Upload
khangminh22
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 1
BAB II
GAMBARAN UMUM
KEPULAUAN RIAU
A. Geografis
Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2002, terdiri dari dua Kota dan tiga Kabupaten yang
ibukota Tanjungpinang. Pada tahun 2003 Kabupaten Kepulauan Riau
dimekarkan menjadi Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan
Riau (menjadi Kabupaten Bintan tahun 2006). Tahun 2008 Kabupaten
Natuna mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Natuna dan
Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan Motto: “Berpancang
Amanah, Bersauh Marwah” Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk
membangun menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian
nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu
yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia, dan
ramah lingkungan.
Sesuai dengan Undang-undang pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau luas wilayahnya adalah sebesar 251.810,71 Km²,
terdiri dari luas lautannya sebesar 241.215,30 Km² (95,79 %) dan
sisanya seluas 10.595,41 Km ² (4,21 %) merupakan wilayah daratan.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 2
Tabel 2.1 : Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau
No. Kabupaten/ Kota
Luas Daratan (km2)
Luas Daratan (%) Kecamatan Kelurahan /
Desa
1 Tanjungpinang 239,50 2,26 4 18
2 Batam 770,27 7,27 12 64
3 Bintan 1.946,13 18,36 10 51
4 Karimun 2.873,20 27,12 9 54
5 Natuna 2.058,45 19,43 12 73
6 Lingga 2.117,72 19,99 5 57
7 Kepulauan Anambas 590,14 5,57 7 34
Provinsi Kepulauan Riau 10.595,41 100 59 351
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.
Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari tujuh kabupaten/kota yaitu
Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten
Kepulauan Anambas. Berdasarkan tabel diatas kabupaten Karimun
merupakan daerah dengan luas wilayah daratan terluas yaitu 2.873,20
Km2 dan wilayah dengan luas daratan terendah yaitu Kota Tanjung
Pinang seluas 239,50 Km2
Jarak dan aksesibilitas yang terdapat antar suatu wilayah dengan
wilayah lainnya akan mempengaruhi tingkat interaksi penduduk antar
wilayah. Semakin jauh jarak dan minimnya sarana aksesbilitas suatu
wilayah dengan pusat-pusat layanan misalnya seperti pusat
pemerintahan, pusat pendidikan, maupun pusat perdagangan, maka
akan memperkecil intensitas interaksi antar penduduk wilayah dan
semakin memperbesar rentang kendali beban pembangunan.
. Berdasarkan tabel diatas, jumlah Kecamatan
yang ada pada Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 59 Kecamatan yang
terdiri dari 351 Kelurahan/Desa.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 3
Tabel 1.2 : Nama Ibukota Kabupaten/Kota dan Jarak Ke Ibukota
No. Kabupaten / Kota Nama Ibu Kota Jarak Ke Ibukota Provinsi (Km)
1 Tanjungpinang Tanjungpinang 0
2 Batam Batam 70,4
3 Bintan Bintan Buyu 32
4 Karimun Tanjung Balai 120,8
5 Natuna Ranai 704
6 Lingga Daik 96
7 Kepulauan Anambas Tarempa 310,4
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jarak yang paling
jauh dengan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau adalah Ibu kota
Kabupaten Natuna (Ranai), sedangkan Ibu kota Kabupaten/Kota yang
paling dekat dengan Ibu Kota Provinsi adalah Bintan Buyu dengan
jarak 32 Km dari Tanjungpinang.
Provinsi Kepulauan Riau terletak pada lokasi yang sangat
strategis yakni berada di wilayah perbatasan antar negara, bertetangga
dengan salah satu pusat bisnis dunia (Singapura) serta didukung oleh
adanya jaringan transportasi laut internasional dengan lalu lintas yang
ramai. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0˚40’
LS dan 07̊ 19’ LU serta antara 103˚3’ -110˚00’ BT, dengan batas wilayah
sebagai berikut :
Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau
Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 4
Tabel 2.3 : Letak Geografis Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota
No. Kabupaten / Kota Letak Geografis
Lintang Utara Bujur Timur
1 Tanjungpinang 0’51” – 0’59” 104’23” – 104’34”
2 Batam 0’55” – 1’55” 103’45” – 104’10”
3 Bintan 1’48” – 0’48” 104’00” – 108’00”
4 Karimun 0’35” – 1’10” 103’30” – 104’00”
5 Natuna 1’16” – 7’19” 105’00” – 110’00”
6 Lingga 0’20”LU – 0’40”LS 104’00” – 105’00”
7 Kepulauan Anambas 2’10” – 3’40” 105’10” – 106’40”
Kepulauan Riau 7’19” LU – 0’40” LS 103’30” – 110’00”
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-
pulau besar dan kecil yang letak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan/laut. Beberapa pulau yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan dimana Ibukota Provinsi (Tanjungpinang) dan Kabupaten Bintan berlokasi; Pulau Batam yang merupakan Pusat Pengembangan Industri dan Perdagangan; Pulau Rempang; dan Pulau Galang yang merupakan kawasan perluasan wilayah industri Batam; Pulau Karimun, Pulau Kundur di Karimun, Pulau Lingga, Pulau Singkep di Lingga, Pulau Bunguran di Natuna, serta Gugusan Pulau Anambas (di Kepulauan Anambas).
Selain itu Provinsi Kepulauan Riau memiliki pulau-pulau kecil yang hampir tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada, termasuk diantaranya pulau-pulau kecil yang terletak di wilayah perbatasan Negara Indonesia. Keberadaan pulau-pulau terluar ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat memiliki kerentanan terhadap masalah keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 5
Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, dinyatakan bahwa
terdapat 19 pulau-pulau kecil terluar di Provonsi Kepulauan Riau.
Letak dan nama-nama pulau tersebut tertera pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.4 : Nama-nama Pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau
No Nama Pulau Koordinat Keterangan
1 Tokong Burung 04o04'01"LU, 107o Kab. Natuna 26'29"BT
2 Kepala 02o38'43"LU, 109o Kab. Natuna 10'04"BT
3 Subi Kecil 04o01'51"LU, 108o Kab. Natuna 54'52"BT
4 Sebetul 04o42'25"LU, 107o Kab. Natuna 54'20"BT
5 Sekatung 04o47'38"LU, 108o Kab. Natuna 00'39"BT
6 Semiun 04o31'09"LU, 107o Kab. Natuna 43'17"BT
7 Senoa 04o00'48"LU, 108o Kab. Natuna 25'04"BT
8 Tokong Malang Biru 02o18'00"LU, 105o Kab. Natuna 34'07"BT
9 Tokong Berlayar 03o20'74"LU, 106o Kab. Kepulauan Anambas 16'08"BT
10 Mangkai 03o05'32"LU, 105o Kab. Kepulauan Anambas 53'00"BT
11 Damar 02o44'29"LU, 105o Kab. Kapulauan Anambas 22'46"BT
12 Tokong Nanas 03o19'52"LU, 105o Kab. Kepulauan Anambas 57'04"BT
13 Sentut 01o02'52"LU, 104o Kab. Bintan 49'50"BT
14 Nipah 01o09'13"LU, 103o Kota Batam 39'11"BT
15 Nongsa 01o12'29"LU, 104o Kota Batam 04'47"BT
16 Pelampung 01o07'44"LU, 103o Kota Batam 41'58"BT
17 Batu Berhantu 01o11'06"LU, 103o Kota Batam 52'57"BT
18 Iyu Kecil 01o11'25"LU, 103o Kab. Karimun 21'08"BT
19 Karimun Kecil 01o09'59"LU, 103o Kab. Karimun 23'20"BT
Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 6
Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4
(empat) kelompok, yaitu:
1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera
Untuk Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan
Kota Batam, ketinggian wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 –
200 m (paling dominan), dan diatas 200 meter, dengan puncak tertinggi
terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang
dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di
atas 40% pada wilayah pegunungan.
2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh
Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kepulauan
Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas,
Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan, dan lain-lain. Kondisi
morfologi, ketinggian, dan kemiringan lereng wilayah secara umum
menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan,
dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).
Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-
Singkep . Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama
geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok
pulau ini merupakan relik morfologi tua memberi topografi bukit dan
gunung.
3. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang
Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa
morfologi tua paparan tepian benua Sunda.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 7
Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau
merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama ”paparan
sunda” atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan yang terdapat di
Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika
geneis, meta batu lanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batu
pasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan
terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur
bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro,
yang tersebar di Pulau Batam, Bintan dan Buru. Juga terdapat batuan
aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium
muda seperti lumpur, lanau, dan kerakal.
Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri
dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga
dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen.
Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau
barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang
dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat
laut-tenggara, dan sebagian kecil dataran terletak di bagian kakinya.
Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di
bagian selatan pulau dan dataran di bagian kaki. Struktur geologi
sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat
daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-
timur. Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan
juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil
bauksit.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 8
Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa, dan konglomerat polemik. Geologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarung juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit.
Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara-barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran di bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.
Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau relatif besar yaitu Pulau Matak, Siantan, dan Jemaja. Ketiga pulau disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya-timur laut seperti di Pulau Jemaja. Sehingga mempunyai potensi tambang granit yang merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 9
Tabel 2.5 : Nama gunung dan ketinggiannya di Provinsi Kepulauan Riau
No Kabupaten/Kota Gunung Tinggi
1 Tanjungpinang - -
2 Batam - -
3 Bintan Gunung Bintan 380 m
4 Karimun Gunung Jantan 478 m
5 Natuna
Gunung Ranai Gunung Datuk
Gunung Tukong Gunung Selasih Gunung Lintang Gunung Punjang
Gunung Kute Gunung Pelawan Condong
959 m 510 m 477 m 387 m 610 m 443 m 232 m 405 m
6 Lingga
Gunung Daik Gunung Sepincan
Gunung Tanda Gunung Lanjut
Gunung Muncung
1272 m 800 m 343 m 519 m 415 m
7 Kepulauan Anambas - -
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.
Kota Batam, Kota Tanjungpinang serta Kabupaten Kepulauan
Anambas menjadi daerah Kota/Kabupaten yang tidak memiliki
Gunung di daerahnya. Natuna menjadi Kabupaten yang memiliki
Gunung paling banyak yaitu delapan buah gunung. Kabupaten
Lingga memiliki gunung yang paling tinggi di Provinsi Kepulauan
Riau yaitu Gunung Daik dengan ketinggian 1272 m, dan Gunung Kute
sebagai gunung dengan ketinggian terendah (232 m) yang terletak di
Kabupaten Natuna.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 10
Pulau-pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau umumnya
merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang
membentang dari Semenanjung Malaysia sampai Pulau Bangka dan
Belitung. Gugusan beberapa pulau kondisi daratannya berbukit-bukit
dan landai di bagian pantainya, dengan ketinggian rata-rata 2 - 5 meter
dari permukaan laut.
Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi
tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung), dan tekstur kasar.
Sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah
yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kuning, latosol,
dan aluvial. Jenis tanah Organosol dan glei humus merupakan
segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran
bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm,
dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20%
bila berpasir. Kepadatan atau bulk, density kurang dari 0,6 dan selalu
jenuh. Lapisan tanah Organosol tersebar di beberapa pulau Kecamatan
Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang, dan
Pulau Galang.
Jenis lainnya adalah tanah Latosol, dijumpai di Kabupaten
Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan beberapa pulau di
Kecamatan Moro. Sementara tanah Aluvial yang belum mempunyai
perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna
kelabu, kekuningan, kecoklatan, mengandung glei dan bertotol
kuning, merah, dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga
tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik.
Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan pulau-pulau
lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau lainnya.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 11
Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari
dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi).
Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air
permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong,
sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali
sumur dangkal.
Tabel 2.6 : Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau
No Kabupaten/Kota Daerah Aliran Sungai Mata Air DAM/Waduk Kolong
1 Batam - - Duriangkang, Muka Kuning, Sekupang, Sei Ladi, Nongsa
-
2 Natuna (termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas)
Antang Nuraja, Gunung Datuk, Tarempa,
Temurun, Gunung Bini,
Gunung Kesayana
- -
3 Karimun Sei Bati, Selangat - - Ex. Galian Timah Perayon, Ex. Galian Pasir
Kobel, Galian Pasir Tempan
4 Tanjungpinang - Hutan Lindung - -
5 Bintan Sekuning, Ekang, Kangboi, Bopeng, Busung, Korindo, Kawal, Hangus,
Pengudang
Gunung Lengkuas
Sungai Pulai
Jago, Kawasan wisata Lagoi
Danau Kolong Gunung
Kijang,Danau Belakang Mesjid Raya, Ex. Galian
Pasir Galang Batang, Ex. Galian Pasir
Simpang Busung, Ex. Galian Pasir
Pengujan
6 Lingga Resun, Tenam, Buluh, Marok Kecil
Gunung Daik, Gunung
Muncung, Batu Ampar
- Ex. Galian Timah Singkep
Sumber :Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 12
Kota Batam dan Kota Tanjungpinang merupakan dua daerah yang tidak memiliki Daerah Aliran Sungai. Sedangkan Kabupaten Bintan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang paling banyak yaitu Sembilan bauh Daerah Aliran Sungai (DAS).
Terdapat dua daerah yang tidak memiliki air permukaan yang berasal dari Mata Air yaitu Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Kabupaten Natuna (termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas) memiliki 6 mata air dari air permukaan, yaitu Nuraja, Gunung Datuk, Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana.
Provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki dua daerah Dam/Waduk, yaitu Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Serta Kota Batam memiliki Dam/Waduk yang terbanyak yaitu lima Dam/Waduk.
Kolong pada dasarnya kolam bekas tambang bauksit, timah, dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang digunakan sebagai sumber air bersih. Kolong terdapat pada tiga kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupten Lingga.
Bentuk wilayah yang berupa Kepulauan, menjadikan kondisi iklim Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh angin. Provinsi Kepulauan Riau beriklim laut tropis basah, terdapat musim hujan dan musim kemarau yang diselingi musim pancaroba dengan suhu terendah rata-rata 20,40
C. Pada bulan November sampai Februari bertiup angin musim Utara dan pada bulan Juni sampai bulan Desember bertiup angin musim Selatan. Pada musim angin Utara ketinggian dan arus gelombang yang besar serta kecepatan angin yang besar sangat menghambat kelancaran arus transportasi udara dan laut, kerawanan terhadap abrasi dan menghambat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada laut sehingga berpengaruh terhadap tingginya kecelakaan laut, langkanya bahan makanan, serta kebutuhan bahan bakar minyak.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 13
Tabel 2.7 : Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Curah Hujan, kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
No. Uraian
Stasiun
Tanjung Pinang
Hang Nadim Batam
Karimun Ranai Natuna
Dabo Lingga
Tarempa Anambas
1. Suhu ( 0 C)
Minimum 21,3 22,7 24,4 24,1 23,0 -
Maksimum 34,2 33,3 31,6 30,3 31,4 -
Rata-rata 26,9 27,4 27,6 25,8 26,8 -
2. Kelembaban Udara (%)
Minimum 49,0 52,0 64,0 75,1 65,0 -
Maksimum 100,0 99,0 99,0 94,3 97,0 -
Rata-rata 84,0 83,0 86,0 90,4 84,0 -
3. Curah Hujan (mm) 3.363,3 164,7 230,4 193,2 216,7 168,7
4. Tekanan Udara (mb) 1.010,5 1.097,8 1.010,4 1.009,7 1.009,4 1.009,5
5. Kecepatan Angin (knot) 7,0 5,0 5,0 6,0 5,0 4,7
6. Penyinaran Matahari (%) 56,0 55,6 49,0 51,0 52,0 48,0
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.
Sebagai wilayah yang beriklim tropis basah, musin kemarau, dan musim hujan yang diselingi dengan musim pancaroba pada wilayah ini memiliki suhu rata-rata terendah yang tercatat di Stasiun Batam sebesar 20,4o C dan suhu rata-rata tertinggi tercatat di Stasiun Karimun sebesar 29,8o C, Adapun kelembaban rata-rata di Kepulauan Riau antara 84 persen sampai 90,4 persen.
Curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2009 di provinsi ini cukup beragam. Kisaran curah hujan tertinggi tercatat di stasiun Tanjungpinang sebesar 2.738,9 mm. Namun jumlah hari hujan justru lebih banyak terjadi di Karimun sebanyak 195 hari dan stasiun Natuna mencatat kisaran terendah, yaitu 1.893,0 mm. Jumlah hari hujan justru lebih banyak terjadi di Karimun sebanyak 195 hari dan stasiun Natuna mencatat jumlah hari terendah, yakni 150 hari sepanjang tahun 2009.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 14
B. Penggunaan lahan dan Potensi Pengembangan Wilayah
Jenis penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Riau bisa dibagi
menjadi lahan sawah, lahan bukan sawah, dan lahan bukan pertanian.
Luas lahan sawah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 adalah
sebesar 313 ha, sedangkan luas lahan bukan sawah dan lahan bukan
pertanian masing-masing adalah 523418 ha dan 535810 ha, yang
tersebar dalam tujuh kabupaten/kota.
Tabel 2.8 : Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/kota Tahun 2009
No Kab/Kota
Luas Lahan (ha)
Lahan Sawah
Lahan Bukan Sawah
Lahan Bukan Pertanian Jumlah
1 Karimun 157 55519 231644 287320
2 Bintan 54 93186 101373 194613
3 Natuna 78 170184 35464 205726
4 Lingga 0 152815 58957 211772
5 Kep.Anambas 23 20658 38452 59133
6 Batam 0 22023 55004 77027
7 Tanjungpinang 1 9033 14916 23950
Prov. Kep Riau 313 523418 535810 1059541
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2009.
Jenis penggunaan lahan bukan sawah dapat dibedakan menjadi
beberapa klasifikasi, yaitu: tegal/kebun; ladang huma, perkebunan;
lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat; tambak;
kolam/tebat/empang; padang rumput; lahan sementara tidak
diusahakan; dan lahan lainnya.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 15
Tabel 2.9 : Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/kota dan Jenis Lahan Tahun 2009
Kab/Kota
Luas Lahan Bukan Sawah (ha)
Tegal/
Kebun
Ladang
Huma Perkebunan
Ditanami pohon/ Hutan Rakyat
Tambak Kolam/ Tebat/
Empang
Padang Rumput
Sementara Tidak
Diusahakan
Lain nya Jumlah
Karimun 5.636 213 14.569 8.072 124 8 401 26.496 0 55.519
Bintan 19.044 16.695 21.306 10.248 2.129 1.753 1.110 20.897 4 93.186
Natuna 9.703 12.717 40.012 43.753 510 30 25.499 16.958 21.002 170.184
Lingga 1.315 695 41.090 20.387 420 116 857 87.935 0 152.815
Kep.Anambas 3.166 515 12.736 1.270 5 5 11 2.945 5 20.658
Batam 4.494 2.830 7.454 1.105 2.214 242 1.949 1.735 0 22.023
Tanjungpinang 994 300 1.047 0 0 15 150 4.299 2.228 9.033
Prov.Kep. Riau 44.352 33.965 138.214 84.835 5.402 2.169 29.977 161.265 23.239 523.418
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2009.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 16
Penggunaan lahan bukan pertanian diklasifikasikan menjadi
beberapa jenis, yaitu lahan yang diperuntukkan untuk rumah,
bangunan, dan halaman sekitarnya; hutan negara; rawa-rawa; dan
lahan lainnya.
Tabel 2.10 : Luas Lahan Bukan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009
Kab/Kota
Luas Lahan Bukan Pertanian (ha) Rumah,
Bangunan, & Halaman
Sekitarnya
Hutan Negara
Rawa-rawa (Tdk
Ditanami) Lainnya Jumlah
Karimun 62.467 27.934 807 14.0436 231.644
Bintan 72.667 3.931 7.369 17.406 101.373
Natuna 13.418 8.895 4.657 8.494 35.464
Lingga 14.942 23.656 428 19.931 58.957
Kep.Anambas 3.891 19.080 1.173 14.308 38.452
Batam 34.659 11.541 2.811 5.993 55.004
Tanjungpinang 9.787 365 1.390 3.374 14.916
Prov. Kep Riau 21.1831 95.402 18.635 209.942 535.810
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2009.
Luas hutan lindung di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009
menurut fungsinya terdiri dari hutan lindung seluas 74.234,05 Ha,
Hutan Produksi Terbatas seluas 44.275,25 Ha, Kawasan Konservasi
1.412.294,50 Ha, dan Hutan Mangrove seluas 44.700,03 ha.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 17
Tabel 2.11 : Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006-2009
No. Kabupaten/Kota Hutan
Lindung (Ha)
Hutan Produksi Terbatas (Ha)
Kawasan Konservasi
(Ha)
Hutan Mangrove
(Ha)
1 Tanjungpinang 367,40 - 197.133,70 -NA
2 Batam 11.107,54 - - --NA
3 Bintan 10.997,87 8.302,29 1.212.214,75 --NA
4 Karimun 5.773,21 1.164,43 - --NA
5 Natuna 12.906,07 2.4943,6 - --NA
6 Lingga 27.132,42 9.865,37 - --NA
7 Kepulauan Anambas 5.949,54 - 2.966,05 --NA
Jumlah
2009 74.234,05 44.275,25 1.412.294,50 --NA
2008*) 74.234,05 44.275,25 1.412.294,50 44.700,03
2007 74.686,10 148.488,80 55.065,80 161.128,14
2006 68.744,44 - 37.000,00 62.943,36
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.
*) Batas belum ditata
Berdasarkan tabel di atas, Kota Tanjungpinang memiliki jumlah
Hutan Lindung yang terkecil yaitu 367,4 Ha sedangkan Kabupaten
Lingga memiliki Hutan Lindung terluas yaitu 27132,42 Ha. Tabel
tersebut juga memberikan informasi mengenai Produksi Terbatas yang
terluas (9865,37 Ha) yang berada di kawasan Kabupaten Lingga.
Terdapat tiga Kota/Kabupaten yang tidak memiliki hutan produksi
terbatas yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kabupaten
Kepulauan Anambas.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 18
Pada tabel tertera bahwa Kawasan Konservasi terluas yang
terdapat di Provinsi Kepulauan Riau berlokasi di Kabupaten Bintan
dengan luas 1212214,75 Ha. Terdapat empat Kabupaten/Kota yang
tidak memiliki Kawasan Konservsi yaitu Kota Batam, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.
Provinsi Kepulauan Riau memiliki 39 Hutan lindung yang
tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kota Batam memiliki
jumlah Hutan Lindung yang paling banyak dengan jumlah Hutan
Lindung sebanyak 16 Hutan Lindung. Hutan Lindung yang paling
luas di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di Kabupaten Lingga yaitu
Hutan Lindung Gunung Daik dengan luas 19,552.03 Ha.
Tabel 2.12 : Sebaran Hutan Lindung di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2009
No. Kabupaten / Kota Nama Hutan Lindung * Luas (Ha)
1 Karimun Hl Pulau Karimun Kecil 380.39
Hl G. Jantan-Betina 1,584.42
Hl Pulau Combol 1,978.80
Hl Pulau Panjang 463.30
Hl Pulau Durian 1,366.30
2 Batam Hl Nongsa I 365.90 Hl Nongsa II 251.60
Hl Duriangkang 3,511.00
Hl Bukit Dangas 174.60
Hl Sei. Harapan 709.40
Hl Bukit Tiban 1,830.00
Hl Sei. Ladi 48.95
Hl Batu Ampar II 60.71
Hl Tanjung Piayu + Bagan 559.00
Hl Tembesi 2,119.00
Hl Lelai 279.20
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 19
No. Kabupaten / Kota Nama Hutan Lindung * Luas (Ha)
Hl Telaga Punggur 366.10
Hl Tiban Utara 19.27
Hl Bandara 481,3
Hl Tanjung Uncang 36,71
Hl Dapur 12 294.80
3 Tanjungpinang Hl Bukit Kucing 54,4 Hl Sei. Pulai 562,75
4 Bintan Hl. Bintan Kecil 308 Hl. Bintan Besar 280
Hl Gunung Langkuas 1.071,80
Hl Gunung Kijang 760
Hl Sungai Pulai 249,75
Hl Sei. Jago 1.629,60
Hl Bukit Siolong + Usulan Baru 6.698,72
5 Lingga Hl G. Lanjut 4.896,33 Hl G. Muncung 2.684,06
Hl G. Daik 19.552,03
Hl Bukit Tunggal 337,57
6 Kepulauan Anambas Hl P. Jemaja 2.495,78 Hl P. Siantan 3.453,76
7 Natuna Hl G. Ranai 2.654,40 Hl G. Bedung 5.263,62
Hl G. Sekunyam 4.988,05
Jumlah 75.029,02
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 20
Potensi perikanan di kawasan Provinsi Kepulauan Riau sangat
besar. Mengingat luas lautannya yang mencapai 95 persen lebih dari
total luas. Apabila aspek-aspek yang ada yang berhubungan dengan
kelautan dan perikanan dikembangkan dengan baik, maka bukan
tidak mungkin bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang terbesar.
Data budidaya perikanan berdasarkan jenis budidaya, sawah dan
bukan sawah serta data perkebunan berdasarkan luas areal terdapat
tanaman yang belum menghasilkan, tanaman yang menghasilkan dan
tanaman tua rusak.
Tabel 2.13 : Luas Usaha Budidaya Perikanan Menurut Jenis Budidaya
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2010
No. Kabupaten/Kota Laut (Ha) Payau (Ha) Tawar (Ha) 1 Tanjungpinang 952,0 1,0 11,0
2 Batam 8.903,0 NA NA
3 Bintan 1.643,0 1.21,0 77,0
4 Karimun NA 18,0 98,0
5 Natuna NA NA NA
6 Lingga 1.021,0 28,0 3,0
7 Kepulauan Anambas 3.961,0 NA NA
Jumlah
2009*) 16.480,0 168,0 189,0
2008 32.307,0 16.273,0 22.352,0
2007 8.434,0 153,1 108,1
2006 151,9 92,6
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.
*) Data Perkiraan Sementara
Berdasarkan data tabel diatas, hanya Kabupaten Karimun dan
Kabupaten Natuna yang tidak memiliki Luas laut yang menjadi usaha
budidaya perikanan. Kota Batam menjadi daerah yang menggunakan
laut yang paling luas untuk menjadi usaha budidaya perikanan
dengan jumlah 8903 Ha.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 21
C. Kependudukan
1. Kepadatan Penduduk
Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan
harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh
karena itu dalam pembangunan, penduduk tidak hanya dipandang
sebagai objek tapi juga sebagai subjek dalam pembangunan. Jumlah
penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang
cepat akan memperlambat tercapainya kondisi penduduk yang ideal.
Sehingga perlu didorong kebijakan pengarahan mobilitas penduduk yang
didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya
dukung alam dan daya tampung lingkungan agar persebaran penduduk
antar wilayah dapat optimal.
Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau relatif cukup
tinggi dengan rata-rata pertumbuhan penduduk selama tahun 2006 – 2010
setiap tahunnya tumbuh sebesar 5,84 persen, dimana pada tahun 2006
jumlah penduduk provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.337.863 jiwa
meningkat menjadi sebanyak 1.679.163 jiwa pada tahun 2010.
Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah yang terbuka, menjadikan
pertumbuhan penduduknya tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan
penduduk alamiah tapi juga dipengaruhi oleh pertumbuhan non alamiah.
Kondisi ini menyebabkan kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau
meningkat cukup tinggi, dimana pada tahun 2006 kepadatan penduduk
sebesar 126 jiwa per km2 meningkat menjadi sebesar 158 jiwa per km2
pada tahun 2010.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 22
Tabel 2.14 : Kepadatan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010
No Kabupaten/Kota Luas Daratan Jumlah Penduduk
Kepadatan Penduduk Per
Km2 1 Karimun 2.873,20 212.561 74 2 Bintan 1.946,13 142.300 73 3 Natuna 2.058,45 69.003 34 4 Lingga 2.117,72 86.244 41 5 Kepulauan Anambas 590,14 37.411 63 6 Kota Batam 770,27 944.285 1.226 7 Kota Tanjung Pinang 239,50 187.359 782
Kepulauan Riau 2010 10.595,41 1.679.163 158 2009 10.595,41 1.514.594 143 2008 10.595,41 1.453.073 137 2007 10.595,41 1.392.918 131
2006 10.595,41 1.337.863 126
Sumber : BPS, Data Sensus Penduduk 2010
Dilihat menurut wilayah, persebaran penduduk antar wilayah
masih relatif kurang merata. Penduduk Provinsi Kepulauan Riau masih
terkonsentrasi pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan atau pusat
industri. Kota Batam merupakan daerah dengan kepadatan penduduk
tertinggi yaitu 1.226 jiwa per km2 diikuti Kota Tanjung Pinang dengan
kepadatan penduduk sebesar 782 jiwa per km2. Sedangkan daerah dengan
kepadatan terendah adalah Kabupaten Natuna dengan kepadatan
penduduk 34 jiwa per km2
.
2. Struktur Umur
Jika diperhatikan perbandingan antara penduduk laki-laki dan
perempuan (sex ratio) penduduk Kepri adalah 105,62 yang berarti bahwa
setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Dan
semua kabupaten/kota yang ada ternyata jumlah penduduk laki-lakinya
lebih banyak dari penduduk perempuan.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 23
Tabel 2.15 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota Tahun 2010
Kelompok Umur Karimun Bintan Natuna Lingga Anambas Batam Tanjung Pinang
Total
0 – 4 21.971 16.317 8.087 8.386 4.143 122.807 19.325 201.036
5 – 9 22.222 14.736 7.595 8.964 4.141 92.025 18.650 168.333
10 – 14 20.508 11.549 6.532 7.545 3.695 57.840 15.646 123.315
15 – 19 18.058 10.256 5.560 6.522 2.900 56.904 15.313 115.513
20 – 24 16.850 13.283 5.687 6.738 3.135 129.095 15.428 190.216
25 – 29 20.111 16.992 7.277 8.351 3.622 143.436 19.872 219.661
30 – 34 20.149 15.588 6.383 7.371 3.472 123.439 18.859 195.261
35 – 39 17.291 12.128 5.481 6.800 3.019 87.273 16.459 148.451
40 – 44 13.937 9.102 4.234 5.650 2.330 54.335 13.279 102.867
45 – 49 11.923 6.870 3.739 5.048 2.116 30.386 10.669 70.751
50 – 54 9.776 4.993 2.805 4.630 1.644 19.065 8.173 51.086
55 – 59 7.155 3.625 2.076 3.570 1.161 12.035 5.868 35.490
60 – 64 4.681 2.573 1.471 2.516 786 6.897 3.780 22.704
65 – 69 3.587 1.964 974 1.862 592 4.021 2.721 15.721
70 – 74 4.342 2.324 1.102 2.291 652 4.727 3.320 18.758
Jumlah 212.561 142.300 69.003 86.244 37.411 944.285 187.359 1.679.163
Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 24
Dari total penduduk Provinsi Kepulauan Riau, kelompok umur
25–29 tahun yang paling tinggi yakni sebesar 219.661 jiwa. Kelompok
umur ini adalah kelompok umur yang sangat produktif untuk memulai
usaha kerja. Kemudian kelompok umur 0 – 4 tahun, yakni sebesar 201.036
jiwa. Disisi lain penduduk pada usia sekolah jumlahnya juga cukup besar,
dimana kelompok penduduk usia 5 - 9 tahun sebanyak 168.333 jiwa,
kelompok penduduk usia 10-14 tahun jumlahnya sebanyak 123.315 jiwa,
ini berarti pemerintah berkewajiban menyediakan berbagai fasilitas
pendidikan yang memadai dan terjangkau. Sedangkan jumlah penduduk
usia di bawah 5 tahun sebanyak 201.036 jiwa dan penduduk 65+ tahun
jumlahnya sebanyak 34.479 jiwa, kelompok penduduk ini pada umumnya
lebih membutuhkan pelayanan kesehatan dibandingkan kelompok umur
lainnya dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan
berbagai fasilitas dan kebutuhan dasar penduduknya.
Tabel 2.16 : Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur Produktif dan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010
Kelompok Umur
Karimun Bintan Natuna Lingga Anambas Batam Tanjung Pinang
Total
0 – 14 64.701 27.922 22.214 24.895 11.979 272.672 53.621 492.684
15 – 64 139.931 110.090 44.713 57.196 24.188 663.308 127.697 1.152.000
65+ 7.929 4.288 2.076 4.153 1.244 8.305 6.041 34.479
Jumlah 212.561 142.300 69.003 86.244 37.411 944.285 187.359 1.679.163
DR 52 29 54 51 55 42 47 46
Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 25
Dapat dilihat bahwa beban ketergantungan penduduk Provinsi
Kepulauan Riau sebesar 46, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia
produktif di Kepri mempunyai tanggungan sekitar 46 penduduk yang
non produktif. DR yang dibawah Kepri adalah Kabupaten Bintan sebesar
29 dan Batam sebesar 42, yang berarti bahwa untuk ke dua kabupaten ini
beban tanggungannya lebih kecil karena penduduk yang tidak produktif
(tidak bekerja) bisa dikatakan sangat kecil. Sedangtkan DR yang tertinggi
adalah Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten
Karimun. Penduduk usia produktif tersebut sangat membutuhkan
tersedianya lapangan pekerjaan.
Di negara sedang berkembang pada umumnya pembangunan
kependudukannya ditandai dengan tingkat kelahiran yang tinggi dan
tingkat kematian yang rendah. Kondisi ini mengakibatkan proporsi
penduduk pada usia muda di negara sedang berkembang pada umumnya
lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia dewasa. Proporsi
penduduk usia muda yang lebih besar tersebut bagi pembangunan
ekonomi kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan penduduk usia
muda yang besar tersebut pada umumnya belum produktif dalam
menghasilkan barang dan jasa, dan sebaliknya mereka akan menambah
beban tanggungan bagi penduduk yang produktif. Dengan demikian
peningkatan jumlah penduduk usia muda akan cenderung memperkecil
angka penghasilan per kapita.
Disisi lain, jumlah penduduk usia muda yang besar di suatu negara
mengakibatkan alokasi faktor-faktor produksi akan lebih diarahkan pada
investasi-investasi sosial seperti penyediaan pendidikan dan kesehatan
dan bukan pada investasi-investasi kapital yang akan lebih cepat
mendorong perkembangan ekonomi. Hal ini tentunya akan menyebabkan
tertundanya pembangunan ekonomi, mengingat prioritas pembangunan
lebih diarahkan pada pembangunan untuk investasi-investasi sosial.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 26
Pada tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau
sebanyak 1.679.163 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak
862.144 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 817.019 jiwa. Dilihat
menurut struktur umur menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk
Provinsi Kepulauan Riau berada pada usia muda. Struktur umur yang
demikian membutuhkan tersedianya kesempatan kerja yang luas, jika
tidak maka akan menimbulkan permasalahan pengangguran.
Gambar 2.1 :
Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
Sebagian besar penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tinggal di
wilayah perkotaan sebanyak 1.390.787 jiwa atau 82,83 persen dan
selebihnya tinggal di wilayah pedesaan sebanyak 288.376 jiwa atau 17,17
persen. Pada wilayah perkotaan dilihat berdasarkan jenis kelamin,
penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan, dimana
penduduk laki-laki sebanyak 711.274 jiwa dan penduduk perempuan
sebanyak 679.513 jiwa.
0-410-1420-2430-3440-4450-5460-6470-7480-8490-94
Perempuan Laki-Laki
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 27
Gambar 2.2 :
Piramida Penduduk Perkotaan Provinsi Kepulauan Riau
Sedangkan pada wilayah pedesaan, ratio penduduk menurut jenis
kelamin di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 110. Artinya setiap 100 orang
perempuan pada wilayah pedesaan terdapat sebanyak 110 orang laki-laki.
Terbatasnya infrastruktur pendidikan pada wilayah pedesaan
menyebabkan penduduk usia muda pada wilayah pedesaan melakukan
urbanisasi dari desa ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Indikasi ini
juga terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, dimana berdasarkan data sensus
penduduk tahun 2010 jumlah penduduk usia muda pada umumnya (81,65
persen) tinggal diwilayah perkotaan dan selebihnya (18,35 persen) tinggal
diwilayah pedesaan.
0-45-9
10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-94
95+
Perempuan Laki-laki
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 28
Gambar 2. 3 :
Piramida Penduduk Pedesaan Provinsi Kepulauan Riau
Dimensi kependudukan dalam pembangunan nasional dapat
dilihat dalam dua sisi, yaitu : (1) bagaimana mengintegrasikan aspek
kependudukan dalam perencanaan pembangunan nasional dan (2)
pembangunan kependudukan itu sendiri. Sisi pertama merupakan
penjabaran dari pembangunan berwawasan kependudukan merujuk pada
konsep agar perencanaan pembangunan (baca pembangunan ekonomi)
harus memeperhatikan dinamika kependudukan yang ada. Sisi kedua
merujuk pada bagaimana membangun penduduk itu sendiri agar dapat
menjadi pelaku-pelaku pemabngunan yang andal. Dalam hal ini
bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengarahkan
mobilitas penduduk, meningkatkan kualitas penduduk dan didukung
dengan sistem informasi kependudukan yang andal.
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
90-94
Laki-laki Perempuan
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 29
4. Pendidikan
Pendidikan merupakan ujung tombak dalam pembangunan suatu
daerah. Tanpa adanya pendidikan tidak akan ada sumberdaya manusia
yang dapat berperan memajukan suatu daerah. Demikian juga apabila ada
sumberdaya tetapi tidak pernah ada upaya untuk meningkatkannya,
maka sia-sialah sumberdaya tersebut. Untuk meningkatkan sumberdaya
manusia diperlukan suatu perencanaan yang baik khususnya dalam
mempersiapkan pendidikan anak-anak.
Gambaran menyeluruh mengenai data base kondisi sarana dan
prasarana (infrastruktur) pendidikan sangat menentukan keberhasilan
dalam pengelolaan pendidikan terutama berkaitan dengan strategi
pengelolaan yang tepat guna dan berhasil guna. Gambaran ini dapat
diperoleh jika data dan informasi yang mencakup seluruh aspek yang
mempengaruhi perkembangan pendidikan dapat ditampilkan dengan
lengkap dan akurat melalui pembuatan data base infrastruktur sekolah.
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
dititikberatkan pada (1) peningkatan partisipasi anak yang belum men-
dapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjaringan anak-
anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD termasuk
SDLB/MI/Paket A dan peningkatan angka melanjutkan lulusan SD
termasuk SDLB/MI/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B atau bentuk
lain yang sederajat; (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah
dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka
mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3)
penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak
dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Program pendidikan
menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah
menengah pertama secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan
pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun
kejuruan dan pendidikan non-formal.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 30
Tabel 2.17 : Banyaknya Sekolah TK, SD, SMP, Jumlah Guru, Jumlah Murid Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 No. Kabupaten/
Kota TK SD SMP SMA SMK
Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid 1. Karimun 61 245 2.919 132 1.767 26.824 45 625 9.514 16 355 6.159 6 172 1.995 2. Bintan 24 97 1.293 96 1.160 16.488 25 436 5.485 7 214 2.567 5 117 830 3. Natuna 44 183 1.629 78 950 9.407 19 280 2.957 14 293 2.304 4 89 340 4. Lingga 10 52 488 137 1.366 10.609 31 346 3.567 9 190 2.148 3 50 328 5. Kepulauan
Anambas 14 55 615 58 449 5.197 16 165 1.838 4 69 951 1 8 155
6. Batam 289 946 12.580 261 3.739 86.751 87 1.423 22.218 32 663 8.280 29 718 9.662 7. Tanjung Pinang 25 139 1.529 63 1.155 22.244 23 523 8.567 10 304 4.507 11 375 4.442
Jumlah 467 1.717 23.053 825 10.586 177.520 246 3.798 54.146 92 2.088 26.916 59 1.529 17.752
Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010
Tabel 2.18 : Rasio Murid - Guru, Rasio Murid – Sekolah TK, SD, SMP Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 No. Kabupaten/
Kota TK SD SMP SMA SMK
Rasio Murid-Guru
Rasio Murid-sekolah
Rasio Murid-Guru
Rasio Murid-Guru
Rasio Murid-sekolah
Rasio Murid-Guru
Rasio Murid-Sekolah
Rasio Murid-Sekolah
Rasio Murid-Guru
Rasio Murid-Sekolah
1. Karimun 12 48 15 17 385 12 333 203 15 211 2. Bintan 13 54 14 12 367 7 166 172 13 219 3. Natuna 9 37 10 8 165 4 85 121 11 156 4. Lingga 9 49 8 11 239 7 109 77 10 115 5. Kepulauan Anambas 11 44 12 14 238 19 155 90 11 115 6. Batam 15 50 23 12 259 13 333 332 16 225 7. Tanjung Pinang 11 61 19 15 451 12 404 353 16 372 13 49 17 13 293 12 301 215 14 220
Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 31
Kualitas sumberdaya manusia yang rendah akan menghasilkan
produktivitas dan output yang rendah. Kualitas sumberdaya manusia
yang rendah diantaranya dapat tercemin dari kemampuan suatu
penduduk dalam membaca dan menulis. Pada kondisi penduduk yang
buta huruf akan lebih sulit untuk memperoleh informasi dan ilmu
pengetahuan dibandingkan dengan penduduk yang memiliki
kemampuan membaca dan menulis.
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang berumur 5 tahun
keatas pada tahun 2010 yaitu 1.478.124 jiwa dari jumlah tersebut sebagian
besar yaitu sebanyak 1.400.451 jiwa memiliki kemampuan untuk
membaca dan menulis. Sedangkan sebanyak 73.508 jiwa merupakan
penduduk yang buta huruf. Dilihat menurut struktur umurnya pada
umumnya penduduk yang buta huruf tersebut berada pada usia muda.
Jumlah penduduk yang buta huruf pada kelompok umur 5-14 tahun yaitu
sebanyak 41.668 jiwa. Tingginya penduduk yang buta huruf pada
kelompok umur 5-14 tahun tersebut ditengarai pada kelompok ini pada
umumnya merupakan usia kanak-kanak yang memang belum
mengenyam pendidikan.
Pada penduduk usia 15-44 tahun yang buta huruf sebanyak 12.064
jiwa dan pada kelompok umur 45-63 sebanyak 13.122 jiwa. Pada
kelompok tersebut merupakan penduduk yang seharusnya berada pada
usia kerja. Ketidakmampuan untuk membaca dan menulis penduduk
tersebut akan menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan
dan mengembangkan kemampuan mereka untuk lebih produktif.
Rendahnya produktifitas penduduk tersebut pada akhirnya akan
berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan yang akan mereka
terima.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 32
Tabel 2.19 : Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Kemampuan Baca Tulis di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010
Kelompok Umur Kemampuan Membaca dan Menulis
Huruf Latin Huruf Lainnya Buta Huruf Tidak Ditanyakan Jumlah 5-9 126.601 1.473 40.242 9 168.325
10-14 121.553 244 1.426 81 123.304 15-19 114.251 64 1.059 193 115.567 20-24 188.005 100 1.407 803 190.315 25-29 216.584 167 2.016 980 219.747 30-34 192.230 221 2.178 709 195.338 35-39 145.330 258 2.395 522 148.505 40-44 99.215 331 3.009 340 102.895 45-49 66.403 454 3.701 233 70.791 50-54 46.659 503 3.809 136 51.107 55-59 31.950 431 3.031 84 35.496 60-64 19.701 370 2.581 50 22.702 65-69 12.976 413 2.317 15 15.721 70-74 7.561 308 1.986 4 9.859 75-79 3.329 197 1.145 3 4.674 80-84 1.488 117 706 1 2.312 85-89 589 54 285 2 930 90-94 195 29 128 0 352 95+ 86 11 87 0 184
Jumlah 1.394.706 5.745 73.508 4.165 1.478.124
Sumber : BPS, SP 2010
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 33
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. “Carilah Ilmu dari sejak
berada dalam ayunan hingga masuk liang lahat” pepatah ini mengajarkan
kita betapa pentingnya pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia. Kita dianjurkan menuntut ilmu mulai dari kecil
hingga kita meninggal dunia.
Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 penduduk Provinsi
Kepulauan Riau yang berada pada usia kanak-kanak yaitu berumur 5-6
tahun sebanyak 72.486 jiwa. Pada kelompok umur ini pada umumnya
mereka sedang berada pada pendidikan taman kanak-kanak (TK).
Sehingga status pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada umumnya
adalah tidak /belum pernah sekolah atau tidak/belum tamat sekolah
dasar. Kelompok umur 7-12 tahun merupakan penduduk pada usia
sekolah dasar, dimana jumlahnya mencapai 172.969 jiwa dan dari jumlah
tersebut sebanyak 5.931 jiwa tidak/belum pernah sekolah.
Pada kelompok umur 13-24 tahun pada umumnya merupakan
penduduk pada usia sekolah menengah dan tinggi dengan jumlah
penduduk pada usia ini mencapai sebanyak 352.056 jiwa dan dari jumlah
tersebut sebanyak 4.637 jiwa tidak/belum pernah sekolah. Sedangkan
selebihnya sebanyak 347.419 jiwa pernah sekolah dengan tingkat
pendidikan tertinggi yang ditamatkan mulai dari tidak/belum tamat SD
sampai dengan pendidikan jenjang S2/S3.
Jumlah penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur 25-64
tahun sebanyak 846.581 jiwa dari jumlah tersebut sebanyak 34.550 jiwa
atau 4,08 persen tidak/belum pernah sekolah. Sedangkan penduduk yang
tidak/belum pernah sekolah pada usia tua jumlahnya lebih tinggi yaitu
sebanyak 8.111 jiwa atau 23,83 persen dari penduduk kelompok umur
lebih dari 65 tahun yaitu 34.032 jiwa.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 34
Tabel 2.20 : Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010
Kelompok Umur
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan
Tidak/Belum Pernah Sekolah
Tidak/Belum Tamat SD
SD/MI/ Sederajat
SLTP/MTs/ Sederajat
SLTA/MA/ Sederajat SMK Diploma
I/II Diploma
III Diploma IV/ Universitas S2/S3 Jumlah
5-6 49.696 22.790 0 0 0 0 0 0 0 0 72.486
7-12 5.931 154.041 12.997 0 0 0 0 0 0 0 172.969
13-15 846 8.914 41.046 17.002 0 0 0 0 0 0 67.808
16-18 941 2.309 10.946 33.964 14.236 2.398 0 0 0 0 64.794
19-24 2.850 5.462 24.016 36.039 115.787 25.998 2.028 3.995 3.253 26 219.454
25-29 3.448 6.542 29.994 36.971 99.254 21.126 3.516 7.741 10.925 230 219.747
30-34 3.785 7.101 33.831 31.300 83.387 14.478 3.028 7.210 10.819 399 195.338
35-39 4.053 7.156 31.118 23.754 58.315 7.461 1.976 4.744 9.414 514 148.505
40-44 4.584 7.570 25.275 14.909 34.556 3.880 1.408 2.824 7.260 629 102.895
45-49 5.516 8.351 23.371 9.338 15.824 1.736 902 1.429 3.873 451 70.791
50-54 5.418 7.799 19.286 6.451 8.025 1.140 493 703 1.525 267 51.107
55-59 4.297 6.049 14.164 4.361 4.530 712 321 340 601 121 35.496
60-64 3.449 4.426 9.024 2.335 2.347 339 236 214 267 65 22.702
65-69 3.054 3.474 6.047 1.368 1.282 177 68 123 110 18 15.721
70-74 2.368 2.400 3.698 600 570 88 21 58 49 7 9.859
75-79 1.363 1.249 1.652 195 148 32 5 15 13 2 4.674
80-84 776 655 735 71 62 5 1 5 2 0 2.312
85-89 311 272 303 16 20 2 3 2 1 0 930
90-94 144 109 87 7 4 0 0 1 0 0 352
95+ 95 48 33 2 4 1 0 0 0 1 184
Jumlah 102.925 256.717 287.623 218.683 438.351 79.573 14.006 29.404 48.112 2.730 1.478.124
Sumber : Sensus Penduduk 2010
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 35
5. Kesehatan
Persoalan lainnya yang menjadi isu pembangunan kesehatan di
Provinsi Kepulauan Riau adalah masih belum lengkap dan meratanya
sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar pada seluruh wilayah
kecamatan maupun desa. Sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten
Kepulauan Riau terdiri dari 24 unit rumah sakit, 66 unit puskesmas, 71
unit puskesmas keliling, 36 unit puskesmas keliling laut dan 215 unit
Puskesmas Pembantu.
Tabel 2.21 : Banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Keliling Laut, Puskesmas Pembantu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010
No. Kabupaten/Kota RS Puskesmas Puskesmas Keliling
Puskesmas Keliling
laut
Puskesmas Pembantu
1. Karimun 2 9 24 2 37
2. Bintan 1 12 5 3 29
3. Natuna 2 12 9 5 30
4. Lingga 2 6 2 4 36
5. Kepulauan Anambas
1 7 2 8 21
6. Batam 14 14 19 14 50
7. Tanjung Pinang 2 6 10 - 12
Jumlah 24 66 71 36 215
Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010
Rasio untuk dokter umum yaitu 48 per 100.000 penduduk, perawat
186 per 100.000 penduduk dan bidan 70 per 100.000 penduduk. Kondisi
ini masih jauh dari kondisi ideal, dimana standarnya untuk dokter umum
yaitu 24 per 10.000 penduduk, perawat yaitu 158 per 10.000 penduduk
dan bidan yaitu 40 per 10.000 penduduk.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 36
Tabel 2.22 : Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 No. Kabupaten/Kota Dokter Dokter
Gigi Farmasi Perawat Bidan Gizi Teknis Kesmas Sanitasi Terapi
Fisik Jumlah
1. Karimun 87 16 18 227 100 9 19 15 10 2 500 2. Bintan 73 21 33 281 155 22 29 42 21 - 677 3. Natuna 51 13 30 240 89 13 26 29 12 5 508 4. Lingga 22 10 18 230 133 11 8 16 7 - 458 5. Kepulauan Anambas 27 7 13 118 57 4 - 12 2 - 241 6. Batam 512 78 146 1.481 456 39 122 72 43 13 2.958 7. Tanjung Pinang 25 40 42 516 171 14 29 20 18 5 879 Provinsi 8 1 15 26 10 6 3 28 2 - 99 Jumlah 805 186 315 3.119 1.171 118 236 234 115 25 6.320
Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010
Tabel 2.23 : Rumah Sakit Umum Pemerintah, Swasta dan Kapasitas Tempat Tidur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010
No. Kabupaten/Kota Pemerintah Swasta Jumlah Rumah Sakit Tempat Tidur Rumah Sakit Tempat Tidur Rumah Sakit Tempat Tidur
1. Karimun 1 163 1 40 2 203 2. Bintan 1 76 - - 1 76 3. Natuna 2 62 - - 2 62 4. Lingga 2 93 - - 2 93 5. Kepulauan Anambas 1 15 - - 1 15 6. Batam 2 261 12 790 14 1.051 7. Tanjung Pinang 2 314 - - 2 314 Jumlah 11 984 13 830 24 1.814
Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 37
5. Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja
(man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64
tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah
jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang
dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga
mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.
Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization),
penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga
kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu
penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar
9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan
bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah
bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain
bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang
bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja
dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.
Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang
tidak bekerja ataupun mencari kerja.
Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah tenaga kerja di
Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.186.495 orang. Dari jumlah tersebut
yang bekerja sebanyak 738.743 orang dan dalam kategori pengangguran
yaitu 81.329 yang terdiri dari mencari pekerjaan sebanyak 25.267 orang
dan bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan sebanyak 56.026
orang. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 362.844
orang.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 38
Tabel 2.24 : Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Kegiatan Seminggu yang Lalu di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010
Kelompok Umur
Kegiatan Seminggu yang Lalu
Bekerja Mencari pekerjaan
Bersedia bekerja
apabila ada yang
menyediakan
Bukan Angkatan
Kerja
Tidak Ditanyakan Jumlah
15-19 33.260 4.440 5.660 72.021 186 115.567
20-24 134.648 7.494 10.124 37.277 772 190.315
25-29 148.542 5.380 12.971 51.928 926 219.747
30-34 129.427 3.364 10.812 51.083 652 195.338
35-39 100.716 2.033 7.239 38.067 450 148.505
40-44 71.921 1.079 3.952 25.681 262 102.895
45-49 48.088 622 2.400 19.515 166 70.791
50-54 32.215 381 1.474 16.952 85 51.107
55-59 19.739 249 940 14.526 42 35.496
60-64 10.168 125 490 11.895 24 22.702
65-69 5.959 67 0 9.686 9 15.721
70-74 2.667 33 0 7.157 2 9.859
75-79 922 0 0 3.750 2 4.674
80-84 329 0 0 1.983 0 2.312
85-89 99 0 0 830 1 930
90-94 28 0 0 324 0 352
95+ 15 0 0 169 0 184
Jumlah 738.743 25.267 56.062 362.844 3.579 1.186.495
Sumber : BPS – SP 2010
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 39
6. Kesejahteraan Penduduk
Ukuran kesejahteraan tidak hanya sebatas pada ukuran-kuran
ekonomi yang diukur dari peningkatan pendapatan perkapita. Tapi
dibutuhkan ukuran lainnya. Memang Pertumbuhan ekonomi merupakan
suatu indikator dari dampak kebijaksanaan pembangunan yang
dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor
ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan
ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk
mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna
untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang akan datang.
Namun demikian, ukuran kesejahteraan lainnya juga memiliki peranan
penting. Sehingga selain PDRB ada indikator lain untuk mengukur
tingkat kesejahteraan. Ukuran ini menjelaskan pelbagai indikator yang
ada, ukuran itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat
dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Indeks
pembangunan Manusia
Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui
perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tetapi juga diteropong via
capaian disektor sosial, yakni pemdidikan dan kesehatan. Dalam hal yang
terakhir, Tingkat Melek huruf (TMH) dan Tingkat Harapan Hidup (THH)
adalah dua indikator yang lazim termaktub dalam konstruksi IPM.
(IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk
menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyarakat secara
agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi
dan sektor sosial sekaligus.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 40
Tabel 2.25 : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten Kota tahun 2008 - 2010
Kabupaten/Kota Tahun
2008 2009 2010
1.Karimun 72,8 73,15 73,64
2.Bintan 73,34 73,66 74,44
3.Natuna 69,81 70,11 70,56
4.Lingga 70,74 71,05 71,35
5.Kep. Anambas - 69,94 68,60
6.Batam 77,28 77,51 77,80
7.Tanjungpinang 74,18 74,54 75,07
Prov. KEPRI 74,18 74,54 75,07
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau
Ket. : * termasuk Kab. Anambas
Perkembangan indeks pembangunan manusia Provinsi Kepulauan
Riau menunjukkan angka yang terus meningkat yaitu dari 74,18 poin
pada tahun 2008 meningkat menjadi 75,07 poin pada tahun 2010. Dilihat
menurut kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Riau, IPM tertinggi
adalah Kota Batam sebesar 77,80 poin pada tahun 2010 dan terendah yaitu
IPM Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 68,60. Hal ini menunjukkan
bahwa pembangunan manusia di Kepulauan Riau masih terjadi
ketimpangan pembangunan terutama pada wilayah perkotaan dan
pedesaan. Infrastruktur baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya
di perkotaan yang lebih memadai di bandingkan dengan di pedesaan
menjadikan penduduk perkotaan lebih mudah untuk mengakses berbagai
fasilitas dalam mengupgrade kualitasnya.
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020
Kepulauan Riau
Laporan Akhir 2- 41
Tingkat kesejahteraan penduduk juga dapat dilihat dari sebanyak
penduduk suatu wilayah yang berada pada garis kemikinan. Pada tahun
2008 jumlah penduduk miskin sebanyak 131,80 ribu orang, jumlah ini
meningkat pada tahun 2010 menjadi sebanyak 138,19 ribu orang. Kota
Batam merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi
yaitu sebanyak 41,39 ribu jiwa pada tahun 2008 dan meningkat sebanyak
69,75 ribu jiwa pada tahun 2010. Sedangkan daerah dengan tingkat
kemiskinan terendah yaitu Kabupaten Natuna sebanyak 8,98 ribu jiwa
pada tahun 2008 dan pada tahun 2010 dapat diturunkan menjadi 3,37 ribu
jiwa, dimana data tersebut masih termasuk didalamnya penduduk miskin
yang terdapat pada Kabupaten Anambas.
Tabel 2.26 : Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau
Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)
2008 2009 2010
1.Karimun 20,90 15,54 15,40
2.Bintan 13,63 9,24 10,47
3.Natuna 8,98* 4,39* 3,37
4.Lingga 28,83 15,36 13,65
5.Kep. Anambas
1,80
6.Batam 41,39 54,78 69,75
7.Tanjungpinang 18,08 26,03 23,75
Prov. KEPRI 131,80 125,33 138,19
Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas Juli 2008-2010
Ket. : * termasuk Kab. Anambas