Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BERDASARKAN
PUTUSAN
PENGAD I LAN
PENCUC IAN UANG
TAHUN 2017
TIPOLOGI PENCUCIAN UANG
581 12018 .LHR .TY
UNTUK KEPENTINGAN EKSTERNAL
TERBATAS
Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan
LAPORAN HASIL RISET
TIPOLOGI
TAHUN 2018
TIPOLOGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG TAHUN 2017
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Tahun 2018
© 2018, Tim Riset PPATK
TIPOLOGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
ISBN :
Ukuran Buku : 295 x 210 mm
Jumlah Halaman : 150 + viii Halaman
Naskah : Tim Riset PPATK
Diterbitkan Oleh : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia
INFORMASI LEBIH LANJUT:
Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)
Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta 10120 Indonesia
Phone : (+6221) 385 0455 – 385 3922
Fax : (+6221) 385 6809 – 385 6826
Website : http://www.ppatk.go.id
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa
pun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau
karangan ilmiah.
i
LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah
SWT karena berkat rahmat dan hidayah-
Nya, Laporan Hasil Riset Tahun 2018
dengan judul “Tipologi Pencucian Uang
Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas
Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”
telah selesai. Saya menyambut baik
penerbitan Laporan Hasil Riset ini untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas PPATK dalam rangka mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme di
Indonesia.
Oleh karena itu, diharapkan kehadiran
Laporan Hasil Riset ini dapat bermanfaat
pula bagi setiap pihak yang ingin
memberantas maupun mencegah tindak
pidana pencucian uang dan pendanaan
terorisme di Indonesia.
Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih
dan penghargaan kepada semua pihak
yang telah memberikan kontribusi
terhadap terbitnya Laporan Hasil Riset
Tahun 2018 ini. Semoga amal usaha kita
diridhoi Allah SWT. Amin Ya Rabbal
'Alamin.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.
Jakarta, November 2018
Kiagus Ahmad Badaruddin
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan
KATA PENGANTAR
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
ii
Salah satu poin Rekomendasi FATF
Nomor 29 menekankan bahwa unit
intelijen keuangan di setiap negara harus
melakukan analisis operasional dan
strategis untuk mengikuti jejak transaksi
keuangan atau aktivitas tertentu melalui
kegiatan identifikasi tren dan pola
pencucian uang serta pendanaan
terorisme. Sebagaimana diketahui bahwa
tren dan pola pencucian uang yang
dilakukan oleh para pelaku pencucian
uang semakin berkembang mengikuti
kemajuan zaman. Oleh karena itu
diperlukan penelitian yang berkelanjutan
untuk memperbaharui kajian mengenai
hal tersebut.
Riset ini diharapkan dapat menjadi
panduan ataupun memberikan gambaran
terkait modus atau tipologi yang
dilakukan oleh para pelaku pencucian
uang dengan konstruksi hukum yang
lengkap karena kasus-kasus yang
diangkat sudah ditetapkan sebagai
putusan pengadilan serta dapat
dimanfaatkan oleh aparat penegak
hukum dalam tahap penyelidikan,
penyidikan, penuntutan hingga tingkat
pengadilan untuk mengungkap modus
kejahatan yang ada dan bagaimana
penerapan hukum terhadap tindak pidana
pencucian uang tersebut
Berdasarkan Hasil Riset Tipologi
Pencucian Uang Tahun 2017 ini, diketahui
bahwa selama tahun 2017 terdapat 33
putusan perkara tindak pidana pencucian
uang yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewisjde). Dari data tersebut,
secara umum karakteristik kasusnya
sebagai berikut:
a. Karakteristik tindak pidana asal yang
terkait dengan tindak pidana
pencucian uang selama tahun 2017
adalah:
i. Narkotika adalah tindak pidana
asal yang paling dominan
terkait dengan pencucian uang
yakni sebanyak 9 putusan
(26%);
ii. Jumlah kerugian yang timbul
dari tindak pidana tersebut
yang paling besar adalah dari
tindak pidana di bidang
penggelapan yakni sebesar
Rp26.612.478.632, penipuan
sebesar Rp10.000.000.000, TP
lain yang dipidana lebih dari 4
tahun sebesar Rp8.000.000.000
dan korupsi sebesar
Rp6.230.064.473 sedangkan
kerugian materil dari kejahatan
narkotika tidak diketahui atau
tidak dapat ditaksir.
b. Profil pelaku paling dominan dari
terdakwa terkait kasus TPPU selama
tahun 2017 adalah:
i. Jenis kelamin dominan dari
terdakwa terkait kasus TPPU
selama tahun 2017 adalah laki-
RINGKASAN EKSEKUTIF
iii
LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
laki yaitu sebanyak 28 orang
(76%);
ii. Kelompok umur dominan dari
terdakwa terkait kasus TPPU
selama tahun 2017 adalah 35-
44 tahun sebanyak 14 orang
(38%);
iii. Profil pekerjaan dari terdakwa
terkait kasus TPPU selama
tahun 2017 adalah
Pengusaha/Wiraswasta yaitu
sebanyak 14 orang (37,9%);
c. Sanksi hukuman yang ditetapkan
kepada para terdakwa terkait kasus
TPPU selama tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
i. Berdasarkan pasal pidana yang
disangkakan kepada terdakwa
terkait kasus TPPU selama
tahun 2017 yang paling
dominan adalah pasal 3 UU PP
TPPU sebanyak 29 putusan
(76%)
ii. Berdasarkan lamanya hukuman
penjara yang paling dominan
adalah pada rentang 1 s.d. 5
tahun sebanyak 21 orang
(58%);
iii. Berdasarkan besarnya
hukuman pidana denda yang
paling dominan adalah pada
rentang Rp0 s.d. Rp 1.000.000.
000 sebanyak 32 orang (89%);
d. Berdasarkan karakterisitik perampa
san aset yang dapat diterapkan
kepada pelaku di antaranya adalah
sebagai berikut:
i. Perampasan aset tindak pidana
yang dapat dikembalikan
kepada negara adalah
sebanyak 19 putusan (58%),
dikembalikan kepada korban
sebanyak 4 putusan (12%);
ii. Berdasarkan jenis aset yang
dapat dirampas yang paling
dominan adalah uang tunai
sebanyak Rp149.997.836.943,
47.471 Dolar AS, 24.000 Won
Korea, 1.480 Baht Thailand,
3.000 Dong Vietnam, dan
25.476 Ringgit Malaysia dari 9
putusan.
e. Berdasarkan karakteristik sebaran
wilayah diketahui bahwa DKI Jakarta
adalah wilayah yang paling dominan
dalam sebaran wilayah pengadilan
putusan TPPU tahun 2017, yaitu
sebanyak 6 putusan (17,6%);
Selain itu, dalam hasil penelitian ini,
terdapat beberapa tipologi yang
digunakan oleh pelaku untuk melakukan
pencucian uang serta perkembangan
terkini mengenai jenis transaksi,
instrumen transaksi, kelompok industri
serta pihak terkait yang terlibat dalam
perkara pencucian uang tahun 2017.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
iv
i Kata Pengantar
ii Ringkasan Eksekutif
iv Daftar Isi
v Daftar Tabel dan Gambar
vii Daftar Istilah
1 Bab 1 Pendahuluan
6 Bab 2 Tinjauan Pustaka
30 Bab 3 Hasil Riset
133 Bab 4 Kesimpulan dan
Rekomendasi
142 Daftar Pustaka
Lampiran
Tim Penyusun
DA
FT
AR
IS
I
v
LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
TABEL
Tabel 1 Unsur TPPU Dalam Pasal 3 UU TPPU ....................................................................................................... 8
Tabel 2 Unsur TPPU Dalam Pasal 4 UU TPPU .................................................................................................... 10
Tabel 3 Unsur TPPU Dalam Pasal 5 UU TPPU .................................................................................................... 12
Tabel 4 Tindak Pidana Asal Terkait TPPU Beserta Regulasinya .................................................................. 13
Tabel 5 Jumlah Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan ........................ 33
Tabel 6 Jumlah Kerugian Yang Ditaksir Berdasarkan Data Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2017
........................................................................................................................................................................... 36
Tabel 7 Jenis Barang Bukti yang Dirampas untuk Negara Berdasarkan Jumlah Putusan TPPU Tahun
2017 ................................................................................................................................................................. 42
Tabel 9 Tren Karakteristik Profil Pekerjaan Pelaku TPPU ............................................................................. 128
Tabel 10 Tabel Karakteristik Jenis Transaksi ...................................................................................................... 129
Tabel 11 Tren Instrumen Transaksi ....................................................................................................................... 130
Tabel 12 Tren Kelompok Industri .......................................................................................................................... 131
Tabel 13 Tren Pihak Terkait ...................................................................................................................................... 132
Tabel 14 Tipologi Unik Terkait Tindak Pidana Selama Tahun 2017 (35 Kasus) ................................... 136
GAMBAR
Gambar 1 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU Berdasarkan Jenis Tindak Pidana
Asal Periode 2005 s.d. 2017 ................................................................................................................ 2
Gambar 2 Persentase Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan ...... 34
Gambar 3 Jumlah Putusan Berdasarkan Tindak Pidana Asal ................................................................... 36
Gambar 4 Hubungan Pelaku TPA dengan TPPU-nya ................................................................................. 37
Gambar 5 Jumlah Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin dalam Putusan Pengadilan Tahun 2016 37
Gambar 6 Jumlah Pelaku Berdasarkan Kelompok Umur Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2017
.................................................................................................................................................................... 38
Gambar 7 Jumlah Pelaku Berdasarkan Profil Pekerjaan Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2017
.................................................................................................................................................................... 39
Gambar 8 Pengenaan Unsur Pasal Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan TPPU
Tahun 2017 ............................................................................................................................................ 40
Gambar 9 Putusan Pengadilan 2017 Berdasarkan Variasi Hukuman Pidana Penjara ................... 40
Gambar 10 Putusan Pengadilan 2017 Berdasarkan Variasi Hukuman Pidana Denda ..................... 41
Gambar 11 Perampasan Barang Bukti Berdasarkan Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2017 ...... 41 DA
FT
AR
TA
BEL D
AN
GA
MB
AR
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 vi
Gambar 12 Sebaran Tertinggi Wilayah Putusan Pencucian Uang Tahun 2017 .................................. 44
Gambar 13 Pemberian Keterangan Ahli Dalam Persidangan Putusan TPPU Tahun 2017 ............. 57
Gambar 14 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi (1) .................................... 53
Gambar 15 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi (2) .................................... 58
Gambar 16 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi (3) .................................... 63
Gambar 17 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi (4) .................................... 68
Gambar 18 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Perpajakan ..................................... 75
Gambar 19 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (1) ................................. 81
Gambar 20 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (2) ................................. 86
Gambar 21 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (3) ................................. 90
Gambar 22 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perbankan ................ 95
Gambar 23 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Pencurian dan Pemalsuan Surat
.................................................................................................................................................................. 103
Gambar 24 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perjudian ................ 107
Gambar 25 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Penggelapan ............................. 114
Gambar 26 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Penipuan ................ 117
Gambar 27 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Kesehatan (1) ........ 120
Gambar 28 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Kesehatan (2) ........ 124
DA
FT
AR
TA
BEL D
AN
GA
MB
AR
vii LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH No Singkatan Kepanjangan Definisi
1 AML/CFT Anti Money Laundering/
Counter Terorist Financing
2 APG Asia/Pacific Group on Money
Laundering
3 ATM Automated Teller Machine/
Anjungan Tunai Mandiri
4 BG Bilyet Giro
5 CDM Cash Deposit Machine/ Mesin
Setor Tunai
6 EDC Electronic Data Capture
7 FATF Financial Action Task Force on
Money Laundering
8 FIU Financial Intelligence Unit
9 FOREX Foreign Exchange
10 HA Hasil Analisis
11 HP Hasil Pemeriksaan
12 KUHP Kitab Undang-undang Hukum
Pidana
13 LLG Lalu Lintas Giro
14 LPUTLB Laporan Pembawaan Uang
Tunai Lintas Batas
Laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia yang tercantum dalam
Pasal 34 UU PP TPPU, yang meliputi:
pembawaan uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran
lain dalam bentuk cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000(seratus
juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib
memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai.
15 LT PBJ Laporan Transaksi Penyedia
Barang dan Jasa
Berdasarkan Pasal 27 UU PP TPPU, Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) diwajibkan menyampaikan Laporan Transaksi
Penyedia Barang dan Jasa (LT PBJ), meliputi:
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 viii
No Singkatan Kepanjangan Definisi
a. Laporan Transaksi pembelian tunai baik secara langsung, dengan menggunakan uang tunai, cek atau giro
maupun pentransferan atau pemindahbukuan; dan
b. Laporan Transaksi pembelian tunai bertahap yang total nilai transaksinya paling sedikit atau setara dengan
Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.
16 LTKL/IFTI Laporan Transfer Dana dari/ke
Luar Negeri/International Fund
Transfer Instruction Report
Laporan yang wajib disampaikan Penyedia Jasa Keuangan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Perka PPATK
no.PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi transfer dana dari dan ke Luar
Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan meliputi:
a. Perintah Transfer Dana dari Luar Negeri;
b. Perintah Transfer Dana ke Luar Negeri.
17 LTKM Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan
Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PP TPPU
18 LTKT Laporan Transaksi Keuangan
Tunai
Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas
dan/atau uang logam dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata
uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi
dalam 1 (satu) hari kerja.
19 PJK Penyedia Jasa Keuangan
20 PNS/ASN Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur
Sipil Negara
21 PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan
22 RTGS Real Time Gross Settlement
23 TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang
Bab 1
PENDAHULUAN
1 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
1.1 LATAR BELAKANG
Indonesia memilki komitmen yang kuat
dalam mencegah maupun memberantas
tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme dan berupaya untuk
memenuhi rekomendasi internasional
salah satunya Rekomendasi FATF Nomor
29, yang berbunyi:
Financial Intelligence Units
Countries should establish a financial
intelligence unit (FIU) that serves as a
national centre for the receipt and analysis
of: (a) suspicious transaction reports; and (b)
other information relevant to money
laundering, associated predicate offences
and terrorist financing, and for the
dissemination of the results of that analysis.
The FIU should be able to obtain additional
information from reporting entities, and
should have access on a timely basis to the
financial, administrative and law
enforcement information that it requires to
undertake its functions properly.
Rekomendasi FATF Nomor 29 ini
menekankan bahwa unit intelijen
keuangan di setiap negara harus
melakukan analisis operasional dan
strategis untuk mengikuti jejak transaksi
keuangan atau aktivitas tertentu melalui
kegiatan identifikasi tren dan pola
pencucian uang serta pendanaan
terorisme. Selain itu, juga harus
memfasilitasi pemberian informasi dan
hasil analisis secara spontan atau
berdasarkan permintaan (inquiry) kepada
pihak berwenang serta memiliki akses ke
semua sumber informasi keuangan dan
menjaga informasi tersebut secara
independen serta bebas dari pengaruh
dan gangguan politik.
Indonesia dalam hal ini PPATK yang
berperan sebagai unit intelijen keuangan
secara kontinu telah memenuhi ketentuan
sebagaimana rekomendasi tersebut salah
satunya dengan menyusun riset atau
penelitian terkait dengan tipologi
pencucian uang dan pendanaan terorisme
dengan basis data berupa putusan
pengadilan atas perkara tindak pidana
pencucian uang. Adapun hasil riset
tersebut diantaranya yakni Laporan Hasil
Riset Tipologi Pencucian Uang Semester 1
Tahun 2014 dengan basis data putusan
tahun 2005-2013, Laporan Hasil Riset
Tipologi Pencucian Uang Semester 1
Tahun 2015 dengan basis data berupa
putusan tahun 2014 dan Laporan Hasil
Riset Tipologi Pencucian Uang Semester 1
Tahun 2016 dengan basis data berupa
putusan tahun 2015.
Pencucian uang secara sederhana
merupakan suatu upaya untuk
menyembunyikan atau menyamarkan
uang atau dana yang dihasilkan dari suatu
aksi kejahatan atau hasil tindak pidana
sehingga seolah-olah tampak menjadi
harta kekayaan yang sah. Sebagaimana
tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dimana diketahui
PENDAHULUAN
1
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 2
terdapat 26 jenis kategori tindak pidana
asal. Berdasarkan hasil register data
PPATK, diketahui bahwa sejak periode
2005 s.d. Desember 2017 terdapat 211
kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang
sudah diputus pengadilan, dengan tindak
pidana asal yang dominan adalah Korupsi
sejumlah 56 putusan (26,54%), Narkotika
sejumlah 46 putusan (21,80%), dan
Penipuan sejumlah 35 putusan (16,59%)
sebagaimana digambarkan pada gambar
1 di bawah ini:
Gambar 1
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU
Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Asal Periode 2005 s.d. 2017
Sumber Data : Olah Data Internal Riset PPATK
Dalam perkembangannya, modus
pencucian uang menjadi semakin
kompleks seiring dengan semakin
bervariatifnya fasilitas maupun instrumen
transaksi yang ditawarkan oleh pihak
penyedia jasa keuangan maupun
penyedia barang dan jasa, bahkan
memanfaatkan lembaga di luar sistem
keuangan. Terdapat beberapa tipologi-
tipologi pencucian uang berdasarkan
1 APG, APG Yearly Typologies Report 2017:
Methods and Trens of Money Laundering and
Terrorism Financing, Diakses dari
hasil penelitian Asia Pacific Group (APG)
beberapa diantaranya1:
1. Kurir mata uang (money mules);
2. Pengambilan data ATM secara
tidak sah (ATM skimming)
3. Penipuan uang muka dan
penghindaran pajak (advance fee
fraud and tax evasion)
4. Penggalangan dana untuk pejuang
teroris asing (foreign terrorist
http://www.apgml.org/includes/handlers/get-
document.ashx?d=41f45467-8303-4b70-8791-
038e5d4925f8
56
46
3531
22
133 2 1 1 1
3 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
fighters/FTF) melalui media sosial
5. Penggunaan rekening pihak ketiga
untuk penerimaan dana bagi FTF
6. Penipuan transfer internasional
(international wire transfer fraud)
Sedangkan berdasarkan
Laporan Hasil Riset Tipologi
tahun 2017, diketahui bahwa di
Indonesia terdapat beberapa
tipologi pencucian uang yang
diperoleh dari hasil putusan
pengadilan selama periode 2016,
diantaranya sebagai berikut:
1. Transaksi tidak dilakukan
melalui industri keuangan
perbankan namun dominan
menggunakan transaksi tunai
untuk menghindari pelacakan;
2. Pembelian aset dan barang-
barang mewah berupa mobil,
tanah, bangunan dan properti
dengan menggunakan nama
kepemilikan orang lain;
3. Pencucian uang melibatkan
penegak hukum yang korup
untuk menutupi tindak
pidana yang dilakukan dan
menyamarkan uang hasil
tindak pidananya;
4. Pencucian uang melibatkan
pejabat pada industri
keuangan (Bank Perkreditan
Rakyat) yang dipercayakan
untuk menerima semua dana
dari beberapa pihak yang
ditujukan kepada pelaku
sehingga dana dapat dikelola
di bank tersebut, hal ini
dicurigai untuk menghindari
kewajiban pelaporan dari
perbankan;
5. Pencucian uang melibatkan
organisasi kemasyarakatan
maupun lembaga swadaya
masyarakat berupa
pemberian sumbangan untuk
operasional kegiatan;
6. Semua transaksi keuangan
dilakukan oleh pihak lain/
perantara sehingga pelaku
dapat terhindar dari
pelacakan transaksi. Pelaku
bertindak sebagai Beneficial
Owner;
7. Penggunaan rekening
atasnama orang lain untuk
menampung, mentransfer,
mengalihkan dan melakukan
transaksi hasil tindak pidana;
8. Menggabungkan uang hasil
tindak pidana dengan uang
hasil usaha yang sah
(mingling);
9. Pemberian pinjaman dengan
jaminan kepada orang lain
menggunakan uang hasil
tindak pidana, sehingga uang
cicilan pengembalian
pinjaman tampak sebagai
uang yang sah;
10. Melakukan usaha gadai agar
tampak bahwa bisnis yang
dilakukan cukup
menghasilkan sehingga
menyamarkan uang hasil
tindak pidana (yang
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 4
digunakan sebagai modal
dalam bisnis tersebut);
11. Penempatan pada produk
bernilai investasi seperti
deposito berjangka dan polis
asuransi (unit link);
12. Pembelian aset menggunakan
sarana pembiayaan sehingga
tampak bahwa aset tersebut
berasal dari harta yang sah.
Padahal uang yang digunakan
untuk cicilan/pelunasan
berasal dari hasil kejahatan;
13. Dana hasil tindak pidana
ditransfer ke beberapa
rekening pihak lain/keluarga
seperti istri, adik kandung dan
orang tua (structuring);
14. Penukaran dana hasil tindak
pidana ke dalam mata uang
asing;
15. Dana hasil tindak pidana
ditransfer ke rekening jenis
tabungan berjangka agar
pelaku mendapatkan
keuntungan berupa bunga
dan hadiah dari bank penerbit
rekening;
16. Transaksi pass by yakni
sejumlah dana yang masuk
langsung ditransfer atau
ditarik tunai;
17. Menggunakan beberapa
rekening atasnama individu
yang berbeda untuk
kepentingan satu orang
tertentu;
18. Penggunaan identitas palsu;
dan
19. Uang hasil tindak pidana
digunakan untuk melakukan
tindak pidana lain yang
bernilai ekonomis (judi)
dengan tujuan untuk
mendapatkan profit dari
perputaran uang tersebut.
Untuk memperbaharui Laporan Hasil
Riset sebelumnya, maka dilakukan
penelitian yang serupa dengan
mengambil basis data berupa putusan
pengadilan atas perkara tindak pidana
pencucian uang selama tahun 2017
mengingat modus-modus dalam
pencucian uang yang semakin
berkembang sehingga diperlukan
penelitian yang berkelanjutan terhadap
hal tersebut. Riset ini diharapkan dapat
menjadi panduan ataupun memberikan
gambaran terkait modus atau tipologi
yang dilakukan oleh para pelaku
pencucian uang dengan konstruksi
hukum yang lengkap karena kasus-kasus
yang diangkat sudah ditetapkan sebagai
putusan pengadilan serta dapat
dimanfaatkan oleh aparat penegak
hukum khususnya dalam tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan
hingga tingkat pengadilan untuk
mengungkap modus kejahatan yang ada
dan bagaimana penerapan hukum
terhadap tindak pidana pencucian uang
tersebut.
5 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
1.2 PERUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah pada penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana karakteristik tindak
pidana asal, profil pelaku, sanksi
hukuman serta wilayah berdasarkan
putusan pengadilan atas perkara
TPPU selama periode 2017?
2. Bagaimana keterkaitan putusan TPPU
selama periode 2017 dengan
database PPATK?
3. Bagaimana tipologi dari beberapa
kasus TPPU yang sudah diputus
pengadilan selama periode 2017?
4. Bagaimana tren dari variabel-variabel
pembentuk tipologi terhadap
putusan pengadilan selama periode
2015-2017?
5. Bagaimana dinamika dan tantangan
Aparat Penegak Hukum dalam hal
penelusuran aset dan pembuktiaan
perkara TPPU?
1.3 TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui karakteristik tindak
pidana asal, profil pelaku, sanksi
hukuman serta wilayah berdasarkan
putusan pengadilan atas perkara
TPPU selama periode 2017.
2. Mengetahui keterkaitan putusan
TPPU selama periode 2017 dengan
basis data PPATK.
3. Mengetahui tipologi dari beberapa
kasus TPPU yang sudah diputus
pengadilan selama periode 2017.
4. Mengetahui tren dari variabel-
variabel pembentuk tipologi
terhadap putusan pengadilan selama
periode 2015-2017.
5. Mengetahui dinamika dan tantangan
Aparat Penegak Hukum dalam hal
penelusuran aset dan pembuktiaan
perkara TPPU.
Bab 2
TINJAUAN PUSTAKA
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 6
2.1 KONSTRUKSI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
2.1.1 TAHAPAN PENCUCIAN UANG
Pencucian uang secara sederhana adalah
suatu upaya untuk menyembunyikan atau
menyamarkan uang/dana yang dihasilkan
dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak
pidana sebagaimana tercantum dalam
pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 dengan
maksud untuk menyembunyikan, atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan
sehingga seolah-olah menjadi harta
kekayaan yang sah. Mekanisme pencucian
uang secara sempurna dilakukan dalam 3
(tiga) tahap. Adapun tahapan-tahapan
pencucian uang tersebut sebagai berikut:
1. Penempatan (placement)
Merupakan upaya menempatkan
uang yang berasal dari tindak pidana
ke dalam sistem keuangan (financial
system) atau lembaga yang terkait
dengan keuangan. Tahap
penempatan merupakan tahap
pertama dalam proses pemisahan
harta kekayaan hasil kejahatan dari
sumber kejahatannya.
2. Pemisahan/pelapisan (layering)
Merupakan upaya memisahkan hasil
tindak pidana dari sumbernya melalui
beberapa tahap transaksi keuangan
untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul dana. Dalam
kegiatan ini terdapat proses
pemindahan dana dari beberapa
rekening atau lokasi tertentu ke
tempat lain melalui serangkaian
transaksi yang kompleks dan
didesain untuk menyamarkan dan
menghilangkan jejak sumber dana
tersebut.
3. Penggabungan (integration)
Merupakan upaya menggunakan
harta kekayaan hasil tindak pidana
yang telah ditempatkan (placement)
dan atau dilakukan pelapisan
(layering) yang nampak seolah-olah
sebagai harta kekayaan yang sah,
untuk kegiatan bisnis yang halal atau
membiayai kembali kegiatan
kejahatannya. Tahapan integrasi ini
merupakan tahapan terakhir dari
operasi pencucian uang yang
lengkap karena memasukkan hasil
tindak pidana tersebut kembali ke
dalam kegiatan ekonomi yang sah.
Dengan demikian pelaku tindak
pidana dapat leluasa menggunakan
harta kekayaan hasil kejahatannya
tanpa menimbulkan kecurigaan dari
penegak hukum untuk melakukan
pemeriksaan dan pengejaran.
Namun dalam prakteknya pencucian
uang tidak harus terdiri dari ketiga
tahapan tersebut. Karena bisa saja
pelaku tindak pidana tidak
menempatkan hasil kejahatannya ke
dalam sistem keuangan formal
(placement) dalam rangka
menghindari pendeteksian oleh
otoritas terkait sehingga mereka
memilih untuk langsung
menggunakan uangnya untuk
2 TINJAUAN PUSTAKA
7 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
pembelian aset (integration) yang
diatasnamakan orang lain.
2.1.2 JENIS-JENIS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
adalah suatu tindak pidana lanjutan
(follow up crime) yang merupakan
kelanjutan dari tindak pidana asal
(predicate crime), Namun demikian,
tindak pidana pencucian uang tidak harus
dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal
(predicate crime) karena pencucian uang
merupakan tindak pidana yang berdiri
sendiri (as a separate crime). Artinya
bahwa dakwaan tindak pidana asal
dengan tindak pidana pencucian uang
harus dipandang dua kejahatan meskipun
dari kronologi perbuatan tidak mungkin
ada kejahatan pencucian uang tanpa ada
kejahatan asal. Dengan pemikiran seperti
ini maka dakwaan harus disusun secara
kumulatif. menurut Mahkamah Agung
untuk melakukan penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan dalam perkara TPPU
tetap harus didahului dengan adanya
tindak pidana asal, namun tindak pidana
asal tersebut tidak wajib dibuktikan
terlebih dahulu. Makna frasa "tidak wajib
dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti
tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun
TPPU tidak perlu menunggu lama sampai
perkara pidana asalnya diputus atau telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.2
2 Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan
Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana
Menurut penyusunan dakwaannya tindak
pidana pencucian uang dapat dijadikan
satu berkas dengan tindak pidana asalnya
maupun dipisah dengan tindak pidana
asalnya (baik tindak pidana asalnya sudah
dibuktikan maupun belum). Penyusunan
dakwaan TPPU tanpa harus dibuktikan
terlebih dahulu tindak pidana asalnya
atau biasa disebut Stand-alone Money
Laundering merupakan pencucian uang
yang dapat berdiri sendiri dengan
mengacu pada penuntutan tindak pidana
pencucian uang secara tunggal, tanpa
harus menuntut tindak pidana asal. Hal ini
dapat sangat relevan antara lain: (i) ketika
tidak ada cukup bukti dari tindak pidana
asal tertentu yang menimbulkan hasil
kejahatan; atau (ii) dalam situasi dimana
terdapat kekurangan pada wilayah hukum
atas terjadinya tindak pidana asal. Harta
Kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana kemungkinan telah dicuci oleh
terdakwa (self-laundering) atau oleh pihak
ketiga (third party money laundering).
Pada umumnya pelaku tindak pidana
pencucian uang berusaha untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul Harta Kekayaan yang merupakan
hasil dari tindak pidana dengan berbagai
cara agar sulit ditelusuri oleh Aparat
Penegak Hukum. Berdasarkan hubungan
pelaku tindak pidana asal dengan tindak
pidana pencucian uang, diantaranya:
a. Self Laundering merupakan
pencucian uang yang dilakukan oleh
Penncucian Uang Tahun 2016 oleh R.J.
Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 8
orang yang terlibat dalam perbuatan
tindak pidana asal.
b. Third Party Money Laundering
merupakan pencucian uang yang
dilakukan oleh orang yang tidak
terlibat dalam perbuatan tindak
pidana asal.
Sedangkan menurut tempat terjadinya
yaitu Foreign Money Laundering,
merupakan pencucian uang yang
dilakukan di luar yurisdiksi tempat
terjadinya tindak pidana asal. Hal ini
dilakukan untuk menyulitkan aparat
penegak hukum dalam menelusuri hasil
tindak pidana.
Bentuk tindak pidana pencucian uang
dalam hukum di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang No 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang atau biasa
disebut dengan UU TPPU. Dalam UU TPPU
tersebut tindak pidana pencucian uang
dibedakan dalam tiga jenis, dimana
masing-masing diatur dalam pasal yang
terdapat di dalam UU TPPU tersebut,
diantaranya:
a. Tindak Pidana Pencucian Uang
Aktif
Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif
terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4
UU TPPU. Disebut sebagai tindak
pidana pencucian uang aktif karena
adanya perbuatan aktif untuk
menyembunyikan dan menyamarkan
harta kekayaan hasil tindak pidana.
Berikut adalah rumusan Pasal 3 dan
Pasal 4.
Pasal 3:
Setiap Orang yang menempatkan,
mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata
uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan
menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan dipidana karena tindak
pidana Pencucian Uang dengan
pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling
banyak Rp10.000.000.000 (Sepuluh
Miliar Rupiah).
Tabel 1
Unsur TPPU Dalam Pasal 3 UU TPPU
Unsur Tindak Pidana
Pencucian Uang
Penjelasan
Setiap Orang orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person)
Menempatkan Kata menempatkan berasal dari bahasa aslinya “to place”.
Ketentuan ini terutama terkait dengan atau ditujukan kepada
9 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
tindakan menempatkan uang tunai pada penyedia jasa keuangan
seperti bank. Sepanjang hal ini menyangkut bank, pengertian
“menempatkan” disini sama artinya dengan pengertian
“menyimpan” atau “to deposit” uang tunai. Berdasarkan UU
Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah
ditempatkan atau disimpan pada bank disebut “simpanan” yang
dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Mentransfer Kata “mentransfer” dalam istilah perbankan yang terkait dengan
dana atau fund. Untuk dapat melakukan transfer, maka dana
harus sudah berada di dalam suatu rekening atau sudah sebagai
simpanan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer
Dana dikatakan bahwa transfer merupakan rangkaian kegiatan
yang dinilai dengan perintah dari si pengirim asal yang bertujuan
untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima.
Mengalihkan Kata “mengalihkan” yang berkata dasar alih berarti pindah, ganti,
tukar atau ubah. Dengan demikian tindakan mengalihkan sama
dengan tindakan memindahkan, mengganti, menukar atau
mengubah posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.
Membelanjakan Kata Membelanjakan berarti suatu tindakan dalam rangka
membeli barang atau jasa (to spend).
Membayarkan Adalah menyerahkan sejumlah uang/harta kekayaan kepada
pihak lain. Kata membayarkan bukan hanya sekedar membayar
ketika membeli barang atau jasa saja, namun juga dapat
digunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban, misalnya
kewajiban membayar hutang.
Menghibahkan Menghibahkan memliliki arti mengalihkan kebendaan Harta
Kekayaan secara cuma-cuma atau tanpa syarat atau juga dapat
berarti seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata.
Menitipkan Kata menitipkan (to bail) atau dalam hukum perdata sama dengan
“to deposit” yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan
atas benda dengan janji untuk dimintakan kembali atau
sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Cara menitipkan dapat
berupa menyewa safe deposit box dari bank dimana pelaku
menitipkan barang perhiasan, surat utang negara (obligasi
pemerintah) bahkan berupa uang tunai di dalam safe deposit box
tersebut.
Membawa Keluar
Negeri
Membawa Keluar Negeri adalah tindakan membawa Harta
Kekayaan secara fisik keluar dari negara Indonesia (keluar negeri).
Pengertian kata membawa juga dapat dilakukan dengan cara
mengangkut, memuat,memindahkan atau mengirimkan.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 10
Mengubah Bentuk Kata Mengubah berarti perbuatan yang mengakibatkan
terjadinya perubahan suatu benda (struktur, volume, massa,
unsur, warna, rupa, dsb).
Menukarkan
dengan Mata Uang
atau Surat
Berharga
Kata menukarkan berarti memberikan sesuatu supaya diganti
dengan yang lain. Dalam hal ini, pelaku dapat menukarkan Harta
Kekayaan dengan mata uang lama atau dengan Surat Berharga.
Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta
asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa
dilakukan di pasar modal dan pasar uang
Atau Perbuatan
Lain
Perbuatan selain dari pada yang telah tercantum diatas, hal ini
guna untuk menampung jenis perbuatan lain yang mungkin saja
dapat terjadi dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
harta kekayaan.
Harta Kekayaan semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung
maupun tidak langsung
Yang diketahuinya atau
patut diduganya
merupakan hasil tindak
pidana
suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan
pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan
fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau
harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan
hukum
Pasal 4:
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,
peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian
Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).
Tabel 2
Unsur TPPU Dalam Pasal 4 UU TPPU
Unsur Tindak Pidana
Pencucian Uang
Penjelasan
Setiap Orang orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person)
Menyembunyikan Kata menyembunyikan berarti menyimpan (menutup dan
sebagainya) supaya tidak terlihat atau sengaja tidak
memperlihatkan (memberitahukan) yakni kegiatan yang dilakukan
dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta
11 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada
petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber
dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya
berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku
kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar
negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan
fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya
(layering). Setelah proses placement dan layering dilakukan,
biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara
aman baik untuk kegiatan sah atau illegal (integration). Dalam
konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua
dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering
atau placement langsung ke integration
Menyamarkan Kata menyamarkan memiliki arti menjadikan (menyebabkan dan
sebagainya) samar atau mengelirukan, menyesatkan atau
perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang
haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah,
menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan
sebagainya
Harta Kekayaan semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung
maupun tidak langsung
Yang diketahuinya atau
patut diduganya
merupakan hasil tindak
pidana
suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan
pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan
fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga
kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum
Asal usul Kata asal usul mengarah pada risalah transaksi dari mana
sesungguhnya harta kekayaan itu berasal
Sumber Kata sumber mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti
hasil usaha, gaji, fee, honor , infaq, hibah, warisan dan sebagainya
Lokasi Kata lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi
harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya
Peruntukan Kata peruntukan mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan
Pengalihan hak-hak Pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara
formal atas kepemilikan harta kekayaan
Kepemilikan yang
sebenarnya
Kepemilikan yang sebenarnya mengandung makna bukan hanya
terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas
kepemilikan harta kekayaan
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 12
b. Tindak Pidana Pencucian Uang
Pasif
Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU
TPPU. Dinamakan tindak pidana
pencucian uang pasif karena tidak
adanya perbuatan aktif untuk
menyembunyikan dan menyamarkan
harta kekayaan hasil tindak pidana.
Berikut rumusan Pasal 5 ayat (1).
Pasal 5 ayat (1):
Setiap Orang yang menerima atau
menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran,
atau menggunakan Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
Tabel 3
Unsur TPPU Dalam Pasal 5 UU TPPU
Unsur Tindak Pidana
Pencucian Uang
Penjelasan
Menerima Kata menerima (bersifat pasif) memiliki arti mendapat atau
menampung dan sebagainya sesuatu yang diberikan atau dikirimkan
Menguasai Kata menguasai berarti berkuasa atas, memegang kekuasaan atas
(suatu) atau mengendalikan secara langsung atau tidak langsung
Menggunakan perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau
keuntungan melebihi kewajaran
Harta Kekayaan semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung
maupun tidak langsung
Yang diketahuinya atau
patut diduganya
merupakan hasil tindak
pidana
suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti
atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau
informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan
merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum
c. Dalam Pasal 4 UU TPPU, dikenakan
pula bagi mereka yang menikmati
hasil tindak pidana pencucian uang.
Dalam pasal tersebut dijelaskan
bahwa tindak pidana pencucian uang
dapat dikenakan kepada setiap
Orang yang menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul, sumber
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-
hak, atau kepemilikan yang
sebenarnya atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama
dengan melakukan pencucian uang.
2.2 TINDAK PIDANA ASAL
DALAM UU TPPU
Tindak Pidana Pencucian Uang
merupakan tindak pidana lanjutan dari
tindak pidana asalnya, sehingga disebut
juga sebagai follow up crime. Hal ini
dikarenakan TPPU diawali dengan adanya
tindak pidana asal. Meskipun TPPU
merupakan tindak pidana lanjutan dari
tindak pidana asalnya (predicate crime),
akan tetapi terhadap perkara TPPU dapat
dilakukan penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan pengadilan sebelum proses
hukum terhadap tindak pidana asalnya
selesai.
Secara umum, TPPU memang dapat
dipahami sebagai tindak pidana
menyembunyikan atau menyamarkan
harta kekayaan yang berasal dari tindak
pidana asal. Tindak pidana asal (predicate
crimes) merujuk pada tindak pidana yang
merupakan sumber harta kekayaan yang
“dicuci” oleh pelaku tindak pidana
pencucian uang. Berdasarkan ketentuan
Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tindak pidana
asal terdiri atas 25 (dua puluh lima) jenis
tindak pidana serta 1 (satu) ketentuan
yang mencakup tindak pidana lain yang
diancam dengan pidana penjara 4
(empat) tahun atau lebih sebagai berikut:
Tabel 4
Tindak Pidana Asal Terkait TPPU Beserta Regulasinya
No Tindak Pidana Asal Regulasi
a Korupsi UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b Penyuapan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 21 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
c Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
d Psikotropika UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
e Penyelundupan Tenaga Kerja UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan
UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia
f Penyelundupan Migran UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
g DI Bidang Perbankan UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan
h Di Bidang Pasar Modal UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
i Di Bidang Perasuransian UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
j Kepabeanan UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU Nomor 17 Tahun 2006
tentang Kepabeanan
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 14
No Tindak Pidana Asal Regulasi
k Cukai UU Nomor 11 Tahun 1995 jo. UU Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai
l Perdagangan Orang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa
ketentuan dalam KUHP
m Perdagangan Senjata Gelap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang
mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere
Strafbepalingen" (Staatsblad 1948: 17) dan Undang-
Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun
1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin
Pemakaian Senjata Api
n Terorisme UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
o Penculikan Pasal 328 KUHP
p Pencurian Pasal 362-Pasal 365 KUHP
q Penggelapan Pasal 372-Pasal 375 KUHP
r Penipuan Pasal 378-Pasal 380 KUHP
s Pemalsuan Uang Bab X KUHP tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas
pasal 244-251 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2011 tentang Mata Uang
t Perjudian Pasal 303 KUHP
u Prostitusi Pasal 296 jo. Pasal 506 dan ketentuan pidana dalam UU
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
v Di Bidang Perpajakan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentag Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
w Di Bidang Kehutanan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan
x Di Bidang Lingkungan Hidup UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
y Di Bidang Kelautan dan
Perikanan
UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
15 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
No Tindak Pidana Asal Regulasi
z Tindak Pidana Lain Yang
diancam dengan pidana penjara
4 (empat) tahun atau lebih
Tindak Pidana selain dari kejahatan sebagaimana
ditentukan dari huruf (1) sampai (y) yang memiliki
ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun
Dalam pasal 2 UU TPPU juga terdapat
ketentuan mengenai locus delicti tindak
pidana, yaitu:
1) Menggunakan asas teritorial, di mana
tindak pidana asal tersebut terjadi di
dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; atau
2) Menggunakan asas kriminalitas
ganda (double criminality), dimana
apabila perbuatan tersebut dilakukan
di negara lain dan dianggap sebagai
tindak pidana, maka perbuatan
tersebut juga harus merupakan
sebuah tindak pidana menurut
hukum Indonesia.
Berikut uraian mengenai tindak pidana
asal dalam tindak pidana pencucian uang:
a. Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi diatur dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana diubah melalui
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001. Berdasarkan Undang-Undang
tersebut dijelaskan bahwa tindak
pidana korupsi mencakup beberapa
klasifikasi perbuatan, antara lain:
perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain yang dapat
merugikan keuangan negara atau
perekenomian negara,
menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau jabatan yang dapat
merugikan keuangan negara,
menyuap pegawai negeri atau
penyelenggara negara, menyuap
hakim, penggelapan dalam jabatan,
dan perbuatan-perbuatan lainnya
yang dilarang dalam Undang-
Undang pemberantasan tindak
pidana korupsi.
b. Tindak Pidana Penyuapan
Tindak pidana penyuapan diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1980 tentang tindak pidana
suap jo. Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Dalam Undang-Undang
tindak pidana suap disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan tindak pidana
suap a quo adalah tindak pidana suap
di luar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang sudah
ada. Undang-Undang ini
memidanakan barang siapa memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada
seseorang dengan maksud untuk
membujuk supaya orang itu berbuat
sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
dalam tugasnya, yang berlawanan
dengan kewenangan atau
kewajibannya yang menyangkut
kepentingan umum.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 16
c. Tindak Pidana Narkotika
Narkotika diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Ketentuan pidana dalam Undang-
Undang tersebut mencakup tindak
pidana terkait Narkotika Golongan I,
Narkotika Golongan II, Narkotika
Golongan III, Prekursor Narkotika
serta tindak pidana lainnya yang
terkait dengan Narkotika. Pengaturan
tindak pidana dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 cukup
luas karena mengatur pelanggaran
mulai dari tahap produksi, distribusi
sampai pada tahap pemanfaatan dan
penyalahgunaan narkotika. Pelaku
tindak pidana narkotika dapat
dijatuhi pidana mati apabila narkotika
yang diperjualbelikan beratnya
melebihi 1 (satu) kilogram atau
melebihi 5 (lima) batang pohon
(dalam hal narkotika berbentuk
tanaman) atau melebihi 5 (lima) gram
(dalam hal narkotika berbentuk
bukan tanaman).
d. Tindak Pidana Psikotropika
Psikotropika diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997.
Ketentuan pidana dalam Undang-
Undang tersebut mencakup tindak
pidana terkait Psikotropika Golongan
I, Psikotropika Golongan II,
Psikotropika Golongan III,
Psikotropika Golongan IV serta tindak
pidana lain yang terkait dengan
psikotropika. Akan tetapi,
berdasarkan ketentuan Pasal 153
huruf b Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika,
ketentuan mengenai Psikotropika
Golongan I dan Golongan II telah
dipindahkan menjadi Narkotika
Golongan I. Oleh karena itu,
ketentuan pidana terkait Psikotropika
Golongan I dan Psikotropika
Golongan II dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1997 sudah tidak
berlaku lagi. Pengaturan tindak
pidana psikotropika mengatur
pelanggaran mulai dari tahap
produksi, distrubusi sampai pada
tahap pemanfaatan dan
penyalahgunaan psikotropika.
e. Tindak Pidana Penyelundupan
Tenaga Kerja
Tindak pidana penyelundupan
tenaga kerja diatur dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan
Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia
di Luar Negeri. Tindak pidana dalam
Undang-Undang ini adalah tindak
pidana yang terkait dengan
penempatan TKI di luar negeri yang
tidak sesuai dengan ketentuan,
misalnya penempatan TKI tanpa izin,
penempatan calon TKI pada tempat
pekerjaan yang bertentangan dengan
nilai-nilai kemanusiaan dan norma
kesusilaan, memperlakukan calon TKI
secara tidak wajar dan tidak
manusiawi, serta bentuk-bentuk
tindak pidana lainnya yang terkait
dengan TKI.
17 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
f. Tindak Pidana Penyelundupan
Migran
Tindak pidana penyelundupan
migran diatur dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian. Tindak pidana
dalam Undang-Undang ini terkait
dengan perbuatan keluar masuknya
orang yang melewati wilayah
Indonesia tanpa mematuhi ketentuan
keimigrasian. Tindak pidana
penyelundupan migran tercantum
dalam Pasal 120 yaitu perbuatan
yang bertujuan mencari keuntungan,
baik secara langsung maupun tidak
langsung, untuk diri sendiri atau
untuk orang lain dengan membawa
seseorang atau kelompok orang, baik
secara terorganisasi maupun tidak
terorganisasi, atau memerintahkan
orang lain untuk membawa
seseorang atau kelompok orang, baik
secara terorganisasi maupun tidak
terorganisasi, yang tidak memiliki hak
secara sah untuk memasuki wilayah
Indonesia atau keluar dari wilayah
Indonesia dan/atau masuk wilayah
negara lain yang orang tersebut tidak
memiliki hak untuk memasuki wilayah
tersebut secarah sah, baik dengan
menggunakan dokumen sah maupun
dokumen palsu, atau tanpa
menggunakan dokumen perjalanan,
baik melalui pemeriksaan imigrasi
maupun tidak.
g. Tindak Pidana di Bidang
Perbankan
Perbankan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah melalui Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Undang-Undang ini memuat
ketentuan mengenai tindak pidana
perbankan. Cakupan tindak pidana
perbankan cukup luas karena
mencakup tindak pidana yang
dilakukan oleh direksi, komisaris,
pemegang saham, pihak terafiliasi,
tindakan menghimpun simpanan
tanpa izin, pelanggaran kewajiban
penyampaian neraca dan
perhitungan laba rugi, tindak pidana
rahasia bank, dan tindak pidana
lainnya terkait perbankan.
h. Tindak Pidana di Bidang Pasar
Modal
Pasar Modal diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasar
Modal adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan penawaran
umum dan perdagangan efek,
perusahaan publik yang berkaitan
dengan efek yang diterbitkannya
serta lembaga dan profesi yang
berkaitan dengan efek. Ketentuan
pidana di bidang pasar modal
mencakup perbuatan melakukan
kegiatan di pasar modal tanpa izin,
menipu atau merugikan pihak lain,
memalsukan catatan, dan perbuatan-
perbuatan lain yang bertentangan
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 18
dangan Undang-Undang pasar
modal.
i. Tindak Pidana di Bidang
Perasuransian
Usaha Perasuransian diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1992. Asuransi atau pertanggungan
adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk
memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak
ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung, yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau
hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan. Ketentuan pidana
dalam Undang-Undang ini mencakup
tentang pemidanaan terhadap pelaku
kegiatan usaha perasuransian tanpa
izin usaha, penggelapan premi
asuransi dan pemalsuan dokumen
perusahaan asuransi.
j. Tindak Pidana Kepabeanan
Kepabeanan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006. Kepabeanan adalah segala
sesuatu yang berhubungan dengan
pengawasan atas lalu lintas barang
yang masuk dan keluar Daerah
Pabean dan pemungutan Bea Masuk.
Undang-Undang Kepabeanan
mewajibkan barang yang keluar
masuk pabean perlu dilakukan
pemeriksaan. Tindak pidana
kepabeanan merupakan perbuatan
mengimpor atau mengekspor atau
mencoba mengimpor atau
mengekspor barang tanpa
mengindahkan ketentuan Undang-
Undang kepabeanan. Tindak pidana
kepabeanan disebut juga sebagai
tindak pidana penyelundupan
barang.
k. Tindak Pidana Cukai
Cukai diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana
telah diubah melalui Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai
adalah pungutan negara yang
dikenakan terhadap barang-barang
tertentu yang mempunyai sifat atau
karakteristik tertentu, misalnya
konsumsinya perlu dikendalikan,
peredarannya perlu diawasi atau
pemakaiannya dapat menimbulkan
dampak negatif. Barang-barang yang
dikenakan cukai misalnya, rokok dan
minuman beralkohol. Tindak pidana
cukai terkait dengan perbuatan
memproduksi atau mendistribusikan
barang-barang yang kena cukai
dengan tidak mengikuti ketentuan
yang telah ditentukan dalam
Undang-Undang Cukai.
l. Tindak Pidana Perdagangan Orang
Tindak Pidana Perdagangan Orang
diatur dalam Undang-Undang
19 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang dan beberapa
ketentuan dalam KUHP. Tindak
pidana perdagangan orang
merupakan perbuatan melakukan
perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman,
pemindahan atau penerimaan
seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau memberi
bayaran atau manfaat walaupun
memperoleh persetujuan dari orang
yang memegang kendali atas orang
lain, untuk tujuan eksploitasi orang
tersebut di wilayah negara Republik
Indonesia.
m. Tindak Pidana Perdagangan
Senjata Gelap
Tindak pidana perdagangan senjata
gelap diatur dalam Undang-Undang
Darurat Nomor 12 Tahun 1951
tentang mengubah "Ordonnantie
tijdelijke BijzondereStrafbepalingen"
(Staatsblad 1948: 17) dan Undang-
Undang Republik Indonesia Dahulu
Nomor 8 Tahun 1948 tentang
Pendaftaran dan Pemberian Izin
Pemakaian Senjata Api. Perbuatan
yang dapat dipidana dalam Undang-
Undang ini adalah tanpa hak
memasukkan ke Indonesia, membuat,
menerima, mencoba memperoleh,
menyerahkan atau mencoba
menyerahkan, menguasai, membawa,
mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam miliknya,
menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan
atau mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata api, amunisi atau
sesuatu bahan peledak.
n. Tindak Pidana Terorisme
Tindak pidana terorisme diatur dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, menjadi Undang-
Undang. Tindak pidana terorisme
merupakan perbuatan menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan
menimbulkan suasana teror atau rasa
takut terhadap orang secara meluas
atau menimbulkan korban yang
bersifat massal, dengan cara
merampas kemerdekaan atau
hilangnya nyawa dan harta benda
orang lain, atau mengakibatkan
kerusakan atau kehancuran terhadap
obyek-obyek vital yang strategis atau
lingkungan hidup atau fasilitas publik
atau fasilitas internasional.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010, harta kekayaan yang diketahui
atau patut diduga akan digunakan
dan/atau digunakan secara langsung
atau tidak langsung untuk kegiatan
terorisme, organisasi terorisme,
organisasi teroris, atau teroris
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 20
perseorangan disamakan sebagai
hasil tindak pidana terorisme. Oleh
karena itu, tindak pidana pendanaan
terorisme yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pendanaan Terorisme juga
menjadi tindak pidana asal pencucian
uang.
o. Tindak Pidana Penculikan
Tindak pidana penculikan diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Pasal 328 KUHP
menyatakan bahwa barang siapa
melarikan orang dari tempat
kediamannya atau tempat tinggalnya
sementara, dengan maksud melawan
hak akan membawa orang itu di
bawah kekuasaan sendiri atau di
bawah kekuasaan orang lain atau
menjadikan dia jatuh terlantar,
dihukum karena melarikan (menculik)
orang dengan hukuman penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun.
p. Tindak Pidana Pencurian
Tindak pidana pencurian diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Pasal 362-365. Dalam
Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa
barang siapa mengambil sesuatu
barang, yang sama sekali atau
sebagai termasuk kepunyaan orang
lain, dengan maksud akan memiliki
barang itu dengan melawan hak,
dihukum karena pencurian dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima
tahun).
q. Tindak Pidana Penggelapan
Tindak Pidana Penggelapan diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Pasal 372-375. Dalam
Pasal 372 menyatakan bahwa barang
siapa dengan sengaja memiliki
dengan melawan hak sesuatu barang
yang sama sekali atau sebagiannya
termasuk kepunyaan orang lain dan
barang itu ada dalam tangannya
bukan karena kejahatan, dihukum
karena penggelapan dengan
hukuman penjara paling lama 4
(empat) tahun.
r. Tindak Pidana Penipuan
Tindak Pidana Penipuan diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Pasal 378-380. Dalam
Pasal 378 menyatakan barang siapa
denga maksud hendak
menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hak, baik
dengan memakai nama palsu atau
keadaan palsu, baik dengan akal dan
tipu muslihat, maupun dengan
rangkai perkataan bohong,
membujuk orang supaya memberi
sesuatu barang, membuat hutang
atau menghapuskan piutang,
dihukum karena penipuan dengan
hukuman penjara paling lama 4
(empat) tahun.
s. Tindak Pidana Pemalsuan Uang
Tindak pidana pemalsuan uang diatur
dalam dua peraturan perundang-
undangan yaitu: Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP)
khususnya Bab X tentang Pemalsuan
21 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
Uang dan Uang Kertas pasal 244-251
serta Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Undang-Undang Mata Uang dapat
dikatakan sebagai lex specialis dalam
menangani tindak pidana terhadap
uang rupiah, meskipun pada
dasarnya ketentuan Bab X KUHP
tentang Pemalsuan Mata Uang dan
Uang Kertas dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan
Undang-Undang Mata Uang Pasal
453.
t. Tindak Pidana Perjudian
Pada awalnya tindak pidana
perjudian diatur dalam Pasal 303
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang menyatakan
bahwa dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun 8
(delapan) bulan barang siapa yang
melakukan perjudian sebagai mata
pencaharian, memberi kesempatan
perjudian atau turut serta dalam
perusahaan perjudian. Melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1974 tentang Penertiban Perjudian,
ancaman pidana penjara tersebut
dinaikkan menjadi 10 (sepuluh)
tahun.
u. Tindak Pidana Prostitusi
Di dalam ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP)
terdapat pasal yang dapat dikenakan
3http://www.bi.go.id/id/rupiah/materidownload/Docume
nts/Aparkum.pdf
terhadap penyedia jasa yakni
berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo.
Pasal 506 yang berbunyi4:
Pasal 296
Barang siapa dengan sengaja
menyebabkan atau memudahkan
perbuatan cabul oleh orang lain dengan
orang lain, dan menjadikannya sebagai
pencarian atau kebiasaan, diancam
dengan pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan atau pidana denda
paling banyak lima belas ribu rupiah.
Pasal 506
Barang siapa menarik keuntungan dari
perbuatan cabul seorang wanita dan
menjadikannya sebagai pencarian,
diancam dengan pidana kurungan paling
lama satu tahun.
Tindak pidana prostitusi juga
tercakup dalam ketentuan pidana
dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
sebagaimana uraian dalam huruf l,
apabila perdagangan orang tersebut
bertujuan untuk kegiatan prostitusi.
v. Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan
Perpajakan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007
perubahan ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata
4http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca9
72bc/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 22
Cara Perpajakan. Tindak pidana di
bidang perpajakan mencakup
perbuatan tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan, menyampaikan Surat
Pemberitahuan tetapi isinya tidak
benar atau tidak lengkap, tidak
mendaftarkan diri untuk diberikan
NPWP, tidak menyetorkan pajak yang
telah dipotong atau dipungut
sehingga menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara, dan
perbuatan lainnya yang terkait
dengan perpajakan.
w. Tindak Pidana di Bidang
Kehutanan
Kehutanan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999.
Tindak pidana di bidang kehutanan
mencakup perbuatan merambah
kawasan hutan, melakukan
penebangan pohon secara ilegal,
membakar hutan, memungut hasil
hutan tanpa izin, mengangkut hasil
hutan tanpa dokumen yang sah,
mengangkut tumbuh-tumbuhan dan
satwa liar yang dilindungi Undang-
Undang dan perbuatan lainnya yang
terkait dengan kehutanan. Khusus
untuk perusakan hutan diatur dalam
Undang-Undang tersendiri, yaitu
Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.
x. Tindak Pidana di Bidang
Lingkungan Hidup
Tindak pidana di bidang lingkungan
hidup diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlidungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Tindak pidana di
bidang lingkungan hidup mencakup
perbuatan mengakibatkan
dilampauinya kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup, mengedarkan
produk rekayasa genetik ke media
lingkungan hidup yang bertentangan
dengan peraturan perundang-
undangan, pengelolaan limbah B3
tanpa izin, melakukan dumping
limbah ke media lingkungan hidup
tanpa izin, pembakaran lahan,
melakukan usaha tanpa izin
lingkungan dan perbuatan lainnya
yang dapat mengancam kelestarian
lingkungan hidup.
y. Tindak Pidana di Bidang Kelautan
dan Perikanan
Tindak pidana di bidang kelautan dan
perikanan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan. Bentuk tindak
pidananya antara lain: penggunaan
alat penangkap ikan yang
menganggu dan merusak
keberlanjutan sumber daya ikan,
pengoperasian kapal penangkap ikan
tanpa memiliki izin, pemalsuan izin
usaha perikanan, dan perbuatan
lainnya yang terkait dengan bidang
perikanan dan kelautan.
23 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
z. Tindak Pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
Tindak pidana dalam ketentuan ini
tidak disebutkan secara jelas,
melainkan setiap jenis tindak pidana
selain dari kejahatan sebagaimana
sudah ditentukan dari huruf (a)
sampai dengan huruf (y) yang
ancaman pidananya berupa pidana
penjara minimal 4 (empat) tahun atau
lebih. Ketentuan ini merupakan
amanat dari International Convention
Against Transnational Organized
Crimes 2000 (Palermo Convention).
Konvensi ini mewajibkan negara yang
sudah meratifikasi untuk
mengkriminalisasi money laundering
yang meliputi seluruh tindak pidana
berat (serious crime). Tindak pidana
berat diartikan dengan tindak pidana
yang diancam dengan hukuman
minimal empat tahun.
2.3 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG
Terdapat beberapa tipologi maupun
modus yang digunakan oleh para pelaku
pencucian uang untuk menyamarkan
maupun menyembunyikan asal usul harta
kekayaannya yang berasal dari hasil
tindak pidana, diantaranya beberapa
tipologi berdasarkan referensi
internasional adalah:
Moneyval
5:
1. Pemanfaatan Sektor Yang Tidak
Teregulasi Dengan Baik
Para pelaku pencucian seringkali
memanfaatkan kerentanan dari
sektor penyedia jasa keuangan dan
penyedia barang dan jasa yang tidak
teregulasi dengan baik sebagai
sarana untuk menyamarkan hasil
tindak pidananya. Hal ini dilakukan
agar tidak terlacak oleh aparat
penegak hukum, karena biasanya
mereka tidak memiliki sistem
informasi yang baik atau bahkan
tidak menerapkan prosedur
APU/PPT, dimana salah satunya
5 Typologies Report on Laundering the Proceeds of
Organised Crime, 17 April 2015,
mengharuskan penyedia jasa
keuangan dan penyedia barang dan
jasa untuk mengetahui pengguna
jasanya dengan baik melalui
prosedur Know Your Customer
berupa Customer Due Diligence
maupun Enhance Due Diligence.
2. Pengembangan infrastruktur
transnasional untuk pencucian
uang
Salah satu unsur penting dari skema
pencucian uang adalah faktor geo-
politik. Sarana yang digunakan untuk
memindahkan hasil tindak pidana
antar negara memiliki tatanan yang
terstruktur, termasuk orang yang
MONEYVAL(2015)20, dated 17 April 2015, adopted
by MONEYVAL at its 47th plenary meeting (14-17
April 2015)
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 24
terlibat, jaringan, adanya pejabat
korup yang membantu melancarkan
jalannya pencucian uang dan sarana
transportasi. Para pelaku tindak
pidana pencucian uang yang
terorganisir menyembunyikan
asetnya di luar jurisdiksi tempat
mereka melakukan tindak pidana
asalnya.
3. Pemanfaatan Korporasi (legal
person) untuk menyembunyikan
hasil tindak pidana
Pada saat criminal group mencoba
untuk memasuki sektor ekonomi
yang sah untuk melegalkan hasil
tindak pidananya, mereka biasanya
menggunakan entitas/korporasi legal
untuk menghasilkan bisnis yang
menguntungkan dimana dananya
berasal dari hasil tindak pidana atau
menjadikannya sebagai perusahaan
cangkang (shell company) untuk
memfasilitasi aktifitasnya agar
nampak ilegal.
4. Penggunaan Jasa Profesi
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Moneyval diketahui
terdapat informasi dari beberapa
negara yang tergabung dalam
Moneyval bahwa aktifitas criminal
group didukung oleh profesional
dalam berbagai bidang seperti
pengacara, advokat, akuntan,
penasihat keuangan, bahkan pegawai
negeri yang korup dan sebagainya.
5. Penggunaan Teknologi Baru
Para pelaku pencucian uang masih
terus menggunakan metode
pencucian uang tradisional seperti
money mules melalui sektor
perbankan dan penggunaan shell
company yang berada di yurisdiksi
yang menerapkan bank secrecy yang
ketat untuk menyamarkan asal usul
asetnya. Namun sekarang para
pelaku tindak pidana juga
menggunakan alat pembayaran baru
seperti pre-paid card, electronic
money dan virtual currency untuk
mencuci uangnya.
6. Penggunaan Sektor Non Keuangan
rentan digunakan untuk mencuci
hasil tindak pidana
Sektor konstruksi dan properti rentan
digunakan oleh para pelaku tindak
pidana terutama dalam tahap
integration yakni untuk menikmati
hasil tindak pidananya karena hampir
di seluruh jurisdiksi sektor ini
terekspos digunakan oleh organised
crime. Industri layanan seperti
restoran dan hotel juga memiliki
ancaman yang tinggi karena sulit
untuk menetapkan berapa harga real
dari layanan tersebut, apakah layanan
tersebut memang ada/disediakan
oleh penyedia jasa atau hanya
sebatas catatan dalam kertas yang
dimanipulasi untuk menutupi adanya
transaksi ilegal.
APG Typologies:
1. Penggunaan bank lepas pantai
(offshore banks), perusahaan bisnis
internasional dan trusts lepas
pantai
25 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
Tipologi ini biasanya menggunakan
perusahaan asing yang teregistrasi di
negara-negara tax haven yang tidak
memiliki bisnis nyata, atau bank dan
trusts yang didirikan di negara-
negara tax haven. Dana hasil
kejahatan ditransfer ke perusahaan/
bank/trusts lepas pantai untuk
menyembunyikannya.
2. Penggunaan Mata Uang Virtual
Mata uang virtual dapat
dimanfaatkan oleh pelaku pencucian
uang karena memungkinkan
penggunanya bertransaksi
menggunakan nama palsu
(pseudonim) dan bahkan tanpa nama
(anonim), menggunakan
penganonim (anonymizer) seperti
bitcoin laundries, darknet, mixer, dsb.
Karena mata uang virtual tidak
memerlukan pihak ketiga untuk
bertransaksi (transaksi dari orang ke
orang), membuat pihak berwenang
kesulitan untuk mendeteksi transaksi
tersebut, membuatnya rawan
digunakan untuk tujuan ilegal atau
transaksi yang berasal dari tindak
kriminal yang berasal dari dalam atau
luar batas negara. Juga tidak ada
kewajiban pelaporan kepada pihak
berwenang ketika terdapat transaksi
mencurigakan, seperti yang
diwajibkan kepada lembaga
keuangan biasa.
3. Penggunaan Jasa Profesional
(pengacara, notaris, akuntan)
Sebuah teknik dengan menggunakan
pihak ketiga, dalam hal ini yaitu jasa
profesional seperti Advokat, Notaris,
Perencana Keuangan, Akuntan dan
Akuntan Publik. Hal tersebut
dilakukan dengan tujuan untuk
mengaburkan identitas penerima
manfaat dan sumber dana hasil
kejahatan.
4. Trade-based money laundering
dan transfer pricing
Transaksi trade-based money
laundering biasanya melibatkan
transfer dana luar Negeri yang tidak
memiliki dasar transaksi yang jelas,
misalnya tidak ada pengiriman
barang, atau pengiriman barang
kurang/berlebih. Selain itu dapat juga
dilakukan dengan pembuatan
tagihan transaksi yang kurang/lebih
dari nilai transaksi yang
sesungguhnya. Tujuannya pada
umumnya untuk menghindari
pembayaran bea cukai dan pajak.
5. Bank ilegal/jasa pengiriman dana
alternatif/hawala
Sebuah teknik yang digunakan
dengan mekanisme informal
berdasarkan kepercayaan dari
jaringan untuk mengirimkan uang.
Seringkali mekanisme ini bekerja
secara paralel dengan sektor
perbankan tradisional dan
kemungkinan melanggar hukum di
beberapa yurisdiksi. Teknik ini
dimanfaatkan oleh pelaku pencucian
uang dan pendanaan terorisme untuk
memindahkan nilai uang tanpa
terdeteksi dan untuk mengaburkan
identitas yang mengendalikan uang
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 26
tersebut. Teknik ini menggunakan
teknologi pembayaran yang baru
muncul untuk pencucian uang dan
pendanaan terorisme. Contohnya
termasuk sistem pembayaran dan
pengiriman uang berbasis telepon
seluler (ponsel).
6. Penggunaan internet (enkripsi,
akses terhadap identitas,
perbankan internasional, dll)
Penggunaan internet dalam
kejahatan pada umumnya adalah
dengan melakukan peretasan
(melakukan akses secara tidak sah ke
perangkat/akun orang lain) atau
penipuan, misalnya menggunakan
alamat e-mail atau situs web yang
seolah-olah asli padahal palsu
(phishing).
7. Penggunaan metode/sistem
pembayaran baru
Teknik ini menggunakan teknologi
pembayaran yang baru muncul untuk
pencucian uang dan pendanaan
terorisme. Contohnya termasuk
sistem pembayaran dan pengiriman
uang berbasis telepon seluler
(ponsel).
8. Pencucian uang hasil tindak pidana
perpajakan
Pencucian uang hasil tindak pidana
perpajakan dapat melibatkan satu
atau lebih yurisdiksi. Pelakunya bisa
perorangan atau pemilik usaha
ataupun petugas pajak. Contoh
tindak pidana perpajakan yang
dilakukan adalah pemalsuan faktur
pajak atau bukti transaksi, dengan
sengaja melaporkan dan membayar
jumlah pajak yang tidak sesuai fakta
untuk menghindari kewajiban
perpajakan, dan pembuatan data
wajib pajak palsu untuk memperoleh
restitusi pajak.
9. Properti/real estate, termasuk
peran agen properti
Contoh kasusnya adalah penggunaan
perusahaan properti ilegal di mana
perusahaan tersebut melakukan
pemaksaan untuk memperoleh
sebidang tanah. Pendiri perusahaan
tersebut lalu mendirikan perusahaan
lain dan menggunakan penilaian
tanah di atas sebagai ekuitas di
perusahaan barunya. Ini
menggabungkan aset yang sah
dengan yang tidak sah.
10. Hubungan dengan perdagangan
dan penyelundupan manusia
Kasus perdagangan atau
penyelundupan manusia biasanya
melibatkan sindikat transnasional.
Sebagai contoh seorang warga
Malaysia ditemukan terhubung
dengan jaringan penyelundupan
tenaga kerja lintas negara dan
bertugas membujuk warga muslim
Rohingya (Myanmar) untuk bekerja.
Mereka mengatakan pada para
keluarga korban bahwa mereka harus
membayar uang tebusan jika ingin
anggota keluarga mereka bebas.
Padahal anggota keluarga mereka
juga disuruh bekerja untuk
membayar sindikat penyelundup
tenaga kerja tersebut. Hasil dari
27 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
tindak pidananya dicuci melalui bisnis
perkapalan dan hotel.
11. Penggunaan nominees (nama
pinjaman), trusts, anggota
keluarga atau pihak ketiga
Teknik ini biasa digunakan untuk
mengaburkan identitas orang-orang
yang mengendalikan dana hasil
kejahatan. Contohnya pembelian
aset/barang-barang mewah berupa
tanah, bangunan dan properti
dengan mengunakan nama
kepemilikan orang lain (perantara)
dan pihak keluarga (anak, istri, orang
tua). Pihak tersebut hanya tercatat
atas kepemilikannya (registered
ownership) dan bukan sebagai
penerima manfaat.
12. Aktivitas perjudian (kasino, pacuan
kuda, perjudian internet, dll)
Aktivitas perjudian seringkali
digunakan untuk mencuci hasil
tindak pidana. Jika pelaku kalah, uang
hasil tindak pidana akan hilang
jejaknya, dan jika menang, uang hasil
tindak pidana akan berlipat dan
menjadi seolah-olah dari hasil
perjudian (di yurisdiksi yang
melegalkan perjudian).
13. Mingling (penyatuan uang haram
dalam bisnis legal)
Teknik ini menggunakan cara
mencampurkan atau menggabung
kan hasil kejahatan dengan hasil
usaha bisnis yang sah dengan tujuan
untuk mengaburkan sumber dana.
14. Penggunaan perusahaan cangkang
(shell companies/corporations)
Sebuah teknik yang dilakukan
dengan mendirikan perusahaan
secara formal berdasarkan aturan
hukum yang berlaku. Namun, dalam
praktiknya perusahaan tersebut tidak
digunakan untuk melakukan kegiatan
usaha. Perusahaan boneka tersebut
didirikan hanya untuk melakukan
transaksi fiktif atau menyimpan aset
pihak pendiri atau orang lain. Selain
itu teknik tersebut bertujuan untuk
mengaburkan identitas orang-orang
yang mengendalikan dana.
15. Penukaran uang asing
Tipologi ini memanfaatkan
penukaran uang ke mata uang asing.
Uang yang ditukarkan bisa asli
ataupun palsu. Uang yang sudah
ditukarkan lalu disetorkan ke
rekening bank atau ditransfer untuk
menyamarkan jejaknya. Selain itu
uang juga dapat dibawa melewati
batas negara tanpa melakukan
pelaporan (non-declaration) lalu
ketika sampai di negara tujuan
ditukarkan dengan mata uang negara
tujuan, atau ditransfer menggunakan
hawala.
16. Penggunaan kartu kredit, cek,
surat perjanjian utang
Teknik ini digunakan biasanya untuk
melakukan pencucian uang yang
dananya berasal dari yurisdiksi lain.
Pelaku tindak pidana melakukan
transaksi penarikan uang, pembelian
maupun pembayaran menggunakan
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 28
alat pembayaran selain uang tunai
yakni kartu kredit, cek. Biasanya
penerima manfaat atas alat
pembayaran tersebut tidak tercatat
namanya, sehingga mereka dapat
dengan leluasa menggunakan hasil
tindak pidananya.
17. Structuring (memecah-mecah
transaksi)
Sebuah metode yang dilakukan
dengan menggunakan transaksi
dalam jumlah relatif kecil namun
dengan frekuensi yang tinggi di
sektor keuangan.
18. Smurfing (banyak orang
melakukan transaksi ke satu tujuan
dengan tujuan memecah-mecah
transaksi)
Transaksi dilakukan dengan
menggunakan beberapa rekening
atas nama individu yang berbeda-
beda untuk kepentingan satu orang
tertentu.
19. Transfer internasional/pengguna
an rekening bank asing
Teknik ini bertujuan untuk melakukan
transfer dana secara elektronik antara
lembaga keuangan dan sering kali ke
yurisdiksi lain untuk menghindari
deteksi dan penyitaan aset.
20. Pertukaran komoditas (barter,
misalnya reinvestasi dalam obat-
obatan terlarang)
Teknik ini digunakan untuk
menghindari penggunaan uang atau
instrumen keuangan dalam suatu
transaksi, serta untuk menghindari
sektor keuangan yang memiliki
kewajiban pelaporan dalam rezim
anti pencucian uang dan pendanaan
terorisme. Contohnya pertukaran
secara langsung antara heroin
dengan emas batangan.
21. Penggunaan identitas palsu
Teknik ini digunakan untuk
mengaburkan identitas dari para
pelaku yang terlibat. dalam
pencucian uang dan pendanaan
terorisme. Dalam perkembangannya,
tren penggunaan identitas palsu
menunjukkan peningkatan yang
cukup signifikan yang dilakukan
dengan berbagai cara. Diantaranya,
melakukan penipuan melalui
penggunaan identitas palsu dalam
proses pembukaan rekening.
22. Perhiasan dan logam mulia
Teknik ini biasa digunakan dengan
mengaburkan kepemilikan dari
penerima manfaat dan mudahnya
memindahkan nilai dari batu atau
logam mulia ini tanpa terdeteksi serta
menghindari sektor keuangan formal
yang patuh terhadap rezim anti
pencucian uang dan pendanaan
terorisme. Contoh: membawa berlian
keluar yurisdiksi.
23. Pembelian aset berharga (barang
seni, barang antik, kuda pacuan,
dll)
Teknik ini biasa digunakan dengan
menginvestasikan hasil kejahatan ke
dalam bentuk aset/barang yang
memiliki nilai tawar tinggi. Hal
tersebut bertujuan untuk mengambil
keuntungan dari mengurangi
29 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
persyaratan pelaporan dengan
maksud mengaburkan sumber hasil
kejahatan.
24. Investasi di pasar modal,
penggunaan perantara
Pada umumnya investasi di pasar
modal digunakan untuk penempatan
dan integrasi. Hasil dari investasi di
pasar modal juga dapat ditransfer ke
rekening lain.
25. Kejahatan lingkungan
Uang hasil kejahatan lingkungan
seperti penyelundupan kayu dan
penjualan satwa liar dilindungi
seringkali melintasi batas negara.
26. Berhubungan dengan obat-obatan
terlarang
Tipologi pencucian uang hasil
penjualan obat-obatan terlarang
biasanya melibatkan setoran dengan
jumlah kecil dari banyak rekening ke
1 rekening, dan jika setorannya sudah
mencapai jumlah tertentu, biasanya
uang di rekening tersebut akan
ditarik seluruhnya atau rekening
ditutup.
Selain itu bisa juga dilakukan dengan
menyuruh orang lain membuka
rekening (misalnya teman, saudara,
pasangan) atau membeli rekening
orang lain yang tidak dikenal
sebelumnya.
Bab 3
Hasil Riset
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 30
3.1 PENANGANAN PERKARA TPPU OLEH APARAT PENEGAK
HUKUM
Pada Bab ini akan diuraikan mengenai
hasil penelitian berdasarkan
pengumpulan data melalui kuesioner
maupun wawancara yang dilakukan
kepada Aparat Penegak Hukum yang
memiliki kewenangan penyidikan dan
penuntutan yakni kejaksaan serta
lembaga peradilan yang memiliki
wewenang mengadili dalam sidang
perkara tindak pidana pencucian uang.
Adapun pokok-pokok hasil kuesioner
maupun wawancara terhadap instansi
tersebut adalah sebagai berikut:
3.1.1 Penanganan Perkara TPPU
Dilihat dari penanganan perkara, 5 dari 9
responden Kejaksaan yang pernah
menangani perkara TPPU pada tahun
2017. Sedangkan untuk responden
Pengadilan, 6 dari 7 responden pernah
menangani perkara TPPU pada tahun
2017.
Secara umum responden dari hakim
maupun jaksa penuntut umum TPPU
menyatakan bahwa dengan adanya UU
No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (PP TPPU) sangat
membantu dalam melaksanakan tugas
terkait kasus-kasus pidana yang sedang
ditangani, khususnya dalam penyidikan
dan penuntutan, dalam permintaan
keterangan bank dan penelusuran
transaksi mencurigakan, dan dalam
pemulihan aset. Namun, menurut
responden masih terdapat kelemahan
dalam UU PP TPPU, yaitu:
• Sulitnya mengungkapkan fakta
tentang perolehan harta dan
kekayaan pelaku tindak pidana
kecuali tindak pidana korupsi;
• Sulitnya penelusuran hasil
kejahatan karena penyidik masih
konsepsional dalam menyediakan
data keuangan. Misalnya seringkali
data keuangan hanya berupa
rekening koran yang tidak
menjelaskan asal usul dana, dan
tidak ada data keuangan secara
global, hanya berupa transaksi-
transaksi;
• Tidak sinkronnya Pasal 2 dan Pasal
69 UU PP TPPU, di mana Pasal 2
menyebutkan daftar predicate crime
dari TPPU, tetapi di Pasal 69
disebutkan pada pokoknya
pembuktian TPPU tidak perlu
menunggu terbuktinya predicate
crime sehingga dalam penyidikan
maupun penuntutan menimbulkan
keragu-raguan;
• Sulitnya menelusuri aset dan
memblokir aset pihak terkait, selain
tersangka/terdakwa;
• Penyidik dan penuntut umum tidak
dapat melakukan penyitaan aset
terkait TPPU tanpa izin; dan
3 HASIL RISET
31 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
• Dalam UU TPPU belum dijelaskan
bahwa TPPU adalah independent
crime;
Terkait dengan pemberkasan perkara
pencucian uang, selama periode riset
2017, diketahui bahwa berkas perkara
TPPU dan tindak pidana asal yang
diterima oleh responden Kejaksaan dari
penyidik, dominan digabung antara
berkas tindak pidana asal dan berkas
tindak pidana pencucian uangnya. Hal ini
berbeda dari riset tahun sebelumnya,
yang berkasnya dominan dipisah.
Pada tahun 2017, hanya 1 dari 9
responden dari Penyidik dan/atau
Penuntut Umum pernah menggunakan
kewenangannya untuk melakukan
penundaan transaksi, pemblokiran,
permintaan kepada Pihak Pelapor untuk
memberikan keterangan secara tertulis
mengenai harta kekayaan dari tersangka,
terdakwa dan orang yang telah
dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik,
sesuai ketentuan Pasal 70, 71 dan 72
dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (PP TPPU).
3.1.2 Perkembangan Modus Pencucian Uang
Kami meminta responden
mengidentifikasi perkembangan modus
pencucian uang berdasarkan
pengetahuan dan/atau pengalamannya
menangani perkara pencucian uang, baik
dalam periode riset atau sebelumnya.
Berikut rangkuman beberapa modus
pencucian uang yang berhasil kami
kumpulkan:
a. Membelikan harta memakai nama
anggota keluarga atau orang lain;
b. Menyimpan dalam rekening
keluarga atau orang lain;
c. Uang disetorkan ke rekening orang
lain oleh pemilik rekening lalu uang
ditarik dengan dipinjam dari rekan
tersebut;
d. Dimasukkan ke rekening
perusahaan lalu ditarik seolah-olah
hasil dari perusahaan;
e. Membeli sertifikat asuransi jiwa;
f. Dibelanjakan menjadi kendaraan
dan peralatan rumah tangga;
g. Membuka usaha yang terkait
langsung dengan proyek yang
ditangani;
h. Membuat anak perusahaan dan
melakukan kerjasama dengan
perusahaan lain seolah-olah
transaksi bisnis yang legal, misalnya
bertindak sebagai pemasok; dan
i. Melakukan transaksi fiktif
pembelian aset berupa tanah yang
dikuatkan dengan akta notariil.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 32
3.1.3 Dinamika dan Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam
Penanganan Perkara Pencucian Uang
Berdasarkan pengetahuan dan
pengalaman keseluruhan responden riset
dalam menangani perkara pencucian
uang, maka dapat diperoleh beberapa
perkembangan.
Dalam penanganan perkara pencucian
uang tentunya terdapat dinamika dan
tantangan yang dialami oleh Aparat
Penegak Hukum. Berdasarkan kuesioner
maupun wawancara kepada responden,
diketahui beberapa dinamika dan
tantangan yang dialami oleh Aparat
Penegak Hukum khususnya dalam hal
penelusuran dan pembuktian perkara
pencucian uang, di antaranya:
a. Proses pembuktian perkara TPPU
i. Terhadap tersangka korupsi
diperlukan tata cara yang jelas
karena seringkali menyangkut
kekayaan perusahaan.
ii. Perkara TPPU modusnya semakin
beragam. Pelaku bisa
menggunakan transaksi
keuangan dan rekening milik
anak buah/staf/saudaranya. Kita
harus menentukan apakah aset
diperoleh dari TPPU atau hasil
dari usaha atau pekerjaan resmi.
b. Proses penelusuran aset:
i. Diperlukan waktu yang lama
untuk penelusuran aset,
penyitaan aset, perampasan aset;
ii. Terdapat hasil penyamaran
terhadap aset yang diduga
diperoleh dari hasil kejahatan;
iii. Birokrasi dalam permintaan data
transaksi terlalu panjang,
memakan waktu berhari-hari;
dan
iv. Tidak ditemukannya sebagian
uang hasil tindak pidana karena
adanya perbedaan data transaksi
antar bank sehingga aliran dana
tidak diketahui.
Di samping itu, terdapat beberapa
dinamika dan tantangan lain yang
dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum
dalam menangani perkara tindak pidana
pencucian uang, di antaranya adalah:
a. Dakwaan Pasal 4 UU PP TPPU agak
sulit pembuktiannya dibandingkan
Pasal 3;
b. Jika berkas yang dilimpahkan
(kepada responden Kejaksaan)
masih mentah, diperlukan waktu
untuk menemukan bukti-bukti dan
fakta-fakta;
c. Respons PPATK ketika diundang
memberikan keterangan ahli dan
informasi transaksi lama/tidak
terdapat respons;
d. Pada saat penyitaan barang bukti
rumah, tidak diikuti dengan
pemblokiran sertipikat ke BPN;
e. Jangka waktu untuk menyidik
transaksi keuangan mencurigakan
tidak cukup; dan
f. Kesulitan untuk melacak transaksi
tunai.
33 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
3.2 KARAKTERISTIK UNSUR PUTUSAN PERKARA TPPU TAHUN
2017
Dalam subbab ini akan dibahas mengenai
karakteristik data putusan pengadilan
perkara TPPU tahun 2017. Karakteristik
putusan perkara pencucian uang
diperoleh berdasarkan hasil putusan
perkara pencucian uang yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewisjde) selama periode 2017. Putusan
yang diteliti dalam penelitian ini berasal
dari sumber surat yang dikirimkan ke
semua Pengadilan di seluruh Indonesia
dan website Mahkamah Agung
(putusan.mahkamahagung.go.id).
Karakteristik putusan ini disusun untuk
menggambarkan statistik maupun tren
dari perkara pencucian uang selama
tahun 2017. Berdasarkan data putusan
pengadilan tindak pidana pencucian uang
yang didapatkan selama tahun 2017,
diperoleh sebanyak 56 Putusan Perkara
Pencucian Uang, di mana 7 putusan tidak
terbukti sebagai tindak pidana pencucian
uang dan 48 putusan terbukti tindak
pidana pencucian uang. Dari 48 putusan
tersebut yang telah berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewisjde) selama
periode 2017 terdapat 41 putusan, namun
yang dapat dianalisis hanya 35 putusan.
Jika putusan dilihat dari seluruh tingkat
pengadilan, terdapat 58 putusan yang
dapat dianalisis, namun analisis hanya
dilakukan terhadap 35 putusan tingkat
paling tinggi yang tersedia
(pertama/banding/kasasi) yang sudah
berkekuatan hukum tetap, kecuali untuk
data sebaran tingkat lembaga pengadilan
(61 putusan).
Berdasarkan basis data putusan perkara
pencucian uang tahun 2017 yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewisjde), berikut sebaran tingkat
lembaga pengadilan yang telah memutus
perkara pencucian uang selama periode
tahun 2017.
Tabel 5
Jumlah Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan
Tingkat Pengadilan Jumlah Putusan
Pengadilan Tinggi Samarinda 3
Pengadilan Tinggi Banjarmasin 1
Pengadilan Tinggi Ambon 1
Pengadilan Tinggi Banda Aceh 2
Pengadilan Tinggi Bengkulu 1
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 2
Pengadilan Tinggi Banten 1
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 34
Tingkat Pengadilan Jumlah Putusan
Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta 1
Pengadilan Tinggi Palangkaraya 1
Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2
Pengadilan Negeri Bengkulu 1
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1
Pengadilan Negeri Jakarta Timur 1
Pengadilan Negeri Mempawah 1
Pengadilan Negeri Sampit 1
Pengadilan Negeri Banjarmasin 1
Pengadilan Negeri Jantho 1
Pengadilan Negeri Salatiga 1
Pengadilan Negeri Depok 1
Pengadilan Negeri Bekasi 3
Pengadilan Negeri Mamuju 2
Pengadilan Negeri Padang 1
Pengadilan Negeri Tanjung Selor 1
Pengadilan Negeri Palembang 1
Pengadilan Negeri Bireuen 1
Pengadilan Negeri Semarang 4
Pengadilan Negeri Yogyakarta 1
Pengadilan Negeri Ambon 1
Pengadilan Negeri Sidoarjo 1
Pengadilan Negeri Garut 1
Pengadilan Negeri Serang 1
Pengadilan Negeri Surabaya 1
Pengadilan Negeri Pontianak 1
Mahkamah Agung 13
Total 61
Tingkat penanganan perkara tindak
pidana pencucian uang selama periode
2017 lebih dominan di Pengadilan Tingkat
Pertama yaitu Pengadilan Negeri
sebanyak 35 putusan atau 57 persen dari
61 putusan yang tersebar di 18 provinsi.
Pengadilan Tingkat Kedua sebanyak 13
Putusan atau 21 persen dari 61 putusan
tersebar di 8 provinsi, serta Mahkamah
35 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Agung sebanyak 13 putusan atau 22
persen dari 61 putusan.
Gambar 2
Persentase Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan
3.2.1 Karakteristik Profil Tindak Pidana Asal
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
adalah suatu tindak pidana lanjutan
(follow up crime) yang merupakan
kelanjutan dari tindak pidana asal
(predicate crime), sebagai sebuah upaya
untuk menyembunyikan, atau
menghilangkan jejak sedemikian rupa
sehingga tidak dapat diketahui bahwa
harta kekayaan tersebut berasal dari
tindak pidana. Sedangkan tindak pidana
asal (predicate crime) merupakan tindak
pidana yang menghasilkan uang/harta
kekayaan yang kemudian dilakukan
proses pencucian uang.
Secara umum karakteristik putusan
perkara pencucian uang berdasarkan
tindak pidana asal didominasi oleh tindak
pidana narkotika sebanyak 9 putusan atau
sebesar 26 persen dari total 35 putusan.
Di samping itu terdapat sebanyak 9
putusan perkara pencucian uang atau 26
persen berasal dari tindak pidana korupsi.
Pada peringkat ketiga terdapat 6 putusan
tindak pidana lain yang diancam dengan
pidana penjara 4 (empat) tahun atau
lebih. Dari 6 putusan tersebut, 2 putusan
di antaranya adalah tindak pidana
pemalsuan surat, 2 putusan dengan
tindak pidana di bidang kesehatan, 1
putusan dengan tindak pidana di bidang
informasi dan transaksi elektronik dan 1
putusan TPPU saja tanpa ada tindak
pidana asal.
Pengadilan Negeri; 35;
58%
Pengadilan Tinggi ; 13;
22%
Mahkamah Agung; 12; 20%
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 36
Berdasarkan informasi yang didapatkan
dari pengumpulan data putusan
pengadilan tahun 2017, diketahui bahwa
total kerugian dari kegiatan tindak pidana
asal yang terkait dengan tindak pidana
pencucian uang selama tahun 2017
adalah sebesar Rp52.842.543.105 (lima
puluh dua miliar delapan ratus empat
puluh dua juta lima ratus empat puluh
tiga ribu seratus lima rupiah). Terkait
dengan kerugian yang disebabkan oleh
tindak pidana yang dilakukan oleh para
pelaku tindak pidana dapat ditaksir
nilainya sebagai berikut dapat dilihat
pada tabel 9.
Gambar 3
Jumlah Putusan Berdasarkan Tindak Pidana Asal
Tabel 6
Jumlah Kerugian Yang Ditaksir Berdasarkan Data Putusan Pengadilan TPPU Tahun
2017
Jenis Tindak Pidana Asal Jumlah Putusan Total Kerugian
Korupsi 2 Rp6.230.064.473
Penggelapan 1 Rp28.612.478.632
Penipuan 1 Rp10.000.000.000
Tindak pidana lain (> 4 tahun pidana penjara) 1 Rp8.000.000.000
Total 5 Rp52.842.543.105
9 9
6
5
1 1 1 1 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
37 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Dari 35 putusan pengadilan tersebut,
diketahui terdapat perbedaan
karakteristik dalam hubungan pelaku
tindak pidana asal dengan tindak pidana
pencucian uangnya, yang dibedakan
menjadi 2 yakni Self Laundering dan Third-
Party Laundering, dapat dilihat pada
gambar 6.
Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa
dominan pencucian uang dilakukan oleh
orang yang terlibat dalam perbuatan
tindak pidana asalnya (Self Laundering)
sebanyak 28 putusan (80%) dan sebanyak
7 putusan (20%) dari total 35 putusan
merupakan pencucian uang yang
dilakukan oleh orang yang tidak terlibat
dalam perbuatan tindak pidana asalnya
(Third-Party Laundering).
Gambar 4
Hubungan Pelaku TPA dengan TPPU-
nya
3.2.2 Karakteristik Profil Pelaku
Pada subbab ini akan dibahas mengenai
karakteristik dari profil pelaku tindak
pidana pencucian uang diantaranya
adalah jenis kelamin, kelompok usia serta
pekerjaan/profesi dari pelaku.
Berdasarkan basis data putusan perkara
pencucian uang tahun 2017 yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewisjde) terdapat sebanyak 38 terdakwa
dari 35 putusan. Berikut karakteristik profil
jenis kelamin pelaku tindak pidana
pencucian uang berdasarkan putusan
pengadilan TPPU tahun 2017 yang
menjadi basis data penelitian.
Gambar 5
Jumlah Pelaku Berdasarkan Jenis
Kelamin dalam Putusan Pengadilan
Tahun 2017
Self Laundering; 28;
80%
Third Party
Laundering; 7; 20%
76% 24%
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 38
Berdasarkan gambar 5 terlihat bahwa laki-
laki mendominasi profil jenis kelamin
pelaku tindak pidana pencucian uang
pada data putusan pengadilan tahun
2017, di mana total laki-laki adalah 29
orang (76%) dan perempuan hanya 9
orang (24%).
Gambar 6
Jumlah Pelaku Berdasarkan Kelompok
Umur Dalam Putusan Pengadilan
Tahun 2017
Kelompok umur dibedakan menjadi 5
(lima) tingkatan umur dengan rentang 10
tahun, diawali dengan 0-24 tahun, 25-34
tahun, 35-44 tahun, 45-54 tahun serta >54
tahun. Berikut disajikan, karakteristik
profil kelompok umur pelaku tindak
pidana pencucian uang berdasarkan
putusan pengadilan tahun 2017 yang
menjadi basis data dalam penelitian ini.
Berikut gambar dari profil pelaku
berdasarkan kelompok umur:
Berdasarkan gambar 6, terlihat bahwa
kelompok umur 35-44 tahun
mendominasi kelompok umur dari para
pelaku tindak pidana pencucian uang
berdasarkan putusan pengadilan TPPU
tahun 2017, dimana pada kelompok umur
tersebut terdapat 14 orang (38%).
Sedangkan kelompok usia 45-54 tahun
berada pada posisi kedua jumlah
kelompok umur pelaku tindak pidana
pencucian uang.
Pengklasifikasian profil dalam penelitian
ini, berdasarkan pada klasifikasi GRIPS
PPATK, hal tersebut dilakukan agar
menyederhanakan sebaran profil
pekerjaan yang beraneka ragam. Berikut
karakteristik profil pekerjaan pelaku
tindak pidana pencucian uang
berdasarkan putusan pengadilan tahun
2017.
0-24 tahun; 1;
3%25-34
tahun; 7; 18%
35-44 tahun;
14; 37%
45-54 tahun;
11; 29%
>54 tahun; 5;
13%
39 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Gambar 7
Jumlah Pelaku Berdasarkan Profil Pekerjaan Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2017
Berdasarkan gambar tersebut diketahui
bahwa profil pekerjaan pelaku tindak
pidana pencucian uang yang dominan
selama tahun 2017 yaitu
Pengusaha/Wiraswasta sebanyak 14
terdakwa (36,8%). Selain itu pegawai
swasta/karyawan juga berada pada posisi
kedua dengan jumlah 12 orang (31,5%),
dan PNS/ASN termasuk pensiunan berada
di posisi ketiga sebanyak 5 orang (13,5%).
3.2.3 Karakteristik Putusan Berdasarkan Delik TPPU
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-
undang Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (PP TPPU), pelaku
tindak pidana pencucian uang dapat
dibedakan menjadi pelaku aktif dan
pelaku pasif sebagaimana diatur dalam
pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-
undang tersebut. Dalam Pasal 3 dan Pasal
4 UU TPPU disebut sebagai tindak pidana
pencucian uang aktif karena adanya
perbuatan aktif untuk menyembunyikan
dan menyamarkan harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana.
Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU
TPPU dinamakan tindak pidana pencucian
uang pasif karena tidak adanya perbuatan
aktif untuk menyembunyikan dan
menyamarkan harta kekayaan hasil tindak
pidana.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 40
Gambar 8
Pengenaan Unsur Pasal Pencucian
Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan
TPPU Tahun 2017
Berdasarkan gambar 8 dapat diketahui
bahwa pengenaan unsur pasal 3 UU PP
TPPU adalah 22 putusan (65%), pasal 4 UU
PP TPPU adalah 4 putusan (12%), pasal 5
UU PP TPPU adalah 7 putusan (20%), dan
pasal 3 dan 5 adalah 1 putusan (3%).
3.2.4 Karakteristik Putusan Berdasarkan Variasi Pidana
Berikut gambar karakteristik putusan
pengadilan dilihat dari variasi hukuman
pidana penjaranya:
Gambar 9
Putusan Pengadilan 2017 Berdasarkan
Variasi Hukuman Pidana Penjara
Berdasarkan gambar 9, diketahui bahwa
vonis hukuman pidana penjara yang
paling dominan adalah dikenakan
hukuman penjara antara 1 s.d. 5 tahun
sebanyak 20 putusan (57%), dan di atas 5
tahun s.d. 10 tahun sebanyak 7 putusan
(20%). Dapat dilihat bahwa 2 putusan
terdakwanya dikenakan hukuman mati,
padahal menurut UU PP TPPU, hukuman
maksimal dari TPPU adalah 20 tahun.
Kedua terdakwa yang dikenakan
hukuman mati adalah terpidana kasus
Narkotika di mana putusan menjadi 1
berkas antara TPPU dan Narkotika, dalam
kedua putusan tersebut terdakwa
dikenakan hukuman maksimal menurut
UU Narkotika.
Adapun variasi hukuman selain pidana
penjara adalah pidana denda yang
Pasal 3; 22; 65%
Pasal 4; 4; 12%
Pasal 5; 7; 20%
Pasal 3 dan 5; 1; 3%
di bawah 1 tahun ;
2; 5%
1 s.d. 5 tahun;
20; 57%
di atas 5 tahun s.d. 10
tahun; 7; 20%
di atas 10 tahun
s.d. 15 tahun; 2;
6%
di atas 15
tahun; 2; 6%
hukuman mati; 2; 6%
41 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
diterapkan kepada para pelaku pencucian
uang sehingga dapat memberikan efek
jera, sebagaimana tergambar dalam
gambar 10.
Gambar 10
Putusan Pengadilan 2017 Berdasarkan
Variasi Hukuman Pidana Denda
Berdasarkan variasi hukuman pidana
denda, sebagaimana terlihat pada dan
grafik di samping, yang dominan adalah
hukuman pidana denda sebesar Rp0- s.d.
Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yakni
sebanyak 29 putusan (83%), lalu sebesar
Rp1.000.000.000 (satu miliar) s.d.
Rp5.000.000.000 (lima miliar) sebanyak 3
putusan (8%), dikenakan pidana denda
sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar) s.d.
Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) adalah
sebanyak 2 putusan (6%) dan di atas
Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar)
sebanyak 1 putusan (3%).
3.2.3 Karakteristik Putusan Berdasarkan Perampasan Barang Bukti
untuk Negara
Selain dengan hukuman pidana penjara
maupun denda, salah satu tujuan utama
penggunaan pidana pencucian uang
adalah untuk merampas aset yang
menyebabkan kerugian negara maupun
korban. Dalam putusan Pengadilan,
biasanya barang bukti yang dirampas
untuk negara adalah yang dianggap aset
yang berhubungan dengan tindak pidana.
Berdasarkan data putusan pengadilan
tahun 2017, terdapat barang bukti yang
dapat dirampas untuk negara dari pelaku
sebagai berikut:
Gambar 11
Perampasan Barang Bukti Berdasarkan
Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2017
0 s.d. Rp1
miliar ; 29; 83%
Rp1 miliar
s.d. Rp5 miliar ; 3;
8%
Rp5 miliar
s.d. Rp10 miliar ; 2;
6%
di atas Rp10
miliar ; 1; 3%
dirampas untuk negara; 22; 63%
tidak dirampas untuk negara; 13; 37%
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 42
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa
dalam 22 dari 35 putusan (63%), aset
pelaku tindak pidana dirampas untuk
negara. Dari sisa 13 putusan (37%) yang
tidak dirampas untuk negara, hanya
terdapat 3 putusan yang sama sekali tidak
mencantumkan aset yang dirampas,
sisanya ada yang dikembalikan kepada
korban sebanyak 8 putusan, dan
digunakan dalam perkara lain sebanyak 7
putusan. Dalam satu putusan mungkin
terdapat beberapa perlakuan terhadap
aset misalnya ada aset yang dirampas
untuk negara dan digunakan dalam
perkara lain. Contohnya dalam perkara IR,
terdapat barang bukti berupa telepon
seluler yang dirampas untuk negara,
selain itu terdapat barang bukti berupa
mobil digunakan sebagai barang bukti
dalam perkara RDN. Dalam perkara RDN,
barang bukti berupa mobil tersebut
dikembalikan kepada terdakwa RDN.
Kami tidak menghitung berapa jumlah
putusan di mana barang bukti
dikembalikan kepada terdakwa atau
dirampas untuk dimusnahkan.
Dilihat dari jenis barang bukti yang
dirampas untuk negara, dapat dilihat
pada tabel 8:
Tabel 7
Jenis Barang Bukti yang Dirampas untuk Negara Berdasarkan Jumlah Putusan TPPU
Tahun 2017
Jenis Barang Bukti Jumlah Putusan Keterangan
Uang Tunai 9 Rp149.997.836.943
47.471 Dolar AS
24.000 Won Korea
1.480 Baht Thailand
3.000 Dong Vietnam
25.476 Ringgit Malaysia
Mobil 8 Rp1.652.000.000
Motor 7 Rp258.500.000
Perhiasan 1 Belum Dinilai
Alat Elektronik 8 Belum Dinilai
Tanah dan Bangunan 4 Rp17.017.599.372
Bangunan 1 Rp7.498.619.000
Polis Asuransi 1 Belum Dinilai
Perlengkapan Kantor 1 Rp441.769.000
Dana dalam Rekening 2 Rp1.873.355.483
2.343,01 Dolar AS
43 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat
bahwa dari 35 putusan pengadilan,
sebanyak 9 putusan di antaranya telah
dirampas dari pelaku berupa uang tunai
yang ditaksir sejumlah
Rp149.997.836.943, 47.471 dolar AS,
24.000 Won Korea, 1.480 Baht Thailand,
3.000 Dong Vietnam, dan 25.476 Ringgit
Malaysia. Selain itu terdapat uang di
rekening bank senilai Rp1.875.277.459
dan 2.200 dolar AS. Alat transportasi
seperti mobil dan motor juga menjadi
aset yang dirampas untuk negara, di mana
terdapat 8 putusan di mana mobil
dirampas, dan 7 putusan di mana motor
dirampas. Adapun nilai taksiran dari
beberapa aset yang dirampas untuk
negara tersebut belum bisa ditaksir dalam
penelitian ini.
3.2.4 Karakteristik Berdasarkan Sebaran Wilayah
Berdasarkan hasil Penilaian Risiko
Nasional Pencucian Uang (National Risk
Assesment on Money Laundering)
Indonesia Tahun 2015, diketahui bahwa
terdapat beberapa wilayah yang paling
berisiko terjadinya tindak pidana
pencucian uang, diantaranya adalah DKI
Jakarta yang merupakan wilayah paling
berisiko tinggi, diikuti dengan provinsi
Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Riau,
Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi
Selatan, Bengkulu dan Bali yang berisiko
menengah terjadinya TPPU di Indonesia.
Dalam riset ini juga akan dilihat
keterkaitan wilayah yakni suatu provinsi
dengan tindak pidana pencucian uang.
Adapun pada putusan pengadilan,
keterkaitan suatu provinsi terletak pada
daerah/provinsi di mana tindak pidana
tersebut disidangkan. Perhitungan jumlah
putusan dari setiap wilayah didasarkan
kepada tingkat pengadilan negeri dari
putusan, karena jika diambil tingkat
tertinggi, Mahkamah Agung berada di
wilayah provinsi DKI Jakarta sehingga
dapat menimbulkan bias terhadap risiko
wilayah DKI Jakarta. Adapun wilayah-
wilayah yang terkait dengan tindak
pidana pencucian uang berdasarkan
putusan pengadilan tahun 2017 adalah
sebagai berikut
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 44
Gambar 12
Sebaran Tertinggi Wilayah Putusan Pencucian Uang Tahun 2017
Berdasarkan basis data putusan perkara
pencucian uang tahun 2017 terdapat 16
Provinsi sebaran wilayah putusan perkara
pencucian uang selama tahun 2017.
Sebagian besar putusan perkara
pencucian uang tersebut berada di DKI
Jakarta sebanyak 6 putusan (17,1%). Hal
ini sesuai dengan gambaran wilayah
berisiko tinggi berdasarkan hasil Penilaian
Risiko Nasional Pencucian Uang (National
Risk Assesment on Money Laundering)
Indonesia, di mana pada dokumen
tersebut diketahui bahwa DKI Jakarta
adalah wilayah paling berisiko tinggi
terjadinya tindak pidana pencucian uang.
Provinsi selanjutnya yang banyak terdapat
perkara pencucian uang adalah Jawa
Barat dan Jawa Tengah (masing-masing 5
putusan, 14,3%; atau total 10 putusan,
28,6%); Aceh, Banten, Jawa Timur,
Kalimantan Timur, Sulawesi Barat
(masing-masing 2 putusan, masing-
masing 2,86% atau total 10 putusan,
28,6%); DI Yogyakarta, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Utara, Maluku, Sumatera
Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan
masing-masing sebanyak 1 putusan atau
total 9 putusan, (masing-masing 2,8%
atau total 25,7%)
3 Jawa Tengah
15%
1 DKI Jakarta
18%
2 Jawa Barat
15%
45 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
3.3 KETERKAITAN DATA PUTUSAN DENGAN DATABASE PPATK
Dalam Immediate Outcome 6 FATF
disebutkan bahwa hasil intelijen
keuangan dan informasi terkait lainnya
digunakan oleh otoritas yang berwenang
dalam hal menangani kasus pencucian
uang dan pendanaan terorisme. PPATK
mengolah data dan informasi yang
disampaikan oleh pihak pelapor baik
penyedia jasa keuangan (PJK) maupun
penyedia barang dan/atau jasa lain (PBJ)
sebagaimana tercantum dalam pasal 17
UU PP TPPU. Kewajiban pelaporan oleh
pihak pelapor ini juga diatur dalam bagian
ketiga terkait Pelaporan dalam UU PP
TPPU. Atas laporan tersebut, PPATK
melakukan analisis atau pemeriksaan
laporan dan informasi transaksi keuangan
yang berindikasi tindak pidana Pencucian
Uang dan/atau tindak pidana lain
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat 1 UU PP TPPU.
Dari pengungkapan kasus pencucian
uang tahun 2017 diketahui bahwa
terdapat keterkaitan data antara database
PPATK berupa data Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan
Transaksi Penyedia Barang dan/atau Jasa
(LT PBJ) dengan 38 terpidana dari 35
putusan perkara pencucian uang selama
tahun 2017 serta adanya keterlibatan
PPATK dalam penyampaian Hasil Analisis
kepada otoritas yang berwenang. Selain
itu, dalam melaksanakan tugasnya, PPATK
juga memiliki fungsi berupa penyiapan
pelaksanaan pemberian keterangan ahli
serta pendampingan pemberian
keterangan ahli untuk mendukung
pengungkapan perkara tindak pidana
pencucian uang. Dari 35 putusan kasus
tindak pidana pencucian uang selama
tahun 2017 yang memiliki 38 pelaku,
gambaran keterkaitannya dengan data
internal PPATK dapat dilihat pada gambar
15.
Berdasarkan gambar 13, diketahui bahwa
hampir seluruh database PPATK terkait
dengan pelaku pencucian uang selama
tahun 2017, di mana sebanyak 10 Hasil
Analisis telah disampaikan kepada
penyidik sebagai informasi intelijen untuk
pengungkapan kasus pencucian uang.
Selain itu, sekitar 26% dari seluruh kasus
pencucian uang tahun 2017 telah
menghadirkan ahli dari PPATK dalam
persidangan perkaranya. Angka yang
cukup besar mengingat keterbatasan
personel dari tim ahli PPATK untuk
memberikan keterangan dalam
persidangan di pengadilan yang tersebar
di seluruh Indonesia. Selain itu, PPATK
pun mendukung pemberian keterangan
ahli melalui pemanfaatan teknologi
informasi, seperti pengiriman keterangan
untuk dibacakan di persidangan serta
penggunaan video conference saat
berjalannya persidangan, sehingga tim
ahli PPATK dapat memberikan keterangan
tanpa harus hadir pada saat berjalannya
persidangan.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 46
Gambar 13
Kaitan Data Putusan Pengadilan Tahun 2017 dengan Database PPATK
Dari 38 pelaku pencucian uang terdapat 23 nama yang merupakan profilterlapor dalam LTKM yang disampaikan oleh PJK (60,5%) dengan total 92 LTKM terkait.
Dari 38 pelaku pencucian uang terdapat 11 nama yang merupakan profilterlapor dalam LTKT yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (29%) dengantotal 366 LTKT terkait.
Dari 38 pelaku pencucian uang terdapat 1 nama yang merupakan pihakpelapor dalam LTPBJ yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (2,6%) terkaitpembelian aset berupa properti dengan total 4 LTPBJ terkait.
Dari 38 pelaku pencucian uang terdapat 14 nama yang merupakan profilterlapor dalam Hasil Analisis (36,8%).
Dari 35 perkara pencucian uang sebanyak 9 perkara terdapat keteranganahli dari PPATK (25,7%).
Dari 38 pelaku pencucian yang, terdapat 6 nama yang merupakan profil terlapor dalam Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL) (15,7%) dengan total 12 LTKL terkait.
Belum ditemukan data dalam Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB), dan Hasil Pemeriksaan (HP) selama tahun 2017.
47 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
3.4 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG
Tipologi Pencucian Uang yang diuraikan
di bawah ini bertujuan untuk:
a. memberikan informasi kepada pihak
yang relevan (Pihak Pelapor,
Regulator, Aparat Penegak Hukum)
mengenai berbagai metode dan
teknik yang digunakan oleh pelaku
pencucian uang;
b. mengidentifikasi area yang
memerlukan perhatian lebih lanjut
dan mengidentifikasi tren yang
meningkat sehingga memerlukan
pemantauan lebih lanjut; dan
c. membantu upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana
pencucian uang di Indonesia.
Dalam upaya penguatan dan peningkatan
efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang
dan Pendanaan Terorisme di Indonesia,
para pelaku pencucian uang selalu
mencari cara-cara alternatif untuk
melakukan pencucian uang atas hasil
kejahatan.
Kejahatan pencucian uang bersifat sangat
dinamis dan semakin kompleks, melintasi
batas-batas yurisdiksi (cross border) dan
menggunakan modus yang semakin
bervariatif dengan memanfaatkan
lembaga di luar sistem keuangan, bahkan
telah merambah ke berbagai sektor. Oleh
karena itu, pihak yang relevan harus lebih
fleksibel mengenai perkembangan
tersebut dalam upaya mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme.
Berikut beberapa uraian tipologi
pencucian uang berdasarkan putusan
pengadilan terkait tindak pidana
pencucian uang yang sudah berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewisjde)
selama periode 2017.
Tipologi Pencucian Uang
Terkait Tindak Pidana
KORUPSI
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 48
3.4.1 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (1)
Pengadilan dan
No. Putusan
: (1) Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kota Ambon,
Perkara No: 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb.
(2) Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kota Ambon,
Perkara No: 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB.
(3) Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Perkara No:
2282 K/PID.SUS/2017.
Terdakwa : HAT
Putusan Hakim : (1) 9 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000 (Satu Miliar
Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti
dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.
(2) 12 tahun penjara dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus
juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti
dengan kurungan selama 7 (tujuh) bulan.
(3) 12 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar
rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti
dengan kurungan selama 8 (delapan) bulan.
Tanggal : (1) 24 Maret 2017
(2) 16 Juni 2017
(3) 21 November 2017
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
HAT adalah seorang Direktur CV H
berdasarkan Akta Pendirian CV H
No.79 tanggal 28 Juli 2005 yang
dibuat oleh Notaris dan PPAT. HAT
didakwa sejak bulan Oktober 2014
sampai dengan sekitar tahun 2015
telah secara melawan hukum
memperkaya diri sendiri dan orang
lain yang menyebabkan kerugian
keuangan dan perekonomian
negara, melakukan dan menyuruh
melakukan dan turut serta
melakukan, menempatkan,
mentrasfer, mengalihkan,
membelanjakan, menitipkan,
menerima, menguasai,
penempatan, pentransferan,
pembayaran dari harta kekayaan
yang berasal dari hasil tindak pidana
korupsi. Perbuatan terdakwa HAT
bersama-sama dengan saksi IR dan
saksi PRT dalam pembelian tanah
dan bangunan di Jl. Raya D No. 51
Surabaya untuk pembukaan kantor
Cabang Bank M di Surabaya. Dari
hasil tindak pidana yang dilakukan
oleh HAT dan saksi-saksi lainnya
telah memperkaya beberapa pihak
sehingga kerugian negara yang
dalam hal ini adalah PT Bank M
sebesar Rp7.600.000.000
berdasarkan Laporan Hasil Audit
49 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Dalam Rangka Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara atas
Perkara Dugaan Penyimpangan
Dalam Pelaksanaan Pengadaan
Tanah dan Gedung untuk
Pembukaan Kantor Cabang PT.
Bank M di Surabaya oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Provinsi
M.
Tindak Pidana Asal
PT. Bank M berencana membuka
kantor cabang di Surabaya sejak
sekitar tahun 2012 sampai sekitar
bulan Agustus 2014 tetapi tidak
terealisasi. Kemudian pada Oktober
2014, saksi IR, SE meminta terdakwa
HAT untuk mencari pemilik tanah
dan bangunan di Jl. Raya Darmo 51
Surabaya. Pemilik tanah dan
bangunan tersebut akhirnya
diketahui dari saksi S adalah PT.
MCS. Pada pagi hari sekitar minggu
kedua November 2014 HAT dan
bersama B datang menemui CT
Direktur PT. MCS anak perusahaan
dari PT. PM, lalu HAT sepakat
dengan CT untuk membeli aset PT.
MCS tersebut dengan harga sebesar
Rp46.400.000.000 dan meminta
kepada CT agar harga yang
dicantumkan dalam akta jual beli
sebesar Rp54.000.000.000 dan
terdakwa HAT meminta jatah
Rp7.600.000.000 dari harga yang
disepakati Rp46.400.000.000.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Untuk membayar pembelian tanah
dan bangunan milik PT. MCS di Jl.
Raya D No. 51 Surabaya dari PT.
Bank M, dilakukan melalui
pemindahbukuan uang Bank M dari
Rekening BI Kota A Nomor
524131000990 kepada penerima
dana an. S rekening BANK C No.
0140019984 melalui fasilitas BI
RTGS sebesar Rp54.000.000.000.
Rekening a.n. S tersebut baik buku
tabungan, dan ATM dikuasai oleh
HAT. Setelah itu uang yang diterima
kemudian dialihkan kepada
beberapa rekening milik pihak
lainnya melalui pemindahbukuan,
transfer tunai, transfer melalui
electronic banking maupun secara
tunai.
1. Sumber dana pertama kali
berasal dari pemindahbukuan
melalui fasilitas RTGS dengan
rincian sebagai berikut:
a. Pemindahbukuan
melalui fasilitas RTGS
dari Rek. Bank M di BI ke
Rek. BANK C
0140019984 an. S
sebesar Rp54.000.000.
000 pada 17 November
2014;
b. S memindahbukukan/
mentransfer/menyetor
uang sejumlah Rp54.
000.000.000 ke Rek
BANK C 00440792944
an. HAT pada 17
November 2014;
2. Transaksi masuk dan keluar
yang dilakukan oleh HAT
melalui Rek BANK C
00440792944 dengan cara
sebagai berikut:
a. Transfer dari Rek BANK
C 00440792944 an. HAT
sejumlah
Rp5.000.000.000 ke Rek
BANK C 4641010990 an.
PT. PM sebagai tanda
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 50
jadi pembelian tanah
dan gedung milik PT.
PM pada tanggal 18
November 2014;
b. Transfer dari Rek BANK
C 00440792944 an. HAT
sejumlah
Rp49.000.000.000 ke
Rek BANK C
4641010990 an. PT. PM
sebagai pelunasan
pembelian tanah dan
gedung milik PT. PM
pada tanggal 18
November 2014;
c. Setoran Tunai ke Rek
BANK C 00440792944
an. HAT sejumlah
Rp7.600.000.000 pada
tanggal 18 November
2014 yang disetorkan
oleh CT selaku Direktur
PT. PM sebagai jatah
yang diminta oleh
terdakwa HAT;
d. Transfer E-Banking yang
dilakukan oleh HAT dari
Rek BANK C
00440792944 an. HAT
ke Rek BANK C
1880326275 an. LF
sebesar Rp25.000.000
selaku notaris pada
tanggal 18 November
2014;
e. Pindah Buku ke Rek
BANK C 0140019904 an.
S sebesar Rp75.000.000
pada tanggal 19
November 2014
sebagai ucapan
terimakasih karena
telah menggunakan
rekening S dalam
menampung dana dari
PT. Bank M;
f. Tarik Tunai dari Rek
BANK C 0040792944 an.
HAT sejumlah
Rp2.000.000.000 oleh
HAT pada tanggal 19
November 2014;
g. Menyerahkan uang
tunai Rp150.000.000
kepada IT sebagai uang
terimakasih pada
tanggal 26 November
2014, tetapi
dikembalikan kembali
oleh IT ke HAT melalui
Rek CV H sebesar
Rp150.000.000 pada
tanggal 27 November
2014;
h. Menyerahkan uang
tunai Rp250.000.000
pada bulan November
2014 kepada FDS
sejumlah
Rp250.000.000 yang
kemudian diserahkan
dan digunakan oleh IR
untuk keperluan
pribadi;
i. HAT melakukan Tarik
tunai di BANK C KCU
Kota A dari Rek BANK C
0440792944 an. HAT
sebesar
Rp2.400.000.000 pada
tanggal 27 November
2014;
j. Transfer E-Banking ke
Rek an. LF No. Rek
1880326275 sebesar
Rp25.000.000 pada
tanggal 1 Desember
2014;
51 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
k. HAT menerima uang
secara tunai dari LF
uang kelebihan
pembayaran pajak
sebesar Rp250.000.000
pada tanggal yang tidak
diketahui;
l. HAT menerima
pinjaman uang dari LF
sebesar
Rp1.000.000.000 yang
di transfer ke Rek
0101002238 an. CV H
dalam tujuh kali transfer
dari tanggal 24 Juni – 04
Juli 2015;
m. HAT mengembalikan
uang pinjaman kepada
LF sebesar
Rp950.000.000 pada 05
Oktober 2015 dan
belum dikembalikan
sebesar Rp50.000.000.
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal V.1.1 Korupsi
Profil Terlapor V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta
Jenis Transaksi V.3.2 Setor Tunai Via Teller
V.3.4 Tarik Tunai Teller
V.3.8 Transfer Via Internet Banking
V.3.11 Transfer Via RTGS
V.3.13 Pemindahbukuan Masuk
Instrumen transaksi V.4.1 Uang Tunai
V.4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang V.5.1 IDR
Kelompok Industri V.6.1 Bank
Sumber Dana V.7.1 Yang Bersangkutan
V.7.2 Pihak Lain Dalam Negeri
Pihak Terkait V.8.5 Rekan Kerja
V.8.7 Profesional (Notaris)
Aset V.9.1 Uang Tunai
c. Pengenaan Delik
No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal
1 Pengadilan Negeri Ambon Korupsi Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Pencucian Uang Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 52
No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal
2 Pengadilan Tinggi Ambon Korupsi Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Pencucian Uang Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU
3 Mahkamah Agung Korupsi Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Pencucian Uang Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU
Tipologi Pencucian Uang
• Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer,
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
• Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan
menggunakan transaksi tunai.
• Transaksi pass by yakni sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer atau ditarik
tunai.
Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan
• Melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar dalam waktu yang berdekatan.
Dalam kasus ini 19 November 2014 sejumlah Rp2.000.000.000 dan 27 November
2014 sebesar Rp2.400.000.000
53 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 14 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal Korupsi (1)
HAT
V2.2
Rekening Bank M
Di BI
RTGS
Rp54.000.000.000
V.3,11
V.6,2
S
(Supir Taksi langganan
HAT)
Bank B
No Rek 0140019984
V.5,3
HAT
Bank B
No Rek 00440792944
V.5,3
Pemindahbukuan
Sebanyak dua kali
Total Rp54.000.000.000
V.3,13
V.6,2
Transfer sebanyak dua kali
Total Rp54.000.000.000
V.6,2
Setoran Tunai
Rp7.600.000.000
Oleh CT
(Dir. PT PM)
V.6,2 Tarik Tunai sebanyak dua kali
Total Rp4.400.000.000
V.6,2
Transfer E-Banking dua kali
Total Rp50.000.000
V.3,8
V.6,2LA
Bank B
No Rek. 1880326275
V.5,3Uang Tunai
Rp250.000.000
V.4,1 Pinjaman
Rp1.000.000.000
V.6,2
Mengembalikan Pinjaman
Rp950.000.000
V.6,2
Uang Tunai
Rp.150.000.000
V.4,1
V.6,2
Dikembalikan
lagi melalui
Rp150.000.000
V.6,2
Memberi
Uang Tunai
Rp250.000.000
Kepada IR
V.4,1
V.6,2
PT PM
CV H
Milik
HAT
IR
Direktur Umum Bank M
V2.2
IT
Direktur Kepatuhan Bank
M
V2.2
LA
Notaris
V2.6
HAT
V2.2
Membeli tanah
Minta agar di-markup ®
Rp46,4 M jadi Rp54 M
(selisih Rp7,6 M)
IR
Direktur Umum Bank M
V2.2
Menyuruh
Mencari
Pemilik tanah
Untuk dibeli
Di Surabaya
Memberi persetujuan
Pembelian tanah di Surabaya
PRT
Kadiv Renstra dan Corsec
Bank M
FDS
Kadiv Umum dan Hukum
Bank M
Memerintahkan
pemindahbukuan
FDS
Kadiv Umum dan Hukum
Bank M
Memberi
Uang tunai
Rp250.000.000
JSM
Kasub Perencanaan
Renstra dan Corsec
Bank M
Bank M
Rencana membuka
cabang di Surabaya
FDS
Kadiv Umum dan Hukum
Bank M
Survei ke Surabaya
Melaporkan hasil survei
Vonis Pengadilan
HAT: 12 tahun penjara
IR: 10 tahun penjara
PRT: 6 tahun penjara
JSM: 5 tahun penjara
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 54
3.4.2. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (2)
Pengadilan dan
No. Putusan
: Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Smg
Terdakwa : FHA
Putusan Hakim : 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50.000.000 apabila pidana denda
tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan.
Tanggal : 2 Agustus 2017
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
FHA merupakan Pegawai Negeri
Sipil dengan jabatan Pelaksana
Pemeriksa pada Subseksi Intelijen II
pada Seksi Penindakan dan
Penyidikan (P2) Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean TE. Dalam proses
impor, terdakwa juga bertugas
melakukan analisa atas transaksi
berjalan khususnya terhadap PIB
yang berdasarkan kategori Intelijen
mencurigakan atau patut dicurigai.
Terdakwa didakwa melakukan
Tindak pidana Korupsi dan
Pencucian Uang secara berlanjut.
Terdakwa telah meminta secara
sepihak atau menerima suap atau
hadiah dari beberapa pihak importir
atau kuasanya atau Perusahaan
Penyedia Jasa Kepabeanan (PPJK)
tersebut guna melancarkan proses
importasi barang. Berawal pada
bulan Juli 2015 SH mengurus proses
importasi barang yang mengalami
kelambatan proses di analizing poin
dengan bertemu dan bertanya
langsung kepada terdakwa.
Kemudian terdakwa sebagai
petugas dalam poin analisis
tersebut, menyatakan bahwa kalau
mau dipercepat, terdakwa meminta
uang “operasional”. Untuk
menyamarkan penerimaan uang
tersebut, terdakwa Meminta SH
untuk membuka rekening atas
nama SH untuk digunakan oleh
terdakwa dan uang disetor ke
rekening tersebut. Kemudian
terdakwa juga menerima uang dari
beberapa pihak importir atau
kuasanya atau Perusahaan Penyedia
Jasa Kepabeanan (PPJK). Uang hasil
tindak pidana tersebut sebagian
terdakwa tarik tunai, ditransfer ke
pihak lain, dan dibelikan alat
elektronik serta mobil.
Tindak Pidana Asal
Selama menjalankan tugasnya,
terdakwa meminta secara sepihak
atau menerima suap atau hadiah
dari beberapa pihak importir atau
kuasanya atau Perusahaan Penyedia
Jasa Kepabeanan (PPJK) tersebut,
yakni:
55 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
a. SH (pemilik PT. AMJ), setiap
bulan mentransfer uang
sebesar Rp5.000.000, dengan
total Rp53.600.000
b. PDH (pemilik PT. GAP
Logistic). Ia mengirim uang
dalam kurun 2015 - 2016
sampai dengan total
Rp12.500.000;
c. S, pegawai PT. MP yang
bergerak di bidang usaha
PPJK di pelabuhan TE. Ia
mentransfer setiap bulan
yang berlangsung sejak bulan
Desember 2015 hingga bulan
Oktober 2016 (13 bulan)
dengan total uang sebesar Rp
72.500.000;
d. TS, Manajer PT. DS yang
bergerak di bidang Ekspedisi
Muatan Kapal Laut (EMKL)
termasuk ekspor/impor
melalui pelabuhan TE
Semarang. Ia mentransfer per
bulannya sekitar
Rp25.000.000 – Rp35.000.000
yang berlangsung sejak
tanggal 18 Agustus 2015
sampai bulan 14 Oktober
2016 mencapai total sebesar
Rp 611.450.000,;
e. PT. K melalui N sejak 19
Februari 2016 s.d 04 Oktober
2016 mentransfer mencapai
total Rp 70.500.000;
f. AS, Pegawai / Koordinator
Lapangan PT. SNT yang
bergerak di bidang Ekspedisi
Muatan Kapal Laut (EMKL). Ia
selama Maret sampai
September 2016 telah
mentransfer uang sejumlah
total Rp 43.300.000;
g. CV. JS dan CV. JA yang
melakukan usaha jasa
clearance ekspor-impor ban
di pelabuhan TE.
h. Pihak lainnya dengan total
Rp2.417.775.000 yang seluruh
atau setidaknya sebagian dari
itu patut diduga atau
merupakan pungutan di luar
biaya yang sah dalam
pengurusan atau proses
importasi barang-barang
yang berhubungan dengan
terdakwa selaku Pelaksana
Pemeriksa;
Tindak Pidana Pencucian Uang
1. Dengan maksud
menyamarkan atau
menyembunyikan
penerimaan uang tersebut,
berinisiatif menyuruh SH
untuk membuka rekening
atas nama SH untuk
digunakan oleh terdakwa dan
uang disetor ke rekening
tersebut. Kemudian SH
membuka rekening Bank
BANK C, lalu buku tabungan
dan kartu ATM atas nama SH
tersebut terdakwa kuasai
sehingga terdakwa dapat
menggunakannya. Terdakwa
juga menempatkan
penerimaan-penerimaan
uang pungutan atau biaya
tidak sah yang terdakwa
minta dari pihak importir atau
kuasanya atau Perusahaan
Penyedia Jasa Kepabeanan
(PPJK) yang mengurus
importasi barang di Pabean
TE Semarang.
2. Uang yang disita adalah 1,2
miliar (sisa saldo) sedangkan
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 56
yang lain dipergunakan
terdakwa untuk kebutuhan
sehari-hari.
3. Ada uang sebesar
Rp100.000.000 yang
merupakah hasil penjualan
mobil tahun 2016.
4. Terdakwa juga telah
membelanjakan sebagian
melalui transfer via ATM ke
Giro untuk pembelian 5 (lima)
unit PC senilai Rp55.115.000
(lima puluh lima juta seratus
lima belas ribu rupiah)
tanggal 16 September 2015.
5. Sebagian uang tersebut, telah
terdakwa cairkan atau pun
terdakwa alihkan, baik
didebet dengan cara tarik
tunai atau didebet ke
rekening orang atau pihak lain
yakni :
a. Beberapa kali transaksi
debet (D) ke BGP total
senilai Rp671.550.000;
b. DRJ total senilai
Rp407.500.000;
c. AA total senilai
Rp249.600.000;
d. RK total senilai
Rp81.350.000;
e. NTA total Rp50.000.000
;
f. DQA total senilai
Rp34.100.000;
g. Z total senilai
Rp9.000.000;
h. BS senilai Rp12.000.
000;
i. NBS senilai
Rp1.050.000;
j. Tarik tunai Rp513.000.
000.
Sehingga aliran transaksinya
menjadi sulit diketahui atau
terlacak.
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal V.1.1 Korupsi
Profil Terdakwa V.2.3 PNS/ASN (termasuk Pensiunan)
Jenis Transaksi V.3.2 Setor Tunai via Teller
V.3.3 Tarik Tunai via ATM
V.3.6 Transfer via ATM
V.3.15 Pemindahbukuan langsung
Instrumen Transaksi V.4.4 Rekening Tabungan
Mata Uang V.5.1 IDR
Kelompok Industri V.6.1 Bank
Sumber Dana V.7.2 Pihak lain di dalam negeri
Pihak Terkait V.8.8 Pihak lain/perantara
Aset TPPU V.9.1 Uang Tunai
V.9.16 Alat elektronik
57 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
c. Pengenaan Delik
No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal
1 Putusan Pengadilan Negeri
Semarang Nomor
41/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Smg
Korupsi dan
Pencucian Uang
Pasal 11 Undang-undang nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan
Undang-undang nomor 20 Tahun
2001 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHP, Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHP,
Tipologi Pencucian Uang
• Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer,
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
• Dana hasil tindak pidana ditransfer ke beberapa rekening pihak lain atau keluarga,
seperti istri, adik kandung, dan orang tua (structuring).
Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan
• Pengguna jasa menerima beberapa transfer dari pihak lain yang diketahui
merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang importasi, padahal
tidak diketahui dengan jelas hubungan pengguna jasa dengan perusahaan-
perusahaan tersebut.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 58
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 15 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal Korupsi (2)
FHA
Analis Bea dan
Cukai
V.2.3
Pihak lainnya
V.6.2CV JA
Dan
CV JS
V.6.2
Rp. 53,6 juta
V.3.1Rp. 12,5 juta
V.3.1
Rp. 611,45 juta
V.3.1
Rp. 70,5 juta
V.3.1
Rp. 43,3 juta
V.3.1
Rp. 72,5 juta
V.3.1
?
Rp. 2,4 M
V.3.1
BGP
V.7.7
DQA
V.7.7
DR
V.7.7AA
V.7.7RK
V.7.7
NT
V.7.7
Z
V.7.7BS
V.7.7NBS
V.7.7
Tarik
Tunai
5 unit PC
V.8.14
Rp. 671,55 juta
V.3.11
Rp. 249,6 juta
V.3.11
Rp. 34,1 juta
V.3.11Rp. 50 juta
V.3.11
Rp. 81,35 juta
V.3.11
Rp. 1,05 juta
V.3.11
Rp. 12 juta
V.3.11
Rp. 407,5 juta
V.3.11
Rp. 9 juta
V.3.11
Rp. 513 juta
V.3.2
Rp100
juta
V.8.1
dijual
SH
Pemilik PT AMJ
V.6.2 PDH
Pemilik PT GAP
V.6.2
TS
Manajer PT DS
V.6.2
N
PT K
V.6.2
AS
Pegawai/korlap
PT SNT
V.6.2
S
Pegawai PT MP
V.6.2
Melakukan pungli
Untuk memperlancar
Kepengurusan dokumen impor
SH
Pemilik PT AMJ
V.6.2
Menyuruh membuka rekening baru
Untuk dipinjam
Rek.SH
Dikuasai FHA
Untuk Menampung
PUNGLI
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA KEPABEANAN (PPJK)
59 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
3.4.3. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (3)
Pengadilan dan
No. Putusan
: Pengadilan Negeri Palembang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Terdakwa : DPS
Putusan Hakim : 5 tahun penjara dan denda Rp50.000.000(Lima Puluh Juta Rupiah)
dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
Tanggal : 20 Maret 2017
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
DPS adalah Direktur Komersil PT EBI
berdasarkan RUPSLB PT EBI tanggal
14 Desember 2011. DPS didakwa
telah melakukan beberapa
perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri
sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan yaitu berupa
perbuatan menempatkan,
mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan,
membawa keluar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan atau
uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas harta kekayaan
yang diketahui atau patut
diduganya merupakan hasil tindak
pidana dengan tujuan
menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta.
Akibat perbuatan DPS
menguntungkan diri sendiri
menimbulkan kerugian negara
sebesar Rp1.730.064.473 (Satu
miliar tujuh ratus tiga puluh juta
enam puluh empat ribu empat ratus
tujuh puluh tiga rupiah). Perbuatan
DPS berhubungan dengan kegiatan
Penyaluran Kredit Program
Kemitraan Peningkatan Pendapatan
Pembudidayaan Ikan melalui
Farming Management di Kabupaten
MR dan Kota L yang dikelola oleh
Small Medium Enterpreneurship and
Social Responsibility PT. P (Persero)
Tahun 2011.
Tindak Pidana Asal
DPS baik bertindak sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama
dengan ISS selaku Ahli Utama
Pemulihan Kredit, Partnership &
Community, DYE selaku Direktur
Utama PT. EBI dan MRB selaku
Direktur Keuangan dan SDM PT.
SHS melakukan penyalahgunaan
kegiatan Penyaluran Kredit Program
Kemitraan Peningkatan Pendapatan
Pembudidayaan Ikan melalui
Farming Management di kabupaten
MR dan Kota L yang dikelola oleh
Small Medium Enterpreneurship and
Social Responsibility PT. P (Persero) .
Pada Oktober sebanyak 30
kelompok tani mengikuti kegiatan
Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) PT P (Persero)
Tahun 2009-2010, masing-masing
petani mendapatkan pinjaman
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 60
Sebesar Rp 71.500.000, namun
petani diminta untuk menyetorkan
Rp 28.275.000 kepada RDM atas
permintaan dari EFW dengan dalih
untuk pembelian belut dan pakan
belut, namun ternyata petani tidak
pernah mendapatkan pasokan
benih/pakan tersebut,
menyebabkan petani gagal
melakukan pembayaran angsuran
pinjaman karena sebagian dana
pinjaman telah digelapkan. Maka
saksi EFW meminta bantuan ISS
yang kemudian disepakati budi
daya belut akan dilakukan
pemulihan.
ISS, YS dan EFW bekerjasama untuk
membuat laporan seolah-olah para
petani eks budidaya belut memang
menginginkan untuk dilakukan
pemulihan.
Karena PT P tidak bisa langsung
bekerjasama dengan PT EBI karena
tidak memenuhi kualifikasi sebagai
lembaga penyalur, maka dibuat
administrasi seolah-olah pertamina
dengan PT SHS yang akan
menjalankan program pemulihan
budidaya belut.
PT P mentransfer dana kepada PT
SHS sebesar Rp6.750.000.000,
kemudian disalurkan kepada para
mitra binaan region II Sumbagsel
yang mana khusus untuk 3 korwil di
Kabupaten MR telah disalurkan
Rp1.730.064.473.
Karena buku tabungan para Korwil
berada dalam kekuasaan DPS
kemudian mendebetnya ke
rekening yang seolah-olah milik PT
EBI dan selanjutnya dana bantuan
tersebut diambil oleh DPS.
Tindak Pidana Pencucian Uang
DPS menerima uang Sebesar
Rp1.730.064.473 setelah
mentransfer uang tersebut dari
rekening milik PT. EBI yang didebet
dari 3 rekening korwil yang
mendapatkan dana dari PT SHS
hasil dari program bantuan
pemulihan budidaya belut oleh PT
P.
Dari uang tersebut, terdakwa DPS
melakukan perbuatan yang
bertujuan untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul uang
yang diketahui atau patut diduga
hasil tindak pidana korupsi, yaitu:
1. Membelanjakan/
membayarkan berupa:
a) 2 Unit mobil pick up
yang terdakwa beli di
show room Jakarta
Selatan sebesar
Rp150.000.000 per unit,
sehinga totalnya
sebesar Rp300.000.000
b) 1 unit mobil yang di beli
di show room Jakarta
Selatan sebesar kurang
lebih Rp300.000.000
c) 1 unit sepeda motor
sebesar Rp10.000.000
2. Dana tersebut digunakan
terdakwa untuk dana
talangan proyek-proyek lain
di PT EBI sebesar kurang lebih
Rp900.000.000
3. Ditempatkan ke dalam
penyedia jasa keuangan yaitu
pada rekening Bank N Cabang
L dengan Nomor Rekening
Bank N: 0239930710 yang
seolah-olah milik PT EBI dan
sebagian diambil untuk
dialihkan, dibelanjakan serta
61 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
dibayarkan oleh terdakwa
DPS untuk keperluan pribadi.
Bahwa terdakwa menempatkan
uang, mentransfer uang dan
mengalihkan untuk kegiatan
Penyaluran Kredit Program
Kemitraan Peningkatan Pendapatan
Pembudidayaan Ikan melalui
Farmin Manajemen di Kabupaten
MR Kota L tersebut dengan cara
memerintahkan beberapa orang
yaitu:
a) K (Perguruan Tinggi
Bandung);
b) R;
c) A;
d) E;
e) Z;
f) CV. D;
g) NJ;
h) CV. NI;
i) MP;
j) G;
k) M, kota P;
Terdakwa DPS selaku direktur
komersil PT EBI telah mengetahui
atau setidaknya patut menduga
bahwa uang yang ditempatkan,
ditransfer ke rekening giro :
0239920710 yang seolah-olah milik
PT EBI tersebut adalah merupakan
transaksi keuangan mencurigakan
yang berasal dari tindak pidana
korupsi, karena uang yang
ditempatkan di dalam rekening
tersebut sejak periode dari bulan
Desember 2011 sampai dengan
Agustus 2012 tidak sesuai dengan
profil terdakwa sebagai Direktur
Komersil PT EBI yang mana dari gaji
terdakwa di PT EBI tersebut jumlah
penerimaan sah terdakwa DPS
sebesar Rp180.000.000.
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal V.1.1 Korupsi
Pihak Terlapor V.2.2 Pengusaha/Wirausaha
Jenis Transaksi V.3.4 Tarik tunai via teller
V.3.13 Pemindahbukuan langsung
Instrumen Transaksi V.4.1 Uang Tunai
V.4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang V.5.1 IDR
Kelompok Industri V.6.1 Bank
V.6.15 Pedagang Kendaraan Bermotor
Sumber Dana V.7.2 Pihak Dari Dalam Negeri
Pihak Terkait V.8.5 Rekan kerja
V.8.6 Pihak lain yang tidak dikenal
Aset TPPU V.9.2 Mobil
V.9.3 Motor
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 62
c. Pengenaan Delik
No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal
1 Pengadilan Negeri Palembang Pencucian Uang Pasal 3 UU
Nomor 8 Tahun
2010
Tipologi Pencucian Uang
• Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer,
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
• Dana hasil tindak pidana ditransfer ke beberapa rekening pihak lain atau keluarga,
seperti istri, adik kandung, dan orang tua (structuring).
• Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan, atau
properti dengan menggunakan nama sendiri.
63 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
d. Gambaran Tipologi
Gambar 16 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal Korupsi (3)
Menyalurkan CSR kepada Mitra Binaan
Melalui PT SHS
Rp. 6.750.000.000,00
PT SHSPT P
2. Pemindahbukuan
Rp826.529.593
Rek. Giro
BANK N
Kota L
Tidak bisa langsung
Menyalurkan CSR
Rp5.019.935.527
Mitra binaan
lain
Seakan-
akan PT EF
ARDS K
Bank N Bank NBank N
1. Penyaluran kredit
Rp826.529.593
1. Penyaluran kredit
Rp602.444.1281. Penyaluran kredit
Rp301.090.752
MITRA BINAAN
REGION II
SUMBAGSEL
DPS
Buku tabungan
DS, AR, dan K
Dikuasai DPS
Seolah-olah
Para petani mitra binaan
Meminjam dana
Dari PT EF
3. Pemindahbukuan
Rp599.900.000
3. Pemindahbukuan
Rp824.900.000
3. Pemindahbukuan
Rp299.900.000
Rp300.000.000
Rp10.000.000
Rp300.000.000
Rp900.000.000
2 unit Daihatsu
Grand Max
1 unit Nissan
Terano
1 unit sepeda
motor Honda
Dana talangan
proyek
PT EF
2. Pemindahbukuan
Rp602.444.128
2. Pemindahbukuan
Rp301.090.752
Tarik Tunai 55x
23 Desember 2011-3 Agustus 2012
Total
Rp1.927.140.000
Di Bank N Syariah Jakarta Selatan
Bank N Melawai Raya
Bank N Tebet
Bank N PERG-TO
Bank N Fatmawati
Bank N Musi Palembang
Bank N Palembang
Berbagai
Rekening
Bank N
Pemindahbukuan 26x
23 Desember 2011-3 Agustus 2012
Total
Rp1.584.128.000
Di Bank N Syariah Jakarta Selatan
Bank N Melawai Raya
Bank N Tebet
Bank N Jatinegara
Bank N Senayan
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 64
3.4.4.Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (4)
Pengadilan dan No.
Putusan
: Pengadilan Negeri Pontianak nomor 58/Pid.Sus-
TPK/2016/PN.Ptk
Terdakwa : ES
Putusan Hakim : 2 tahun 6 bulan dan denda Rp50.0000 (Lima puluh juta
rupiah) subsider 3 bulan
Tanggal : 9 Maret 2017
Tipologi ini disusun berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Pontianak nomor
putusan 58/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk
dengan terdakwa atas nama ES yang
didakwa atas korupsi dan pencucian uang.
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
ES terbukti secara sah dan bersalah
dalam kurun waktu bulan
September 2013 melakukan tindak
pidana korupsi, dalam hal ini ES
yang menjabat sebagai Tenaga Ahli
Manajemen Kabupaten (TAMK)
Kabupaten KH pada Program
Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan menerima sejumlah uang
dari F dan 19 orang lainnya terkait
pelaksanaan Program
Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan di 31 desa yang berada di
Kabupaten KH. Hasil dari korupsi
tersebut kemudian disebut hasil
Tindak Pidana, kemudian digunakan
untuk mendirikan CV. F atas nama
ES, membeli sejumlah aset
keuangan dan non keuangan, dan
menggunakan uang hasil Tindak
Pidana untuk keperluan pribadi.
Tindak Pidana Asal
ES didakwa melakukan tindak
pidana korupsi berkaitan dengan
tugas dan jabatan ES selaku Tenaga
Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)
Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan Kabupaten
KH Tahun 2013 sesuai dengan
putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak Nomor : 21 / Pid.Sus / TP.
Korupsi / 2015 / PN.PTK tanggal 20
Agustus 2015 atas nama ES
pada bulan Agustus diangkat
sebagai Tenaga Ahli Manajemen
Kabupaten (TAMK) Kabupaten KH
pada Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan di 31 (tiga
puluh satu) desa yang berada di
Kabupaten KH, pada kurun waktu
bulan September 2013 sampai
dengan bulan Maret 2014 dalam
menjalankan tugasnya, telah
menerima uang sejumlah
Rp366.960.000 (tiga ratus enam
puluh enam juta sembilan ratus
enam puluh ribu rupiah) dari F
melalui penyetoran ke rekening
Bank M nomor : 900-00-1698441-2
atas nama ES pada tanggal 28
65 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Januari 2014 dan menerima sebesar
Rp563.040.000 (lima ratus enam
puluh tiga juta empat puluh ribu
rupiah) dari 19 (sembilan belas)
orang yang bertugas sebagai
Fasilitator Teknik (FT) dan Fasilitator
Pemberdayaan (FM) secara cash /
tunai sejak bulan September 2013
sampai dengan Maret 2014 terkait
pelaksanaan Program Pembangu
nan Infrastruktur Pedesaan di 31
(tiga puluh satu) desa yang berada
di Kabupaten KH.
Tindak Pidana Pencucian Uang
ES menerima beberapa kali hasil
korupsi lewat rekening pribadinya.
Rincian dari aliran hasil tindak
pidana asal adalah sebagai berikut:
a. ES membuka tabungan di
Bank M cabang Ngurah Rai
Pontianak Nomor Rekening
900-00-168441-2 a.n. ES
dengan rincian sebagai
berikut:
1. Tanggal 3 Oktober 2013
dengan setoran awal
sebesar Rp 1.000.000
2. Tanggal 4 Oktober
2013, transaksi keluar
dari rekening tersebut
sebesar Rp 200.000 (
dua ratus ribu rupiah)
transfer ke sesama Bank
M,
3. Pada periode Oktober
2013 terdapat sejumlah
transaksi berupa
pembelian Voucher
Pulsa sebanyak 5 kali
transaksi sebesar Rp
300.000 ( tiga ratus ribu
rupiah ).
4. Pada 28 Januari 2014,
dalam menjalankan
tugasnya, telah
menerima uang
sejumlah
Rp366.960.000 dari F
5. Pada periode
September 2013 sampai
dengan maret 2014 ES
menerima sebesar
Rp563.040.000 dari 19
orang yang bertugas
sebagai Fasilitator
Teknik (FT) dan
Fasilitator
Pemberdayaan (FM)
secara tunai terkait
pelaksanaan Program
Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan
di 31 (tiga puluh satu)
desa yang berada di
Kabupaten KH.
6. Tanggal 07 Februari
2014 ES melakukan
pemindahbukuan untuk
pembukuan Polis AXA
Bank M sebesar Rp
50.000.000 (lima puluh
juta rupiah) dan
deposito Bank M
sebesar Rp 50.000.000
(lima puluh juta rupiah)
b. Terdapat aliran dana masuk
pada rekening no.
0312548590 atas nama Edi
Sasrianto, ST dari BANK N
Kantor Cabang Utama
Pontianak dibuka pada
tanggal 3 Oktober 2013,
dengan transaksi rekening
berupa :
1. Tanggal 28-10-2013
Sebesar Rp 5.000.000
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 66
Dari Rekening dengan
Nomor Kartu
4097662191969636.-
2. Tanggal 29-10-2013
Sebesar Rp 15.000.000
Dari Rekening An. BUD
Nomor Rekening
264906762.
3. Tanggal 28-10-2013
Sebesar Rp 2.000.000
4. Tanggal 30-10-2013
Sebesar Rp 8.000.000 ke
Rekening Nomor
7101044321508
5. Tanggal 30-10-2013
Sebesar Rp 500.000 ke
rekening An. INE Nomor
236074984
6. Tanggal 31-10-2013
sebesar Rp 8.000.000 Ke
rekening An. TOTO
Nomor 270511506
Besaran dari seluruh
transferan dari Rekening
PT.SIM di BANK O HW juga
melakukan transfer dari
BANK O a.n PT SIM ke
rekening pribadi atas
namanya dan atas nama LR,
rincian rekening-rekening
adalah:
1. BANK AG No. Rek 0222-
02907-00407 a.n HW
2. BANK P No. Rek 0-
350092-005 a.n HW
3. BANK AG No. Rek 092-
1101341 a.n HW
4. BANK I No. Rek 3000-
1596-34 a.n LR
c. HW dari tahun 2003-2009
juga membeli beberapa harta
bergerak dan tidak bergerak,
rincian pada setiap tahunnya
adalah sebagai berikut:
- Bahwa ES melakukan
transaksi penarikan
tunai melalui teller dan
ATM serta melakukan
transaksi transfer dari
Bank R ke bank yang
lain;
- Bahwa dari hasil
pembukuan rekening
No 03471-01-000673-
50-6 atas nama EDI
SASRIANTO dari unit
Bank R Jeruju Pontianak
tanggal 04 November
2013 terdapat transaksi
yang dilakukan oleh ES
yaitu :
1. Transfer sebesar
Rp 1.000.000
merupakan
transaksi transfer
keluar melalui
rekening Bank R
ke rekening
tujuan bank lain
yang termasuk
dalam jaringan
himpunan ATM
bersama
(HIMBARA).
2. Transfer sebesar
Rp 5.000.000
merupakan
transaksi transfer
masuk melalui
rekening bank lain
yang termasuk
dalam jaringan
Himpunan ATM
bersama
(HIMBARA) ke
rekening Bank R.
3. SA ATM
Withdrawal
67 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
adalah penarikan
tunai melalui
teller tanpa buku
tabungan .
4. SA Cash Dep
NoBook adalah
penyetoran tunai
melalui teller
tanpa buku
tabungan.
5. Transfer sebesar
Rp 4.000.000,
merupakan
transaksi transfer
keluar melalui
rekening Bank R
ke rekening
tujuan bank lain
yang termasuk
dalam jaringan
himpunan ATM
bersama (Him
bara).
6. Transfer sebesar
Rp5.000.000 me
rupakan transaksi
transfer masuk
melalui rekening
Bank Lain yang
termasuk dalam
jaringan himpu
nan ATM bersama
(Him bara).
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal 1.1 Korupsi
Pihak Terlapor 2.6 Profesional
Jenis Transaksi 3.2 Setor Tunai via Teller
3.17 Pembelian Produk Investasi
3.19 Pembelian Polis Asuransi
Instrumen Transaksi 4.1 Uang Tunai
4.1 Deposito
4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang 5.1 IDR
Kelompok Industri 6.1 Bank
6.3 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi
6.15 Pedagang Kendaraan Bermotor
Sumber Dana 7.2 Pihak lain di dalam negeri
Pihak Terkait 8.4 Keluarga Semenda
8.5 Rekan Kerja
Aset TPPU 9.3 Motor
c. Pengenaan Delik
No Putusan
Pengadilan
Tindak
Pidana
Pasal
1 Pengadilan Negeri
Pontianak
Korupsi Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b Jo Pasal 35 Ayat (3)
UU RI Nomor 46 Tahun 2009
Pencucian
Uang
Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 68
Tipologi Pencucian Uang
• Pembelian aset dan barang-barang mewah seperti mobil, tanah, bangunan, dan
properti dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain.
• Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer,
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
• Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan hasil usaha yang sah (mingling).
• Penempatan pada produk bernilai investasi seperti deposito berjangka, polis
asuransi (unit link), forex.
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 17 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal Korupsi (4)
ES
Pembuatan CV F A.n. ES
DepositoRp 50,000,000.
00V.5.1
Polis Asuransi
V.5.7
Kamera Nikon
Oppo
Suzuki Satria FU
V.10.3
AW
Rp 50,000,000.00
Rp 10,000,000.00
Rp 15,000,000.00
Rp 50,000,000.00
Rp 3,500,000Rp 12,250,000.00
F
Rp 366,960,000.00
Setor Tunai
V.3.2
(28 Jan 2014)
19 Orang Fasilitator Teknik
(FT) dan Fasilitator Pemberdayaan
(FM)
Rp 563,040,000.00
Tunai (Sept 2013 – Maret 2014)
APBN
Anggaran PPIP untuk 31 Desa
@ Rp 250,000,000
Pungutan Liar
Dipotong 12% atau Rp 30,000,000.00
untuk masing-masing Desa oleh ES
69 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi
Dari kasus-kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana korupsi yang terdiri dari 9
kasus, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel terkait
• Jenis profil terlapor yang paling banyak muncul adalah pengusaha/wiraswasta.
• Produk keuangan yang paling banyak digunakan adalah rekening tabungan.
• Jenis transaksi yang paling banyak dilakukan adalah setor tunai via teller.
• Mata uang yang paling banyak digunakan adalah Rupiah.
• Kelompok industri yang paling banyak digunakan adalah bank.
• Sumber dana yang paling banyak terkait adalah pihak lain di dalam negeri.
• Pihak terkait yang paling sering muncul adalah rekan kerja.
• Aset TPPU yang paling banyak muncul adalah uang tunai dan motor.
• Variabel yang unik antara lain transfer via RTGS, transaksi uang tunai antar
para pihak, pembelian polis asuransi, dan pembelian produk investasi.
2. Tipologi terkait
• Tipologi yang paling banyak muncul adalah penggunaan rekening atas nama
orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan
transaksi hasil tindak pidana.
• Tipologi yang unik antara lain:
✓ pembelian aset menggunakan mata uang asing secara tunai dari
pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan
aset dari hasil kejahatan;
✓ pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah,
bangunan, atau properti dengan menggunakan nama sendiri; dan
✓ dana ditransfer dulu ke rekening lain lalu ditransfer kembali ke
rekening sumber (u-turn).
3. Jumlah subvariabel tidak berbanding lurus dengan berat ringannya pengenaan
pidana (hukuman).
4. Hukuman paling tinggi dari kasus korupsi adalah 12 tahun yaitu kasus HAT. Menurut
identifikasi kami, faktor yang menjadi pemberat hukuman pada kasus HAT adalah
kasus tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, terjadi di bank daerah, dan
dapat mengancam integritas sistem perbankan.
Tipologi Pencucian Uang
Terkait Tindak Pidana
PERPAJAKAN
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 70
3.4.5. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Perpajakan
Pengadilan dan
No. Putusan
: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
289/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel
Terdakwa : AH
Putusan Hakim : Perpajakan: 2 tahun 6 bulan dan Rp 246.829.696.552 (2 kali jumlah
kerugian Negara)
Pencucian Uang: 4 tahun 6 bulan dan denda Rp1.000.000.000 (satu
miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti
dengan pidana penjara selama tiga bulan
Tanggal : 8 Januari 2018
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
AH adalah seorang wiraswasta yang
merupakan Direktur Utama dari PT
LPS yang bergerak di bidang
perdagangan tekstil. AH didakwa
telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak
pidana pencucian uang yang
berasal dari tindak pidana
perpajakan. Hasil tindak pidana
perpajakan yang diterima oleh AH
merupakan hasil kejahatan yang
dilakukan oleh AH kepada beberapa
perusahaan lainnya. Proses ini
berlangsung semenjak tahun 2008
hingga tahun 2014 dengan
melibatkan beberapa rekening milik
pribadi AH maupun milik pihak
terkait lainnya.
Tindak Pidana Asal
AH sebagai orang yang melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan
secara bersama-sama dan berlanjut
dengan cara menggunakan atau
menerbitkan faktur pajak yang tidak
berdasarkan transaksi sebenarnya
(TBTS). Total nilai faktur pajak TBTS
yang dijual oleh AH kepada 7
perusahaan pengguna faktur pajak
adalah sebesar Rp123.414.513.244.
Dari total nilai tersebut AH
memperoleh keuntungan sebesar
Rp49.148.707.679. Dalam menerima
hasil dari tindak pidana perpajakan
ini, sebagian besar transaksi dari
para pengguna faktur pajak TBTS
dilakukan menggunakan uang tunai
sesuai dengan permintaan AH, lalu
sebagian lagi transaksi pembayaran
uang pengurusan pajak tersebut
dilakukan melalui tiga rekening atas
nama pribadi AH di Bank P No. Rek
0922008877 dan rekening Bank C
dengan No. Rek 6030159681, serta
rekening Bank M dengan No. Rek.
1280002147731.
Tindak Pidana Pencucian Uang
AH menerima beberapa kali uang
tunai dan juga menerima beberapa
transaksi transfer uang dari hasil
tindak pidana perpajakan yang
berasal dari beberapa pihak terkait
dan kemudian digunakan untuk
71 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
kepentingan dari AH dan pihak
lainnya. Rincian dari aliran yang
diduga merupakan hasil tindak
pidana perpajakan tersebut adalah
sebagai berikut:
i. Penerimaan hasil
tindak pidana
perpajakan melalui
transaksi uang
tunai dari pihak PT
PK selama tahun
2013 dan 2014
dengan total Rp
70.024.085.700.
Dari uang tersebut
kemudian AH mem
belanjakan uang
untuk membeli ken
daraan atau aset
lainnya mengguna
kan identi tasnya
ataupun identitas
kerabat dekat serta
modus lain yang
AH gunakan yaitu
meminta kepada
pihak lain untuk
menyetorkan uang
ke dalam rekening
AH untuk selanjut
nya digunakan
oleh AH.
b. Penerimaan hasil tindak
pidana perpajakan selanjut
nya melalui transaksi uang
dari pihak PT KPL dengan total
senilai Rp 144.569.748. Dari
uang tersebut kemudian AH
membelanjakan uang untuk
membeli kendaraan atau aset
lainnya serta meminta kepada
pihak lain untuk menyetorkan
uang ke dalam rekening AH
untuk selanjutnya digunakan
oleh AH.
c. Penerimaan hasil tindak
pidana perpajakan
selanjutnya melalui transaksi
uang dari pihak PT ABA
dengan total senilai Rp
764.338.375. Dari uang
tersebut kemudian AH
membelanjakan uang untuk
membeli kendaraan atau aset
lainnya dengan mengguna
kan identitas dirinya ataupun
identitas kerabat dekat lain
serta meminta kepada pihak
lain untuk menyetorkan uang
ke dalam rekening AH untuk
selanjutnya digunakan oleh
AH.
d. Penerimaan hasil tindak
pidana perpajakan melalui
transaksi uang tunai dari
pihak PT AGS selama tahun
2006 sampai dengan tahun
2013 dengan total senilai Rp
2.322.513.474. Dari uang
tersebut kemudian AH
membelanjakan uang untuk
membeli kendaraan atau aset
lainnya menggunakan identi
tasnya ataupun identitas
kerabat dekat serta modus
lain yang AH gunakan yaitu
meminta kepada pihak lain
untuk menyetorkan uang ke
dalam rekening AH untuk
selanjutnya digunakan oleh
AH.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 72
e. Penerimaan hasil tindak
pidana di bidang perpajakan
melalui transaksi uang tunai
dari pihak PT MM Bank M
dalam kurun waktu 2010
sampai dengan 2014 dengan
total nilai mencapai Rp
165.715.950. Dari uang
tersebut kemudian AH
menggunakan untuk
keperluan pribadinya seperti
membelanjakan kendaraan,
apartemen dan aset lainnya
baik menggunakan identitas
dirinya maupun kerabat
dekatnya. AH sering
menyuruh pihak lain untuk
menyetorkan uang tunai ke
dalam rekening AH untuk
selanjutnya digunakan oleh
AH.
f. Penerimaan hasil tindak
pidana perpajakan melalui
transaksi uang tunai dan
transfer dari pihak PT NET
dalam kurun waktu 2008
sampai dengan 2011 dengan
total senilai Rp 1.497.278.756.
Dari uang tersebut kemudian
AH gunakan untuk membeli
aset memakai identitasnya
dan identitas kerabat dekat.
Selain itu AH meminta pihak
lain untuk menyetor uang
tunai ke dalam rekening AH
untuk selanjutnya digunakan
oleh AH.
g. Penerimaan selanjutnya
dilakukan melalui rekening
atas nama AH di BANK C dari
PT AW selama kurun waktu 3
tahun. Rekening ini juga
digunakan untuk menerima
hasil tindak pidana
perpajakan dari beberapa
pihak terkait. Total transferan
yang masuk ke rekening atas
nama AH dari PT AW adalah
50% dari jumlah transaksi Rp
3.800.000.000 yaitu sekitar
senilai Rp 1.800.000.000. dari
uang tersebut kemudian AH
gunakan untuk membeli aset
memakai identitas dirinya dan
identitas kerabat dekat serta
dipakai untuk keperluan
pribadinya.
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal 1.22 Perpajakan
Pihak Terlapor 2.2 Wiraswasta
Jenis Transaksi 3.2 Setor Tunai via Teller
Instrumen transaksi 4.1 Uang Tunai
4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang 5.1 IDR
Kelompok Industri 6.1 Bank
6.14 Perusahaan Properti
6.15 Pedagang Kendaraan Bermotor
Sumber Dana 7.2 Pihak lain di dalam negeri
73 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
Variabel Kode Keterangan
Pihak Terkait 8.1 Suami/istri
8.2 Anak
8.6 Pihak lain yang tidak dikenal
Aset TPPU 9.1 Uang Tunai
9.2 Mobil
9.6 Rumah
9.7 Apartemen
9.12 Tanah dan bangunan
c. Pengenaan Delik
No Putusan
Pengadilan
Tindak
Pidana
Pasal
1 Pengadilan
Negeri Jakarta
Selatan
Perpajakan Pasal 39 A huruf a Jo pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor
6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan
UU 16 tahun 2009
Pencucian
Uang
Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010
Tipologi Pencucian Uang
(Informasi dari siaran pers Direktorat Jenderal Pajak6)
• Penggunaan pihak lain/perantara dalam transaksi keuangan sehingga pelaku dapat
terhindar dari pelacakan transaksi. Pelaku bertindak sebagai beneficial owner. AH
seringkali meminta karyawannya untuk melakukan setor tunai.
• Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan
menggunakan transaksi tunai. AH sering melakukan pembayaran secara tunai dalam
jumlah yang cukup besar dalam rangka pembelian aset berupa tanah dan
bangunan, bahkan pernah melakukan pembayaran per hari secara tunai di atas Rp1
miliar.
• Penempatan pada produk investasi seperti deposito berjangka, polis asuransi (unit
link), forex. AH juga melakukan setoran tunai dan transfer dalam rangka investasi di
perusahaan milik orang lain dan secara tidak langsung mengambil alih kepemilikan
perusahaan tersebut.
• Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan uang hasil usaha yang sah
(mingling). Rekening AH tempat penampungan hasil penjualan faktur pajak Tidak
Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) tersebut juga digunakan AH untuk
6http://www.pajak.go.id/sites/default/files/SP-%2002%20Penerbit%20Faktur%20
Pajak%20Fiktif%20Divonis%20Pidana%20TPPU%20%28FINAL%29_0.pdf
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 74
menampung sebagian kecil hasil usahanya yaitu distributor/pedagang kain dalam
rangka menyamarkan hasil tindak pidana.
• Untuk beberapa aset tanah dan bangunan yang dibeli, AH merenovasi atau
merubah bentuk aset tersebut menjadi lebih bagus dan lebih produktif seperti
menjadikan kos-kosan, kantor dan sebagainya dan hasilnya digunakan untuk
keperluan pribadi.
• Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan dan
properti dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain. Aset-aset berupa harta
bergerak dan tidak bergerak yang dibeli tersebut kemudian kepemilikannya oleh AH
diatasnamakan dirinya sendiri maupun atas nama istri dan anak-anaknya.
Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan
(Informasi dari siaran pers Direktorat Jenderal Pajak)
• Transaksi setor tunai dalam mata uang Rupiah, kemudian melakukan penarikan
tunai dalam mata uang Dolar AS.
75 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 18 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal Perpajakan
MN
V.8.1
RR
V.8.2
AH
V.2.2
Rek Bank B No
6030159681
Rek M No
1280002147731
Rumah
V.9.6
Semua a.n. Orang lain
Apartemen
V.9.7
A.n. AH dan NR (istri AH)
Mobil
V.9.2
5 a.n. Orang lain, 1 a.n.
AH
Rumah Toko/Ruko
V.9.5
A.n. Orang lain
Motor Harley
V.9.3
A.n. Orang lain
Tanah dan Bangunan
V.9.12
9 a.n. Orang lain, 4
a.n. AH
PT PK
PT KPL
PT
ABA
PT AGS
PT
MM PT
NET
PT
AD
Memberi
uang tunai
dan transfer
Total Senilai Rp
70.024.085.700
Memberi
uang tunai
dan transfer
Total Senilai Rp
144.569.748
Memberi uang tunai
dan transfer
Total Senilai Rp
764.338.375
Memberi uang tunai
dan transfer
Total Senilai Rp
2.322.513.474
Memberi uang tunai
dan transfer
Total Senilai Rp
165.715.950
Memberi
uang tunai
dan transfer
Total Senilai Rp
1.497.278.756
Memberi uang tunai
dan transfer
Total Senilai Rp
1.800.000.000
Karyawan AH
MN dan RR
Memberi tunai
Kepada AH
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 76
Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana
Perpajakan
Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana perpajakan (1 kasus), dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel terkait
• Variabel yang unik adalah perusahaan properti.
2. Tipologi terkait
• Tipologi yang unik adalah merenovasi atau merubah bentuk aset menjadi
lebih bagus dan lebih produktif seperti menjadikan kos-kosan, kantor dan
sebagainya dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi.
• Dalam kasus AH, AH melakukan setor tunai dalam mata uang Rupiah,
kemudian melakukan penarikan tunai dalam mata uang Dolar AS.
Tipologi Pencucian Uang
Terkait Tindak Pidana
NARKOTIKA
77 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
3.4.6. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (1)
Pengadilan dan
No. Putusan
: Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 831/Pid.Sus/2017/PN.Sda
Terdakwa : LLT
Putusan Hakim : 1 tahun 6 bulan dan denda Rp25.000.000 (dua puluh lima juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
Tanggal : 28 November 2017
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
Terdakwa LLT sebelumnya pernah
dihukum pada tahun 2001 dalam
perkara narkotika dan divonis 4
tahun penjara. Terdakwa kemudian
pada tanggal 21 November 2016
ditangkap kembali oleh Penyidik
Badan Narkotika Nasional Provinsi
(BNNP) Jawa Timur dalam perkara
narkotika dengan barang bukti
narkotika jenis ekstasi. Perkara
tindak pidana narkotika tersebut
disidangkan dalam berkas terpisah
dan disidangkan pada Pengadilan
Negeri Surabaya. Persidangan
perkara tindak pidana pencucian
uang dilaksanakan pada Pengadilan
Negeri Sidoarjo mengingat
banyaknya saksi yang berdomisili di
Sidoarjo. Terkait tindak pidana
pencucian uang, terdakwa telah
divonis bedasarkan pada dakwaan
alternatif Kedua Primair yang
menyatakan terdakwa terbukti
melanggar pasal 3 UU RI No. 8
Tahun 2010 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan telah divonis
pidana penjara 1 tahun 6 bulan
serta denda Rp 25.000.000 subsider
1 bulan pidana penjara.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam melakukan bisnis narkotika, Terdakwa LLT menggunakan rekening Terdakwa dan juga rekening milik orang lain untuk keperluan pembayaran transaksi narkotika. Adapun nomor rekening yang terdakwa gunakan untuk bisnis narkotika antara lain : • Rekening Bank C nomor
1210001952, 1210123284, 1211114334, 1211137911 atas nama IIC
• Rekening Bank C nomor 1210123152, 1211137814 atas nama OM
• Rekening Bank C nomor 7260233143 atas nama LLT.
Sumber dana Terdakwa LLT berasal dari transferan pembayaran narkotika oleh anak buahnya yang antara lain dari : • EN: menguasai beberapa
rekening yaitu rekening Bank C nomor 6170370897 an Eko Novianto, rekening Bank C nomor 6170426965 an YYA, dan rekening Bank C nomor 6710117363 a.n. AA.
• LA: menguasai rekening Bank C nomor 3161409853 an LA.
• AM: menguasai beberapa rekening yaitu rekening Bank C nomor 3343999000 a.n. AS, dan rekening Bank C nomor 2000304339 a.n. TW.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 78
Adapun aliran dana yang terdeksi pada rekening tersebut terkait transaksi narkotika oleh terdakwa
selama periode 2014-2016 adalah sebagai berikut :
Rekening
Penerima
Sumber Dana Pola
Pemindahan
dana
Jumlah (Rp) Penggunaan
Dana
Rekening BANK
C 1210001952
IIC
Rekening BANK C
6170370897 a.n.
EN
Transfer 92,5000.- Pembayaran
Narkotika oleh
EN
Rekening BANK C
6170426965 a.n.
YYA
Transfer 17300.- Pembayaran
Narkotika oleh
EN
Rekening BANK
C 1210123284
a.n. IIC
Rekening BANK C
6170370897 a.n.
EN
Transfer 12500.- Pembayaran
Narkotika oleh
EN
Rekening BANK C
3161409853 a.n.
LA
Transfer 1900.- Pembayaran
Narkotika oleh
LA
Rekening BANK C
6170426965 a.n.
YYA
Transfer 2500.- Pembayaran
Narkotika oleh
EN
Rekening BANK
C 1210123152
a.n. OM
Rekening BANK C
3343999000 a.n.
AS
Transfer 2,41000.- Pembayaran
Narkotika oleh
AM
Rekening BANK C
2000304339 a.n.
TW
Transfer 32000.- Pembayaran
Narkotika oleh
AM
Rekening BANK C
6170370897 a.n.
EN
Transfer 895,7000.- Pembayaran
Narkotika oleh
EN
Rekening BANK C
6170426965 a.n.
YYA
Transfer 4100.- Pembayaran
Narkotika oleh
EN
Rekening BANK
C 1211137814
an OM
Rekening BANK C
6170370897 a.n.
EN
Transfer 403,7000.- Pembayaran
Narkotika oleh
EN
Rekening BANK C
6710117363 a.n.
AA
Transfer 380,9000.- Pembayaran
Narkotika oleh
EN
Keuntungan selama terdakwa LLT menjalankan bisnis narkotika dibelanjakan kedalam bentuk aset, disimpan dalam tabungan
dan deposito dengan rincian sebagai berikut: ▪ 1 (satu) unit mobil
secara tunai senilai Rp400.000.000.
79 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
▪ Renovasi 1 (unit) rumah milik Ayah terdakwa sebesar Rp 200.000.000
▪ Uang yang disimpan dalam deposito, antara lain: ✓ Deposito Bank M
nomor rekening: 143-02-0445175-9 atas nama HTK jumlah Rp 1.000.000.000 yang berumber dari transfer oleh terdakwa LLT
✓ Deposito Bank Bank C nomor rekening : 1210485313 atas nama HTK jumlah Rp 2.000.000.000, dengan perincian
uang sebesar Rp 1.000.000.000 adalah milik HTK, dan uang sebesar Rp 1.000.000.000 adalah milik Terdakwa LLT yang Terdakwa titipkan ke saudara Terdakwa yang bernama HTK.
Selain harta yang telah disebutkan di atas, terdakwa diketahui telah melakukan penarikan tunai atas uang hasil tindak pidana narkotika yang berada pada rekening Bank C nomor 1210123152 atas nama OM sebanyak 9 kali dengan jumlah keseluruhan Rp2.190.000.000 .
b. Pengenaan Delik
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal
Pengadilan Negeri Sidoarjo Pencucian Uang Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun
2010
c. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal 1.3 Narkotika
Pihak Terlapor 2.2 Wiraswasta
Jenis Transaksi 3.4 Tarik Tunai via Teller
3.12 Transfer via LLG/SKN
Instrumen Transaksi
4.1 Uang Tunai
4.4 Kartu Debit
4.6 Deposito
4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang 5.1 IDR
Kelompok Industri 6.1 Bank
Sumber Dana 7.2 Pihak lain di dalam negeri
Pihak Terkait 8.3 Keluarga Sekandung
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 80
Variabel Kode Keterangan
8.4 Keluarga Semenda
8.5 Rekan Kerja
8.8 Pihak lain/Perantara
Aset TPPU 9.1 Uang Tunai
9.2 Mobil
Tipologi Pencucian Uang
• Penggunaan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda untuk kepentingan
satu orang tertentu.
• Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer,
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
• Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan
menggunakan transaksi tunai.
• Penempatan pada produk bernilai investasi seperti deposito berjangka, polis asuransi
(unit link) dan forex.
• Pembelian aset seperti mobil, tanah, ataupun bangunan dengan menggunakan nama
kepemilikan orang lain.
Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan
• Transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar dan waktu yang berdekatan (<1 bulan).
• Pembelian aset dengan uang tunai dalam jumlah besar di bawah batas pelaporan
transaksi keuangan tunai, contoh dalam kasus ini transaksi senilai Rp400.000.000
secara tunai di mana batas pelaporan transaksi keuangan tunai adalah Rp500.000.000.
81 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 19 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (1)
IIC
OM
LLT
V.2.2
EN
V.9.6
menguasai
rekening
EN, YYA, AA
LA
V.9.6
Menguasai
rekening LA
AM
V.9.6.
menguasai
rekening
AS, TM
Menerima transfer:Rekening IIC yang dikuasai LLT total Rp169.000.000
Rekening OM yang dikuasai LLT total Rp4.451.300.000
Tarik tunai
V.3.4
rekening OM
Rp2.190.000.000
Renovasi Rumah
Rp200.000.000
Mobil
V.10.2
Rp400.000.000
Deposito
V.5.1
Rp 2.000.000.000.000
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 82
3.4.7 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (2)
Pengadilan dan No.
Putusan
: (1) Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor
20/Pid.Sus/2016/PN Tjs
(2) Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 94/Pid/2016/PT
SMR
(3) Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pid.Sus/2016
Terdakwa : AS
Putusan Hakim : (1) Seumur hidup
(2) Pidana mati
(3) Pidana mati
Tanggal : (1) 15 September 2016
(2) 10 Oktober 2016
(3) 22 Februari 2017
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
AS adalah seorang wiraswasta yang
sehari-hari bekerja melakukan jual
beli ikan dari kapal penangkap ikan
di daerah B, Sulawesi Selatan, antara
tahun 2013 sampai dengan tahun
2015, didakwa melakukan
perbarengan beberapa perbuatan
yang harus dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri-
sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan, menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membe
lanjakan, membayarkan, meng
hibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang
atau surat berharga atau
perbuaatan lain atas harta kekayaan
yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak
pidana Narkotika dan/atau tindak
pidana Prekursor Narkotika.
Selama kurun waktu 2013 sampai
dengan 2015, uang hasil penjualan
narkotika yang diterima AS
sejumlah Rp 23.976.175.000. Uang
hasil penjualan Narkotika tersebut
digunakan oleh AS untuk membeli
tanah, 3 unit mobil, 3 unit sepeda
motor dan bangunan tempat usaha
pecucian mobil.
Tindak Pidana Asal
AS sejak bulan Agustus 2013 sampai
dengan Januari 2015 melakukan
percobaan atau pemufakatan jahat
untuk memiliki, menyimpan,
menguasai dan menyediakan
Narkotika Golongan I. Kemudian AS
membuka beberapa rekening bank
untuk menampung uang hasil
penjualan narkotika tersebut baik
atas namanya sendiri ataupun
dengan meminjam rekening atas
nama orang lain.
83 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
Tindak Pidana Pencucian Uang
Uang yang AS dapat dari penjualan
narkotika tersebut dimasukkan
dalam beberapa rekening, atas
namanya sendiri, yaitu rekening
Bank C Cabang B 8745007330 dan
Bank N 0361679772, dengan cara
transfer perbankan atau jasa
perbankan lainnya.
Selain atas namanya sendiri, untuk
menampung uang hasil penjualan
narkotika, AS juga menggunakan
Rekening Bank N atas nama R,
Rekening Bank C dan Bank M atas
nama S. AS juga membuka
rekening pada Bank C no rekening
8745013445 dan Bank M
1700000455570 atas nama S,
dengan tujuan agar uang yang
masuk ke rekening S selanjutnya
ditarik tunai oleh S, lalu diserahkan
ke AS untuk kemudian dimasukkan
lagi ke dalam rekening AS atau
rekening R.
Pada Bank Bank C no rekening
8745007330 atas nama AS, terdapat
uang masuk sejumlah Rp
10.400.165.000 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Transfer via Tahapan
sebanyak 44 kali transaksi,
sejumlah total Rp
2.013.500.000
b. Setoran Tunai sebanyak 19
kali transaksi, sejumlah total
Rp 6.013.700.000
c. Transfer via ATM Tahapan
sebanyak 8 kali transaksi,
sejumlah total Rp 257.965.000
d. Pemindahan langsung dari
Tahapan sebanyak 4 kali
transaksi, sejumlah Rp
2.125.000.000
Pada Bank Bank N no rekening
0361679772 atas nama AS, terdapat
uang masuk sejumlah Rp
388.210.000 dengan rincian sebagai
berikut :
a. Setoran Tunai sebanyak 5 kali
transaksi, sejumlah total Rp
140.000.000
b. Pemindahan dari no rekening
361786014 a.n Ibu R,
sebanyak 6 kali transaksi,
sejumlah total Rp 150.000.000
c. Transfer IB dari no rekening
2088879992, sejumlah total
Rp 38.210.000
d. Transfer ATM sejumlah Rp
10.000.000
Pada Bank C no rekening
874501078 atas nama R sejumlah
Rp 6.940.100.000, dengan rincian
sebagai berikut :
a. Setoran tunai sebanyak 19 kali
transaksi, sejumlah total Rp
4.553.600.000
b. RTGS sejumlah Rp
100.000.000
c. Transfer Tahapan sebanyak 4
kali transaksi, sejumlah Rp
119.500.000
d. Transfer via ATM sebanyak 9
kali transaksi, sejumlah Rp
202.000.000
e. Pemindahan langsung
sebanyak 4 kali transaksi,
sejumlah total Rp 701.000.000
Pada Bank N no rekening
0361786014 atas nama R sebesar
Rp 962.750.000 dengan rincian
sebagai berikut :
a. Transfer dari IBU R no
rekening 797779995,
sejumlah total Rp 200.000.000
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 84
b. Setor tunai sebanyak 8 kali
transaksi, sejumlah Rp
762.750.000
Pada Bank C no rekening atas nama
S sebesar Rp 4.494.950.000 dengan
rincian sebagai berikut :
a. Pemindahan langsung
sebanyak 9 kali transaksi,
sejumlah total Rp
1.300.000.000
b. RTGS sebanyak 5 kali
transaksi, sejumlah total Rp
1.000.000.000
c. Setoran tunai sebanyak 14 kali
transaksi, sejumlah total Rp
1.630.000.000
d. Transfer via MB sebanyak 10
kali transaksi, sejumlah total
Rp 335.000.000
e. Transfer via ATM sebanyak 3
kali transaksi, sejumlah total
Rp 70.000.000
f. Transfer via IB sejumlah Rp
29.950.000
Pada Bank M no rekening
1700000455570 atas nama S
sebesar Rp 790.000.000.
Selain itu, AS juga membeli
sejumlah aset dengan
menggunakan uang hasil kejahatan
narkotika tersebut secara tunai
dengan rincian sebagai berikut :
a. Satu unit rumah di JL Sungai
Limboto Watampone Kab. B
atas nama R
b. Satu unit mobil Toyota
Avanza atas nama AH
c. Satu unit mobil Jeep Wrangler
Rubicon atas nama MT
d. Satu unit mobil Toyota Rush
atas nama MT
e. Satu unit motor Vespa atas
nama R
f. Satu unit motor Kawasaki KLX
tanpa surat
g. Satu unit motor Honda PCX
atas nama AS
h. Satu unit bangunan tempat
pencucian mobil di Jl MH
Tamrin Watampone
Kabupaten B atas nama AS
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal V.1.3 Narkotika
Profil Terlapor V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta
Pola Transaksi V.3.2
V.3.3
V.3.6
V.3.7
V.3.8
V.3.11
Setor Tunai via teller
Tarik Tunai via ATM
Transfer via ATM
Transfer via Mobile banking
Transfer via internet banking
Transfer via RTGS
Instrumen Transaksi V.4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang V.5.1 IDR
Kelompok Industri V.6.1 Bank
Sumber Dana V.7.1 Yang bersangkutan
V.7.2 Pihak lain di dalam negeri
Pihak Terkait V.8.1 Suami/Istri
85 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
Variabel Kode Keterangan
V.8.5
V.8.6
Rekan kerja
Pihak lain yang tidak dikenal
Aset V.9.2
V.9.3
V.9.4
V.9.6
Mobil
Motor
Tanah
Rumah
c. Pengenaan Delik
No. Putusan
Pengadilan
Tindak
Pidana
Pasal
1 Mahkamah
Agung
Narkotika Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35
Tahun 2009 tentang Narkotika
Pencucian
Uang
Pasal 3 Undang-undang No 8 Tahun 2010
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
2 PT Samarinda Narkotika Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35
Tahun 2009 tentang Narkotika
Pencucian
Uang
Pasal 3 Undang-undang No 8 Tahun 2010
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
3 PN Tanjung
Selor
Narkotika Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35
Tahun 2009 tentang Narkotika
Pencucian
Uang
Pasal 3 Undang-undang No 8 Tahun 2010
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Tipologi Pencucian Uang
• Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer,
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
• Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan
menggunakan transaksi tunai.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 86
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 20 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (2)
Pembelian Aset, Rumah, Ruko dan
Kendaraan
AS
AS
Bank N
R
Bank N
Setor Tunai
15.10.14
Rp 100.000.000
&
Setor Tunai
19.12.14
Rp 150.000.000
Transfer
02.01.15 & 27.04.15
Rp 150.000.000Setor Tunai
08.05.15 & 12.05.15
Rp 30.000.000
Setor Tunai
22.05.15
Rp 10.000.000
Setor Tunai
13.03.15
Rp 50.000.000
Transfer ATM Bersama
22.08.15
Rp 10.000.000
Internet
Banking
Rek.
20888799
92
Internet Banking
31.03.15
Rp 38.210.000
HARD
ROCK
CAFEE
BALI
TOKO
EMAS
HARAPA
N MULIA
HANDY
CRAFT
MAKAS
SARACE
HARDW
ARE &
INFORM
A
31.12.15
Rp 1.750.000
14.03.15
Rp 28.875.000
15.01.15 & 17.03.15
Rp 20.000.000 &
Rp 23.500.000
26.12.14
Rp 20.000.000
05.04.15
Rp 36.639.690
EP
Bank N
Cab
Samarind
a
H
Bank N
Cab
Samarind
a
R
Bank N
Cab
Samarind
a
Setor Tunai
29.12.14, 02.01.15
& 09.01.15
Rp 400.000.000
Setor Tunai
04.02.15
Rp 100.000.000
Setor Tunai
20.04.15
Rp 85.000.000
Setor Tunai
28.01.15
Rp 100.000.000
SH
RTGS Masuk
04.11.14
Rp 250.000.000
Tarikan Tunai
03., 04., 07., & 10.11.14
Rp 790.000.000
Terdakwa mengatur
Penggunaan 4 rekening
Pembelian Aset
Penarikan Tunai
Via ATM 212 kali
01.08.13 s/d 31.08.15
Rp 410.250.000
R
Pemindahan Langsung
5 kali
12.08.13 s/d 01.11.13
Rp 1.890.000.000
Pembelian via EDC 95 kali
Rp 713.503.257
Penarikan Tunai
dengan Buku 12 kali
01.08.13 s/d 13.08.13
Rp 3.430.000.000
Banyak Pihak
Periode : 01.08.13 s/d 31.08.15
Total Rp 10.103.200.000
ASBank B
S
Bank M
E
Bank N
Cab Samarinda
S
Bank N
Cab Sengkang
A
Bank N
Cab Sengkang
MT
Bank N
Cab Sengkang
ATM Bersama Rek.
3540157553
87 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
3.4.8 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (3)
Pengadilan dan No.
Putusan
: (1) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
910/Pid.Sus/2016/PN JKT.PST
(2) Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 6/Pid.Sus/2017/PT
DKI
(3) Mahkamah Agung nomor 1010/K/Pid.Sus/2017
Terdakwa : AS
Putusan Hakim : (1) Seumur hidup
(2) Pidana mati
(3) Pidana mati
Tanggal : (1) 17 November 2016
(2) 31 Januari 2017
(3) 7 Agustus 2017
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
HR adalah seorang karyawan
swasta. HR merupakan istri dari KM
al. PR seorang terdakwa yang
dijatuhi hukuman seumur hidup
dalam kasus penyelundupan 97 Kg
narkoba tipe satu. HR bekerja pada
usaha pengiriman uang yang
dimiliki oleh jaringan narkoba PR
dkk. Rekening HR digunakan untuk
menampung uang dan kemudian
ditarik tunai dan dibawa ke luar
negeri yang diduga terkait dengan
bisnis narkoba tersebut. HR didakwa
telah melanggar Pasal 137 huruf b
UU No. 35 tahun 2009 tentang
narkotika, melanggar Pasal 3, Pasal
4, dan Pasal 5 undang-undang No.
Tahun 2010 tentang pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang. Uang berasal dari
tindak pidana narkotika dan/atau
tindak pidana prekusor narkotika.
Tindak Pidana Asal
PR adalah terdakwa yang dijatuhi
hukuman seumur hidup dalam
kasus penyelundupan narkoba. PR
terlibat dalam jaringan Pakistan dan
terbukti melakukan pemufakatan
jahat dalam impor narkoba. Dalam
jaringan tersebut terdapat MC,
seorang pemilik usaha pengiriman
uang yang meminta HR untuk
membuat Perseroan Terbatas yang
bergerak di bidang jasa pengiriman
uang dan modal berasal dari MC.
Kemudian MC meminta HR untuk
membuka rekening dengan
diberikan uang sebesar
Rp12.000.000 yang akan digunakan
untuk menerima transfer uang dari
nasabah jasa pengiriman uang milik
MC.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Uang yang ditransfer ke rekening
tersebut selanjutnya akan
digunakan sesuai permintaan atas
suruhan MC, yaitu ditarik tunai lalu
ditukarkan menjadi Dollar Amerika,
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 88
kemudian dibawa keluar negeri atau
diberikan kepada seseorang secara
tunai atau ditransfer. Selain itu juga
ditransfer langsung ke rekening
sesuai dengan suruhan MC atau
diambil seseorang secara tunai atau
diantar ke seseorang secara tunai.
HR juga memerintahkan beberapa
orang untuk membawa uang tunai
dalam bentuk Dollar Amerika.
Negara yang dituju adalah Malaysia,
Vietnam, Thailand. Jumlah yang
dibawa antara USD250.000 s.d.
USD300.000. Setiap kali membawa
uang tunai dalam bentuk Dollar
Amerika ke luar negeri, uang
tersebut diserahkan pada
Penukaran Uang yang sama di
masing-masing negara.
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal 1.3 Narkotika
Pihak Terlapor 2.5 Pegawai Swasta/Karyawan
Jenis Transaksi 3.1 Setor tunai via ATM/CDM
3.2 Setor tunai via teller
3.6 Transfer via ATM
3.7 Transfer via Mobile Banking
3.8 Transfer via Internet Banking
3.17 Pembelian/penjualan valuta asing
3.18 Transaksi uang tunai antar para pihak
Instrumen transaksi
4.1 Uang Tunai
4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang 5.1 IDR
5.3 USD
Kelompok Industri 6.1 Bank
6.7 Penyelenggaraan Kegiatan usaha
penukaran valuta asing
Sumber Dana 7.2 Pihak Lain di Dalam Negeri
Pihak Terkait 8.1 Suami/Istri
8.3 Keluarga Sekandung
8.6 Pihak lain yang tidak dikenal
Aset TPPU 9.1 Uang Tunai
c. Pengenaan Delik
No Putusan
Pengadilan
Tindak Pidana Pasal
1 Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat
Pencucian Uang Pasal 5 jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang
89 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
Tipologi Pencucian Uang
• Penukaran dana hasil tindak pidana ke dalam mata uang asing.
• Uang-uang yang ditransfer ke rekening terdakwa digunakan dalam bisnis
pengiriman uang tidak berizin, selanjutnya uang tersebut ditarik tunai, ditukarkan
menjadi mata uang asing, dibawa keluar negeri, atau diberikan kepada seseorang
secara tunai atau ditransfer.
• Penggunaan pihak lain/perantara dalam transaksi keuangan sehingga pelaku dapat
terhindar dari pelacakan transaksi. Pelaku bertindak sebagai beneficial owner.
• Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer,
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
• Pembawaan uang tunai ke luar negeri untuk ditukarkan lagi di penukaran mata uang
asing di luar negeri.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 90
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 21 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (3)
HR
V.2.5
AW
AM
Transfer Rp191.856.000
Transfer Rp157.635.000
U
Pemilik
money
changer
AW
PS
AAM
AA
MC
NL
MAF
W
Pegawai
Money
Changer
Transfer Rp26.000.000
Untuk MC “kiriman uang
Dari Pakistan”Transfer Rp9.510.000
“Bisnis pengirman
Uang”
Transfer Rp336.000.000
“Bisnis pengiriman uang,
Pembayaran gaji MAF”
Transfer Rp152.207.510
“Bisnis Pengiriman Uang”
Transfer Rp40.000.000
“disuruh transfer oleh MC
Karena MC sedang
Tidak di Indonesia”
Transfer Rp100.000.000
“isi rekening untuk
HR ke luar negeri”
Transfer Rp7.350.000
“Bayar gaji”
Bawa Tunai 6x
USD200.000-USD300.000
Per pembawaan
Bawa Tunai
USD300.000
M al. MC
Penyelundup narkoba
Jaringan PAKISTAN
KM al. PR
Suami HR
Tarik tunai
Tarik tunai
-Menyuruh Membuat PT
Pengiriman uang
(Tidak berizin)
-Memberikan modal usaha
-Menyuruh membuka rekening
Untuk penampungan
AM
Transfer Rp157.635.000
“Bisnis Pengiriman Uang”
Tukar USDTukar USD
Transfer Rp5.000.000
“memindahkan uang”
Transfer
Rp40.000.000 Transfer
Rp60.000.000
Transfer
Rp92.330.000
Transfer Rp15.000.000Transfer Rp20.344.000 AK
Anak DOK
Karyawan MC
E
Istri F
Karyawan MC
MS
Istri TGMK
Rekan bisnis MC
Transfer Rp40.000.000
“memindahkan uang”
TGMK
Rekan bisnis MC
Transfer Rp339.500.000
Transfer
Rp1.174.000
Transfer
Rp686.448.000
MY
Rekan bisnis MC
Transfer Rp30.000.000
“Memindahkan uang”
Transfer
Rp52.500.000
AJ
Pedagang
narkotika
Transfer
Rp4.007.045.040
DK
Pedagang
narkotika
Transfer
Rp3.020.622.000
Transfer
Rp4.815.565.000
Transfer
Rp3.376.020.000
Transfer
Rp116.000.000
Transfer
Rp2.026.714.960
Transfer
Rp13.475.000
Tukar USD
Rp7.300.000.000
Dibawa ke luar negeri
Transfer
Rp142.000.000
91 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana
Narkotika
Dari kasus-kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana narkotika yang terdiri dari 9
kasus, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel terkait
• Jenis profil terlapor yang paling banyak muncul adalah pengusaha/wiraswasta.
• Produk keuangan yang paling banyak digunakan adalah rekening tabungan
dan uang tunai.
• Jenis transaksi yang paling banyak dilakukan adalah tarik tunai via ATM
• Mata uang yang paling banyak digunakan adalah Rupiah.
• Kelompok industri yang paling banyak digunakan adalah bank.
• Sumber dana yang paling banyak terkait adalah pihak lain di dalam negeri.
• Pihak terkait yang paling sering muncul adalah rekan kerja dan pihak lain yang
tidak dikenal.
• Aset TPPU yang paling banyak muncul adalah mobil.
• Variabel yang unik antara lain transfer via mobile banking, transfer via
internet banking, transfer via RTGS, kelompok industri kegiatan usaha
penukaran valuta asing, dan aset mata uang asing
2. Tipologi terkait
• Tipologi yang paling banyak muncul adalah penggunaan rekening atas nama
orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan
transaksi hasil tindak pidana.
• Tipologi yang unik antara lain:
✓ uang hasil tindak pidana digunakan untuk melakukan tindak pidana
lain yang bernilai ekonomis (judi) dengan tujuan untuk mendapatkan
profit dari perputaran uang tersebut;
✓ pembawaan uang tunai ke luar negeri untuk ditukarkan lagi di
penukaran mata uang asing di luar negeri;
✓ penukaran dana hasil tindak pidana ke dalam mata uang asing;
hawala banking; dan
✓ Uang-uang yang ditransfer ke rekening terdakwa digunakan dalam
bisnis pengiriman uang tidak berizin, selanjutnya uang tersebut
ditarik tunai, ditukarkan menjadi mata uang asing, dibawa keluar
negeri, atau diberikan kepada seseorang secara tunai atau ditransfer
3. Jumlah subvariabel tidak berbanding lurus dengan berat ringannya pengenaan
pidana (hukuman).
Tipologi
Tindak Pidana
Pencucian Uang
Terkait Tindak Pidana
• PERBANKAN
• PERJUDIAN
• PENGGELAPAN
• PENIPUAN
• PENCURIAN DAN
PEMALSUAN SURAT
• TINDAK PIDANA LAIN
YANG DIANCAM HUKUMAN
4 TAHUN PENJARA ATAU LEBIH
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 92
3.4.9 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana di Bidang
Perbankan
Pengadilan dan
No. Putusan
: Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Slt
Terdakwa : LRP
Putusan Hakim : 8 tahun penjara dan denda Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Tanggal : 27 November 2017
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
LRP merupakan Ketua Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) CA Kantor B
yang telah menghimpun dana dari
masyarakat sejak bulan Desember
2007 sampai dengan bulan Maret
2015. LRP didakwa telah terbukti
melakukan tindak pidana dalam
bidang perbankan dimana LRP
melakukan kegiatan menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berjangka / deposito
tanpa izin usaha dari pimpinan Bank
Indonesia atau Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Dana yang telah
terkumpul kemudian ditempatkan
di rekening pribadi LRP yang
selanjutnya digunakan LRP untuk
mentransfer, mengalihkan, membe
lanjakan, membayarkan, mengubah
bentuk uang para nasabah tersebut.
Tindak Pidana Asal
LRP selaku Ketua KSP CA Kantor B
mempunyai tugas dan tanggung
jawab terhadap keseluruhan dari
kegiatan operasional termasuk
simpanan berjangka, simpanan
harian (tabungan) atau simpanan
sukarela, dan pengajuan pinjaman.
Sejak bulan Desember 2007 sampai
dengan bulan Maret 2015 telah
melakukan penghimpunan dana
dari masyarakat (bukan Anggota
atau Calon Anggota KSP CA) dalam
bentuk simpanan/deposito, yaitu
berupa Bilyet Simpanan Berjangka
dengan bunga sebesar 14% sampai
18% per tahun dan pembayaran
bunga terhadap nasabah diberikan
dengan cara tunai atau ditransfer ke
rekening masing-masing deposan.
Pada tahun 2011, KSP CA Kantor
Boyolali sudah tidak melakukan
kegiatan operasional sehingga pada
tahun 2011 dibentuk KSP CA Kantor
S dengan Ketua GP yang
merupakan anak kandung LRP yang
kemudian digunakan LRP untuk
menghimpun dana dari masyarakat.
Dana nasabah tersebut lalu
ditempatkan ke rekening atas nama
LRP pada Bank C Cabang S dengan
Nomor Rekening 0130531962 dan
0130819800 yang selanjutnya
pengelolaan dananya dilakukan
oleh LRPSimpanan berjangka Para
Nasabah pada KSP CA baik Kantor
Boyolali maupun Kantor Salatiga
sudah dalam jatuh tempo yang
disepakati, namun dana Para
93 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018
Nasabah belum dibayarkan oleh
terdakwa.
Tindak Pidana Pencucian Uang
a. Setelah LRP menempatkan
uang yang dihimpun dari
masyarakat dalam bentuk
Simpanan Berjangka/
Deposito pada rekening Bank
BANK C milik LRP pribadi,
selanjutnya LRP mentrasfer,
mengalihkan,
membelanjakan,
membayarkan, mengubah
bentuk uang para nasabah
dengan cara, antara lain:
b. LRP membeli 1 unit Mitsubishi
Pajero Sport tahun 2013
seharga Rp300.000.000
dengan membayar uang
muka sebesar Rp156.864.200
yang dilanjutkan dengan
membayar angsuran setiap
bulannya sebesar
Rp7.680.600;
c. LRP membeli 1 unit Suzuki
Grand Vitara JLX M/T tahun
2007 sebesar
Rp188.700.000melalui
pembiayaan selama 36 bulan
dengan angsuran
Rp7.765.000;
d. LRP membeli 1 unit Mercy CS
260 tahun 2013 dengan harga
Rp300.000.000 secara tunai;
e. LRP membeli ruko di Jalan
Osamaliki Ruko Star A3
seharga Rp 1.100.000.000
pada tahun 2013 secara tunai;
f. LRP membeli tanah dan
bangunan di Puri YR 2 SS atas
nama LRP pada Desember
2011;
g. LRP membeli tanah dan
bangunan di Jalan Purbaya
Dalam V B.3 SS atas nama GP
seharga Rp61.000.000 pada
Januari 2014;
h. LRP menggunakan uang para
nasabah yang ada rekening
pribadi LRP pada Bank C
0130819800 untuk
kepentingan pribadi dengan
transaksi transfer ATM,
transfer Internet Banking,
pembelian via EDC dan Auto
Debet sebesar Rp93.867.098
periode Juni 2013 hingga
Agustus 2016;
i. LRP mentransfer uang dari
rekening pribadi pada Bank
BANK C 0130531962 ke
rekening 0130810471 atas
nama GP pada periode
Januari 2011 hingga
Desember 2016 sejumlah
Rp287.800.000;
j. LRP mentransfer uang dari
rekening pribadi pada Bank
BANK C 0130819800 ke
rekening 0130810471 atas
nama GP pada periode
Januari 2011 hingga
Desember 2016 sejumlah
Rp887.335.600
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal 1.7 Perbankan
Pihak Terlapor 2.2 Wiraswasta
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 94
Variabel Kode Keterangan
Jenis Transaksi 3.6 Transfer via ATM
3.7 Transfer via Internet Banking
3.14 Pemindahbukuan keluar
3.16 Transaksi via EDC
Instrumen Transaksi 4.1 Uang Tunai
4.4 Kartu Debit
4.6 Deposito
4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang 5.1 IDR
Kelompok Industri 6.1 Bank
6.2 Perusahaan Pembiayaan
Sumber Dana 7.2. Pihak lain di dalam negeri
Pihak Terkait 8.2 Anak
Aset TPPU 9.1 Uang Tunai
c. Pengenaan Delik
No Putusan
Pengadilan
Tindak Pidana Pasal
1 Pengadilan Negeri
Salatiga
Perbankan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat (1) UU
RI No 10 Tahun 1998
Pencucian Uang Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010
Tipologi Pencucian Uang
• Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan
menggunakan transaksi tunai.
• Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer,
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
• Pembelian aset menggunakan sarana pembiayaan sehingga tampak bahwa aset
tersebut berasal dari harta yang sah. Padahal uang yang digunakan untuk
cicilan/pelunasan berasal dari hasil kejahatan.
95 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 22 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perbankan
LRP
V.2.2
GP
V.8.2
Nasabah
V.7.2
KSP CA
Boyolali
KSP CA
Salatiga
Mobil Pajero
Sport
Mobil Grand
Vitara
Mobil Mercy
Tanah dan
bangunan
ruko
Transfer dan
belanja
Menghimpun dana
Menghimpun dana
Beli dengan multifinance
Beli dengan multifinance
Beli tunai
Transfer
V.3.6
Transaksi via EDC
V.3.16
Rp93.867.098
Transfer
V.3.6.
Rp1.175.135.600
Menghimpun dana
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 96
3.4.10 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Pencurian
dan Pemalsuan Surat
Pengadilan dan
No. Putusan
: (1) Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 2/Pid.B/2017/PN YYK
(2) Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 36/Pid/2017/PT YYK
Terdakwa : NPU
Putusan Hakim : (1) 9 tahun penjara dan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
(2) Menguatkan putusan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
tanggal 18 April 2017 Nomor 2/Pid.B/2017/PN YYK
Tanggal : (1) 18 April 2017
(2) 15 Juni 2017
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
NPU adalah menantu dari saksi NES
yang menikah dengan anak saksi
MLY. NPU terbukti secara sah dan
bersalah pada Juni 2011 sampai
dengan Desember 2015 melakukan
tindak pidana pencurian dalam
keluarga, dalam hal ini beberapa
sertifikat SHM milik NES. Selain itu
NPU juga didakwa dalam hal
bersama-sama memakai surat palsu
dalam melengkapi data pendukung
NPU untuk mengajukan kredit di
Bank Bukopin cabang Yogyakarta
serta menggunakan figur dan tanda
tangan palsu untuk menerima
pencairan kredit. Hasil dari
pencairan kredit tersebut yang
kemudian disebut hasil Tindak
Pidana, kemudian digunakan untuk
memperluas usaha, mengembalikan
pinjaman ke beberapa pihak,
membeli aset, dan menggunakan
uang hasil Tindak Pidana untuk
keperluan pribadi.
Tindak Pidana Asal
NPU didakwa melakukan tindak
pidana pencurian dalam keluarga
dan bersama-sama memakai surat
palsu. Sekitar bulan Juni 2011
terdakwa yang bekerja sebagai
Wiraswasta mengambil beberapa
sertifikat SHM milik NES tanpa
seizin pemilik. Yang pertama pada
waktu sekitar bulan Juni 2011 NPU
mengambil 5 buah sertifikat yang
memiliki lokasi bagus dan memiliki
nilai jual tanah yang tinggi.
Selanjutnya NPU mengagunkan/
menjual sertifikat-sertifikat tersebut
pada bank U cabang Y dengan
bantuan EH (karyawan bank
Bukopin), kemudian dana pinjaman
yang cair dan diterima terdakwa
melalui rekening U nomor
1002489046 an. MLY yang
merupakan suami NPU. Yang kedua,
sekitar bulan Oktober-November
2015, NPU mengambil sertifikat lagi
dan mengagunkan sertifikat
tersebut kepada JKH untuk
kemudian menerima dana ke dalam
rekening bank OCBC dengan nomor
rekening 230810062573 an. NPU.
97 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Yang ketiga, sekitar antara
November-Desember 2015 NPU
mengambil 3 (tiga) buah sertifikat
untuk kemudian diagunkan/dijual
kepada JPK dan dana diterima
melalui rekening Bank C an. NPU.
Tindak Pidana Pencucian Uang
NPU menerima beberapa kali hasil
pencairan kredit yang didapatkan
dengan mengagunkan/menjual
sertifikat milik NES yang diambil
tanpa persetujuan yang
bersangkutan. Rincian dari aliran
hasil tindak pidana asal adalah
sebagai berikut:
a. Penerimaan hasil pencairan
kredit yang pertama yang
masuk ke rekening U no
rekening 1002489046 atas
nama MLY (suami NPU) tanpa
sepengetahuan pemilik
rekening dengan total dana
masuk sebesar Rp
1.500.000.000,. Transaksi yang
dilakukan melalui rekening
tsb memiliki rincian sebagai
berikut:
1) Tanggal 21 September
2011, NPU menarik
dana dengan Cek
11602311 a.n NPU
senilai Rp 500.000.000
(lima ratus juta rupiah)
yang digunakan oleh
NPU untuk membayar
komputer.
2) Tanggal 27 September
2011, NPU kembali
menarik dengan Cek
11602312 a.n NPU
senilai Rp 100.000.000
(seratus juta rupiah).
3) Tanggal 28 September
2011, NPU memberikan
cek 11602313 a.n ENA
senilai Rp 194.000.000.
(seratus sembilan puluh
empat juta rupiah).
4) Tanggal 30 September
2011, NPU menarik
dana dengan memberi
kan cek 11602314 an.
ENA senilai Rp 100.000.
000 (seratus juta
rupiah).
5) Tanggal 06 September
2011, NPU menarik dan
memberikan cek 1160
2315 an. S senilai Rp
150.000.000 (seratus
lima puluh juta rupiah)
dan uang telah ditarik
dan dipinjam oleh S.
6) Tanggal 13 September
2011, NPU menarik
dana dengan memberi
kan cek 11602316 an. S
(supir pribadi dari NPU)
senilai Rp 150.000.000
(seratus lima puluh juta
rupiah) dan uang telah
ditarik oleh S dan
digunakan oleh NPU.
7) Tanggal 14 Oktoner
2011 NPU menarik dan
memberikan cek 1160
2317 an. ENA senilai Rp
30.000.000 (tiga puluh
juta rupiah) dan uang
dipinjam oleh EN.
8) Tanggal 20 Oktober
2011 NPU menarik dan
memberikan cek 1160
2318 kepada S senilai
Rp 40.000.000 (empat
puluh juta rupiah) dan
uang digunakan untuk
mengisi warnet dan
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 98
membayar komputer di
YC.
9) Tanggal 28 Oktober
2011 S mengembalikan
pinjaman dengan
transfer ke rekening a.n
NPU senilai Rp
150.000.000 (seratus
lima puluh juta rupiah).
10) Tanggal 31 Oktober
2011 NPU menarik dana
dengan cek 11602320
a.n NPU senilai Rp
50.000.000 (dua ratus
lima puluh juta rupiah)
dan uang telah
digunakan untuk
mengisi warnet dan
membayar computer di
YC.
11) Uang senilai Rp
100.000.000 (seratus
juta rupiah) digunakan
untuk memberi imbalan
kepada EH (karyawan
Bank U cabang Y).
12) Sisa uang digunakan
untuk membayar bunga
dan cicilan Bank Userta
pajak.
b. Penerimaan hasil pencairan
kredit yang kedua masuk ke
rekening Bank U no rekening
1002489046 atas nama MLY
(suami NPU) tanpa
sepengetahuan pemilik
rekening dengan total dana
masuk sebesar Rp
2.400.000.000 dengan
jaminan sertifikat yang sama.
Transaksi yang dilakukan
melalui rekening tsb memiliki
rincian sebagai berikut:
1) 1 Mei 2012 uang senilai
Rp 2.400.000.000 (dua
miliar empat ratus juta
rupiah) ditransfer RTGS
ke rekening WY dengan
no. rek 137000783487
a.n. WY.
2) 1 Mei 2012 terdapat
transfer RTGS dari rek
137000783487 ke
Rekening Bank SM
Yogyakarta no. rek
0360090505 an. YC
senilai Rp 150.000.000
(seratus lima puluh juta
rupiah) dengan
keterangan membayar
komputer dilakukan
oleh WY.
3) 1 Mei 2012 terdapat
transaksi RTGS dari no.
rek 137000783487 an.
WY ke Rekening Bank
RS Y no rek 1001931028
an. NPU sejumlah Rp
2.250.000.000 (dua
miliar dua ratus lima
puluh juta rupiah)
dengan keterangan
“bayar komputer”
4) Dana senilai Rp
2.250.000.000 (dua
miliar dua ratus lima
puluh juta rupiah)
digunakan untuk
mengganti uang ENS di
Bank RS.
c. Penerimaan hasil pencairan
kredit yang ketiga masuk ke
rekening Bank U no rekening
1002489046 atas nama MLY
(suami NPU) tanpa
sepengetahuan pemilik
rekening dengan total dana
masuk sebesar Rp
2.500.000.000 dengan
jaminan sertifikat yang sama.
99 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Pencairan kredit dilakukan
melalui AK. Transaksi yang
dilakukan melalui rekening
tsb memiliki rincian sebagai
berikut:
1) Tanggal 14 April 2015
uang senilai Rp
1.500.000.000 (satu
miliar lima ratus juta
rupiah) di transfer RTGS
ke Bank M no. rek
1370004821779 an.
YSW yang diketahui
sebagai vendor.
2) Tanggal 14 April 2015
telah terjadi transaksi
transfer (RTGS) dari no
rek 1370004821779 an.
YSW kepada rekening
BANK C no. rek
4450833563 an. NW
senilai Rp 335.000.000.
(tiga ratus tiga puluh
lima juta rupiah) dengan
keterangan “bayar
ruko”.
3) Tanggal 14 April 2015
terjadi transaksi pindah
buku dari no. rek
1370004821779 a.n.
YSW ke no. rek
137003700088 an. NPU
senilai Rp 1.163.000.000
(satu miliar seratus
enam puluh tiga juta
rupiah) untuk
penggunaan uang:
i. Tanggal 14 April
2015 terjadi tarik
tunai melalui ATM
sebanyak 4
(empat) kali
dengan total Rp
10.000.000
(sepuluh juta
rupiah), transfer
ATM Rp
10.000.000 dan
transfer Rp
50.000.000 ke
rekening MLY.
ii. Tanggal 15 April
2015 NPU
melalukan 3 (tiga)
kali transaksi
RTGS (transfer) ke
bank lain senilai
Rp 144.030.000
dan Rp
502.510.660
dengan
keterangan
pembayaran
tanah kepada
WW.
iii. Tanggal 16 April
2015 transfer ke
rekening MLY
sebesar Rp
50.000.000.
iv. Tanggal 17 April
2015 RTGS
transfer ke bank
lain sebesar Rp
110.030.000.
v. Untuk
penggunaan
uang yang lain
yaitu memberikan
Rp 100.000.000
kepada AJ.
d. NPU menerima pinjaman dari
JKH dengan jaminan Sertifikat
SHM milik NES sebesar Rp
2.000.000.000 (dua miliar
rupiah) yang di transfer ke
dalam rekening Bank O milik
NPU dengan no rek
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 100
230810062573. Transaksi
yang dilakukan melalui
rekening tsb memiliki rincian
sebagai berikut:
1) Tanggal 25 November
2015 terjadi transaksi
pemindahbukuan
dengan total nilai
sebesar Rp
1.725.000.000 ke
rekening a.n NW (no rek
230810052137) untuk
pelunasan pinjaman.
2) Tanggal 25 November
2015 NPU menarik dana
sebesar Rp 196.500.000
untuk membayar bunga
dan cicilan ke Bank U
dan Bank P dan pada
tanggal yang sama NPU
melakukan transfer
dana sebesar Rp
25.000.000 (dua puluh
lima juta rupiah) untuk
digunakan.
e. NPU mengajukan pinjaman
uang ke DM dengan proses
pengikatan jual beli gantung
dan kuasa dengan jaminan 2
SHM milik NES dan menerima
transfer uang melalui
rekening milik NPU di Bank P
dengan no rek 3305001163
senilai Rp 1.750.000.000 dan
uang tunai senilai Rp
250.000.000. Transaksi yang
dilakukan melalui rekening
tsb memiliki rincian sebagai
berikut:
1) Tanggal 30 Desember
2015 NPU melakukan
transfer dana ke
rekening a.n WY (no. rek
003312000014105)
senilai Rp 1.700.000.000
(satu miliar tujuh ratus
juta rupiah) dan tarik
tunai oleh ENA sebesar
Rp 500.000.000 (lima
ratus juta rupiah).
f. NPU menerima pinjaman lagi
dari JKH dengan
menjaminkan dua sertifikat
SHM milik NES dan menerima
uang melalui cek sebesar Rp
2.000.000.000 (dua miliar
rupiah). Kemudian NPU
melakukan transfer dana ke
rekening bank BANK C a.n DM
sebagai pengembalian
pinjaman.
g. NPU mengadakan transaksi
jual beli terhadap SHM milik
NES kepada JKH dan
menerima Cek dan BG hasil
transaksi tersebut sebesar Rp
4.000.000.000 (empat miliar
rupiah). Transaksi yang
dilakukan melalui rekening
tsb memiliki rincian sebagai
berikut:
1) Transfer senilai Rp
1.000.000.000 (satu
miliar rupiah) ke
rekening WY dan ditarik
ENA sebesar Rp
500.000.000 (lima ratus
juta) untuk membayar
pinjaman dan Rp
500.000.000 (lima ratus
juta) diserahkan pada
pemilik sertifikat.
2) NPU mencairkan cek
BANK C senilai Rp
300.000.000 (tiga ratus
juta) lalu Rp
150.000.000 (seratus
lima puluh juta) dan
uang USD 10.000
kepada NES dan
101 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
menarik dana sebesar
Rp 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) untuk
membayar cicilan
pinjaman di Bank U.
3) NPU mencairkan Cek
Bank A senilai Rp
200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) dan dibawa
ENA.
4) NPU menjual Giro Bank
E senilai Rp
2.500.000.000 dan
digunakan Rp
1.000.000.000 oleh K
dan menerima uang
dari K senilai Rp
930.000.000 (Sembilan
ratus tiga puluh juta).
5) Transfer ke rekening
istri S sebesar Rp
1.500.000.000 untuk
kemudian ditransfer ke
rekening NW.
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal 1.16 Pencurian
Pihak Terlapor 2.2 Wiraswasta
Jenis Transaksi 3.11 Transfer via RTGS
Instrumen Transaksi 4.2 Cek/BG
4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang 5.1 IDR
Kelompok Industri 6.1 Bank
Sumber Dana 7.2 Pihak lain di dalam negeri
Pihak Terkait 8.4 Keluarga Semenda
8.6 Pihak lain yang tidak dikenal
Aset TPPU 9.1 Uang Tunai
c. Pengenaan Delik
No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal
1 Pengadilan Negeri
Yogyakarta
Pencurian Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2)
KUHP
Pemalsuan Surat Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat
(1) Ke-1 KUHP
Pencucian Uang Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010
2 Pengadilan Tinggi
Yogyakarta
Pencurian Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2)
KUHP
Pemalsuan Surat Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat
(1) Ke-1 KUHP
Pencucian Uang Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 102
Tipologi Pencucian Uang
• Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer,
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana. NPU menggunakan
rekening orang lain untuk menerima transfer, lalu meminta orang tersebut
untuk mentransfer kembali kepada NPU. (tipologi u-turn).
• Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan uang hasil usaha yang sah
(mingling). Pencairan kredit dengan agunan sertifikat tanah curian dilakukan ke
rekening suami yang dikuasai NPU, kemudian ditarik dengan cek untuk
memperluas usaha.
• Selain untuk memperluas usaha, hasil pencairan kredit dan jual beli sertifikat
tanah curian digunakan untuk membayar hutang lain, ditarik tunai, transfer
ke bank lain, dan diberikan kepada pihak yang membantu penipuan.
• Penggunaan pihak lain/perantara dalam transaksi keuangan sehingga pelaku
dapat terhindar dari pelacakan transaksi/ Pelaku bertindak sebagai beneficial
owner. NPU meminta orang lain (supir) untuk menarik cek dan digunakan oleh
NPU (terdakwa sendiri).
Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan • Transaksi u-turn, di mana dana ditransfer ke rekening orang lain lalu
ditransfer ulang (retur) ke rekening sumber.
103 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 23 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal Pencurian dan Pemalsuan Surat
EN
V.9.7
NES
V.9.5
NPU
V.2.2
EH (pejabat
bank)
V.9.7
Mengajukan pinjaman
Dengan jaminan
sertifikat
Rek Bank A
a.n. MLH
(suami NPU)
Pencairan kredit
I: Rp1.500.000.000
II: Rp2.400.000.000
III: Rp2.500.000.000
Memberikan cek
Rp194.000.000
V.4.2
Mencuri sertifikat
Tarik Tunai via Cek
JKH
V.9.7
Mengagunkan dan
menjual sertifikat tanah
warnet
Memperluas usaha (warnet)
Rp500.000.000
V.4.2
Rek Bank B
a.n. NPU
Hasil agunan sertifikat
Rp2.000.000.000
V.3.11
Membayar pinjaman
Ke NW
Rp1.725.000.000+
Rp1.500.000.000+
Rp500.000.000
Penarikan uang tunai
Untuk digunakan
Hasil penjualan sertifikat
Rp4.000.000.000
Cek dan BG
V.4.2
DM
V.9.7
Rek
Bank C
a.n. NPU
Menjual
Sertifikat
Tanah
Transfer
Rp1.750.000.000
V.3.11
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 104
3.4.11 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana di Bidang
Perjudian
Pengadilan dan
No. Putusan
: Pengadilan Negeri Padang nomor 692/Pid.B/2017/PN PDG
Terdakwa : BP dan RA
Putusan Hakim : 5 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan masing-masing 6 (enam) bulan
Tanggal : 7 Februari 2018
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
BP dan adik kandungnya RA
ditangkap karena menyelenggara
kan judi jenis online dengan peran
sebagai penerima transfer dari
penampung yang nomor
rekeningnya dicantumkan dalam
pendaftaran pada saat akan
melakukan permainan judi secara
online. BP dan RA bekerja atas
perintah R (saudara sepupu) dan
MA (suami R). BP dan RA pada
mulanya tidak mengetahui uang
apa yang masuk ke rekeningnya
yang kemudian ditransfer/disetor
kepada nama-nama yang
dikirimkan MA. Setelah mengetahui
bahwa transaksi yang mereka
lakukan adalah uang hasil judi, BP
dan RA tetap melanjutkan tugasnya
karena atas pekerjaan tersebut BP
mendapatkan upah sebesar
Rp4.000.000/bulan dan RA sebesar
Rp2.000.000/bulan dari MA.
Tindak Pidana Asal
BP dan RA melakukan tindak pidana
asal yaitu “Perjudian”. Pada awalnya
dilakukan penangkapan terhadap
saksi K (berkas perkara sendiri) yang
sedang menyelenggarakan
perjudian online di Rumah Kost
samping Kantor Showroom Auto
2000 G di Jakarta, diperoleh
informasi bahwa BP dan RA sebagai
penyelenggara judi jenis online. BP
sejak tahun 2014 bekerja sebagai
penerima uang masuk dan
pentransfer uang keluar melalui
rekening BANK C, Bank M dan BANK
R. Tahun 2016, RA membantu BP
mengambil, menerima transfer dan
mentransfer dari rekening a.n. R di
Bank BANK C cabang Padang
berdasarkan surat kuasa dari R. BP
dan RA ditangkap pada tanggal 25
Juli 2017 sekitar pukul 14.00
bertempat di Bank Bank R Cabang P
setelah melakukan penarikan uang
tunai sebesar Rp1.110.000.000 (satu
miliar seratus sepuluh juta rupiah)
yang merupakan uang hasil
transaksi judi online.
Tindak Pidana Pencucian Uang
• BP sejak tahun 2014
membantu R dan MA untuk
melakukan transfer ke
rekening yang tidak BP kenal;
105 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
• Sekitar tahun 2015 BP disuruh
membuka rekening di BANK R
oleh MA, dengan nomor
rekening BANK R yang
terdaftar 066901000127567;
• Rekening tersebut digunakan
untuk:
- Menerima transfer dari
MA;
- Melakukan penarikan
tunai;
- Mentransfer uang ke
rekening para
pemenang judi online
yang nama-nama
pemenangnya serta
jumlah uang yang akan
ditransfer dikirimkan
melalui email/WA oleh
MA;
• Uang yang masuk ke rekening
BP awalnya Rp10.000.000-
Rp15.000.000/hari kemudian
makin lama makin meningkat
berkisar Rp300.000.000-
Rp500.000.000/hari;
• Jumlah uang yang dikirim ke
rekening orang-orang yang
tidak dikenal berkisar
Rp300.000-Rp10.000.000 per
hari;
• Selain rekening BANK R, BP
juga membuka rekening di
BANK N dan Bank M yang
juga digunakan untuk
menerima dan mentransfer
uang atas perintah MA;
• BP merupakan wakil direktur
CV A bersama dengan R
sebagai direktur. CV A
bergerak di bidang
perdagangan umum/ toko
kebutuhan sehari-hari.
Namun rekening CV A tidak
digunakan sesuai profil dan
digunakan untuk transaksi
judi online;
• Tahun 2016, BP mengajak
saudara kandungnya, RA
untuk membantu BP
mengambil uang, menerima
transfer, serta mentransfer
uang ke rekening yang sudah
ditentukan MA;
• Setelah BP dan RA
mengetahui bahwa transaksi
yang mereka lakukan
merupakan hasil dari judi
online mereka tetap
melakukannya. BP diberi
imbalan oleh MA sebesar
Rp4.000.000/bulan dan RA
mendapatkan imbalan
sebesar Rp2.000.000/bulan.
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal 1.20 Perjudian
Pihak Terlapor 2.9
2.13
Pelajar/Mahasiswa
Tidak bekerja
Jenis Transaksi 3.4
3.6
Tarik Tunai via Teller
Transfer via ATM
Instrumen Transaksi 4.1 Uang Tunai
4.8. Rekening Tabungan
Mata Uang 5.1 IDR
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 106
Variabel Kode Keterangan
Kelompok Industri 6.1 Bank
Sumber Dana 7.2 Pihak lain di dalam negeri
7.3 Pihak lain di luar negeri
Pihak Terkait 8.3 Keluarga Sekandung
8.4 Keluarga Semenda
8.6 Pihak lain yang tidak dikenal
Aset TPPU 9.1 Uang Tunai
c. Putusan/Vonis Pidana
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal
Pengadilan Negeri Padang Perjudian Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
Pencucian Uang Pasal 3 Jo 10 UU No. 8 Tahun 2010
Tipologi Pencucian Uang
• Penarikan tunai diikuti dengan transfer ke banyak rekening pada hari yang sama
untuk mentransfer hasil judi online.
• Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan uang hasil usaha yang sah
(mingling). Dalam hal ini rekening CV A tadinya adalah untuk usaha kebutuhan
sehari-hari, namun dijadikan rekening penampung untuk menerima dan
mentransfer hasil judi online.
Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan
• Penarikan tunai diikuti dengan transfer ke banyak rekening pada hari yang sama.
107 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 24 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perjudian
MA
V.9.5
R
V.9.4
Rekening
penampung
CV A
PejudiV.8.2 dan
V.8.3
Transfer deposit
judi online
Suami istri
BP
2.13
RA
2.9
Memberi kuasa meminta
Buku cek Bank B
Memberi kuasa menarik dana
Atau transfer dari rekening CV A
Tarik tunai
V.3.4
PemenangJudi OnlineV.8.2 dan
V.8.3
Transfer
V.3.6
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 108
3.4.12 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penggelapan
Pengadilan dan
No. Putusan
: Pengadilan Negeri Bekasi nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Bks
Terdakwa : HW
Putusan Hakim : 5 tahun dan denda Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) dengan
ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 2 (dua) tahun
Tanggal : 26 Oktober 2017
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
HW adalah karyawan PT SIM
semenjak Desember 1987 hingga
April 2009 dengan jabatan terakhir
pada tahun 2009 sebagai Wakil
Presiden Direktur yang
bertanggung jawab untuk bidang
keuangan, akuntansi, dan sumber
daya manusia. HW didakwa
melakukan perbarengan beberapa
perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri
sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan berupa
perbuatan dengan sengaja
mentransfer harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana dari
suatu Penyedia Jasa Keuangan ke
Penyedia Jasa Keuangan yang lain,
baik atas nama sendiri maupun atas
nama pihak lain, dengan maksud
menyembunyikan atau menyamar
kan asal usul harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana.
Akibat dari perbuatan HW, PT. SIM
mengalami kerugian Rp176.747.
067.700 semenjak Desember 2002
hingga April 2009. Perbuatan HW
berhubungan dengan penggelapan
pembayaran gaji, bonus, transport,
THR dan ekstra.
Tindak Pidana Asal
HW sebagai pejabat yang
berwenang untuk menandatangani
bukti penerimaan uang, penerima
an dan pengeluaran uang,
membuat perintah pembayaran
transportasi ke BANK O, membuat
rangkuman pembayaran gaji
berupa surat transfer/perintah
pembayaran gaji dan menanda
tanganinya, memasukan nominal
gaji para karyawan golongan V ke
atas, membuat transfer gaji, bonus
dan transportasi. HW secara
melawan hukum telah mengguna
kan dan menguasai sejumlah
rekening milik PT SIM yang sudah
tidak digunakan lagi tanpa
sepengetahuan PT SIM. Rekening-
rekening tersebut adalah Rekening
PT SIM yang berada pada BANK M
dengan Nomor Rekening 125-00-
0424641-9 dan BANK CN Nomor
Rekening 568-30-00485-4. HW juga
109 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
mencantumkan nama istrinya LR
sebagai karyawan dari PT. SIM yang
pada faktanya LR bukan merupakan
karyawan dari PT SIM.
HW memerintahkan penempatan
pembayaran gaji, transport, THR,
bonus dan ekstra lainnya dari
Rekening PT SIM di Bank O No. Rek
103-010-90008-8 ke beberapa
rekening, antara lain ke rekening PT.
SIM yaitu Bank M No. Rek 125-00-
0424641-9, BANK CN No. Rek 568-
30-00485-4, Bank I No. Rek
3000159634 a.n LR, dan empat
rekening pribadi milik HW yang
berada pada Bank O No. Rek
101010111123, Bank AG No. Rek
0921101341, Bank P No. Rek 0-
350092-005, Bank AG No. Rek 0222-
0297-00407 dan Bank O No. Rek
103130007928. Dengan mengguna
kan tujuh rekening penampung
tersebut, HW berhasil menggelap
kan dana milik PT.SIM dengan total
Rp176.747.067.700 (seratus tujuh
puluh enam miliar tujuh ratus empat
puluh tujuh juta enam puluh tujuh
ribu tujuh ratus rupiah).
Penggelapan yang dilakukan oleh
HW telah berlangsung semenjak
tahun 2002 hingga 2009.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Setelah menerima dana tersebut
dari rekening PT.SIM pada BANK O
No. Rek 103-010-90008-8, HW
mentransfer dana tersebut kedalam
beberapa rekening dengan rincian
sebagai berikut:
a. Perintah pembayaran atas
gaji, transport, bonus, ekstra,
THR dilakukan melalui BANK
O No. Rek 103-010-90008-8
a.n PT.SIM untuk ditransfer ke
rekening PT. SIM yang sudah
tidak digunakan lagi tetapi
digunakan/dikuasai oleh HW
secara melawan hukum tanpa
sepengetahuan dan seizin
PT.SIM yaitu pada tahun dan
besaran sebagai berikut:
1. Tahun 2002 sebanyak
dua kali pentransferan
ke Rek. PT.SIM di Bank
CN No. Rek 568-30-
00485-4 dengan
keterangan pembaya
ran gaji, sebesar
Rp2.823.635.000
2. Tahun 2003 sebanyak
duabelas kali pentrans
feran ke Rek. PT.SIM di
Bank CN No. Rek 568-
30-00485-4 dengan
keterangan pemba
yaran gaji, sebesar
Rp11.819.696.100
3. Tahun 2004 sebanyak
sebelas kali pentrans
feran ke Rek. PT.SIM di
Bank CN No. Rek 568-
30-00485-4 dengan
keterangan pemba
yaran gaji, sebesar
Rp14.347.071,650
4. Tahun 2005 sebanyak
sembilan belas kali
pentransferan ke Rek.
PT.SIM di Bank CN No.
Rek 568-30-00485-4
dengan keterangan
pembayaran gaji, dan
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 110
transportasi, sebesar
Rp17.291.629.300
5. Tahun 2006 sebanyak
dua puluh enam kali
pentransferan ke Rek.
PT.SIM di Bank CN No.
Rek 568-30-00485-4
dengan keterangan
pembayaran transpo
rtasi, dan gaji, sebesar
Rp24.161.385.700
6. Tahun 2007 sebanyak
dua puluh enam kali
pentransferan ke Rek.
PT.SIM di Bank CN No.
Rek 568-30-00485-4
dan sebelas kali ke
BANK M No. Rek 125-
00-04246419 dengan
keterangan pembaya
ran transportasi dan
gaji, sebesar Rp28.070.
928.550
7. Tahun 2008 sebanyak
dua puluh enam kali
pentransferan ke Rek.
PT.SIM di Bank CN No.
Rek 568-30-00485-4
dan dua puluh enam
kali ke BANK M No. Rek
125-00-04246419
dengan keterangan
pembayaran transport
tasi dan gaji, sebesar
Rp30.965.773.650
8. Tahun 2009 sebanyak
delapan kali pentransfe
ran ke Rek. PT.SIM di
Bank CN No. Rek 568-
30-00485-4 dan
delapan kali ke BANK M
No. Rek 125-00-
04246419 dengan
keterangan pembaya
ran gaji, sebesar
Rp2.823.635.000
Besaran dari seluruh
transferan dari Rekening
PT.SIM di BANK O adalah
sejumlah Rp138.202.720.550
(seratus tiga puluh delapan
miliar dua ratus dua juta tujuh
ratus dua puluh ribu lima
ratus lima puluh rupiah).
b. HW juga melakukan transfer
dari BANK O a.n PT SIM ke
rekening pribadi atas
namanya dan atas nama LR,
rincian rekening-rekening
adalah:
1. BANK AG No. Rek 0222-
02907-00407 a.n HW
2. BANK P No. Rek 0-
350092-005 a.n HW
3. BANK AG No. Rek 092-
1101341 a.n HW
4. BANK I No. Rek 3000-
1596-34 a.n LR
Transfer yang dilakukan ke
rekening pribadi milik HW
dan LR ini dari tahun 2002
hingga 2009, keterangan
pentransferan adalah
pembayaran gaji dan bonus
dengan rincian besaran setiap
tahunnya adalah sebagai
berikut
1. Tahun 2002 total
transferan sebesar
Rp1.652.616.700
2. Tahun 2003 total
transferan sebesar
Rp3.301.512.400
3. Tahun 2004 total
transferan sebesar
Rp3.556.512.500
111 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
4. Tahun 2005 total
transferan sebesar
Rp4.104.552.350
5. Tahun 2006 total
transferan sebesar
Rp5.985.832.500
6. Tahun 2007 total
transferan sebesar
Rp8.283.878.500
7. Tahun 2008 total
transferan sebesar
Rp8.919.612.600
8. Tahun 2009 total
transferan sebesar
Rp2.739.803.600
Total keseluruhan transferan
dari rincian diatas adalah
Rp38.544.347.150 (tiga puluh
delapan miliar lima ratus
empat puluh empat juta tiga
ratus empat puluh tujuh ribu
seratus lima puluh rupiah).
c. HW selanjutnyan melakukan
transferan dana dari akun
rekening PT.SIM di BANK CN
No. Rek 568-30-00485-4 yang
telah dikuasai dan digunakan
dengan melawan hukum
karena tanpa seizin dan
sepengetahuan PT.SIM ke
beberapa rekening
pribadinya. Rincian dari
transferan yang dilakukan HW
adalah sebagai berikut:
1. BANK AG No. Rek 092-
1101341 a.n HW
sebanyak 14 (empat
belas) kali dengan total
Rp2.575.000.000.
2. BANK O No. Rek
101010111123 a.n HW
sebanyak 2 (dua) kali
dengan total
Rp370.000.000.
3. BANK O No. Rek
103130007928 a.n HW
sebanyak 3 (tiga) kali
dengan total
Rp1.145.000.000
Total keseluruhan transferan
yang dilakukan dari akun
PT.SIM di BANK CN No. Rek
568-30-00485-4 adalah
sebesar Rp4.090.000.000
(empat miliar sembilan puluh
juta rupiah).
d. HW dari tahun 2003-2009
juga membeli beberapa harta
bergerak dan tidak bergerak,
rincian pada setiap tahunnya
adalah sebagai berikut:
1. Tahun 2003:
b. HW membeli
sebidang tanah
dan bangunan per
manen di atasnya
yang berada di KP
dengan luas tanah
216 M2 seharga
Rp4.800.000.000
atas nama RAN.
c. HW membeli
tanah beserta
bangunan rumah
toko (ruko) yang
berada diatasnya
seharga Rp850.
000.000 berlokasi
di CN Cikarang
dan diatasnama
kan RAN.
d. HW membeli 1
unit mobil merk
VOLVO S 60 2.3 T
tahun rakitan
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 112
2003 seharga
Rp500.000.000
dan diatasnama
kan LR.
2. Tahun 2006:
a. Membeli tanah di
Kabupaten Bogor
dengan luas 6.538
M2 dengan harga
Rp9.000.000.000
b. Membeli 1 unit
mobil sedan
minibus dengan
tahun pembuatan
2006 seharga
Rp800.000.000
yang
diatasnamakan
RAN.
c. Membeli tanah
dan bangunan
diatasnya dengan
luas tanah 340 M2
berlokasi di Bekasi
Selatan a.n RAN.
3. Tahun 2008:
HW membeli 1 unit
mobil minibus
pembuatan tahun 2001
atas nama PT. SIM yang
dibeli dengan harga
Rp75.000.000 atas nama
RAN.
4. Tahun 2009
a. HW membeli 1
unit mobil jenis
BSWG tahun 2009
merk M.CO L300
dibeli dengan
harga
Rp145.000.000
dan disimpan
dirumah RAN.
b. Membeli tanah di
Lippo Cikarang
dengan luas 8000
M2 dengan harga
Rp4.400.0000.000
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal V.1.17 Penggelapan
Pihak Terlapor V.2.2 Pengusaha/Wirausaha
Jenis Transaksi V.3.12 Transfer via LLG/SKN
Instrumen Transaksi V.4.1 Uang Tunai
V.4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang V.5.1 IDR
Kelompok Industri V.6.1 Bank
Sumber Dana V.7.2 Pihak Dari Dalam Negeri
Pihak Terkait V.8.1 Suami/Istri
Aset TPPU V.9.2 Mobil
V.9.4 Tanah
V.9.5 Ruko
V.9.12 Tanah dan Bangunan
113 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
c. Pengenaan Delik
No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal
1 Pengadilan Negeri Bekasi Pencucian Uang Pasal 3 ayat (1) huruf b
dan huruf c UU No 15
Tahun 2002 Jo. Pasal
95 UU No 8 Tahun
2010
Tipologi Pencucian Uang
• Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer,
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
• Penggunaan rekening atas nama sendiri di banyak bank untuk menampung,
mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
• Pembelian aset seperti mobil, tanah, ataupun bangunan dengan menggunakan
nama kepemilikan orang lain.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 114
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 25 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal Penggelapan
Perintah Pembayar
an Gaji
PT. SIMBank M
No. Rek 125-000-4246-419Dikuasai HW dengan melawan hukum
HWV.2.2
HWBank O
No. Rek 1031-3000-7928
Tiga Kali TransferV.6,2
Total Rp1.145.000.000
HWBank O
No. Rek 1010-1011-1123
Dua Kali TransferV.6,2
Total Rp370.000.000
HWBank AG
No. Rek 092-1101341Empat Belas Kali
TransferV.6,2
Total Rp2.575.000.000
PT. SIMBank CN
No. Rek 568-30-00485-4
Dikuasai HW dengan melawan hukum
HWBank AG
No. Rek 0222-02907-00407
TransferTahun 2002-2009
V.6,2Total Rp
38.554.347.150
HWBank P
No. Rek 0-350092-005
LR (istri HW)Bank I
No. Rek 3000159634
Total V.6,2
Rp4.090.000.000
Tanah+RukoV.10,4V.10,5
A.n RANRp850.000.000 Merk Volvo
V.10,2Rp500.000.000
Tanah + BangunanV.10,12
A.N. RANRp4.800.000.000
Tanah 6538m2V.10,4
Tanah + Bangunan 340m2V.10,12
A.n. RAN
Sedan MinibusV.10,2
Rp800.000.000
MinibusV.10,2
Rp75.000.000
Merk M.CO L300V.10,2
Rp145.000.000
Tanah 8000m2V.10,4
Rp4.400.000.000
PT. SIMBank O
No. Rek 1030-1090-0088
Transfer 2002-2009V.6,2Total
Rp138.202.720.550
115 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
3.4.13 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana di Bidang
Penipuan
Pengadilan dan
No. Putusan
: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor
229/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel
Terdakwa : LS
Putusan Hakim : 10 bulan dan denda Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dengan
ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 2 (dua) bulan
Tanggal : 8 Mei 2017
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
LS bersama dengan rekannya (DPO)
dengan sengaja melakukan, yang
menyuruh lakukan membuat surat
palsu atau memalsukan, yang dapat
menimbulkan sesuatu hak,
perikatan atau pembebasan hutang
yang diperuntukkan sebagai bukti
daripada sesuatu dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh
orang lain memakai surat tersebut
seolah-olah isinya benar dan tidak
palsu, jika pemakaian tersebut
dapat menimbulkan kerugian.
Dalam kasus ini, LS menyuruh
rekannya yang masih DPO
membuat situs untuk menjual tiket
palsu acara konser musik yang
diadakan oleh sebuah pihak
penyelanggara, yakni PT MLJ
dimana tidak ada hubungan atau
perjanjian antara terdakwa dengan
penyelenggara konser musik
tersebut. Hasil penjualan tiket palsu
tersebut kemudian dipindahkan
oleh LS untuk menyamarkan hasil
dari tindak kejahatan penipuan.
Tindak Pidana Asal
Rekan LS, MA dan D (keduanya
DPO) pada tahun 2016 membuat
situs palsu untuk penjualan tiket
DWP 2016 yang didalamnya juga
berisi informasi blangko tiket yang
sama dengan informasi penjualan
tiket DWP 2016 yang asli. Di dalam
website tersebut juga dicantumkan
Nomor Rekening penampungan:
• Nomor 16440001850389 di Bank
M atas nama YTP dan
• Nomor 111.000.7935.188 di Bank
M atas nama RR.
Kedua rekening tersebut dibuka
oleh terdakwa melalui Sdr. M yang
belum tertangkap.
Atas penjualan tiket palsu yang
dibuat oleh LS dan rekannya
tersebut, saksi BHS tertarik membeli
tiket tersebut. Selanjutnya, saksi
BHS membeli tiket tersebut dengan
mentransfer uang sejumlah
Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari
rekening nomor 4780213626 di
Bank C miliknya ke rekening Nomor
16440001850389 di Bank M atas
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 116
nama YTP. Setelah melakukan
transfer tersebut, saksi BHS ingin
melakukan konfirmasi ke pihak
penyelenggara konser musik,
namun di situs palsu tersebut tidak
terdapat nomor narahubung yang
bisa dihubungi. Selanjutnya, saksi
BHS mencari nomor penyelenggara
DWP 2016 di Google dan terhubung
dengan saksi ABS dan HWS selaku
penanggung jawab event DWP 2016
tersebut. Setelah menghubungi
penanggung jawab event tersebut,
diketahui oleh saksi BHS bahwa
tiket yang dibelinya merupakan
tiket palsu. Saksi HWS merasa
tertipu sehingga, melaporkan kasus
tersebut ke pihak kepolisian.
Selanjutnya, saksi ARP juga
mengalami nasib yang sama
dengan Saksi HWS yaitu pada hari
Minggu tanggal 9 Oktober 2016
juga telah membeli tiket event DWP
2016 secara online melalui situs
palsu bikinan terdakwa LS dan
rekannya tersebut. Saksi ARP
melakukan pembayaran dengan
transfer kepada rekening Nomor
111.000.7935.188 di Bank M atas
nama RR sejumlah Rp4.000.750
(empat juta tujuh ratus lima puluh
rupiah).
Tindak Pidana Pencucian Uang
Setelah ada yang mentransfer ke
rekening penampungan sejumlah
Rp70.000.000 (tujuh puluh juta
rupiah) atas penjualan tiket palsu,
uang tersebut ditarik tunai oleh
terdakwa melalui ATM Bank M dan
ditransfer beberapa kali ke rekening
atas nama K dan RR di Bank M
sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh
kali) dengan jumlah minimal
Rp5.0000.000 (lima juta rupiah) dan
komisi atau keuntungan yang
terdakwa peroleh adalah sebesar
15% dari jumlah uang yang masuk
ke rekening penampungan
tersebut.
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Pidana Asal V.1.18 Penipuan
Pihak Terlapor V.2.2 Wiraswasta
Jenis Transaksi V.3.3 Tarik tunai via ATM
V.3.12 Transfer via LLG/SKN
Instrumen Transaksi V.4.1 Uang Tunai
V.4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang V.5.1 IDR
Kelompok Industri V.6.1 Bank
Sumber Dana V.7.2 Pihak Lain Dalam Negeri
Pihak Terkait V.8.6 Pihak Lain yang tidak dikenal
Aset TPPU V.9.1 Uang tunai
117 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
c. Pengenaan Delik
No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal
1 Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan
Pencucian Uang Pasal 3 ayat (1) huruf b
dan huruf c UU No 15
Tahun 2002 Jo. Pasal
95 UU No 8 Tahun
2010
Tipologi Pencucian Uang
• Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer,
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
• Transaksi pass by yakni sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer atau ditarik
tunai.
Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan
• Dana di rekening pengguna jasa ditarik langsung atau ditransfer ke satu atau
beberapa rekening, setelah pengguna jasa menerima transfer dari satu atau
beberapa rekening (pola pass by).
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 26 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Penipuan
transfer
Rp.3.000.000,-
Beli “tiket” DWP
transfer
Rp.4.750.000,-
Beli “tiket” DWP
V.7.2
korban lain
yang tidak
melapor
Membeli “tiket” DWP
Membeli “tiket” DWP
transfer
transfer
komisi 15%
komisi 15%
V.7.2
Saksi I
BHS
No. rek
4780213626
Rek.
Penampungan
16440001850389
a.n. YTP
Rek.
Penampungan
111.000.7935.18
8 a.n. RR
Saksi II
ARP
Transfer ke kedua rekening
penampunganTotal Rp70.000.000
Total transfer ke
R dan K
Rp70.000.000
V.8.6
RR
V.8.6
K
V.2.2
LS
V.2.2
LSWww.dwp
2016.com
Membuat
Website
palsu
Mengakses website palsu
Mengakses website palsu
Mengakses website palsu
Anggota sindikat
Penipuan
“Anak Masuk
Rumah Sakit”
D
(DPO)MA
(DPO)
3 unit ponsel
2 kartu ATM
Uang tunai Rp5,7
juta
1 buah jam
tangan
2 buah cincin
emas
Barang bukti
sitaan
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 118
3.4.14 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lain dengan
Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih (1)
Pengadilan dan
No. Putusan
: Pengadilan Negeri Kota Bekasi nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Bks
Terdakwa : S dan IS
Putusan Hakim : 3 tahun untuk S dan 2 tahun untuk IS, dan denda Rp1.000.000.000
(satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
Tanggal : 6 September 2017
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
Sebelum memulai bisnis jual beli
vaksin palsu, pasangan suami istri S
dan IS merupakan pengusaha
pakaian dalam. Pada tahun 2009 IS
menawarkan bisnis pembuatan
vaksin palsu kepada pasangan
suami istri HT dan RA, HT dan RA
tertarik karena bisnis ini akan
mendatangkan keuntungan yang
besar.
Tindak Pidana Asal
Setelah diajari oleh IS, HT dan RA
berperan sebagai produsen,
sementara S dan IS berperan
sebagai distributor sebelum
kemudian tahun 2016 juga
sekaligus menjadi produsen vaksin
palsu. Dalam peranan S dan IS
sebagai distributor, mereka menjual
vaksin kepada SE yang memiliki
peranan untuk memberikan label
vaksin untuk kemudian dijual lagi
kepada sejumlah apotek yang salah
satunya dimiliki oleh SU, dokter, dan
bidan yang berperan sebagai
penjual akhir vaksin palsu tersebut
kepada masyarakat yang
membutuhkan.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Adapun aliran dana yang terdeteksi
pada rekening S periode Desember
2012-Januari 2015 dan rekening IS
pada periode Mei 2013-Juni 2016
dapat dilihat pada dua tabel di
halaman berikut.
Aliran Dana S
Sumber Dana Pola Perpindahan Dana Penggunaan Dana
Dana bersumber dari hasil
penjualan vaksin palsu oleh SU
dan SE dengan total pemasukan
sebesar Rp311.920.000
Perpindahan dana dilakukan
melalui transfer dana via ATM
1. Digunakan untuk
melakukan pembelian vaksin
palsu dari produsen sebesar
Rp21.065.000
2. Digunakan untuk
pembelian kendaraan
bermotor dan kebutuhan
sehari-hari
119 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Aliran Dana IS
Sumber Dana Pola Perpindahan Dana Penggunaan Dana
Dana bersumber dari hasil
penjualan vaksin palsu oleh SE
dan juga beberapa setoran tunai
dengan total Rp192.205.000
Perpindahan dana dilakukan
melalui transfer dana via
ATM
1. Digunakan untuk
melakukan pembelian vaksin
palsu dari produsen sebesar
Rp93.570.000
2. Digunakan untuk
pemenuhan kebutuhan
sehari-hari
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana
Asal
V.1.26 Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4
(empat) tahun atau lebih
Pihak Terlapor V.2.2 Pengusaha/Wirausaha
Jenis Transaksi V.3.3 Tarik Tunai Via ATM
V.3.6 Transfer Via ATM
Instrumen
Transaksi
V.4.4 Kartu Debit
V.4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang V.5.1 IDR
Kelompok
Industri
V.6.1 Bank
Sumber Dana V.7.2 Pihak Dari Dalam Negeri
Pihak Terkait V.8.1 Suami/Istri
V.8.5 Rekan Kerja
Aset TPPU V.9.2 Mobil
V.9.3 Motor
c. Pengenaan Delik
Putusan
Pengadilan
Tindak
Pidana
Pasal
Pengadilan Negeri
Bekasi
Pencucian
Uang
Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No 15 Tahun 2002
Jo. Pasal 95 UU. No. 8 Tahun 2010
Tipologi Pencucian Uang
• Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan uang hasil usaha yang sah
(mingling).
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 120
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 27 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Kesehatan (1)
RA
V.8.5
HT
V.8.5 S
V.2.2
IS
V.2.2
Menjual vaksin palsu
S
V.8.5
Mobil
V.9.2
Motor
V.9.3
beli
beli
DokterApotek
Bidan
Memproduksi dan menjual
Vaksin palsu
distribusi
distribusi
distribusi
Kebutuhan
sehari-hari
beli
121 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
3.4.15 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lain dengan
Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih (2)
Pengadilan dan No.
Putusan
: Pengadilan Negeri Bekasi nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks
Terdakwa : AP
Putusan Hakim : (1) Kesehatan: 9 tahun dan denda Rp 100.000.000 (seratus
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
selama satu bulan
(2) Pencucian uang: 4 tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu
miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar
maka diganti dengan pidana penjara selama satu bulan
Tanggal : 27 September 2017
Tipologi ini disusun berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Bekasi nomor
392/Pid.Sus/2017/PN.Bks dengan
terdakwa atas nama AP yang didakwa atas
perkara tindak pidana di bidang
kesehatan dan pencucian uang.
a. Deskripsi Kasus
Kasus Posisi
AP adalah seorang penjual Vaksin
berupa Pediacel, Tripacel, Havrix
Junior, Hepatitis B dan Engerix
kepada Saksi M,F saksi T dan Saksi
S (ketiganya dilakukan penuntutan
secara terpisah) dimana
Vaksin/obat palsu yang dijual oleh
Terdakwa AP dibeli dari Saksi HS
dan Saksi S (keduanya sudah
dilakukan penuntutan secara
terpisah). Terdakwa AP dan Saksi S
sejak akhir 2015 sebatas hubungan
dagang jual beli Vaksin/obat palsu
dan Terdakwa sendiri yang
langsung melakukan pemesanan
Vaksin/obat palsu kepada Saksi HS
dan Saksi S yang kemudian
Terdakwa AP dilakukan
penangkapan dikarenakan melaku
kan penjualan/mengedarkan sedia
an farmasi berupa Vaksin Pediacel,
Tripacel dan Havrix yang tanpa
dilengkapi izin edar BPOM dan tidak
memenuhi persyaratan keamanan,
khasiat atau kemanfaatan dan mutu
dari Badan POM; Berdasarkan Hasil
Uji Badan POM Nomor :
PW.03.01.34.3.08.16. 3805 tanggal 4
Agustus 2016 yang ditanda tangani
oleh Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapetik dan NAPZA Drs.T.
Bahdar J. Hamid, Apt. M.Pharm
berkesimpulan terhadap Vaksin
Pediacel dan Tripacel yang
diedarkan oleh Terdakwa AP adalah
Vaksin Palsu.
Tindak Pidana Asal
Terdakwa dalam melakukan
produksi Vaksin/obat palsu untuk
selanjutnya hasil Produksi tersebut
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 122
dijual/disalurkan oleh Terdakwa AP
dengan menggunakan sarana
Rekening BANK R Nomor : 7089-01-
0105581-53-8 An. AP yang dibuka
di Kantor Unit Pinang Cabang C
Kota JS dan Bank M Nomor : 900-
00-3685867-9 a.n. AP yang dibuka
di Kantor Cabang T kota JS Jalan S,
kota JS, dari kedua rekening
tersebut oleh Terdakwa digunakan
untuk transaksi penjualan
vaksin/obat palsu dan untuk
menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang
atau surat berharga atau perbuatan
lain terkait usaha bisnis penjualan
vaksin/obat palsu tanpa izin edar
BPOM.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Penerimaan hasil penjualan
Vaksin/obat palsu yang dilakukan
terdakwa AP yang sebagian
didapatkan secara tunai dan
selebihnya melalui transfer via bank
dengan rincian sebagai berikut:
a. Penerimaan hasil tindak
pidana penjualan vaksin/obat
palsu secara tunai kepada
terdakwa AP:
1. Hasil penjualan sejak
Agustus 2014 s.d. Juli
2015 dengan total Rp
19.375.000 dari Saksi
MF Pemilik Apotik IS
(pembayaran secara
tunai)
2. Hasil penjualan tanggal
11 Maret 2016 dengan
total Rp 8.500.000 dari
saksi S (pembayaran
secara tunai)
3. Hasil penjualan bulan
April 2016 dengan total
Rp 8.500.000 dari saksi
S (pembayaran secara
tunai)
4. Hasil penjualan bulan
April 2016 dengan total
Rp 6.875.000 dari saksi
T (pembayaran secara
tunai)
b. Penerimaan hasil tindak
pidana penjualan vaksin/obat
melalui Rekening BANK R No.
Rek 7089-01-0105581-53-8
a.n. terdakwa AP sekitar akhir
April 2016 dengan total Rp
7.875.000 dari saksi T.
c. Kemudian dari hasil
keuntungan penjualan
vaksin/obat palsu terdakwa
AP digunakan untuk:
1. Pembelian 1 (satu) Unit
mobil Datsun Go warna
hitam tahun 2016 a.n.
NK Nomor : B-2750-TFI
dengan cara Over
Kredit, Uang Muka
Rp7.000.000 (tujuh juta
Rupiah) dibayarkan
tunai kepada pemilik NK
melalui I (Sales
Daihatsu) cicilan bulan
Rp2.800.000 (dua juta
delapan ratus ribu
rupiah) baru bayar 2
(dua) bulan cicilan ,
pembayaran lewat
123 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Rekening Bank M a.n.
AP;
2. Pembelian 1 (satu) Unit
sepeda motor Kawasaki
Ninja 250 warna merah
Tahun 2010, didapatkan
dengan cara Over Credit
dari A (makelar motor)
dengan uang muka
Rp7.000.000 (tujuh juta
rupiah) dibayar tunai
kepada A dengan
perjanjian setelah
STNK-nya dibaliknama
kan baru terdakwa
lunasi sebesar
Rp10.000.000
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode Keterangan
Tindak Pidana Asal 1.26 Tindak pidana lain yang
diancam dengan pidana
penjara 4 (empat) tahun atau
lebih
Pihak Terlapor 2.2 Wiraswasta
3.1 Setor Tunai via ATM/CDM
Jenis Transaksi 3.6 Transfer Via ATM
3.12 Transfer via LLG/SKN
Instrumen transaksi 4.1 Uang Tunai
4.8 Rekening Tabungan
Mata Uang 5.1 IDR
Kelompok Industri 6.1 Bank
Sumber Dana 7.2 Pihak lain di dalam negeri
Pihak Terkait 8.3 Keluarga Sekandung
Aset TPPU 9.2 Mobil
9.3 Motor
c. Pengenaan Delik
No Putusan Pengadilan Tindak
Pidana
Pasal
1 Pengadilan Negeri
Bekasi
Kesehatan Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009
Pencucian
Uang
Pasal 5 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8
Tahun 2010
Tipologi Pencucian Uang
• Pembelian aset diajukan menggunakan sarana pembiayaan sehingga tampak
bahwa aset tersebut berasal dari harta yang sah. Padahal uang yang digunakan
untuk pelunasan berasal dari hasil kejahatan.
• Uang hasil tindak pidana ditransfer ke beberapa rekening pihak lain/keluarga yaitu
anak dan calon menantu (structuring).
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 124
d. Skema Pencucian Uang
Gambar 28 Skema Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Kesehatan (2)
AP
V.2.2
Bank B No. Rek
7089-01-0105581-
53-8 Transfer sejumlah Rp
9.600.000,-
V.3.1
Hasil Penjualan
Vaksin/Obat Palsu
V.3.1
Hasil Penjualan
Vaksin/Obat Palsu
V.3.6 & V.3.12Hasil Penjualan
Vaksin/Obat Palsu
Pembayaran Tunai
Rp 19.375.000,-
Pembayaran Tunai
Rp 17.000.000,-
V.9.3.
Over kredit
1 unit motor Kawasaki Ninja 250
UM: Rp 7.000.000,-
V.9.2
1 unit Datsun Go
Over Credit
UM: Rp 2.800.000,-
V.9.2
1 unit Toyota Avanza
UM: Rp 25.000.000,-
Cicilan autodebet ke
Rek Mandiri AP
Biaya pernikahan
Anak dan calon
menantu Terdakwa
MF
V.7.2
S
V.7.2
T
V.7.2
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 125
Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana di
bidang Perbankan
Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana di bidang perbankan (1 kasus),
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel terkait
• Variabel yang unik adalah perusahaan pembiayaan.
2. Tidak ada tipologi yang unik terkait tindak pidana di bidang perbankan selama tahun
2017.
Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana
Perjudian
Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana perjudian (1 kasus), dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Tidak ada variabel yang unik terkait tindak pidana perjudian selama tahun 2017.
2. Tipologi terkait
• Tipologi yang unik adalah penarikan tunai diikuti dengan transfer ke banyak
rekening untuk mentransfer hasil judi online.
Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana
Penggelapan
Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana penggelapan (1 kasus), dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Tidak ada variabel yang unik terkait tindak pidana penggelapan selama tahun 2017.
2. Tipologi terkait
• Tipologi yang unik adalah penggunaan rekening atas nama sendiri di banyak
bank untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan
transaksi hasil tindak pidana.
Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana
Penipuan
Dari kasus-kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana penipuan yang terdiri dari 5
kasus, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel terkait
• Jenis profil terlapor yang paling banyak muncul adalah pengusaha/wiraswasta
dan pegawai swasta/karyawan.
126 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
• Produk keuangan yang paling banyak digunakan adalah rekening tabungan.
• Jenis transaksi yang paling banyak dilakukan adalah transfer via LLG/SKN.
• Mata uang yang paling banyak digunakan adalah Rupiah.
• Kelompok industri yang paling banyak digunakan adalah bank.
• Sumber dana yang paling banyak terkait adalah pihak lain di dalam negeri.
• Pihak terkait yang paling sering muncul adalah rekan kerja dan pihak lain yang
tidak dikenal.
• Aset TPPU yang paling banyak muncul adalah mobil dan uang tunai.
• Variabel yang unik adalah kelompok industri Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Pialang Asuransi.
2. Tipologi terkait
• Tipologi yang paling banyak muncul adalah penggunaan rekening atas nama
orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan
transaksi hasil tindak pidana.
• Tipologi yang unik yaitu uang yang telah diserahkan kepada pihak lain
secara tunai ditransfer kembali kepada pelaku (u-turn)
3. Jumlah subvariabel tidak berbanding lurus dengan berat ringannya pengenaan
pidana (hukuman).
Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana
Pencurian dan Pemalsuan Surat
Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana pencurian dan pemalsuan surat (1
kasus), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Tidak ada variabel yang unit terkait tindak pidana pencurian dan pemalsuan surat
selama tahun 2017.
2. Tipologi terkait
• Tipologi yang unik adalah selain untuk memperluas usaha, hasil pencairan
kredit dan jual beli sertifikat tanah curian digunakan untuk membayar
hutang lain, ditarik tunai, transfer ke bank lain, dan diberikan kepada pihak
yang membantu penipuan.
Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lain
yang Diancam Hukuman 4 Tahun Penjara atau Lebih
Dari kasus-kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana lain yang diancam hukuman
4 tahun penjara atau lebih yang terdiri dari 6 kasus, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Variabel terkait
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 127
• Jenis profil terlapor yang paling banyak muncul adalah pegawai
swasta/karyawan.
• Produk keuangan yang paling banyak digunakan adalah rekening tabungan
dan uang tunai.
• Jenis transaksi yang paling banyak dilakukan adalah transfer via ATM.
• Mata uang yang paling banyak digunakan adalah Rupiah.
• Kelompok industri yang paling banyak digunakan adalah bank.
• Sumber dana yang paling banyak terkait adalah pihak lain di dalam negeri.
• Pihak terkait yang paling sering muncul adalah pihak lain yang tidak dikenal.
• Aset TPPU yang paling banyak muncul adalah mobil dan motor.
• Variabel yang unik antara lain transaksi via EDC, setor tunai via ATM/CDM,
dan transfer via RTGS
2. Tipologi terkait
• Tipologi yang paling banyak muncul adalah pembelian aset menggunakan
sarana pembiayaan sehingga tampak bahwa aset tersebut berasal dari
harta yang sah. Padahal uang yang digunakan untuk cicilan/pelunasan
berasal dari hasil kejahatan.
• Tipologi yang unik antara lain adalah menerima uang hasil tindak pidana di
rekening atas nama sendiri.
3. Jumlah subvariabel tidak berbanding lurus dengan berat ringannya pengenaan
pidana (hukuman).
128 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
4.5. Tren Variabel Pembentuk Tipologi
Dalam perkembangannya pelaku
pencucian uang selalu menggunakan
modus dan pola transaksi mengikuti
perkembangan teknologi dan informasi,
bahkan terkadang transaksi tradisional
pun digunakan untuk menghindari
pelaporan dari penyedia jasa keuangan.
Perkembangan tersebut dapat diketahui
salah satunya berdasarkan hasil putusan
perkara pencucian uang yang sudah
berkekuatan hukum tetap selama periode
tahun 2015 hingga tahun 2017, dilihat
dari tren karakteristik perilaku pencucian
uangnya sebagai berikut:
4.5.1 Tren Profil Pelaku Pencucian uang
Dibandingkan tahun 2016, pada tahun
2017 terdapat peningkatan tren pada
jenis profil pelaku tindak pidana
pencucian uang yaitu profil
pengajar/dosen sebesar 100%, tidak
bekerja sebesar 62%, PNS/ASN (termasuk
pensiunan) sebesar 35%, dan pegawai
swasta/karyawan sebesar 29%. Profil
selain ketiga profil tersebut mengalami
penurunan, di mana profil yang paling
banyak mengalami penurunan adalah
Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif,
dan Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh
Lepas, dan Pedagang.
Tabel 8
Tren Karakteristik Profil Pekerjaan Pelaku TPPU
Profil Pekerjaan Jumlah Pelaku Tren
2015 2016 2017 2015-
2016
2016-2017
Pengusaha/Wiraswasta 0,45 0,38 0,38 -16% 0%
Pegawai Swasta/Karyawan 0,10 0,23 0,30 130% 29%
PNS/ASN (termasuk Pensiunan) 0,06 0,10 0,14 67% 35%
Ibu Rumah Tangga 0,06 0,08 0,03 33% -66%
Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif 0,02 0,05 - 150% -100%
Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman
Uang, Pedagang Valuta Asing
0,14 0,05 0,03 -64% -46%
Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh Lepas,
Pedagang
0,08 0,05 - -38% -100%
Tidak Bekerja 0,08 0,05 0,08 -38% 62%
Pengajar/Dosen 0 0 0,38 0% 100%
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 129
4.5.2 Tren Jenis Transaksi
Para pelaku pencucian uang akan
melakukan suatu transaksi untuk
menyembunyikan ataupun menyamarkan
asal usul dari hartanya yang berasal dari
hasil kejahatan. Transaksi tersebut dapat
dilakukan di industri/lembaga keuangan
maupun transaksi tunai para pihak
sehingga sulit terlacak. Berikut tren
transaksi yang dilakukan oleh pelaku
pencucian uang yang dapat dirangkum
berdasarkan data putusan tahun 2015 s.d.
2017. Diketahui transaksi yang mengalami
kenaikan tren di tahun 2017 dibandingkan
tahun 2016 yakni transfer via ATM sebesar
20%, setor tunai via teller sebesar 29%,
transfer via RTGS sebesar 4%, tarik tunai
via teller sebesar 16%, tarik tunai via ATM
sebesar 75%, transfer via mobile banking
sebesar 20%, transaksi via EDC sebesar
13%, dan transaksi transfer via LLG/SKN
sebesar 100%. Jenis transaksi lainnya
mengalami penurunan antara tahun 2016
ke 2017.
Tabel 9
Tabel Karakteristik Jenis Transaksi
Jenis Transaksi Jumlah Putusan Tren
2015 2016 2017 2015-
2016
2016-
2017
Pemindahbukuan langsung 0,12 0,12 0,05 6% -58%
Transfer via ATM 0,19 0,10 0,12 -46% 20%
Setor Tunai via Teller 0,10 0,10 0,12 -7% 29%
Transfer via RTGS 0,08 0,09 0,09 18% 4%
Tarik Tunai via Teller 0,05 0,09 0,10 86% 16%
Tarik Tunai via ATM 0,22 0,08 0,14 -63% 75%
Transaksi uang tunai antar para pihak 0,11 0,07 0,04 -38% -39%
Transfer via Internet Banking 0,01 0,07 0,04 900% -40%
Pembayaran cicilan kredit/pembiayaan 0,06 0,07 0,01 11% -85%
Penempatan Investasi 0,01 0,05 0,01 700% -81%
Setor Tunai via ATM/CDM 0,01 0,05 0,02 600% -57%
Transfer via Mobile Banking 0,01 0,03 0,04 400% 20%
Penukaran valuta asing 0,03 0,03 0,02 0% -39%
Transaksi via EDC 0,01 0,03 0,03 100% 13%
Trading Forex 0 0,01 - 100% -100%
Transfer via LLG/SKN 0 0 0,15 0% 100%
130 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
4.5.3 Tren Instrumen Transaksi
Instrumen transaksi merupakan alat yang
digunakan oleh pelaku tindak pidana
pencucian uang untuk menyamarkan
harta hasil tindak pidananya. Pada tahun
2017, jika dibandingkan dengan tahun
2016, terdapat beberapa instrumen
transaksi yang mengalami peningkatan di
antaranya adalah: penggunaan rekening
tabungan sebesar 100% dan valuta asing
sebesar 28%. Instrumen lainnya
mengalami penurunan dari tahun 2016 ke
2017.
Tabel 10
Tren Instrumen Transaksi
Instrumen Transaksi
Jumlah Putusan Tren
2015 2016 2017 2015-
2016
2016-
2017
Rekening Tabungan 0,50 0,38 0,76 -23% 100%
Kartu Debit 0,03 0,17 0,07 574% -59%
Deposito 0,06 0,10 0,09 54% -4%
Rekening Giro 0,04 0,05 - 28% -100%
Rekening Pinjaman 0,03 0,05 - 93% -100%
Polis Asuransi 0,03 0,05 0,02 93% -52%
Cek/BG 0,13 0,05 - -61% -100%
Valuta Asing 0,04 0,04 0,05 -4% 28%
Foreign Exchange 0 0,02 - 100% -100%
Kuitansi 0,09 0,02 - -72% -100%
Simpanan Koperasi 0 0,01 - 100% -100%
Saham 0,05 0,01 - -76% -100%
Bank Garansi 0 0,01 - 100% -100%
Letter of Credit (L/C) 0,01 0,01 - -4% -100%
Perjanjian Hutang Piutang 0 0,01 - 100% -100%
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 131
4.5.4 Tren Kelompok Industri
Selain instrumen transaksi, pelaku
pencucian uang juga memanfaatkan
industri keuangan maupun non keuangan
sebagai sarana melakukan tindak pidana
pencucian uang. Hampir seluruh
kelompok industri mengalami penurunan
kecuali kelompok industri Bank dan
penyelenggara kegiatan usaha penukaran
valuta asing, di mana bank mengalami
peningkatan sebesar 97%, dan
penyelenggara kegiatan usaha penukaran
valuta asing tidak mengalami perubahan
dari tahun 2016 ke tahun 2017.
Tabel 11
Tren Kelompok Industri
Kelompok Industri
Jumlah Tren
2015 2016 2017 2015-
2016
2016-
2017
Bank 0,51 0,38 0,76 -24% 97%
Pedagang Kendaraan Bermotor 0,12 0,18 0,09 42% -50%
Perusahaan Properti 0,11 0,15 0,02 37% -86%
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam 0,01 0,09 0,04 682% -50%
Perusahaan Pembiayaan 0,03 0,05 0,02 63% -60%
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Pialang Asuransi 0,06 0,05 0,02 -2% -60%
Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing 0,06 0,04 0,04 -22% 0%
Pialang Berjangka Komoditi 0 0,02 0 100% -100%
Perusahaan Sekuritas 0,06 0,01 0 -80% -100%
Koperasi 0,04 0,01 0 -76% -100%
132 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
4.5.5 Tren Pihak Terkait
Dalam melakukan transaksi maupun
upaya penyamarannya, pelaku pencucian
uang sulit untuk melakukannya sendiri.
Terdapat beberapa pihak yang menjadi
sarana dalam melancarkan kegiatan
pencucian uangnya. Adapun tren pihak
terkait yang dilibatkan dalam proses
pencucian uang oleh pelaku pencucian
uang yang mengalami peningkatan di
tahun 2017 dibandingkan tahun 2016
adalah suami/istri sebesar 23%, keluarga
semenda sebesar 48%, keluarga
sekandung sebesar 49%, dan anak
sebesar 85%. Adapun gambarannya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 12
Tren Pihak Terkait
Pihak Terkait
Jumlah Putusan Tren
2015 2016 2017 2015-
2016
2016-
2017
Rekan Kerja 0,29 0,29 0,29 -1% 0%
Pihak Lain/Perantara 0,13 0,17 0,07 35% -59%
Suami/Istri 0,33 0,21 0,26 -35% 23%
Keluarga Semenda 0,02 0,10 0,14 313% 48%
Keluarga Sekandung 0,10 0,10 0,14 -8% 49%
Profesional 0,03 0,06 0 65% -100%
Kurir/Orang Suruhan 0,02 0,04 0,02 65% -38%
Anak 0,07 0,04 0,07 -45% 85%
Bab 4
Kesimpulan dan
Rekomendasi
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 133
4.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan data salinan putusan
periode 2017 yang dapat
dikumpulkan selama tahun 2018
dapat diperoleh sejumlah putusan
total 35 putusan terkait dengan 38
orang terdakwa TPPU dan/atau
tindak pidana asal yang berkaitan
dengan TPPU diketahui hal-hal
sebagai berikut:
a. Karakteristik tindak pidana asal
yang terkait dengan tindak pidana
pencucian uang selama tahun
2017 adalah:
i. Narkotika dan korupsi adalah
tindak pidana yang paling
dominan menjadi tindak
pidana asal pencucian uang
pada tahun 2017, yaitu masing-
masing sebanyak 8 putusan
(masing-masing 24%). Tindak
pidana lain yang dipidana lebih
daripada 4 tahun penjara
menempati peringkat kedua
dengan jumlah 7 putusan atau
21%.
ii. Jumlah kerugian yang timbul
dari tindak pidana tersebut
yang paling besar adalah dari
tindak di bidang penggelapan
yakni sebesar Rp26.612.478.
632, penipuan sebesar Rp10.
000.000.000, tindak pidana lain
yang dipidana lebih daripada 4
tahun sebesar Rp8.000.000.000
dan korupsi sebesar Rp6.230.
064.473. Kerugian materiil dari
kejahatan narkotika tidak
diketahui atau tidak dapat
ditaksir.
b. Profil pelaku paling dominan dari
terdakwa terkait kasus TPPU
selama tahun 2017 adalah:
i. Jenis kelamin dominan dari
terdakwa terkait kasus TPPU
selama tahun 2017 adalah laki-
laki yaitu sebanyak 26 orang
(72%);
ii. Kelompok umur dominan dari
terdakwa terkait kasus TPPU
selama tahun 2017 adalah 35-
44 tahun sebanyak 13 orang
(36%) dan 45-54 tahun
sebanyak 11 orang (31%);
iii. Profil pekerjaan dari terdakwa
terkait kasus TPPU selama
tahun 2017 adalah Pengusaha/
Wiraswasta yaitu sebanyak 13
orang (36,1%) diikuti dengan
Pegawai Swasta/Karyawan seba
nyak 11 orang (31%) dan
PNS/ASN (termasuk Pensiunan)
sebanyak 5 orang (14%);
c. Sanksi hukuman yang ditetapkan
kepada para terdakwa terkait
kasus TPPU selama tahun 2017
adalah sebagai berikut:
i. Berdasarkan pasal pidana yang
disangkakan kepada terdakwa
terkait kasus TPPU selama
tahun 2016 yang paling
dominan adalah pasal 3 UU PP
TPPU sebanyak 29 orang (76%),
pasal 4 UU PP TPPU sebanyak 4
4 KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI
134 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
orang (11%) dan pasal 5 UU PP
TPPU sebanyak 5 orang (13%);
ii. Berdasarkan lamanya hukuman
penjara yang paling dominan
adalah pada rentang 1 s.d. 5
tahun sebanyak 21 orang
(58%), 6 s.d.10 tahun sebanyak
8 orang (22%) dan 11 s.d. 15
tahun sebanyak 3 orang (8%);
dan
iii. Berdasarkan besarnya huku
man pidana denda yang paling
dominan adalah pada rentang
Rp0 s.d. Rp1.000.000.000 seba
nyak 32 orang (89%), pada
rentang >Rp1.000.000.000 s.d.
Rp5.000.000.000 sebanyak 3
orang (8%) dan pada rentang
>Rp5.000.000.000 s.d. Rp10.
000.000.000 sebanyak 1 orang
(3%).
d. Berdasarkan karakterisitik peram
pasan aset yang dapat diterapkan
kepada pelaku diantaranya adalah
sebagai berikut:
i. Perampasan aset tindak pidana
yang dapat dirampas untuk
negara adalah sebanyak 19
putusan (58%), dikembalikan
kepada korban sebanyak 4
putusan (12%), tidak ada aset
yang dapat dirampas sebanyak
3 putusan (9%) dan aset
digunakan dalam perkara lain
sebanyak 7 putusan (21%); dan
ii. Berdasarkan jenis aset yang
dapat dirampas yang paling
dominan adalah uang tunai
sebanyak Rp149.997.836.943,
47.471 Dolar AS, 24.000 Won
Korea, 1.480 Baht Thailand,
3.000 Dong Vietnam, dan
25.476 Ringgit Malaysia dari 9
putusan; tanah dan bangunan
senilai Rp17.017.599.372 dari 8
putusan; bangunan senilai Rp7.
498.619.000 dari 1 putusan;
mobil senilai Rp1.652.000.000
dari 8 putusan, dan dana dalam
rekening sebesar Rp1.873.355.
483 dan 2.343,01 Dolar AS dari
2 putusan.
e. Berdasarkan karakteristik sebaran
wilayah diketahui bahwa DKI
Jakarta adalah wilayah yang paling
dominan dalam sebaran wilayah
pengadilan putusan TPPU tahun
2017, yaitu sebanyak 18 putusan
(33,33%) diikuti dengan wilayah
Jawa Barat dan Jawa Tengah
(masing-masing 5 putusan, 9,2%);
dan Kalimantan Timur (4 putusan,
7,4%).
2. Keterkaitan database PPATK dengan
putusan pengadilan tahun 2017:
a. Dari 38 pelaku pencucian
uang terdapat 23 nama yang
merupakan profil terlapor
dalam LTKM yang
disampaikan oleh PJK (60,5%)
dengan total 92 LTKM terkait.
b. Dari 38 pelaku pencucian
uang terdapat 11 nama yang
merupakan profil terlapor
dalam LTKT yang disampaikan
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 135
oleh Pihak Pelapor (29%)
dengan total 366 LTKT terkait.
c. Dari 38 pelaku pencucian
uang terdapat 1 nama yang
merupakan pihak pelapor
dalam LTPBJ yang
disampaikan oleh Pihak
Pelapor (2,6%) terkait
pembelian aset berupa
properti dengan total 4 LTPBJ
terkait.
d. Dari 38 pelaku pencucian
uang terdapat 10 nama yang
merupakan profil terlapor
dalam Hasil Analisis (26,3%).
e. Dari 35 perkara pencucian
uang sebanyak 14 perkara
terdapat keterangan ahli dari
PPATK (36,8%).
f. Dari 38 pelaku pencucian
yang, terdapat 6 nama yang
merupakan profil terlapor
dalam Laporan Transaksi
Keuangan dari dan ke Luar
Negeri (LTKL) (15,7%) dengan
total 12 LTKL terkait.
g. Belum ditemukan data dalam
Hasil Pemeriksaan (HP), dan
International Fund Transfer
Instruction (IFTI) selama tahun
2017.
3. Dari beberapa kasus TPPU yang
sudah diputus pengadilan selama
periode 2017 dibuatlah gambaran
tipologi antara lain tipologi kasus
TPPU dengan tindak pidana asal
korupsi, narkotika, penggelapan, di
bidang perbankan, penipuan, dan
pencurian dan pemalsuan surat.
Putusan pengadilan yang dibuat
gambaran tipologi adalah yang
memenuhi kriteria dari minimal 7
variabel pembentuk tipologi, yaitu:
profil terdakwa, jenis transaksi,
instrumen transaksi, kelompok
industri, sumber dana, pihak terkait
dan aset TPPU. Diketahui beberapa
tipologi di antaranya adalah:
a. Tipologi yang paling banyak
muncul untuk kasus TPPU
yang terkait tindak pidana
korupsi, narkotika, dan
penipuan adalah penggu
naan rekening atas nama
orang lain untuk menam
pung, mentransfer, menga
lihkan dan melakukan
transaksi hasil tindak
pidana. Secara keseluruhan
tipologi ini muncul dalam 24
kasus dari 35 kasus selama
tahun 2017.
b. Tipologi yang unik untuk
setiap tindak pidana, dilihat
dari 35 kasus selama tahun
2017 antara lain:
136 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Tabel 13
Tipologi Unik Terkait Tindak Pidana Selama Tahun 2017 (35 Kasus)
No Tindak Pidana Terkait Tipologi
1 Korupsi pembelian aset menggunakan mata uang asing secara tunai dari
pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan
aset dari hasil kejahatan
2 Korupsi pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah,
bangunan, atau properti dengan menggunakan nama sendiri
3 Korupsi dana ditransfer dulu ke rekening lain lalu ditransfer kembali ke
rekening sumber (u-turn)
4 Perpajakan merenovasi atau merubah bentuk aset menjadi lebih bagus dan
lebih produktif seperti menjadikan kos-kosan, kantor dan
sebagainya dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi
5 Narkotika uang hasil tindak pidana digunakan untuk melakukan tindak
pidana lain yang bernilai ekonomis (judi) dengan tujuan untuk
mendapatkan profit dari perputaran uang tersebut
6 Narkotika pembawaan uang tunai ke luar negeri untuk ditukarkan lagi di
penukaran mata uang asing di luar negeri
7 Narkotika penukaran dana hasil tindak pidana ke dalam mata uang asing;
hawala banking
9 Narkotika Uang-uang yang ditransfer ke rekening terdakwa digunakan
dalam bisnis pengiriman uang tidak berizin, selanjutnya uang
tersebut ditarik tunai, ditukarkan menjadi mata uang asing,
dibawa keluar negeri, atau diberikan kepada seseorang secara
tunai atau ditransfer
10 Perjudian penarikan tunai diikuti dengan transfer ke banyak rekening untuk
mentransfer hasil judi online
11 Penggelapan penggunaan rekening atas nama sendiri di banyak bank untuk
menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi
hasil tindak pidana
12 Penipuan uang yang telah diserahkan kepada pihak lain secara tunai
ditransfer kembali kepada pelaku (u-turn)
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 137
No Tindak Pidana Terkait Tipologi
13 Pencurian dan
pemalsuan surat
selain untuk memperluas usaha, hasil pencairan kredit dan jual beli
sertifikat tanah curian digunakan untuk membayar hutang lain,
ditarik tunai, transfer ke bank lain, dan diberikan kepada pihak
yang membantu penipuan
14 Tindak Pidana Lain yang
Diancam Hukuman 4
Tahun Penjara atau
Lebih
menerima uang hasil tindak pidana di rekening atas nama sendiri
2. Tren dari variabel-variabel
pembentuk tipologi terhadap
putusan pengadilan selama tahun
2017 jika dibandingkan dengan
periode tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
a. Tren Profil Pelaku Pencucian
Uang
➢ Pada tahun 2017 terdapat
peningkatan tren pada jenis
profil pelaku tindak pidana
pencucian uang yaitu profil
pengajar/dosen sebesar
100%, tidak bekerja sebesar
62% PNS/ASN (termasuk
pensiunan) sebesar 35% dan
pegawai swasta/karyawan
sebesar 29%.
➢ Profil selain keempat profil
di atas mengalami
penurunan (pejabat
eksekutif, legislatif, dan
yudikatif; petani/nelayan,
pengrajin, buruh lepas,
pedagang; ibu rumah
tangga, dan
pengusaha/wiraswasta).
b. Tren Jenis Transaksi Keuangan
➢ Transaksi yang mengalami
kenaikan tren pada tahun
2017 dibandingkan tahun
2016 adalah transfer via
ATM sebesar 20%, setor
tunai via teller sebesar 29%,
transfer via RTGS sebesar
4%, tarik tunai via teller
sebesar 16%, tarik tunai via
ATM sebesar 75%, transfer
via mobile banking sebesar
20%, transaksi via EDC
sebesar 13%, dan transaksi
transfer via LLG/SKN sebesar
100%. Jenis transaksi yang
mengalami penurunan
adalah jenis transaksi
pemindahbukuan langsung,
transaksi uang tunai antar
para pihak, transfer via
internet banking,
pembayaran cicilan
kredit/pembiayaan,
138 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
penempatan investasi, setor
tunai via ATM/CDM,
penukaran valuta asing, dan
trading forex.
c. Tren Instrumen Transaksi
➢ Pada tahun 2017, terdapat
beberapa instrumen
transaksi yang mengalami
peningkatan adalah
penggunaan rekening
tabungan sebesar 100% dan
valuta asing sebesar 28%.
➢ Instrumen transaksi yang
mengalami penurunan tren
adalah instrumen selain
rekening tabungan dan
rekening pinjaman, yaitu
rekening giro, cek/BG,
foreign exchange, kuitansi,
simpanan koperasi, saham,
bank garansi, letter of credit
(L/C), perjanjian hutang
piutang, kartu debit, polis
asuransi, valuta asing dan
deposito.
d. Tren Kelompok Industri
➢ Seluruh kelompok industri
mengalami penurunan tren
dari tahun 2016 ke 2017
kecuali bank yang
mengalami peningkatan
sebesar 97%, dan kegiatan
usaha penukaran valuta
asing yang tidak mengalami
perubahan.
e. Tren Pihak Terkait
➢ Pihak terkait yang dilibatkan
dalam proses pencucian
uang oleh pelaku pencucian
uang yang mengalami
peningkatan di tahun 2017
jika dibandingkan dengan
tahun 2016 adalah anak
sebesar 85%, suami/istri
sebesar 23%, keluarga
semenda sebesar 48% dan
keluarga sekandung sebesar
49%.
➢ Pihak terkait yang
mengalami penurunan
adalah profesional,
kurir/orang suruhan, pihak
lain/perantara, dan rekan
kerja.
3. Dinamika dan tantangan aparat
penegak hukum dalam hal
penelusuran aset dan pembuktian
perkara pencucian uang diantaranya
adalah sebagai berikut:
a. Proses pembuktian perkara
TPPU
➢ Terhadap tersangka
korupsi diperlukan tata
cara yang jelas karena
seringkali menyangkut
kekayaan perusahaan;
dan
➢ Perkara TPPU
modusnya semakin
beragam. Pelaku bisa
menggunakan transaksi
keuangan dan rekening
milik anak
buah/staf/saudaranya.
Kita harus menentukan
apakah aset diperoleh
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 139
dari TPPU atau hasil dari
usaha atau pekerjaan
resmi.
b. Proses penelusuran aset:
➢ Diperlukan waktu yang
lama untuk penelusuran
aset, penyitaan aset,
perampasan aset;
➢ Terdapat hasil
penyamaran terhadap
aset yang diduga
diperoleh dari hasil
kejahatan;
➢ Birokrasi dalam
permintaan data
transaksi terlalu
panjang, memakan
waktu berhari-hari; dan
➢ Tidak ditemukannya
sebagian uang hasil
tindak pidana karena
adanya perbedaan data
transaksi antar bank
sehingga aliran dana
tidak diketahui.
c. Proses penyidikan perkara:
➢ Dakwaan Pasal 4 UU PP
TPPU agak sulit
pembuktiannya
dibandingkan Pasal 3;
➢ Jika berkas yang
dilimpahkan (kepada
responden Kejaksaan)
masih mentah,
diperlukan waktu untuk
menemukan bukti-bukti
dan fakta-fakta;
➢ Respons PPATK ketika
diundang memberikan
keterangan ahli dan
informasi transaksi
lama/tidak terdapat
respons;
➢ Pada saat penyitaan
barang bukti rumah,
tidak diikuti dengan
pemblokiran sertipikat
ke BPN;
➢ Jangka waktu untuk
menyidik transaksi
keuangan
mencurigakan tidak
cukup; dan
➢ Kesulitan untuk melacak
transaksi tunai.
5.2 REKOMENDASI
Berdasarkan pembahasan hasil riset dan
kesimpulan serta saran dari responden,
maka dapat diberikan beberapa
rekomendasi yang ditujukan bagi pihak
internal PPATK dan pihak eksternal,
dengan uraian sebagai berikut:
a. Komite TPPU, Kementerian/
Lembaga terkait
➢ Perlunya dibahas
mengenai sinkronisasi sta
tistik penegakan hukum
pencucian uang dengan
membangun sistem basis
data pemantauan tindak
lanjut perkara kasus TPPU
maupun TPPT secara
nasional dimulai dari
140 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
penyidikan, penuntutan,
putusan pengadilan hing
ga perampasan aset
pelaku. Statistik ini penting
karena merupakan salah
satu sumber data untuk
penilaian kepatuhan
terhadap rekomendasi-
rekomendasi FATF, teru
tama ketika diadakan
kegiatan Mutual Evalu
ation. Dalam waktu dekat
Indonesia akan dinilai
kembali dalam Mutual
Evaluation terkait persia
pan Indonesia menjadi
anggota FATF (2019-2020)
sehingga hal ini perlu
disegerakan.
b. Aparat Penegak Hukum
➢ Statistik yang kami
rekomendasikan bagi
Komite TPPU dan K/L
perlu dibuat dan
dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan
kewenangan
penegakan hukum
TPPU.
➢ Diharapkan hasil riset
tipologi ini dapat
dijadikan referensi
dalam mengembang
kan penyidikan kasus
tindak pidana pencuci
an uang, khususnya
dalam penerapan
hukum, termasuk pe
nyidikan dan penuntu
tan kepada pihak-
pihak terkait berdasa
rkan keterkaitan para
pihak.
➢ Mempertimbangkan
optimalisasi pene
lusuran dan penyitaan
aset hasil tindak
pidana pada kasus
yang ditangani.
➢ Memperkuat koor
dinasi antara aparat
penegak hukum de
ngan PPATK dalam
melakukan pena
nganan perkara TPPU.
c. Hakim
➢ Statistik yang kami
rekomendasikan bagi
Komite TPPU dan K/L
perlu dibuat dan
dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan
kewenangan penega
kan hukum TPPU.
➢ Pemenuhan variabel
pembentuk tipologi
untuk masing-masing
kasus dapat dijadikan
pertimbangan untuk
memberikan penge
naan pidana kepada
terdakwa, termasuk
pendakwaan kepada
pihak-pihak terkait
berdasarkan
keterkaitan para pihak.
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 141
➢ Mempertimbangkan
optimalisasi perampa
san aset hasil tindak
pidana pada kasus
yang ditangani.
142 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018
Asia-Pacific Group on Money Laundering. APG Yearly Typologies Report 2017.
http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=41f45467-8303-
4b70-8791-038e5d4925f8. 17 Oktober 2018
Basuki, Sulistyo. 2005. Metodologi kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmu
perpustakaan dan informasi.
www.academia.edu/9912225/Metodologi_kuantitatif_dan_kualitatif_dalam_penelitian
_ilmu_perpustakaan_dan_informasi. 22 Februari 2016
FATF. 2012. International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of
Terrorism & Proliferation The FATF Recommendation. http://www.fatf-
gafi.org/publications/fatfrecommendations.d.ocuments/fatf-recommendations.html.
15 Februari 2016
________. 2013. Methodology For Assesing Technical Compliance with The FATF
Recommendation and The Effectiveness of AML/CFT System. http://www.fatf-
gafi.org/publications/fatfrecommendations.d.ocuments/fatfissuesnewmechanismto
strengthenmoneylaunderingandterroristfinancingcompliance.html. 15 Februari
2016
Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
Husein, Yunus. 2007. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Bandung: Books Terrace & Library.
________. 2008. Negeri Sang Pencuci Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.
NRA Working Group. 2015. Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang. Tidak Dipublikasikan.
Jakarta: PPATK
Office of the Controller of the Currency. 2002. Money Laundering: A Banker’s Guide to
Avoiding Problems. http://www.occ.gov/topics/bank-operations/financial-
crime/money-laundering/money-laundering-2002.pdf. 10 Maret 2016
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2012. Anotasi Putusan Perkara Tindak
Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima & Elsda Institute.
________. 2013. Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Jilid II. Jakarta: PPATK
________. 2014. Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2014. Jakarta: PPATK.
________. 2015. Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2015. Jakarta: PPATK.
DAFTAR PUSTAKA
LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 143
________. 2016. Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2016. Jakarta: PPATK.
________. 2015. Surat Edaran No. SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi
Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. http://jdih.ppatk.go.id. 15
Februari 2016
________. 2016. Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2016. Jakarta: PPATK.
Republik Indonesia. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5146.
Somantri, Gumilar R. 2005. Memahami Metode Kualitatif. Makara Sosial Humaniora. Vol. 9:
No.2 hal 57-65.
144
LAMPIRAN No. Tingkat
Pengadilan
Provinsi No. Putusan
Pengadilan
TPA Terpidana Jenis
Kelamin
Profil Pasal
TPPU
Penjara
1 Pengadilan Negeri
Depok
Jawa Barat 553/Pid.Sus/201
7/PN DPK
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
AF L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 5 4 tahun
2 Pengadilan Negeri
Bekasi
Jawa Barat 424/Pid.Sus/201
7/PN.Bks
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
AP L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 4 tahun
3 Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan
DKI Jakarta 289/Pid.Sus/201
7/PN.Jkt.Sel
di bidang perpajakan AH L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 4 tahun 6
bulan
4 Mahkamah Agung DKI Jakarta 2721
k/Pid.Sus/2016
Narkotika AS L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 hukuman
mati
5 Pengadilan Negeri
Tanjung Selor
Kalimantan
Utara
20/Pid.Sus/2016/
PN Tjs
Narkotika AS L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 hukuman
mati
6 Pengadilan Tinggi
Samarinda
Kalimantan
Utara
94/Pid/2016/PT
SMR
Narkotika AS L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 hukuman
mati
7 Pengadilan Negeri
Padang
Sumatera
Barat
692/Pid.B/2017/
PN Pdg
Perjudian BP L Tidak Bekerja Pasal 3 5 tahun 6
bulan
Pengadilan Negeri
Padang
Sumatera
Barat
692/Pid.B/2017/
PN Pdg
Perjudian RA L Tidak Bekerja Pasal 3 5 tahun 6
bulan
8 Mahkamah Agung DKI Jakarta 1329/K/Pid.Sus/2
017
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
DE L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 5 2 tahun
9 Pengadilan Tinggi
Samarinda
Kalimantan
Timur
26/Pid/2017/PT.S
MR
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
DE L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 5 4 tahun
No. Tingkat
Pengadilan
Provinsi No. Putusan
Pengadilan
TPA Terpidana Jenis
Kelamin
Profil Pasal
TPPU
Penjara
10 Pengadilan Negeri
Tanah Grogot
Kalimantan
Timur
330/Pid.Sus/201
6/PN Tgt
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
DE L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 5 1 tahun 6
bulan
11 Mahkamah Agung DKI Jakarta 350
K/Pid.Sus/2017
Penipuan DLA L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 12 tahun
12 Pengadilan Tinggi
Palangkaraya
Kalimantan
Tengah
65/Pid/2016/PT
PLK
Penipuan DLA L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 7 tahun
13 Pengadilan Negeri
Sampit
Kalimantan
Tengah
120/Pid.B/2016/
PN Spt
Penipuan DLA L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 7 tahun
14 Pengadilan Negeri
Pontianak
Kalimantan
Barat
58/Pid.Sus-
TPK/2016/PN.Ptk
Korupsi ES L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 2 tahun 6
bulan
15 Pengadilan Negeri
Mempawah
Kalimantan
Barat
163/Pid.B/2017
PN Mpw
Penipuan ESA L PNS/ASN
(termasuk
Pensiunan)
Pasal 3 5 tahun 6
bulan
16 Pengadilan Negeri
Semarang
Jawa Tengah 44/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sm
g.
Korupsi EST L PNS/ASN
(termasuk
Pensiunan)
Pasal 4 1 tahun 9
bulan
17 Pengadilan Negeri
Surabaya
Jawa Timur 2590/Pid.Sus/20
17/PN.SBY
Pencurian FBL P Tidak bekerja Pasal 5 1 tahun
18 Pengadilan Negeri
Semarang
Jawa Tengah 41/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sm
g.
Korupsi FHA L PNS/ASN
(termasuk
Pensiunan)
Pasal 4 1 tahun 6
bulan
19 Mahkamah Agung DKI Jakarta 301
K/PID.SUS/2017
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
GRH L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 5 5 tahun
20 Pengadilan Tinggi
Jakarta
DKI Jakarta 282/Pid.Sus/201
6/PT.DKI
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
GRH L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 5 7 tahun
21 Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan
DKI Jakarta 265/Pid.Sus/201
6/PN JKT.SEL
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
GRH L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 5 5 tahun
146
No. Tingkat
Pengadilan
Provinsi No. Putusan
Pengadilan
TPA Terpidana Jenis
Kelamin
Profil Pasal
TPPU
Penjara
22 Pengadilan Negeri
Bekasi
Jawa Barat 408/Pid.Sus/201
7/PN BKs
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
HS L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 3 tahun
Pengadilan Negeri
Bekasi
Jawa Barat 408/Pid.Sus/201
7/PN BKs
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
IS P Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 3 tahun
23 Mahkamah Agung DKI Jakarta 2282
K/PID.SUS/2017
Korupsi HAT L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3
dan Pasal
5
12 tahun
24 Pengadilan Tinggi
Ambon
Maluku 12/Pid.Sus-
TPK/2017/PT
AMB
Korupsi HAT L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3
dan Pasal
5
12 tahun
25 Pengadilan Negeri
Ambon
Maluku 39/Pid.Sus-
TPK/2016/PN
Amb
Korupsi HAT L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3
dan Pasal
5
9 tahun
26 Pengadilan Negeri
Bekasi
Jawa Barat 392/Pid.Sus/201
7/PN.Bks
Penggelapan HW L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 5 tahun
27 Mahkamah Agung DKI Jakarta 1010
K/PID.SUS/2017
Narkotika HR P Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 5 4 tahun
28 Pengadilan Tinggi
Jakarta Pusat
DKI Jakarta 6/Pid.Sus/2017/P
T.DKI
Narkotika HR P Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 5 4 tahun
No. Tingkat
Pengadilan
Provinsi No. Putusan
Pengadilan
TPA Terpidana Jenis
Kelamin
Profil Pasal
TPPU
Penjara
29 Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat
DKI Jakarta 910/Pid.Sus/201
6/PN JKT.PST
Narkotika HR P Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 5 2 tahun 6
bulan
30 Mahkamah Agung DKI Jakarta 915
K/Pid.Sus/2017
Narkotika HAH L Wiraswasta Pasal 3 3 tahun
31 Pengadilan Tinggi
Kalimantan Selatan
Banjarmasin 127/Pid.Sus/201
6/PT BJM
Narkotika HAH L Wiraswasta Pasal 3 3 tahun
32 Pengadilan Negeri
Kalimantan Selatan
Banjarmasin 205/Pid.Sus/201
6/PN Bjm
Narkotika HAH L Wiraswasta Pasal 3 3 tahun
33 Pengadilan Negeri
Mamuju
Sulawesi Barat 113/Pid.Sus/201
7/PN Mam
Narkotika IDA P Pengajar/Dos
en
Pasal 5 3 tahun
34 Pengadilan Negeri
Palembang
Sumatera
Selatan
08/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Plg
Korupsi DPS L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 1 tahun
35 Pengadilan Negeri
Semarang
Jawa Tengah 43/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sm
g.
Korupsi IR L PNS/ASN
(termasuk
Pensiunan)
Pasal 4 1 tahun 9
bulan
36 Pengadilan Negeri
Semarang
Jawa Tengah 42/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sm
g.
Korupsi JH L PNS/ASN
(termasuk
Pensiunan)
Pasal 4 2 tahun 4
bulan
37 Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan
DKI Jakarta 229/Pid.B/2017/
PN.Jkt.Sel
Penipuan LS L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 10 bulan
38 Pengadilan Negeri
Sidoarjo
Jawa Timur 831/Pid.Sus/201
7/PN.Sda
Narkotika LLT P Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 1 tahun 6
bulan
39 Pengadilan Negeri
Salatiga
Jawa Tengah 87/Pid.Sus/2017/
PN Slt
di bidang perbankan LRP P Pegawai
Bank,
BUMN/D,
Jasa
Pengiriman
Uang,
Pedagang
Valuta Asing
Pasal 3 8 tahun 3
bulan
148
No. Tingkat
Pengadilan
Provinsi No. Putusan
Pengadilan
TPA Terpidana Jenis
Kelamin
Profil Pasal
TPPU
Penjara
40 Mahkamah Agung Jakarta Pusat 2680
K/Pid.Sus.2017
Narkotika MA L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 -
41 Pengadilan Tinggi Banten 65/Pid/2017/PT
BTN
Narkotika MA L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 -
42 Pengadilan Negeri Serang 878/Pid.Sus-
TPPU/2016/PN.S
rg
Narkotika MA L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 2 tahun 6
bulan
43 Pengadilan Negeri
Garut
Jawa Barat 149/PID.SUS/201
7/PN.GRT
Penipuan MS L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 15 tahun
Pengadilan Negeri
Garut
Jawa Barat 149/PID.SUS/201
7/PN.GRT
Penipuan HH P Pengajar/Dos
en
Pasal 3 15 tahun
44 Mahkamah Agung DKI Jakarta 250/K/Pid.Sus/20
18
Narkotika MII L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 8 tahun
45 Pengadilan Tinggi
Banda Aceh
Aceh 146/Pid/2017/PT
BNA
Narkotika MII L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 4 tahun
46 Pengadilan Negeri
Bireuen
Nanggroe
Aceh
Darussalam
43/Pid.Sus/2017/
PN.Bir
Narkotika MII L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 19 tahun
47 Mahkamah Agung DKI Jakarta 1591
K/Pid.Sus.2017
Korupsi MRD L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 8 tahun
48 Pengadilan Tinggi
Bengkulu
Bengkulu 6/Pid.Sus-
TPK/2017/PT
BGL
Korupsi MRD L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 6 tahun
No. Tingkat
Pengadilan
Provinsi No. Putusan
Pengadilan
TPA Terpidana Jenis
Kelamin
Profil Pasal
TPPU
Penjara
49 Pengadilan Negeri
Bengkulu
Bengkulu 52/Pid.Sus.TPK/2
016/PN.BGL
Korupsi MRD L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 5 tahun
50 Pengadilan Tinggi
Yogyakarta
DI Yogyakarta 36/Pid/2017/PT
YYK
Pencurian dan Penipuan NPU P Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 9 tahun
51 Pengadilan Negeri
Yogyakarta
DI Yogyakarta 2/Pid.B/2017/PN
YYK
Pencurian dan Penipuan NPU P Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 9 tahun
52 Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan
DKI Jakarta 999/Pid.B/2017/
PN.Jkt.Sel
Penipuan NS P Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 8 tahun
53 Mahkamah Agung DKI Jakarta 2230
K/Pid.Sus/2016
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
RK L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 8 tahun
54 Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur
Samarinda 77/PID/2016/PT.
SMR
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
RK L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 8 tahun
55 Pengadilan Negeri
Kalimantan Timur
Tanah Grogot 29/Pid.Sus/2016/
PN.Tgt
Tindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih
RK L Pegawai
Swasta/Karya
wan
Pasal 3 13 tahun
56 Pengadilan Negeri
Mamuju
Sulawesi Barat 137/Pid.Sus/201
7/PN Mam
Narkotika RDN P Ibu Rumah
Tangga
Pasal 3 4 tahun
57 Mahkamah Agung DKI Jakarta 383/K/Pid.Sus/20
17
Korupsi SUD L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 6 tahun
58 Pengadilan Negeri DKI Jakarta 605/Pid/B/2009/
PN.Jkt.Tim
Korupsi SUD L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 Bebas
59 Mahkamah Agung DKI Jakarta 1341
K/PID.SUS/2017
Narkotika SDH L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 8 tahun
60 Pengadilan Tinggi Aceh 33/Pid/2017/PT
BNA
Narkotika SDH L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 8 tahun
61 Pengadilan Negeri Aceh 178/Pid.Sus/201
6/PN Jth
Narkotika SDH L Pengusaha/
Wiraswasta
Pasal 3 8 tahun
Penanggung Jawab Ivan Yustiavandana
Pengarah I Nyoman Sastrawan
Koordinator (Ketua Tim) Vidyata Annisa Anafiah
Anggota Tim Eksternal Alith Alarino
Yohan Adhi Styoutomo
Abid Zusriha Hasan
Boby Mokoginta
Defid Tri Rizky
Amir Patah
Tri Puji Raharjo
Indah Isniati
Anggota Tim Internal Patrick Irawan
Fayota Prachmasetiawan
Nelmy Pulungan
Rudi Yulianto
Mardiansyah
Afrian Novia K.
Darma Samadaya Z.
Gambaran Tipologi Ade Novita Rosseani
Aditya Akbar Apriyandi
Agrippina
Dodi Saputra
Gilang Praharstyantoro
Hairurahman
Hanindya Candrasari
Hendra Pradana Yulianto
Ichsan Pamungkas
I Made Gde Meranggi Dana
Merlinda Fenisa
Muhammad Hilmy Bramantyo
Narendra Bima Satria
Septi Kusumaningtyas
Shinta Puspitarani TIM
PEN
YU
SU
N
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia Financial Transaction Report and Analysis Center (INTRAC)
Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Phone: (+6221) 385 0455, 385 3922
Fax : (+6221) 385 6809, 385 6826 Website : http://www.ppatk.go.id; http://jdih.ppatk.go.id