41
Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020 Kepulauan Riau Laporan Akhir 2- 1 BAB II GAMBARAN UMUM KEPULAUAN RIAU A. Geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002, terdiri dari dua Kota dan tiga Kabupaten yang ibukota Tanjungpinang. Pada tahun 2003 Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Riau (menjadi Kabupaten Bintan tahun 2006). Tahun 2008 Kabupaten Natuna mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan Motto: Berpancang Amanah, Bersauh Marwah” Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia, dan ramah lingkungan. Sesuai dengan Undang-undang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau luas wilayahnya adalah sebesar 251.810,71 Km², terdiri dari luas lautannya sebesar 241.215,30 Km² (95,79 %) dan sisanya seluas 10.595,41 Km ² (4,21 %) merupakan wilayah daratan.

STrategi kependudukan provinsi kepulauan riau

Embed Size (px)

Citation preview

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 1

BAB II

GAMBARAN UMUM

KEPULAUAN RIAU

A. Geografis

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2002, terdiri dari dua Kota dan tiga Kabupaten yang

ibukota Tanjungpinang. Pada tahun 2003 Kabupaten Kepulauan Riau

dimekarkan menjadi Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan

Riau (menjadi Kabupaten Bintan tahun 2006). Tahun 2008 Kabupaten

Natuna mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Natuna dan

Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan Motto: “Berpancang

Amanah, Bersauh Marwah” Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk

membangun menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian

nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu

yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia, dan

ramah lingkungan.

Sesuai dengan Undang-undang pembentukan Provinsi

Kepulauan Riau luas wilayahnya adalah sebesar 251.810,71 Km²,

terdiri dari luas lautannya sebesar 241.215,30 Km² (95,79 %) dan

sisanya seluas 10.595,41 Km ² (4,21 %) merupakan wilayah daratan.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 2

Tabel 2.1 : Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau

No. Kabupaten/ Kota

Luas Daratan (km2)

Luas Daratan (%) Kecamatan Kelurahan /

Desa

1 Tanjungpinang 239,50 2,26 4 18

2 Batam 770,27 7,27 12 64

3 Bintan 1.946,13 18,36 10 51

4 Karimun 2.873,20 27,12 9 54

5 Natuna 2.058,45 19,43 12 73

6 Lingga 2.117,72 19,99 5 57

7 Kepulauan Anambas 590,14 5,57 7 34

Provinsi Kepulauan Riau 10.595,41 100 59 351

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari tujuh kabupaten/kota yaitu

Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten

Kepulauan Anambas. Berdasarkan tabel diatas kabupaten Karimun

merupakan daerah dengan luas wilayah daratan terluas yaitu 2.873,20

Km2 dan wilayah dengan luas daratan terendah yaitu Kota Tanjung

Pinang seluas 239,50 Km2

Jarak dan aksesibilitas yang terdapat antar suatu wilayah dengan

wilayah lainnya akan mempengaruhi tingkat interaksi penduduk antar

wilayah. Semakin jauh jarak dan minimnya sarana aksesbilitas suatu

wilayah dengan pusat-pusat layanan misalnya seperti pusat

pemerintahan, pusat pendidikan, maupun pusat perdagangan, maka

akan memperkecil intensitas interaksi antar penduduk wilayah dan

semakin memperbesar rentang kendali beban pembangunan.

. Berdasarkan tabel diatas, jumlah Kecamatan

yang ada pada Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 59 Kecamatan yang

terdiri dari 351 Kelurahan/Desa.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 3

Tabel 1.2 : Nama Ibukota Kabupaten/Kota dan Jarak Ke Ibukota

No. Kabupaten / Kota Nama Ibu Kota Jarak Ke Ibukota Provinsi (Km)

1 Tanjungpinang Tanjungpinang 0

2 Batam Batam 70,4

3 Bintan Bintan Buyu 32

4 Karimun Tanjung Balai 120,8

5 Natuna Ranai 704

6 Lingga Daik 96

7 Kepulauan Anambas Tarempa 310,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jarak yang paling

jauh dengan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau adalah Ibu kota

Kabupaten Natuna (Ranai), sedangkan Ibu kota Kabupaten/Kota yang

paling dekat dengan Ibu Kota Provinsi adalah Bintan Buyu dengan

jarak 32 Km dari Tanjungpinang.

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada lokasi yang sangat

strategis yakni berada di wilayah perbatasan antar negara, bertetangga

dengan salah satu pusat bisnis dunia (Singapura) serta didukung oleh

adanya jaringan transportasi laut internasional dengan lalu lintas yang

ramai. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0˚40’

LS dan 07̊ 19’ LU serta antara 103˚3’ -110˚00’ BT, dengan batas wilayah

sebagai berikut :

Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja

Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 4

Tabel 2.3 : Letak Geografis Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten / Kota Letak Geografis

Lintang Utara Bujur Timur

1 Tanjungpinang 0’51” – 0’59” 104’23” – 104’34”

2 Batam 0’55” – 1’55” 103’45” – 104’10”

3 Bintan 1’48” – 0’48” 104’00” – 108’00”

4 Karimun 0’35” – 1’10” 103’30” – 104’00”

5 Natuna 1’16” – 7’19” 105’00” – 110’00”

6 Lingga 0’20”LU – 0’40”LS 104’00” – 105’00”

7 Kepulauan Anambas 2’10” – 3’40” 105’10” – 106’40”

Kepulauan Riau 7’19” LU – 0’40” LS 103’30” – 110’00”

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-

pulau besar dan kecil yang letak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan/laut. Beberapa pulau yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan dimana Ibukota Provinsi (Tanjungpinang) dan Kabupaten Bintan berlokasi; Pulau Batam yang merupakan Pusat Pengembangan Industri dan Perdagangan; Pulau Rempang; dan Pulau Galang yang merupakan kawasan perluasan wilayah industri Batam; Pulau Karimun, Pulau Kundur di Karimun, Pulau Lingga, Pulau Singkep di Lingga, Pulau Bunguran di Natuna, serta Gugusan Pulau Anambas (di Kepulauan Anambas).

Selain itu Provinsi Kepulauan Riau memiliki pulau-pulau kecil yang hampir tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada, termasuk diantaranya pulau-pulau kecil yang terletak di wilayah perbatasan Negara Indonesia. Keberadaan pulau-pulau terluar ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat memiliki kerentanan terhadap masalah keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 5

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, dinyatakan bahwa

terdapat 19 pulau-pulau kecil terluar di Provonsi Kepulauan Riau.

Letak dan nama-nama pulau tersebut tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 : Nama-nama Pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No Nama Pulau Koordinat Keterangan

1 Tokong Burung 04o04'01"LU, 107o Kab. Natuna 26'29"BT

2 Kepala 02o38'43"LU, 109o Kab. Natuna 10'04"BT

3 Subi Kecil 04o01'51"LU, 108o Kab. Natuna 54'52"BT

4 Sebetul 04o42'25"LU, 107o Kab. Natuna 54'20"BT

5 Sekatung 04o47'38"LU, 108o Kab. Natuna 00'39"BT

6 Semiun 04o31'09"LU, 107o Kab. Natuna 43'17"BT

7 Senoa 04o00'48"LU, 108o Kab. Natuna 25'04"BT

8 Tokong Malang Biru 02o18'00"LU, 105o Kab. Natuna 34'07"BT

9 Tokong Berlayar 03o20'74"LU, 106o Kab. Kepulauan Anambas 16'08"BT

10 Mangkai 03o05'32"LU, 105o Kab. Kepulauan Anambas 53'00"BT

11 Damar 02o44'29"LU, 105o Kab. Kapulauan Anambas 22'46"BT

12 Tokong Nanas 03o19'52"LU, 105o Kab. Kepulauan Anambas 57'04"BT

13 Sentut 01o02'52"LU, 104o Kab. Bintan 49'50"BT

14 Nipah 01o09'13"LU, 103o Kota Batam 39'11"BT

15 Nongsa 01o12'29"LU, 104o Kota Batam 04'47"BT

16 Pelampung 01o07'44"LU, 103o Kota Batam 41'58"BT

17 Batu Berhantu 01o11'06"LU, 103o Kota Batam 52'57"BT

18 Iyu Kecil 01o11'25"LU, 103o Kab. Karimun 21'08"BT

19 Karimun Kecil 01o09'59"LU, 103o Kab. Karimun 23'20"BT

Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 6

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4

(empat) kelompok, yaitu:

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Untuk Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan

Kota Batam, ketinggian wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 –

200 m (paling dominan), dan diatas 200 meter, dengan puncak tertinggi

terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang

dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di

atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kepulauan

Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas,

Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan, dan lain-lain. Kondisi

morfologi, ketinggian, dan kemiringan lereng wilayah secara umum

menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan,

dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-

Singkep . Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama

geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok

pulau ini merupakan relik morfologi tua memberi topografi bukit dan

gunung.

3. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa

morfologi tua paparan tepian benua Sunda.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 7

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau

merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama ”paparan

sunda” atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan yang terdapat di

Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika

geneis, meta batu lanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batu

pasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan

terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur

bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro,

yang tersebar di Pulau Batam, Bintan dan Buru. Juga terdapat batuan

aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium

muda seperti lumpur, lanau, dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri

dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga

dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen.

Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau

barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang

dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat

laut-tenggara, dan sebagian kecil dataran terletak di bagian kakinya.

Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di

bagian selatan pulau dan dataran di bagian kaki. Struktur geologi

sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat

daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-

timur. Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan

juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil

bauksit.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 8

Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa, dan konglomerat polemik. Geologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarung juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit.

Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara-barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran di bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau relatif besar yaitu Pulau Matak, Siantan, dan Jemaja. Ketiga pulau disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya-timur laut seperti di Pulau Jemaja. Sehingga mempunyai potensi tambang granit yang merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 9

Tabel 2.5 : Nama gunung dan ketinggiannya di Provinsi Kepulauan Riau

No Kabupaten/Kota Gunung Tinggi

1 Tanjungpinang - -

2 Batam - -

3 Bintan Gunung Bintan 380 m

4 Karimun Gunung Jantan 478 m

5 Natuna

Gunung Ranai Gunung Datuk

Gunung Tukong Gunung Selasih Gunung Lintang Gunung Punjang

Gunung Kute Gunung Pelawan Condong

959 m 510 m 477 m 387 m 610 m 443 m 232 m 405 m

6 Lingga

Gunung Daik Gunung Sepincan

Gunung Tanda Gunung Lanjut

Gunung Muncung

1272 m 800 m 343 m 519 m 415 m

7 Kepulauan Anambas - -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.

Kota Batam, Kota Tanjungpinang serta Kabupaten Kepulauan

Anambas menjadi daerah Kota/Kabupaten yang tidak memiliki

Gunung di daerahnya. Natuna menjadi Kabupaten yang memiliki

Gunung paling banyak yaitu delapan buah gunung. Kabupaten

Lingga memiliki gunung yang paling tinggi di Provinsi Kepulauan

Riau yaitu Gunung Daik dengan ketinggian 1272 m, dan Gunung Kute

sebagai gunung dengan ketinggian terendah (232 m) yang terletak di

Kabupaten Natuna.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 10

Pulau-pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau umumnya

merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang

membentang dari Semenanjung Malaysia sampai Pulau Bangka dan

Belitung. Gugusan beberapa pulau kondisi daratannya berbukit-bukit

dan landai di bagian pantainya, dengan ketinggian rata-rata 2 - 5 meter

dari permukaan laut.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi

tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung), dan tekstur kasar.

Sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah

yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kuning, latosol,

dan aluvial. Jenis tanah Organosol dan glei humus merupakan

segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran

bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm,

dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20%

bila berpasir. Kepadatan atau bulk, density kurang dari 0,6 dan selalu

jenuh. Lapisan tanah Organosol tersebar di beberapa pulau Kecamatan

Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang, dan

Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah Latosol, dijumpai di Kabupaten

Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan beberapa pulau di

Kecamatan Moro. Sementara tanah Aluvial yang belum mempunyai

perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna

kelabu, kekuningan, kecoklatan, mengandung glei dan bertotol

kuning, merah, dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga

tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik.

Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan pulau-pulau

lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau lainnya.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 11

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari

dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi).

Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air

permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong,

sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali

sumur dangkal.

Tabel 2.6 : Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

No Kabupaten/Kota Daerah Aliran Sungai Mata Air DAM/Waduk Kolong

1 Batam - - Duriangkang, Muka Kuning, Sekupang, Sei Ladi, Nongsa

-

2 Natuna (termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas)

Antang Nuraja, Gunung Datuk, Tarempa,

Temurun, Gunung Bini,

Gunung Kesayana

- -

3 Karimun Sei Bati, Selangat - - Ex. Galian Timah Perayon, Ex. Galian Pasir

Kobel, Galian Pasir Tempan

4 Tanjungpinang - Hutan Lindung - -

5 Bintan Sekuning, Ekang, Kangboi, Bopeng, Busung, Korindo, Kawal, Hangus,

Pengudang

Gunung Lengkuas

Sungai Pulai

Jago, Kawasan wisata Lagoi

Danau Kolong Gunung

Kijang,Danau Belakang Mesjid Raya, Ex. Galian

Pasir Galang Batang, Ex. Galian Pasir

Simpang Busung, Ex. Galian Pasir

Pengujan

6 Lingga Resun, Tenam, Buluh, Marok Kecil

Gunung Daik, Gunung

Muncung, Batu Ampar

- Ex. Galian Timah Singkep

Sumber :Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 12

Kota Batam dan Kota Tanjungpinang merupakan dua daerah yang tidak memiliki Daerah Aliran Sungai. Sedangkan Kabupaten Bintan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang paling banyak yaitu Sembilan bauh Daerah Aliran Sungai (DAS).

Terdapat dua daerah yang tidak memiliki air permukaan yang berasal dari Mata Air yaitu Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Kabupaten Natuna (termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas) memiliki 6 mata air dari air permukaan, yaitu Nuraja, Gunung Datuk, Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana.

Provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki dua daerah Dam/Waduk, yaitu Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Serta Kota Batam memiliki Dam/Waduk yang terbanyak yaitu lima Dam/Waduk.

Kolong pada dasarnya kolam bekas tambang bauksit, timah, dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang digunakan sebagai sumber air bersih. Kolong terdapat pada tiga kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupten Lingga.

Bentuk wilayah yang berupa Kepulauan, menjadikan kondisi iklim Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh angin. Provinsi Kepulauan Riau beriklim laut tropis basah, terdapat musim hujan dan musim kemarau yang diselingi musim pancaroba dengan suhu terendah rata-rata 20,40

C. Pada bulan November sampai Februari bertiup angin musim Utara dan pada bulan Juni sampai bulan Desember bertiup angin musim Selatan. Pada musim angin Utara ketinggian dan arus gelombang yang besar serta kecepatan angin yang besar sangat menghambat kelancaran arus transportasi udara dan laut, kerawanan terhadap abrasi dan menghambat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada laut sehingga berpengaruh terhadap tingginya kecelakaan laut, langkanya bahan makanan, serta kebutuhan bahan bakar minyak.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 13

Tabel 2.7 : Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Curah Hujan, kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009

No. Uraian

Stasiun

Tanjung Pinang

Hang Nadim Batam

Karimun Ranai Natuna

Dabo Lingga

Tarempa Anambas

1. Suhu ( 0 C)

Minimum 21,3 22,7 24,4 24,1 23,0 -

Maksimum 34,2 33,3 31,6 30,3 31,4 -

Rata-rata 26,9 27,4 27,6 25,8 26,8 -

2. Kelembaban Udara (%)

Minimum 49,0 52,0 64,0 75,1 65,0 -

Maksimum 100,0 99,0 99,0 94,3 97,0 -

Rata-rata 84,0 83,0 86,0 90,4 84,0 -

3. Curah Hujan (mm) 3.363,3 164,7 230,4 193,2 216,7 168,7

4. Tekanan Udara (mb) 1.010,5 1.097,8 1.010,4 1.009,7 1.009,4 1.009,5

5. Kecepatan Angin (knot) 7,0 5,0 5,0 6,0 5,0 4,7

6. Penyinaran Matahari (%) 56,0 55,6 49,0 51,0 52,0 48,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.

Sebagai wilayah yang beriklim tropis basah, musin kemarau, dan musim hujan yang diselingi dengan musim pancaroba pada wilayah ini memiliki suhu rata-rata terendah yang tercatat di Stasiun Batam sebesar 20,4o C dan suhu rata-rata tertinggi tercatat di Stasiun Karimun sebesar 29,8o C, Adapun kelembaban rata-rata di Kepulauan Riau antara 84 persen sampai 90,4 persen.

Curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2009 di provinsi ini cukup beragam. Kisaran curah hujan tertinggi tercatat di stasiun Tanjungpinang sebesar 2.738,9 mm. Namun jumlah hari hujan justru lebih banyak terjadi di Karimun sebanyak 195 hari dan stasiun Natuna mencatat kisaran terendah, yaitu 1.893,0 mm. Jumlah hari hujan justru lebih banyak terjadi di Karimun sebanyak 195 hari dan stasiun Natuna mencatat jumlah hari terendah, yakni 150 hari sepanjang tahun 2009.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 14

B. Penggunaan lahan dan Potensi Pengembangan Wilayah

Jenis penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Riau bisa dibagi

menjadi lahan sawah, lahan bukan sawah, dan lahan bukan pertanian.

Luas lahan sawah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 adalah

sebesar 313 ha, sedangkan luas lahan bukan sawah dan lahan bukan

pertanian masing-masing adalah 523418 ha dan 535810 ha, yang

tersebar dalam tujuh kabupaten/kota.

Tabel 2.8 : Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/kota Tahun 2009

No Kab/Kota

Luas Lahan (ha)

Lahan Sawah

Lahan Bukan Sawah

Lahan Bukan Pertanian Jumlah

1 Karimun 157 55519 231644 287320

2 Bintan 54 93186 101373 194613

3 Natuna 78 170184 35464 205726

4 Lingga 0 152815 58957 211772

5 Kep.Anambas 23 20658 38452 59133

6 Batam 0 22023 55004 77027

7 Tanjungpinang 1 9033 14916 23950

Prov. Kep Riau 313 523418 535810 1059541

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2009.

Jenis penggunaan lahan bukan sawah dapat dibedakan menjadi

beberapa klasifikasi, yaitu: tegal/kebun; ladang huma, perkebunan;

lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat; tambak;

kolam/tebat/empang; padang rumput; lahan sementara tidak

diusahakan; dan lahan lainnya.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 15

Tabel 2.9 : Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/kota dan Jenis Lahan Tahun 2009

Kab/Kota

Luas Lahan Bukan Sawah (ha)

Tegal/

Kebun

Ladang

Huma Perkebunan

Ditanami pohon/ Hutan Rakyat

Tambak Kolam/ Tebat/

Empang

Padang Rumput

Sementara Tidak

Diusahakan

Lain nya Jumlah

Karimun 5.636 213 14.569 8.072 124 8 401 26.496 0 55.519

Bintan 19.044 16.695 21.306 10.248 2.129 1.753 1.110 20.897 4 93.186

Natuna 9.703 12.717 40.012 43.753 510 30 25.499 16.958 21.002 170.184

Lingga 1.315 695 41.090 20.387 420 116 857 87.935 0 152.815

Kep.Anambas 3.166 515 12.736 1.270 5 5 11 2.945 5 20.658

Batam 4.494 2.830 7.454 1.105 2.214 242 1.949 1.735 0 22.023

Tanjungpinang 994 300 1.047 0 0 15 150 4.299 2.228 9.033

Prov.Kep. Riau 44.352 33.965 138.214 84.835 5.402 2.169 29.977 161.265 23.239 523.418

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2009.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 16

Penggunaan lahan bukan pertanian diklasifikasikan menjadi

beberapa jenis, yaitu lahan yang diperuntukkan untuk rumah,

bangunan, dan halaman sekitarnya; hutan negara; rawa-rawa; dan

lahan lainnya.

Tabel 2.10 : Luas Lahan Bukan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009

Kab/Kota

Luas Lahan Bukan Pertanian (ha) Rumah,

Bangunan, & Halaman

Sekitarnya

Hutan Negara

Rawa-rawa (Tdk

Ditanami) Lainnya Jumlah

Karimun 62.467 27.934 807 14.0436 231.644

Bintan 72.667 3.931 7.369 17.406 101.373

Natuna 13.418 8.895 4.657 8.494 35.464

Lingga 14.942 23.656 428 19.931 58.957

Kep.Anambas 3.891 19.080 1.173 14.308 38.452

Batam 34.659 11.541 2.811 5.993 55.004

Tanjungpinang 9.787 365 1.390 3.374 14.916

Prov. Kep Riau 21.1831 95.402 18.635 209.942 535.810

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2009.

Luas hutan lindung di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009

menurut fungsinya terdiri dari hutan lindung seluas 74.234,05 Ha,

Hutan Produksi Terbatas seluas 44.275,25 Ha, Kawasan Konservasi

1.412.294,50 Ha, dan Hutan Mangrove seluas 44.700,03 ha.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 17

Tabel 2.11 : Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006-2009

No. Kabupaten/Kota Hutan

Lindung (Ha)

Hutan Produksi Terbatas (Ha)

Kawasan Konservasi

(Ha)

Hutan Mangrove

(Ha)

1 Tanjungpinang 367,40 - 197.133,70 -NA

2 Batam 11.107,54 - - --NA

3 Bintan 10.997,87 8.302,29 1.212.214,75 --NA

4 Karimun 5.773,21 1.164,43 - --NA

5 Natuna 12.906,07 2.4943,6 - --NA

6 Lingga 27.132,42 9.865,37 - --NA

7 Kepulauan Anambas 5.949,54 - 2.966,05 --NA

Jumlah

2009 74.234,05 44.275,25 1.412.294,50 --NA

2008*) 74.234,05 44.275,25 1.412.294,50 44.700,03

2007 74.686,10 148.488,80 55.065,80 161.128,14

2006 68.744,44 - 37.000,00 62.943,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.

*) Batas belum ditata

Berdasarkan tabel di atas, Kota Tanjungpinang memiliki jumlah

Hutan Lindung yang terkecil yaitu 367,4 Ha sedangkan Kabupaten

Lingga memiliki Hutan Lindung terluas yaitu 27132,42 Ha. Tabel

tersebut juga memberikan informasi mengenai Produksi Terbatas yang

terluas (9865,37 Ha) yang berada di kawasan Kabupaten Lingga.

Terdapat tiga Kota/Kabupaten yang tidak memiliki hutan produksi

terbatas yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kabupaten

Kepulauan Anambas.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 18

Pada tabel tertera bahwa Kawasan Konservasi terluas yang

terdapat di Provinsi Kepulauan Riau berlokasi di Kabupaten Bintan

dengan luas 1212214,75 Ha. Terdapat empat Kabupaten/Kota yang

tidak memiliki Kawasan Konservsi yaitu Kota Batam, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 39 Hutan lindung yang

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kota Batam memiliki

jumlah Hutan Lindung yang paling banyak dengan jumlah Hutan

Lindung sebanyak 16 Hutan Lindung. Hutan Lindung yang paling

luas di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di Kabupaten Lingga yaitu

Hutan Lindung Gunung Daik dengan luas 19,552.03 Ha.

Tabel 2.12 : Sebaran Hutan Lindung di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2009

No. Kabupaten / Kota Nama Hutan Lindung * Luas (Ha)

1 Karimun Hl Pulau Karimun Kecil 380.39

Hl G. Jantan-Betina 1,584.42

Hl Pulau Combol 1,978.80

Hl Pulau Panjang 463.30

Hl Pulau Durian 1,366.30

2 Batam Hl Nongsa I 365.90 Hl Nongsa II 251.60

Hl Duriangkang 3,511.00

Hl Bukit Dangas 174.60

Hl Sei. Harapan 709.40

Hl Bukit Tiban 1,830.00

Hl Sei. Ladi 48.95

Hl Batu Ampar II 60.71

Hl Tanjung Piayu + Bagan 559.00

Hl Tembesi 2,119.00

Hl Lelai 279.20

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 19

No. Kabupaten / Kota Nama Hutan Lindung * Luas (Ha)

Hl Telaga Punggur 366.10

Hl Tiban Utara 19.27

Hl Bandara 481,3

Hl Tanjung Uncang 36,71

Hl Dapur 12 294.80

3 Tanjungpinang Hl Bukit Kucing 54,4 Hl Sei. Pulai 562,75

4 Bintan Hl. Bintan Kecil 308 Hl. Bintan Besar 280

Hl Gunung Langkuas 1.071,80

Hl Gunung Kijang 760

Hl Sungai Pulai 249,75

Hl Sei. Jago 1.629,60

Hl Bukit Siolong + Usulan Baru 6.698,72

5 Lingga Hl G. Lanjut 4.896,33 Hl G. Muncung 2.684,06

Hl G. Daik 19.552,03

Hl Bukit Tunggal 337,57

6 Kepulauan Anambas Hl P. Jemaja 2.495,78 Hl P. Siantan 3.453,76

7 Natuna Hl G. Ranai 2.654,40 Hl G. Bedung 5.263,62

Hl G. Sekunyam 4.988,05

Jumlah 75.029,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 20

Potensi perikanan di kawasan Provinsi Kepulauan Riau sangat

besar. Mengingat luas lautannya yang mencapai 95 persen lebih dari

total luas. Apabila aspek-aspek yang ada yang berhubungan dengan

kelautan dan perikanan dikembangkan dengan baik, maka bukan

tidak mungkin bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang terbesar.

Data budidaya perikanan berdasarkan jenis budidaya, sawah dan

bukan sawah serta data perkebunan berdasarkan luas areal terdapat

tanaman yang belum menghasilkan, tanaman yang menghasilkan dan

tanaman tua rusak.

Tabel 2.13 : Luas Usaha Budidaya Perikanan Menurut Jenis Budidaya

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2010

No. Kabupaten/Kota Laut (Ha) Payau (Ha) Tawar (Ha) 1 Tanjungpinang 952,0 1,0 11,0

2 Batam 8.903,0 NA NA

3 Bintan 1.643,0 1.21,0 77,0

4 Karimun NA 18,0 98,0

5 Natuna NA NA NA

6 Lingga 1.021,0 28,0 3,0

7 Kepulauan Anambas 3.961,0 NA NA

Jumlah

2009*) 16.480,0 168,0 189,0

2008 32.307,0 16.273,0 22.352,0

2007 8.434,0 153,1 108,1

2006 151,9 92,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.

*) Data Perkiraan Sementara

Berdasarkan data tabel diatas, hanya Kabupaten Karimun dan

Kabupaten Natuna yang tidak memiliki Luas laut yang menjadi usaha

budidaya perikanan. Kota Batam menjadi daerah yang menggunakan

laut yang paling luas untuk menjadi usaha budidaya perikanan

dengan jumlah 8903 Ha.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 21

C. Kependudukan

1. Kepadatan Penduduk

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan

harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh

karena itu dalam pembangunan, penduduk tidak hanya dipandang

sebagai objek tapi juga sebagai subjek dalam pembangunan. Jumlah

penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang

cepat akan memperlambat tercapainya kondisi penduduk yang ideal.

Sehingga perlu didorong kebijakan pengarahan mobilitas penduduk yang

didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya

dukung alam dan daya tampung lingkungan agar persebaran penduduk

antar wilayah dapat optimal.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau relatif cukup

tinggi dengan rata-rata pertumbuhan penduduk selama tahun 2006 – 2010

setiap tahunnya tumbuh sebesar 5,84 persen, dimana pada tahun 2006

jumlah penduduk provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.337.863 jiwa

meningkat menjadi sebanyak 1.679.163 jiwa pada tahun 2010.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah yang terbuka, menjadikan

pertumbuhan penduduknya tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan

penduduk alamiah tapi juga dipengaruhi oleh pertumbuhan non alamiah.

Kondisi ini menyebabkan kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau

meningkat cukup tinggi, dimana pada tahun 2006 kepadatan penduduk

sebesar 126 jiwa per km2 meningkat menjadi sebesar 158 jiwa per km2

pada tahun 2010.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 22

Tabel 2.14 : Kepadatan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010

No Kabupaten/Kota Luas Daratan Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk Per

Km2 1 Karimun 2.873,20 212.561 74 2 Bintan 1.946,13 142.300 73 3 Natuna 2.058,45 69.003 34 4 Lingga 2.117,72 86.244 41 5 Kepulauan Anambas 590,14 37.411 63 6 Kota Batam 770,27 944.285 1.226 7 Kota Tanjung Pinang 239,50 187.359 782

Kepulauan Riau 2010 10.595,41 1.679.163 158 2009 10.595,41 1.514.594 143 2008 10.595,41 1.453.073 137 2007 10.595,41 1.392.918 131

2006 10.595,41 1.337.863 126

Sumber : BPS, Data Sensus Penduduk 2010

Dilihat menurut wilayah, persebaran penduduk antar wilayah

masih relatif kurang merata. Penduduk Provinsi Kepulauan Riau masih

terkonsentrasi pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan atau pusat

industri. Kota Batam merupakan daerah dengan kepadatan penduduk

tertinggi yaitu 1.226 jiwa per km2 diikuti Kota Tanjung Pinang dengan

kepadatan penduduk sebesar 782 jiwa per km2. Sedangkan daerah dengan

kepadatan terendah adalah Kabupaten Natuna dengan kepadatan

penduduk 34 jiwa per km2

.

2. Struktur Umur

Jika diperhatikan perbandingan antara penduduk laki-laki dan

perempuan (sex ratio) penduduk Kepri adalah 105,62 yang berarti bahwa

setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Dan

semua kabupaten/kota yang ada ternyata jumlah penduduk laki-lakinya

lebih banyak dari penduduk perempuan.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 23

Tabel 2.15 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota Tahun 2010

Kelompok Umur Karimun Bintan Natuna Lingga Anambas Batam Tanjung Pinang

Total

0 – 4 21.971 16.317 8.087 8.386 4.143 122.807 19.325 201.036

5 – 9 22.222 14.736 7.595 8.964 4.141 92.025 18.650 168.333

10 – 14 20.508 11.549 6.532 7.545 3.695 57.840 15.646 123.315

15 – 19 18.058 10.256 5.560 6.522 2.900 56.904 15.313 115.513

20 – 24 16.850 13.283 5.687 6.738 3.135 129.095 15.428 190.216

25 – 29 20.111 16.992 7.277 8.351 3.622 143.436 19.872 219.661

30 – 34 20.149 15.588 6.383 7.371 3.472 123.439 18.859 195.261

35 – 39 17.291 12.128 5.481 6.800 3.019 87.273 16.459 148.451

40 – 44 13.937 9.102 4.234 5.650 2.330 54.335 13.279 102.867

45 – 49 11.923 6.870 3.739 5.048 2.116 30.386 10.669 70.751

50 – 54 9.776 4.993 2.805 4.630 1.644 19.065 8.173 51.086

55 – 59 7.155 3.625 2.076 3.570 1.161 12.035 5.868 35.490

60 – 64 4.681 2.573 1.471 2.516 786 6.897 3.780 22.704

65 – 69 3.587 1.964 974 1.862 592 4.021 2.721 15.721

70 – 74 4.342 2.324 1.102 2.291 652 4.727 3.320 18.758

Jumlah 212.561 142.300 69.003 86.244 37.411 944.285 187.359 1.679.163

Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 24

Dari total penduduk Provinsi Kepulauan Riau, kelompok umur

25–29 tahun yang paling tinggi yakni sebesar 219.661 jiwa. Kelompok

umur ini adalah kelompok umur yang sangat produktif untuk memulai

usaha kerja. Kemudian kelompok umur 0 – 4 tahun, yakni sebesar 201.036

jiwa. Disisi lain penduduk pada usia sekolah jumlahnya juga cukup besar,

dimana kelompok penduduk usia 5 - 9 tahun sebanyak 168.333 jiwa,

kelompok penduduk usia 10-14 tahun jumlahnya sebanyak 123.315 jiwa,

ini berarti pemerintah berkewajiban menyediakan berbagai fasilitas

pendidikan yang memadai dan terjangkau. Sedangkan jumlah penduduk

usia di bawah 5 tahun sebanyak 201.036 jiwa dan penduduk 65+ tahun

jumlahnya sebanyak 34.479 jiwa, kelompok penduduk ini pada umumnya

lebih membutuhkan pelayanan kesehatan dibandingkan kelompok umur

lainnya dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan

berbagai fasilitas dan kebutuhan dasar penduduknya.

Tabel 2.16 : Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur Produktif dan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010

Kelompok Umur

Karimun Bintan Natuna Lingga Anambas Batam Tanjung Pinang

Total

0 – 14 64.701 27.922 22.214 24.895 11.979 272.672 53.621 492.684

15 – 64 139.931 110.090 44.713 57.196 24.188 663.308 127.697 1.152.000

65+ 7.929 4.288 2.076 4.153 1.244 8.305 6.041 34.479

Jumlah 212.561 142.300 69.003 86.244 37.411 944.285 187.359 1.679.163

DR 52 29 54 51 55 42 47 46

Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 25

Dapat dilihat bahwa beban ketergantungan penduduk Provinsi

Kepulauan Riau sebesar 46, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia

produktif di Kepri mempunyai tanggungan sekitar 46 penduduk yang

non produktif. DR yang dibawah Kepri adalah Kabupaten Bintan sebesar

29 dan Batam sebesar 42, yang berarti bahwa untuk ke dua kabupaten ini

beban tanggungannya lebih kecil karena penduduk yang tidak produktif

(tidak bekerja) bisa dikatakan sangat kecil. Sedangtkan DR yang tertinggi

adalah Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten

Karimun. Penduduk usia produktif tersebut sangat membutuhkan

tersedianya lapangan pekerjaan.

Di negara sedang berkembang pada umumnya pembangunan

kependudukannya ditandai dengan tingkat kelahiran yang tinggi dan

tingkat kematian yang rendah. Kondisi ini mengakibatkan proporsi

penduduk pada usia muda di negara sedang berkembang pada umumnya

lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia dewasa. Proporsi

penduduk usia muda yang lebih besar tersebut bagi pembangunan

ekonomi kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan penduduk usia

muda yang besar tersebut pada umumnya belum produktif dalam

menghasilkan barang dan jasa, dan sebaliknya mereka akan menambah

beban tanggungan bagi penduduk yang produktif. Dengan demikian

peningkatan jumlah penduduk usia muda akan cenderung memperkecil

angka penghasilan per kapita.

Disisi lain, jumlah penduduk usia muda yang besar di suatu negara

mengakibatkan alokasi faktor-faktor produksi akan lebih diarahkan pada

investasi-investasi sosial seperti penyediaan pendidikan dan kesehatan

dan bukan pada investasi-investasi kapital yang akan lebih cepat

mendorong perkembangan ekonomi. Hal ini tentunya akan menyebabkan

tertundanya pembangunan ekonomi, mengingat prioritas pembangunan

lebih diarahkan pada pembangunan untuk investasi-investasi sosial.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 26

Pada tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau

sebanyak 1.679.163 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak

862.144 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 817.019 jiwa. Dilihat

menurut struktur umur menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk

Provinsi Kepulauan Riau berada pada usia muda. Struktur umur yang

demikian membutuhkan tersedianya kesempatan kerja yang luas, jika

tidak maka akan menimbulkan permasalahan pengangguran.

Gambar 2.1 :

Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian besar penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tinggal di

wilayah perkotaan sebanyak 1.390.787 jiwa atau 82,83 persen dan

selebihnya tinggal di wilayah pedesaan sebanyak 288.376 jiwa atau 17,17

persen. Pada wilayah perkotaan dilihat berdasarkan jenis kelamin,

penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan, dimana

penduduk laki-laki sebanyak 711.274 jiwa dan penduduk perempuan

sebanyak 679.513 jiwa.

0-410-1420-2430-3440-4450-5460-6470-7480-8490-94

Perempuan Laki-Laki

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 27

Gambar 2.2 :

Piramida Penduduk Perkotaan Provinsi Kepulauan Riau

Sedangkan pada wilayah pedesaan, ratio penduduk menurut jenis

kelamin di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 110. Artinya setiap 100 orang

perempuan pada wilayah pedesaan terdapat sebanyak 110 orang laki-laki.

Terbatasnya infrastruktur pendidikan pada wilayah pedesaan

menyebabkan penduduk usia muda pada wilayah pedesaan melakukan

urbanisasi dari desa ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Indikasi ini

juga terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, dimana berdasarkan data sensus

penduduk tahun 2010 jumlah penduduk usia muda pada umumnya (81,65

persen) tinggal diwilayah perkotaan dan selebihnya (18,35 persen) tinggal

diwilayah pedesaan.

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-94

95+

Perempuan Laki-laki

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 28

Gambar 2. 3 :

Piramida Penduduk Pedesaan Provinsi Kepulauan Riau

Dimensi kependudukan dalam pembangunan nasional dapat

dilihat dalam dua sisi, yaitu : (1) bagaimana mengintegrasikan aspek

kependudukan dalam perencanaan pembangunan nasional dan (2)

pembangunan kependudukan itu sendiri. Sisi pertama merupakan

penjabaran dari pembangunan berwawasan kependudukan merujuk pada

konsep agar perencanaan pembangunan (baca pembangunan ekonomi)

harus memeperhatikan dinamika kependudukan yang ada. Sisi kedua

merujuk pada bagaimana membangun penduduk itu sendiri agar dapat

menjadi pelaku-pelaku pemabngunan yang andal. Dalam hal ini

bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengarahkan

mobilitas penduduk, meningkatkan kualitas penduduk dan didukung

dengan sistem informasi kependudukan yang andal.

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

Laki-laki Perempuan

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 29

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan ujung tombak dalam pembangunan suatu

daerah. Tanpa adanya pendidikan tidak akan ada sumberdaya manusia

yang dapat berperan memajukan suatu daerah. Demikian juga apabila ada

sumberdaya tetapi tidak pernah ada upaya untuk meningkatkannya,

maka sia-sialah sumberdaya tersebut. Untuk meningkatkan sumberdaya

manusia diperlukan suatu perencanaan yang baik khususnya dalam

mempersiapkan pendidikan anak-anak.

Gambaran menyeluruh mengenai data base kondisi sarana dan

prasarana (infrastruktur) pendidikan sangat menentukan keberhasilan

dalam pengelolaan pendidikan terutama berkaitan dengan strategi

pengelolaan yang tepat guna dan berhasil guna. Gambaran ini dapat

diperoleh jika data dan informasi yang mencakup seluruh aspek yang

mempengaruhi perkembangan pendidikan dapat ditampilkan dengan

lengkap dan akurat melalui pembuatan data base infrastruktur sekolah.

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

dititikberatkan pada (1) peningkatan partisipasi anak yang belum men-

dapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjaringan anak-

anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD termasuk

SDLB/MI/Paket A dan peningkatan angka melanjutkan lulusan SD

termasuk SDLB/MI/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B atau bentuk

lain yang sederajat; (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah

dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka

mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3)

penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak

dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Program pendidikan

menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah

menengah pertama secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan

pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun

kejuruan dan pendidikan non-formal.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 30

Tabel 2.17 : Banyaknya Sekolah TK, SD, SMP, Jumlah Guru, Jumlah Murid Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 No. Kabupaten/

Kota TK SD SMP SMA SMK

Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid 1. Karimun 61 245 2.919 132 1.767 26.824 45 625 9.514 16 355 6.159 6 172 1.995 2. Bintan 24 97 1.293 96 1.160 16.488 25 436 5.485 7 214 2.567 5 117 830 3. Natuna 44 183 1.629 78 950 9.407 19 280 2.957 14 293 2.304 4 89 340 4. Lingga 10 52 488 137 1.366 10.609 31 346 3.567 9 190 2.148 3 50 328 5. Kepulauan

Anambas 14 55 615 58 449 5.197 16 165 1.838 4 69 951 1 8 155

6. Batam 289 946 12.580 261 3.739 86.751 87 1.423 22.218 32 663 8.280 29 718 9.662 7. Tanjung Pinang 25 139 1.529 63 1.155 22.244 23 523 8.567 10 304 4.507 11 375 4.442

Jumlah 467 1.717 23.053 825 10.586 177.520 246 3.798 54.146 92 2.088 26.916 59 1.529 17.752

Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010

Tabel 2.18 : Rasio Murid - Guru, Rasio Murid – Sekolah TK, SD, SMP Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 No. Kabupaten/

Kota TK SD SMP SMA SMK

Rasio Murid-Guru

Rasio Murid-sekolah

Rasio Murid-Guru

Rasio Murid-Guru

Rasio Murid-sekolah

Rasio Murid-Guru

Rasio Murid-Sekolah

Rasio Murid-Sekolah

Rasio Murid-Guru

Rasio Murid-Sekolah

1. Karimun 12 48 15 17 385 12 333 203 15 211 2. Bintan 13 54 14 12 367 7 166 172 13 219 3. Natuna 9 37 10 8 165 4 85 121 11 156 4. Lingga 9 49 8 11 239 7 109 77 10 115 5. Kepulauan Anambas 11 44 12 14 238 19 155 90 11 115 6. Batam 15 50 23 12 259 13 333 332 16 225 7. Tanjung Pinang 11 61 19 15 451 12 404 353 16 372 13 49 17 13 293 12 301 215 14 220

Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 31

Kualitas sumberdaya manusia yang rendah akan menghasilkan

produktivitas dan output yang rendah. Kualitas sumberdaya manusia

yang rendah diantaranya dapat tercemin dari kemampuan suatu

penduduk dalam membaca dan menulis. Pada kondisi penduduk yang

buta huruf akan lebih sulit untuk memperoleh informasi dan ilmu

pengetahuan dibandingkan dengan penduduk yang memiliki

kemampuan membaca dan menulis.

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang berumur 5 tahun

keatas pada tahun 2010 yaitu 1.478.124 jiwa dari jumlah tersebut sebagian

besar yaitu sebanyak 1.400.451 jiwa memiliki kemampuan untuk

membaca dan menulis. Sedangkan sebanyak 73.508 jiwa merupakan

penduduk yang buta huruf. Dilihat menurut struktur umurnya pada

umumnya penduduk yang buta huruf tersebut berada pada usia muda.

Jumlah penduduk yang buta huruf pada kelompok umur 5-14 tahun yaitu

sebanyak 41.668 jiwa. Tingginya penduduk yang buta huruf pada

kelompok umur 5-14 tahun tersebut ditengarai pada kelompok ini pada

umumnya merupakan usia kanak-kanak yang memang belum

mengenyam pendidikan.

Pada penduduk usia 15-44 tahun yang buta huruf sebanyak 12.064

jiwa dan pada kelompok umur 45-63 sebanyak 13.122 jiwa. Pada

kelompok tersebut merupakan penduduk yang seharusnya berada pada

usia kerja. Ketidakmampuan untuk membaca dan menulis penduduk

tersebut akan menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan

dan mengembangkan kemampuan mereka untuk lebih produktif.

Rendahnya produktifitas penduduk tersebut pada akhirnya akan

berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan yang akan mereka

terima.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 32

Tabel 2.19 : Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Kemampuan Baca Tulis di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010

Kelompok Umur Kemampuan Membaca dan Menulis

Huruf Latin Huruf Lainnya Buta Huruf Tidak Ditanyakan Jumlah 5-9 126.601 1.473 40.242 9 168.325

10-14 121.553 244 1.426 81 123.304 15-19 114.251 64 1.059 193 115.567 20-24 188.005 100 1.407 803 190.315 25-29 216.584 167 2.016 980 219.747 30-34 192.230 221 2.178 709 195.338 35-39 145.330 258 2.395 522 148.505 40-44 99.215 331 3.009 340 102.895 45-49 66.403 454 3.701 233 70.791 50-54 46.659 503 3.809 136 51.107 55-59 31.950 431 3.031 84 35.496 60-64 19.701 370 2.581 50 22.702 65-69 12.976 413 2.317 15 15.721 70-74 7.561 308 1.986 4 9.859 75-79 3.329 197 1.145 3 4.674 80-84 1.488 117 706 1 2.312 85-89 589 54 285 2 930 90-94 195 29 128 0 352 95+ 86 11 87 0 184

Jumlah 1.394.706 5.745 73.508 4.165 1.478.124

Sumber : BPS, SP 2010

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 33

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. “Carilah Ilmu dari sejak

berada dalam ayunan hingga masuk liang lahat” pepatah ini mengajarkan

kita betapa pentingnya pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia. Kita dianjurkan menuntut ilmu mulai dari kecil

hingga kita meninggal dunia.

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 penduduk Provinsi

Kepulauan Riau yang berada pada usia kanak-kanak yaitu berumur 5-6

tahun sebanyak 72.486 jiwa. Pada kelompok umur ini pada umumnya

mereka sedang berada pada pendidikan taman kanak-kanak (TK).

Sehingga status pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada umumnya

adalah tidak /belum pernah sekolah atau tidak/belum tamat sekolah

dasar. Kelompok umur 7-12 tahun merupakan penduduk pada usia

sekolah dasar, dimana jumlahnya mencapai 172.969 jiwa dan dari jumlah

tersebut sebanyak 5.931 jiwa tidak/belum pernah sekolah.

Pada kelompok umur 13-24 tahun pada umumnya merupakan

penduduk pada usia sekolah menengah dan tinggi dengan jumlah

penduduk pada usia ini mencapai sebanyak 352.056 jiwa dan dari jumlah

tersebut sebanyak 4.637 jiwa tidak/belum pernah sekolah. Sedangkan

selebihnya sebanyak 347.419 jiwa pernah sekolah dengan tingkat

pendidikan tertinggi yang ditamatkan mulai dari tidak/belum tamat SD

sampai dengan pendidikan jenjang S2/S3.

Jumlah penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur 25-64

tahun sebanyak 846.581 jiwa dari jumlah tersebut sebanyak 34.550 jiwa

atau 4,08 persen tidak/belum pernah sekolah. Sedangkan penduduk yang

tidak/belum pernah sekolah pada usia tua jumlahnya lebih tinggi yaitu

sebanyak 8.111 jiwa atau 23,83 persen dari penduduk kelompok umur

lebih dari 65 tahun yaitu 34.032 jiwa.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 34

Tabel 2.20 : Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010

Kelompok Umur

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Tidak/Belum Pernah Sekolah

Tidak/Belum Tamat SD

SD/MI/ Sederajat

SLTP/MTs/ Sederajat

SLTA/MA/ Sederajat SMK Diploma

I/II Diploma

III Diploma IV/ Universitas S2/S3 Jumlah

5-6 49.696 22.790 0 0 0 0 0 0 0 0 72.486

7-12 5.931 154.041 12.997 0 0 0 0 0 0 0 172.969

13-15 846 8.914 41.046 17.002 0 0 0 0 0 0 67.808

16-18 941 2.309 10.946 33.964 14.236 2.398 0 0 0 0 64.794

19-24 2.850 5.462 24.016 36.039 115.787 25.998 2.028 3.995 3.253 26 219.454

25-29 3.448 6.542 29.994 36.971 99.254 21.126 3.516 7.741 10.925 230 219.747

30-34 3.785 7.101 33.831 31.300 83.387 14.478 3.028 7.210 10.819 399 195.338

35-39 4.053 7.156 31.118 23.754 58.315 7.461 1.976 4.744 9.414 514 148.505

40-44 4.584 7.570 25.275 14.909 34.556 3.880 1.408 2.824 7.260 629 102.895

45-49 5.516 8.351 23.371 9.338 15.824 1.736 902 1.429 3.873 451 70.791

50-54 5.418 7.799 19.286 6.451 8.025 1.140 493 703 1.525 267 51.107

55-59 4.297 6.049 14.164 4.361 4.530 712 321 340 601 121 35.496

60-64 3.449 4.426 9.024 2.335 2.347 339 236 214 267 65 22.702

65-69 3.054 3.474 6.047 1.368 1.282 177 68 123 110 18 15.721

70-74 2.368 2.400 3.698 600 570 88 21 58 49 7 9.859

75-79 1.363 1.249 1.652 195 148 32 5 15 13 2 4.674

80-84 776 655 735 71 62 5 1 5 2 0 2.312

85-89 311 272 303 16 20 2 3 2 1 0 930

90-94 144 109 87 7 4 0 0 1 0 0 352

95+ 95 48 33 2 4 1 0 0 0 1 184

Jumlah 102.925 256.717 287.623 218.683 438.351 79.573 14.006 29.404 48.112 2.730 1.478.124

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 35

5. Kesehatan

Persoalan lainnya yang menjadi isu pembangunan kesehatan di

Provinsi Kepulauan Riau adalah masih belum lengkap dan meratanya

sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar pada seluruh wilayah

kecamatan maupun desa. Sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten

Kepulauan Riau terdiri dari 24 unit rumah sakit, 66 unit puskesmas, 71

unit puskesmas keliling, 36 unit puskesmas keliling laut dan 215 unit

Puskesmas Pembantu.

Tabel 2.21 : Banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Keliling Laut, Puskesmas Pembantu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010

No. Kabupaten/Kota RS Puskesmas Puskesmas Keliling

Puskesmas Keliling

laut

Puskesmas Pembantu

1. Karimun 2 9 24 2 37

2. Bintan 1 12 5 3 29

3. Natuna 2 12 9 5 30

4. Lingga 2 6 2 4 36

5. Kepulauan Anambas

1 7 2 8 21

6. Batam 14 14 19 14 50

7. Tanjung Pinang 2 6 10 - 12

Jumlah 24 66 71 36 215

Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010

Rasio untuk dokter umum yaitu 48 per 100.000 penduduk, perawat

186 per 100.000 penduduk dan bidan 70 per 100.000 penduduk. Kondisi

ini masih jauh dari kondisi ideal, dimana standarnya untuk dokter umum

yaitu 24 per 10.000 penduduk, perawat yaitu 158 per 10.000 penduduk

dan bidan yaitu 40 per 10.000 penduduk.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 36

Tabel 2.22 : Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 No. Kabupaten/Kota Dokter Dokter

Gigi Farmasi Perawat Bidan Gizi Teknis Kesmas Sanitasi Terapi

Fisik Jumlah

1. Karimun 87 16 18 227 100 9 19 15 10 2 500 2. Bintan 73 21 33 281 155 22 29 42 21 - 677 3. Natuna 51 13 30 240 89 13 26 29 12 5 508 4. Lingga 22 10 18 230 133 11 8 16 7 - 458 5. Kepulauan Anambas 27 7 13 118 57 4 - 12 2 - 241 6. Batam 512 78 146 1.481 456 39 122 72 43 13 2.958 7. Tanjung Pinang 25 40 42 516 171 14 29 20 18 5 879 Provinsi 8 1 15 26 10 6 3 28 2 - 99 Jumlah 805 186 315 3.119 1.171 118 236 234 115 25 6.320

Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010

Tabel 2.23 : Rumah Sakit Umum Pemerintah, Swasta dan Kapasitas Tempat Tidur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010

No. Kabupaten/Kota Pemerintah Swasta Jumlah Rumah Sakit Tempat Tidur Rumah Sakit Tempat Tidur Rumah Sakit Tempat Tidur

1. Karimun 1 163 1 40 2 203 2. Bintan 1 76 - - 1 76 3. Natuna 2 62 - - 2 62 4. Lingga 2 93 - - 2 93 5. Kepulauan Anambas 1 15 - - 1 15 6. Batam 2 261 12 790 14 1.051 7. Tanjung Pinang 2 314 - - 2 314 Jumlah 11 984 13 830 24 1.814

Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Dalam Angka 2010

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 37

5. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga

kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja

(man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64

tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah

jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang

dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga

mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization),

penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga

kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu

penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar

9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan

bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah

bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain

bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang

bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja

dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.

Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang

tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah tenaga kerja di

Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.186.495 orang. Dari jumlah tersebut

yang bekerja sebanyak 738.743 orang dan dalam kategori pengangguran

yaitu 81.329 yang terdiri dari mencari pekerjaan sebanyak 25.267 orang

dan bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan sebanyak 56.026

orang. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 362.844

orang.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 38

Tabel 2.24 : Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Kegiatan Seminggu yang Lalu di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010

Kelompok Umur

Kegiatan Seminggu yang Lalu

Bekerja Mencari pekerjaan

Bersedia bekerja

apabila ada yang

menyediakan

Bukan Angkatan

Kerja

Tidak Ditanyakan Jumlah

15-19 33.260 4.440 5.660 72.021 186 115.567

20-24 134.648 7.494 10.124 37.277 772 190.315

25-29 148.542 5.380 12.971 51.928 926 219.747

30-34 129.427 3.364 10.812 51.083 652 195.338

35-39 100.716 2.033 7.239 38.067 450 148.505

40-44 71.921 1.079 3.952 25.681 262 102.895

45-49 48.088 622 2.400 19.515 166 70.791

50-54 32.215 381 1.474 16.952 85 51.107

55-59 19.739 249 940 14.526 42 35.496

60-64 10.168 125 490 11.895 24 22.702

65-69 5.959 67 0 9.686 9 15.721

70-74 2.667 33 0 7.157 2 9.859

75-79 922 0 0 3.750 2 4.674

80-84 329 0 0 1.983 0 2.312

85-89 99 0 0 830 1 930

90-94 28 0 0 324 0 352

95+ 15 0 0 169 0 184

Jumlah 738.743 25.267 56.062 362.844 3.579 1.186.495

Sumber : BPS – SP 2010

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 39

6. Kesejahteraan Penduduk

Ukuran kesejahteraan tidak hanya sebatas pada ukuran-kuran

ekonomi yang diukur dari peningkatan pendapatan perkapita. Tapi

dibutuhkan ukuran lainnya. Memang Pertumbuhan ekonomi merupakan

suatu indikator dari dampak kebijaksanaan pembangunan yang

dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor

ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan

ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk

mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna

untuk menentukan arah pembangunannya dimasa yang akan datang.

Namun demikian, ukuran kesejahteraan lainnya juga memiliki peranan

penting. Sehingga selain PDRB ada indikator lain untuk mengukur

tingkat kesejahteraan. Ukuran ini menjelaskan pelbagai indikator yang

ada, ukuran itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat

dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Indeks

pembangunan Manusia

Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui

perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tetapi juga diteropong via

capaian disektor sosial, yakni pemdidikan dan kesehatan. Dalam hal yang

terakhir, Tingkat Melek huruf (TMH) dan Tingkat Harapan Hidup (THH)

adalah dua indikator yang lazim termaktub dalam konstruksi IPM.

(IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk

menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyarakat secara

agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi

dan sektor sosial sekaligus.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 40

Tabel 2.25 : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten Kota tahun 2008 - 2010

Kabupaten/Kota Tahun

2008 2009 2010

1.Karimun 72,8 73,15 73,64

2.Bintan 73,34 73,66 74,44

3.Natuna 69,81 70,11 70,56

4.Lingga 70,74 71,05 71,35

5.Kep. Anambas - 69,94 68,60

6.Batam 77,28 77,51 77,80

7.Tanjungpinang 74,18 74,54 75,07

Prov. KEPRI 74,18 74,54 75,07

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Ket. : * termasuk Kab. Anambas

Perkembangan indeks pembangunan manusia Provinsi Kepulauan

Riau menunjukkan angka yang terus meningkat yaitu dari 74,18 poin

pada tahun 2008 meningkat menjadi 75,07 poin pada tahun 2010. Dilihat

menurut kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Riau, IPM tertinggi

adalah Kota Batam sebesar 77,80 poin pada tahun 2010 dan terendah yaitu

IPM Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 68,60. Hal ini menunjukkan

bahwa pembangunan manusia di Kepulauan Riau masih terjadi

ketimpangan pembangunan terutama pada wilayah perkotaan dan

pedesaan. Infrastruktur baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya

di perkotaan yang lebih memadai di bandingkan dengan di pedesaan

menjadikan penduduk perkotaan lebih mudah untuk mengakses berbagai

fasilitas dalam mengupgrade kualitasnya.

Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

Kepulauan Riau

Laporan Akhir 2- 41

Tingkat kesejahteraan penduduk juga dapat dilihat dari sebanyak

penduduk suatu wilayah yang berada pada garis kemikinan. Pada tahun

2008 jumlah penduduk miskin sebanyak 131,80 ribu orang, jumlah ini

meningkat pada tahun 2010 menjadi sebanyak 138,19 ribu orang. Kota

Batam merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi

yaitu sebanyak 41,39 ribu jiwa pada tahun 2008 dan meningkat sebanyak

69,75 ribu jiwa pada tahun 2010. Sedangkan daerah dengan tingkat

kemiskinan terendah yaitu Kabupaten Natuna sebanyak 8,98 ribu jiwa

pada tahun 2008 dan pada tahun 2010 dapat diturunkan menjadi 3,37 ribu

jiwa, dimana data tersebut masih termasuk didalamnya penduduk miskin

yang terdapat pada Kabupaten Anambas.

Tabel 2.26 : Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)

2008 2009 2010

1.Karimun 20,90 15,54 15,40

2.Bintan 13,63 9,24 10,47

3.Natuna 8,98* 4,39* 3,37

4.Lingga 28,83 15,36 13,65

5.Kep. Anambas

1,80

6.Batam 41,39 54,78 69,75

7.Tanjungpinang 18,08 26,03 23,75

Prov. KEPRI 131,80 125,33 138,19

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas Juli 2008-2010

Ket. : * termasuk Kab. Anambas