UPAYA BANDING, UPAYA BANDING, KASASI DAN KASASI DAN

PENINJAUAN KEMBALIPENINJAUAN KEMBALI

Kuliah Hukum Acara Perdata Kuliah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Tgl.28-11-2007Peradilan Agama, Tgl.28-11-2007Kelas A : Ibu Wismar ‘Ain M, Kelas A : Ibu Wismar ‘Ain M,

SH.MH.SH.MH.Kelas B : Ibu Gemala Dewi, Kelas B : Ibu Gemala Dewi,

SH.LL.M. SH.LL.M.

A. UPAYA BANDINGA. UPAYA BANDING1.1. PengertianPengertian2.2. Tata Cara dan Dasar HukumTata Cara dan Dasar Hukum3.3. Pemeriksaan Tingkat BandingPemeriksaan Tingkat Banding4.4. Jangkauan Pemeriksaan BandingJangkauan Pemeriksaan Banding5.5. Dasar Hkum Pemeriksaan Banding Dasar Hkum Pemeriksaan Banding

dlm UU No. 7 Th. 1989 jo. UU dlm UU No. 7 Th. 1989 jo. UU No. 3 Th. 2006No. 3 Th. 2006

A.Upaya BandingA.Upaya Banding Apabila salah satu pihak yang berperkara Apabila salah satu pihak yang berperkara merasa bahwa putusan hakim tidak (belum) merasa bahwa putusan hakim tidak (belum) memenuhi rasa keadilan, para pihak dapat memenuhi rasa keadilan, para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan hakim mengajukan keberatan atas putusan hakim pada tingkat pertama (I), untuk pada tingkat pertama (I), untuk diperiksa kembali oleh pengadilan diperiksa kembali oleh pengadilan (peradilan) di tingkat yang lebih (peradilan) di tingkat yang lebih tinggi. Y a i t u m e l a l u i : tinggi. Y a i t u m e l a l u i :

Upaya hukum biasa; banding dan KasasiUpaya hukum biasa; banding dan Kasasi Upaya hukum luar biasa: Peninjauan Upaya hukum luar biasa: Peninjauan Kembali Kembali

1. Pengertian1. PengertianBanding ialah permohonan yang Banding ialah permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, agar terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan Agama diperiksa dijatuhkan pengadilan Agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama, banding oleh Pengadilan Tinggi Agama, karena merasa belum puas dengan karena merasa belum puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama.putusan Pengadilan tingkat pertama.

2. Tata Cara dan Dasar 2. Tata Cara dan Dasar HukumHukumBerdasarkan Pasal 7-15 UU No. 20 Tahun 1947 Berdasarkan Pasal 7-15 UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka tata cara permohonan banding adalah :maka tata cara permohonan banding adalah :

a.a. Tenggang waktu permohonan banding:Tenggang waktu permohonan banding:1) 14 hari setelah putusan

diucapkan, apabila waktu putusan di ucapkan pihak pemohon banding hadir sendiri di Persidangan atau.,

2) 14 hari sejak putusan diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan di Persidangan.,

b.b. Permohonan banding disampaikan Permohonan banding disampaikan kepada panitera Pengadilan yang kepada panitera Pengadilan yang memutus perkara Pengadilan Agama memutus perkara Pengadilan Agama yang hendak di banding.yang hendak di banding.

c.c. Yang berhak mengajukan : 1) Pihak Yang berhak mengajukan : 1) Pihak berperkara; 2) kuasanya setelah berperkara; 2) kuasanya setelah mendapat kuasa khusus.mendapat kuasa khusus.

d.d. Bentuk permintaan banding : 1) Bentuk permintaan banding : 1) dengan lisan; 2) secara tertulisdengan lisan; 2) secara tertulis

3) Jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan dari Pengadilan Tinggi kepada pemohon banding (Pasal 7 ayat 3)

e.e. Biaya banding : dibebankan kepada Biaya banding : dibebankan kepada pemohon bukan kepada pihak pemohon bukan kepada pihak TermohonTermohon

f.f. Panitera bertugas :Panitera bertugas :1)1) Meregistrasi (mendaftar) Meregistrasi (mendaftar) permohonanpermohonan

2)2) Membuat akta bandingMembuat akta banding3)3) Melampirkan akta banding dalam Melampirkan akta banding dalam

berkas perkara sebagai bukti berkas perkara sebagai bukti dari PTA.dari PTA.

g.g. Juru sita menyampaikan Juru sita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan.kepada pihak lawan.

h.h. Penyampaian pemberitahuan (inzage) Penyampaian pemberitahuan (inzage) oleh juru sita :oleh juru sita :

1)1) Selambat-lambatnya dalam tempo Selambat-lambatnya dalam tempo 14 hari dari tanggal permohonan 14 hari dari tanggal permohonan bandingbanding

2)2) Pemberitahuan (inzage) Pemberitahuan (inzage) disampaikan kepada kedua belah disampaikan kepada kedua belah pihak yang berperkarapihak yang berperkara

i.i. Penyampaian memori banding :Penyampaian memori banding :Memori banding bukan syarat formal, Memori banding bukan syarat formal, seperti di tegaskan dalam Putusan seperti di tegaskan dalam Putusan MA tanggal 14 Agustus Tahun 1957 MA tanggal 14 Agustus Tahun 1957 No. 143K/Sip/1956.No. 143K/Sip/1956.1)1) Tenggang waktu mengajukan memori Tenggang waktu mengajukan memori

banding tidak terbatas.banding tidak terbatas.2)2) Harus memberitahu dengan relas Harus memberitahu dengan relas

adanya memori banding kepada adanya memori banding kepada pihak lawan.pihak lawan.

3)3) Harus memberitahu dengan relas Harus memberitahu dengan relas adanya kontra memori banding adanya kontra memori banding kepada pemohon banding.kepada pemohon banding.

4)4) Memori banding, kontra memori Memori banding, kontra memori banding dan relas pemberitahuan banding dan relas pemberitahuan dilampirkan dalam berkas dilampirkan dalam berkas perkara.perkara.j) Satu bulan sejak tanggal j) Satu bulan sejak tanggal

permohonan banding, berkas perkara permohonan banding, berkas perkara harus dikirim ke Pengadilan Tinggi harus dikirim ke Pengadilan Tinggi (Pasal 11 ayat 2 UU tahun 1947).(Pasal 11 ayat 2 UU tahun 1947).

3. Pemeriksaan Tingkat 3. Pemeriksaan Tingkat BandingBandinga.a. Dilakukan berdasar berkas Dilakukan berdasar berkas

perkara :perkara :Pemeriksaan pada Tingkat banding Pemeriksaan pada Tingkat banding dilakukan melalui Berita Acara dilakukan melalui Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu “berdasar berkas Pertama, yaitu “berdasar berkas perkara”perkara”

b.b. Apabila dianggap perlu dapat Apabila dianggap perlu dapat melakukan “Pemeriksaan tambahan”, melakukan “Pemeriksaan tambahan”, melalui proses :melalui proses :1) Pemeriksaan tambahan berdasar 1) Pemeriksaan tambahan berdasar

Putusan Sela, sebelum Putusan Sela, sebelum menjatuhkan putusan akhir; atau menjatuhkan putusan akhir; atau putusan ditangguhkan menunggu putusan ditangguhkan menunggu hasil pemeriksaan tambahan.hasil pemeriksaan tambahan.

2)2) Pemeriksaan tambahan dapat Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan sendiri oleh dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA).Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

3)3) Pelaksanaan pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan tambahan diperintahkan kepada tambahan diperintahkan kepada pengadilan yang semula pengadilan yang semula memeriksa dan memutus pada memeriksa dan memutus pada tingkat pertama.tingkat pertama.

4)4) Pemeriksaan tingkat banding Pemeriksaan tingkat banding dilakukan dengan majelis; Pasal dilakukan dengan majelis; Pasal 11 ayat 1 Lembaran Negara No. 11 ayat 1 Lembaran Negara No. 36 Tahun 1955, di pertegas 36 Tahun 1955, di pertegas dalam Pasal 15 UU No. 14 Tahun dalam Pasal 15 UU No. 14 Tahun 19701970

4. 4. Jangkauan Pemeriksaan Jangkauan Pemeriksaan BandingBandingPutusan Pengadilan Agama yang Putusan Pengadilan Agama yang dapat dibanding ialah putusan dapat dibanding ialah putusan akhir yang sudah mengakhiri akhir yang sudah mengakhiri sengketa secara keseluruhan.sengketa secara keseluruhan.5. Dasar-dasar Hukum Pemeriksaan 5. Dasar-dasar Hukum Pemeriksaan Banding dalam UU No. 7 Tahun Banding dalam UU No. 7 Tahun 19891989a)a) Penjelasan umum angka 2 (dua) Penjelasan umum angka 2 (dua)

alinea 1 dan alinea 8 alinea 1 dan alinea 8 dinyatakan bahwa : Kekuasaan dinyatakan bahwa : Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dalam UU ini dilaksanakan Agama dalam UU ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan PTA oleh Pengadilan Agama dan PTA yang berpuncak pada Mahkamah yang berpuncak pada Mahkamah Agung. PTA merupakanAgung. PTA merupakan

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang terhadap perkara-perkara yang diputus oleh PA dan merupakan diputus oleh PA dan merupakan Pengadilan tingkat 1 dan terakhir Pengadilan tingkat 1 dan terakhir mengenai sengketa mengadili mengenai sengketa mengadili antara Pengadilan Agama di daerah antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.hukumnya.

b.b. Pasal 4 ayat 2 PTA berkedudukan Pasal 4 ayat 2 PTA berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, dan daerah di Ibu Kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.Propinsi.

c.c. Pasal 6 butir 2 Pengadilan Pasal 6 butir 2 Pengadilan terdiri dari :terdiri dari :

1)1) Pengadilan Agama, yang Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat merupakan Pengadilan Tingkat Pertama.Pertama.

2)2) PTA yang merupakan Pengadilan PTA yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.Tingkat Banding.

d.d. Pasal 8 PTA dibentuk dengan UU.Pasal 8 PTA dibentuk dengan UU.e.e. Pasal 9 ayat 2 susunan PTA Pasal 9 ayat 2 susunan PTA

terdiri dari Pimpinan, Hakim terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Anggota, Panitera dan Sekretaris.Sekretaris.

f.f. Pasal 10 ayat 2 pimpinan PTA Pasal 10 ayat 2 pimpinan PTA terdiri dari seorang Ketua dan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.seorang Wakil Ketua.

g.g. Pasal 12 Pembinaan dan Pasal 12 Pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim pengawasan terhadap Hakim sebagai Pegawai Negeri dilakukan sebagai Pegawai Negeri dilakukan oleh Menteri Agama.oleh Menteri Agama.

h.h. Pasal 13 Syarat-syarat Menjadi Pasal 13 Syarat-syarat Menjadi Hakim Pengadilan Agama.Hakim Pengadilan Agama.

i.i. Pasal 14 ayat 1 untuk dapat di Pasal 14 ayat 1 untuk dapat di angkat menjadi Hakim pada PTA, angkat menjadi Hakim pada PTA, seorang calonseorang calon

harus memenuhi syarat-syarat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :sebagai berikut :(1)(1) Syarat sebagaimana yang Syarat sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 13 ayat dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf a s/d i. (lihat 1 huruf a s/d i. (lihat perubahan menurut UU No. 3 perubahan menurut UU No. 3 Tahun 2006)Tahun 2006)

(2)(2) Berumur serendah-rendahnya 40 Berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun.(empat puluh) tahun.

(3)(3) Berpengalaman sekurang-Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai kurangnya 5 tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 Pengadilan Agama atau 15 tahun sebagai Hakim tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.Pengadilan Agama.

j.j. Pasal 51 ayat 1 PTA bertugas dan Pasal 51 ayat 1 PTA bertugas dan berwenang mengadili perkara yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.Agama dalam tingkat banding.Pasal 51 ayat 2 PTA bertugas dan Pasal 51 ayat 2 PTA bertugas dan berwenang mengadili di tingkat berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah Pengadilan Agama di daerah hukumnya.hukumnya.

k.k. Pasal 53 ayat 2 PTA melakukan Pasal 53 ayat 2 PTA melakukan pengawasan terhadap jalannya pengawasan terhadap jalannya Peradilan di tingkat Pengadilan Peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar Peradilan Agama dan menjaga agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.dan sewajarnya.

l.l. Pasal 61 atas Penetapan dan Pasal 61 atas Penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat putusan Pengadilan Agama dapat di mintakan banding oleh pihak di mintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila yang berperkara, kecuali apabila UU menentukan lain.UU menentukan lain.

BB. UPAYA . UPAYA KASASIKASASI1.1. PengertianPengertian dan Dasar Hukum dan Dasar Hukum2.2. Syarat-Syarat KasasiSyarat-Syarat Kasasi3.3. Prosedur (Tata Cara) Prosedur (Tata Cara)

Permohonan KasasiPermohonan Kasasi

1. Pengertian dan Dasar 1. Pengertian dan Dasar HukumHukumKasasi adalah suatu upaya hukum biasa yang Kasasi adalah suatu upaya hukum biasa yang kedua, yang diajukan oleh pihak yang kedua, yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas penetapan dan merasa tidak puas atas penetapan dan putusan di bawah Mahkamah Agung mengenai :putusan di bawah Mahkamah Agung mengenai :

a.a. Kewenangan Pengadilan.Kewenangan Pengadilan.b.b. Kesalahan penerapan hukum yang Kesalahan penerapan hukum yang

dilakukan pengadilan bawahan dilakukan pengadilan bawahan (Tingkat I/II). Dalam memeriksa (Tingkat I/II). Dalam memeriksa dan memutus perkara.dan memutus perkara.

c.c. Kesalahan atau kelalaian dalam Kesalahan atau kelalaian dalam cara-cara mengadili menurut cara-cara mengadili menurut syarat-syarat yang ditentukan syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.peraturan perundang-undangan.

2. Syarat-Syarat Kasasi2. Syarat-Syarat KasasiSyarat-syarat untuk mengajukan Syarat-syarat untuk mengajukan kasasi adalah :kasasi adalah :a.a. Diajukan oleh pihak yang berhak Diajukan oleh pihak yang berhak

mengajukan kasasi.mengajukan kasasi.b.b. Diajukan masih dalam tenggang Diajukan masih dalam tenggang

waktu kasasiwaktu kasasic.c. Putusan atau penetapan judex, Putusan atau penetapan judex,

factie, menurut hukum dapat factie, menurut hukum dapat dimintakan kasasi.dimintakan kasasi.

d.d. Membuat memori kasasiMembuat memori kasasie.e. Membayar panjar (uang muka) Membayar panjar (uang muka)

biaya kasasi.biaya kasasi.

f.f. Menghadap di Kepaniteraan Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang Pengadilan Agama yang bersangkutan.bersangkutan.Berbeda dengan permohonan Berbeda dengan permohonan banding di mana pemohon banding banding di mana pemohon banding tidak wajib membuat memori tidak wajib membuat memori banding, memori kasasi banding, memori kasasi merupakan syarat mutlak untuk merupakan syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan dapat diterimanya permohonan kasasi.kasasi.

3. 3. Prosedur (Tata Cara) Prosedur (Tata Cara) Permohonan KasasiPermohonan Kasasia.a. Tenggang waktu mengajukan Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi:permohonan kasasi:1) 14 hari sejak tanggal

pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Agama disampaikan secara resmi oleh Juru Sita kepada yang bersangkutan.Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat 1 dan ayat 2.b.Permohonan kasasi disampaikan

kepada Panitera Pengadilan Agama yang memutus perkara.

c.Yang berhak mengajukan:1) Pihak yang beperkara, atau2) Wakil yang secara khusus

diberi kuasa. (Pasal 44 ayat 1 UU No.14 Tahun 1985).

C. C. UUpaya paya PPeninjauan eninjauan KKembaliembali1. Pengertian dan Dasar Hukum2. Syarat-Syarat Permohonan

Peninjauan Kembali3. Prosedur (Tata Cara

Permohonan Peninjauan Kembali)

1. Pengertian dan Dasar 1. Pengertian dan Dasar HukumHukum

Peninjauan kembali atau request civiel yaitu Peninjauan kembali atau request civiel yaitu memeriksa dan mengadili atau memutus kembali memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui, yang baru yang dulu tidak dapat diketahui, yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain.menjadi lain.Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak-pihak yang yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan hanya dapat dilakukan oleh berkepentingan hanya dapat dilakukan oleh MahkamahMahkamah Agung (Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, Agung (Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, selanjutnya diatur dalam Bab IV Bagian ke-IV UU selanjutnya diatur dalam Bab IV Bagian ke-IV UU No. Tahun 1985, Pasal 66-76.No. Tahun 1985, Pasal 66-76.

22.. SyaratSyarat -- syarat Permohonan syarat Permohonan Peninjauan KembaliPeninjauan Kembali

Syarat-syarat Permohonan Peninjauan Syarat-syarat Permohonan Peninjauan Kembali ialah:Kembali ialah:a.Diajukan oleh pihak yang beperkara, ahli warisnya, atau wakilnya yang secara khusus diberi kuasa untukitu.

b.Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c.Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya.

d.d. Diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tenggang yang memutus perkara dalam tenggang waktu 180 hari (atau sesuai alasan waktu 180 hari (atau sesuai alasan yang disebutkan).yang disebutkan).

e.e. Membayar panjar (uang muka) biaya Membayar panjar (uang muka) biaya peninjauan kembali.peninjauan kembali.3. Prosedur (Tata Cara

Permohonan Peninjauan Kembali)1) Permohonan diajukan oleh Pemohon

(ahli warisnya, atau wakilnya) kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 70 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985).

2)2) Permohonan diajukan oleh pemohon secara Permohonan diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan me-nyebutkan sejelas-tertulis dengan me-nyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan.permohonan.

3)3) Apabila pemohon tidak dapat menulis maka Apabila pemohon tidak dapat menulis maka ia menguraikan per-mohonannya secara lisan ia menguraikan per-mohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama yang dihadapan Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau memutus perkara dalam tingkat pertama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang per-yang akan membuat catatan tentang per-mohonan tersebut. (Pasal 71 UU No. 14 mohonan tersebut. (Pasal 71 UU No. 14 Tahun 1985).Tahun 1985).

4)4) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya dengan tiga dengan sekurang-kurangnya dengan tiga orang hakim (Pasal 40 ayat (1) UU No. 14 orang hakim (Pasal 40 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985).Tahun 1985).

5)5) Permohonan peninjauan kembali dapat Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali (Pasal 66 ayat diajukan hanya satu kali (Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985.(1) UU No. 14 Tahun 1985.

6)6) Permohonan peninjauan kembali tidak Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau me-nantikan menangguhkan atau me-nantikan pelaksanaan putusan (Pasal 66 ayat (2) pelaksanaan putusan (Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985).UU No. 14 Tahun 1985).

7)7) Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Agama yang memeriksa perkara Pengadilan Agama yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau Pengadilan dalam tingkat pertama atau Pengadilan Tinggi (tingkat banding) mengadakan Tinggi (tingkat banding) mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta pemeriksaan tambahan, atau meminta segala hal keterangan serta pertimbangan segala hal keterangan serta pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud (Pasal 73 dari pengadilan yang dimaksud (Pasal 73 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985).ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985).

8)8) Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Agama yang memeriksa Pengadilan Agama yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau perkara dalam tingkat pertama atau Pengadilan Tinggi (tingkat banding) Pengadilan Tinggi (tingkat banding) mengadakan pemeriksaan tambahan, atau mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala hal keterangan serta meminta segala hal keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud (Pasal 73 ayat (1) UU No. 14 dimaksud (Pasal 73 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985).Tahun 1985).

9)9) Permohonan peninjauan kembali dapat Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus.dicabut selama belum diputus.Uraian lebih lengkap mengenai tata

cara permohonan peninjauan kem bali lihat A Mukti Arto dalam praktik perkara perdata pada Pengadilan Agama, him. 297-302.00