iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabby, Tuhan Seru

Sekalian Alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa hambatan yang berarti. Shalawat dan

salam sejahtera semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, penuntun umat,

pemberi syafa’at, Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan segenap sahabat-

sahabat setianya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama di

Pengadilan Agama (Analisis Penetapan No.4/Pdt.P/2013/PA.Bdg)”, ditulis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy.), dan

juga sebagai bentuk nyata dari perjuangan penulis selama menuntut ilmu di

Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsi ini terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Untuk itu, melalui

tulisan ini, izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya

kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, dan Bapak Arip Purkon M.A, Ketua

Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

v

3. Ibu Dr. Hj. Azizah, MA, sebagai dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya selama membimbing penulis.

4. Bapak Dr. H. Yayan Sofyan, S. H, M. Ag, sebagai dosen pembimbing

akademik, yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis

untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Orang Tua saya Bapak Muntadi dan Ibu Sumarni, yang telah memberikan

support kepada saya berupa doa’ serta dukungan moral dan materiil,

dengan segenap kerendahan hati saya, saya mengucapkan beribu-ribu

terima kasih.

6. Segenap Civitas Akademik Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama

duduk di bangku perkuliahan.

7. Pimpinan Perpustakaan Umum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta beserta staff yang telah memberikan penulis fasilitas untuk

menggandakan studi perpustakaan.

8. Segenap Hakim dan Staff Pengadilan Agama Badung Provinsi Bali yang

memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan.

9. Semua kawan-kawan Peradilan Agama 2010, Adib, Ahmadi, Syauqi, Irfan

serta semua kawan-kawan saya yang telah memberikan waktu dan

tenaganya untuk kelancaran skripsi saya ini.

10. Semua kawan-kawan Darunnajah Angkatan 31, IBM Andhika, Reza

Ramadhan, Ibnu Tsani, Akhirul Rasyimi, Sadad Anugrah, Nurul Fachri,

vi

serta semua kawan-kawan yang telah memberikan waktu dan tenaganya

untuk kelancaran skripsi saya ini.

Penulis berdoa semoga sumbangsih yang telah mereka berikan

menjadi catatan pahala di sisi Allah Swt. Akhir kata, penulis berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, Amiin.

Ciputat, 8 Muharram 1437

21 Oktober 2015

Penulis

Muhdi Abdul Aziz

vii

ABSTRAK

Muhdi Abdul Aziz. NIM. 1110044100068. “Penyelesaian Perkara Waris Beda

Agama di Pengadilan Agama Badung (Analisis Penetapan

No.4/Pdt.P/2013/PA.Bdg)” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,

1437 H./2015 M.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan

hukum positif tentang waris beda agama dan analisis pertimbangan penetapan

hakim dalam menetapkan perkara penetapan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

Yuridis Normatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

Kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen penetapan

perkara No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.. dan wawancara dengan hakim Pengadilan

Agama Badung Provinsi Bali. Sedangkan sumber data sekundernya adalah

peraturan perundang-undangan waris beda agama. Sedangkan teknik penulisannya

berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam hukum

Islam, Ulama Madzhab (Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’I dan Imam

Hambali pada dasarnya tidak membolehkan waris beda agama, akan tetapi ada 2

orang murid Abu Hanifah yang membolehkan pewarisnya seorang murtad seperti

yang akan dibahas dalam skrisi ini. Mereka berpedoman kepada atsar sahabat.

Sedangkan menurut Hukum Positif, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan juga didalamnya diatur hukum Kewarisan

seperti halnya yang akan dibahas dalam skripsi ini. Kompilasi Hukum Islam tidak

hanya mengatur Waris bagi sesama umat Islam saja akan tetapi juga waris yang

berbeda agama dalam pasal 171 huruf (c)“Ahli waris adalah orang yang pada saat

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli

waris”

Dalam penetapan Pengadilan Agama Badung Provinsi Bali perkara

Nomor:4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Bahwa hakim dengan reinterpretasi/ijtihadnya

berpendapat lain yang berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam dan Ulama

Madzhab akan tetapi mengambil pendapat minoritas yaitu, pendapat dua orang

murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad. Menurut Hakim, hakim melihat

ada manfaat yang lebih besar yang akan di dapatkan oleh pihak. Karena seorang

hakim harus mentransfer sebanyak mungkin rasa keadilan.

Pembimbing : Dr. Hj. Azizah, MA.

Daftar Pustaka : Tahun 1980 s.d. 2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk paling sempurna diberikan akal oleh Allah,

Tuhan Yang Maha Kuasa agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Manusia juga

merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dengan sesamanya

sehingga terjadilah suatu kelompok masyarakat, suku, bangsa, dan negara.

Segi kehidupan yang diatur oleh Allah tersebut dapat dikelompokkan

menjadi dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir

manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah

yang tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dan hamba-Nya yang lazim

disebut dengan hablun min Allah. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan

hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya.

Aturan tentang hal ini disebut hukum Muamalat.

Hukum waris Islam di Indonesia didasarkan kepada hukum waris Islam

yaitu Fiqh Mawaris atau cabang ilmu dari ilmu faraidh. Secara terminologis, ilmu

faraidh adalah pengetahuan tentang tata cara menghitung yang terkait dengan

pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta

peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.1

Dengan demikian, ilmu faraidh mencakup tiga unsur penting di dalamnya,

yaitu:

1 Komite Fakultas Syariah, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004),

hal. 13

2

1) Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris.

2) Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris.

3) Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan

pembagian harta waris.2

Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berbeda

agama adalah kafir. Adapun orang kafir boleh saja saling mewarisi di antara

mereka sebagaimana realitas yang berlaku. Dalam hal ini tidak ada yang

berpendapat dengan keumuman hadits selain al-Auza’i yang berpendapat “Orang

Yahudi tidak dapat mewarisi orang Nasrani dan sebaliknya”. Demikian juga

untuk seluruh penganut agama. Namun indikasi tekstual hadits ini berpihak

kepada pendapat al-Auza’i.3

Semua orang di luar Islam dianggap satu, tidak dibedakan antara ahli kitab

dengan non ahli kitab. Oleh karena itu ahli waris yang beragama Kristen, Yahudi,

Hindu dan Budha tidak bisa mewarisi dari orang Islam, begitu juga sebaliknya.

ج عه ابه شها ثنا أبى عاصم عه ابه جر ه عه عمرو به حد به حس ب عه عل

و عل صلى للا عنهما أن النب للا د رض وسلم قال ل عثمان عه أسامة به ز

المسلم الكافر ول الكافر المسلم )رواه البخاري( رث 4

2 Komite Fakultas Syariah, Hukum waris. Hal 3-4

3 Abu Umar Basyir, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari‟at Islam , (Solo: Rumah

Dzikir, 2006). hlm. 68

4 M. Nashiruddin Al-albani, Ringkasan Shahih Bukhori, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal

784.

3

Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraih dari Ali Ibnu

Shihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid

radiallahu „anhuma, Nabi Shallallahu „alaihi wasalam bersabda: “Orang muslim

tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang

muslim”

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia

memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa

jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan mengenai hal tersebut

ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur’an

terutama pada surah An-Nisa ayat 7,8,11,12, dan 176. Pada dasarnya ketentuan

Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas, maksud arah dan tujuannya.

Hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan maupun

merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui haditsnya. Aturan

tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi

pedoman bagi umat Muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang

kewarisan.5

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia di atur dalam Buku

II Kompilasi Hukum Islam yang cakupannya berupa: Ketentuan Umum, Ahli

Waris, Besarnya Bahagian, Aul dan Rad, Wasiat, dan Hibah. Waris mewaris yang

disebabkan karena hubungan pernikahan biasanya menimbulkan berbagai macam

masalah, salah satunya ialah masalah waris dari suatu perkawinan beda agama,

5 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan

Hukum Hukum di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 2.

4

mengingat banyaknya agama yang ada di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri

bahwa bisa saja terjadi suatu perkawinan antara dua orang yang memiliki

keyakinan berbeda.

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami

meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya

adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini dikuatkan dengan

adanya Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan “Bahwa

dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si

pewaris”.

Ketentuan tentang waris beda agama juga diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam dalam Pasal 171 ayat b dan c yaitu:

a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (pasal 171 ayat

b)

b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

(pasal 171 ayat c).6

Pengadilan Agama Badung adalah Pengadilan Agama yang bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam. Sudah semestinya dalam memutuskan

perkara bersikap hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan

hukum, wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga berbagai

kepentingan dari berbagai pihak yang berperkara dapat terpenuhi. Termasuk

6 Kompilasi Hukum Islam Ketentuan Umum waris pasal 171.

5

perkara waris yang berbeda agama. Namun demikian, dalam perkara ini

Pengadilan Agama Badung telah memutuskan waris berbeda agama antara

pewaris dan ahli waris adalah diperbolehkan.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Badung

karena Pengadilan Agama ini telah menerima dan memproses perkara waris

berbeda agama. Terlepas dari beberapa kaidah normatif yang mengatakan bahwa

waris berbeda agama adalah tidak diperbolehkan.

Adapun permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah

bagaimana penyelesaian perkara waris beda agama dalam sistem hukum di

Indonesia. Dalam hal ini sang anak yang beragama Islam mendapatkan harta

warisan dari ibunya yang beragama Hindu yang terjadi di Badung Provinsi dan

sang anak yang beragama Islam tersebut mengajukan perkaranya di Pengadilan

Agama Badung.

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk

mengangkat sebuah judul “Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama di

Pengadilan Agama: (Studi Putusan No.: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.)”.

B. Identifikasi Masalah

Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan

berbagai macam suku dan agama. Secara resmi Indonesia hanya mengakui enam

agama, yakni: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu tetapi

mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dengan demikian maka secara

otomatis hukum yang berlaku di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh

6

Hukum Islam. Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia, baik

untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia maupun di akhirat kelak.

Hubungan dan interaksi sosial antara manusia tersebut salah satunya dapat

terwujud melalui suatu perkawinan. Keluarga mempunyai peranan penting dalam

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan masyarakat kecil yang

terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak.7

Perkawinan merupakan salah satu sebab timbulnya hubungan waris

mewarisi. Hubungan ini lahir ketika ada salah satu pihak yang meninggal dunia.

Orang yang meninggal dunia ini biasanya meninggalkan harta, baik berupa harta

benda yang menjadi miliknya maupun yang menjadi hak dan kewajibannya. Harta

tersebut dikenal dengan istilah harta warisan.

Di Indonesia perkawinan tidak hanya dilakukan dengan orang yang

seagama tapi tidak menutup kemungkinan perkawinan terjadi dengan orang yang

berbeda agama. Perkawinan antara orang yang berbeda agama menurut hukum di

Indonesia adalah dilarang. Akan tetapi, sering terjadi penyelundupan hukum, yang

mengakibatkan terjadinya perkawinan beda agama. Sehingga ketika salah satu

pihak meninggal dunia ataupun terjadi perceraian menimbulkan masalah hukum

baru, yaitu kewarisan berbeda agama.

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang

penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seseorang berhak menerima

7 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum, (Jakarta:

Sinar Grafika, 1992), hal. 7

7

warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan

budak. Sedangkan penghalang kewarisan salah satunya adalah perbedaan agama

antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk

mewarisi harta peninggalan. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk

mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak

seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk

mewarisi.8

Perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila

pewaris dan ahli waris salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam.

Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat

muwaris meninggal, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai

berlaku.

Jumhur ulama bersepakat menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat

mewarisi seorang Muslim lantaran lebih rendah statusnya dari pada orang Islam.9

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Batasan masalah

Agar terhindar dari kesalahpahaman serta ketidakjelasan masalah

yang diambil oleh penulis, maka penulis mebatasi masalah terkait

penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Badung yang

menyatakan bahwa Pengadilan Agama Badung mengabulkan permohonan

8 Ahmad Azhar Bazhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta, Universitas

Islam Indonesia, 1990), hlm. 16

9 Al-Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terjemah Hadyu al-Islam Fatawi

Mu‟asirah, Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 850.

8

untuk perkara waris beda agama. Hambatan hak mewaris anak yang lahir

dari perkawinan beda agama adalah belum adanya unifikasi yang

mengatur tentang waris karena dalam kenyataannya masih terdapat

pluralisme hukum waris, sehingga dalam menyelesaikan masalah hak

waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama masing-masing pihak

tunduk pada hukum yang berbeda yaitu berdasarkan hukum agama atau

adat.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, rumusan masalah dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana hukum kewarisan beda agama dalam perspektif ulama

madzhab?

b. Bagaimana hukum kewarisan beda agama menurut hukum positif

yang berlaku di Indonesia?

c. Apakah perkara No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg terhadap waris beda

agama sesuai dengan Hukum Waris Islam dan Hukum Positif?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui hukum kewarisan beda agama dalam perspektif

ulama madzhab.

b. Untuk mengetahui hukum kewarisan beda agama menurut hukum

positif yang berlaku di Indonesia.

9

c. Untuk mengetahui perkara No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg terhadap waris

beda agama telah sesuai dengan Hukum Waris Islam dan Hukum

Positif.

2. Manfaat penelitian ini adalah:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam

rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum, terutama

pembahasan hukum mengenai waris beda agama.

b. Agar masyarakat mengetahui pengaturan hak waris beda agama serta

akibat hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Studi Pustaka Terdahulu

Dalam review studi terdahulu penulis meringkas skripsi yang ada

kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya.

No Nama Penulis dan Judul Substansi Pembeda

1. Yatmi Wulansari,

Peradilan Agama tahun

2009 Penolakan ahli

waris menurut Hukum

Islam dan KUHP

Dalam Skripsi ini

membahas tentang

takharuj atau

mengundurkan diri

menjadi ahli waris,

takharuj dapat terjadi

karena beberapa hal

pertama, karena

keridhoan diri sendiri

Perbedaan dengan

skripsi penulis adalah

skripsi ini membahas

tentang hak penolakan

ahli waris untuk

mendapatkan harta

waris dari si pewaris

yaitu hak untuk

menolak menjadi ahli

10

dan tanpa turut campur

dari pihak lain. Kedua,

mengundurkan diri

karena mendapatkan

jabatan yang diberikan

dari pihak lain (suap).

Sebenarnya walaupun

ahli waris

mengundurkan diri

sedangkan pewaris

masih meninggalkan

hutang, maka ahli waris

wajib melunasi hutang

pewaris terlebih dahulu.

Namun yang demikian

harus ada kesepakatan

dari pihak lain.

waris sedangkan

skripsi yang diangkat

penulis tentang

penyelesaian perkara

harta waris yang

berbeda agama

persamaannya adalah

masih berhubungan

dengan perkara waris.

2. Istiarini Cahyaningsih,

106044101408,

Konsentrasi Perbandingan

Madzhab Fiqih Program

Studi Perbandingan

Skripsi ini Menganalisa

tentang pertimbangan

hukum hakim dalam

memutuskan perkara

No. 318/Pdt.

Penulis tidak

menemukan bahasan

maupun penelitian

yang menjadi

pembahasan pada

11

Madzhab Hukum, Analisa

Putusan Pengadilan

Agama Depok Tentang

Ahli Waris Beda Agama

dan Perkara yang Diputus

Secara Ultra Petita

Perkara No. 318/Pdt.

G/2006/Pa.Dpk).

G/2006/Pa.Dpk tentang

perkara gugat waris

yang diputus secara

ultra petita (pengadilan

tidak dibenarkan

memutuskan para

penggugat melebihi apa

yang diminta didalam

surat gugatannnya) dan

penetapan ahli waris

beda agama serta

hukum syara terhadap

ahli waris beda agama

dan murtad. Dalam

skripsi ini penulis

menitik beratkan kepada

waris beda agama yang

diputus secara ultra

petita.

skripsi ini, yaitu

tentang waris beda

agama yang diputus di

pengadian agama.

Penulis lebih terfokus

kepada penelitian waris

beda agama yang

diputus secara ultra

petita (pengadilan

tidak dibenarkan

memutuskan para

penggugat melebihi

apa yang diminta

didalam surat

gugatannnya) bukan

pada waris beda agama

yang diputus di

pengadian agama.

12

F. Kerangka Teori

1. Terdapat bermacam-macam pengertian Hukum Waris, antara lain adalah:

a. Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta

kekayaan seseorang yang meninggal dunia.10

b. Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan,

karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang

ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi

orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka,

maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.11

2. Ada 2 (dua) macam pewarisan menurut KUH Perdata, yaitu:12

a. Pewarisan menurut Undang-Undang atau karena kematian atau Ab

Intestato atau tanpa wasiat.

b. Pewarisan dengan surat warisan atau testamentair.

3. Syarat dan rukun kewarisan:13

a. Harus ada muwarris (pewaris) yang telah meninggal dunia dan

meninggalkan harta peninggalan (warisan) merupakan condittio sine

quanon (syarat mutlak/syarat yang harus ada).

10

Soebekti dan Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Hal. 25

11

Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, (Semarang, Badan Penerbit Universitas

Diponegoro Semarang, 2008), Hal. 2

12

Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, (Semarang, Badan Penerbit Universitas

Diponegoro Semarang, 2008), Hal. 6

13

M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam Cet. I, hal. 38

13

b. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

c. Harus ada warits (ahli waris).

4. Penghalang Kewarisan

Ada bermacam-macam penghalang seseorang menerima warisan

antara lain :

1. Karena Perbudakan.

2. Karena Pembunuhan.

3. Karena berlainan agama.

4. Karena murtad.

Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu

faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang

tuanya. Tetapi pandangan itu tampaknya mulai ditinggalkan.

Pengadilan telah membuat putusan progresif. Masyarakat Indonesia

yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga.

Seringkali ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung

memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh

perbedaan keyakinan itu. Namun dalam praktik, kerukunan itu sering

terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama

telah menjadi penghalang. Menurut ajaran Islam, salah satu hijab

(penghalang) hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak yang

menganut agama lain di luar agama orang tuanya yang Muslim dengan

sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris.14

14

G. Metode Penelitian

Dalam upaya medapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan

skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun metode dan Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Yakni penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

belaka.15

Penelitian Hukum Normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi

acuan perilaku setiap orang.16

Jenis penelitian ini digunakan dengan

pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisis terhadap

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hierarki

peraturan perundang-undangan Indonesia dalam hal ini yang berhubungan

dengan waris beda agama.

2. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini,

penulis melakukan pengumpulan data berupa data primer dan data

sekunder.

14

M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam Cet. I, hal. 38- 40

15

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hal. 19

16

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 2004), hal.

15

a. Data Primer, penulis dapatkan dari hasil wawancara langsung hakim,

petugas atau pegawai Pengadilan Agama Badung.

b. Data Sekunder, penulis dapatkan dari dari buku-buku, artikel atau

tulisan serta putusan perkara waris beda agama di Pengadilan Agama

Badung.

3. Teknik Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan analisis yurisprudensi yang dilakukan yaitu studi

putusan tentang perkara waris beda agama di Pengadilan Agama Badung

pada tahun 2013, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif,

logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki

penulis dalam penulisan proposal skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, dengan pokok

pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat beberapa sub-bab, diantaranya adalah: latar

belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, studi pustaka terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

Bab II : Waris Beda Agama Menurut Ulama

Pada bab ini mengurai tentang landasan teoritis mengenai waris yang

menyangkut tentang: pengertian waris, waris beda agama menurut Islam,

16

waris beda agama menurut ulama madzhab fiqh : Madzhab Hanafi, Madzhab

Maliki, Madzhab Syafi’i, Madzhab Hambali, serta menurut Yusuf Qardhawi.

Bab III : Waris Beda Agama di Indonesia

Pada bab ini mengurai tentang: waris beda agama menurut KHI, waris

menurut KUHP, dan waris menurut Hukum Adat.

Bab IV : Penetapan Pengadilan Agama Badung No.4/Pdt.P/2013/PA.Bdg

dan Analisis Penulis

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang analisis penetapan

No.4/Pdt.P/2013/PA.Bdg menurut hakim, pejabat pengadilan yang berwenang

serta analisis penulis.

Bab V : Penutup

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan bab terdahulu

yang mana didalamnya juga dikemukakan saran-saran sebagai jalan pemikiran

penulis dalam rangka membantu mengemukakan jalan keluar dari

permasalahan yang ditemukan dalam penulisan skripsi ini.

17

BAB II

WARIS BEDA AGAMA MENURUT ULAMA

A. Kewarisan menurut Ulama 4 Madzhab

Pengertian hukum kewarisan ialah himpunan aturan-aturan hukum yang

mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan

seseorang yang mati meninggalkan harta peninggalan. Bagaimana kedudukan

masing-masing ahli waris serta bagaimana/berapa perolehan masing-masing ahli

waris secara adil dan sempurna.1

Waris di dalam Al-quran terdapat dalam surat An-nisa: 11

ندكى,نهر كس يثم كى هللا فى ا ص ...., ث (١١ساء:)انحظ ال

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu bagian anak laki-laki sama dengan anak

perempuan…”(Q.S. An-Nisaa‟: 11)

1. Rukun Kewarisan

Warisan mempunyai 3 rukun yaitu:

a. Orang yang mewariskan (muwarrits), yakni orang mati yang

meninggalkan harta waris atau hak.

b. Orang yang mewarisi (warits), yakni orang yang berhak mendapatkan

warisan.

1 Ramulyo Idris, “Hukum Kewarisan Islam [Studi Kasus, Perbandingan Ajaran

Syafi‟i/patrilinial dan praktek Hazairin/Bilateral dan praktek di Pengadilan Agama]” (Jakarta:

Ind Hill-CO, 1987), hal. 49

18

c. Yang diwarisi (al-Mauruts), yakni peninggalan/harta peninggalan. Al-

mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang

ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin

diwariskan.2

2. Syarat-syarat kewarisan :

a. Harus ada Muwarrits (pewaris) yang telah meninggal dunia dan

meninggalkan harta peninggalan (warisan) merupakan conditio sine

quo-non (baru ada masalah kewarisan apabila ada seseorang yang

meninggal dunia). Bilamana tidak ada yang meninggal dunia maka

belum disebut masalah kewarisan.

b. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Yang mati (meninggal) itu dapat bermacam-macam pula

bentuknya, antara lain:

1) Mati haqiqi (mati sejati), ialah hilangnya nyawa seseorang dari

jasadnya, yang dapat dibuktikan oleh panca indra atau pembuktian

menurut ilmu kedokteran.

2) Mati hukmi (mati yang dinyatakan menurut keputusan

hakim/pengadilan). Pada hakikatnya orang itu masih hidup, atau

dua kemungkinan antara hidup dan mati menurut hukum dianggap

telah mati.

2 Ramulyo Idris, “Hukum Kewarisan Islam [Studi Kasus, Perbandingan Ajaran

Syafi‟i/patrilinial dan praktek Hazairin/Bilateral dan praktek di Pengadilan Agama]” (Jakarta:

Ind Hill-CO, 1987), hal. 50-51.

19

3) Mati takdiri ialah kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi

pemerkosaan, misalnya:

a) Kematian seorang bayi akibat pemukulan terhadap perut ibunya

b) Atau pemaksaan ibunya meminum racun, dan tidak langsung

terhadap bayi yang mati.3

3. Adapun sebab-sebab warisan yang disepakati ada tiga yakni :

a. Kekerabatan atau nasab hakiki, Hanafiyyah menyebutkan ar-Rahim,

yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki. Yakni, setiap hubungan

yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini mencakup (keturunan) si

mayit dan asal-usulnya juga anak dari asal-usul si mayyit.

b. Hubungan suami istri atau nikah yang sah, yang dimaksudkan adalah

akad yang sah, baik disertai menggauli istri atau tidak. Ini mencakup

suami dan istri.

c. Wala‟ adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syar’i

karena memerdekakan budak.

d. Syafi’iyyah dan Malikiyah menambahkan sebab keempat yaitu

representasi Islam. Representasi Islam (Muslim) mendapatkan warisan

seperti nasab. Peninggalan orang Muslim atau sisa peninggalan

diberikan kepada Baitul Mal sebagai warisan kepada orang-orang

3 Ramulyo Idris, “Hukum Kewarisan Islam [Studi Kasus, Perbandingan Ajaran

Syafi‟i/patrilinial dan praktek Hazairin/Bilateral dan praktek di Pengadilan Agama]” (Jakarta:

Ind Hill-CO, 1987), hal. 51-52

20

Muslim dalam bentuk ashabah, bukan karena kemaslahatan, jika tidak

ada mewarisi karena tiga sebab di atas.4

4. Penghalang-penghalang warisan (mawaani‟ al-Irts)

Sebab-sebab adanya hak kewarisan yaitu adanya hubungan

kekerabatan dan hubungan perkawinan. Tetapi, adanya hubungan

kewarisan itu belum menjamin secara pasti hak kewarisan.

Kata al-Mawani‟ beberapa penghalang adalah bentuk jamak dari

Mani‟ Menurut Bahasa Mani‟ berarti penghalang diantara dua hal

(menghalangi). Sedangkan menurut istilah, Mani‟ berarti sesuatu yang

mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Tentu saja ketiadaan sesuatu

yang lain itu, tidak serta merta bermakna secara substansial. Kata yang

mempunyai kesamaan arti dengan penghalang adalah kata halangan, yaitu

menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana (maksud) atau

terhentinya pekerjaan.5

Para fuqaha menyepakati tiga penghalang warisan yakni budak,

membunuh, perbedaan agama. Hanafiyyah menyebutkan empat

penghalang warisan yakni budak, membunuh, perbedaan agama dan

perbedaan negara. Dua penyebab yang pertama menghalangi

penyandangnya dari mewarisi yang lain dan dua penyebab terakhir

menghalangi waris mewarisi 2 arah.

4 Wahbah zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu (terjemah jilid 10), (Jakarta: Gema Insani,

2011), Hal. 346-348.

5 A. Mukti Arto, Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam, (Solo: Balqis

Queen, 2009), hal. 70

21

1. Pengahalang Pertama : Budak

Budak menurut bahasa berarti pengabdian, sedangkan menurut

istilah adalah ketidakmapuan secara hukum yang menetap pada diri

manusia. Penyebabnya pada asalnya adalah kafir. Kafir adalah

penghalang warisan secara mutlak, baik status budak itu utuh atau

tidak menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah. Oleh karena itu,

antara orang yang merdeka dan budak tidak bisa saling mewarisi.

2. Penghalang kedua : Membunuh

Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang

warisan. Sebab, dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan

perbuatan yang dilarang oleh karena itu, dia di hukum karena

melanggar apa yang dimaksudkan, supaya dia takut dengan apa yang

dilakukannya.6

Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai macam-

macam pembunuhan yang menghalangi warisan :

Pendapat Hanafiyyah : adalah pembunuhan yang haram. Yakni

pembunuhan yang terkait dengan kewajiban qishas dan kafarat.

Mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja dan pembunuhan karena

salah juga yang semacam pembunuhan salah.

Pendapat Malikiyyah : adalah pembunuhan sengaja karena

amarah, baik langsung maupun karena sebab tertentu. Mencakup orang

yang memerintah, orang yang menganjurkan, orang yang memberi

6 Wahbah zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu (terjemah jilid 10), (Jakarta: Gema Insani,

2011), Hal. 354.

22

fasilitas, orang yang bersama-sama membunuh, orang yang menaruh

racun dalam makanan dan minuman, orang yang mengintai tempat saat

terjadi pembunuhan, saksi palsu dan orang yang memaksa dengan

sungguh-sungguh untuk orang yang terjaga darahnya.

Adapun pembunuhan karena salah tidak menghalangi warisan

harta namun menghalangi warisan diyat.

Pendapat Syafi‟iyyah : orang yang membunuh tidak mewarisi

orang yang dibunuh secara mutlak, baik langsung ataupun karena

sebab, terpaksa ataupun tidak, hak atau tidak, orang yang mukallaf

atau bukan mukallaf. Ini adalah pendapat yang paling luas.

Pendapat Hanabilah bahwa pembunuhan yang menghalangi

warisan adalah pembunuhan karena tidak hak. Yaitu, pembunuhan,

yang dijamin dengan qishash, diyat atau kafarat. Oleh karena, itu hal

ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja dan pembunuhan

karena salah.

3. Penghalang Ketiga : Perbedaan Agama

Berlainan Agama adalah berbeda agama yang menjadi

kepercayaan antara orang yang diwarisi dengan orang yang

mewariskan.7 Perbedaan agama antara Muwarrits dan orang yang

mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana

kesepakatan ulama madzhab empat. Semua ulama mengkelompokkan

orang selain muslim adalah kafir. Orang kafir disini adalah pemeluk

7 Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum

Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 74

23

selain beragama Islam, baik beragama samawi atau beragama ardhi

atau tidak beragama sekalipun (atheis). Bahwa mereka adalah orang-

orang yang menentang Nabi Muhammad SAW.8

Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir

tidak bisa mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan atau

hubungan suami istri karena sabda Nabi Muhammad SAW:

حس ب عه شاب ع اب ج ع جس اب ثا أب عاصى ع حد

ع ا عث س ب ع ع انب ا أ ع هللا د زض ش أسايت ب

سهى )زا ل انكافس ان سهى انكافس سهى قال ل سث ان عه صهى هللا

انبخازي(9

Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraih dari Ali

Ibnu Shihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah

bin Zaid radiallahu „anhuma, Nabi Shallallahu „alaihi wasalam

bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang

kafir tidak mewarisi dari orang muslim”

Petunjuk yang pasti dalam Al-qur’an tentang hak kewarisan

antara orang yang berbeda agama memang tidak ada. Tetapi hubungan

perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim

ahli kitab ada dijelaskan dalam Al-Qur’an. Mengingat bahwa antara

8 Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, Ilmu Waris, Al Faraidh: Deskripsi Hukum

Islam Praktis dan Terapan, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hal. 40

9 M. Nashiruddin Al-albani, Ringkasan Shahih Bukhori, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal

784.

24

hak kewarisan dengan hak perkawianan dekat hubungannya, maka

dalam menghadapi hadits Nabi yang melarang hak kewarisan muslim

dari non-Muslim terdapat perbedan pendapat dikalangan ulama.10

Nabi SAW sendiri telah mempaktikkan pembagian warisan,

dimana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang saling waris

mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Tholib orang yang cukup berjasa

dalam perjuangan Nabi SAW meninggal sebelum masuk Islam, oleh

nabi harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang

masih kafir, yaitu Uqail dan Thalib. Sementara anaknya yang telah

masuk Islam, yaitu Ali dan Ja’far, oleh beliau tidak diberi bagian

waris.11

ثني عن مالك عن اتن شهاب عن علي تن حسين تن علي تن أتي طالة أنو و حد

قيل وطالة ولم يزثو علي قال فلذلك تزكنا نصيثنا أخثزه إنما ورث أتا طالة ع

عة )رواه المالك( من الش١2

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab

dari Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib bahwa ia

mengabarkan kepadanya, bahwa 'Aqil dan Thalib telah mewarisi

harta dari Abu Thalib, sedang Ali tidak mewarisi hartanya. Ali

10

Fathur Rachman, Ilmu Waris,(Bandung: Al-Maarif,1975), hal. 97

11

Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 108

12

M. Ridwan Syarif Abdullah, Al-Muwaththa Imam Malik (Jakarta : Pustaka Azzam,

2005), 434

25

bin Husain berkata; "Maka dari itu, kami tidak mengambil

bagian kami berupa tanah yang ada di lembah”.

4. Adapun warisan dari orang murtad, ada perbedaan pendapat:

a. Abu Hanifah mengatakan, ahli waris muslim mewarisi laki-laki

murtad, apa yang diperoleh pada saat dia masih Islam. Adapun

yang diperoleh saat murtad maka menjadi fa‟i Baitul Mal (harta

yang disimpan oleh kaum muslimin). Perempuan murtad semua

peninggalannya untuk ahli waris yang muslim.

b. Dua murid Abu Hanifah tidak membedakan antara laki-laki murtad

dan perempuan murtad. Keduanya mengatakan bahwa semua

peninggalannya pada saat Islam dan murtad menjadi hak ahli waris

mereka yang muslim.

c. Mayoritas ulama (Malikiyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah)

mengatakan bahwa orang murtad tidak mewarisi juga tidak di

warisi sebagaimana kafir asli. Hartanya menjadi fa‟i (rampasan)

untuk Baitul mal, baik dia memperolehnya pada saat Islam atau

pada saat murtad. Sebab, dengan kemurtadannya dia menjadi

musuh umat Islam. Status hartanya seperti harta kafir harbi. Ini jika

dia meninggal dalam keadaan murtad, kalau tidak maka hartanya

diwakafkan. Oleh karena itu, jika dia kembali kepada Islam maka

harta itu menjadi miliknya.13

13

Wahbah zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu (terjemah jilid 10), (Jakarta: Gema Insani,

2011), Hal. 354-360.

26

Adapun jika salah seorang suami murtad sebelum

persetubuhan maka nikahnya menjadi batal seketika. Jika

murtadnya setelah persetubuhan maka ada dua riwayat :

1. Dipercepat perpisahan keduanya.

2. Menunggu sampai selesai iddah.

Adapun kafir zindiq, adalah orang yang menunjukkan

keislaman sementara dia menyembunyikan kekafiran. Hukum

zindiq menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah adalah seperti

orang murtad. Malikiyah mengatakan bahwa kafir zindiq diwarisi

berbeda dengan orang murtad, Para ahli warisnya yang muslim

juga mewarisinya, jika dia menunjukkan keislamannya.14

Kesimpulannya, murtad secara umum menghalangi

pewarisan. Sebagian ulama menghitungnya sebagai penghalang

khusus berbeda dengan perbedaan agama. Sebab, murtad

mempunyai hukum khusus. Orang murtad tidak mewarisi siapa

pun selain orang murtad secara mutlak, juga tidak diwarisi menurut

pendapat mayoritas ulama selain Hanafiyyah. Sedang menurut dua

orang muridnya Abu Hanifah, bisa diwarisi secara mutlak.

Hartanya yang diperoleh pada waktu Islam sajalah yang diwarisi

menurut Abu Hanifah.

B. Kewarisan Menurut Yusuf Qardhawi

14 Wahbah zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu (terjemah jilid 10), (Jakarta: Gema Insani,

2011), Hal. 360.

27

Seorang ulama kontemporer bernama Yusuf al-Qaraḍawi menjelaskan

dalam bukunya Hadyu al-Islam Fatawi Mu’asirah bahwa orang Islam dapat

mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh

mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak

menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi

dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk

mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya.

Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan

untuk bermaksiat kepada-Nya.15

Hal ini, didasarkan kepada surat Al-Maidah Ayat 5:

و باث نكى أحم ان طعاو انط طعايكى نكى حم انكتاب أتا انر نى حم

حصاث ان ؤياث ي حصاث ان ان ي انكتاب أتا انر إذا قبهكى ي

ت آت أجز س يحص غ ل يسافح يتخري أخدا ي كفس ا باإل

ه حبط فقد ع اخسة ف ي (٥: آىدة)ان انخاسس

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan

(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi

mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang

menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman

dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-

orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas

kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan

bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa yang kafir

setelah beriman maka sungguh, sia-sia amalan mereka dan di hari

kiamat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Q. S. Al-Maidah: 5)

15

Al-Qaraḍawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terjemah Hadyu al-Islam Fatawi Mu’asirah,

Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 850.

28

Pada ayat di atas memperbolehkan menikahi wanita ahli kitab yang pada

hakikatnya non muslim, yang nantinya ketika sang ahli kitab tersebut meninggal

menimbulkan hukum baru yaitu kewarisan, pada hal ini kewarisan beda agama.

Dengan perkataan lain kalau seorang laki-laki Muslim boleh mengawini

perempuan non-Muslim yang Ahli al-kitab, maka seorang Muslim dapat menjadi

ahli waris dari seorang pewaris yang non-Muslim yang Ahli al-kitab.

Istinbat hukum yang ditempuh oleh Yusuf al-Qaradawi dalam masalah

waris beda agama adalah menafsiri hadits tentang larangan waris beda agama

dengan menggunakan hasil ta’wil-an dari ulama mazhab Hanafi terhadap hadits

tentang tidak dibunuhnya orang Islam disebabkan membunuh orang kafir harbi.

Dimana, lafaz kafir pada ḥadis larangan waris beda agama adalah masih bersifat

umum, sehingga perlu adanya pentakhsisan, yaitu diartikan dengan kafir harbi.

Selain itu, Yusuf Qaraḍawi memandang akan adanya kemaslahatan yang besar

ketika orang Islam bisa mewarisi harta peninggalan dari keluarganya yang kafir

zimmi, di antaranya dapat menarik hati orang-orang kafir zimmi untuk masuk

Islam. Dimana yang dimaksud kafir disini adalah kafir harbi, jadi seorang muslim

tidak mewarisi kafir harbi (kaum yang memerangi umat Islam secara nyata)

disebabkan terputusnya hubungan mereka.16

16

Al-Qaraḍawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terjemah Hadyu al-Islam Fatawi Mu’asirah,

Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 856-860.

30

BAB III

WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Hukum Waris Beda Agama menurut KHI

Dalam KHI, hukum kewarisan terdapat dalam Buku II yang terdiri dari 6

Bab dan 44 Pasal (dari pasal 171- 214) dengan rincian Bab I tentang Ketentuam

Umum, Bab II tentang Ahli Waris, Bab III tentang Besarnya Bahagian, Bab IV

tentang Aul dan Rad, Bab V tentang Wasiat, dan Bab VI tentang Hibah.1

Mengenai kewarisan beda agama, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak

ada penjelasan secara detail tentang perbedaan agama. Akan tetapi dalam KHI

dijelaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam. Sebagaimana terdapat dalam

pasal 171 ayat (c), “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Berdasarkan pasal diatas, kewarisan bisa diperoleh dari perkawinan, dan

persamaan keyakinan atau persamaan agama serta tidak terhalang oleh hukum.

Mengacu pada pasal tersebut, perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi. Dalam

Kompilasi Hukum Islam, seseorang dipandang beragama Islam apabila diketahui

dari Kartu Identitas atau pengakuan dan kesaksian. Hal ini dijelaskan dalam pasal

172 yakni, “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu

Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang

1 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada

Media Group, 2011), hal. 98.

31

baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau

lingkungannya”

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai masalah hukum

kewarisan yang diatur dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-

garis hukum faraid. Warna alam pikiran asas qath’i masih agak dominan dalam

perumusan. Sehingga hampir seluruhnya berpedoman pada garis rumusan nash

yang terdapat dalam al-Qur’an.

Buku II tentang hukum kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum

Islam hanyalah penjelasan yang berupa pokok-pokoknya saja. Ini disebabkan

karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam

hanyalah sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum

perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Adapun untuk pengembangannya

diserahkan kepada para hakim dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dalam

kehidupan masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Dengan demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada peraturan

secara khusus tentang kewarisan beda agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

hanya saja menjelaskan secara garis besar tentang kewarisan. Penjelasan tentang

kewarisan beda agama sudah tercakup dalam pasal 171 ayat (c), yaitu bahwasanya

perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi dan agama Islam merupakan syarat

utama dalam memperoleh warisan.2

2 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada

Media Group, 2011, hal. 99-101.

32

B. Waris menurut KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang berlaku di Indonesia

adalah berasal dari BURGELIJK WETBOEK yang terdiri dari 4 buku, yakni :

1. Buku kesatu tentang orang,

2. Buku kedua tentang kebendaan,

3. Buku ketiga tentang perikatan, dan

4. Buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa.3

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) mengandung

lima (5) asas sebagai berikut :

1. Asas Hak Eigendon (hak milik) yang bersifat individualistis tetapi

berdasarkan undang-undang Pokok Agraria. Undang-undang No. 5

Tahun 1960 dalam pasal 6 dikatakan bahwa hak milik adalah

mempunyai fungsi sosial,

2. Asas kebebasan berkontrak (sesuai dengan pasal 1320 jo. Pasal 1338

KUH. Per,

3. Asas Netral dan tidak memihak,

4. Asas dalam lapangan Hukum Kekeluargaan yang bertindak dari wanita

yang sudah bersuami, Suami dan istri mempunyai hak yang sama

diatur dalam pasal 31 UU no. 1 Tahun 1974.

5. Asas Perkawinan Monogami (sesuai undang-undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan,4

3 Sudarsono, “Hukum Waris dan Sistem Bilateral”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1990),

Hal. 11

33

Adapun waris menurut KUHP diatur dalam buku kedua yang pertama-

tama disebut dalam pasal 830 yakni: “Pewarisan hanya berlangsung karena

kematian”. Jelasnya menurut pasal ini rumusan/definisi hukum waris, mencakup

masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat

tersebut ialah bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan

kewajibannya berpindah kepada ahli warisnya.5

Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta

peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan

tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya

tidak lengkap. Menurut hukum perdata barat terdapat 3 unsur warisan, yakni:

1. Orang yang meninggalkan harta warisan, disebut: Erflater,

2. Harta warisan, disebut: Erfenis,

3. Ahli Waris, disebut: Erfgenaam.6

Asas Pewarisan dalam Hukum Perdata (BW) ialah asas kematian artinya

pewarisan hanya karena kematian (pasal 830 KUH.Per), akan tetapi hukum

perdata masih memiliki asas lain yaitu :

1. Asas Individual

4 Ramulyo Idris, “Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat”

(Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 26

5 Sudarsono, “Hukum Waris dan Sistem Bilateral”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1990),

Hal. 11

6 Sudarsono, “Hukum Waris dan Sistem Bilateral”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1990),

Hal. 15

34

Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris

adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan

bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat

dalam pasal 852 jo. 852a yang menentukan bahwa yang berhak

menerima warisan adalah suami dan istri yang hidup terlama, anak

beserta keturunannya.

2. Asas Bilateral

Asas Bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari

bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-

laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara

perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari pasal 850,853,856

yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri

hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal

diwarisi oleh Ibu dan Bapak serta saudara laki-laki maupun sudara

perempuan.7

3. Asas Perderajatan

Asas Perderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si

pewaris menutup ahli waris yang jauh derajatnya.

Dalam KUHP ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya tidak

patut (onwaardig) menerima warisan. Menurut pasal 838, karena putusan hakim

telah :

7 Hadikusuma hilman, Hukum Waris Adat, (Tanjung karang: Alumni/1983/Bandung ,

1983), hal. 14.

35

1. Dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si yang

meninggal,

2. Telah memfitnah atau mengajukan pengaduan yang diancam dengan

hukuman penjara lima tahun atau lebih berat,

3. Dengan kekerasan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat

atau mencabut surat gugatan atau menghalang-halangi si meninggal,

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat

wasiat si yang meninggal.8

Dalam KUHP perbedaan agama tidak menjadi suatu alasan seseorang

tidak mendapatkan warisan karena selama masih mempunyai nasab dengan

pewaris/keturunan, meskipun berbeda agama masih mempunyai hak waris

tersebut.

C. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah sebagian dari ilmu pengetahuan tentang hukum

adat yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kebendaan. Sebagai ilmu

pengetahuan ia memerlukan penguraian yang sistematis, yang tersusun bertautan

antara satu dan yang lainnya.9

Prof. Soepomo merumuskan, hukum waris adat adalah hukum waris yang

memuat peraturan-peraturan adat yang mengatur proses meneruskan serta

8 Ramulyo Idris, “Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat”

(Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 32

9 Hadikusuma hilman, Hukum Waris Adat, (Tanjung karang: Alumni/1983/Bandung ,

1983), hal. 14.

36

mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari

angkatan manusia kepada keturunannya.10

Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan

menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian

disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak

terbagi-bagi".11

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan

yang berbeda-beda, mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula.

Secara teoritis garis keturunan pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga

sistem kekeluargaan atau kekerabatan, yaitu sebagai berikut :

a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan

menurut garis bapak, dimana menurut sistem ini kedudukan laki-laki

lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan perempuan terutama

dalam hal pewarisan. Contohnya : Masyarakat Batak, Bali, Nias,

Sumba, dan lain-lain.

b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan

menurut garis ibu, dimana menurut sistem ini kedudukan perempuan

lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan laki-laki dalam hal

pewarisan. Contoh : Masyarakat Minangkabau

10 Gultom Elfrida, Hukum Waris Adat di Indonesia (Jakarta : Literata, 2010), hal. 45

11

Athoilah, Fikih Waris, Metode Pembagian Waris Praktis, (Bandung: Yrama Widya,

2013), hlm. 2

37

c. Sistem kekeluargaan Parental atau Bilateral

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan

berdasarkan garis bapak dan ibu, di mana menurut sistem ini

kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adalah

seimbang atau sama. Contoh : Masyarakat Jawa, Sunda, Aceh,

Kalimantan, dan lain-lain.12

Menurut hukum Adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria

dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki. Hal ini berdasarkan Putusan

Mahkamah Agung pada tanggal 3 Desember 1958 No. 200 K/Sip/1958. Menurut

hukum adat Bali dalam membagi harta peninggalan itu lebih mengutamakan anak

laki-laki, dalam agama Islam juga bagian laki-laki lebih besar daripada bagian

perempuan yakni 2:1. Di Bali anak laki-laki yang tertua sering diwarisi harta

warisan, tetapi dengan kewajiban wajib menghidupi adik-adiknya sampai mereka

pada menikah.13

Namun dengan perkembangan zaman yang pesat dan banyaknya

masyarakat yang menuntut ilmu di pesantren sedikit demi sedikit mulailah ajaran-

ajaran Islam mulai berkembang contohnya dalam praktek pembagian warisan,

mulai ada pergeseran dari mulai harta peninggalan yang seutuhnya di berikan

kepada anak laki-laki mulai bergeser dengan adanya tata cara sistem kewarisan

Islam yang membagi semua harta peninggalan dengan cara seadil-adilnya.

12 Gultom Elfrida, Hukum Waris Adat di Indonesia (Jakarta : Literata, 2010), hal. 35-36.

13

Oemarsalim. Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia. ( Jakarta: PT. Rineka Cipta),

2006, hal. 97

38

Walaupun terdapat banyak juga yang dalam pembagian harta waris tetap

menggunakan pembagian waris adat patrilinial.14

Berikut ini yang menjadi dasar-dasar pembagian hukum adat:

1. Adanya persamaan hak para ahli waris.

2. Harta warisan tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris.

3. Pembagian warisan dapat ditunda ataupun dibagikan hanya sebagian

saja.

4. Harta warisan tidak merupakan satu kesatuan, tetapi harus dilihat dari

sifat, macam asal dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan

tersebut.15

14 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V.

(Jakarta : Rineka Cipta), 2002, Hal. 58

15

Gultom Elfrida, Hukum Waris Adat di Indonesia (Jakarta : Literata, 2010), hal. 45-46

39

BAB IV

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BADUNG

NO.4/PDT.P/2013/PA.BDG DAN ANALISIS PENULIS

A. Kronologis Perkara

Para Pemohon (R. Agus Prabowo bin R. Soewarkoesno dan R. Mikro

Sundoro bin R. Soewarkoesno) melalui Kuasa Para Pemohon mengajukan

permohonan Penetapan Ahli Waris dari R. Soewarkoesno dan Ni Made Rai

Ningsih, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah para Pemohon yakni R. Soewarkoesno lahir di Cilacap

tanggal 9 April 1937 telah menikah dengan ibu para Pemohon yang

bernama Ni Made Rai Ningsih, lahir di Singaraja tanggal 4 Februari

1947.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 4 (empat)

orang anak sebagai berikut :

a. Ni Luh Eksi Sundari (sudah meninggal), anak pertama, perempuan,

lahir tanggal 23Maret 1963, agama Hindu, beralamat di

Banyuning, Singaraja.

b. R. Agus Prabowo, anak kedua, laki-laki, lahir 11 Agustus 1968,

agama Islam, bertempat tinggal di Kuta, Badung.

c. R. Endro Prakoso, anak ketiga, laki-laki, lahir tanggal 13 April

1970, agama Hindu, tempat tinggal di Kuta, Badung.

40

d. R. Mikro Sundoro,anak keempat, laki-laki, lahir tanggal 28 Juni

1972, agama Islam, alamat di Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa

Tengah, kini tinggal di Kalimantan.

3. Bahwa kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia, ibu

kandung para Pemohon (Ni Made Rai Ningsih) meninggal lebih

dahulu pada tanggal 29 Mei 2004 karena sakit, Surat Keterangan

Kematian Nomor: 221/LT/SKK/IX/12 tanggal 17 September 2012,

bapak kandung para Pemohon (R. Soewarkoesno) meninggal dunia

pada tanggal 17 Februari 2010, Surat Keterangan Kematian Nomor:

221/LT/SKK/IX/12 tanggal 17 September 2012 dari Kelurahan Kuta,

Kuta Utara.

4. Bahwa Ibu Pemohon yaitu, Ni Made Rai Ningsih meninggal dalam

keadaan Hindu namun sebelumnya beragama Islam.

5. Bahwa ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon semasa hidupnya

tidak pernah membuat surat wasiat.

6. Bahwa semasa hidupnya, orang tua para Pemohon memiliki 2 bidang

tanah yang kini disebut sebagai tanah/harta warisan, berupa :

a. Tanah seluas 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak

di Kuta, Badung, Sertifikat Hak Milik No.767, Gambar Situasi No.

1413/1978 tanggal 20 September 1978, atas nama Made Rai

Ningsih,

b. Tanah seluas 350 m2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak

di Kuta, Badung, Sertifikat Hak Milik No. 768, Gambar Situasi

41

No. 176/1978 tanggal 26 Februari 1979, atas nama R.

Soewarkoesno.

7. Bahwa Ni Luh Eksi Sundari telah berpindah agama ke agama Hindu

karena mengikuti agama suaminya, sehingga sesuai dengan ketentuan

hukum Islam, maka Ni Luh Eksi Sundari tidak lagi menjadi ahli waris

dari orang tuanya yang bernama R. Soewarkoesno dan Ni Made Rai

Ningsih.

8. Bahwa demikian juga dengan R. Endro Prakoso, di depan persidangan

perkara Nomor 20/Pdt.P/2012/PA.Bdg. menyatakan dengan tegas telah

pindah agama dan kini beragama Hindu, dengan demikian pernyataan

tersebut membuktikan bahwa R. Endro Prakoso tidak berhak lagi atas

harta warisan dari orang tuanya yang bernama R. Soewarkoesno dan

Ni Made Rai Ningsih.

B. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa, Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya

mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari Ni Made Rai Ningsih dalam

hal mana di saat meninggal dunia beragama Hindu. Demikian juga para Pemohon

mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari R. Soewarkoesno yang juga

telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Dalam keterangannya di

persidangan para Pemohon juga bermohon agar penetapan ini dapat digunakan

sebagai alasan hak bagi ahli waris Ni Made Rai Ningsih dan ahli waris R.

Soewarkoesno terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 767 tanggal 20

42

September 1979 atas nama Ni Made Rai Ningsih dan Sertifikat Hak Milik Nomor

768 tanggal 26 Februari 1979 atas nama R. Soewarkoesno.

Menimbang, bahwa karena para Pemohon beragama Islam demikian juga

dengan pewaris yang bernama R. Soewarkoesno beragama Islam, meskipun

pewaris yang bernama Ni Made Rai Ningsih disebutkan beragama Hindu, Majelis

Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolute

Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat

(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49

huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai pihak yang mengajukan perkara

secara voluntair berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka perkara ini

secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris,

maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal

dunia dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak

terhalang secara syar’i untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, bukti P6 dan

keterangan para saksi, Ni Made Rai Ningsih telah meninggal dunia dalam keadaan

beragama Hindu meski sebelumnya beragama Islam, hal mana menurut Pasal 171

huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, seorang Pewaris pada

saat meninggal dunia harus beragama Islam. Bilamana dihubungkan dengan Pasal

43

171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam

menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling

mewarisi. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bagaimana sekiranya pewaris

itu murtad (keluar dari Islam), apakah hartanya dapat diwarisi oleh muslim

ataukah tidak. Sepanjang mengenai hal ini Majelis Hakim memberikan pendapat

hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sistem kewarisan

Islam menganut sistem kekerabatan, baik secara nasabiyah maupun secara

hukmiyah. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan

perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain

mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur muamalah.

Kekerabatan antara seorang dengan seseorang tidak akan pernah terputus

sekalipun agama mereka itu berbeda. Seorang anak tetap mengakui ibu

kandungnya sekalipun ibu kandungnya itu tidak satu agama dengannya. Islam

tidak mengajarkan permusuhan dengan memutuskan hubungan horizontal dengan

non muslim, terlebih-lebih mereka itu ada pertalian darah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penghalang kewarisan

karena berbeda agama, haruslah dipahami secara cermat. Perbedaan agama itu

ditujukan semata-mata kepada ahli waris. Bilamana seseorang ingin menjadi ahli

waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, jangan sekali-kali berbeda

agama dengan pewarisnya yang muslim. Sekiranya hal itu terjadi, maka non

muslim tersebut tidak dapat menuntut agar dirinya menjadi ahli waris dan

mendapatkan harta warisan dari pewaris menurut hukum Islam.

44

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pewaris yang bernama Ni Made

Rai Ningsih sebelumnya beragama Islam, lalu keluar dari Islam dan kemudian

meninggal dunia dalam keadaan non muslim sementara kerabat terdekatnya tetap

memeluk agama Islam, maka kerabat muslim tersebut tetap menjadi ahli waris,

dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dan mengambil alih pendapat Muadz bin

Jabal, Mu’awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali dan Al

Masruq Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.263), dan

lebih spesifik Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang

menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (murtadah)

diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam (Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa

adillatuhu Juz 8 hal.265).

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas, tidak berarti Majelis

Hakim menyalahi aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dab c,

Majelis Hakim memandang Pasal 171 huruf b dan c tersebut di atas harus

dipahami sebagai aturan umum dalam kasus-kasus ideal, sementara perkara a quo

adalah perkara yang bersifat insidental.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara waris

dalam kasus yang ideal di mana pewaris dan ahli warisnya beragama Islam,

Majelis Hakim akan merujuk kepada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam,

sementara itu, dalam halmana pewarisnya murtad (telah keluar dari Islam),

Majelis Hakim akan merujuk kepada pendapat Hukum yang Majelis Hakim

uraikan di atas.

45

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P 6 diperoleh

fakta hukum, ternyata Ni Made Rai Ningsih yang kemudian menjadi non muslim

telah meninggal dunia dalam keadaan non muslim pada tanggal 29 September

2004 dengan meninggalkan seorang suami bernama R. Soewarkoesno yang

beragama Islam, dan 4 (empat) orang anak yakni Ni Luh Eksi Sundari beragama

Hindu, R. Agus Prabowo beragama Islam, R. Endro Prakoso beragama Hindu,

dan R. Mikro Sundoro beragama Islam, oleh karena itu dengan menunjuk uraian

pertimbangan hukum yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan

bahwa ahli waris dari Ni Made Rai Ningsih adalah R. Soewarkoesno, R. Agus

Prabowo dan R. Mikro Sundoro.

Menimbang, bahwa dalam kasus R. Soewarkoesno ini, Majelis Hakim

menilai sebagai kasus yang ideal sehingga kembali merujuk kepada aturan umum

yang terdapat dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,

maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ahli waris dari R. Soewarkoesno

adalah, R. Agus Prabowo dan R. Mikro Sundoro.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di

atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa ahli waris dari Ni Made Rai Ningsih dan

R. Soewarkoesno adalah R. Agus Prabowo dan R. Mikro Sundoro.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena hukum kewarisan Islam di

Indonesia mengandung asas egaliter, maka kerabat yang beragama selain Islam

yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dalam perkara a quo adalah Ni

46

Luh Eksi Sundari dan R. Endro Prakoso, tetap berhak mendapat bagian waris

dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang

sederajat dengannya

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon,

maka penetapan ahli waris ini dapat digunakan untuk mengurus harta peninggalan

dari Ni Made Rai Ningsih dan R. Soewarkoesno.

Menimbang, bahwa karena yang mengajukan permohonan ini adalah para

Pemohon secara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara yaitu para Pemohon yang

besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

C. Penetapan Majlis Hakim

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menetapkan ahli waris dari Ni Made Rai Ningsih dan R.

Soewarkoesno adalah R. Agus Prabowo dan R. Mikro Sundoro.

3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp

186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

D. Analisis Penulis

Kasus ini adalah permohonan Penetapan Ahli Waris dari R. Soewarkoesno

(almarhum) dan Ni Made Rai Ningsih (Almarhum) yang telah meninggal pada

tanggal 29 Mei 2004 dan R. Sowarkoesno meninggal pada tanggal 10 Februari

2010. Perlu diketahui Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan

47

harta berupa sebidang tanah seluas 250 m2 terletak di Desa Kuta, Kecamatan

Kuta, Badung sertifikat hak milik Ni Made Rai Ningsih dan tanah seluas 350m2

terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Badung sertifikat hak milik R.

Soewarkoesno. Para pemohon memohon kepada majlis hakim untuk

menetapkan/memutuskan bahwa R. Agus Prabowo bin R. Sowarkoesno umur 44

tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kuta, Kabupaten Badung dan R. Mikro

Sundoro bin R. Sowarkoesno umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di

Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah adalah ahli waris yang sah dari

almarhum R. Sowarkoesno dan Ni Made Rai Ningsih.

Setelah mengikuti duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hukum

hakim berdasarkan penetapan No.4/pdt.P/2013/PA.Bdg. di Pengadilan Agama

Badung Provinsi Bali maka penulis akan memaparkan pandangan penulis

terhadap kasus tersebut.

Pada penetapan perkara ini diketahui bahwa sang pewaris/ibu pemohon

bernama Ni Made Rai Ningsih adalah bukan beragama Islam, pewaris beragama

Hindu yang dapat dibuktikan dengan Keterangan Kematian Nomor

221/LT/SKK/IX/12 pada tanggal 17 September 2012 dan keterangan saksi-saksi.

Menurut pendapat majelis hakim, sistem kewarisan Islam menganut

sistem kekerabatan, baik secara nasabiyah maupun secara hukmiyah. Sistem

kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai

penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah,

lebih banyak juga mengandung unsur muamalah. Kekerabatan antara seorang

48

dengan seseorang tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda.

Seorang anak tetap mengakui ibu kandungnya sekalipun ibu kandungnya itu tidak

satu agama dengannya. Islam tidak mengajarkan permusuhan dengan

memutuskan hubungan horizontal dengan non muslim, terlebih-lebih mereka itu

ada pertalian darah.

Sedangkan menurut penulis sendiri mengenai perkara waris menurut

hukum Islam faktor perbedaan agama, adalah sesuatu yang menjadi penghalang

kewarisan/saling waris mewarisi dan bisa mendapatkan harta peninggalan dari

ahli waris dengan jalan wasiat wajibah, bukan dengan jalan waris. Sesuai dengan

Hadis Nabi SAW:

ج عي اتي شاب عي حا أت عاصن عي اتي جش ي حذ تي حس عل

وا أى الث ع للا ذ سض عي عوش تي عخواى عي أساهح تي ص

ل الكافش الوسلن سلن قال ل شث الوسلن الكافش عل صلى للا

)سا الثخاسي(1

Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraih dari Ali Ibnu

Shihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid

radiallahu „anhuma, Nabi Shallallahu „alaihi wasalam bersabda: “Orang muslim

tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang

muslim”

1 M. Nashiruddin Al-albani, Ringkasan Shahih Bukhori, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal

784.

49

Menurut pendapat Majlis Hakim, dalam perkara a quo, pewaris yang

bernama Ni Made Rai Ningsih sebelumnya beragama Islam, lalu keluar dari Islam

dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan non muslim sementara kerabat

terdekatnya tetap memeluk agama Islam, maka kerabat muslim tersebut tetap

menjadi ahli waris, dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dan mengambil alih

pendapat Muadz bin Jabal, Mu’awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad

bin Ali dan Al Masruq (Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8

hal.263), dan lebih spesifik Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Abu

Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam

(murtadah) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam (Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul

Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.265).

Ada beberapa pendapat ulama fiqh tentang warisan orang murtad, yang di

wariskan kepada :

1. Hartanya otomatis menjadi fa’i bagi baitul mal dan menjadi milik

kaum muslimin. Ini pendapat Malik, Syafi’i, Ahmad dalam riwayat

Ibnu Abbas RA, Rabiah, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir.2

Mereka beralasan dengan dalil:

تي ج عي اتي شاب عي عل حا أت عاصن عي اتي جش حذ

للا ذ سض ي عي عوش تي عخواى عي أساهح تي ص حس

2 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah Lengkap (terjemah jilid

4), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hal. 288-290.

50

سلن قال ل شث الوسلن الك عل صلى للا وا أى الث افش ع

ل الكافش الوسلن )سا الثخاسي( 3

Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraih dari Ali

Ibnu Shihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah

bin Zaid radiallahu „anhuma, Nabi Shallallahu „alaihi wasalam

bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang

kafir tidak mewarisi dari orang muslim”

2. Semua hartanya diberikan kepada para ahli warisnya yang muslim,

baik harta yang dihasilkan sebelum murtad (semasa masih muslim)

atau setelah murtad. Ini pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, dua

orang murid Abu Hanifah, riwayat kedua Ahmad, riwayat dari Abu

Bakar, Ali, Ibnu Mas’ud RA, pendapat sekelompok orang salaf antara

lain Al-Hasan, Umar Bin Abdul Aziz, Al-Auza’i, Ats-Tsauri.

Mereka berpegang pada dalil :4

a. Riwayat dari Zaid bin Tsabit, dia mengatakan: Abu Bakar

mengutusku setelah sekembalinya dari kalangan murtad agar aku

membagikan harta-harta mereka pada para pewaris mereka yang

masih muslim. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qudamah.

b. Mereka mengatakan: jika memang karena kemurtadannya seluruh

harta bendanya berpindah tangan, maka ia hanya berpindah tangan

3 M. Nashiruddin Al-albani, Ringkasan Shahih Bukhori, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal

784.

4 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah Lengkap (terjemah jilid

4), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hal. 288-290.

51

pada para ahli warisnya yang masih muslim, sebagaimana halnya

jika ia meninggal dunia.

3. Harta orang murtad yang diperoleh sebelum kemurtadannya diberikan

kepada ahli warisnya yang masih muslim. Ini adalah pendapat Abu

hanifah dan Ishaq. Mereka melanjutkan: Sedangkan harta yang

diperolehnya selama kemurtadannya menjadi harta fai’ untuk Baitul

Mal. Alasan mereka kemukakan sama seperti argumentasi pengusung

pendapat kedua.

4. Hartanya menjadi warisan bagi ahli warisnya yang mengikuti agama

baru yang dianut orang yang murtad tersebut. Jika tidak ada, maka

harta tersebut menjadi fai’. Ini adalah riwayat ketiga dari pendapat

Ahmad, Daud Azh-Zhahiri, riwayat dari Alqamah dan Sa’id bin Abi

Arubah. Mereka berpegang teguh pada alasan sebagai berikut :

Orang yang murtad berstatus sama seperti kafir, sehingga

pemeluk agamanyalah yang berhak menerima warisan, sebagaimana

halnya kasus orang kafir harbi dan seluruh orang kafir.

Sabda Nabi SAW:

ي تي حس ج عي اتي شاب عي عل حا أت عاصن عي اتي جش حذ

وا أى الث ع للا ذ سض عي عوش تي عخواى عي أساهح تي ص

52

سلن قال ل شث عل ل الكافش الوسلن )سا صلى للا الوسلن الكافش

الثخاسي(5

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraih dari

Ali Ibnu Shihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari

Usamah bin Zaid radiallahu „anhuma, Nabi Shallallahu „alaihi

wasalam bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir,

dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”

Berdasarkan uraian diatas hakim berpegang kepada pendapat Abu Yusuf

dan Muhammad, dua orang murid Abu Hanifah. Dan ada beberapa pendapat

Sahabat yang pada masa Abu Bakar, Abu Bakar mengambil harta orang-orang

murtad dan memberikannya kepada ahli warisnya yang muslim.

Pendapat ini bisa menjadi sebuah gagasan baru agar harta umat muslim

terjaga dan harta warisan tersebut tidak jatuh ketangan non muslim yang nantinya,

dikhawatirkan harta itu menjadi alat propaganda kaum non muslim, sedangkan

jika jatuh ke muslim bisa menjadi alat perjuangan.

Menurut hakim, tidak berarti Majelis Hakim menyalahi aturan dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dan c, Majelis Hakim memandang

Pasal 171 huruf b dan c tersebut di atas harus dipahami sebagai aturan umum

dalam kasus-kasus ideal, sementara perkara a quo adalah perkara yang bersifat

insidental. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara waris dalam kasus yang

ideal di mana pewaris dan ahli warisnya beragama Islam, Majelis Hakim akan

merujuk kepada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, sementara itu, dalam halmana

5 M. Nashiruddin Al-albani, Ringkasan Shahih Bukhori, (Jakarta: Gema Insani, 2003),

hal 784.

53

pewarisnya murtad (telah keluar dari Islam), Majelis Hakim akan merujuk kepada

pendapat Hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas.

Mengenai kewarisan beda agama, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak

ada penjelasan secara detail tentang perbedaan agama. Akan tetapi dalam KHI

dijelaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam. Sebagaimana terdapat dalam

pasal 171 ayat c, “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Berdasarkan pasal diatas, kewarisan bisa diperoleh dari perkawinan, dan

persamaan keyakinan atau persamaan agama serta tidak terhalang oleh hukum.

Mengacu pada pasal tersebut, perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi. Dalam

Kompilasi Hukum Islam, seseorang dipandang beragama Islam apabila diketahui

dari Kartu Identitas atau pengakuan dan kesaksian. Hal ini dijelaskan dalam pasal

172 yakni, “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu

Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang

baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau

lingkungannya”

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai masalah hukum

kewarisan yang diatur dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-

garis hukum faraid. Warna alam pikiran asas qath’i masih agak dominan dalam

perumusan. Sehingga hampir seluruhnya berpedoman pada garis rumusan nash

yang terdapat dalam al-Qur’an.

54

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim dalam memutuskan perkara

dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan ijtihad dan suatu penilaian

terhadap peristiwa yang terjadi dan fakta yang benar-benar terjadi. Yang tetap

berpedoman pada KHI Pasal 229. “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara

yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan

rasa keadilan.”

Hakim itu adalah sumber hukum ketika dia harus memutus suatu perkara

dimana dia harus menyimpangi dari kaidah dan tidak sesuai dengan maqashid

syariah maka dia akan berpendapat atau berijtihad, misalnya hakim rasa tidak

sesuai dengan rasa ketidakadilan dan kondisi masyarakat. Dengan melihat

beberapa asas:6

1. Tauhidiyah

2. Adalah

3. Musawah

Al-Ghazali merumuskan ijtihad dalam arti bahasa sebagai “pencurahan

segala daya usaha dan penumpahan segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu

yang berat dan sulit”. Ijtihad dalam struktur Islam diidentikan dengan

Mujahadah.7 Seperti yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 69:

ل ث س ن ذ ل ا ف اذ ا ج ي ز ال (٩٦)العكثخ: ي س ح و ال ع و ل الل ا ا

6 Wawancara pribadi pada tanggal 12 Agustus 2015

7 Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar bin Khattab Studi Tentang Perubahan Hukum Islam,

(Yogyakarta: Rajawali Pers, 1987), Hal. 52.

55

Artinya: “Dan orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh (Mujahadah) untuk

(mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada

mereka jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta

orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Ankabut :69)

Pembatalan hukum tidaklah identik dengan pembatalan dalam konsepsi

hukum Islam. Walaupun pembatalan (naskh) terjadi antara syari’at, yang juga

sering dikaitkan dengan alasan kemaslahatan, namun pembatalan semacam itu

tidak berlaku lagi setelah berakhirnya wahyu. Hukum adalah pengamalan dan

penerapan teks yang sudah ada, dengan mempertimbangkan situasi (zuruf) teks itu

yang dikaitkan dengan kepentingan dan kemaslahatan yang sifatnya situasional.

Dan bila terjadi perubahan kepentingan, maka berubah pulalah hukum yang

diterapkan, tanpa perlu mengubah teks nya sendiri. Perbedaan lainnya adalah

bahwa yang berhak membatalkan adalah syar’I (Allah) sesuai dengan tuntutan

titah-Nya yang terbaru, sedangkan yang mengubah penerapan hukum adalah

mujtahid, untuk disesuainkan dengan kemaslahatan yang telah berubah. 8

Dalam perkembangan pemikiran hukum islam, terutama yang dibahas oleh

ahli-ahlli ushulfiqh (yurisprudensi) ada yang membedakan antara hikmah

(tindakan kebijaksanaan dan illatt (alasan sebab). Dan sebagai kelanjutan dari

pembedaan ini dikatakan bahwa hukum hanya bisa ditetapkan berdasarkan illatt

tetapi tidak didasarkan kepada hikmah. Argumentasi yang sering dipergunkan

8 Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar bin Khattab Studi Tentang Perubahan Hukum Islam,

(Yogyakarta: Rajawali Pers, 1987), Hal. 172.

56

dalam hal ini karena hikmah bersifat abstrak sedangkan illatt adalah sebab yang

kongkrit.

Perbedaan antara hikmah dan illatt hanyalah bersifat teoritis, karna setiap

illatt yang menjadi landasan setiap tindakan harus mengandung hikmah. Dan jika

tindakan tidak mengandung hikmah maka ia sama saja dengan kebodohan, yang

tak mungkin terjadi pada peraturan-peraturan Tuhan Yang Maha Esa.9

Dalam reinterpretasi hukum maka hakim patut dihargai sebagai suatu

ijtihad dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai hukum kewarisan Islam guna

terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan. Benar atau salahnya seorang

hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum tetap diberikan pahala oleh Allah

SWT karena kebenaran semata-mata milik Allah SWT.

حا عثذ حذ الوقشئ ضذ تي للا حا الوك ج حذ ح تي ح ح شش تي ضذ حذ

ذ عي الاد تي للا عثذ ن تي هحو أت عي سعذ تي تسش عي الحاسث تي إتشا

س لى ق العاص تي عوش عي العاص تي عوش ه سسل سوع أ صلى للا للا

سلن عل إرا أجشاى فل أصاب حن فاجتذ الحاكن حكن إرا قل حن فاجتذ حكن

كزا فقال حضم تي عوش تي تكش أتا الحذج تزا فحذحد قال أجش فل أخطأ

ح حوي عثذ تي سلوح أت حذ شج أت عي الش قال ش الوطلة تي العضض عثذ

9 Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar bin Khattab Studi Tentang Perubahan Hukum Islam,

(Yogyakarta: Rajawali Pers, 1987), Hal. 173-174.

57

ذ عث عي عي سلوح أت عي تكش أت تي للا صلى الث للا سلن عل )سا هخل

الثخاسي(10

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid Almuqri‟ Almakki telah

menceritakan kepada kami Haiwa bin Syuraikh telah menceritakan kepadaku

Yazid bin Abdullah bin Al-had dari Muhammad bin Ibrahim Al-Harits dari Busr

bin Said dari Abu Qais mantan budak Amru bin Ash ia mendengar Rasulullah

Shallallahu alaihi wassallam bersabda: “Jika seorang hakim mengadili &

berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, & jika

seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya satu

pahala”. Kata Amru, Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amru

bin Hazm dan Dia berkata, Beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman

mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin al Muththalib

dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi ShallAllahu 'alaihi wa

Salam Shallallahu'alaihiwa sallam semisalnya.” (HR. Bukhari).

10

M. Nashiruddin Al-albani, Ringkasan Shahih Bukhori, (Jakarta: Gema Insani, 2003),

hal 562.

58

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan rangkaian pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis

mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Menurut Ulama Madzhab ada beberapa penghalang kewarisan dalam

Islam:

a. Budak

b. Membunuh

c. Perbedaan Agama, dan

d. Perbedaan Negara :

Ulama Madzhab (Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’I dan Imam

Hambali pada dasarnya tidak membolehkan waris beda agama. Akan,

tetapi ada 2 orang murid Abu Hanifah yang membolehkan pewarisnya

seorang murtad seperti yang telah dibahas dalam skrisi ini. Mereka

berpedoman kepada atsar sahabat.

2. Di Indonesia sendiri diatur hukum bagi umat yang beragama Islam dalam

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dan juga didalamnya diatur hukum Kewarisan seperti halnya yang telah

dibahas dalam skripsi ini. Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur

waris bagi sesama umat Islam saja akan tetapi juga waris yang berbeda

agama dalam pasal 171 huruf (c) :

59

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

3. Hakim dengan reinterpretasi/ijtihadnya berpendapat lain yang berbeda

dengan Kompilasi Hukum Islam dan Ulama Madzhab akan tetapi

mengambil pendapat minoritas yaitu, pendapat dua orang murid Abu

Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad. Menurut Hakim, hakim melihat ada

manfaat yang lebih besar yang akan di dapatkan oleh pihak. Karena

seorang hakim harus mentransfer sebanyak mungkin rasa keadilan. Salah

satu alasan seseorang datang ke pengadilan adalah mendapatkan rasa

keadilan dalam kasusnya di tengah-tengah masyarakat. Yang tetap

berpedoman pada KHI Pasal 229. “Hakim dalam menyelesaikan perkara-

perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-

sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga

putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”

B. Saran

Setelah menelaah yang terdapat dalam tulisan ini, maka ada beberapa hal

yang penulis rekomendasikan antara lain:

1. Kompilasi Hukum Islam seharusnya lebih merinci tentang peraturan

pembagian waris beda agama. Peraturan waris beda agama seharusnya

bukan hanya menjadi aturan umum saja tapi harus menjadi aturan khusus

dengan penjelasan yang lebih merinci agar tidak terjadi salah penafsiran

yang aturannya sudah sesuai dengan hukum Islam.

60

2. Perlu adanya pelaksanaan penyuluhan mengenai kewarisan berbeda agama

dengan cara mensosisalisasikan melalu seminar, agar masyarakat lebih

mengetahui tentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia ataupun

dalam Islam.

61

DAFTAR PUSTAKA.

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah Lengkap terjemah

jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ahmad Azhar Bazhar Basyir, Hukum Waris Islam. Yogyakarta: Universitas Islam

Indonesia, 1990.

Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Al-Hamdani, H.S, Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Al-Qaraḍawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terjemah Hadyu al-Islām Fatāwī

Mu’āsirah Jilid ke-3. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar bin Khattab Studi Tentang Perubahan Hukum

Islam. Yogyakarta: Rajawali Pers, 1987.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi

V. Jakarta : Rineka Cipta.Baymedia Publising, Cet. II, 2006.

Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur. Ilmu Waris, Al Faraidh: Deskripsi

Hukum Islam Praktis dan Terapan. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.

Athoilah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis). Bandung: Yrama

Widya, 2013.

Fathur Rachman, Ilmu Waris,Bandung: Al-Maarif,1975.

Gultom Elfrida, Hukum Waris Adat di Indonesia Jakarta : Literata, 2010.

Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta:

Prenada Media Group, 2011.

Hadikusuma hilman, Hukum Waris Adat. Tanjung karang: Alumni 1983

Bandung, 1983.

Ibrahim, Jhony, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Jakarta: Senayan Abadi

Publishing, 2004.

M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam. Jakarta Cet. I.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan

Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

M. Nashiruddin Al-albani, Ringkasan Shahih Bukhori. Jakarta: Gema Insani,

2003.

62

M. Ridwan Syarif Abdullah, Al-Muwaththa Imam Malik. Jakarta : Pustaka

Azzam, 2005.

Moleong, Lexy, J, 2005. Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja

Rosdakarya, 2005.

Mughniyyah, Muhammad Jawad, Fikih Lima Mazhab. Penerjemah Masykur A.B.

dkk, Jakarta: Lentra, 2006.

Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan

Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat. Semarang, Badan Penerbit

UniversitasDiponegoro Semarang, 2008.

Mukti Arto, Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam. Solo:Balqis

Queen, 2009

Oemarsalim. Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ramulyo Idris, Hukum Kewarisan Islam [Studi Kasus, Perbandingan

AjaranSyafi’i/Patrilinial dan Praktek Hazairin/Bilateral dan praktek di

Pengadilan Agama]. Jakarta: Ind Hill-CO, 1987

Ramulyo Idris, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata

Barat. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Soebekti dan Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Semarang.

Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja GrafindoPersada,

2004.

Sudarsono, “Hukum Waris dan Sistem Bilateral”, Jakarta: PT. Rineka Cipta,1990.

Wahbah zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu terjemah jilid 10. Jakarta:Gema

Insani, 2011.

Zaini, Muderis, 1992, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta:

Sinar Grafika.

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2015

Waktu : 13.00 WIT

Tempat : Musholla Pengadilan

Nama Narasumber : Drs. H. KT. Madhuddin Djamal, SH. MM.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Badung tahun 2013

1. Apakah yang menjadi latar belakang masuknya perkara waris kewenangan Pengadilan

Agama Khususnya di Pengadilan Agama Badung?

- Seluruh perkara-perkara yang di tangani Pengadilan Agama di Indonesia termasuk

yang di tangani Pengadilan Agama Badung Provinsi Bali adalah perkara-perkara

yang memang sudah di sebutkan kewenangannya dalam undang –undang.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-undang No. 1 tahun

1974, kewarisan adalah bidang perkara yang diterima diproses dan diputus di

Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

2. Apa landasan yuridis dalam menetapkan perkara waris beda agama ini?

- Landasan yuridisnya adalah di dalam hukum Islam banyak kita dapatkan dalil-

dalil masalah waris khususnya waris beda agama diantaranya:

Hadis :

افر المسلما لا الكا افرا وا لا يارث المسلم الكا

“Seorang muslim tidak mewariskan orang kafir dan orang kafir tidak mewariskan

orang muslim”

Jadi, salah satu halangan yang menjadi saling mewarisi dalam hal waris adalah

beda agama selain itu ada pembunuhan, maka dalam konteks ini perbedaan agama

menjadi alasan seseorang terhijab dalam menerima warisan baik seseorang

tersebut murtad(kembali ke agama lamanya) memang agama awal yang

dianutnya. Kemudian dalam KHI jelas disebutkan bahwa perbedaan agama

menyebabkan tidak bolehnya seseorang menerima harta warisan. Meskipun dalam

kitab fiqih pernah terjadi zaman sahabat ayahnya non muslim tapi anaknya masuk

Islam (Muallaf), bapaknya yang kufar ini meningggal sementara meninggalkan

anak sudah masuk Islam, beberapa orang sahabat membolehkan anaknya tersebut

menerima warisan dari sang ayah yang non muslim ketika anaknya muslim,

karena ada beberapa alasan yang spesifik sahabat bias menympangi dari hadis

tersebut.

3. Pertimbangan apa saja yang ,majlis Hakim ambil dalam perkara waris beda agama

ini? Bukankah dalam hukum Islam faktor agama itu penting dalam penentuan hak

waris, bagaimana menurut bapak?

- Pengadilan agama atau pengadilan apapun yang ada di Indonesia adalah sifatnya

pasif dia tidak boleh mencari perkara atau memilih perkara yang masuk maka

tidak ada alasan/tidak dibenarkan menolak dengan alasan tidak ada hukum yang

mengatur, jadi harus diterima.

Alasan majlis hakim adalah karena memang di Undang-undang yang berlaku di

Indonesia itu mau gak mau bertentangan atau tidak bertentangan dangan rasa

keadilan memang harus diselesaikan/diputuskan.

Meskipun hakim terkadang merasa tidak nyaman ketika seorang yang satu

mendapat harta warisan akan tetapi yang satunya tidak, padahal masih satu

keluarga atau adik kakak.

- Hakim itu adalah sumber hukum ketika dia harus memutus suatu perkara dimana

dia harus menyimpangi dari kaidah dan tidak sesuai dengan maqashid syariah

maka dia akan berpendapat atau berijtihad, misalnya hakim rasa tidak sesuai

dengan rasa ketidakadilan dan kondisi masyarakat. Dengan melihat beberapa asas:

a. Tauhidiyah

b. Adalah

c. Musawah

Hakim dapat mempertimbangkan melalui 3 jalan itu. Dalam masalah ini sudah pernah

di dapatkan asarnya.

4. Menurut bapak apakah penetapan ahli waris ini sudah adil? Dan sudah sesuai dengan

hukum Islam?

Menurut Saya, secara pribadi penetapan ahli waris ini sudah adil, apalagi para ahli

waris yang mengajukan permohonannya mendapatkan hak waris. Seorang hakim

tidak akan pernah melanggar hukum atau dalil yang sudah qat’i akan tetapi dengan

beberapa pertimbangan lain atau jalan lain seperti wasiat wajibah, shodaqah, dll.

5. Mengapa hakim mengambil pendapat yang minoritas yaitu pendapat 2 murid Abu

Hanifah bukan pendapat Jumhur?

- Disitu hakim melihat ada manfaat yang lebih besar yang akan di dapatkan oleh

pihak. Jika hakim mengambil pendapat yang mayoritas malah tidak dapat kan,

jadi dimana rasa keadilan, karena seorang hakim harus mentransfer sebanyak

mungkin rasa keadilan. Salah satu alasan seseorang datang ke pengadilan adalah

mendapatkan rasa keadilan dalam kasusnya di tengah-tengah masyarakat. Maka,

benteng terakhir seseorang mendapatkan keadilan yaitu di pengadilan dan hakim.

Sementara hukum hakim dapat meyelesailkan perkara Dalil

“hukmul hakim turfaul ikhtilaf”

6. Mengapa pendapat hakim seakan bertentangan dengan hukum islam dan hukum

perundangan yang berlaku?

Kenapa bertentangan.

1. Pertimbangan nya adalah kalau tidak kedia itu akan kemana harta itu. Padahal

dialah yang berhak manurut nasabnya.

2. Dikhawatirkan harta itu menjadi alat propaganda kaum non muslim,

sedangkan jika jatuh ke muslim bisa menjadi alat perjuangan .

Dengan catatan :

1. Ada musyawarah.

2. Ada kerelaan dianatara ahli waris yang ada.

7. Apakah penetapan perkara waris ini bisa dibatalkan?

Terjadi penyelundupan hukum PAW akan batal jika misalnya:

- Ahli waris ada 5 tapi dibilang nya cuma 4

- Maka paw harus hadir semua

- Bahkan ditanya apakah ada anak angkat

- Atau sibapak nikah lagi

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A NNomor:4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada

tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli

Waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kuta, Kabupaten

Badung, selanjutnya disebut PEMOHON I;

2. PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Sukoharjo, Kabupaten

Sragen, Jawa Tengah, sekarang tinggal di Kalimantan, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) telah memberikan Kuasa

Khusus kepada KUASA HUKUM I PEMOHON I DAN II., KUASA HUKUM II

PEMOHON I DAN II dan KUASA HUKUM III PEMOHON I DAN II Para Advokat

dan Advokat yang berkantor di Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

X Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung tanggal

XX Februari 2013;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Para Pemohon mengajukan

permohonan Penetapan Ahli Waris dari BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON

I DAN II, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah para Pemohon yakni BAPAK PEMOHON I DAN II lahir di Cilacap

tanggal X April 1937 telah menikah dengan ibu para Pemohon yang bernama IBU

PEMOHON I DAN II, lahir di Singaraja tanggal X Februari 1947;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 4 (empat) orang anak sebagai

berikut;

a. SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II (sudah meninggal), anak pertama,

perempuan, lahir tanggal XX Maret 1963, agama Hindu, beralamat di Banyuning,

Singaraja;

Page 1 of 14

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

b. PEMOHON I , anak kedua, laki-laki, lahir XX Agustus 1968, agama Islam, bertempat

tinggal di Kuta, Badung;

c. SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, anak ketiga, laki-laki, lahir tanggal XX

April 1970, agama Hindu, tempat tinggal di Kuta, Badung;

d. PEMOHON II, anak keempat, laki-laki, lahir tanggal XX Juni 1972, agama Islam,

alamat di Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, kini tinggal di Kalimantan;

3. Bahwa mendiang SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II semasa hidup telah

menikah dengan SUAMI SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dan

memiliki 3 orang anak yaitu;

3.1 ANAK KE I SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dengan SUAMI

SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II, perempuan, lahir tanggal X Mei

1986, agama Hindu;

3.1 ANAK KE II SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dengan SUAMI

SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II, laki-laki, lahir XX Mei 1996,

agama Hindu;

3.2 ANAK KE III SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dengan SUAMI

SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II, perempuan, lahir XX Mei 2004,

agama Hindu;

4. Bahwa PEMOHON I menikah dengan ISTRI PEMOHON I, memiliki 5 orang anak

yaitu;

4.1 ANAK KE I PEMOHON I dengan ISTRI PEMOHON I, perempuan, agama

Islam;

4.2 ANAK KE II PEMOHON I dengan ISTRI PEMOHON I, laki-laki, agama Islam;

4.3 ANAK KE III PEMOHON I dengan ISTRI PEMOHON I, perempuan, agama

Islam;

4.4 ANAK KE IV PEMOHON I dengan ISTRI PEMOHON I, perempuan, agama

Islam;

5.5 ANAK KE I PEMOHON V dengan ISTRI PEMOHON I, laki-laki, agama Islam;

5. Bahwa SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II menikah dengan ISTRI

SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, memiliki 3 orang anak:

5.1. ANAK KE I SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II dengan ISTRI

SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, perempuan,umur 17 tahun;

5.2. ANAK KE II SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II dengan ISTRI

SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, laki-laki, umur 15 tahun;

5.3. ANAK KE III SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II dengan ISTRI

SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, laki-laki, umur 8 tahun;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PEMOHON II menikah dengan ISTRI PEMOHON II, memiliki 2 orang anak

yaitu;

6.1 ANAK KE I PEMOHON II dengan ISTRI PEMOHON II, laki-laki, agama Islam;

6.2 ANAK KE II PEMOHON II dengan ISTRI PEMOHON II, laki-laki, agama

Islam;

7. Bahwa kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia, ibu kandung para

Pemohon meninggal lebih dahulu pada tanggal XX Mei 2004 karena sakit, Surat

Keterangan Kematian Nomor: XXX/XX/XXX/XX/XX tanggal XX September 2012,

bapak kandung para Pemohon meninggal dunia pada tanggal XX Februari 2010, Surat

Keterangan Kematian Nomor: XXX/XX/XXX/XX/XX tanggal XX September 2012

dari Kelurahan Kuta, Kuta Utara;

8. Bahwa ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon semasa hidupnya tidak pernah

membuat surat wasiat;

9. Bahwa semasa hidupnya, orang tua para Pemohon memiliki 2 bidang tanah yang kini

disebut sebagai tanah/harta warisan, berupa:

9.1 tanah seluas 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kuta,

Badung, Sertifikat Hak Milik No.XXX, Gambar Situasi No. XXXX/XXXX

tanggal XX September 1978, atas nama IBU PEMOHON I DAN II;

9.2 tanah seluas 350 m2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kuta,

Badung, Sertifikat Hak Milik No.XXX, Gambar Situasi No. XXX/XXXX tanggal

XX Februari 1979, atas nama BAPAK PEMOHON I DAN II;

10. Bahwa SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II telah berpindah agama ke

agama Hindu karena mengikuti agama suaminya, sehingga sesuai dengan ketentuan

hukum Islam, maka SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II tidak lagi menjadi

ahli waris dari orang tuanya yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU

PEMOHON I DAN II;

11. Bahwa demikian juga dengan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, di depan

persidangan perkara Nomor XX/Pdt.P/2012/PA.Bdg. menyatakan dengan tegas telah

pindah agama dan kini beragama Hindu, dengan demikian pernyataan tersebut

membuktikan bahwa SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II tidak berhak lagi

atas harta warisan dari orang tuanya yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II dan

IBU PEMOHON I DAN II;

12. Bahwa di antara para Pemohon tidak ada permasalahan mengenai pembagian harta

peninggalan dan para Pemohon telah sepakat untuk membagi harta warisan secara adil

dan merata;

Page 3 of 14

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa para Pemohon ingin membagi kedua bidang tanah warisan tersebut, sehingga

untuk proses dan pengurusan atas pembagian kedua bidang tanah tersebut haruslah

dipenuhi syarat-syaratnya yang salah satunya adalah ada penetapan ahli waris dari

Pengadilan Agama;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, para Pemohon bermohon agar kiranya Bapak Ketua

Pengadilan Agama Badung berkenan membuka suatu persidangan untuk keperluan itu,

memeriksa permohonan ini serta menetapkan/memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan:

a. PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kuta, Kabupaten

Badung;

b. PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Sukoharjo, Kabupaten

Sragen, Jawa Tengah;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU

PEMOHON I DAN II;

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada para

Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I hadir di

persidangan secara inperson didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai akibat penetapan ini

ahli waris bukan saja mewarisi harta warisan tapi juga mewarisi hutang pewaris, namun

Pemohon I menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, atas

pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

• Bahwa Pemohon I beragama Islam;

• Bahwa ayah para Pemohon yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II beragama

Islam;

• Bahwa ibu para Pemohon yang bernama IBU PEMOHON I DAN II beragama Hindu;

• Bahwa orang tua BAPAK PEMOHON I DAN II bernama XXXXXXX dan

XXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Pemohon I lupa nama orang tua Ni Made Rai Ningsih, namun keduanya sudah

meninggal dunia lebih dahulu;

• Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II tidak mempunyai isteri lain, dan tidak

mempunyai anak angkat;

• Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk

mengurus penjualan harta peninggalan dari BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU

PEMOHON I DAN II, karena pihak Notaris tidak mau mengeluarkan akta jual beli

sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I melalui Kuasanya mengajukan alat bukti

sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XX.XXXX.XXXXXX.XXXX atas nama

PEMOHON II dan Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON I,

bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan

ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: XXX/XX/XXX/2008 atas nama PEMOHON II

dan ISTRI PEMOHON II, dikeluarkan oleh KUA Sidoharjo Kabupaten Sragen

tanggal XX Desember 2008, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di

pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX/XX/XXXX/2008 atas nama PEMOHON I

dan ISTRI PEMOHON I, dikeluarkan oleh KUA Kuta Kabupaten Badung tanggal XX

Agustus 2008, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah

diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala

keluarga PEMOHON II, dikeluarkan oleh Kadispenduk Capil Kabupaten Sragen

tanggal XX Juli 2011, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan,

telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.4)

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala

keluarga PEMOHON I, dikeluarkan oleh Kadispenduk Capil Kabupaten Badung

tanggal X Agustus 2011, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di

pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX/XX/XXX/XX/XX atas nama IBU

PEMOHON I DAN II, dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan XXXXX, Kuta,

Kabupaten Badung, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan,

telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX/XX/XXX/XX/XX atas nama

BAPAK PEMOHON I DAN II, dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan XXXXX, Kuta,

Page 5 of 14

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan,

telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya(P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal X Oktober 2012 yang ditandatangani oleh

Pemohon I, Pemohon II, dan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, bermeterai

pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata

cocok dengan aslinya(P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal X Oktober 2012 yang ditandatangani oleh

Pemohon I, Pemohon II, dan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, bermeterai

pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata

cocok dengan aslinya(P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris tanpa tanggal yang ditandatangani oleh

Pemohon I, Pemohon II, dan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, bermeterai

pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata

cocok dengan aslinya(P.10);

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, Kuta, Kabupaten Badung, tanggal XX

September 1978, atas nama IBU PEMOHON I DAN II, bermeterai pos dan telah

didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan

aslinya(P.11);

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, Kuta, Kabupaten Badung, tanggal XX

Februari 1979, atas nama BAPAK PEMOHON I DAN II, bermeterai pos dan telah

didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan

aslinya(P.12);

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama wajib pajak BAPAK

PEMOHON I DAN II, Kuta, Kabupaten Badung, dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Badung tanggal X Januari 2012, bermeterai pos dan telah

didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan

aslinya(P.13);

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI PERTAMA, umur 70 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga,

tempat tinggal di Buleleng, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya menerangkan

sebagai berikut;

• Bahwa saksi kenal dengan BAPAK PEMOHON I DAN II, yang merupakan suami

dari saudara misan saksi yang bernama IBU PEMOHON I DAN II;

• Bahwa saksi menyaksikan pernikahan BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU

PEMOHON I DAN II di Denpasar, menikahnya secara agama Islam;

• Bahwa saksi pernah ikut tinggal bersama BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU

PEMOHON I DAN II di Kuta, Badung;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa dari pernikahan BAPAK PEMOHON I DAN II dengan IBU PEMOHON I

DAN II mendapat 4 orang anak, yaitu SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II,

PEMOHON I, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, dan PEMOHON II;

• Bahwa SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, ikut

suaminya;

• Bahwa PEMOHON I beragama Islam;

• Bahwa SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II beragama Hindu;

• Bahwa PEMOHON II beragama Islam;

• Bahwa IBU PEMOHON I DAN II sudah meninggal dunia tahun 2004 karena sakit;

• Bahwa IBU PEMOHON I DAN II dikuburkan di pekuburan Hindu, namun

sebelumnya beragama Islam;

• Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II juga telah meninggal dunia tahun 2010 karena

sakit, dalam keadaan beragama Islam;

• Bahwa IBU PEMOHON I DAN II dan BAPAK PEMOHON I DAN II tidak pernah

bercerai;

• Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II tidak mempunyai isteri lain, dan tidak

mempunyai anak angkat;

• bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II mempunyai 2

buah rumah di Kuta yang ditempati anak-anaknya;

• bahwa saksi mendengar rumah tersebut akan dijual;

2. SAKSI KEDUA, umur 68 tahun, agama Hindu, pekerjaan purnawirawan polisi,

tempat tinggal di Buleleng, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya menerangkan

sebagai berikut;

• Bahwa saksi adalah kakak kandung IBU PEMOHON I DAN II;

• Bahwa saksi menyaksikan pernikahan IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK

PEMOHON I DAN II di KUA Denpasar;

• Bahwa dari perkawinan IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I

DAN II mendapat 4 orang anak, yaitu SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II,

PEMOHON I, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, dan PEMOHON II;

• Bahwa IBU PEMOHON I DAN II sudah meninggal dunia tahun 2004 dalam keadaan

beragama Hindu dan dikuburkan di pekuburan Hindu;

• Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II sudah meninggal dunia tahun 2010 dalam

keadaan beragama Islam;

• Bahwa anak-anak BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II ada

yang beragama Islam yaitu PEMOHON I dan PEMOHON II, dan ada yang beragama

Page 7 of 14

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hindu yaitu SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dan SAUDARA KETIGA

PEMOHON I DAN II;

• Bahwa IBU PEMOHON I DAN II dan BAPAK PEMOHON I DAN II tidak pernah

bercerai;

• Bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II tidak mempunyai isteri lain juga tidak

mempunyai anak angkat;

• Bahwa setahu saksi BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II

meninggalkan dua buah rumah di Kuta;

• Bahwa setahu saksi BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II

tidak meninggalkan hutang;

• Bahwa orang tua BAPAK PEMOHON I DAN II sudah meninggal dunia lebih dahulu;

• Bahwa orang tua IBU PEMOHON I DAN II sudah meninggal dunia lebih dahulu;

• Bahwa setahu saksi pengajuan penetapan ahli waris ini untuk keperluan penjualan

harta peninggalan tersebut oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I memberikan kesimpulan secara lisan

tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya persidangan, tercatat dalam Berita Acara

Persidangan ini dan merupakan satu kesatuan dari dan telah turut dipertimbangkan dalam

penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya mengajukan

permohonan Penetapan Ahli waris dari IBU PEMOHON I DAN II dalam halmana di saat

meninggal dunia beragama Hindu. Demikian juga para Pemohon mengajukan permohonan

Penetapan Ahli waris dari BAPAK PEMOHON I DAN II yang juga telah meninggal dunia

dalam keadaan beragama Islam. Dalam keterangannya di persidangan para Pemohon juga

bermohon agar penetapan ini dapat digunakan sebagai alas hak bagi ahli waris IBU

PEMOHON I DAN II dan ahli waris BAPAK PEMOHON I DAN II terhadap tanah dengan

Sertipikat Hak Milik Nomor XXX tanggal XX September 1979 atas nama IBU PEMOHON I

DAN II dan Sertipikat Hak Milik Nomor XXX tanggal XX Februari 1979 atas nama BAPAK

PEMOHON I DAN II;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan

pewaris yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II beragama Islam, meskipun pewaris

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama IBU PEMOHON I DAN II disebutkan beragama Hindu, Majelis Hakim

berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai pihak yang mengajukan perkara secara

voluntair berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka perkara ini secara relative menjadi

kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka

yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan apakah

meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar’i untuk

ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 sampai dengan P13) berupa fotokopi bermeterai cukup

serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka majelis Hakim menilai alat

bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun

2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal

Yang Dikenakan Bea Meterai jo Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 301 RBG;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Para pemohon berasal

dari kerabat semenda dengan para Pemohon, namun menurut Majelis Hakim tetap memenuhi

syarat formil karena keterangan yang diberikan saksi adalah mengenai kedudukan/status

keperdataan para Pemohon dengan pewaris, serta keterangan saksi tersebut diberikan di bawah

sumpah dan di persidangan (vide Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBG jo Pasal 1905, 1910 ayat

2 dan Pasal 1911 KUH Perdata). Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut

dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan

penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena

itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim dapat meneguhkan dalil

permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan

keterangan para saksi di bawah sumpahnya yang menerangkan melihat dan tahu perkawinan

IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II dilakukan secara Islam di

KUA Denpasar, dan antara IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II

tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sampai meninggalnya IBU

Page 9 of 14

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I DAN II, antara IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN

II masih terikat dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan

keterangan dua orang saksi serta bukti P4, P5, dan P9, diperoleh fakta hukum bahwa dari

perkawinan IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II diperoleh 4

(empat) orang anak yaitu SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II, PEMOHON I,

SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan

keterangan 2 orang saksi serta bukti P1, P2, P3, P4 dan P5, diperoleh fakta hukum bahwa

SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, PEMOHON I beragama

Islam, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, dan PEMOHON II

beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, bukti P6 dan keterangan para

saksi, IBU PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu

meski sebelumnya beragama Islam, halmana menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia tahun 1991, seorang Pewaris pada saat meninggal dunia harus beragama

Islam. Bilamana dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara

eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam

untuk dapat saling mewarisi. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bagaimana sekiranya

pewaris itu murtad (keluar dari Islam), apakah hartanya dapat diwarisi oleh muslim ataukah

tidak. Sepanjang mengenai hal ini Majelis Hakim memberikan pendapat hukum sebagai

berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sistem kewarisan Islam

menganut sistem kekerabatan, baik secara nasabiyah maupun secara hukmiyah. Sistem

kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang

mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga

mengandung unsur muamalah. Kekerabatan antara seorang dengan seseorang tidak akan

pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda. Seorang anak tetap mengakui ibu

kandungnya sekalipun ibu kandungnya itu tidak satu agama dengannya. Islam tidak

mengajarkan permusuhan dengan memutuskan hubungan horizontal dengan non muslim,

terlebih-lebih mereka itu ada pertalian darah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penghalang kewarisan karena

berbeda agama, haruslah dipahami secara cermat. Perbedaan agama itu ditujukan semata-mata

kepada ahli waris. Bilamana seseorang ingin menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta

warisan dari pewaris, jangan sekali-kali berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya hal itu terjadi, maka non muslim tersebut tidak dapat menuntut agar dirinya menjadi

ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari pewaris menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pewaris yang bernama IBU PEMOHON I

DAN II sebelumnya beragama Islam, lalu keluar dari Islam dan kemudian meninggal dunia

dalam keadaan non muslim sementara kerabat terdekatnya tetap memeluk agama Islam, maka

kerabat muslim tersebut tetap menjadi ahli waris, dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dan

mengambil alih pendapat Muadz bin Jabal, Mu’awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah,

Muhammad bin Ali dan Al Masruq yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad Saw ى عليه (رواه الدارقطنى والبيهقى) وال يعل و م يعل ال Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul)اإلس

Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.263), dan lebih spesifik Majelis Hakim mengambil alih

pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari

Islam (murtadah) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam (Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul

Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.265);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas, tidak berarti Majelis Hakim

menyalahi aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dab c, Majelis Hakim

memandang Pasal 171 huruf b dab c tersebut di atas harus dipahami sebagai aturan umum

dalam kasus-kasus ideal, sementara perkara a quo adalah perkara yang bersifat insidental;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara waris dalam

kasus yang ideal di mana pewaris dan ahli warisnya beragama Islam, Majelis Hakim akan

merujuk kepada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, sementara itu, dalam halmana pewarisnya

murtad (telah keluar dari Islam), Majelis Hakim akan merujuk kepada pendapat Hukum yang

Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P6 diperoleh fakta hukum,

ternyata IBU PEMOHON I DAN II yang kemudian menjadi non muslim telah meninggal

dunia dalam keadaan non muslim pada tanggal XX September 2004 dengan meninggalkan

seorang suami bernama BAPAK PEMOHON I DAN II yang beragama Islam, dan 4

(empat) orang anak yakni SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II beragama Hindu,

PEMOHON I beragama Islam, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II beragama

Hindu, dan PEMOHON II beragama Islam, oleh karena itu dengan menunjuk uraian

pertimbangan hukum yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ahli

waris dari IBU PEMOHON I DAN II adalah BAPAK PEMOHON I DAN II, PEMOHN I

dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon, diperkuat dengan

keterangan para saksi dan bukti P7, diperoleh fakta hukum bahwa BAPAK PEMOHON I

DAN II telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal XX Februari 2010 dalam keadaan

beragama Islam;

Page 11 of 14

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan bukti P9

dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II tidak

mempunyai isteri lain dan tidak mempunyai anak angkat, dan kedua orang tuanya telah

meninggal dunia lebih dahulu, maka diperoleh fakta hukum bahwa BAPAK PEMOHON I

DAN II ketika meninggal dunia hanya meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni SAUDARA

PERTAMA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, PEMOHON I beragama Islam,

SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, dan PEMOHON II beragama

Islam;

Menimbang, bahwa dalam kasus BAPAK PEMOHON I DAN II ini, Majelis Hakim

menilai sebagai kasus yang ideal sehingga kembali merujuk kepada aturan umum yang

terdapat dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ahli waris dari BAPAK PEMOHON I DAN II adalah

PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka

diperoleh fakta hukum bahwa ahli waris dari IBU PEMOHON I DAN II dan BAPAK

PEMOHON I DAN II adalah PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim

berpendapat, permohonan Pemohon dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti dan patut

dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena hukum kewarisan Islam di

Indonesia mengandung asas egaliter, maka kerabat yang beragama selain Islam yang

mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dalam perkara a quo adalah SAUDARA

PERTAMA PEMOHON I DAN II dan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, tetap

berhak mendapat bagian waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli

waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi MARI dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi Peradilan Agama, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Tahun 2011);

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon, diperkuat dengan bukti

P11 dan P12, maka diperoleh fakta hukum bahwa IBU PEMOHON I DAN II dan BAPAK

PEMOHON I DAN II meninggalkan harta warisan sebagaimana dalam bukti P11 dan P12

tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dan keterangan Pemohon

I di persidangan diperkuat keterangan para saksi bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan

Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk mengurus penjualan harta peninggalan dari IBU

PEMOHON I DAN II dan BAPAK PEMOHON I DAN II;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka

penetapan ahli waris ini dapat digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari IBU

PEMOHON I DAN II dan BAPAK PEMOHON I DAN II;

Menimbang, bahwa karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon

secara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak

yang mengajukan perkara yaitu para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam

amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara’ yang

berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan ahli waris dari IBU PEMOHON I DAN II dan BAPAK PEMOHON

I DAN II adalah PEMOHON I dan PEMOHON II;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 186.000,- (seratus

delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari ini Kamis tanggal X Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal XX Rabiul Akhir 1434

H oleh kami, HAKIM KETUA. sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan

HAKIM ANGGOTA II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk

umum dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis

ttd ttd

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Page 13 of 14

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :1. Biaya administrasi Rp. 30.000,-2. Biaya Proses Rp. 50.000,-3. Biaya panggilan Rp. 95.000,-4. Biaya redaksi Rp. 5.000,- 5. M e t e r a i Rp. 6.000,-J u m l a h Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Suasana didepan Pengadilan Agama Badung dan di depan ruang sidang

Pengadilan Agama Badung

Wawancara dengan Drs. H. KT. Madhuddin Djamal, SH. MM. Beliau

menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Badung