PERATURAN DAbRAH KABUPATE,N LOMBOK'TENG.\H

NOMOR 9 TAHTJN 2007

RETRIBUSI PENG(;ANTTAN -,ffIH:K KARTU TANDA PENDUDUK,KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

;!.I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAf:.

lvlcninrbang

BUPATI LOMIIOK TBNGAII,

l]alrvr.i untuk niclaksanakan kr;tcttluan l)asal ll clan llasal l8 ayat(2) &ratuan Penterintah Notrrcr 66 'falrun 2001 tentangRetribusi Daerah, semua Peraturan Daerah. ,vang mengatur

tentan! Retribusi Daerah segcra disesuaikan;

bahwd untuk menjamin transp:uansi, akuntabilitas dan partisipasirnasyaiakat maka Pcraturatt I)aerah Nonror I 'I'ahun 2006 tentang

Retribirsi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk,

KartuKeluarga dan Akta C'atatan Sipil perlu disesuaikan dengan

korrdisi di daurah:

bahwal bertlasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

hurut:h clan hurul'h.lrcrlu rncrnhentuk Pcraturan Dacrah tentang

ttctriblusi l)cngganti lliaya (lctak Kartu 'l'antlu l'cnduiluk, KartuKeh"raiga dan Akta Catatan Sipil;

Undang-Undang Nouror 69 'l'arhuu l95{i tentartg PetnbentukanDacrah-Daerah 'fingkat Il Dalarn Wilayah Daerah-Daerah'Iingkat I Bali, Nusa Tenggara Llarat dan Nusa 'fenggara Timur(Lcmbaran Negara RI lahun 1958 Nomor ll2, TambahanLernbaran Negara RI Nomor 1655);

Unclagg-Unclang Nomor I Tahun 1974 tcntang Perkawinan'(Lcmbaran Negara Rt 'fahun 1974 Nomor l, Tambahanl,embiran Ncgara RI Nontor 3019);

Undzuig-Undang Nonror I 'l-ahun l98l tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun l98lNomor 76, Tambahau Lembaran Negara ltl Nornor 3209);

Und'ang-Undang Nonor 10 'fahun 1992 tentang PerkembanganKeperldudukan d an Pem bangunan Ke luarga S ej ahtera (Lemb aran

Negar.S ltll'ahun 1992 Nornor 10, fambahan Lembaran NegaraRI Ncimor 3475);

Undang-Undang Ncrmor l8 Tahun 1997 tcntang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (l,embaran Negara RI fahun 1997 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), yang telah

diubah dengan Urtdang-undartg Nonror 34 'l-ahtrrt 2000 tentang

fvlcnginggat : l.

c.

2.

J.

4.

5.

fl

7.

41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), yang telqhdiubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tenta4gPerubahan atas Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun2000 Nomo r 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindunganAnak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, TambahanLei'nbaran Negara RI Nomor 4235):

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang pembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor lZS,Tambahan Lembaran Negara RlNomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LembaranNegara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian.Urusan Pemerintah Antara Pemerintah. Pemerintah DaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran,Negara Republik Indone sia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang RetribusirDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor I l gsi

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139); t,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang,Adrninistrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006Nomor l24,Tanbahan Lernbaran Negara RI Nomor 4674):

Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 tentang PengesahanyPgngundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang.,undangan; ::

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran';Penduduk;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangarii''Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonomi'(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000

il

9.

10.

ll.

t2.

13.

t4.

15.

16.

r'183

17.

Nomor ll);

Peraturan Daerah Nomor I I Tahun 2001 tentang PembentukanPerangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah KabupatenLombok Tengah Tahun 2000 Nomor 15);

Peraturan Daerah Nomor I 5 Tahun 2001 tentang PenyidikanPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KabupatenLombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok TengahTahun 2001 Nomor 20);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil (Lehrbaran Daerah KabupatenLombok Tengah Tahun 2006 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKN* O":TH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIANBIAYA CETAK KARTU.TANDA PENDUDUK, KARTUKELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal IDalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.

b. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah.

c. Bupati ialah Bupati Lombok Tengah.

d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten LombokTengah.

Camat ialah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lombok Tengah

Desa/Keluarahan adalah Desa / Kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah.

Kepala Desa. adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Retribusi pengganti biaya cetak adalah pungutan Daerah sebagai pernbayaran ataspenggantian biaya cetak yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerahuntuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pendaftaran Penduduk adalah kese luruhan aspek ke giatan pendaftaran.

Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, danWarga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di^Wilayah tcubuput.nlombok Tengah. '

f

18.

19.

20.

e.

f(tI'.

h.

184

k. Nomor Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yangdikeluarkan oleh Pernerintah untr"rk seorang yang telah terdaftar sebagai penduduk.

l. Kartu Keluarga selanjutnya disebut KK adalah Kartu yang memuat data KepalaKeluarga dan semua anggota keluarga.

m. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Kartu baru sebagai buktidiri (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

n. Akta Catatan Sipil adalah Akta, Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang.

o. Kr,rtipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakanalat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihah ketiga.

p, Dinas adalah Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Pemberdayaan MasyarakatKabupaten Lombok Tengah.

q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnta dapat disingkat SHORDadalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusidan wajib retribr"rsi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutangmenurut Peraturan Perr"rndang-undangan retribusi terhitung.

r. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah SuratKeterangan yang menentukan jumlah retribusi terhutang.

BAB IINAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga danAkta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP, KK dan AktaCatatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi rneliputi biaya cetak

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. Kartu Keluarga (KK);

c. Akta Kelahiran;

d. Akta Perkawinan;

e. Akta Perceraian;

f Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak;

g. Akta GantiNama;

h. Akta Kematian.

Pasal 4

Subyek Retribusi ialah orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan KTP, KK dan AktaCatatan Sipil. n

t

185

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK danAkta Catatan Sipil digolongkan sebagaiRetribusi Jasa Urnum.

BAB IVTATA CARA MENDAPATKAN KARTU KELUARGA, KARTU TANDA

PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIP[.Pasal 6

(l ) Setiap Kepala Keluarga wajib rnerniliki KK.

(2) Untuk memperoleh KK sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), pelapor / pemohon wajibmelaporkan anggota keluargannya kepada Kepala Desa / Lurah dengan melampirkan :

. a. Biodata Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang diketahui oleh Kepala

Desa / Lurah;

b. Kartu, Keluarga larna;

c. Akta Perkawinan / Nikah / Perceraian

d. Akta Kelahiran;

e. Akta Pengakuan dan Pengesahan anak;

f Surat keterangan pendallaran penduduk SKPP bagi penduduk WNA.

(3) Untuk memperoleh KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkansyarat-syarat sebagai berikut :

a. Akta Perkawinan / Nikah / Perceraian;

b. Akta Kelahiran;

c. Akta Pengakuan dan Pengesahan anak;

d. Surat keterangan pendaftaran penduduk SUP bagi penduduk WNA.

Pasal 7

( I ) Setiap penduduk yang telah berusia l7 (nrjuh belas) tahun atau sudah pernah Menikahwajib rnerniliki KTP.

(2) Setiap penduduk. hanya diberikan I (satu) KTP,

(3) KTP Warga NegaraAsing diberi keterangan WNA.

(4) Untuk memperoleh KTP sebagairnana dirnaksud pada ayat ( I ), pelapor / pemohonwajib melapor kepada kecamatan dengan melampirkan :

a. Data yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala Desa / Lurah;

b. Kartu Keluarga;

c, Pas Photo ukuran 3 x 4 crn sebanyak 3 (tiga) lembar dengan tampak wajah meliputiTAYobidang Photo. A

t,

186

Pasal 8

( I ) KTP berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpaniang dengan diterbitkan KTP baru

(2) KTP yang hilang atau rusak wajib dilakukan pergantian dengan diterbitkan KTP Baru.

Pasal 9

( I ) Penduduk Warga Negara yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun keatas diberi KTPyang berlaku seumur hidup.

(2) KTP Seumur hidup harus dilakukan pergantian, apabila penduduk yang bersangkutanpindah telnpat tinggal.

Pasal 10

( l) Setiap Kelahiran wajib dilapor oleh orang tuannya atau keluargannya atau kuasanyakepada Kepala Desa/Kelurahan untuk selanjutnya di ajukan permohonan AktaKelahiran.

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), diterbitkan Akta KelahiranUmum dan harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter Bidan yang menolong kelahiran;

b. Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahaan;

c. Akta Nikah /Akta Perkawinan Orang tua;

d. KTP kedua orang tua;

e. Kartu Keluarga;

' f Dokumen Imigrasi orang tua bagi Warga Negara Asing.

Pasal 11

( I ) Kelahiran pendudr"rk yang terjadi di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanyaatau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desailurah selambat lambatnya 60(enam puluh) hari kerja setelah kernbali ke Indonesia.

(2) Pelapor Kelahiran sebagaimana dimaksr"rd pada ayat( I ), diterbitkan Surat Tanda BuktiLaporan Kelahiran dan harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

a, Surat Keterangan / Bukti kelahiran;

b, .Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa/Lurah;

c. Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tLta;

d. KK dan KTP orang tua;

e. Paspor Orang tua.

Pasal 12

( I ) Setiap Perkawinarl yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama bagiyang bukan beragama Islam wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah/lnstansi yangdiberi wewenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwaperkau'inarr

f

187

(2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diterbitkan AktaPerkawinan. dengan melampirkan :

a. Surat Pengantar/Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;

b. Surat Pemberkatan/Pengesahan Perkawinan;

,c. Akta Kelahiran kedua Mempelai;

d. Akta perceraian bagi yang pernah Bercerai Hidup;

e. Akta Kematian bagi yang Cerai Mati;

f lzian Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari I (satu) isi;

g. Poto Copy KTP kedua mempelai;

h. Pos poto beredampingan ukurtan 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;

i. Dokumen Imigrasi bagi wargaNegaraAsing;

j. lzin / Rekomendasi dari Kedutaan / Perwakilan Negara bersangkutan bagi WNA;

k. Bagi Polri dan TNI melampiran Rekomendasi / Izin dari Atasan.

(3) Bagi Warga Negara Asing yang melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islamdapat diterbitkan Akta Perkawinan dengan melampirkan :

a. .Surat Pengantar / Keterangan dari Kepala Desa / IJurah;

b. Surat Keterangan Pengantar dari Kantor Urusan Agama;

c. Pas poto berdarnpingan ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;

d. Dokumen Imigrasi.

(4) Penduduk Warga Negara Indonesia yang melakukan Pernikahan dengan Warga NegaraAsing, wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Daerah / instansi yangberwenang selairnbat-larnbatnya 60 (enarn puluh) hari kerja setelah dilangsungkanperistiwa perkawinan. untuk diterbitkan Akta Perkawinan dengan melampirkan :

a, Surat Pengantar /Keterangan dari Kepala Desa / Lurah;

b. Surat Keterangan Pengantar dari Kantor Urusan Agama;

c. Pas poto berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;

d. Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing.

Pasal 13

(l) Setiap Perceraian yang sah atau telah mendapatkan Penetapan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap bagi yang bukan beragama islam, wajib dilaporkankepada Kepala Daerah / Instansi yang berwenang;

(2) Pelaporan Perceraian sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( I ), diterbitkan AktaPerceraian. dan memberikan Catatan Pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutandengan melampirkan:

a. Putusan Pengadilan tentang Penetapan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan

hukurn tetap;

b. Akta Perkdwinan

c. KK dan KTP;

d. Pas Poto Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar,; ygIv

ia8

e. Dokumenlmigrasi bagi WargaNegaraAsing.

Pasal 14

(l) Penduduk yang melaksanakan Perkawinan di Luar Negeri wajib melaporkan

perkawinannya kepada Kepala Daerah / Instansi yang berwenang selambat-lambatnya

60 (enam puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.

(2) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) bagi yang bukan beragama

lslarn diterbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan dengan melampirkan :

a. Surat Pengantar Keterangan dari Desa/Kelurahan;

b. KK dan KTP yang bersangkutan;

c. Pos poto ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 15

( I ) Setap Kematian wajib dilaporakan oleh Orang tuanya / keluaraganya./ kuasanya kepada

Kepala Desa / Lurah.

(2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diterbitkanAkta Kematian

dan memberikan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan dengan

melampirkan:

a. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Puskesmas / Visum Dokter;

b. Surat Kematian dari Desa / Kelurah;

c. KK dan KTP yang bersangkutan;

d. Dokumen Imigrasi bagi WargaNegaraAsirrg.

Pasal 16

(l) Setiap Pengakuan atau Pengesahan Anak, wajib dilaporakan kepada Kepala Daerah

atau Instasi yang berwenang.

(2) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (l)diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahaan Anak, dan memberikan Catatan Pinggir

pada, Akta, Kelahiran Anak yang bersangkutan dengan melampirkan :

a. Surat Pengantar / Keterangan dari Desa I Lutah;

b. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;

c. Akta Perkawinan orang tua angkat;

d. KK dan KTP orang tua angkat;

e. Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing.

BAB V

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal l7(l ) Struktur besarnya tarif adalah :

a. Biaya Penerbitan KK Baru : WNI'........... Rp' 5.000,-

WNA........... Rp. 100.000,- fP

i8s l/

b. Biaya Penerbitan KTP Baru :

c. Biaya Perpanjang KTP

(2) Biaya Penerbitan KutipanAkta Catatan Sipil

a. Akta Kelahiran

b. Akta Perkawinan

- di dalain kantor

- di luar kantor

c. Akta Perceraian

d. Akta Pengakuan dan PengangkatanAnak

f Akta Perubahan Nama

g. Akta Kematian

e. AktaPengangkatanAnak WNI

WNA

WNA

WNI

WNA

wNI.......,.......

wNA..............

WNI

WNA

WNI

WNA

wNI...............

wN4..............

wNI ..............wN4..............

wNr ..............

WNA.....r....'...

wNI...............

WNA

Rp. 10.000.-

Rp. 250.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 250.000,-

Rp. 10.000,-

Rp.20.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 150.000,-

Rp. 300.000,-

Rp. 50.000,-

Rp.200.000,-

Rp. 30.000,-

Rp.250.000,-

Rp.25.000,-

Rp.250.000,-

Rp, 20.000,-

Rp. 150.000,-

Rp. 2.500,-

Rp. 25.000,-

Pasal 18

Untuk kelancaran pemasukan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 7 ayat ( I ) dan

ayat(2) diberikan biaya operasional yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati'

BAB VI

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

: ' I Pasal 19

(l) Hasil penerimaan dari Retribusi seluruhnya disetor ke Kas Daerah' ypI

l) 190

(2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.

Pasal 20

( I ) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang

dipersamakan.

Pasal 21

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sebagai tempat

pelayanan cetak KTB KK dan Akta Catatan Sipil.

BAB VIIPENDAFTARAN RETRIBUSI

Pasal22

(l ) Wajib Retribusi wajib rnengisi SPORD.

(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat(l) harus diisi dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk isi serta tatacarapengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIIIPENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

( I ) SPORD sebagaimana d imaksud dalam P asal 22 ayat ( I ) ditetapkan retribusi terhutang

dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan'

(2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

( I ) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Untuk KTP, Retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa

retribusi.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

( I ) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)diberikah kepada orang cacat, pelajar, atau mahasiswadan orang miskin.

(3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (l) antara lain untuk

wajib retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 (enarn puluh) tahun keatas;

I191

(1t l'ata crrtrt pengtri .rngan, kcr rirsunan darr trrembebasan retribusi sebagaimana dimaksudpacla .rr .rt (2 ) rir.rlur lebih l.rrr.1ut dengarn l)craturan Bupati.

I}AB XPENYIDIKAN

Pasal 26

( l) l'}c.iabat Pcsarvai Negeri Sipil tcrtentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi\\ c\\ cnans kltusus scbasui pcnr idik ultuk rnelakukan penyidikan tindak pidana dibitl;rrt! lictrilrLr.i l)lcrah sebagaitnana dirnaksud dalam Undang-undang Nomor 8'lltlttttt l()8 1 tentatlg Huktlnt .\c:lra l'idana.

(2 ) \\ c\\ e nang Penf id ik sctr;r_qainrana dinraksud pada ayat (l ) adalah :

l. Menc.t'ittrt. tncttcari, mengLn'npLrlkan laporan berkenaan dengan tindak pidana agarkete r';rrrsr.rrr tersebut rlcn.ladi lengkap dan jelas;

b. Nlcrrcliti. metrcitri tlutt mengurnpulkan keterangan mengenai orang peribadi ataul'xtclatr terlti.ulg kebenaran pelbuatan yang dilakurkan sehurbr.rngan dengan tindakpidana:

c. Mentirtta kelet'angan dan bahan buktidariorang peribadiatau badan sehr"rbungandengan tindak pidana:

d. Memeriksti buku-l'ruku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti terseburt;

e. Dilakukan penyelidikarr untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatandan dokunien lain serta rnelakukan pernyatan terhadap bahan bukti tersebut:

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik biladiperlurkan:

g. Menyurruh berhenti, melarang seseorang rneninggalkan ruangan atau tempat padasaat penleriksaan sidang berlangsung dan memeriksa identitas orang / dokumenyang dibawa sebagairnana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. Memangil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi;

j. Menghentikanpenyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan i.rntuk kelancaran penyidikan tindakpidarra Retribr"rsi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil,

(3) Penyidik sebagaimana, dimaksud pada ayat (l) pernberitahuan dimulainya penyidikandan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umurn sesuai dengan ketentuanperaturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIKETBNTUAN PIDANA

Pasal27(l) Setiap orang waiib retibusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga merugikan

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama6 (enarn) bulan dan/atau dendapaling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan mengembalikan retribusi,r^.,terhutang. 'f

v192

BAB XIt :

KET[i\il't,;,\N ltf:] ILtl,t ll,.ti'Pasal2li

Dcugan Lrcllal,unSa l)cralriLiin l)aclali ini. rrial-,li l)urliir.ii;.iir l).rtiirir l(iitrui;lite rr l.triubtik'fengah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retrilrr.rsi Biaya Cetak Karlri l'aiitla Peirducluk dauAkla ('rrtatln Sipil dicabut c'lan dinl,.atakan titluli bc:rliikii.

BAI} XTII

KETENTU,.\li P[ n- tj' I I j l'Pasal 29

llal-h;ii iang bcluin eukriir tlirrtur dalani i)cltrttrrari l);rciali ini,;rlirin diatui'lcbih laniutclengiut Pelittulan Ilupati.

Pasal 30

Per;.rtr,rrirn l)acrirh ini mulai hcrlaktr pada tirnggal .-iiirrr,,llnu.Liin.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngtrndangan i)eraturan Daerah inicleltgan penempatitnn,va dalarn Lernharan l)aelnh I(lbupa{cn Lornh<rl-:

-l'engah.

Ditetapkan di Prayap'ada iarrgral 30 Juni 20[)7

K TEN(;AH,

Diundangkan di Prayapada tanggal

SEKBRTARIS DAERAHIGBTIPATEN LOMBOK TENGAH.

H.MAS'UD

LEMBARAN DAERAH

193r

KABUPATEN LOMBOK TENCAH TAI]UN 2007 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2OO7

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU

KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

sesuai Peraturan Daerah harus ditinjau paling larna dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,guna menyesusikan. dengan kondisi social ekonomi yang berkembang.

Oleh karena Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor I Tahun 2000tersebut pada saat ini dirasakan tidak lagi menampung perubahan sosial ekonomimasyarakat Lombok Tengah. sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi mutahirmasyarakat Lombok Tengah.

Untuk itulah, guna menampung dinamika tersebut maka dirasa perlu untuk menata lebih

lanjut secara eksplisit dengan penambahan ayat pada Peratauran Daerah tersebut,

khususnya yang mengatur tentang besarnya tarif Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu

dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda

Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukupj elas

Pasal 6

Cukupj "rut

f194

Pasal 7

Curkup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukr.rp jelas

Pasal I 0

Cukr.rp jelas

Pasal I I

Cukup jelas

Pasal I 2

Cukup jelas

Pasal 13

Cr-rkup jelas

Pasal l4

Cukupjelas

Pasal I 5

Cukup jelas

Pasal I 6

Cukup jelas

Pasal l7

Ayat (l)Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang berumur kurang dari

I (satu) tahun tidak dipungut biaya.

Ayat (2)

Akta kelahiran anak yang berurfiur 0 sampai dengan I tahun tidak

dikenakan biaya administrasi.

Pasal I 8

Cukup jelas

Pasal I 9

Cukr"rp.ielas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 2l

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas n(,

195

Pasal 23

C-ukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal2T

Cukup jelas '

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup.ielas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOKTENGAH NOMOR

193