung Panjang, berdasarkan hasil cek lapangan (ground check) pada beberapa titik sampel terjadi perubahan tutupan lahan dari Hutan Mangrove Sekunder (PL 20041) menjadi tambak (PL20094). Selain perubahan tutupan lahan Hutan Mangrove Sekunder, tutupan lahan berupa Tanah Terbuka (PL2014) juga mengalami perubahan menjadi tambak (PL20094). Disamping perubahan tutupan lahan menjadi tambak, pada saat pelaksanaan cek lapangan (ground check) juga dijumpai vegetasi mangrove yang telah rusak baik akibat penebangan maupun penutupan saluran air. Tindakan penebangan dan penutupan saluran air mengakibatkan vegetasi mangrove cepat rusak / mati.

Perubahan luas tutupan lahan terbesar di Cagar Alam Tanjung Panjang berdasarkan hasil cek lapangan (ground check) terjadi pada Hutan Mangrove sekunder menjadi tambak. Dengan terjadinya perubahan fungsi luas lahan hutan baik berupa tindakan deforestasi maupun konversi hutan, diharapkan pada pihak terkait agar dapat melakukan tindakan penanganan, penataan ekosistem hutan dan melakukan tindakan pencegahan melalui kebijakan- kebijakan yang dibuat agar kawasan hutan di Cagar Alam Tanjung Panjang dapat dikembalikan sebagaimana fungsinya.

Referensi:BPKH Wilayah XV Gorontalo. 2014. Laporan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang Provinsi Gorontalo

2014 (Citra Satelit Landsat 8). BPKH Wilayah XV Gorontalo (tidak dipublikasikan). Gorontalo.

Terra Image. 2014. Peta Tutupan Lahan (Land Cover) dengan Citra Satelit. Terra Image April 24th, 2014. (http://terra-image.com/peta-tutupan-lahan-land-cover-dengan-citra-satelit/ . diakses tanggal 1 Februari 2016)

Indrian RA Farro. 2014. Memaknai Tutupan Lahan. 15 November 2014. (https://kawasankonservasi.wordpress.com/2014/11 15/memaknai-tutupan-lahan/. diakses tanggal 1 Februari 2016)

Gambar : Kondisi dan Perubahan Tutupan Lahan CA. Tanjung PanjangSumber : Dokumentasi Cek Lapangan Tutupan Lahan Cagar Alam Tanjung Panjang, 2015


| 15 14 |

Hutan merupakan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain . Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap.

Salah satu hasil sumber daya hutan berupa potensi kayu, yang pemanfaatannya diatur oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis potensi kayu bertujuan untuk mengetahui gambaran serta sebaran potensi kayu di suatu wilayah. Berikut disajikan hasil analisa potensi kayu di Provinsi Gorontalo berdasarkan kegiatan Enumerasi PSP/TSP oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015.

Komposisi Sebaran Klaster Enumerasi PSP/TSPBerdasarkan program Re-design yang dimulai sejak tahun 2010 hingga 2015, telah dilaksanakan kegiatan Enumerasi PSP/TSP sebanyak 50 klaster yang tersebar di seluruh wilayah Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo. Sebaran petak (klaster) pengamatan dirancang dalam komposisi kerapatan 10 × 10 Km untuk masing-masing klaster.

Melihat dari jumlah klaster yang telah dilaksanakan oleh BPKH Wilayah XV Gorontalo dapat disimpulkan bahwa cakupan areal kerja BPKH Wilayah XV Gorontalo tidak terlalu besar. Dengan jumlah 50 klaster yang tersebar ke beberapa fungsi kawasan hutan yang berada di lima kabupaten diharapkan adanya keterwakilan data minimal 1 (satu) klaster contoh dalam setiap kabupaten.

Dari jumlah sebanyak 50 klaster tersebut, data pengamatan terbanyak terdapat di kabupaten Pohuwato dengan jumlah 27 klaster, dan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Gorontalo dengan 4 klaster. Peta berikut ini akan memperlihatkan sebaran klaster secara umum di Provinsi Gorontalo.

Gambar Peta sebaran klaster Enumerasi PSP/TSP Provinsi Gorontalo

Analisa Potensi Kayu Tegakan di Provinsi GorontaloOleh : Akbar MahmudCalon Pengendali Ekosistem Hutan BPKH Wilayah XV

Berdasarkan fungsi kawasan hutan di Provinsi Gorontalo, klaster pengamatan Enumerasi PSP/TSP terbanyak terdapat pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas sebanyak 27 Klaster dan yang paling sedikit terdapat pada fungsi kawasan Hutan Produksi sebanyak 3 Klaster di Kabupaten Pohuwato. Adapun sebaran kompisisi klaster pengamatan tersebut adalah sebagai berikut :Tabel. Komposisi Sebaran Klaster Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

No. Kabupaten SA/KPA HL HPT HP Total

1 Gorontalo 2 - 2 - 4

2 Gorontalo Utara - 1 4 - 5

3 Boalemo 2 2 3 1 8

4 Pohuwato 4 5 16 2 27

5 Bone Bolango 3 1 2 - 6

Jumlah 11 9 27 3 50

Keterangan : KSA/KPA = Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, HL

= Hutan Lindung, HPT = Hutan Produksi Terbatas, HP = Hutan Produksi

Sumber : Data Perkembangan Kluster PSP/TSP BPKH Wil. XV, 2015

Jenis Pohon Berdasarkan INP Terbesar

Berdasarkan hasil analisis perhitungan Indeks Nilai Penting (INP) berdasarkan data kegiatan Enumerasi PSP yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Provinsi Gorontalo, diperoleh jenis 10 pohon terbesar berdasarkan INP yang tersaji dalam bentuk tabel berikut :Tabel. 10 Jenis Pohon Berdasarkan INP

No. Nama Pohon Nama Latin INP (%)

1 Nantu / Nyatoh Palaqium obtusifolium Burk 13.73

2 Tolotio Drypetes globosa 12.72

3 Laluta Cryptocarya sp 6.95

4 Bitungale Chisocheton divergens 6.87

5 Bitaula Calophyllum soulatri Burm.f. 6.15

6 Cempaka Elmerrillia ovalis 5.69

7 Bayur Pterospermun celebicum 5.47

8 Wondami Diospyros filosanthera 5.21

9 Palapi Tarretia javanica 4.79

10 Beringin Ficus fariegata 4.73

Sumber : Data Perkembangan Kluster PSP/TSP BPKH Wil. XV, 2015

Berdasarkan Tabel hasil perhitungan Indeks Nilai Penting diatas diketahui bahwa jenis pohon Nantu/Nyatoh merupakan jenis yang terbesar. Hal Ini juga memberikan gambaran bahwa populasi jenis Nantu / Nyatoh sering ditemui selama pelaksanaan kegiatan Enumerasi PSP yang telah dilaksanakan oleh BPKH Wilayah XV Gorontalo.

Potensi Umum Kayu Tegakan Provinsi GorontaloBerdasarkan fungsi kawasan hutan yang diwakili oleh masing masing klaster, rata rata potensi kayu tegakan semua jenis di Provinsi Gorontalo dapat ditunjukkan seperti grafik berikut :

Grafik Rata Rata Potensi Kayu Semua Jenis Per Hektar Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan Di Provinsi Gorontalo.

Hasil pada grafik diatas menunjukkan bahwa berdasarkan fungsi kawasan hutan di Provinsi Gorontalo, volume total rata rata tertinggi terdapat di Suaka Margasatwa Nantu dengan volume total rata- rata 228,41 m3/ha dan terendah di Hutan Produksi Terbatas dengan volume total rata-rata 180,52 m3/ha.

Referensi:Laporan Enumerasi dan Re-Enumerasi Permanent

Sample Plot (PSP) dan Temporary Sample Plot (TSP) Tahun 2010-2015.

Dirjen Planologi Kehutanan. 2010. Petunjuk Pelaksana Enumerasi Permanent Sample Plot/Temporary Sample Plot (PSP/TSP). Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan. Jakarta


| 17 16 |

Penginderaan Jauh merupakan ilmu untuk memperoleh informasi tentang permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan obyek. Dalam melakukan

penginderaan jauh, alat/bahan yang digunakan adalah citra satelit. Citra satelit inilah yang nantinya sebagai salah satu sumber referensi untuk melakukan pemantauan kebakaran, yaitu dengan citra satelit yang dapat mendeteksi gelombang panas permukaan bumi melalui pemasangan sensor thermal pada satelit resolusi rendah. Seperti citra satelit NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) yang salah satunya memiliki sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) yang dapat digunakan pemantauan bumi dari saluran tampak (visible band) sampai dengan saluran inframerah jauh (far infrared band). Dari sensor AVHHR inilah dapat diaplikasikan untuk menganalisis pemantauan vegetasi, kebakaran hutan, ekstraksi data suhu permukaan laut dan suhu daratan, pertanian, liputan awan maupun pendeteksi salju/es di permukaan bumi. Peliputan citra satelit NOAA ini terjadi setiap hari dengan cakupan seluas 2000 kilometer persegi dan memiliki resolusi spasial rendah (tingkat ketelitian terkecil) yaitu 1,1 kilometer persegi. Selain satelit NOAA, terdapat juga satelit TERRA dan AQUA yang memiliki sensor MODIS untuk memonitor fenomena cuaca termasuk di dalamnya titik-titik api kebakaran hutan dengan orbit selaras matahari (sun synchronous) dan dekat kutub (near-polar). Satelit ini mengorbit bumi dengan ketinggian 705 kilometer di atas permukaan bumi.

Sebaran HotspotTitik panas atau hotspot adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas atau threshold tertentu dari hasil intrepretasi citra satelit digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.24/IV-SET/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan). Untuk melakukan pemantauan titik panas/hotspot pada suatu wilayah tertentu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan website untuk mendownload citra satelit MODIS dari Terra maupun Aqua dan citra satelit NOAA-AVHRR melalui website www.sipongi.menLHK.go.id.

Pengamatan hotspot dilakukan pada musim panas dengan rentan waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan November 2015, dengan jumlah hotspot sebanyak 151. Dari pemantauan titik hotspot dengan menggunakan satelit NOAA-AVHRR sebanyak 59 titik hotspotdan dari pengamatan sataelit Terra dan Aqua sebanyak 92 titik hotspot.

Tabel . Jumlah hotspot yang terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan November 2015

Bulan Minggu Jumlah Hotspot Total Hotspot

Juli

Minggu 1 0

1Minggu 2 1

Minggu 3 0

Minggu 4 0

Agustus

Minggu 1 1

13Minggu 2 3

Minggu 3 1

Minggu 4 8

September

Minggu 1 6

46Minggu 2 17

Minggu 3 14

Minggu 4 9

Oktober

Minggu 1 12

87Minggu 2 38

Minggu 3 35

Minggu 4 2

November

Minggu 1 4

4Minggu 2 0

Minggu 3 0

Minggu 4 0

Grand Total 151Sumber : Hasil olahan data hotspot (sipongi)

Berdasarkan tabel sebaran hotspotpada masing-masing kabupaten di Provinsi Gorontalo rentang waktu bulan Juli sampai dengan November, Kabupaten Gorontalo Utara terdapat titik hotspotterbanyak dengan 62 titik, dan Kabupaten dengan titik hotspot terkecil di Kabupaten Bone Bolango sebanyak 15 titik. Jumlah titik hotspotberfluktuasi setiap bulannya dipengaruhi oleh penanganan terhadap titik hotspottersebut dan munculnya titik hotspotbaru akibat hembusan angin maupun ulah manusia. Trend peningkatan titik hotspot dari bulan Agustus hingga Oktober

Pemantauan Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Gorontalo Dengan Teknologi Penginderaan JauhOleh : Mulyadi, A.MdFungsional PEH BPKH Wilayah XV Gorontalo

akibat cuaca kemarau yang berkepanjangan, dan mengalami penurunan jumlah titik panas pada November akibat musim penghujan.

Tabel. Sebaran hotspot berdasarkan wilayah administrasi kabupaten tahun 2015

Sumber : Hasil analisis data spasial berdasarkan RTRWP

Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo terindikasi adanya hotspot (Tabel 3) rentang waktu bulan Juli hingga November sebanyak 98 titik, dan pada Areal Penggunaan Lain sebanyak 53 titik. Untuk jumlah hotspotdidalam kawasan hutan yang terbanyak pada kawasan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas sejumlah 54 titik. Jumlah titik hotspot pada bulan Oktober yang terbanyak pada kawasan Hutan Produksi Tetap sejumlah 32 titik, terletak di Kabupaten Gorontalo Utara yang sebagian besar titik hotspotdalam areal kerja IUPHHK PT.Gorontalo Citra Lestari.

Tabel. Sebaran hotspot berdasarkan fungsi kawasan hutan

Sumber : Hasil analisis data spasial berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo

Penutupan lahan hasil interpretasi citra landsat 8 tahun 2014, terdapat 8 kelas penutupan lahan terindikasi lokasi titik hotspot sebanyak 151 titik, dengan rentang waktu pemantauan bulan Juli hingga November 2015. Kelas penutupan lahan berupa Pertanian lahan kering campur, hutan lahan kering skunder dan semak/belukar adalah lokasi dengan titik hotspot terbanyak sejumlah 132 titik atau sebesar 87 persen dari jumlah hotspot secara akumulasi bulan Juli hingga November 2015. Tiga kelas penutupan lahan tersebut merupakan lokasi dengan titik panas terbanyak, kemungkinan besar diakibatkan karena kebutuhan untuk berkebun, bertani dan bercock tanam lainnya yang dilakukan oleh masyarakat, maupun badan usaha lainnya.

Kabupaten BULAN Jumlah HotspotJuli Agustus September Oktober NovemberBoalemo 1 2 10 7 3 23Bone Bolango 2 12 1 15Gorontalo 1 6 10 17Gorontalo Utara 9 20 33 62Pohuwato 1 8 25 34

Grand Total 1 13 46 87 4 151

Fungsi Kawasan

BULANJumlah Hotspot

Juli Agustus September Oktober NovemberAPL 7 18 25 3 53HL 4 6 1 11HP 1 1 5 15 22HPK 1 4 5HPT 5 17 32 54HSA/KPA 1 5 6

Grand Total 1 13 46 87 4 151


| 19 18 |

Gambar : Citra Landsat 8 Liputan 17 September 2015 (kiri) Citra Landsat 8 Liputan 3 Oktober 2015 (kanan)

Tabel. Sebaran hotspot berdasarkan penutupan lahan tahun 2014

Penutupan LahanBULAN Jumlah Hot-

spotJuli Agustus September Oktober November

Hutan Lahan Kering Primer 1 4 5

Hutan Lahan Kering Sekunder 1 2 10 33 1 47

Semak/Belukar 4 12 19 1 36

Perkebunan 1 1 2

Hutan Mangrove Sekunder 1 1

Pertanian Lahan Kering 2 2 5 1 10

Pertanian Lahan Kering Campur 5 19 24 1 49Pertambangan 1 1

Grand Total 1 13 46 87 4 151Sumber : Hasil analisis data spasial Peta Penutupan Lahan Citra Satelit Resolusi Sedang Tahun 2014

Luasan Area TerbakarUntuk mengetahui luasan yang terbakar suatu areal maka dilakukan dengan overlay citra landsat 8 liputan sebelum dan setelah tanggal kejadian kebakaran serta melakukan deliniasi pada sekitar areal hotspot tersebut. Jika ada perubahan penampakan antara kedua citra tersebut maka dapat diindikasikan terjadi kebakaran, kemudian melakukan deliniasi pada sekitar hotspotyang mengalami perubahan tersebut.

Luas areal yang terbakar di Provinsi Gorontalo hingga bulan November 2015 berdasarkan pemantauan citra landasat seluas 1.195,30 Ha, dengan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai daerah dengan lokasi yang terbesar dampak kebakaran hutan seluas 549.10 Ha.

Tabel. Luas Kebakaran di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Data Hotspot dan Satelit Landsat 8 Menurut Batas Administrasi RTRW Provinsi Gorontalo.

KabupatenLuas Area Terbakar

Jumlah Luas (Ha)Agustus September Oktober

Boalemo 2.52 51.25 16.50 70.28

Bone Bolango 46.05 46.05

Gorontalo 29.72 186.85 47.43 263.99

Gorontalo Utara 90.39 140.38 318.33 549.10

Pohuwato 74.34 191.54 265.88

TOTAL 122.64 452.82 619.85 1,195.30

Sumber : Hasil analisis data spasial Tahun 2015

Pada bulan Juli tahun 2015 terdapat 1 hotspot namun jika dioverlaykan dengan data citra satelit landsat 8 pada bulan Juli tidak terlihat adanya kebakaran, sedangkan pada bulan November tahun 2015 terdapat 4 titik hotspot. Citra landsat 8 pada liputan bulan November pada sekitar titik hotspot tertutup awan sehingga sulit untuk mendeteksi terjadinya perubahanan areal kebakaran.

Dari data-data tersebut dapat diketahui, bahwa luas areal kebakaran dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2015 terus meningkat dan puncaknya pada bulan Oktober 2015 dengan total hotspot sebanyak 87 hotspot atau seluas 619,85 hektar.

Tabel. Luas Kebakaran di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan (SK.325/menhut-II/2010).

Fungsi KawasanLuas Area Terbakar

Jumlah Luas (Ha)Agustus September Oktober

APL 47.98 159.98 164.83 372.80

HL 115.11 14.80 129.92

HP 39.76 56.61 74.10 170.47

HPK 7.70 7.70

HPT 34.90 121.11 332.67 488.68

HSA/KPA 25.75 25.75

TOTAL 122.64 452.82 619.85 1,195.30

Sumber : Hasil analisis data spasial Tahun 2015

Referensi:Liputan Citra Landsat 8 path/row : 113/59 dan 113/60 tanggal 16 Agustus 2015, 1 September 2015, 17 September 2015, 3 Oktober

2015 dan 19 Oktober 2015 Liputan Citra Landsat 8 path/row : 114/60 tanggal 10 Oktober 2015Liputan Citra Landsat 8 path/row : 112/60 tangal 28 Oktober 2015Website : sipongi.menlhk.go.idPeta Penutupan Lahan Citra Satelit Resolusi Sedang Tahun 2014

Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo (SK.325/Menhut-II/2010)

Seiring perubahan waktu kawasan hutan Provinsi Gorontalo terus mengalami perubahan akibat kebutuhan masyarakat terhadap lahan yang begitu tinggi, melalui

mekanisme tata ruang wilayah kawasan hutan mengalami perubahan fungsi maupun perubahan batas kawasan. Untuk memberikan kepastian hukum pada kawasan hutan yang seringkali mengalami perubahan akibat adanya perubahan pemanfaatan ruang maka berdasarkan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 15 menyatakan untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan melalui proses penunjukan kawasan hutan, penetaan batas, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Sepanjang tiga dasawarsa terakhir penunjukan kawasan hutan Provinsi Gorontalo telah beberapa kali mengalami perubahan batas kawasan hutan yang disebabkan kebutuhan akan lahan setiap tahun mengalami peningkatan untuk pemukiman, perladangan, perkebunan dan lain sebagainya. Adapun penetapan kawasan hutan rentang waktu

tahun 1999 sampai tahun 2015 berdasarkan penunjukan kawasan hutan antara lain :1.Penunjukan Kawasan Hutan berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 250/kpts-II/1984 tanggal 20 Desember 1984.

Berdasarkan penunjukan kawasan nomor SK.250/kpts-II/1984 luas kawasan hutan dan perairan Propinsi Sulawesi Utara 1.615.070 Ha, dengan luas kawasan hutan untuk di Gorontalo seluas 986.029 Ha. Proses penetapan kawasan hutan berdasarkan penunjukan hutan ini sebanyak tiga belas kelompok hutan dengan total luas penetapan 363.535,07 Ha.Secara persentase kawasan hutan wilayah di Gorontalo untuk penetapan rentang waktu tahun 1984 s.d 1999 sebesar 37 persen. Sehingga sekitar 63 persen kawasan hutan di wilayah Gorontalo yang belum ditetapkan. Memasuki tahun 1999 akibat adanya perubahan dan pemanfaatan ruang kawasan hutan menyebabkan penunjukan kawasan hutan yang baru untuk mengakomodir perubahan batas kawasan hutan tersebut.

Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi GorontaloOleh : Yusfriandi Dwi Ariesna, A.MdFungsional PEH BPKH Wilayah XV Gorontalo

Hutan dan Kehutanan

Rekapitulasi Penetapan Kawasan Hutan Berdasarkan SK. 250/kpts-II/1984

No Kawasan Hutan Luas No Surat keputusan Wilayah

1 CA.Tangale 112,50 431/kpts-II/1992 Gorontalo

2 CA.Panua 45.575,00 471/Kpts- II/92 Gorontalo

3 TN. Bogani Nani Wartabone 287.115,00 724/kpts-II/93 Gorontalo & Sulawesi Utara

4 HP.Paguyaman Barat 3.968,75 589/kpts-II/1994 Gorontalo

5 Ca Tanjung Panjang 3.000,00 573 /KPTS-II/1995 Gorontalo

6 Kelompok Hutan Batudaa 10.325,85 243 /KPTS-II/1996 Gorontalo

7 HPT.Pangi 425,00 162/KPTS - II/1999. Gorontalo

8 HPT.Paguyaman Barat 8. 887, 66 163/KPTS - II/ 1999. Gorontalo

9 HL.Popayato 2.688,50 178 /KPTS-II/1999 Gorontalo

10 HL.Bakau Paguyaman 2.339,60 179/KPTS-II/1999 Gorontalo

11 HL.Kwandang 2.698,94 180 /KPTS-II/1999 Gorontalo

12 HL.Tanjung Randangan 2.385,40 181 /KPTS-II/1999 Gorontalo

13 HL.Tanjung Wanggarasi 2.900,53 182 /KPTS-II/1999 Gorontalo

Luas 363.535,07

Sumber : Kalkulasi Penetapan Kawasan Hutan Tahun 1984

2. Penunjukan Kawasan Hutan berdasarkan Nomor SK.452/kpts-II/1999.

Untuk mengakomodir beberapa perubahan khususnya pada kawasan hutan yang sudah terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial maka melalui mekanisme perubahan tata ruang terbitlah Penunjukan Kawasan hutan tahun 1999 sehingga surat keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.250/kpts-II/1984 tidak berlaku secara hukum. Luas kawasan hutan pada tahun 1999 berdasarkan penunjukan kawasan hutan ini mengalami pengurangan sebesar 140.323 ha, sehingga luas kawasan hutan menjadi 845.706 ha.

Hutan dan Kehutanan

Pada tahun 2002 di kawasan Suaka Margasatwa Nantu dilaksanakan penataan batas dengan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan nomor SK.452/kpts-II/1999, dengan hasil kalkulasi kawasan SM.Nantu seluas 31.172,20 Ha. Proses pengukuhan kawasan hutan melalui penetapan kawasan hutan dengan dikeluarkan surat keputusan penetapan dengan nomor SK.101/Menhut-II/2005 tanggal 25 April 2005 seluas 31.172,20 Ha. Secara persentase kawasan hutan wilayah di Gorontalo untuk penetapan rentang waktu tahun 1999 s.d 2010 sebesar 47 persen, sehingga sekitar 53 persen kawasan hutan di wilayah Gorontalo yang belum ditetapkan.

Dari hasil kajian tim terpadu pada kawasan hutan pada tahun 2010 terdapat terdapat beberapa desa dan dusun berada di dalam kawasan hutan, sebagai contoh di Desa Malahu yang terletak di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo merupakan desa definitif yang didalamnya terdapat pemukiman dan sekolah. Berdasarkan kajian dari tim tata terpadu yang desa ini layak untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, selain itu juga rekomendasi dari tim ini merubah sebagian fungsi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menjadi Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung.

3. Penunjukan Kawasan Hutan berasarkan Nomor SK.325/Menhut-II/2010

Berdasarkan penunjukan SK. 325 tahun 2010, luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo seluas ± 824.668 Ha, dengan luas wilayah administrasi berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 seluas ± 1.243.500 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka dalam rentang waktu 2011 s.d 2013, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo telah melaksanakan tata batas kawasan hutan baik Batas Luar maupun Batas Fungsi. Hasil tata batas yang sudah disetujui oleh Panitia Tata Batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas Definitif untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan hutan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2014 kawasan hutan di Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan berdasarkan hasil tata batas tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 seluas 699.182,35 Ha, yang terdiri dari 15 kelompok hutan.

Tabel. Penetapan Kawasan Hutan Hingga Tahun 2014

NO KELOMPOK HUTAN LUAS Nomor SK Tanggal SK

1 HL Gn. Damar 62136.68 SK.1853/Menhut-VII/KUH/2014 25-Mar-2014

2 HL. Gn. Batudaa 21500.01 SK.1857/Menhut-VII/KUH/2014 25-Mar-2014

3 Kawasan Hutan Pada Sebagian Kelompok Hutan Anuali 9469.16 SK.3024/Menhut-VII/KUH/2014 17-Apr-2014

4 SM Nantu - Boliyohuto 51639.17 SK.3029/Menhut-VII/KUH/2014 17-Apr-2014

5 TN Bogani Nani Wartabone 104974.93 SK.3072/Menhut-VII/KUH/2014 23-Apr-2014

6 CA Panua 36575.00 SK.3073/Menhut-VII/KUH/2014 23-Apr-2014

7 Kelompok Hutan Sungai Paguyaman - Barito 85870.36 SK.3132/Menhut-VII/KUH/2014 28-Apr-2014

8 Kelompok Hutan Gunung Boliyohuto - Gunung Ayumolinggo 51381.53 SK.3133/Menhut-VII/KUH/2014 28-Apr-2014

9 HL Sungai Bone 4253.49 SK.3674/Menhut-VII/KUH/2014 8-May-2014

10 HPK Paguat - Gunung Pani - Sandalan - Taluditi 5429.50 SK.3675/Menhut-VII/KUH/2014 8-May-2014

11 Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Boliyohuto Utara - Tumba Buloila - Tanjung Bulan

14172.53 SK.3693/Menhut-VII/KUH/2014 8-May-2014

12 Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Wonggarasi - Sungai Randangan


13 Kelompok Hutan Sungai Popayato - Gunung Tentulomutinan 110679.97 SK.3955/Menhut-VII/KUH/2014 19-May-2014

14 HL Tanjung Randangan - Popayato 5950.14 SK.3956/Menhut-VII/KUH/2014 19-May-2014

15 Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Randangan - Utilemba - Lobabunga



| 21 20 |

Hutan dan Kehutanan

Luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo mengalami perubahan karena adanya pelepasan HPK untuk transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit, serta adanya pemukiman dalam kawasan sehingga dari luas kawasan hutan berdasarkan penunjukan 325/Menhut-II/2010 seluas ± 824.668 Ha saat ini menjadi 765.807,63 Ha. Dari hasil penetapan tahun 1999 dan tahun 2014, secara akumulasi luas penetapan sampai dengan tahun 2014 seluas 704.645,89 Ha atau 92,01%. Pada bulan November tahun 2015 dilakukan proses penetapan kawasan hutan kembali untuk kelompok hutan yang belum ditetapkan yang terdiri dari 9 kelompok hutan.Sumber : Kalkulasi Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2015

No Peta SK Penetapan Tahun 2015 Luas penetapan (Ha) No_sk Tgl_sk

1 HL Pulau Pulau Kecil 125,668 SK.5788/MenLHK-PKTL/KUH/2015 30 November 2015

2 TN Bogani Nani Wartabone (Enclave) 104893,76

3 HL Hutakalo 16,695 SK.5787/MenLHK-PKTL/KUH/2015 30 November 2015

4 CA Mas Popaya Raja 147,940 SK.5795/MenLHK-PKTL/KUH/2015 30 Desember 2015

5 HP Anuali 273,223 SK.5853/MenLHK-PKTL/KUH/2015 31 Desember 2015

6 CA. Tangale 100,445 SK.5852/MenLHK-PKTL/KUH/2015 31 Desember 2015

7 HPT G. Pani 8239,94 SK.5796/MenLHK-PKTL/KUH/2015 30 Desember 2015

8 HL.Popayato Wonggarasi 4693,83 SK.4628/MenLHK-PKTL/KUH/2015 26 Oktober 2015

9 CA.Tanjung Panjang 3174,10 SK.4612/MenLHK-PKTL/KUH/2015 26 Oktober 2015


SK Penetapan untuk 9 kelompok hutan tersebut masih dalam proses di Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, sehingga BPKH Wilayah XV Gorontalo belum dapat memginformasikan kepada pihak – pihak terkait yang berkepentingan.

Referensi:

Laporan Perjalanan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan tahun 2014 – 2015

Hutan dan Kehutanan

| 23 22 |

Pinogu merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Kecamatan ini terdiri dari lima desa, antara lain Desa Bangiyo, Desa

Pinogu Permai, Desa Tilonggibila, Desa Pinogu dan Desa Dataran Hijau. Kecamatan Pinogu terletak di pedalaman Gorontalo yang sekelilingnya berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Pinogu baru didefinitifkan menjadi Kecamatan pada tahun 2012 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan jumlah penduduk sebanyak 2.216 jiwa (sumber: BPS Kabupaten Bonebolango) yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Kecamatan Suwawa. Kendati demikian sejarah mengatakan bahwa ”Dari Sinilah Awal Lahirnya Gorontalo”.

Menurut sejarahnya, dahulu Gorontalo merupakan sebuah kerajaan dengan nama Kerajaan Tuwawa yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki dua orang putra. Putra pertama bernama Mo’odulio dan sang adik bernama Mo’oduto. Kedua putra raja ini sangatlah berbeda perangainya. Sang kakak cenderung bersifat keras dan arogan sedangkan adiknya lebih terlihat tegas namun bijaksana. Karena usia dan kondisi Raja yang sudah tua, sudah saatnya tangkup kekuasaan diwariskan kepada putranya. Mendengar hal ini, masing-masing putranya menginginkan menjadi pengganti raja. Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antar kedua kakak beradik itu, akhirnya raja memutuskan untuk mengadakan sayembara terhadap siapa yang lebih pantas menduduki tahta Kerajaan Tuwawa.

Sayembarapun dilakukan dan dimenangkan oleh sang adik Mo’oduto. Sejak sepeninggal sang ayah Mo’oduto menduduki tahta kerajaan dan terbukti mampu membangun kerajaan dari keterpurukan bahkan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera Sebutan kerajaanpun berubah nama menjadi Kerajaan Bangiyo.

Kekalahannya dari sang adik membuat Mo’odulio mengasingkan diri bersama para punggawanya ke negeri lain dan berhasil menduduki tahta raja di

Kerajaan Bulaang Mongondow. Meskipun sudah berlalu, dendam terhadap adiknya masih membara sehingga dirinya berniat menghancurkan kerajaan yang dipimpin oleh adiknya itu. Kesaktian dari para punggawa Mo’odulio mampu meracuni rakyat dari Kerajaan Bangiyo sehingga terjadilah perang saudara dan kerajaanpun menjadi lautan darah yang alirannya sampai membentuk sungai yang sekarang ini dinamakan Sungai Nopodugu (arti: sungai berdarah), sedangkan wilayah kerajaan dinamai Pinogumbala (arti : tempat perkelahian), sehingga dari sinilah akhirnya nama Pinogu tercipta.

Runtuhnya Kerjaan Bangiyo menyisakan beberapa kelompok rakyat yang akhirnya mengungsi keluar dari wilayah Pinogumbala (Pinogu). Dari sejarah yang tertulis mengatakan kelompok ini terbagi menjadi tiga kerajaan, yakni; Kerajaan Suwawa, Kerajaan Limboto dan Kerajaan Atinggola. Dari sinilah perkembangan bermula hingga pada akhirnya menjadi sebuah daerah bernama Gorontalo.

Menurut sejarah kawasan hutan Provinsi Gorontalo, wilayah Pinogumbala atau sekarang lebih dikenal dengan nama Pinogu memang sejak dahulu sudah menjadi enclave kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain dalam kawasan hutan). Posisi Pinogu memang berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Hal ini terlihat dari SK Penunjukan Kawasan TGHK Tahun 1984, Penunjukan kawasan hutan Tahun 1999, Penunjukan kawasan hutan Tahun 2010 yang menunjukkan Pinogu merupakan Areal Penggunaan Lain yang berada dalam kawasan hutan. Kawasan Enclave Pinogu sudah dilakukan penataan batas kawasan hutan tahun 2014. Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sudah ditetapkan tahun 2014, namun ini belum mengakomodir hasil tata batas tahun 2014 tersebut. Tahun 2015 kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tersebut diusulkan untuk ditetapkan kembali dengan mengakomodir hasil tata batas Pinogu, namun sampai sekarang SK Penetapan tahun 2015 tersebut belum keluar.

ENCLAVE PINOGUCikal Bakal Gorontalo, Terisolasi Namun Penuh PotensiOleh : Peli JuandaFungsional PEH BPKH Wilayah XV Gorontalo


PINOGU

PINOGU

| 25 24 |

Gambar : Lokasi Pinogu dalam Peta TGHK Tahun 1984Sumber : Peta TGHK Tahun 1984

Gambar : Lokasi Pinogu dalam Peta Penunjukan Kawasan Hutan Tahun 2010 Sumber : Lampiran SK Penunjukan Kawasan Hutan Nomor SK.325/Menhut-II/2010 Meskipun menurut sejarah Pinogu sebagai cikal bakal dari lahirnya Gorontalo, namun wilayah ini seakan terisolir dari kemajuan zaman. Hal ini dibuktikan dengan susahnya akses menuju ke Pinogu, bahkan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki dan kendaraan bermotor roda dua saja, namun hanya kendaraan roda dua khusus yang bisa melewatinya. Karena terlalu parahnya kondisi jalan membuat orang enggan mendatangi wilayah ini, bahkan orang dari Pinogu sendiripun juga enggan keluar dari wilayahnya, karena selain jarak yang jauh serta aksesnya yang susah, menuju atau keluar dari Pinogu juga butuh biaya yang tidak sedikit. Jika tidak berjalan dapat membayar sewa ojek senilai Rp. 300.000,-/sekali jalan dan bisa menjadi dua kali lipatnya jika perjalanan dilakukan pada musim penghujan.

Gambar : Kondisi Akses Jalan Menuju Pinogu

Gambar : Kondisi Pemukiman di Pinogu(Sumber : Dokumentasi Kegiatan Penataan Batas Definitif Enclave

Pinogu tahun 2014)

Jarak dari Kecamatan Pinogu ke Kecamata Suwawa yang merupakan akses terdekat menuju Pusat kota Gorontalo ± 40 Km, sebenarnya jarak ini bisa ditempuh hanya dalam waktu kurang dari 2j am saja dengan laju kendaraan 60 Km/Jam, namun karena kondisi jalan menuju ke Kecamatan Pinogu yang memang terjal membuat perjalananpun membutuhkan waktu yang lebih lama dengan normal perjalanan mampu ditempuh dalam waktu 7 – 8 jam dan bisa lebih dari 12 jam jika cuaca sedang tidak bersahabat. Karena hal inilah pada akhirnya wilayah Kecamatan Pinogu menjadi terisolir, membuat masyarakat pinogu kesulitan mengeksploitasi potensi yang dimiliki Pinogu khususnya dalam bidang pertanian. Untuk mengangkut hasil tani keluar dari pinogu stidaknya harus mengeluarkan biaya angkut sebesar Rp.5000,-/Kg hal ini tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, padahal banyak sekali tanaman unggulan seperti halnya Kopi Pinogu yang sekarang ini digadang-gadang menjadi maskot Kopi dari Provinsi Gorontalo yang telah mampu menembus pasar dunia dan menjadi primadona kopi di negara Jerman.

Gambar: Kemasan Kopi Pinogu(Sumber : www.omamiode.org)

Kesuburan tanah di Pinogu sangat berpotensi untuk kesejahteraan warganya dan dapat menambah pemasukan daerah jika saja akses jalan dari dan menuju Pinogu bisa diatasi. Karena Selain kopi, hasil tani lainnya juga sangat melimpah seperti ; coklat, kelapa, padi, durian dan tanaman sayuran yang kesemuanya ditanam secara organik tanpa pestisida. Kendati demikian permasalahan lain akan muncul jika saja akses jalannya sudah tertanggulangi salah satunya kerusakan hutan, dikarenakan disekeliling wilayah Kecamatan Pinogu berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan. Jika saja akses dari dan ke Pinogu sudah mudah untuk dijangkau bukan tidak mungkin kebutuhan akan lahan semakin

bertambah dan hal ini berpotensi besar akan perambahan hutan bukan hanya pengalihfungsian kawasan hutan menjadi lahan pertanian ataupun pemukiman bahkan illegal loging dan perburuan satwa liarpun akan semakin marak terjadi. Bertolak ukur dari itu dalam hal ini pemerintah harus sebiijak mungkin untuk mengambil keputusan dalam menanggulangi permasalahan di Kecamatan Pinogu, supaya keterisolasian bisa teratasi namun kawasan hutanpun bisa terjaga dari keasriannya.

Referensi: SK.3072/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April

2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Lampiran Peta TGHK Tahun 1984

SK.325/Menhut-II/2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Gorontalo

Berita Acara Tata Batas Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tanggal 24 November 2014

Catatan sejarah pinogu dari penduduk setempat

BPS Kabupaten Bonebolango

Gambar : Peta Akses Jalan Dari Kota Gorontalo Menuju Pinogu Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000

Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa

| 27 26 |

Mengenal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)Oleh : Agus Triwahyudi, S.HutFungsional Pengadaan Barang dan Jasa

Keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini sangat diperlukan, hal ini tentunya akan meminimalisir praktik-praktik kecurangan dalam proses pengadaan

tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan (RUP) Rencana Umum Pengadaan. Pengumuman RUP dilakukan melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

LKPP saat ini telah menyediakan Aplikasi untuk entri data RUP yang dikenal dengan SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan). Untuk kepentingan entri data tersebut, PA/KPA perlu mengangkat/menetapkan/menugaskan seorang petugas Admin Sirup.

Berikut penjelasan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk memudahkan dalam penyusunan RUP :1. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

(SiRUP)SiRUP adalah sebuah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana Umum Pengadaan atau biasa disebut RUP. Pada dasarnya SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP juga dapat digunakan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Dengan adanya SiRUP ini pengguna dapat langsung mengisi RUP ke dalam aplikasinya pada website LKPP dengan alamat www.inaproc.lkpp.go.id/sirup. Aplikasi dan Database SIRUP ter-cetralized pada satu server milik LKPP dan pengelolaan Aplikasi SIRUP ter-decentralized pada masing-masing K/L/D/I.

2. Rencana Umum Pengadaan (RUP)Rencana Umum Pengadaan atau biasa disebut RUP adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). RUP ini berisi rencana kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh K/L/D/I sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing). RUP disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran). Dalam RUP paling tidak memuat Nama dan Alamat PA, Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, perkiraan besaran biaya. Biasanya RUP mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD. Jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA disahkan, maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/perbaikan (edit paket-paket melalui penyedia dan kegiatan swakelola). Paling lambat RUP diumumkan pada pada awal bulan Januari .

3. PemaketanPemaketan adalah penyusunan/penetapan kegiatan pekerjaan yang akan dilaksanakan baik melalui penyedia maupun dengan swakelola oleh Pengguna Anggaran (PA). Pengguna Anggaran melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I. Pemaketan ini biasanya dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang :a. menyatukan atau memusatkan beberapa

kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau

d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

4. Kegiatan SwakelolaKegiatan Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Kegiatan ini yang diumumkan pada bagian Swakelola di SiRUP merupakan kelompok kegiatan yang dapat terdiri dari (sebagian atau semua item di bawah ini)a. honor tim;b. belanja ATK;c. belanja bahan komputer;d. konsumsi rapat;e. biaya perjalanan dinas;f. ewa hotel;g. biaya operasional kendaraan dinas;h. biaya langganan dan daya (listrik, air, dan

telepon).Contoh : Suatu kegiatan dalam DPA dengan judul kegiatan : Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. Total anggaran : Rp 876.800.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) Rincian biaya dan uraian kegiatannya meliputi sebagai berikut:a. honor Tim = Rp 85.000.000,00 (Delapan puluh

lima juta rupiah);b. belanja ATK = Rp 21.500.000,00 (Dua puluh satu

juta lima ratus ribu rupiah);c. belanja bahan komputer = Rp 32.500.000,00

(Tiga pluuh dua juta lima ratus ribu rupiah);d. konsumsi rapat = Rp 17.800.000,00 (Tujuh belas

juta delapan ratus ribu rupiah);e. Pembelian Lemari Arsip = Rp 185.000.000,00

(Seratus delapan puluh lima juta rupiah);f. Perjalanan dinas dalam negeri = Rp

235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

g. Biaya operasional kendaraan dinas = Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

Contoh kegiatan dalam DPA tersebut di atas dapat dipecah menjadi dua, yaitu : yang dilaksanakan secara Swakelola dan melalui Penyedia.

1. Kegiatan Swakelola Judul Kegiatan : Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, total pagu kegiatan

Sumber : https:///sirup.lkpp.go.id/

| 29 28 |

Pengadaan Barang dan Jasa

Peran Arsip Dalam Menunjang Proses Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi GorontaloOleh : Nur Khasanah, A.MdFungsional Arsiparis

Arsip merupakan suatu hal yang sangat penting, namun hal ini seringkali kurang mendapat perhatian serius dari suatu institusi. Padahal, ketersedian data,

kemudahan pencarian data dan keamanan data sangat berguna bagi institusi itu sendiri. Suatu institusi yang baik tentu pemiliki management pengelolaan arsip yang baik juga.

Menurut Kamus Administrasi Perkantoran definisi arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara teratur berencana karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Dokumen arsip yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Dokumen tersebut harus mempunyai kegunaan;

b. Dokumen tersebut harus disimpan secara teratur dan berencana;

c. Dokumen tersebut dapat ditemukan dengan mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan kembali.

Arsip merupakan bukti otentik aktivitas pelaksanaan fungsi suatu organisasi, catatan aktivitas yang terekam secara langsung dan melekat pada wujud aslinya. Arsip memiliki karakteristik yakni unik; otentik; sah; kredibel; lengkap dan terjaga baik secara fisik maupun informasinya.

Arsip vital dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip sangat dibutuhkan ketika suatu keputusan atau kebijakan diambil. Arsip menjadi acuan, referensi atau data. Pengambil keputusan dapat mengambil secara cepat dan tepat dengan acuan arsip tersebut.

Pengelolaan arsip dapat dilakukan sebelum arsip itu tercipta hingga arsip istirahat yakni penyusutan (penurunan nilai guna arsip) atau penyerahan arsip statis (bernilai guna sejarah) ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Penentuan nilai guna arsip menggunakan pedoman JRA (Jadwal Retensi Arsip).

Dunia Arsip

Arsip juga memberikan peran penting dan mempunyai keterkaitan dengan 5 (lima) fokus pembangunan kehutanan yang tercantum dalam SK Nomor 421/Menhut-II/2006 Tanggal 15 Agustus 2006. Menurut DR.Ir. Boen M.Purnama M.Sc, pencapaian lima program fokus pembangunan kehutanan diatas sangat mustahil tercapai apabila tanpa didukung pengelolaan dokumen dan informasi secara baik dan benar. Arsip (surat/ dokumen) yang terbuka dapat dijadikan sumber acuan dalam membuat kebijakan pada saat ini atau masa-masa yang akan datang.

Proses penetapan kawasan hutan di Gorontalo tentunya memerlukan keseluruhan bukti tertulis sesuai dengan keadaan yang di lapangan. Hal ini menyangkut dokumen dokumen yang diperlukan untuk menunjang proses penetapan kawasan hutan seperti dokumen berita acara, peta hasil penataan batas serta laporan hasil tata batas atau dokumen-dokumen pendukung lainnya yang bermanfaat untuk kegiatan penetapan kawasan hutan.

Dokumen-dokumen kegiatan penataan batas kawasan hutan tersebut dibuat oleh BPKH Wilayah XV. Dokumen yang telah lengkap dan ditandatangani oleh panitia tata batas ataupun pejabat yang berwenang selanjutnya dikirim ke Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk di sahkan. Hasil dokumen yang telah disahkan itulah menjadi dokumen Negara yang harus diarsipkan. Demikian halnya di Gorontalo, BPKH Wilayah XV Gorontalo juga harus mengarsipkan dokumen-dokumen Negara tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terekam dan tersimpan bukti-bukti fisiknya dengan baik, sehingga dikemudian hari dapat dimanfaatkan. Apabila di kemudian hari penetapan kawasan hutan di Provinsi Gorontalo menimbulkan masalah hukum, maka dokumen utama dan dokumen pendukung tersebut dapat berguna, namun jika dokumen tersebut tidak tersedia tentunya akan memunculkan permasalahan.

Susunan arsip di kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo tersimpan dalam boks unit kearsipan. Sebelum arsip tersebut dimasukkan

sebesar Rp 691.800.000,00 (Enam ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).Rincian biaya dan uraian kegiatannya:a. honor Tim = Rp 85.000.000,00 (Delapan puluh

lima juta rupiah);b. belanja ATK = Rp 21.500.000,00 (Dua puluh

satu juta lima ratus ribu rupiah);c. belanja bahan komputer = Rp 32.500.000,00

(Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);d. konsumsi rapat = Rp 17.800.000,00 (Tujuh belas

juta delapan ratus ribu rupiah);e. Perjalanan dinas dalam negeri = Rp

235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

f. Biaya operasional kendaraan dinas = Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

2. Melalui Penyedia :Judul Kegiatan : Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana KantorNama Paket Kegiatan : Pembelian Lemari Arsip Total pagu : Rp 185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah)

5. Paket Pengadaan Melalui Penyediaa. Paket kegiatan yang membutuhkan penyedia

dalam pelaksanaannya diumumkan pada bagian Penyedia.

b. Paket-paket dimaksud adalah paket yang nilainya diatas Rp50 juta untuk Barang, Konstruksi, dan Jasa Lainnya.

c. Paket konsultansi yang diumumkan di bagian penyedian adalah dengan nilai pagu setiap paketnya di atas Rp10 juta.

d. Termasuk paket pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya yang menggunakan SPK walaupun nilainya dibawah Rp50 Juta.

e. Paket-paket pekerjaan untuk sewa hotel dengan nilai sampai dengan Rp50 juta rupiah cukup digabungkan dalam Kegiatan Swakelola. Sedangkan untuk paket sewa hotel dengan nilail diatas Rp50 juta dikeluarkan dari Kegiatan Swakelola dan diumumkan pada bagian penyedia.

Contoh paket pekerjaan yang diumumkan pada bagian Penyedia:1. Judul Kegiatan: Peningkatan Lingkungan dan

Bangunan KantorNama Paket Pekerjaan: Pembangunan saluran drainase kantor Total pagu anggaran Rp35.000.000,00;

(pelaksanaan paket pekerjaan ini menggunakan SPK).

2. Judul Kegiatan: Operasional rutin kantorNama Paket Pekerjaan: Pengadaan ATK rutin kantor Total pagu anggaran Rp150.000.000,00(pelaksanaan paket pekerjaan ini menggunakan SPK dan metoda Pengadaan Langsung).

3. Judul Kegiatan: Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan KabupatenNama Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan Sesi ITotal pagu anggaran Rp2.150.000.000,00 (Dua miliar seratur lima puluh juta rupiah)(pelaksanaan paket pekerjaan ini menggunakan Kontrak dan metoda Pemilihan Langsung).

4. Judul Kegiatan: Seminar Nasional Peningkatan Penanggulangan NarkobaNama Paket Pekerjaan: Sewa hotel tempat pelaksanaan SeminarTotal pagu anggaran Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)(pelaksanaan paket pekerjaan ini menggunakan kontrak dan metoda Penunjukkan Langsung).

PenutupPenyusunan RUP dan mengumumkan merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Instanasi setiap awal tahun anggaran yang paling lambat disusun pada bulan Desember setelah Dokumen Anggaran disahkan dan untuk mempertegas hal itu telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada tahun 2016 direncanakan akan diberlakukan versi update aplikasi SPSE versi 4, dimana aplikasi SiRUP telah terintegrasi dengan aplikasi SPSE oleh karena itu pengadaan secara elektronik hanya dapat dilakukan apabila RUP sudah ditayangkan di portal pengadaan nasional.

Referensi: Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman

Umum Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

https://sirup.lkpp.go.id/

| 31 30 |

dalam boks tentunya dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Mekanisme pengolahan arsip di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo sebagai berikut :

1. Pengentryan Arsip

Arsip yang akan disimpan terlebih dahulu dientry pada form isian antara lain keadaan arsip, perihal, dan segala sesuatu yang terkait dengan arsip tersebut.

Gambar : Contoh Lembar Deskripsi Yang Dientry

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar : Contoh Hasil Entry

Sumber : Dokumentasi Pribadi

2. Pembungkusan Arsip

Berkas yang telah siap dimasukkan dalam folder yang sebelumnya dibungkus menggunakan kertas kissing.

3. Memberikan Nomor Definitif Pada Kartu Deskripsi

Pemberian nomor tetap pada kartu deskripsi. Nomor urut tersebut digunakan sebagai nomor penyimpanan berkas, yang nantinya sebagai dasar penemuan kembali.

4. Manuver berkas

Manuver berkas yaitu proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta disusun sesuai skema.

5. Memasukkan Arsip Ke Dalam Boks Arsip

Berkas yang telah disusun dimasukkan ke dalam boks arsip dan diberi kode masalah arsip dan nomor urut arsip.

Pengisian arsip dalam boks, jangan terlalu penuh harus ada jarak minimal 2 cm. Memudahkan dalam memasukkan dan mengeluarkan arsip apabila dibutuhkan. Langkah selanjutnya boks ditata dalam rak secara berderet dengan urutan nomor kecil sebelah kiri dan jumlah boks dalam satu deret harus sama untuk memudahkan dalam pencarian.

6. Membuat Daftar Arsip/ Daftar Pertelaan Arsip

Daftar arsip dibuat sebagai sarana penemuan kembali arsip. Dalam penemuan kembali ada dua metode penemuan kembali arsip yaitu metode penemuan langsung dan metode penemuan tidak langsung. Sistem filling alfabetis dan subyek menggunakan metode penemuan langsung sedangkan sistem filing geografis dan numeric penemuannya menggunakan metode penemuan tidak langsung.

Pengelolaan arsip Pemantapan Kawasan Hutan ini dimaksudkan untuk tetap menjaga arsip secara utuh yakni terjaga bentuk informasi maupun fisik. Penemuan kembalian arsip dapat dilakukan menggunakan metode penemuan langsung yakni pencarian melalui Daftar Pertelaan Arsip

Penulis memandang peranan arsip sebagai referensi untuk pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pemantapan kawasan hutan di Gorontalo sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Arsip pemantapan kawasan hutan perlu dijaga secara utuh, baik fisik maupun informasinya agar apabila suatu waktu dibutuhkan dapat dengan cepat ditemukan.

Referensi :Ricks, Betty, et.al, Information and Image

Management-a Records System Approach, South Western Publishing Co. Cincinati, 1992

http://www.akuinginsukses.com/10-manfaat-hutan-yang-harus-kita-syukuri/

Dunia Arsip

Aturan terkait Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan menjadi hal yang wajib diketahui oleh

setiap UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Oleh sebab itu perlu disosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sonokeling, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2016. Rapat ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan .

Hal - Hal Pokok Menjadi Perhatian Terbitnya PP. 104 Tahun 2015 dan PP. 105 Tahun 20151. PP 104 Tahun 2015

a. Latar belakang penerbitan PP:

» Untuk penyederhanaan prosedur pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan, namun tidak berarti tidak ketat;

» Penyesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

» Percepatan pembangunan proyek strategis yang menggunakan kawasan hutan.

b. Perubahan dalam PP 104 Tahun 2015:

» Tukar menukar kawasan hutan (TMKH) terjadi sebelum lahan pengganti ditata batas;

» Pelepasan kawasan hutan tidak lagi didahului persetujuan prinsip dan tata batas dilakukan setelah terbitnya SK pelepasan, namun pada tahap ini tidak boleh ada kegiatan utama di lapangan, kecuali direksi kit.

» Pelepasan kawasan hutan dilakukan pada kawasan hutan produksi yang HPK yang masih produktif (kondisi masih berhutan tebal) tidak layak untuk dilepaskan.

» HPK sebagai lahan pengganti diatur dalam PP.

» Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, prosedur pelepasan kawasan hutan dilakukan dengan penelitian terpadu (Timdu),

» Hasil Tim Terpadu dapat merekomendasikan pelepasan sebagian atau seluruh HPK dan bila masih produktif fungsinya direkomendasikan menjadi hutan produksi (HP).

» Perubahan fungsi kawasan hutan konservasi diusulkan oleh pengelola kawasan (e.g. BKSDA).

» Istilah “rekomendasi” dalam persyaratan perubahan peruntukan diganti dengan “pertimbangan”.

» Batas waktu pemberian pertimbangan gubernur adalah 30 hari, bila melebihi batas waktu akan dianggap setuju.

Ruang Regulasi

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 dan Nomor 105 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015

“Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagai

pengganti PP Nomor 10 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur (1) tukar menukar kawasan

hutan, (2) pelepasan kawasan hutan dan (3) perubahan fungsi

kawasan hutan”

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015

“Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang

Penggunaan Kawasan Hutan.”

Ruang Regulasi

| 33 32 |

Kata “Nantu” bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Gorontalo. Nantu merupakan salah satu jenis kayu tropis yang masih satu keluarga dengan kayu jenis meranti. Nantu

yang juga biasa disebut Nyatoh yang memiliki nama botanis Palaqium obtifolium Burk termasuk kedalam family Sapotaceae. Di beberapa daerah Nyatoh disebut juga dengan Balam, ketiau, kayu getah, nyerakat, suntai. Nantu/nyatoh termasuk dalam kayu kelas awet III-IV. Nantu merupakan kayu yang tidak sulit ditemukan, bahkan hampir ada di seluruh Indonesia, namun saat ini kayu nantu paling banyak tersebar di daerah Sulawesi. Di Gorontalo, nama Nantu diabadikan sebagai salah satu nama kawasan hutan konservasi, yaitu Suaka Marga Satwa Nantu Boliyohuto atau boleh dianggap sebagai Jurassic Park-nya Gorontalo. Hal ini disebabkan di dalam kawasan tersebut banyak terdapat pohon Nantu yang tersebar dan mendominasi di kawasan hutan pegunungan Boliyohuto.Menurut Data Base Species Pohon Departemen Kehutanan, klasifikasi ilmiah tumbuhan Nantu sebagai berikut :

Nama Lokal : Manggelonga/ Nato /Nantu/ Kuma/ Ngantu

Nama Dagang : NyatohFamily : SapotaceaeGenus : PalaquiumId/Species : Palaquium obtusifolium BurckKelas Awet : IV-VKelas Kuat : III-IVBerat Jenis : 0,56Kelompok Jenis : Meranti

Pohon Nantu/Nyatoh memiliki tinggi mencapai 40 meter, panjang bebas cabang 10-30 m, diameter dapat mencapai 100 cm, berbanir yang tingginya ± 3 m. Bentuk batang lurus dan silindris, kulit luar berwarna coklat, kelabu-coklat, merah-coklat, atau merah tua sampai agak hitam. Nantu memiliki pohon yang cukup besar, bahkan ketinggian pohon ini bisa mencapai 30 m dengan diameter 120 cm. Pohon Nantu banyak tumbuh di hutan tropis di dataran rendah sampai dengan ketinggian 1500 m dpl. Meskipun kayu Nantu tergolong kayu yang mudah retak, namun kayu Nantu ini cukup banyak

digunakan terutama dalam industry perkayuan. Kayu ini populer digunakan sebagai bahan baku Plywood, parket, pintu rumah, furniture dan pembuatan berbagai macam produk berbahan kayu lainnya termasuk didalamnya digunakan sebagai material dalam pembuatan bangunan. Permintaan pasar terhadap kayu ini tergolong cukup tinggi dan Nantu merupakan salah satu jenis kayu yang memiliki nilai komersial cukup baik di pasaran.

Harga Kayu Nantu di pasaran saat ini berkisar di angka Rp. 3.500.000 – Rp. 4.500.000 dalam bentuk olahan tergantung kualitasnya. Sementara harga ekspor untuk ukuran doorjamb dan papan berkisar USD 800 – 1000 USD. Selain diambil kayunya, pohon nantu juga memiliki buah dan biji yang dapat dimakan. Selain itu bijinya dapat digunakan untuk membuat minyak goreng atau minyak padat, mentega, sabun dan minyak lampu penerang.

Referensi :Program Data Base Species Pohon Departemen Kehutanan,

Badan Planologi Kehutanan (Pusat Inventarisasi dan perpetaan Kehutanan)

http:/ /www.sl ideshare.net/edysmartnow/deskripsi-palaquium-abovatum

http://dianapratiwi12.web.unej.ac.id/2015/09/15/kayu-nyatoh-palaquim-sp/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Palaquium_gutta_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-099.jpg/240px-Palaquium_gutta_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-099.jpg

http://indonesiawood.net/mengenal-kayu-nyatoh-harga-kayu-nyatoh/

N A N T UKayu Rimba Nan Eksotis

Oleh : Bayu Paningga, A.MdFungsional PEH BPKH Wilayah XV Gorontalo

Pengenalan Jenis

Gambar : Pohon NantuSumber: Dokumentasi Pribadi (bayu paningga, 2016)

» Batas waktu pelaksanaan tata batas adalah satu tahun dan bila melebihi batas waktu, SK Pelepasan dianggap tidak berlaku. Untuk instansi Pemerintah, tata batas dapat diperpanjang satu tahun.

» Penetapan areal pelepasan kawasan hutan dilakukan setelah pelaksanaan tata batas.

» Pembangunan waduk dan bendungan menggunakan mekanisme ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)

» Aturan peralihan:

◊ Perpanjangan waktu satu tahun untuk proses perubahan peruntukan kawasan hutan produksi (HPT, HP dan HPK) yg sebelumnya diatur dalam PP. 60 TH 2012 dan

◊ Usaha perkebunan yang berada pada Hutan Konservasi dan Hutan Lindung diberikan kesempatan melanjutkan usaha selama satu daur. Hal ini berlaku dengan syarat izin perkebunan diterbitkan pada ruang benar sesuai RTRWP/K yang diterbitkan berdasarkan Perda sebelum UU 26 Tahun 2007.

c. Hal-hal penting sebagai bahan penyempurnaan Peraturan Menteri sebagai turunan PP:

» Penjabaran Pasal 50 yang mengatur peralihan.

» Skema penerapan satu daur bagi perkebunan yang berada di dalam HL dan hutan konservasi. Termasuk bagaimana dengan perkebunan yang telah memiliki HGU.

» IUP tidak menjadi syarat permohonan pelepasan kawasan hutan.

» Pembebanan biaya untuk perubahan fungsi kawasan hutan, terutama untuk kepentingan pihak ketiga.

» Komposisi anggota Tim Terpadu.

» Batas waktu penyelesaian pengajuan permohonan keterlanjuran perkebunan.

» IPK bagi keterlanjuran perkebunan.

» Pengaturan HPK yang tidak produktif.

» Pengaturan PSDH-DR bagi pelepasan kawasan hutan (e.g. pembebanan PSDH-DR saat inventarisasi tegakan; pembedaan pembebanan antara PSDH dan DR).

» Pengenaan sanksi bagi pemegang SK yang tidak melaksanakan kewajiban.

» “Nilai harapan” ditiadakan.

2. PP 105 Tahun 2015

a. Latar belakang penerbitan PP:

» Untuk penyederhanaan dan percepatan izin;

» Penyesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

» Percepatan pembangunan proyek strategis Nasional (bendungan, waduk, jalan, ketenagalistrikan, migas) yang menggunakan kawasan hutan;

» Sulitnya mencari lahan kompensasi untuk penggunaan non kehutanan yang dibiayai Pemerintah.

b. Perubahan dalam PP 105 Tahun 2015 :

» Pembangunan waduk dan bendungan dengan skema pinjam pakai saja.

» Subjek hokum untuk penggunaan kawasan hutan ditambahkan untuk perorangan.

» Kompensasi IPPKH non-komersil diganti dengan penanaman DAS.

» Tahapan perizinan hanya satu tahap, yaitu izin pinjam pakai.

» Tata batas dilakukan setelah IPPKH.

» Penetapan areal kerja oleh Menteri kecuali bersifat vital (panas bumi, migas, ketenaga listrikan, waduk dan bendungan).

» Dispensasi melakukan kegiatan penggunaan kawasan hutan tidak ada, kecuali untuk direksi kit dan sarana kegiatan tata batas.

» Lahan konpensasi yang telah siap diserahkan kepada KemenLHK, sisanya diganti dengan Penanaman DAS.

Referensi :Notulen Rapat Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 104

Tahun 2015 dan Nomor 105 Tahun 2015 Tanggal 28 Januari 2016 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

http://www.slideshare.net/edysmartnow/deskripsi-palaquium-abovatum

http://www.slideshare.net/edysmartnow/deskripsi-palaquium-abovatum



Lensa BPKH Lensa BPKH

Kegiatan Penanaman di IAIN Sultan Amai kampus Limboto

Kegiatan Kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Bambang Hendroyono, M.M. ke BPKH Wilayah XV Gorontalo

Kegiatan Rapat Pembahasan Hasil Penataan Batas Definitif Kawasan Hutan di Kabupaten Pohuwato yang dihadiri oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan

Kabupaten Pohuwato tanggal 15 September 2016

Kegiatan Sosialisasi Kawasan Hutan Kabupaten Pohuwato tanggal 24 Agustus 2016 di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Kegiatan Memperingati HUT RI Ke 71 Lingkup BPKH Wilayah XV Gorontalo

Kegiatan Family Gathering Keluarga Besar BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2016

Kegiatan Pelatihan Pengembangan SDM BPKH Wilayah XV Gorontalo

Kegiatan Konsultasi Publik Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Pohuwato yang dihadiri oleh Multi Stakeholder. Kegiatan ini dibuka

oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato

Kegiatan Penyerahan Peta Kawasan Hutan per-Kecamatan di Kabupaten Pohuwato kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang diwakili oleh

Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato tanggal 24 September 2016

| 35 34 |

36 | bpkhxv.dephut.go.id

Family Gatheringby: totoprabowo

Location: Blue Marlin Pool & Resto

Documents

| 1bpkh15gorontalo.info/wp-content/uploads/2018/04/Gofasa-Edisi-2.pdf · telah ditetapkan 7 (tujuh) unit KPH yang terdiri dari 1 (satu) unit KPHL dan 6 (enam) unit KPHP. Dari ketujuh