ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · • Selama September 2018, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 5.991 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak

BULLETIN ISSN : 89997

STATISTIKANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN

TERORISME

EDISISEPTEMBER2018PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BULLETIN STATISTIKTAHUN 2018

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id

.

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1

Ringkasan Statistik 2

Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi

Keuangan Mencuri-

gakan (LTKM) 3

B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai

(LTKT) 12

C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT) 14

D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17

E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19

F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

A. Hasil Analisis (HA) 26

B. Karakteristik

Terlapor HA 31

C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34

D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37

E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39

F. Permintaan Informasi

Kepada PJK/PBJ

Terkait Hasil Analisis 41

G. Pengaduan

Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan

Terkait TPPU 45

B. Keterangan Ahli 48

C. Audit 50

D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52

E. Nota Kesepahaman

(MoU) 54

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

DAFTAR ISI:

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

B U L L E T I N S T A T I S T I K

B u l e t i n S t a t i s t i k







VOLUME 103/THN IX/2018

September 2018

RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF

Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Mengakhiri kuartal ketiga tahun 2018, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama September 2018 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 431,4 ribu LTKL, 200,7 ribu LTKT, 6,0 ribu LTKM, serta 2,2 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 63.429.486 laporan atau meningkat sebanyak 17,4 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2017. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di September 2018 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 31,8 persen. Penurunan terjadi pada semua jenis laporan, terutama terjadi pada penerimaan LTKL, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing turun sebesar 37,9 persen, 28,4 persen, dan 18,6 persen.

Terkait fungsi analisis, selama September 2018, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 43 HA, dengan 30 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 13 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 27 HA (62,8 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama September 2018, terdapat penambahan 1 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum, yaitu kepada Penyidik Kepolisian. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 120 HP, dengan rincian 49 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 34 HP ke Penyidik Kepolisian, 31 HP ke Penyidik Kejaksaan, 18 HP ke Penyidik DJP, 8 HP ke Penyidik DJBC, 6 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga September 2018 terdapat 133 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 171 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2018

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK

2

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018

RINGKASAN STATISTIK

LAPORAN TRANSAKSI

Periode Januari 2003 s.d. September 2018:

Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. September 2018

sebanyak 63.429.486 Laporan.

A. LTKM = 408.088 Laporan, bertambah 13,9 persen dibanding posisi Desember 2017.

B. LTKT = 31.350.318 Laporan, bertambah 7,8 persen dibanding posisi Desember 2017.

C. LTPBJ = 304.534 Laporan, bertambah 13,4 persen dibanding posisi Desember 2017.

D. LPUT = 29.983 Laporan yang diperoleh melalui 28 lokasi pelaporan.

E. LTKL = 31.336.563 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2018 (s.d. September 2018):

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 9.422.094 Laporan

atau naik 36,3 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2017 (c-to-c).

A. LTKM = 49.776 Laporan, naik 18,5 persen (c-to-c).

B. LTKT = 2.270.730 Laporan, naik 8,6 persen (c-to-c).

C. LTPBJ = 35.950 Laporan, naik 32,1 persen (c-to-c).

D. LPUT = 267 Laporan, turun 95,9 persen (c-to-c).

E. LTKL = 7.065.371 Laporan, naik 48,8 persen (c-to-c).

September 2018:

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 640.369 Laporan,

atau turun 31,8 persen dibandingkan September 2018 (m-to-m),

atau turun 16,5 persen dibandingkan September 2017 (y-on-y).

A. LTKM = 5.991 Laporan, turun 40,7 persen (m-to-m), namun naik 25,3 persen (y-on-y).

B. LTKT = 200.734 Laporan, turun 19,8 persen (m-to-m), atau turun 16,0 persen (y-on-y).

C. LTPBJ = 2.213 Laporan, turun 12,6 persen (m-to-m), atau turun 48,9 persen (y-on-y).

D. LPUT = 0 Laporan.

E. LTKL = 431.431 Laporan, turun 0,6 persen (m-to-m), atau turun 16,9 persen (y-on-y).

HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN

Periode Januari 2003 s.d. September 2018:

Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik

Januari 2003 s.d. September 2018 sebanyak 4.458 HA yang terkait dengan 16.194 LTKM.

A. HA - Proaktif = 2.161 HA yang terkait dengan 7.420 LTKM.

- Inquiry = 2.297 HA yang terkait dengan 8.774 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 2.133 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 149 HA yang terkait dengan 477 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 120 Laporan.

Tahun 2018 (s.d. September 2018):

HA yang disampaikan ke Penyidik selama September 2018 sebanyak 340 HA

yang terkait dengan 2.870 LTKM.

A. HA - Proaktif = 109 HA yang terkait dengan 1.120 LTKM.

- Inquiry = 231 HA yang terkait dengan 1.750 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 351 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 17 HA yang terkait dengan 52 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 14 Laporan.

3


LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

• Selama September 2018, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 5.991 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 300 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 28,4 persen dibandingkan jumlah pada bulan Agustus 2018 lalu (m-to-m), namun lebih tinggi 25,3 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama September 2017 (y-on-y).

• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. September 2018 telah mencapai sebanyak 408.088 LTKM atau bertambah 13,9 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2017.

• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. September 2018 tercatat sebanyak 344.164 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 455,8 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2018 (s.d. September 2018) tercatat sebanyak 384 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 51,9 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 48,1 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (48,5 persen), Jawa Barat (16,9 persen), dan Jawa Timur (6,7 persen).

• Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 87,3 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2018 (s.d. September 2018) adalah perorangan, sedangkan 12,7 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (60,6 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (34,2 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (68,2 persen).

• Berdasarkan LTKM selama tahun 2018 (s.d. September 2018), diketahui bahwa hanya sebanyak 32,1 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 67,9 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (36,0 persen), Korupsi (18,3 persen), dan Narkotika (16,1 persen).

LAPORAN TRANSAKSI

UU TPPU

Pasal 23 Ayat (1):

“Penyedia jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) huruf a wajib

menyampaikan laporan kepada

PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) atau dengan mata uang

asing yang nilainya setara, yang dilakukan

baik dalam satu kali Transaksi maupun

beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu)

hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari

dan ke luar negeri.”

Pasal 1 Angka 5:

“Transaksi Keuangan Mencurigakan

adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang

dari profil, karakteristik, atau kebiasaan

pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang

bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa

yang patut diduga dilakukan dengan

tujuan untuk menghindari pelaporan

Transaksi yang

c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh

Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini;

d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau

batal dilakukan dengan menggunakan

Harta Kekayaan yang diduga berasal dari

hasil tindak pidana; atau

e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh

PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor

karena melibatkan Harta Kekayaan yang

diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

4


Tabel 1

Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. September 2018

Sep-2017Kumulatif s.d.

Sep-2017

Jan-2017 s.d.

Des-2017Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif s.d.

Sep-2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 36,309 123,049 2,794 23,580 31,083 2,992 3,199 23,948 178,080 214,389 153

Ø Bank Umum 36,022 121,167 2,770 23,190 30,628 2,950 3,141 23,518 175,313 211,335 112

¤ Bank Milik Negara 11,096 50,200 835 7,708 9,873 718 974 6,660 66,733 77,829 4

¤ Bank Swasta 12,540 58,073 1,715 13,477 17,710 1,926 1,752 14,106 89,889 102,429 57

¤ Bank Pembangunan

Daerah

8,614 7,959 113 924 1,640 199 229 1,723 11,322 19,936 28

¤ Bank Asing 2,615 2,592 66 699 906 80 127 786 4,284 6,899 14

¤ Bank Campuran 1,157 2,343 41 382 499 27 59 243 3,085 4,242 9

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 1,882 24 390 455 42 58 430 2,767 3,054 41

Non Bank 27,615 115,203 1,987 18,408 25,053 5,375 2,792 25,828 166,084 193,699 231

Ø Pasar Modal 1,088 3,461 142 966 1,322 196 117 1,111 5,894 6,982 24

Ø Asuransi 2,939 20,961 417 3,745 4,633 307 256 2,591 28,185 31,124 37

Ø Dana Pensiun 1 13 0 3 3 1 1 6 22 23 1

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing

1,435 43,286 312 2,173 3,140 333 315 3,031 49,457 50,892 26

Ø Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing

22,122 36,839 846 8,217 11,506 4,256 1,852 16,282 64,627 86,749 90

Ø Money Remittance/KUPU 30 9,467 208 2,711 3,663 271 222 2,424 15,554 15,584 37

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi

0 1,084 58 587 778 11 16 365 2,227 2,227 13

Ø Koperasi 0 87 0 1 1 0 13 17 105 105 2

Ø Penyelenggara E-Money 0 5 4 5 6 0 0 1 12 12 1

Ø Perusahaan Modal Ventura 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKM 63,924 238,252 4,781 41,988 56,136 8,367 5,991 49,776 344,164 408,088 384

Tahun 2018Jenis PJK Pelapor

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn

2010 (s.d.

Oktober

2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah

Jan 2003

s.d. Sep-

2018

Jumlah PJK

Pelapor 2018

(s.d. Sep-2018)Tahun

2011-

2016

Tahun 2017

Jumlah

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

- Data Tahun 2011 s.d.September 2018 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 September 2018.

Grafik 1

Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010


8,611

11,599

1,461

553

398

357

761

3,637

3

6,382

8,339

2,007

287

14

44,408

1,387

1,568

1,077

327

145

36

136

367

0

179

2,765

4

0

0

7,991

Bank Milik Negara

Bank Swasta

Bank Pembangunan Daerah

Bank Asing

Bank Campuran

Bank Perkreditan Rakyat

Pasar Modal

Asuransi

Dana Pensiun

Lembaga Pembiayaan/Leasing

Pedagang Valuta Asing

Money Remittance/KUPU

Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

Pos dan Giro

Total

Sebelum berlakunya UU TPPU

Sesudah berlakunya UU TPPU

5


Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan

September 2017 s.d. September 2018

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan

tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

4,781 4,892 5,058 4,198 5,302 4,802 4,983 5,623 5,626 3,136 5,946 8,367 5,991

2.3 3.4 -17.0 26.3 -9.43.8

12.80.1

-44.3 89.6

40.7 -28.4

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18

2018

LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Grafik 3

Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM

Menurut Jenis PJK Pelapor

September 2018

Bank

23,948

48%Non Bank

25,828

52%

49,776LTKM

Grafik 4

Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor

yang Menyampaikan LTKM

September 2018

Bank

153

40%

Non Bank

231

60%

384PJK

6


Grafik 5

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM

Januari 2014 s.d. September 2018

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir

sejak tahun 2014 s.d. September 2018

Grafik 6

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan


Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir

sejak tahun 2014 s.d. September 2018

196,775 253,508302,176

358,312408,088

39,688 56,733 48,668 56,136 49,776

28.8%

19.2%

18.6%

13.9%

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

39,688

56,733

48,668

56,136

49,776

3,307 4,728 4,056 4,678 5,531

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan

7


Grafik 7

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK


Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada

tahun berjalan.

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun

2014 s.d.September 2018

Grafik 8

Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan


Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun

2014 s.d. September 2018

39,688

56,733

48,668

56,136

49,776

23,79026,567 25,507

31,083

23,948

15,898

30,166

23,16125,053

25,828

2014 2015 2016 2017 2018

Bank + Non Bank Bank Non Bank

3,307.3

4,727.8

4,055.7

4,678.0

5,530.7

2014

2015

2016

2017

2018

8


Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018

m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 25 236 387 40 38 337 0.7 -5.0 52.0 42.8

Sumatera Utara 268 1,513 1,952 230 194 1,559 3.1 -15.7 -27.6 3.0

Sumatera Barat 11 154 198 36 22 167 0.3 -38.9 100.0 8.4

Sumatera Selatan 61 1,027 1,321 61 66 631 1.3 8.2 8.2 -38.6

Bengkulu 27 102 164 5 2 49 0.1 -60.0 -92.6 -52.0

Jambi 21 195 290 22 61 263 0.5 177.3 190.5 34.9

Riau 49 444 552 54 54 491 1.0 0.0 10.2 10.6

Kepulauan Riau 79 771 1,191 1,196 524 2,407 4.8 -56.2 563.3 212.2

Lampung 27 401 522 82 67 637 1.3 -18.3 148.1 58.9

Kep Bangka Belitung 5 53 86 13 7 77 0.2 -46.2 40.0 45.3

Banten 171 1,861 2,405 416 231 1,706 3.4 -44.5 35.1 -8.3

DKI Jakarta 2,236 20,141 27,007 3,912 2,576 24,120 48.5 -34.2 15.2 19.8

Jawa Barat 1,072 8,070 10,378 1,236 946 8,424 16.9 -23.5 -11.8 4.4

Jawa Tengah 131 1,170 1,546 195 181 1,473 3.0 -7.2 38.2 25.9

Jawa Timur 260 2,677 3,544 472 492 3,352 6.7 4.2 89.2 25.2

DI Yogyakarta 43 435 592 39 83 399 0.8 112.8 93.0 -8.3

Bali 36 310 448 21 35 406 0.8 66.7 -2.8 31.0

Nusa Tenggara Barat 9 118 162 19 29 203 0.4 52.6 222.2 72.0

Nusa Tenggara Timur 4 111 138 12 9 64 0.1 -25.0 125.0 -42.3

Maluku 2 32 80 6 2 59 0.1 -66.7 0.0 84.4

Maluku Utara 1 14 44 6 2 48 0.1 -66.7 100.0 242.9

Kalimantan Barat 23 245 366 19 20 252 0.5 5.3 -13.0 2.9

Kalimantan Timur 60 323 542 78 76 487 1.0 -2.6 26.7 50.8

Kalimantan Tengah 3 49 81 10 6 88 0.2 -40.0 100.0 79.6

Kalimantan Selatan 23 207 278 17 17 224 0.5 0.0 -26.1 8.2

Kalimantan Utara 2 27 29 2 2 19 0.0 0.0 0.0 -29.6

Sulawesi Utara 16 143 217 12 22 168 0.3 83.3 37.5 17.5

Sulawesi Selatan 65 713 934 74 96 723 1.5 29.7 47.7 1.4

Sulawesi Tengah 10 98 156 29 37 229 0.5 27.6 270.0 133.7

Sulawesi Tenggara 15 121 176 13 30 200 0.4 130.8 100.0 65.3

Sulawesi Barat 2 5 8 1 0 2 0.0 -100.0 -100.0 -60.0

Gorontalo 4 22 31 4 5 57 0.1 25.0 25.0 159.1

Papua 18 177 280 32 33 405 0.8 3.1 83.3 128.8

Papua Barat 2 23 31 3 26 50 0.1 766.7 1,200.0 117.4

Total LTKM 4,781 41,988 56,136 8,367 5,991 49,776 100.0 -28.4 25.3 18.5

Propinsi Kantor PJK Pelapor

Kejadian Transaksi

Jumlah LTKM% Distribusi

Kumulatif s.d.

Sep-2018

Perkembangan Sep-2018

(dalam Persen)

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan

- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan

mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian

sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan

tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu

terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah

kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun

sebelumnya.

9


Ga

mb

ar

1.

Pe

me

taa

n P

rop

insi

Me

nu

rut

Ka

teg

ori

Pe

rse

nta

se K

um

ula

tif LT

KM

Tah

un

20

18

(s.

d. Se

pte

mb

er

201

8)

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Ca

tata

n :

Ju

mla

h L

TKM

dih

itu

ng

be

rda

sark

an

Lo

ka

si P

ela

po

ran

. Ju

mla

h L

TKM

tid

ak M

en

ce

rmin

ka

n T

erja

din

ya

Tin

da

k P

ida

na

.

10


Tabel 3


Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 4,331 37,734 50,435 6,215 4,893 43,433 87.3 -21.3 13.0 15.1

Ø Laki-Laki 2,812 23,789 31,829 3,138 3,015 26,336 60.6 -3.9 7.2 10.7

Ø Perempuan 1,519 13,945 18,606 3,077 1,878 17,097 39.4 -39.0 23.6 22.6

Perusahaan/Korporasi 450 4,254 5,701 2,152 1,098 6,343 12.7 -49.0 144.0 49.1

Total LTKM 4,781 41,988 56,136 8,367 5,991 49,776 100.0 -28.4 25.3 18.5

Jenis Kategori Terlapor


Kumulatif s.d.

Sep-2018


(dalam Persen)

Tabel 4


Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Pegawai Swasta 1,577 12,680 16,738 2,963 1,516 14,836 34.2 -48.8 -3.9 17.0

Ø Pengusaha/Wiraswasta 924 8,345 11,083 981 1,099 8,984 20.7 12.0 18.9 7.7

Ø PNS (termasuk pensiunan) 445 3,297 4,687 419 471 4,131 9.5 12.4 5.8 25.3

Ø Ibu Rumah Tangga 277 2,477 3,387 400 399 3,251 7.5 -0.3 44.0 31.2

Ø Pedagang 144 1,542 2,339 309 216 2,264 5.2 -30.1 50.0 46.8

Ø Pelajar/Mahasiswa 179 1,874 2,305 238 211 1,773 4.1 -11.3 17.9 -5.4

Ø Pejabat Lembaga Legislatif

dan Pemerintah68 706 951 128 210 1,160 2.7 64.1 208.8 64.3

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 98 910 1,211 116 98 994 2.3 -15.5 0.0 9.2

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan)130 761 1,033 79 114 970 2.2 44.3 -12.3 27.5

Ø Profesional dan Konsultan 73 594 859 81 77 842 1.9 -4.9 5.5 41.8

Ø Pengajar dan Dosen 28 336 414 26 24 261 0.6 -7.7 -14.3 -22.3

Ø Buruh, Pembantu Rumah

Tangga dan Tenaga Keamanan7 123 159 16 17 172 0.4 6.3 142.9 39.8

Ø Petani dan Nelayan 10 122 164 9 30 149 0.3 233.3 200.0 22.1

Ø Pegawai Bank 12 82 126 8 13 108 0.2 62.5 8.3 31.7

Ø Pengurus dan pegawai

yayasan/lembaga berbadan

hukum lainnya

25 202 276 17 12 102 0.2 -29.4 -52.0 -49.5

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan

organisasi dan kelompok

keagamaan

1 28 38 2 5 44 0.1 150.0 400.0 57.1

Ø Pengurus Parpol 4 26 29 3 2 18 0.0 -33.3 -50.0 -30.8

Ø Pengurus/Pegawai

LSM/organisasi tidak berbadan

hukum lainnya

2 5 7 0 0 10 0.0 n.a. -100.0 100.0

Ø Pegawai Money Changer 0 2 3 0 0 1 0.0 n.a. n.a. -50.0

Ø Pengrajin 0 1 2 0 0 1 0.0 n.a. n.a. 0.0

Ø Tidak Teridentifikasi dll 327 3,621 4,624 420 379 3,362 7.7 -9.8 15.9 -7.2

Total Terlapor Perseorangan 4,331 37,734 50,435 6,215 4,893 43,433 100.0 -21.3 13.0 15.1

Jenis Pekerjaan Utama

Terlapor Perseorangan


Kumulatif s.d.

Sep-2018


(dalam Persen)

11


Tabel 5


Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 1,132 9,717 12,821 1,324 1,176 10,716 24.7 -11.2 3.9 10.3

Ø Usia 30 - 40 tahun 1,183 10,703 14,264 2,604 1,289 13,101 30.2 -50.5 9.0 22.4

Ø Usia 40 - 50 tahun 1,055 8,858 12,045 1,236 1,178 10,229 23.6 -4.7 11.7 15.5

Ø Usia 50 - 60 tahun 672 5,640 7,577 739 814 6,278 14.5 10.1 21.1 11.3

Ø Usia Diatas 60 tahun 247 2,338 3,102 238 376 2,610 6.0 58.0 52.2 11.6

Ø Tidak Teridentifikasi 42 478 626 74 60 499 1.1 -18.9 42.9 4.4

Total Terlapor Perseorangan 4,331 37,734 50,435 6,215 4,893 43,433 100.0 -21.3 13.0 15.1

Kategori Umur

Terlapor Perseorangan


Kumulatif s.d.

Sep-2018


(dalam Persen)

Tabel 6


Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Terkait Tindak Pidana 1,315 10,782 14,701 3,412 2,067 15,984 32.1 -39.4 57.2 48.2

Ø Penipuan 594 4,791 6,213 710 744 5,752 36.0 4.8 25.3 20.1

Ø Korupsi 364 2,459 3,346 340 524 2,923 18.3 54.1 44.0 18.9

Ø Narkotika 13 283 399 1,826 119 2,567 16.1 -93.5 815.4 807.1

Ø Perjudian 29 713 1,156 163 118 1,005 6.3 -27.6 306.9 41.0

Ø Di Bidang Perpajakan 70 382 581 24 162 744 4.7 575.0 131.4 94.8

Ø Terorisme 64 738 1,107 40 32 687 4.3 -20.0 -50.0 -6.9

Ø Di Bidang Perbankan 43 287 369 98 100 611 3.8 2.0 132.6 112.9

Ø Penyuapan 68 357 480 69 128 544 3.4 85.5 88.2 52.4

Ø Penggelapan 21 144 249 43 42 294 1.8 -2.3 100.0 104.2

Ø Penyelundupan Imigran 0 0 0 0 0 59 0.4 n.a. n.a. n.a.

Ø Pencurian 3 9 19 20 4 34 0.2 -80.0 33.3 277.8

Ø Penyelundupan Barang 2 8 12 2 6 28 0.2 200.0 200.0 250.0

Ø Di Bidang Asuransi 0 2 2 2 0 23 0.1 -100.0 n.a. 1,050.0

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 0 79 83 6 4 14 0.1 -33.3 n.a. -82.3

Ø Perdagangan Manusia 0 33 36 0 0 7 0.0 n.a. n.a. -78.8

Ø Pemalsuan Uang 0 2 3 2 0 6 0.0 -100.0 n.a. 200.0

Ø Di Bidang Kehutanan 0 51 57 0 1 4 0.0 n.a. n.a. -92.2

Ø Di Bidang Pasar Modal 0 10 12 1 1 4 0.0 0.0 n.a. -60.0

Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 4 6 0 0 4 0.0 n.a. n.a. 0.0

Ø Psikotropika 2 3 11 0 0 3 0.0 n.a. -100.0 0.0

Ø Di Bidang Kelautan 0 146 167 0 0 2 0.0 n.a. n.a. -98.6

Ø Perdagangan Senjata Gelap 1 6 6 0 0 1 0.0 n.a. -100.0 -83.3

Ø Prostitusi 0 3 5 0 0 1 0.0 n.a. n.a. -66.7

Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tindak pidana lain yang

diancam dengan pidana penjara

4 tahun atau lebih

41 272 382 66 82 667 4.2 24.2 100.0 145.2

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll3,466 31,206 41,435 4,955 3,924 33,792 67.9 -20.8 13.2 8.3

Total LTKM 4,781 41,988 56,136 8,367 5,991 49,776 100.0 -28.4 25.3 18.5

Dugaan Tindak Pidana Asal


Kumulatif s.d.

Sep-2018


(dalam Persen)

12


LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN TUNAI (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan

menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang

dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU,

Pasal 23.

• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama

September 2018 sebanyak 200.734 LTKT, dengan rata-rata

penerimaan sebanyak 10.037 laporan/hari (1 bulan = 20

hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya,

jumlah tersebut turun 13,7 persen (m-to-m), atau tercatat

lebih rendah 16,0 persen jika dibandingkan jumlah pada

September 2017 (y-on-y).

• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun

2018 (s.d. September 2018) telah sebanyak 2.270,7 ribu

laporan yang dilaporkan oleh 471 PJK.

• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. September 2018,

PPATK mencatat telah menerima sebanyak 26,2 juta LTKT.

• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT

disampaikan oleh PJK Bank (99,3 persen), utamanya PJK

Bank Umum (98,4 persen).

• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami

penambahan sebesar 110,4 persen atau sebanyak 17,6 juta

laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan

s.d. September 2018

238,8

60

247,1

79

258,6

40

255,9

02

315,2

58

218,8

56

241,7

58

250,3

86

284,6

62

236,4

33

289,9

73

232,6

70

200,7

34

3.54.6 -1.1

23.2

-30.6

10.5 3.6

13.7-16.922.6 -19.8

-13.7

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000


2018

LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

UU TPPU

Pasal 1 Angka 6 :

“Transaksi Keuangan Tunai adalah

Transaksi Keuangan yang dilakukan

dengan menggunakan uang kertas

dan/atau uang logam.”

13


Tabel 7

Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 8,620,893 12,417,477 237,064 2,074,114 2,830,771 230,958 199,809 2,254,913 17,503,161 26,124,054 333

Ø Bank Umum 8,619,074 12,402,484 236,748 2,071,596 2,827,121 230,597 199,526 2,234,576 17,464,181 26,083,255 109

Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 14,993 316 2,518 3,650 361 283 20,337 38,980 40,799 224

Non Bank 10,530 56,232 1,796 16,028 21,092 1,712 925 15,817 93,141 103,671 138

Ø Pasar Modal 44 39 0 3 3 4 0 20 62 106 3

Ø Asuransi 165 867 0 186 187 2 0 348 1,402 1,567 4

Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing

3 804 2 54 68 1 1 15 887 890 3

Ø Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing

9,972 49,614 1,752 14,930 19,809 1,226 729 13,423 82,846 92,818 110

Ø Money Remittance/KUPU 346 4,611 42 855 1,025 479 195 2,011 7,647 7,993 18

Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0

Ø Koperasi 0 87 0 0 0 0 0 0 87 87 0

Ø Pegadaian 0 207 0 0 0 0 0 0 207 207 0

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKT 8,631,423 12,473,709 238,860 2,090,142 2,851,863 232,670 200,734 2,270,730 17,596,302 26,227,725 471

Tahun 2017 Tahun 2018

Tahun 2011-

2016

Jumlah

PJK

Pelapor

Tahun 2018

(s.d. Sep-

2018)

Jumlah

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Jan

2003 s.d.

Sep-2018

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn

2010 (s.d.

Oktober

2010)*)


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT



- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014

s.d.September 2018.

16,121,14718,347,896

21,105,13223,956,995

26,227,725

1,851,086 2,226,749 2,757,236 2,851,863 2,270,730

13.8%

15.0%

13.5%9.5%

2014 2015 2016 2017 2018

Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

14


LAPORAN PEMBAWAAN

UANG TUNAI

(LPUT)

LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam

atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT

dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK,

dan mulai efektif per Januari 2006.

• Selama September 2018, tidak terdapat LPUT yang disampaikan

Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.

• Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama September

2018, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari

2006 s.d. September 2018 tercatat tetap sebanyak 22.408

laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari

Soekarno Hatta (60,1 persen) dan Batam (34,2 persen).

• Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan

pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai

RI. Hingga September 2018, tercatat terjadi 304 pelanggaran

pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan.

Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran

pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni

sebanyak 45,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.

Tabel 8

Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Lokasi Pelaporan

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Batam 2,683 1,617 0 3,309 3,368 0 0 2 4,987 7,670

Ø Soekarno Hatta 2,866 7,278 0 2,861 3,329 0 0 0 10,607 13,473

Ø Bandung 3 4 0 4 7 0 0 0 11 14

Ø Tanjung Balai Karimun 0 34 0 17 19 0 0 0 53 53

Ø Tj. Pinang 97 16 1 3 3 0 0 0 19 116

Ø Ngurah Rai Denpasar 50 113 0 180 465 0 0 249 827 877

Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5

Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9

Ø Teluk Nibung 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2

Ø Medan 3 1 0 3 3 0 0 0 4 7

Ø Balikpapan 0 3 0 4 4 0 0 0 7 7

Ø Pontianak 0 4 0 9 9 0 0 0 13 13

Ø Pekanbaru 0 2 0 6 8 0 0 7 17 17

Ø Semarang (Tj. Emas) 0 6 0 2 5 0 0 0 11 11

Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12

Ø Palembang 0 2 0 2 4 0 0 0 6 6

Ø Yogyakarta 0 4 0 3 3 0 0 0 7 7

Ø Mataram 0 5 0 2 8 0 0 0 13 13

Ø Entikong 0 4 0 15 15 0 0 0 19 19

Ø Kuala Namu 0 1 0 31 36 0 0 4 41 41

Ø Juanda 0 14 1 13 14 0 0 0 28 28

Ø Tarakan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Ø Atambua 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3

Ø Kupang 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Nunukan 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3

Ø Makassar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Sintete 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

Ø Banda Aceh 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Total LPUT 5,711 9,126 2 6,465 7,304 0 0 267 16,697 22,408

Lokasi Pelaporan


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah Jan 2006

s.d. Sep-2018Tahun

2011-

2016

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2017

Jumlah

Tahun 2018


UU TPPU

Pasal 34 Ayat (1) :

“Setiap orang yang membawa

uang tunai dalam mata uang

rupiah dan/atau mata uang asing,

dan/atau instrumen pembayaran

lain dalam bentuk cek, cek

perjalanan, surat sanggup bayar,

atau bilyet giro paling sedikit

Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) atau yang nilainya setara

dengan itu ke dalam atau ke luar

daerah pabean Indonesia wajib

memberitahukannya kepada

Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.“

Pasal 35 Ayat (1) :

“Setiap orang yang tidak

memberitahukan pembawaan

uang tunai dan/atau instrumen

pembayaran lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

dikenai sanksi administratif berupa

denda sebesar 10% (sepuluh

perseratus) dari seluruh jumlah

uang tunai dan/atau instrumen

pembayaran lain yang dibawa

dengan jumlah paling banyak

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah).”

15


Grafik 11

Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan


Grafik 12

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT



- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d.

September 2018.

7,67013,473

1453116

877592771317111267131941281313121

0 5,000 10,000 15,000

BatamSoekarno Hatta

BandungTanjung Balai Karimun

Tj. PinangNgurah Rai Denpasar

DumaiTeluk Bayur

Teluk NibungMedan

BalikpapanPontianak

PekanbaruSemarang (Tj. Emas)

LombokPalembangYogyakarta

MataramEntikong

Kuala NamuJuandaTarakan

AtambuaKupang

NunukanMakassar

SinteteBanda Aceh

13,902 13,920 14,837

22,141 22,412

1,470 18 917 7,304 267

0.1%6.6%

49.2%

1.2%

2014 2015 2016 2017 2018

Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

16


Tabel 9

Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan


(1) (2) (3)

Ngurah Rai Denpasar 137 45.1%

Soekarno Hatta 60 19.7%

Batam 49 16.1%

Kuala Namu 13 4.3%

Pekan Baru 8 2.6%

Pontianak 8 2.6%

Medan 6 2.0%

Tarakan 4 1.3%

Dumai 3 1.0%

Bandung 3 1.0%

Tj. Pinang 2 0.7%

Teluk Bayur 2 0.7%

Tj. Balai Karimun 2 0.7%

Halim Perdana Kusumah 1 0.3%

Teluk Nibung 1 0.3%

Juanda 1 0.3%

Mataram 1 0.3%

Palembang 1 0.3%

Atambua 2 0.7%

Total Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai304 100.0%

%Lokasi Pelaporan

Jumlah

Jan-2006

s.d. September-

2018

Grafik 13

Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan


137

60

49

13

8

8

6

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

2

Ngurah Rai Denpasar

Soekarno Hatta

Batam

Kuala Namu

Pekan Baru

Pontianak

Medan

Tarakan

Dumai

Bandung

Tj. Pinang

Teluk Bayur

Tj. Balai Karimun

Halim Perdana Kusumah

Teluk Nibung

Juanda

Mataram

Palembang

Atambua

17


LAPORAN TRANSAKSI DARI

PENYEDIA BARANG DAN JASA

(LTPBJ)

Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat

(1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei

2012.

• Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan

kepada PPATK selama September 2018 tercatat bertambah

sebanyak 2.213 Laporan, atau menurun sebesar 18,6 persen

(m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau

lebih rendah 48,9 persen dibandingkan jumlah pada September

2017.

• Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan

sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga

September 2018 telah mencapai 225.657 laporan yang berasal

dari 784 PBJ.

• Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d.

September 2018, sebagian besar laporan transaksi yang

dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak

135.899 laporan atau 60,2 persen, diikuti oleh Pedagang

Kendaraan Bermotor sebanyak 83.709 laporan atau 37,1 persen,

Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 4.393 laporan atau

1,9 persen, Balai Lelang sebanyak 1.590 laporan atau 0,7 persen,

dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0

persen.

Tabel 10

Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)

Mei 2012 s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Perusahaan Properti 90,629 2,180 15,002 23,472 1,146 954 21,798 135,899 516

Ø Pedagang Kendaraan

Bermotor52,326 2,012 11,626 18,398 1,270 1,170 12,985 83,709 189

Ø Pedagang Perhiasan/logam

mulia3,294 60 255 454 243 49 645 4,393 12

Ø Balai Lelang 465 77 334 603 59 40 522 1,590 57

Ø Barang Seni / Antik 4 0 0 0 0 0 0 4 10

Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0

Total LTPBJ 146,780 4,329 27,217 42,927 2,718 2,213 35,950 225,657 784

Jumlah PBJ

Pelapor Mei

2012 s.d. Sep-

2018

Jenis Perusahaan

Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

(PBJ)

Tahun

2012-

2016

Tahun 2017Jumlah LTPBJ

Mei 2012 s.d.

Sep-2018

Tahun 2018

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).

UU TPPU

Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:

1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan

perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga

keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia

jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat

pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;

13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak

di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;

2. pedagang kendaraan bermotor;

3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

4. pedagang barang seni dan antik; atau

5. balai lelang.”

18


Grafik 14

Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor

Mei 2012 s.d. September 2018

Grafik 15

Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ

Tahun 2018 (s.d. September 2018)

516

189

12

57

10

135,899

83,709

4,393

1,590

4

Perusahaan Properti

Pedagang Kendaraan

Bermotor

Perhiasan / logam mulia

Balai Lelang

Barang Seni / Antik

Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ

Perusahaan

Properti

21,798

61%

Pedagang

Kendaraan

Bermotor

12,985

36%

Perhiasan /

logam mulia

129

5%

Balai Lelang

522

1%

Barang Seni /

Antik

0

0%

19


LAPORAN TRANSAKSI

KEUANGAN TRANSFER DANA

DARI/KE LUAR NEGERI

(LTKL)

Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

• Hingga akhir September 2018 sebanyak 190 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 96 PJK Bank Umum dan 94 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,1 persen dari keseluruhan LTKL.

• Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan melalui LTKL NON SWIFT (38 persen), diikuti LTKL KUPU (34 persen), dan LTKL SWIFT oleh Bank Umum (28 persen).

• Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. September 2018 sebanyak 31,3 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 549,8 ribu laporan atau sebanyak 27,5 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

• Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 19,8 juta Laporan atau 63,2 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 11,5 juta Laporan atau 36,8 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.630 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp1.045 juta untuk setiap LTKL Incoming.

UU TPPU

Pasal 23 Angka 1 :

“Penyedia jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib

menyampaikan laporan kepada

PPATK yang meliputi:

c. Transaksi Keuangan transfer

dana dari dan ke luar negeri..”

Peraturan Kepala PPATK No: PER-

12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata

Cara Penyampaian LTKL bagi

Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 1 Angka 4:

Transfer Dana Dari dan Ke Luar

Negeri adalah rangkaian kegiatan

yang dimulai dengan perintah dari

Pengirim Asal yang bertujuan

memindahkan sejumlah Dana dari

dan ke luar wilayah Indonesia

kepada Penerima yang disebutkan

dalam Perintah Transfer Dana

sampai dengan diterimanya Dana

oleh Penerima.

Grafik 17

Jumlah LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK

UMUM

52.1%

NON

BANK

UMUM

47.9%

Grafik 16

Jumlah Pihak Pelapor LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK

UMUM

96

51%

NON BANK

UMUM

94

49%

20


Grafik 18

Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan

Periode Januari 2014 s.d. September 2018

Grafik 19

Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan


Grafik 20

Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan


SWIFT

28%

NON

SWIFT

38%

KUPU

34%

Outgoing11,523,636

37%

Incoming19,812,927

63%

OutgoingRp18,785,361,824,467,900

48%Incoming

Rp20,698,028,417,634,10052%

21


Grafik 21

Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan)

Periode September 2017 s.d. September 2018

Grafik 22

Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank


Grafik 23

Perkembangan Rata-rata Nilai (dalam Juta Rupiah) per Laporan LTKL SWIFT Bank


197 212 226 212 228186 226 218 229 165

235 222132

322 356 346 341 403 364466

449

1,924

383465 473

299


Outgoing

Incoming

334 339377

386 376

357

427

402

414

302

435

385

218

358354

404 394416

372

432

410

439

349

469

442

229


Outgoing Incoming

1,6951,604

1,673

1,821

1,650

1,923 1,8911,840 1,810 1,833 1,855

1,7321,647

1,112 994

1,166 1,1551,034 1,024

927 912

228

9121,010 934

767


Outgoing Incoming

22


LAPORAN

PENUNDAAN TRANSAKSI

(LPT)

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja

terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini

perkembangan pelaporan LPT sampai dengan September 2018.

• Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama

September 2018 tercatat sebanyak 7 Laporan, atau

meningkat 75 persen dibandingkan dengan jumlah laporan

yang diterima pada Agustus 2018 yang sejumlah 4 laporan.

• Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan

LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga September

2018 tercatat sebanyak 2.935 laporan.

• Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2018

(s.d. September 2018) dilakukan oleh PJK Bank (94,7 persen),

terutama Bank Negara (45,7 persen) dan BPD (26,6 persen).

Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa Transfer

(38,3 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor

adalah perorangan (96,8 persen) dengan profesi utama

sebagai Pengusaha/Wiraswasta (50,0 persen), Pegawai

Swasta (13,8 persen), dan Ibu Rumahtangga (11,7 persen).

• Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi

yang ditunda selama tahun 2018 (s.d. September 2018)

bernilai dibawah Rp100 juta (81,9 persen). Sejalan dengan

hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian

besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak

89,4 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain

belum memenuhi aspek materil.

• Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas

dari transaksi yang ditunda selama tahun 2018 (s.d.

September 2018) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (54,3 persen),

Jawa Barat (13,8 persen), dan Sumatera Selatan (11,7

persen).

• Alasan Penundaan Transaksi: Terdapat 37,2 persen transaksi

yang ditunda oleh PJK belum teridentifikasi dengan jelas

alasan utama yang menjadi pertimbangan penundaan

transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Sedangkan dari sejumlah

transaksi yang telah teridentifikasi alasan utama

penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas

pertimbangan bahwa Pengguna Jasa memiliki rekening

untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil

tindak pidana (24,5 persen).

UU TPPU

Pasal 26

Ayat (1) :

(1) Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan

Transaksi paling lama 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak

penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam hal

Pengguna Jasa:

a. melakukan Transaksi yang

patut diduga menggunakan

Harta Kekayaan yang

berasal dari hasil tindak

pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1);

b. memiliki rekening untuk

menampung Harta

Kekayaan yang berasal dari

hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1); atau

c. diketahui dan/atau patut

diduga menggunakan

Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan

Transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicatat

dalam berita acara penundaan

Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan

memberikan salinan berita

acara penundaan Transaksi

kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib

melaporkan penundaan

Transaksi kepada PPATK

dengan melampirkan berita

acara penundaan Transaksi

dalam waktu paling lama 24

(dua puluh empat) jam

terhitung sejak waktu

penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan

penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) PPATK wajib

memastikan pelaksanaan

penundaan Transaksi dilakukan

sesuai dengan Undang-Undang

ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi

telah dilakukan sampai dengan

hari kerja kelima, penyedia jasa

keuangan harus memutuskan

akan melaksanakan Transaksi

atau menolak Transaksi

tersebut.

23


Grafik 24

Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

September 2017 s.d. September 2018

Tabel 11

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK


s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Bank 17 197 219 3 5 89 94.7 66.7 -70.6 -54.8

Ø Bank Negara 0 23 31 0 2 43 45.7 n.a. n.a. 87.0

Ø Bank Swasta 0 18 22 2 0 15 16.0 -100.0 n.a. -16.7

Ø BPD 17 154 163 1 3 25 26.6 200.0 -82.4 -83.8

Ø Bank Asing 0 2 3 0 0 4 4.3 n.a. n.a. 100.0

Ø Bank Campuran 0 0 0 0 0 2 2.1 n.a. n.a. n.a.

Non Bank 1 5 8 1 2 5 5.3 100.0 100.0 0.0

Ø Asuransi 1 5 7 1 2 5 5.3 100.0 100.0 0.0

Ø Pasar Modal 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5


(Dalam Persen)

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah LPT% Distribusi

Kumulatif s.d.

Sep-2018

Tabel 12


Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aspek Formil dan Aspek Materil

terpenuhi0 4 4 0 0 4 4.3 n.a. n.a. 0.0

Aspek Formil terpenuhi, namun

Aspek Materil tidak terpenuhi11 188 212 4 6 84 89.4 50.0 -45.5 -55.3

Aspek Formil tidak terpenuhi,

namun Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Aspek Formil dan Aspek Materil

tidak terpenuhi7 10 11 0 1 6 6.4 n.a. -85.7 -40.0

Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5

Pemenuhan Aspek Formil

dan Aspek Materil

Laporan Penundaan Transaksi


Kumulatif s.d.

Sep-2018


(Dalam Persen)

Keterangan:

(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24

jam setelah transaksi ditunda.

(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

6 6 5

14 13

19

22

15

9

1

4 4

7

Sep-17 Oct-17 Nov-17Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18May-18Jun-18 Jul-18 Aug-18Sep-18

24


Tabel 13


Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Transfer 10 125 135 2 2 36 38.3 0.0 -80.0 -71.2

Tarik/Setor Tunai 1 13 15 1 2 13 13.8 100.0 100.0 0.0

Incoming Valas 0 1 1 0 0 4 4.3 n.a. n.a. 300.0

Remittance 0 0 0 0 0 4 4.3 n.a. n.a. n.a.

Polis Asuransi 0 2 3 1 1 4 4.3 0.0 n.a. 100.0

Penukaran Valas 0 0 0 0 0 2 2.1 n.a. n.a. n.a.

Internet Banking 0 3 3 0 0 1 1.1 n.a. n.a. -66.7

SMS/Mobile Banking 0 7 7 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Saham 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kirim Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Lainnya 0 34 39 0 1 16 17.0 n.a. n.a. -52.9

Tidak Terisi 7 17 24 0 1 14 14.9 n.a. -85.7 -17.6

Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5


Kumulatif s.d.

Sep-2018


(Dalam Persen)Jenis Transaksi Yang Ditunda

Tabel 14


Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 18 201 226 3 7 91 96.8 133.3 -61.1 -54.7

Ø Pengusaha/Wiraswasta 6 69 80 2 3 47 50.0 50.0 -50.0 -31.9

Ø Pegawai Swasta 3 38 43 0 0 13 13.8 n.a. -100.0 -65.8

Ø Ibu Rumahtangga 6 24 27 0 1 11 11.7 n.a. -83.3 -54.2

Ø Pedagang 0 10 10 0 0 5 5.3 n.a. n.a. -50.0

Ø Pelajar/Mahasiswa 1 23 25 0 0 3 3.2 n.a. -100.0 -87.0

Ø PNS 0 8 9 0 2 3 3.2 n.a. n.a. -62.5

Ø Buruh 1 19 20 0 0 2 2.1 n.a. -100.0 -89.5

Ø Profesional 0 1 1 0 0 1 1.1 n.a. n.a. 0.0

Ø PEPS 1 4 5 0 1 1 1.1 n.a. 0.0 -75.0

Ø TNI/POLRI (Termasuk

Pensiunan)0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Pengajar/Dosen 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Belum/Tidak Bekerja 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø Tidak Teridentifikasi 0 2 3 1 0 5 5.3 -100.0 n.a. 150.0

Korporasi 0 1 1 1 0 3 3.2 -100.0 n.a. 200.0

Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5


Kumulatif s.d.

Sep-2018

Jenis Terlapor dan

Pekerjaan Utama

Terlapor Perorangan


(Dalam Persen)

Tabel 15


Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Dibawah Rp100 juta 17 189 212 3 5 77 81.9 66.7 -70.6 -59.3

Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 1 9 11 1 2 13 13.8 100.0 100.0 44.4

Ø Diatas Rp1 miliar 0 4 4 0 0 4 4.3 n.a. n.a. 0.0

Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5


(Dalam Persen)% Distribusi

Kumulatif s.d.

Sep-2018

Kategori Nominal Transaksi

Jumlah LPT

25


Tabel 16


Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

DKI JAKARTA 1 41 53 3 5 51 54.3 66.7 400.0 24.4

JAWA BARAT 0 3 4 0 0 13 13.8 n.a. n.a. 333.3

SUMSEL 17 148 156 0 0 11 11.7 n.a. -100.0 -92.6

DIY 0 0 0 0 0 4 4.3 n.a. n.a. n.a.

JAWA TIMUR 0 1 2 0 0 3 3.2 n.a. n.a. 200.0

KALTIM 0 3 3 1 1 3 3.2 0.0 n.a. 0.0

KEPRI 0 0 0 0 0 2 2.1 n.a. n.a. n.a.

KALSEL 0 0 0 0 0 2 2.1 n.a. n.a. n.a.

KEP BABEL 0 0 0 0 0 1 1.1 n.a. n.a. n.a.

SUMUT 0 0 0 0 0 1 1.1 n.a. n.a. n.a.

BANTEN 0 1 1 0 0 1 1.1 n.a. n.a. 0.0

NTB 0 2 2 0 0 1 1.1 n.a. n.a. -50.0

BALI 0 0 0 0 1 1 1.1 n.a. n.a. n.a.

KALTENG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULTRA 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULSEL 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

KALBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SUMBAR 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

MALUKU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULTENG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

NAD 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULUT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

JAWA TENGAH 0 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

JAMBI 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

PAPUA 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

NTT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

RIAU 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5


Kumulatif s.d.

Sep-2018


(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK

Penunda Transaksi

Tabel 17


Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

s.d. September 2018

Sep-2017Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pertimbangan (1) dan (2) 0 5 7 0 0 7 7.4 n.a. n.a. 40.0

Pertimbangan (1) dan (3) 0 0 0 0 0 3 3.2 n.a. n.a. n.a.

Pertimbangan (2) dan (3) 0 0 0 0 0 4 4.3 n.a. n.a. n.a.

Pertimbangan (1) saja 1 49 51 1 2 13 13.8 100.0 100.0 -73.5

Pertimbangan (2) saja 0 33 40 2 3 23 24.5 50.0 n.a. -30.3

Pertimbangan (3) saja 0 2 4 0 0 9 9.6 n.a. n.a. 350.0

Tidak Teridentifikasi 17 113 125 1 2 35 37.2 100.0 -88.2 -69.0

Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5

Alasan Penundaan Transaksi

Jumlah LPT % Distribusi

Kumulatif s.d.

Sep-2018


(Dalam Persen)

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil

tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

26


HASIL ANALISIS

(HA)

• Selama September 2018, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 43 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 300 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 13 HA (30,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 35 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 30 HA (69,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 265 laporan.

• Selama tahun 2018 (s.d. September 2018), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 340 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.870 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 109 HA (32,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.120 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 231 HA (67,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.750 laporan.

• Setelah berlakunya UU TPPU s.d. September 2018, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 3.027 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 13.084 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 989 HA (32,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.569 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 2.038 HA (67,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.515 laporan.

• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. September 2018, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 4.458 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 16.194 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 2.161 HA (48,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 7.420 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 2.297 HA (51,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.774 laporan.

• Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2018 (s.d. September 2018), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 170 HA (50,0 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut naik 29,8 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2017 yang berjumlah sebanyak 131 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Penipuan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami peningkatan sebesar 29,0 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2017.

• Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2018 (s.d. September 2018), jumlah IHA yang telah disampaikan telah sebanyak 351 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada DJP, yaitu sebanyak 67 IHA (19,1 persen).

ANALISIS & PEMERIKSAAN

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) :

“Dalam rangka melaksanakan fungsi

analisis atau pemeriksaan laporan dan

informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan

informasi dari Pihak Pelapor;

b. meminta informasi kepada instansi atau

pihak terkait;

c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor

d. berdasarkan pengembangan hasil analisis

PPATK;

e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor

f. berdasarkan permintaan dari instansi

penegak hukum atau mitra kerja di luar

negeri;

g. meneruskan informasi dan/atau hasil

analisis kepada instansi peminta, baik di

dalam maupun di luar negeri;

h. menerima laporan dan/atau informasi dari

i. masyarakat mengenai adanya dugaan

tindak pidana Pencucian Uang;

j. meminta keterangan kepada Pihak

Pelapor dan pihak lain yang terkait

dengan dugaan tindak pidana Pencucian

Uang;

k. merekomendasikan kepada instansi

penegak hukum mengenai pentingnya

melakukan intersepsi atau penyadapan

atas informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan;

l. meminta penyedia jasa keuangan untuk

m. menghentikan sementara seluruh atau

sebagian Transaksi yang diketahui atau

dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

n. meminta informasi perkembangan

penyelidikan dan penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal

dan tindak pidana Pencucian Uang;

o. mengadakan kegiatan administratif lain

dalam lingkup tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

ini; dan

p. meneruskan hasil analisis atau

pemeriksaan kepada penyidik.”

27


Tabel 18

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA


Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PROAKTIF

Ø Hasil Analisis 1,172 750 11 90 130 16 13 109 989 2,161

Ø LTKM Terkait 2,851 2,042 84 614 1,407 125 35 1,120 4,569 7,420

INQUIRY**)

Ø Hasil Analisis 259 1,523 22 184 284 32 30 231 2,038 2,297

Ø LTKM Terkait 259 4,626 136 1,528 2,139 215 265 1,750 8,515 8,774

TOTAL

Ø Hasil Analisis 1,431 2,273 33 274 414 48 43 340 3,027 4,458

Ø LTKM Terkait 3,110 6,668 220 2,142 3,546 340 300 2,870 13,084 16,194

Tahun

2011-

2016

Tahun 2017

Jumlah

Jenis Hasil Analisis (HA)


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan

2003 s.d. Sep-

2018

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2018

Keterangan :

- Cut off data per 30 September 2018.

- Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK.

- Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.


- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak

diperhitungkan sebagai HA.

Grafik 25

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik

Berdasarkan Jenis HA


456

362

435414

340

73

110 103130

109

383

252

332

284231

2014 2015 2016 2017 2018

HA per-Tahun Proaktif Inquiry

28


Tabel 19

Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik


Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø KEPOLISIAN SAJA 0 832 18 126 189 14 14 131 1,152 1,152

Ø KEJAKSAAN SAJA 104 414 2 27 47 7 7 39 500 604

Ø KPK SAJA 0 587 11 77 114 19 15 105 806 806

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 0 99 99

Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 0 0 0 0 0 0 52 1,379

Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN

BNN0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN

DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 0 5 5

Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7

Ø DITJEN PAJAK 0 214 0 32 43 5 5 39 296 296

Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 14 0 5 10 0 0 6 30 30

Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN)0 45 2 7 11 3 2 20 76 76

JUMLAH HA 1,431 2,273 33 274 414 48 43 340 3,027 4,458

Penyidik

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d. Sep-

2018Tahun

2011-

2016

Tahun 2017

Jumlah

Tahun 2018

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal


Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Korupsi; 580 1,166 18 131 196 29 27 170 1,532 2,112

Ø Penyuapan; 40 59 0 11 14 0 1 5 78 118

Ø Narkotika; 47 93 3 20 29 5 4 37 159 206

Ø Di bidang perbankan; 46 41 2 4 5 1 0 4 50 96

Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Kepabeanan; 9 20 0 4 9 0 1 7 36 45

Ø Terorisme/Pendanaan

Teorisme;

19 74 2 13 23 1 0 17 114 133

Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 0 5 9

Ø Penggelapan; 42 64 1 12 16 0 0 4 84 126

Ø Penipuan; 419 278 6 31 49 5 4 40 367 786

Ø Pemalsuan; 5 5 0 0 0 0 1 4 9 14

Ø Perjudian; 17 40 0 1 1 0 0 1 42 59

Ø Prostitusi; 4 2 0 0 0 0 0 0 2 6

Ø Di bidang perpajakan; 7 197 0 32 43 5 5 39 279 286

Ø Di bidang kehutanan; 6 7 0 0 1 0 0 2 10 16

Ø Di bidang kelautan dan

perikanan;

0 0 0 2 3 0 0 0 3 3

Ø Perdagangan orang; 0 7 0 4 8 0 0 5 20 20

Ø Pidana lain yang diancam dengan

penjara 4 tahun atau lebih0 26 0 5 13 2 0 5 44 44

Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 188 1 4 4 0 0 0 192 377

JUMLAH HA 1,431 2,273 33 274 414 48 43 340 3,027 4,458

Dugaan Tindak Pidana Asal

Jumlah

Tahun

2011-

2016

Tahun 2018

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d. Sep-

2018

Tahun 2017

29


Tabel 21

Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana

dan Tidak disampaikan ke Penyidik (HA database)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


Hasil

Analisis

LTKM

Terkait

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010 553 938

2011-2013 255 504

2014 36 63

2015 1 1

2016 - -

2017 - -

2018

(s.d. September) - -

Jumlah 292 568

845 1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. September 2018

Tahun

Setelah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak

pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar

serta keterbatasan data.

Grafik 26

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database)

dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik


361 0 0 0

456

362

435414

340

2014 2015 2016 2017 2018

HA Database HA ke Penyidik

30


Tabel 22

Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan

MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA


Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi 378 81 2 39 55 4 7 52 188 566

Ø Badan Pengawas Pemilu 9 4 0 0 0 0 0 12 16 25

Ø Komisi Yudisial 5 23 0 1 2 0 0 4 29 34

Ø Tim Tas TIPIKOR

(Bubar Tgl 11/06/2007)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.

2012)

34 14 0 0 0 0 0 0 14 48

Ø Bank Indonesia 8 20 0 5 6 1 0 6 32 40

Ø Dirjen Pajak 47 92 2 19 26 8 3 67 185 232

Ø Kementerian Luar Negeri 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2

Ø Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 15 1 1 6 1 0 4 25 38

Ø Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan

6 0 1 4 5 0 0 1 6 12

Ø Kementerian Keuangan 39 134 5 21 27 2 0 9 170 209

Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 6 0 1 1 0 1 1 8 9

Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 1 0 1 1 0 0 1 3 4

Ø Badan Narkotika Nasional 12 7 0 2 2 0 1 3 12 24

Ø Kementerian Hukum dan HAM 1 20 0 1 2 0 0 2 24 25

Ø Kementerian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

0 3 0 0 0 0 0 0 3 3

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

0 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 18 0 3 4 1 1 7 29 29

Ø Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI

0 4 0 4 4 2 1 3 11 11

Ø Kementerian Kelautan dan

Perikanan RI

0 11 0 3 4 0 0 4 19 19

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian RI

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI

0 9 0 0 0 0 0 2 11 11

Ø Kementerian Agama RI 0 1 0 3 3 0 0 0 4 4

Ø Tentara Nasional Indonesia 0 15 1 8 9 0 1 3 27 27

Ø BNPB 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Pertahanan 0 7 0 1 1 0 0 0 8 8

Ø Bappenas 0 4 0 0 1 0 0 1 6 6

Ø Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

0 2 0 2 3 0 0 3 8 8

Ø Badan Kepegawaian Negara 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Kesehatan 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Agraria dan Tata

Ruang / Badan Pertanahan

Nasional

0 1 0 0 0 0 0 1 2 2

Ø Badan Intelijen Negara 0 7 0 3 4 0 0 3 14 14

Ø Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Perhubungan 0 0 1 3 3 1 0 1 4 4

Ø Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi

0 0 0 3 7 1 0 2 9 9

Ø Kementerian Badan Usaha

Milik Negara RI

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi

0 0 6 19 23 5 5 31 54 54

Ø Badan Pengawasan Obat

Makanan

0 0 0 1 1 0 0 1 2 2

Ø SKK Migas 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2

Ø Kementerian Pemuda dan

Olahraga

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Badan Siber dan Sandi Negara 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Mahkamah Agung 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø LKPP 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Lainnya 6 327 10 126 176 19 16 122 625 631

JUMLAH IHA 563 837 29 278 382 45 36 351 1,570 2,133

Instansi

Jumlah

Tahun 2018Tahun

2011-

2016

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d. Sep-

2018

Tahun 2017

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

#) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai

belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.

31


KARAKTERISTIK TERLAPOR

BERDASARKAN HASIL ANALISIS

(HA)

• Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2018

(s.d. September 2018) yang berjumlah sebanyak 109 HA,

mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan

(87,2 persen atau sebanyak 95 HA).

• Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA

proaktif selama tahun 2018 (s.d. September 2018)

bernominal di atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 21,1 persen

atau sebanyak 23 HA.

• Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian

besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di

Propinsi DKI Jakarta (39,4 persen atau 43 HA), Jawa Timur

(18,3 persen atau 20 HA), dan Papua (10,1 persen atau

11 HA).

Tabel 23

Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 10 77 115 15 12 95 87.2 -20.0 20.0 23.4

Ø Laki-Laki 8 64 97 12 12 73 67.0 0.0 50.0 14.1

Ø Perempuan 2 13 18 3 0 22 20.2 -100.0 -100.0 69.2

Non Perorangan/Korporasi 1 13 15 1 1 14 12.8 0.0 0.0 7.7

Total HA Proaktif 11 90 130 16 13 109 100.0 -18.8 18.2 21.1

Kategori Terlapor

Jumlah HA % Distribusi

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(Dalam Persen)

Grafik 27

Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA

Tahun 2018 (s.d. September 2018)

Dibawah Rp1

Miliar

11.0

23%

Rp1 Miliar - Rp2

Miliar

5.5

11%

Rp2 Miliar - Rp3

Miliar

4.6

Rp3 Miliar - Rp4

Miliar

1.8

4%

Rp4 Miliar - Rp5

Miliar

3.7

Di atas Rp 5 Miliar

21.1

UU TPPU

Pasal 1 Angka 9 :

“Setiap Orang adalah orang

perseorangan atau Korporasi.”

32


Tabel 24

Perkembangan HA Proaktif

Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana

s.d. September 2018

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 0 0 0 1 0 1 0.9 -100.0 n.a. n.a.

Sumatera Utara 0 0 0 0 0 1 0.9 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Barat 0 0 0 1 0 1 0.9 -100.0 n.a. n.a.

Sumatera Selatan 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Bengkulu 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Jambi 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Riau 0 0 2 0 0 1 0.9 n.a. n.a. n.a.

Kepulauan Riau 1 4 8 0 0 5 4.6 n.a. -100.0 25.0

Lampung 0 1 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 1 1 0.9 n.a. n.a. n.a.

Banten 0 2 3 0 0 3 2.8 n.a. n.a. 50.0

DKI Jakarta 7 53 77 6 9 43 39.4 50.0 28.6 -18.9

Jawa Barat 0 0 0 3 1 10 9.2 -66.7 n.a. n.a.

Jawa Tengah 0 6 8 1 0 5 4.6 -100.0 n.a. -16.7

Jawa Timur 0 2 2 1 1 20 18.3 0.0 n.a. 900.0

DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Bali 0 1 1 0 0 1 0.9 n.a. n.a. 0.0

Nusa Tenggara Barat 0 3 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Nusa Tenggara Timur 0 1 1 0 0 1 0.9 n.a. n.a. 0.0

Maluku 0 1 1 0 0 2 1.8 n.a. n.a. 100.0

Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Barat 0 3 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Kalimantan Timur 0 1 2 1 1 2 1.8 0.0 n.a. 100.0

Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Utara 1 1 1 0 0 1 0.9 n.a. -100.0 0.0

Sulawesi Selatan 0 3 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Tenggara 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Papua 2 6 9 2 0 11 10.1 -100.0 -100.0 83.3

Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total HA Proaktif 11 90 130 16 13 109 100.0 -18.8 18.2 21.1

Propinsi

Jumlah HA % Distribusi

Kumulatif

s.d. Sep-

2018


(Dalam Persen)

Catatan :

- Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri

dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.

33


Ca

tata

n :

Te

rka

it d

en

ga

n s

elu

ruh

tin

da

k p

ida

na

se

ba

ga

ima

na

dim

aksu

d d

ala

m p

asa

l 2 U

U N

o.8

ta

hu

n 2

01

0, ta

np

a m

em

be

da

ka

n p

rofi

le t

erla

po

r.

Ga

mb

ar

2. P

em

eta

an

Pro

pin

si M

en

uru

t K

ate

go

ri P

ers

en

tase

Lo

cu

s (T

em

pa

t K

eja

dia

n)

Du

ga

an

Tin

da

k P

ida

na

ya

ng

Te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A P

roa

ktif

Tah

un

20

18

(s.

d. S

ep

tem

be

r 2

01

8)

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

003

s.d

. M

are

t 2

01

3

34


HASIL ANALISIS (HA)

PENDANAAN TERORISME

• Sepanjang tahun 2018 (s.d. September 2018), terdapat 17 HA

yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme

dan/atau pendanaan terorisme.

• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. September 2018,

jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik

terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak

149 HA, yang terdiri dari:

o HA Proaktif : sebanyak 81 HA

o HA Inquiry : sebanyak 68 HA (sudah termasuk Inquiry

pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008

dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai

HA)

• Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait

dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak

Januari 2003 s.d. September 2018 sebanyak 477 LTKM.

Tabel 25

Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA


Proaktif Inquiry

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 20108 27 35 35

2011-2013 12 9 21 56

2014 3 6 9 65

2015 11 4 15 80

2016 13 16 29 109

2017 17 6 23 132

2018

(s.d. September)17 0 17 149

Jumlah 73 41 114 149

81 68 149

Tahun

Hasil AnalisisJumlah

HA

Jumlah

Kumulatif

HA

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(Sejak Januari 2011)

Jumlah Jan-2003 s.d. September-2018


- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai

catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

UU TPPU

Pasal 2 Ayat (2) :

“Harta Kekayaan yang diketahui

atau patut diduga akan digunakan

dan/atau digunakan secara

langsung atau tidak langsung untuk

kegiatan terorisme, organisasi

teroris, atau teroris perseorangan

disamakan sebagai hasil tindak

pidana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf n.”

Pasal 93:

“Dalam hal ada perkembangan

konvensi internasional atau

rekomendasi internasional di bidang

pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana Pencucian Uang dan

pendanaan terorisme, PPATK dan

instansi terkait dapat melaksanakan

ketentuan tersebut sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan.”

35


Grafik 28

Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA

Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme


Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 29

Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM

Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme


Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

65

80

109

132

149

9 15 29 23 17

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-Tahun

230 242271

425

477

26 12 29 154 52

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun

36


Grafik 30

Jumlah dan Persentase Kumulatif

HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan

Dugaan Tindak Pidana Terorisme


Tabel 26

Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK

Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


Jumlah LTKMJumlah

Kumulatif LTKM

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010128 128

2011-2013 76 553

2014 26 230

2015 12 242

2016 29 271

2017 154 425

2018

(s.d. September)52 477

Jumlah 349 477

477

Tahun

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah Jan-2003 s.d. September-2018


Proaktif

81

54%

Inquiry

68

46%

37


HASI L PEMERIKSAAN

(HP)

• Selama September 2018, terdapat penambahan

penyampaian 1 Hasil Pemeriksaan (HP) dari PPATK kepada

Penegak Hukum, yaitu kepada Penyidik Kepolisian.

• Dengan adanya penambahan HP tersebut, maka jumlah

keseluruhan HP yang telah disampaikan oleh PPATK ke

Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga September 2018

tercatat sebanyak 120 HP, dengan perincian: 49 HP

diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 34 HP ke Penyidik

Kepolisian, 31 HP ke Penyidik Kejaksaan, 18 HP ke Ditjen

Pajak, 8 HP ke Ditjen Bea Cukai, 6 HP ke Penyidik BNN, 3 HP

masing-masing ke Gubernur BI dan Panglima TNI, serta 1 HP

masing-masing ke Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan

Kementerian Koperasi dan UKM.

• Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh

PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah

dilakukan setidaknya terhadap 13.481 rekening Pihak Terkait

yang tersebar pada 1.379 PJK.

Tabel 27

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan


Kepolisian Kejaksaan KPK BNN DJP DJBCGubernur

BI

Panglima

TNI

Ketua

Dewan OJKKemendagri

Kemenkop &

UKM

Tahun 2011 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Tahun 2012 13 7 10 5 1 0 0 2 0 0 0 0

Tahun 2013 10 4 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0

Tahun 2014 19 2 7 7 1 4 1 1 1 1 1 1

Tahun 2015 20 1 3 9 1 6 0 0 0 0 0 0

Tahun 2016 19 6 1 3 1 4 3 0 1 0 0 0

Tahun 2017 20 4 1 9 1 2 2 0 1 0 0 0

Januari 2017 1 - - - - - 1 - - - - -

Maret 2017 2 - - 1 - - - - 1 - - -

Mei 2017 1 1 - - - - - - - - - -

Juli 2017 3 1 - 1 1 - - - - - - -

September 2017 3 - 1 2 - - - - - - - -

Oktober 2017 2 1 - 1 - - - - - - - -

November 2017 3 - - 1 - 1 1 - - - - -

Desember 2017 5 1 - 3 - 1 - - - - - -

Tahun 2018 14 5 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0

Februari 2018 1 - - - - - 1 - - - - -

Maret 2018 3 2 - 1 - - - - - - - -

Mei 2018 1 - - - 1 - - - - - - -

Juni 2018 1 - - - - 1 - - - - - -

Juli 2018 4 2 - 2 - - - - - - - -

Agustus 2018 3 - - 2 - - 1 - - - - -

September 2018 1 1 - - - - - - - - - -

Jumlah 120 34 31 49 6 18 8 3 3 1 1 1

Periode Jumlah HP

Jumlah HP ke Penyidik Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Jumlah IHP ke Instansi Lainnya

UU TPPU

Pasal 1 Angka 8 :

“Hasil Pemeriksaan adalah penilaian

akhir dari seluruh proses identifikasi

masalah, analisis dan evaluasi

Transaksi Keuangan Mencurigakan

yang dilakukan secara independen,

objektif, dan profesional yang

disampaikan kepada penyidik.”

Pasal 90 Ayat (1) :

“Dalam melakukan pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana

Pencucian Uang, PPATK dapat

melakukan kerja sama pertukaran

informasi berupa permintaan,

pemberian, dan penerimaan

informasi dengan pihak, baik dalam

lingkup nasional maupun

internasional, yang meliputi:

a. instansi penegak hukum;

b. lembaga yang berwenang

melakukan pengawasan terhadap

penyedia jasa keuangan;

c. lembaga yang bertugas

memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara;

d. lembaga lain yang terkait dengan

pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana Pencucian Uang atau

tindak pidana lain terkait dengan

tindak pidana Pencucian Uang; dan

e. financial intelligence unit negara

lain.”

Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) :

”PPATK membuat dan

menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas, fungsi, dan

wewenangnya secara berkala

setiap 6 (enam) bulan.”

“Laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada

Presiden dan Dewan Perwakilan

Rakyat.“

38


Tabel 28

Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian


Tahun Jumlah HP Jumlah PJKJumlah

Rekening

2014 19 95 1,410

2015 20 200 1,831

2016 19 261 1,774

2017 20 339 1,853

2018

(s.d. September)14 293 5,225

Jumlah Kumulatif 120 1,379 13,481

Grafik 31

Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa


19 20 19 20 1495 200 261 339 293

1,410

1,831 1,774 1,853

5,225

2014 2015 2016 2017 2018

(s.d.

September)

Jumlah HP Jumlah PJK Jumlah Rekening

39


TINDAK LANJUT TERHADAP

HA/HP/INFORMASI

• Terhadap HA dan/atau HP dan/atau Informasi Hasil Analisis

(IHA) yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah

melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak

lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa

pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan,

penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan,

pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan

hukum tetap. HA/HP/IHA PPATK juga digunakan untuk

mendukung proses pelacakan aset, mendorong

peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi

penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.

• Tindak lanjut terhadap HA/HP/IHA yang disampaikan

kepada penyidik dalam publikasi ini merupakan informasi

tindak lanjut atas HA/IHA yang telah disampaikan oleh PPATK

kepada Penyidik, selama periode Januari 2015 s.d.

September 2018 serta tindak lanjut atas HP periode Januari

2015 s.d. September 2018.

• Berdasarkan register feedback HA/HP, diketahui bahwa

penerimaan feedback HA/HP/IHA dari Instansi Penyidik TPPU

masih belum sepenuhnya optimal. Tingkat rasio

penyampaian feedback atas HA, HP, dan Informasi Proaktif

secara rata-rata sebesar 36,2 persen, dengan rasio feedback

tertinggi adalah terkait HP sebesar 86,3 persen, diikuti oleh HA

Inquiry sebesar 51,7 persen, HA Proaktif sebesar

48,2 persen, dan IHA sebesar 15,6 persen.

• Dilihat berdasarkan bentuk tindak lanjut atas feedback

selama Januari 2015-September 2018, mayoritas status tindak

lanjutnya masih dalam tahap penyelidikan, yaitu sebesar

31,4 persen.

Grafik 32

Komposisi Jumlah Feedback HA/HP/IHA*) yang Diterima PPATK menurut Jenis HA/HP/IHA


HA-

Proaktif

218

21%

HA-

Inquiry

568

54%

IHA

198

19%

HP

63

6%

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat :

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”

40


Grafik 33

Perbandingan Jumlah HA/HP/IHA dengan Feedback yang Diterima


Grafik 34

Persentase Bentuk Tindak Lanjut atas Feedback HA/HP?IHA yang diterima

Januari 2015 – September 2018

452

1,0991,268

73

2,892

218

568

19863

1,04748.2%51.7%

15.6%

86.3%

36.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

HA-Proaktif HA-Inquiry IHA HP Total

Jumlah HA/HP/INF Jumlah Feedback Rasio Feedback

Pemeriksaan

23.8%

Penyelidikan

31.4%

Penyidikan

27.2%

Henti

Penyidikan

0.7%

Penuntutan

3.3%

Persidangan

2.5%Putusan

Hakim

11.1%

41


PERMINTAAN INFORMASI

KEPADA PJK/PBJ

TERKAIT HA

• Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama

September 2018, PPATK telah menyampaikan sebanyak

601 permintaan informasi, dengan rincian 536 permintaan

informasi kepada PJK Bank, dan 65 permintaan informasi

kepada PJK Non Bank.

• Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang

disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam

rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 2010 s.d.

September 2018 telah mencapai sebanyak 26.636

permintaan.

• Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010

s.d. September 2018 disampaikan kepada PJK Bank

(85,0 persen atau 22.631 permintaan), kepada PJK Non

Bank (14,7 persen atau 3.913 permintaan), serta kepada

regulator/instansi lainnya (0,3 persen atau 92 permintaan).

Tabel 29

Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi


Tahun Bank Non Bank

Regulator/

Instansi

Lainnya

Jumlah

2010-2013 5,262 1,077 21 6,360

2014 2,756 284 8 3,048

2015 3,205 616 4 3,825

2016 3,969 799 48 4,816

2017 3,949 580 10 4,539

2018

(s.d. Sep)3,490 557 1 4,048

Jumlah

2010 s.d. Sep 201822,631 3,913 92 26,636

% Distribusi 85.0 14.7 0.3 100.0

42


Grafik 35

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ


c

Grafik 36

Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun

Berdasarkan Jenis PJK/PBJ


13,233

18,049

22,588

26,636

3,048 3,825 4,816 4,539 4,048

40.7%

36.4%

25.1%

17.9%

2014 2015 2016 2017 2018

(s.d. Sep)

Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun

2,756

3,205

3,969 3,9493,490

284616

799580 557

8 4 48 10 1

2014 2015 2016 2017 2018

(s.d. Sep)

Bank Non Bank Regulator/

Instansi Lainnya

43


PENGADUAN MASYARAKAT

(DUMAS)

• Sejak Januari 2013 s.d. September 2018, PPATK telah

menerima 622 Dumas, dengan 79 Dumas diantaranya

disampaikan selama tahun 2017, dan 47 Dumas

disampaikan selama Januari-September 2018.

• Sebagian besar Dumas selama Januari 2013 s.d. September

2018 disampaikan oleh Pelapor Individu, yakni sebanyak

449 Dumas atau sebesar 67,1 persen. Sedangkan Dumas

yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 220 Dumas

saja atau sebesar 32,9 persen.

• Terhadap 669 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh

Pelapor kepada PPATK selama Januari 2013 s.d. September

2018, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0

persen Dumas telah ditindaklanjuti.

Tabel 30

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK


Individu Lembaga Total

2013 33 54 87

2014 219 63 282

2015 99 17 116

2016 47 11 58

2017 33 46 79

2018 (s.d. Sep-2018) 18 29 47

Jumlah

Jan-2013 s.d. Sep-2018449 220 669

PeriodeJenis Pelapor

Grafik 37

Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor


Individu

449

67%

Lembaga

220

33%

44


Tabel 31

Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas



Jumlah Laporan Dumas 449 220 669

Jumlah Dumas yang

DitindaklanjutI449 220 669

Rasio Tindak Lanjut

Dumas100.0% 100.0% 100.0%

Pengaduan Masyarakat

Jan-2013 s.d. Sep-2018

Jenis Pelapor

Grafik 38

Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap

Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas


449

220

669

449

220

669


Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI

45


PUTUSAN PENGADILAN

TERKAIT TPPU

• Berdasarkan data terkini, telah terdapat 171 perkara TPPU

yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d.

September 2018.

• Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan

Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup

Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau

Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak

71 putusan atau 41,5 persen.

• Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU

adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda

maksimal sebesar Rp32 Miliar.

• Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait

dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 46

putusan atau 26,9 persen dari total keseluruhan putusan

TPPU.

Tabel 32

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Propinsi


Propinsi

Kumulatif

2005 s.d. 2018

(s.d. September)

%

Distribusi

DKI Jakarta 71 41.5

Jawa Tengah 19 11.1

Jawa Barat 12 7.0

Sumatera Utara 11 6.4

Jawa Timur 7 4.1

Bali 6 3.5

Kalimantan Selatan 5 2.9

Kalimantan Timur 5 2.9

Kalimantan Barat 4 2.3

Banten 4 2.3

Banda Aceh 4 2.3

Riau 4 2.3

Kepri 3 1.8

Sumatera Selatan 2 1.2

Jambi 2 1.2

Bengkulu 2 1.2

Papua 2 1.2

Lampung 1 0.6

Sulawesi Utara 1 0.6

Papua Barat 1 0.6

Sulawesi Tengah 1 0.6

Sulawesi Barat 1 0.6

Kalimantan Utara 1 0.6

Kalimantan Tengah 1 0.6

Sulawesi Selatan 1 0.6

Jumlah 171 100.0

LAIN-LAIN

UU TPPU

Pasal 69:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan terhadap tindak

pidana Pencucian Uang tidak wajib

dibuktikan terlebih dahulu tindak

pidana asalnya.”

Pasal 77:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di

sidang pengadilan, terdakwa wajib

membuktikan bahwa Harta

Kekayaannya bukan merupakan

hasil tindak pidana.”

46


Grafik 39

Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal


46

40

19

19

17

9

5

4

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Korupsi

Narkotika

Penipuan

Penggelapan

Perbankan

Pemalsuan

Tindak Pidana Lain yang berkaitan…

Perjudian

Psikotropika

Pencurian

Transfer Dana

Perdagangan

Pemerasan

TP Perpajakan

Penyuapan

Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Kehutanan

Tabel 33

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal


Tindak Pidana Asal

Kumulatif

2005 s.d. 2018

(s.d. September)

%

Distribusi

Korupsi 46 26.9

Narkotika 40 23.4

Penipuan 19 11.1

Penggelapan 19 11.1

Perbankan 17 9.9

Pemalsuan 9 5.3

Perjudian 4 2.3

Psikotropika 2 1.2

Pencurian 2 1.2

Perdagangan 1 0.6

Transfer Dana 2 1.2

Pemerasan 1 0.6

TP Perpajakan 1 0.6

Penyuapan 1 0.6

Pelanggaran Pembawaan

Uang Tunai 1 0.6

Kehutanan 1 0.6

Tindak Pidana Lain yang

berkaitan dengan TPPU 5 2.9

Jumlah 171 100.0

47


Tabel 34

Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman


Minimal Maksimal Minimal Maksimal

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010) *

Januari 2003 -

Desember 201038 5 (bulan) 17 5,000,000 15,000,000,000 72,555,000,000

2011 4 7 10 300,000,000 500,000,000 8,300,000,000

2012 51 1 13 50,000,000 10,000,000,000 12,600,000,000

2013 12 - - - - -

2014 22 - 18 - 32,000,000,000 -

2015 10 -Seumur

Hidup- - -

2016 7 - - - - -

2017 24 - - - - -

2018

(s.d. September)3 - 18 - - -

Jumlah 133 1Seumur

Hidup50,000,000 32,000,000,000 20,900,000,000

171 5 (bulan)Seumur

Hidup5,000,000 32,000,000,000 93,455,000,000

Total Denda

(dalam rupiah)

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah

TahunJumlah

Putusan

Hukuman Penjara

(dalam Tahun)

Hukuman Denda

(dalam Rupiah)


Grafik 40

Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal


127

137144

168 171

22 10 7 24 3

2014 2015 2016 2017 2018

Kumulatif Putusan Jumlah Putusan

48


PEMENUHAN

KETERANGAN AHLI

• Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK

turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli.

Berdasarkan data terkini selama tahun 2018 (s.d. akhir

September 2018) tercatat sebanyak 81 permintaan

keterangan ahli telah dipenuhi oleh PPATK.

• Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. September 2018,

tercatat sebanyak 1.167 permintaan Keterangan Ahli dari

beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK.

• Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Tahun 2018

(s.d. September 2018) tersebut berasal dari Kepolisian, yakni

sebanyak 703 permintaan atau 60,2 persen dari seluruh

permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

• Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK

telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak

1.108 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini,

sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat

dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni

sebanyak 670 permintaan atau sebanyak 60,5 persen dari

keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

Tabel 35

Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon


2011-

20132014 2015 2016 2017

2018

(s.d.

September)

Jumlah

BADAN RESERSE DAN KRIMINAL

(BARESKRIM)14 45 19 19 15 42 17 157 171

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) &

RESOR (POLRES)19 86 86 71 122 106 42 513 532

KEJAKSAAN AGUNG RI 26 106 49 33 41 51 12 292 318

KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI (KPK)0 5 1 1 0 5 0 12 12

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN)0 45 10 7 34 21 9 126 126

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) 0 1 0 0 0 0 0 1 1

PENGADILAN MILITER 0 1 0 0 0 1 1 3 3

DITJEN PAJAK 0 0 0 2 1 0 0 3 3

DITJEN BEA & CUKAI 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Jumlah 59 289 165 133 213 227 81 1,108 1,167

Jumlah

Tahun 2008

s.d.

September-

2018

Instansi

Sesudah

Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010


Sebelum

Berlakunya UU TPPU No.

8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*


49


Grafik 41

Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK

Berdasarkan Instansi Pemohon


Grafik 42

Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU


171

532

318

12

126

1 3 3 1

BARESKRIM POLDA &

POLRES

KEJAKSAAN KPK BADAN

NARKOTIKA

NASIONAL

(BNN)

KOMISI

INFORMASI

PUSAT (KIP)

PENGADILAN

MILITER

DITJEN PAJAK DITJEN PAJAK

513

646

859

1,086 1,167

165 133 213 227 81

127 137 144 168 171

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli

Jumlah Keterangan Ahli per Tahun

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan

50


AUDIT KEPATUHAN

TERHADAP PIHAK PELAPOR

• Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap

kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan

kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak

Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada

Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia

Barang/Jasa Lainnya. Sepanjang tahun 2018 (s.d. akhir

September 2018), PPATK secara berkala melakukan monitoring

secara off-site kepada Pihak Pelapor dan telah melakukan

audit secara on-site kepada 73 Pihak Pelapor.

• Berdasarkan data akumulasi kegiatan audit selama tahun 2018

(s.d. September 2018), sebagian besar audit yang dilakukan

adalah terhadap 34 Perusahaan Properti/Agen Properti (46,6

persen), 16 Bank (21,9 persen), 14 KUPVA (19,2 persen),

7 Pedagang Kendaraan Bermotor (9,6 persen), dan 2

Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia (2,7 persen).

• Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan

pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap

PJK/PBJ s.d. September 2018 telah mencapai 1.177 audit.

UU TPPU

Pasal 43:

“Dalam rangka melaksanakan

fungsi pengawasan terhadap

kepatuhan Pihak Pelapor

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

c. melakukan audit kepatuhan

atau audit khusus;

d. menyampaikan informasi dari

hasil audit kepada lembaga

yang berwenang melakukan

pengawasan terhadap Pihak

Pelapor;”

Tabel 36

Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

s.d. September 2018

Tahun

2005-

2016

Sep-2017

Kumulatif

s.d. Sep-

2017

Jan-2017 s.d.

Des-2017Agt-2018 Sep-2018

Kumulatif s.d.

Sep-2018m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PENYEDIA JASA KEUANGAN:

Bank 303 0 7 13 0 0 16 21.9 n.a. n.a. 128.6

Perusahaan Pembiayaan 63 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Perusahaan Asuransi dan

Pialang Asuransi96 0 0 0 0 0 0 0.0

n.a. n.a. n.a.

Dana Pensiun Lembaga

Keuangan0 0 0 0 0 0 0 0.0

n.a. n.a. n.a.

Perusahaan Efek dan Manajer

Investasi128 0 0 0 0 0 0 0.0

n.a. n.a. n.a.

Perposan 1 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing108 0 10 10 2 0 14 19.2

n.a. n.a. 40.0

Koperasi Simpan Pinjam 7 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pegadaian 1 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Penyelenggara Kegiatan

Usaha Pengiriman Uang32 0 0 0 0 0 0 0.0

n.a. n.a. n.a.

PENYEDIA BARANG DAN JASA:

Perusahaan Properti/Agen

Properti183 12 47 65 10 5 34 46.6

-58.3 -58.3 -27.7

Pedagang Kendaraan

Bermotor72 0 8 9 3 3 7 9.6

n.a. n.a. -12.5

Pedagang Permata dan

Perhiasan/Logam Mulia13 0 0 0 0 0 2 2.7

n.a. n.a. n.a.

Pedagang Barang Seni dan

Antik0 0 0 0 0 0 0 0.0

n.a. n.a. n.a.

Balai Lelang 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total Audit 1,007 12 72 97 15 8 73 100.0 -33.3 -33.3 1.4


(Dalam Persen)

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Audit% Distribusi

Kumulatif s.d.

Sep-2018

*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.

51


Grafik 43

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor


Grafik 44

Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor


754880

1,0071,104

1,177

16.7%

14.4%

9.6%

6.6%

96 126 127 97 73

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Perkembangan (%) Jumlah per-Tahun

316

63

96

0

128

1

118

7

1

32

248

81

13

0

0

Bank

Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Perusahaan Efek dan Manajer Investasi

Perposan

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

Koperasi Simpan Pinjam

Pegadaian

Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman

Uang

Perusahaan Properti/Agen Properti

Pedagang Kendaraan Bermotor

Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam

Mulia

Pedagang Barang Seni dan Antik

Balai Lelang

52


PERTUKARAN INFORMASI

ANTAR FIU

• Selama tahun 2018 (s.d. September 2018), terdapat

62 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK

dengan Financial Intellegence Unit (FIU) lain, yang

mayoritas terdiri dari 52 pertukaran informasi yang bersifat

Outgoing Information (83,9 persen). Dalam hal ini, PPATK

memberikan informasi kepada FIU lain atas permintaan

informasi dari FIU lain.

• Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah

keseluruhan pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU

pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. September 2018

tercatat sebanyak 1.072 pertukaran informasi, dengan 460

kali atau 42,9 persen merupakan penyampaian informasi

dari PPATK atas permintaan informasi dari FIU lain (Incoming

Mutual Request).

• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d September 2018,

pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak

1.478 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran

informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming

Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 658

informasi atau sebesar 44,5 persen.

Tabel 37

Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi


Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010

2011-

20132014 2015 2016 2017

2018

(s.d. Sep)Jumlah

1

Outgoing Mutual

Request

(Incoming Information)

163 77 15 15 31 - - 138 301 20.4

2

Incoming Mutual

Request

(Outgoing Information)

198 157 46 71 84 50 52 460 658 44.5

3 Spontaneous Incoming

Information 37 23 43 194 105 - - 365 402 27.2

4 Spontaneous Outgoing

Information 8 1 4 9 14 71 10 109 117 7.9

406 258 108 289 234 121 62 1,072 1,478 100.0

% Distribusi

Jumlah

No.Jenis Pertukaran

Informasi

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah

Tahun 2003

s.d. Sep

2018


Keterangan:

1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan

PPATK menerima informasi yang diminta.

2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK

memberikan informasi yang diminta.

3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta).

4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”

53


Grafik 45

Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi


Grafik 46

Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain

Berdasarkan Jenis Informasi


15

15 31

0 0

46

71

84

50 52

43

194

105

0 0 4

9 14

71

10

2014 2015 2016 2017 2018

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

Spontaneous Incoming Information

Spontaneous Outgoing Information

Outgoing

Mutual Request

(Incoming

Information)

301

20%

Incoming

Mutual Request

(Outgoing

Information)

658

45%

Spontaneous

Incoming

Information

402

27%

Spontaneous

Outgoing

Information

117

8%

54


NOTA KESEPAHAMAN

(MOU) • Selama September 2018, tidak terdapat penandatangan

MoU/Nota Kesepahaman baru antara PPATK dengan FIU

luar negeri maupun Lembaga/Instansi dalam negeri.

• Dengan tidak adanya penambahan MoU baru selama

September 2018, maka sejak Januari 2003 s.d. September

2018, terdapat sebanyak 153 Nota Kesepahaman yang

telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 54 MoU

diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta

99 MoU merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di

dalam negeri.

• Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya,

terdapat 75 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU

TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 17 MoU

dengan FIU dan 58 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam

negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum

berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41

MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.

Tabel 38

Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU

atau Instansi/Lembaga,


Internasional

(FIU)

Nasional

(Instansi/

Lembaga)

Jumlah % Distribusi

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 201037 41 78 51.0

2011-2013 9 28 37 24.2

2014 3 7 10 6.5

2015 1 9 10 6.5

2016 2 6 8 5.2

2017 0 8 8 5.2

2018

(s.d. September)2 0 2 1.3

Jumlah 17 58 75 49.0

54 99 153 100.0

Tahun

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(sejak Januari 2011)

Jumlah


UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan

PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.

(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.

Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang

melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;

c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan

e. financial intelligence unit negara lain.”

55


Grafik 47

Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara

PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,


Grafik 48

Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara

PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,


Tabel 39

FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal/Bulan/Tahun

1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003

2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003

3 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004

4 V ietnam Jakarta 18 Agustus 2010

5 Myanmar Jakarta 14 November 2006

6 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008

Singapore 17 September 2013

Jakarta 25 September 2013

8 Kamboja Jakarta 22 September 2015

9 Laos Bali 11 Agustus 2016

Ket

7 Singapura

No. Negara (FIU)

Penandatangan Nota Kesepahaman

33

5

7

5

5

54

5

2 23

12

0

2

54

1 1

7

5

12

6

9

11

87

9

6

8

02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FIU Dalam Negeri

Internasional

(FIU)

54

35%Nasional

(Instansi/

Lembaga)

99

65%

56


Tabel 40

Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal Keterangan

1 Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 2003 Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian

Kerjasama pada 5 Maret 2015)

2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 20 Oktober 2003

3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 2003 Diperbaharui pada 19 Oktober 2011 dan 24 Agustus 2017

(Juknis PPATK – Ditjen Pajak)

4 Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober 2003

5 Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 2003 Diperbaharui pada 21 Agustus 2017

6 Center For International Forestry Research Jakarta 16 Januari 2004

7 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 2004 Diperbaharui pada 12 Februari 2015

8 Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011 dan 25 Januari 2017

9 Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011

10 Departemen Kehutanan Jakarta 28 Maret 2005

11 Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 25 September 2006 Diperbaharui pada 24 Februari 2015

12 Itjen Departemen Keuangan Jakarta 12 Januari 2007

13 Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari 2007

14 Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret 2007

15 Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret 2007

16 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April 2007

17 Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 2007 Diperbaharui pada 14 Oktober 2011 dan 11 Januari 2017

18 Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus 2007

19 Universitas Surabaya Jakarta 17 April 2008

20 STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli 2008

21 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September 2008 Diperbaharui pada 16 November 2015

22 Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 2008 Diperbaharui pada 7 Juli 2010

23 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November 2008

24 Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari 2009

25 Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April 2009Diperbaharui pada 23 Mei 2017 (MoU dengan Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/BPN)

26 Universitas Andalas Padang 18 Mei 2009

27 Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni 2009

28 Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni 2009

29 Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni 2009

30 Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus 2009

31 Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 2009 Diperbaharui pada 16 Juni 2015

32 Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 20 November 2009

33 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember 2009 Diperbaharui pada 14 Agustus 2017 (Kerja Sama dalam mewujudkan

Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik)

34 Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember 2009

35 Universitas Jember Jakarta 7 Desember 2009 Diperbaharui pada 20 November 2015

36 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April 2010

37 Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni 2010

38 Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli 2010

39 Universitas Mataram Mataram 27 Juli 2010

40 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober 2010

41 Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember 2010

42 Kementerian Perhubungan RI Jakarta 27 Januari 2011

43 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April 2011

44 Universitas Pattimura Ambon 5 Mei 2011

45Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian

Pusat Kajian TPPU di UI)Jakarta 29 Juli 2011

46 Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus 2011

47 Universitas Sriwijaya Palembang 12 September 2011

48 Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober 2011

49 PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober 2011

50 Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober 2011

51 Universitas Esa Unggul Jakarta 10 januari 2012

52 Universitas Sumatera Utara Jakarta 30 Januari 2012

53 Universitas Airlangga Surabaya 28 Februari 2012

54 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta 11 April 2012

55 Itjen Kementerian Hukum dan HAM Jakarta 23 Oktober 2012

56 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 5 November 2012

57 Universitas Cendrawasih Jayapura 29 November 2012

58 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya 3 Desember 2012

59 Satgas REDD Jakarta 20 Desember 2012

60 NCB Interpol Indonesia Jakarta 21 Desember 2012

61 Itjen Kementerian Agama Jakarta 26 Desember 2012

62 Setjen Mahkamah Konstitusi Jakarta 7 Januari 2013

63 LPSE Kementerian Keuangan Jakarta 5 Februari 2013

64 Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Jakarta 15 Februari 2013

65 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta 18 Juni 2013

66 Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta 21 Juni 2013

67

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta 30 Juli 2013

68 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 27 Agustus 2013

69 Itjen Kemendikbud Jakarta 30 September 2013

70Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

(Perjanjian Kerja Sama)Jakarta 30 Januari 2014

71Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu, KPU,

KPK, dan KIPJakarta 4 April 2014

72 Komisi Pemilihan Umum Jakarta 4 Februari 2014

73 Badan Pengawasan Obat Makanan Jakarta 26 Mei 2014

74 PT. Indonesia Power Jakarta 17 Oktober 2014

75 PT. PLN (persero) Jakarta 19 November 2014

76 Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta 18 Desember 2014

77 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta 5 Januari 2015

78 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta 22 Januari 2015

79 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 12 Maret 2015

80 Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta 25 Maret 2015

81PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan

Liputan6.com)Jakarta 17 April 2015

82 Kementerian Kesehatan Jakarta 30 April 2015

83 Badan SAR Nasional (BASARNAS) Jakarta 12 Mei 2015

84 Kementerian PPN/BAPPENAS Jakarta 3 Juli 2015

85 Lembaga Sandi Negara Jakarta 9 November 2015 disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 November 2015

86 Kementerian Pertahanan Jakarta 14 Maret 2016

87Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP)Jakarta 2 Mei 2016

88 UIN Alauddin Makassar Gowa 15 Juli 2016

89 Badan Intelijen Negara Jakarta 4 Agustus 2016

90 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jakarta 17 Oktober 2016

91Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan,

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATKJakarta 24 Oktober 2016

92 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta 7 Maret 2017

93 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Jakarta 12 April 2017

94 Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Jakarta 2 Mei 2017 Perjanjian Kerjasama

95 TNI Angkatan Udara Jakarta 9 Mei 2017

96 Kementerian Perhubungan Jakarta 9 Juni 2017 disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 Juni 2017

97Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)Jakarta 6 Juli 2017

98 Universitas Jayabaya Jakarta 26 September 2017

99 Universitas Brawijaya Malang 4 Desember 2017

Tahun 2010

No. Nama Lembaga / OrganisasiPenandatanganan Nota Kesepahaman

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

57


Ga

mb

ar

3. F

IU y

an

g T

ela

h M

em

ilik

i M

oU

de

ng

an

PPA

TK

58


Tabel 41

FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal/Bulan/Tahun

1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003

2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003

3 Korea Jakarta 20 Oktober 2003

4 Australia Bali 4 Februari 2004

5 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004

6 Romania Bucharest 12 Oktober 2004

Jakarta 1 Februari 2005

Brussels 26 Januari 2005

8 Italy Rome 17 Februari 2005

9 Poland Washington 29 Juni 2005

10 Spain Washington 29 Juni 2005

Sofia 6 Oktober 2005

Jakarta 18 Oktober 2005

12 China Jakarta 29 Mei 2006

13 Mexico Limassol - Cyprus 14 Juni 2006

Ottawa 12 Oktober 2006

Jakarta 16 Oktober 2006

15 Myanmar Jakarta 14 November 2006

Jakarta 24 November 2006

Pretoria 29 November 2006

17 Cayman Island Grand Cayman 27 November 2006

Jakarta 18 Desember 2006

Tokyo 19 Desember 2006

19 Bermuda Bermuda 31 Mei 2007

20 Mauritius Bermuda 31 Mei 2007

21 New Zealand Jakarta 18 Juli 2007

Ankara 8 Agustus 2007

Jakarta 13 Agustus 2007

23 Finland Helsinki 27 September 2007

24 Georgia Georgia 10 Maret 2008

25 Croatia Jakarta 21 April 2008

26 Moldova Seoul 28 Mei 2008


Washington 6 Oktober 2008

28 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008

29 Bangladesh Jakarta 16 Maret 2009

31 Sri Lanka Doha 27 Mei 2009

32 Macau Brisbane 10 Juli 2009

33 Fiji Island Brisbane 10 Juli 2009

34 Solomon Island Wollonggong 22 Februari 2010

35 Qatar Cartagena 30 Juni 2010

36 United Arab Emirate Cartagena 30 Juni 2010

37 V ietnam Jakarta 18 Agustus 2010

38 India New Delhi 25 Januari 2011

39 Netherlands Aruba 15 Maret 2011

40 Luxembourg Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

41 Saudi Arabia Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

42 Samoa Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

43 Ukraine Saint Petersburg 10 Juli 2012

44 Russia Saint Petersburg 11 Juli 2012

45 Kazakhstan Astana 2 September 2013

Singapore 17 September 2013


47 Timor Leste Dilli 21 February 2014

48 United Kingdom of Great Britain London 25 February 2014

Jakarta 14 July 2014

Amman 10 August 2014

50 Cambodia Jakarta 22 September 2015

51 Tajikistan Jakarta 1 Agustus 2016

52 Lao PDR Bali 11 Agustus 2016

53 Argentina Argentina 14 Maret 2018

54 Ghana Argentina 14 Maret 2018

Tahun 2006

No. Negara (FIU)Penandatangan Nota Kesepahaman

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

7 Belgium

11 Peru

14 Canada

16 South Africa

18 Japan

Tahun 2007

22 Turkey

Tahun 2008

27 United States of America

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

46 Singapore

Tahun 2016

Tahun 2014

49 Jordan

Tahun 2015

Tahun 2018

BULLETIN ISSN : 89997

STATISTIKANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN

TERORISME

EDISISEPTEMBER2018PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BULLETIN STATISTIKTAHUN 2018

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id

Documents

ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · • Selama September 2018, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 5.991 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak