SALINAN · jutnya disingkat RTH adalah ruang ... vasi air tanah, paru -paru kota, dan dapat menjadi tempat hidup dan berkembangnya ... syarat teknis yang diperlukan

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2015

_______________________________________________________

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21

TAHUN 2012 TENTANG

RENCANA TAPAK

Bagian Hukum

Setda Kabupaten Bandung

Tahun 2015

SALINAN

BUPATI BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG


KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TAPAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pembangunan fisik

tata ruang di Daerah harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpa-

du, efektif, dan efisien;

b. bahwa untuk mengendalian dan mener-tibkan penataan ruang perlu dilakukan

perubahan dan penyesuaian terhadap obyek

dan persyaratan pengesahan rencana tapak di Daerah;

c. bahwa pengaturan mengenai rencana tapak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Rencana Tapak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat

sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan

huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana

Tapak.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai-mana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun

2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21

TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TAPAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan

Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor

21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang

dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Peme-

rintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Dinas, Badan, Kantor dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berben-

tuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

7. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang

dibutuhkan masyarakat dalam ling-kungan permukiman meliputi pen-didikan, kesehatan, perbelanjaan

dan niaga, pemerintahan dan pela-yanan umum, peribadatan, rekreasi

dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta fasilitas penunjang lainnya dikawasan

perkotaan.

8. Fasilitas Umum adalah fasilitas

penunjang untuk pelayanan ling-kungan yang diselenggarakan oleh

pemerintah dan pembangun swasta pada lingkungan permukiman meliputi penyediaan jaringan air

bersih, listrik, pembuangan sampah, telepon, saluran pembuangan air

kotor dan drainase, dan gas; Prasa-rana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan

lingkungan perumahan dan permu-kiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan ling-kungan hunian.

11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah

izin yang diberikan untuk pelak-sanaan pekerjaan fisik bangunan.

12. Izin Lokasi adalah izin yang diberi-

kan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka pena-naman modal yang berlaku pula

sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut

guna keperluan usaha penanaman modalnya.

13. Jalan adalah prasarana transportasi

darat yang meliputi segala bagian

jalan, termasuk bangunan peleng-

kap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,

serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan

kabel.

14. Kawasan adalah ruang yang meru-pakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta

memiliki ciri tertentu/spesifik/ khusus.

15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana

dan sarana penunjang yang dikem-bangkan dan dikelola oleh peru-

sahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha Kawasan Industri.

16. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang diperuntuk-kan untuk kegiatan perdagangan

dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu menda-

tangkan keuntungan bagi pemi-liknya dan memberikan nilai tam-bah pada satu kawasan perkotaan.

17. Kawasan Permukiman adalah

bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa

kawasan perkotaan maupun perde-saan, yang berfungsi sebagai ling-kungan tempat tinggal atau ling-

kungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan

dan penghidupan.

18. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk kepen-tingan kegiatan pertahanan dan keamanan.

19. Kawasan Perumahan adalah kelom-pok rumah yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana ling-

kungan.

20. Kawasan Strategis Daerah adalah

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kabupaten terhadap ekono-mi, sosial, budaya, dan/atau ling-kungan.

21. Kavling Tanah Matang adalah sebi-dang tanah yang telah dipersiapkan

untuk rumah, industri, perdagangan dan jasa dan lainnya sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan,

penguasaan, pemilikan tanah,

rencana rinci tata ruang, serta

rencana tata bangunan dan ling-kungan.

22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan

antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/

tanah perpetakan/daerah perenca-naan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata

bangunan dan lingkungan.

23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah

angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan

gedung dan luas tanah perpeta-kan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang

dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

24. Koefisien Daerah Hijau yang selan-jutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara

luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperun-tukkan bagi pertamanan/penghi-

jauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

25. Lahan adalah bidang tanah untuk

maksud pembangunan fisik.

26. Masyarakat adalah perorangan,

kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau suatu organisasi yang kegiatannya di

bidang bangunan, termasuk masya-rakat hukum adat dan masyarakat

ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan.

27. Pemohon adalah setiap orang yang

mengajukan permohonan Rencana Tapak.

28. Penyerahan Fasilitas Umum, Utilitas

Umum, dan Fasilitas Sosial adalah penyerahan berupa tanah dengan

bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari

pengembang kepada pemerintah daerah.

29. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk merumuskan struktur ruang dan pola ruang yang

meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

30. Persil adalah sebidang tanah yang

diatasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai

tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol

dan lain sebagainya.

31. Perumahan adalah kumpulan

rumah sebagai bagian dari permu-kiman, baik perkotaan maupun

perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya peme-

nuhan rumah yang layak huni.

32. Prasarana adalah kelengkapan

dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang

layak, sehat, aman, dan nyaman.

33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah

rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola

ruang wilayah Kabupaten Bandung.

34. Rencana Tata Ruang yang Dijadikan Pedoman adalah rencana tata ruang

yang paling rinci dan atau yang berskala paling besar yang berke-

kuatan hukum.

35. Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan

segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.

36. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan

ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makh-luk lainnya hidup dan melakukan

kegiatan serta memelihara kelang-

sungan hidupnya.

37. Ruang Terbuka Hijau yang selan-

jutnya disingkat RTH adalah ruang yang dimaksudkan untuk konser-vasi air tanah, paru -paru kota, dan

dapat menjadi tempat hidup dan berkembangnya plasma nutfah.

38. Sarana adalah fasilitas dalam ling-kungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan

dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.


Pasal 5

Setiap kegiatan pembangunan Kawasan yang akan dilaksanakan wajib memiliki

Rencana Tapak dan/atau sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.


Pasal 6

Subjek Rencana Tapak adalah Pemohon.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Obyek Rencana Tapak meliputi semua

kegiatan yang memerlukan kajian penge-lolaan lingkungan seperti kegiatan indus-

tri, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perumahan, kegiatan sosial, kegiatan pengelolaan lingkungan, kegiat-

an pertanian, kegiatan peternakan, kegiatan pariwisata, kegiatan pendidikan, kegiatan pemerintahan dan kegiatan

yang mengajukan pengesahan Rencana Tapak.


Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memberikan pengesahan Rencana Tapak berda-

sarkan pertimbangan aspek lingkung-an, aspek penguasaan tanah, aspek teknis tata letak bangunan, dan

sarana prasarana pendukungnya.

(2) Rencana Tapak sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) disahkan oleh

kepala SKPD yang membidangi tata

ruang.

(3) Rencana Tapak sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) berlaku sejak diterbitkan selama tidak terjadi peru-

bahan objek Rencana Tapak, rencana tata ruang Daerah, dan peraturan

zonasi.

(4) Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga


Pasal 10

(1) Rencana Tapak yang telah disahkan

dapat diubah sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila kegiatan pembangunan Kawasan yang sudah memiliki Ren-

cana Tapak akan merubah bentuk ruang, Rencana Tapak harus diubah sesuai prosedur yang telah ditetap-

kan.

(3) Ketentuan mengenai prosedur peru-

bahan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 dapat dikenakan sanksi adminis-tratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembatalan pengesahan Rencana Tapak;

c. pencabutan pengesahan Rencana Tapak;

d. pemulihan fungsi atau rehabilitasi

fungsi ruang; dan/atau

e. denda administratif.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi admi-

nistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga


Pasal 12

(1) Persyaratan pengesahan Rencana

Tapak meliputi:

a. surat permohonan pengesahan

Rencana Tapak;

b. dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh

SKPD yang membidangi ling-kungan hidup;

c. surat tanah atau surat permo-

honan hak yang telah dikuasai oleh pemohon;

d. gambar usulan Rencana Tapak; dan

e. syarat teknis yang diperlukan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengu-

rusan pengesahan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 13

(1) Bupati melakukan pengawasan ter-

hadap kegiatan penyelenggaran Ren-cana Tapak.

(2) Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Rencana Tapak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tata ruang.

(3) Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Rencana Tapak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan

pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini secara

periodik/berkala.

(4) Setiap orang dapat berperan serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Rencana Tapak di Daerah dengan

bentuk laporan dan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengawasan

serta penyampaian laporan dan pengaduan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur

dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Bab IX diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) PPNS tertentu di lingkungan Peme-rintah Daerah dapat diberikan kewe-

nangan untuk melaksanakan penyi-dikan terhadap pelanggaran dalam

ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang PPNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpul-

kan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan ada-nya tindak pidana agar kete-

rangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. melakukan tindakan pertama dan

pemeriksaan di tempat kejadian;

c. meneliti, mencari, dan mengum-

pulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan

yang dilakukan orang sehu-

bungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku, catatan, dan

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk

mendapatkan barang bukti pem-bukuan, pencatatan dan doku-

men lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat peme-

riksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan

atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;

g. meminta bantuan tenaga ahli

dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. mengadakan tindakan lain

menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memberitahukan dimulai-nya penyidikan dan menyampaikan

hasil penyidikannya kepada Penun-tut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Setiap orang yang melanggar keten-tuan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

11. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1

(satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15A

Setiap orang yang telah memiliki Ren-

cana Tapak yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan harus menyesuai-kan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

PROVINSI JAWA BARAT : (75/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI Pembina NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG


KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA TAPAK

I. UMUM

Bahwa pengaturan mengenai Rencana Tapak di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana

Tapak namun seiring dengan pesatnya pembangunan fisik di Kabupaten Bandung saat ini dan untuk

memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat dalam persyaratan pengesahan rencana tapak, sehingga diperlukan perubahan guna memenuhi

kebutuhan hukum masyarakat. Beberapa perubahan di antaranya mengenai :

1. Objek Rencana Tapak

Pengaturan objek rencana tapak di peraturan daerah sebelumnya meliputi semua kegiatan yang

memerlukan kajian lingkungan hidup dan analisis dampak lingkungan hidup, namun pesatnya pembangunan fisik diperlukan

perluasan objek Rencana Tapak yaitu meliputi setiap kegiatan yang memerlukan kajian

pengelolaan lingkungan hidup.

2. Persyaratan Pengesahan Rencana Tapak

Alasan perubahan persyaratan pengesahan ren-cana tapak salahsatunya untuk lebih menghar-

moniskan dengan pengaturan dalam peraturan daerah lainnya misalnya mengenai persyaratan izin lokasi sudah diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 7 tahun 2012 tentang Izin lokasi yang menyebutkan bahwa salahsatu persyaratan izin

lokasi adalah harus adanya rencana tapak.

3. Sanksi Administratif.

Upaya penegakan hukum berupa sanksi admi-

nistrasi khususnya mengenai pelanggaran terha-dap pemilik Rencana Tapak yang akan merubah bentuk ruang tetapi tidak mengubah sesuai

prosedur yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administratif.

4. Ketentuan Peralihan.

Bab Ketentuan Peralihan dimuat untuk mengatur Rencana Tapak yang telah ada sebelum berla-

kunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6

(enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah untuk

mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi

jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun positif

Yang dimaksud dengan “aspek

penguasaan tanah” adalah pola kepemilikan bidang tanah yang memenuhi aspek hak, tanggung

jawab/kewajiban dan batasan-batasan

Yang dimaksud dengan “aspek

teknis tata letak bangunan dan sarana prasarana pendukungnya”

adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam merencanakan bangunan berdasarkan fungsi-

fungsi yang dibutuhkan dalam bangunan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “syarat teknis yang

diperlukan” adalah berupa rekomendasi dari SKPD terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 6

Documents

SALINAN · jutnya disingkat RTH adalah ruang ... vasi air tanah, paru -paru kota, dan dapat menjadi tempat hidup dan berkembangnya ... syarat teknis yang diperlukan